Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade

Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade

RISALAH KONFERENSI

DAFTAR ISI

ii

Singkatan dan Akronim .........................................................................................

iv

Mengenai Apakah Konferensi Tersebut?..............................................................

1

- Siapa Saja yang Terlibat? .................................................................................

1

- Peserta Pameran...............................................................................................

2

- Revolusi Data.....................................................................................................

3

Kesimpulan Utama Konferensi.............................................................................

4

Apa yang Kita Perlukan untuk Sebuah Revolusi Data.........................................

5

1. Menjadikan Data Semakin Mudah Diakses.....................................................

5

- Bagaimana Tampilan Open Data Sesungguhnya......................................

6

- Kisah Sukses: Global Forest Watch - Memberikan Peringatan bagi Pengelola Hutan.........................................................................................

6

2. Warga Negara yang Terlibat dapat Menjadi Sumber Data yang Berharga.....

7

- Bagaimana Sebenarnya Wujud Data yang Berasal dari Warga.................

8

- Kisah Sukses: SafetiPin – Menggunakan Data Crowdsourcing agar Masyarakat Menjadi Lebih Aman...............................................................

8

3. Kebutuhan akan ’Ekosistem Data’...................................................................

9

- Praktik Cerdas dan Pembelajaran..............................................................

9

- Bagaimana Sesungguhnya Bentuk Kolaborasi .........................................

10

- Kisah Sukses: Mengubah Model Bisnis.....................................................

10

4. Tips Utama dan Kesimpulan...........................................................................

11

- Pengumpulan Data.....................................................................................

11

- Penggunaan Data......................................................................................

12

- Hal-Hal untuk Diingat.................................................................................

12

Lampiran..................................................................................................................

14

SINGKATAN DAN AKRONIM BAPPENAS BP REDD+

: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation - Badan Pengelola Penurunan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan

GPS

: Global Positioning System

LSM

: Lembaga Swadaya Masyarakat

RSPO

: Roundtable on Sustainable Palm Oil – Asosiasi dari organisasiorganisasi di sektor industri kelapa sawit yang bertujuan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan standar global untuk produksi minyak sawit yang berkelanjutan

UNDP

: United Nations Development Programme – Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Konferensi Internasional INOVASI DATA BAGI PEMBUAT KEBIJAKAN Risalah Konferensi Bali, 26-27 November 2014

iii

iv

MENGENAI APAKAH KONFERENSI TERSEBUT?

D

iselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas pada November 2014, konferensi ‘Inovasi Data bagi Para Pembuat Kebijakan’ yang diselenggarakan di Bali berfokus pada bagaimana data dapat digunakan untuk memberikan layanan yang lebih baik bagi masyarakat. Bekerjasama dengan Pulse Lab Jakarta, Knowledge Sector Initiative dan UNDP Innovation Facility, konferensi tersebut menanggapi rekomendasi yang disusun oleh Kelompok Penasihat Ahli Independen mengenai Revolusi Data untuk Pembangunan Berkelanjutan, yang dibentuk oleh Sekretaris Jenderal Persatuan BangsaBangsa pada Agustus 2014 guna menyediakan cara-cara yang nyata untuk meningkatkan pengumpulan dan analisis data bagi pembangunan berkelanjutan.

Siapa Saja yang Terlibat?

Pulse Lab Jakarta adalah proyek bersama antara Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Persatuan BangsaBangsa, melalui Global Pulse, merupakan sebuah inisiatif dari Sekretaris Jenderal PBB. Pada intinya ini merupakan sebuah lab inovasi data, yang bertujuan menyuburkan kekuatan sumber-sumber data digital baru dan analisa realtime bagi pembangunan. Knowledge Sector Initiative (KSI) merupakan kemitraan bersama antara Pemerintah Indonesia dan Australia yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat Indonesia melalui penerapan kebijakan publik yang lebih berkualitas serta menggunakan penelitian, analisis dan alat bukti secara lebih baik. UNDP Innovation Facility dirancang untuk menawarkan dukungan kepada UNDP serta mitranya di seluruh dunia di bidang teknis dan finansial guna menggali dan mencoba berbagai pendekatan baru terhadap tantangan-tantangan pembangunan yang semakin rumit.

Seluruh mitra pada konferensi ini bekerja sama dengan erat untuk mempercepat proses pemindahan dari teori ke praktik dalam inovasi data untuk pembuatan kebijakan. Inovasi data dibahas secara luas dalam hal revolusi data, Konferensi Internasional INOVASI DATA BAGI PEMBUAT KEBIJAKAN Risalah Konferensi Bali, 26-27 November 2014

1

tapi masih terdapat sejumlah besar praktik terbatas untuk membuktikan klaim akan dampak positifnya atau pemahaman mendalam akan potensi konsekuensi negatifnya. Dengan mengingat hal ini, para penyelenggara ingin memfasilitasi pembentukan ekosistem praktisi inovasi data sub-kawasan; untuk meningkatkan kesadaran para pembuat kebijakan akan adanya kesenjangan antara teori dan praktik; serta menginventarisasi inovasi data yang ada bagi pelaksanaan penyusunan kebijakan di kawasan ini dan sekitarnya. Dengan laju perubahan lanskap data, ditambah dengan kemunculan media sosial yang begitu cepat serta penggunaan teknologi baru, tercipta peluang yang begitu luas bagi para pembuat kebijakan untuk melibatkan warga dalam mengumpulkan dan menganalisis data untuk mengisi kesenjangan yang ada. Harapan masyarakat juga bergeser – dalam dunia komunikasi real-time, orang

mencari interaksi real-time yang bersifat personal dengan lembaga publik. Indonesia berjuang untuk menjadi bagian dari revolusi data ini, ingin menjadi pengguna yang cerdas, memanfaatkan data guna memperbaiki proses penyusunan kebijakan dan mengeskalasi data real-time dari fenomena menjadi kebijakan demi meningkatkan mutu layanan publik di garis depan. Konferensi ‘Inovasi Data bagi Pembuat Kebijakan’ menghimpun para praktisi di garis terdepan inovasi data baik dari Indonesia dan luar negeri. Konferensi ini membahas lanskap data baru bagi para pembuat kebijakan, tantangan dalam menerjemahkan kelimpahan data ke kebijakan yang dapat dilaksanakan, saling melengkapi antara data baru dan lama, kerangka kebijakan yang tepat bagi filantropi data serta cara-cara untuk memperoleh solusi bagi permasalahan kebijakan. Purwarupa dan alat untuk pengumpulan dan analisis data tersebut dihadirkan dalam pameran.

Peserta Pameran 1. World Resources Institute (WRI): menampilkan perangkat web Global Forest Watch. WRI adalah institusi riset global yang bekerja untuk isu-isu terkait iklim, air, dan energi. Situs web: http://www.wri.org/ 2. Positium: menampilkan perangkat geolokasi guna memahami pola mobilitas. Positium bertujuan untuk membawa wawasan dari data telpon selular, terutama untuk meningkatkan perencanaan publik, transportasi dan pariwisata. Situs web: http://positium.com/ 3. Kopernik: menampilkan Teknologi Pelacak Dampak. Kopernik adalah LSM yang memperkenalkan beragam teknologi dan menciptakan peluang-peluang usaha mikro di masyarakat terpencil. Situs web: http://www.kopernik.ngo/ 4. Knowledge Sector Initiative: menampilkan publikasi proyek termasuk informasi mengenai sasaran dan tujuan Knowledge Sector Initiative serta pengalaman internasional dan Indonesia dengan proses dan sistem untuk memperkuat permintaan dan penggunaan bukti dalam pembuatan kebijakan. Situs web: http://www.ksi-indonesia.org/ 5. Pulse Lab Jakarta (PLJ) dan UNDP: menampilkan bahan-bahan informasi. PLJ merupakan sebuah laboratorium inovasi yang mengumpulkan para ahli dari badan-badan PBB, Pemerintah Indonesia, LSM dan sektor swasta untuk melakukan penelitian dan memfasilitasi pengadopsian pendekatan baru untuk mengaplikasikan sumber data digital baru dan teknikteknik analisis real-time terhadap perkembangan sosial. PLJ merupakan suatu kemitraan antara PBB dan Kementerian Bappenas. Situs web: http://www.unglobalpulse.org/jakarta UNDP adalah jaringan pembangunan global PBB, sebuah organisasi yang melakukan advokasi bagi perubahan dan menghubungkan negara-negara kepada pengetahuan, pengalaman serta sumber daya guna membantu masyarakat membangun kehidupan yang lebih baik. Situs web: http://www.id.undp.org/

2

6. PT Media Trac Sistim Komunikasi: menampilkan Dasbor Visualisasi Analitis Jaringan untuk pengelolaan permasalahan dan pemetaan transaksi (berbasis web). PT. Media Trac Sistim Komunikasi telah mengembangkan teknologi Big Data dan pengembangan keahlian analitis sejak dibentuk pada 2003. Situs web: http://mediatrac.co.id/ 7. World Wide Web Foundation (WWWF): menampilkan beragam materi informasi termasuk temuan penelitian. WWWF berkeinginan untuk mengedepankan open web sebagai barang publik dan hak dasar. Situs web: http://webfoundation.org/ 8. Akvo.org: menampilkan sistem pemantauan berbasis perangkat bergerak. Akvo mengembangkan open source internet dan aplikasi telpon selular yang dirancang untuk mendukung jaringan kemitraan pembangunan internasional serta menjadikan kerjasama dan bantuan donor lebih efektif dan transparan. Situs web: http://akvo.org/ 9. PT. Tridaya Nusantara International: menampilkan materi informasi yang terkait dengan ‘pemerintahan digital’. PT. Tridaya Nusantara International adalah perusahaan komunikasi pemasaran yang fokus pada media khusus, hubungan pemerintah, dan analisis politik. Situs web: http://www.tridaya.com/ 10. Makedonia: menampilkan quadcopter. Makedonia adalah pusat inovasi yang menyediakan ruang bagi para pembaharu untuk bertemu dan berkolaborasi dalam menciptakan penemuanpenemuan baru. Situs web: http://www.makedonia.co/

Revolusi Data Tahun 2014, Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki Moon, membentuk Kelompok Penasihat Ahli Independen guna menyediakan masukan untuk membentuk sebuah “visi ambisius dan dapat tercapai” bagi agenda pembangunan masa depan dalam rangka menyukseskan Tujuan Pembangunan Milenium. Ke-24 anggota kelompok ahli yang berasal dari masyarakat sipil, sektor swasta, akademisi, pemerintah dan organisasi internasional diharapkan untuk melakukan penilaian terhadap peluang-peluang baru yang terkait dengan inovasi, kemajuan teknis dan melonjaknya penyedia data publik dan swasta yang baru guna mendukung dan melengkapi sistem statistik konvensional serta memperkuat akuntabilitas pada tingkat global, regional dan nasional. Pekerjaan ini merupakan bagian dari upaya Sekretaris Jenderal PBB untuk menyiapkan sebuah laporan yang diminta oleh negara-negara anggota sebelum dilakukannya negosiasi antarpemerintah yang akan berujung pada pengadopsian agenda pasca 2015, dan akan memberikan saran mengenai tindakan-tindakan yang perlu dilakukan guna menutup kesenjangan data dan memperkuat kapasitas statistik nasional. Laporan tersebut menyoroti dua tantangan global bagi kondisi data saat ini: Invisibilitas: seringkali ada celah antara apa yang diketahui dan kapan kita mengetahuinya; dan Ketidaksetaraan: walaupun terkadang data cukup tersedia, di lain waktu sering terjadi kelangkaan data, yang artinya masyarakat lokal tidak diberdayakan dengan data yang dapat membantu mereka untuk mengambil keputusan. Dapatkan lebih banyak informasi di sini: http://www.undatarevolution.org/


3

KESIMPULAN UTAMA KONFERENSI

K

onferensi membahas permasalahan yang didiskusikan oleh Kelompok Penasihat Ahli Independen mengenai Revolusi Data bagi Pembangunan Berkelanjutan, dan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Membuat Data Semakin Mudah Diakses oleh Publik

Pemerintah Indonesia mengadakan pengumpulan data berkala untuk sensus, survei dan laporan rutin. Data-data ini tidak mudah diakses akibat peraturan dan aturan yang rumit. Hal ini mengakibatkan penggunaan data menjadi terbatas. Platform digital harus diciptakan agar organisasi dan individu dapat mengakses, menganalisa serta menghasilkan bukti baru. Pemerintah dapat menggunakan open data sebagai sarana untuk berdialog dan berkonsultasi dengan warganya saat membuat kebijakan.

2. Keterlibatan Warga Negara yang Lebih Besar

Konferensi ini mengungkapkan serangkaian inisiatif yang dibentuk oleh warga dan menyoroti bagaimana warga negara dapat secara aktif berkontribusi melalui inovasi data untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial. Konferensi ini juga mempertunjukkan bagaimana sejumlah organisasi memanfaatkan peluangpeluang dan teknologi baru untuk meningkatkan pengumpulan data, menggunakan sumbersumber data alternatif dan membantu menginformasikan perencanaan pembangunan serta pembuatan kebijakan. Dari sensor ke minidrone, dari analisis sentimen ke pembelajaran mesin, dari visualisasi ke percobaan terkendali acak, sejumlah perangkat baru tersedia bagi para perencana untuk dapat memahami lebih

4

baik dampak dari intervensi mereka dan mengelola risikonya. Di saat yang sama, warga negara juga memanfaatkan secara maksimal teknologi-teknologi baru tersebut serta secara independen mengatur pengumpulan dan penafsiran data-data yang penting bagi mereka. Jelas bahwa warga negara ingin dilibatkan, dan partisipasi aktif mereka dapat membuat perubahan. Saluran harus dibuka dan dibina agar keterlibatan warga negara menjadi penting dalam memberdayakan para pembuat keputusan untuk membuat keputusan berbasis data.

3. Kebutuhan akan ‘Ekosistem Data’

Koordinasi dan kolaborasi dibahas secara intens selama konferensi. Pembukaan akses terhadap kumpulan data yang sebelumnya tertutup, pertumbuhan inisiatif masyarakat, serta kemitraan dengan sektor swasta menciptakan peluang bagi warga dan institusi pemerintah untuk berinteraksi dengan data dengan cara yang baru. Namun, hampir di semua bagian, pemerintah lamban menyadari potensi untuk melibatkan warga, masyarakat sipil dan sektor swasta secara lebih luas, baik untuk memperbaiki dan memperkaya data yang menjadi tumpuan pemerintah untuk mengembangkan kebijakan publik atau untuk meningkatkan daya tanggap negara terhadap persoalan-persoalan warga. Ada banyak peluang untuk membentuk kemitraan ‘filantropi data’ dengan para pemegang data komersial swasta. Tetapi, memanfaatkan keuntungan dari pertukaran dan penggunaan data menuntut terciptanya lingkungan yang terpercaya, transparan dan seimbang. Untuk mencapai hal ini, kita perlu menciptakan kerangka hukum dan teknis untuk pertukaran data.

APA YANG KITA PERLUKAN UNTUK SEBUAH REVOLUSI DATA

P

eserta dengan latar belakang yang beragam - dari masyarakat sipil, pemerintah, akademisi dan sektor swasta, berdiskusi mengenai beragam permasalahan yang terkait dengan big data dan teknik-teknik analisis real-time untuk merencanakan, memantau dan mengevaluasi kebijakan pembangunan sosial dan pemrograman. Permasalahan yang muncul dari konferensi tersebut merupakan suatu panggilan yang jelas untuk melaksanakan hal-hal berikut:

1. Menjadikan Data Semakin Mudah Diakses Andrinof A. Chaniago, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, mengakui dalam pidato sambutannya bahwa ia dulunya seorang ‘pencuri data’. Beliau menjelaskan bahwa para pejabat yang terlalu protektif dan sistem data tertutup telah memaksa dirinya untuk mencari data tersembunyi bagi pekerjaan riset kebijakannya. Menteri Andrinof menyerukan agar hal ini berubah. Open data sama bernilainya bagi para pembuat kebijakan maupun pihak luar. Open data mengacu pada data yang dapat diakses secara bebas dan dapat digunakan kembali oleh siapa saja tanpa restriksi. Umumnya dipublikasikan oleh lembaga publik dengan berbagai bentuk mulai dari statistik ekonomi nasional hingga angka belanja departemen atau jadwal bus. Meskipun argumen dasar akan keniscayaan lembaga pemerintah untuk mempublikasikan open data adalah terkait transparansi dan akuntabilitas, penting sekali untuk tidak meremehkan nilai potensial data bagi penggunaan secara internal oleh para pembuat kebijakan. Kebanyakan orang beranggapan bahwa ketika

lembaga pemerintah mempublikasikan informasi mengenai subyek tertentu, mereka dapat mengakses informasi tersebut. Namun seringkali ada tantangan untuk memperoleh data yang terbaru dan akurat dari berbagai departemen dan sektor pemerintah. Jenis informasi semacam ini perlu dipublikasikan sebagai open data dalam bentuk yang baku, karena ini merupakan cara yang sangat penting untuk memperoleh informasi dan menyajikan bukti penting yang dibutuhkan untuk pembuatan kebijakan. Metode pengumpulan dan analisis data yang baru memberikan kita hak untuk lebih menuntut statistik dibanding sebelumnya, dan ini termasuk mencari cara-cara guna melengkapi statistik resmi. Walaupun statistik resmi umumnya adalah standar emas untuk data, mereka memiliki kelemahan tersendiri. Para ahli statistik berupaya keras untuk menjamin pengkategorisasian data tetap konsisten, hal ini penting agar data menjadi pembanding yang handal setiap waktu. Namun ini juga dapat menjadi hambatan ketika berupaya memahami fenomena yang berubah dengan cepat. Indonesia sedang bergerak menuju arah ini, dan Menteri Andrinof menyoroti peran Indonesia sebagai salah satu pendiri Kemitraan


5

Pemerintahan Terbuka. Pada September 2014, Pemerintah Indonesia secara resmi meluncurkan portal open datanya, dengan 700 kumpulan data dari 24 badan yang sudah daring. Portal tersebut, data.go.id, merupakan bagian dari gerakan untuk pemerintahan terbuka yang lebih besar, ditujukan untuk mengusung pemerintahan yang lebih kredibel, pelayanan publik yang lebih baik dan mendorong terciptanya inovasi di tengah masyarakat. Situs webnya menampilkan visualisasi di mana baik warga dan para PNS telah berkembang berkat penggunaan aplikasi dari sumber terbuka dan kumpulan data yang dapat diakses. Situs tersebut mudah digunakan dan dapat diakses oleh siapa saja tanpa pelatihan atau keterampilan teknis tingkat tinggi. Saat ini, pemerintah merupakan pemasok data yang utama, yang menjadi fokus selama tahapan awal inisiatif ini.

Bagaimana Tampilan Open Data Sesungguhnya John Paterson dari Badan Pengelola REDD+ membagikan pengalamannya dalam mengembangkan sebuah model baru untuk memantau deforestasi dan degradasi hutan. REDD+ telah lama menerapkan inovasi data, dan bekerja berdasarkan tiga prinsip berikut ini: • Mendukung lembaga yang sudah ada; • Mengidentifikasi permasalahan dan kesenjangan melalui kolaborasi dengan unit pemerintah yang bertanggung jawab; dan • Menstimulasi kemajuan pengembangan data melalui keterlibatan publik, swasta dan promosi transparansi dan akuntabilitas. Mereka melakukan ini untuk menghasilkan

triangulasi yang seimbang: kesejahteraan yang berkelanjutan yang dicapai melalui pemenuhan komitmen untuk menurunkan emisi; meningkatkan stok karbon; dan menjaga keanekaragaman hayati serta jasa ekosistem dari hutan dan gambut. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut diperlukan kumpulan data yang sangat luas, dan tidak mudah ketika para pemangku kepentingan yang berbeda menggunakan skala yang berbeda untuk melakukan pemetaan dan klasifikasi untuk tutupan lahan. Upaya mengatasi tantangan-tantangan tersebut telah membentuk sebuah kolaborasi tingkat tinggi dan telah menghasilkan sebuah perjanjian antara Badan Informasi Geospasial, Badan Pengelola REDD+, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, kesemuanya bekerja sama untuk menciptakan One Map. One Map adalah sebuah inisiatif yang mengintegrasikan semua peta pemerintah menjadi satu dan memuat seluruh informasi terkait perizinan hutan dan klaim penggunaan lahan. Inisiatif ini diharapkan membantu memecahkan konflik yang muncul akibat penggunaan data dan peta yang berbeda, yang berujung pada sengketa dan izin yang tidak tepat bagi perkebunan dan operasi tambang. Badan Pengelola REDD+ hanya merupakan satu pemangku kepentingan dan tidak menganggap data mereka rahasia; sebaliknya, semakin banyak data tersedia, semakin ingin mereka berbagi. Portal One Map telah menciptakan sebuah ekosistem data di mana berbagai pemangku kepentingan memberi kontribusi data dan, di saat yang sama, dapat mengakses bukti untuk pembuatan kebijakan.

Kisah Sukses: Global Forest Watch – Memberikan Peringatan bagi Pegelola Hutan Andika Putraditama, Analis Riset dari World Resources Institute

Global Forest Watch (Pengawasan Hutan Global) adalah sebuah sarana daring untuk memantau hutan dan menyediakan sebuah sistem peringatan yang memberdayakan semua orang di mana saja untuk mengelola hutan dengan lebih baik. Sistem tersebut merupakan kombinasi dari teknologi satelit, open data dan informasi crowdsourcing1. Sistem ini gratis dan menggunakan pendekatan open data dengan menempatkan informasi yang relevan dengan keputusan di tangan pemerintah, 1 Informasi crowdsourcing bermakna publik sebagai sumber informasi, yang umumnya didapatkan dari media daring. Pemaknaan yang sama juga berlaku terhadap data crowdsourcing.

6

perusahaan, LSM dan masyarakat. ‘Kami meluncurkan embrio perangkat ini tiga tahun lalu. Saat itu disebut sebagai Penganalisis Tutupan Hutan. Tidak ada pemerintah yang mau berbagi data dengan kami, bahkan data konsesi sekalipun. Memperoleh boundary data2 pun sangat sulit. Namun sekarang kami melihat ada banyak pekerjaan yang menyasar pada inisiatif pemerintahan terbuka. Di sektor swasta misalnya, saat kami meluncurkan platform tersebut dan menerbitkan namanama perusahaan yang telah memiliki data titik panas di dalam perbatasan mereka, awalnya mereka sangat marah pada kami. Mereka menghubungi kami dan mengatakan bahwa tidak ada kebakaran hutan di wilayah konsesinya. Mereka bertanya mengapa kami melansir nama-nama mereka? Saat itulah kami mengetahui bahwa batasan konsesi yang diberikan pemerintah tidak begitu akurat. Sehingga reaksi saat itu adalah, bila [area] konsesi tidak akurat dan bila mereka tidak memiliki satu pun titik kebakaran di dalam cakupan area konsesinya, maka berikanlah kami data yang benar. Bantu kami untuk membantu Anda. Setelah menggunakan pendekatan tersebut, kini kami mempunyai data dari perusahaan bersertifikat RSPO dan kami mempunyai Nota Kesepahaman dengan pihak pemberi sertifikat (RSPO). Kini, bahkan pihak industri memberikan kami data mereka berdasarkan inisiatifnya sendiri. Kami tidak perlu lagi meminta datanya, sebab mereka tahu bahwa memasukkan data ke dalam platform akan berguna bagi mereka. Jadi saya berpikir bahwa pendekatan semacam ini juga dapat berhasil dengan pihak pemerintah. Ke depannya, saya yakin pemerintah akan membuka data baru dengan Inisiatif Pemerintahan Terbuka Indonesia. Gerakan ini juga akan semakin mendorong transparansi data.’

Kesenjangan di zaman kita tidaklah sebesar kesenjangan antara sains dan moralitas, karena ini adalah kesenjangan antara imajinasi teknologi yang melesat dengan imajinasi kelembagaan yang lamban. [Paul Streeten, Ekonom] 2 Boundary data bermakna batasan kredibilitas pemberi informasi terhadap informasi yang diberikan.

2. Warga Negara yang Terlibat Dapat Menjadi Sumber Data yang Berharga

Teknologi semakin banyak menyediakan wahana agar suara warga dapat terdengar, dan pemerintah dapat mengembangkan pendekatan-pendekatan inovatif untuk pembuatan keputusan dan kebijakan dengan data yang dikumpulkan oleh warganya melalui, contohnya, media sosial. Konferensi ini menampilkan bagaimana program yang dikembangkan oleh para warga secara lokal digunakan, misalnya, pemetaan digital sumber-terbuka untuk melawan deforestasi yang merajalela atau pendanaan oleh khalayak untuk menyebarkan teknologi berbiaya rendah seperti saringan air kepada LSM. Seringkali, cara termudah bagi warga untuk berkontribusi adalah melalui telepon selular – ada berbagai contoh bagaimana ponsel pintar dapat digunakan untuk memberikan data bagi pemerintah atau LSM. Warga mampu menyuarakan kekhawatiran mereka mengenai masa-

lah-masalah yang menjadi tanggung jawab pemerintah kota atau pemerintah daerah, dan dengan menggunakan ponsel pintarnya, warga dapat mengambil fotonya, mengkategorisasikannya, serta keping GPS yang terdapat di dalam ponsel pintarnya secara otomatis menempatkan posisi di dalam peta menggunakan aplikasi tertentu. Semua orang di kota yang menggunakan aplikasi kemudian dapat melihatnya di ponsel mereka. Para pejabat pemerintah diberitahu mengenai masalah tersebut, dan bisa memperbaikinya. Begitu pekerjaan perbaikan selesai, peta akan diperbaharui dan semua orang dapat melihat bahwa masalah sudah diselesaikan. Jenis aplikasi seperti ini berfungsi karena: • Pengumpulan dan pemanfaatan data murah sifatnya; daripada membayar staf pemerintah untuk turun ke lapangan dan mencari masalahnya, warga bisa


7

mengidentifikasi masalahnya secara langsung, secara cuma-cuma; • Ini adalah sumber keterlibatan sipil yang luar biasa; memudahkan warga untuk mengarahkan sumber daya publik bagi masalah-masalah yang menjadi kepedulian mereka serta bagi masalah yang mereka temukan sendiri; serta • Transparansi di seputar proses ini berjalan dengan baik: proses tersebut memungkinkan warga meminta pertanggungjawaban pemerintah dan di saat yang sama memungkinkan pemerintah memperlihatkan bahwa mereka cepat tanggap dalam mengatasi masalah.

Bagaimana Sebenarnya Wujud Data yang Berasal dari Warga

Tahun 2013, Walikota Seoul, ibukota Korea Selatan, dihadapkan pada tuntutan warganya untuk menyediakan angkutan bus dini hari ketika kereta bawah tanah berhenti beroperasi (pukul 00:00 hingga 05:00 pagi)3. Karena para pengemudi harus dibayar dua kali lipat dari gaji siangnya untuk bekerja di malam hari, pemerintah kota hanya memiliki anggaran untuk membayar pengoperasian sembilan rute, dan perlu memikirkan lokasi terbaik untuk menempatkan sumber dayanya. Di Korea Selatan, 8 dari 10 orang menggunakan ponsel pintar dan media sosial yang aktif menjadi sarana bagi mereka untuk menyalurkan rasa frustrasi terhadap kondisi lalu

lintas. Sehingga, Pemerintah Kota Metropolitan Seoul menaruh perhatian kepada hal-hal seperti Twitter, dan ketika mereka membaca kicauan seperti ini: “Bus tidak ada saat saya pulang kerja. Saya tidak punya mobil. Saya berharap ada angkutan bus dini hari,” maka mereka mulai berpikir bagaimana caranya menyediakan layanan bus dini hari tanpa memiliki cukup bus dan pengemudi. Pemerintah berkonsultasi dengan penyedia telekomunikasi lokal KT Corp untuk berbagi data dari tiga miliar panggilan bulanan guna mengetahui rute mana yang paling sering digunakan. Seoul dibagi ke 1.200 segmen yang masing-masing mencakup 500 meter. Beberapa area dijadikan prioritas, berdasarkan analisis data volume kegiatan, dan referensi silang dengan alamat tagihan untuk mengetahui kemungkinan tujuan. “Setiap orang mencantumkam alamat tagihan saat mendaftar, jadi kami berasumsi bahwa alamat tagihan [juga] merupakan tujuan dari setiap penumpang,” pungkas Ki-Byoung Kim, Direktur Divisi Sistem Informasi di Pemerintah Metropolitan Seoul. Data tersebut memungkinkan tim Kim untuk membuat grafik rute yang paling mungkin digunakan oleh para penumpang di malam hari. Walaupun beberapa penduduk mengeluh bahwa rute tersebut tidak sama dengan rute siang, namun data tersebut mampu meyakinkan pemerintah kota bahwa ini adalah pengaturan yang paling efisien untuk jalur bus.

Kisah Sukses: SafetiPin – Menggunakan Data Crowdsourcing agar Masyarakat Menjadi Lebih Aman Dwi Faiz dari UN Women dan Varun Banka dari Social Cops tentang SafetiPin dan data crowdsourcing Dwi Faiz: ‘UN Women membantu Gubernur Jakarta untuk menggunakan SafetiPin, sebuah aplikasi ponsel berbasis peta yang berfungsi untuk membuat masyarakat dan kota menjadi lebih aman dengan menyajikan informasi terkait keselamatan yang dikumpulkan oleh para pengguna dan auditor yang dilatih secara profesional. Aplikasi tersebut diuji di New Delhi dan memberikan bukti serta informasi untuk melibatkan pemerintah daerah di seputar permasa-lahan keselamatan dan keamanan kota. Aplikasi ini membutuhkan bantuan dan tanggapan cepat dari pemerintah daerah dalam bentuk patroli polisi, menanggapi permintaan untuk memperbaiki lampu lalu lintas yang

3

8

Sumber: wawancara Devex dengan Ki-Byoung Kim, Direktur Divisi Sistem Informasi, Pemerintah Kota Metropolitan Seoul

rusak, dan sebagainya. Dengan demikian, keberhasilan aplikasi ini bertumpu pada keikutsertaan dan bantuan dari berbagai pemangku kepentingan yang berbeda, dan pemerintah belum tentu memiliki sumber daya yang tepat untuk menanganinya – namun aplikasi ini betul-betul menyajikan informasi dari warga yang berpotensi untuk memberikan perlindungan dari aksi kekerasan.’ Varun Banka: ‘Ada tantangan dengan penggunaan data crowdsourcing. Kualitasnya lebih rendah daripada data berbasis survei atau data survei terverifikasi di mana petugas survei turun ke lapangan dan mengumpulkan datanya. Data crowdsourcing juga tidak terstruktur dalam hal zona, sehingga Anda mungkin melihat banyak data muncul dari satu zona tertentu dan sedikit data dari zona lainnya. Saya hanya ingin Anda menyadari bahwa data crowdsourcing dapat menjadi sebuah patokan yang baik atau lapisan dasar data yang dapat ditambahkan pada lapisan-lapisan lain untuk memberikan perspektif kota secara keseluruhan dengan baik. Dengan kata lain, data crowdsourcing yang digunakan oleh SafetiPin hanya dapat memberikan wawasan akan zona/area yang tidak aman, namun tidak dapat menunjukkan permasalahan mendasar secara tepat. Meskipun demikian, ia dapat memanfaatkan sumber daya yang terbatas secara lebih efisien. Misalnya, data yang dikumpulkan oleh SafetiPin dapat membantu mengarahkan petugas polisi ke lokasi spesifik pada waktu yang spesifik karena dari sanalah sebagian besar sinyal berasal.’ Data tidak secara otomatis diterjemahkan ke dalam proses penyusunan kebijakan yang lebih baik, namun saat data ditafsirkan, dianalisis dan dibahas secara kritis, ia dapat membantu membuat keputusan yang lebih cerdas, lebih transparan dan lebih terbuka.

3. Kebutuhan akan ‘Ekosistem Data’ Membuka kumpulan data yang sebelumnya tertutup, pertumbuhan inisiatif masyarakat dan meningkatnya kemitraan dengan sektor swasta menciptakan beragam peluang bagi warga dan lembaga pemerintah untuk berinteraksi dengan data dalam cara-cara yang baru. Tetapi, dalam banyak hal, pemerintah lambat menyadari adanya potensi untuk melibatkan warganya, masyarakat sipil dan sektor swasta secara lebih luas, baik untuk meningkatkan dan memperkaya data yang menjadi tumpuan pemerintah untuk membuat kebijakan publik atau untuk meningkatkan daya tanggap negara terhadap kekhawatiran warga. Pertukaran data di dalam dan di antara lembaga pemerintah, antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara pemerintah dengan sektor swasta belum meluas dan belum ada protokol atau sistem yang jelas untuk memfasilitasi pertukaran data. Selain itu, ada banyak sekali peluang untuk mengembangkan kemitraan ‘filantropi data’ dengan pemilik data komersial.

Satu kekhawatiran menyangkut kolaborasi dan koordinasi adalah masalah data pribadi yang dipertukarkan, karena kumpulan data sering memuat informasi pribadi yang harus dibuat anonim dan dide-identifikasi. Data menjadi sangat kaya dan berguna ketika digabungkan atau diintegrasikan, yang terkadang berakibat pada terbaginya sebagian data pribadi. Ada beberapa tantangan terkait dengan pertukaran data antara lembaga publik dan sektor swasta dan di antara lembaga pemerintah. Kekhawatiran yang lazim dan berkembang mengenai privasi data serta kerangka peraturan yang bervariasi di setiap negara menambah kerumitan pada pengembangan standar, dan pendekatan berskala terhadap akses data dan pengelolaan risiko kerahasiaan pribadi. Belum ada konsensus nyata mengenai praktik terbaik untuk pertukaran data pribadi; menciptakan anonimitas adalah praktik yang umum saat ini.

Praktik Cerdas dan Pembelajaran Profesor Miriam Lips, profesor e-Government dari Victoria University of Wellington,


9

memaparkan dua belas pembelajaran mengenai kolaborasi dari Forum Masa Depan Data Selandia Baru: 1. Dukungan yang kuat dari berbagai pemangku kepentingan sangat penting; 2. Proses pelibatan masyarakat yang lebih luas diperlukan; 3. Perlindungan kerahasiaan pribadi dan (peningkatan) transparansi data merupakan faktor yang menentukan untuk kesuksesan; 4. Setiap warga negara harus mendapatkan manfaat dari penggunaan data; 5. Pendidikan merupakan hal yang mendasar, termasuk bagi pejabat pemerintah senior; 6. Membangun kapasitas kelompok marjinal adalah suatu prioritas; 7. Interpretasi data semakin penting untuk kebijakan publik, dan keterampilan multidisiplin termasuk ilmu sosial adalah kuncinya; 8. Sebuah dewan data independen teramat penting guna membangun dan memelihara kepercayaan, memfasilitasi debat publik tentang permasalahan etika dan mempertahankan perkembangan pasar data;

9. Pemerintah perlu mengorganisir diri secara ‘horizontal’ di dalam ruang data (bergeser dari pengkotakan vertikal); 10. Model tata kelola yang dipercaya, kolaboratif (‘wadah’ inovasi yang aman) adalah sangat penting; 11. Kepemimpinan jangka panjang yang kuat di tingkat atas, termasuk pendanaan awal (funding), digabung dengan inisiatif inovasi dari bawah merupakan faktor keberhasilan yang teramat penting; dan 12. Kita harus ‘lakukan saja,’ dengan mulai berinovasi dan belajar.

Bagaimana Sesungguhnya Bentuk Kolaborasi Harsha Dayal, Manajer Riset Departemen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Afrika Selatan, saat ini memimpin skema asuransi nasional yang bekerja untuk memastikan bahwa semua warga negara mempunyai akses untuk pelayanan kesehatan yang memadai. Lebih dari 20 tahun setelah almarhum Nelson Mandela menjanjikan layanan kesehatan gratis bagi perempuan hamil dan anak-anak di bawah enam tahun, struktur layanan tersebut akhirnya diujicoba pada 2011. Salah satu alasan

Kisah Sukses: Mengubah Model Bisnis Sriganesh Lokanathan dari LIRNEasia dan Prabir Sen, Kepala Ilmuwan Data Singapura Pertama Sriganesh Lokanathan: ‘Bagaimana cara Anda meyakinkan para pembuat kebijakan akan cara berpikir baru tentang ilmu data?’ Prabir Sen: ‘Hal tersebut membutuhkan banyak upaya komunikasi, lalu memastikan bahwa kepentingan dan kebutuhan mereka terpenuhi. Tidak banyak orang yang benar-benar mengkomunikasikan nilai dari ilmu data atau analisis data. Maksud saya, bagaimana data mendorong wawasan? Peluang apa saja yang tercipta berkat pertukaran data? Bagaimana pemerintah dapat memperoleh manfaat nyata dengan melayani rakyat, serta mampu melayani masyarakat dengan lebih baik melalui para operator? Seseorang harus menyadari ini dan mendorong semua itu. Model bisnis berubah, jadi bagaimana caranya menangani model baru ini? Bila saya mempelajarinya, seperti saya menyerap pengalaman perjalanan warga, dan kemudian semua warga terlayani, kemudian layanan tersedia dengan kandungan nilai di dalamnya. Model bisnis tengah berubah.’

Kita bisa berdiskusi tanpa akhir mengenai keuntungan dari adanya data baru atau kita bisa langsung terjun dan mencoba berbagai hal untuk menge-tahui apa saja yang berhasil dan apa yang tidak untuk melihat sejauh mana kita mampu mengatasi masalah-masalah yang muncul. [Douglas Broderick, Koordinator Residen PBB di Indonesia]

10

penundaan adalah kurangnya data terpadu yang dapat diakses mengenai penyedia jasa kesehatan publik dan swasta yang telah ada, jenis layanan apa yang mereka sediakan serta di mana para penyedia jasa tersebut berada. “Kita perlu mengetahui siapa dan di mana mereka tersedia, dan apakah mereka mau menjadi bagian dari asuransi kesehatan nasional yang hendak dibentuk pemerintah,” ujar Dayal, yang saat itu merupakan seorang peneliti di Dewan Riset Ilmu Pengetahuan Manusia. Karena pemerintah saat itu tidak mempunyai satu basis data seluruh penyedia jasa kesehatan, dan ada banyak sekali data yang beredar di antara para pemangku kepentingan yang berbeda, Dayal dan timnya bekerja untuk menciptakan sebuah basis data tunggal, mengumpulkan informasi dari berbagai lembaga pemerintah, mulai dari tingkat pusat hingga kotamadya, penyedia jasa kesehatan swasta, serta arsip catatan praktisi medis berlisensi dari Dewan Profesional Kesehatan. Hal ini tidak hanya menimbulkan tantangan dalam hal meyakinkan para pemangku kepentingan tersebut untuk berbagi data, namun data-data tersebut juga harus diformat ulang agar dapat digunakan di dalam satu basis data. Setelah ini dilakukan, para peneliti bepergian ke seluruh penjuru negeri untuk mengkonfirmasi informasi di tingkat distrik dan mengkategorisasikan setiap penyedia layanan kesehatan ke tingkat primer, sekunder dan tersier, guna menentukan siapa yang mereka layani, dan apa saja tantangan dalam memberikan layanan. Keseluruhan proses untuk memulai program ujicoba tersebut memakan waktu satu setengah tahun, dan bahkan hari ini, Dayal mengatakan bahwa mereka masih menemui tantangan dari beberapa penyedia jasa kesehatan swasta serta para pembayar pajak yang menentang skema tersebut.

4. Tips Utama dan Kesimpulan Agar data menjadi lebih mudah diakses, meningkatkan keterlibatan serta menjadikan koordinasi dan kolaborasi lebih baik, kita perlu memikirkan hal-hal berikut ini:

Dari lapangan: menjadikan data dapat dipakai oleh semua orang: Rama Tobuhu adalah seorang relawan kesehatan di Desa Mootilango, Gorontalo, Indonesia. Sebulan sekali ia berjalan mengunjungi berbagai kampung untuk memeriksa kesehatan ibu dan bayi mereka. Ia suka menjadi relawan dan bekerja keras demi kaum perempuan dan bayi-bayi yang ia temui. Namun ia bergelut dengan semua formulir yang diwajibkan oleh dinas kesehatan kabupaten untuk diisi. “Saya hanyalah lulusan sekolah dasar. Sulit sekali bagi saya untuk mengisi formulir-formulir tersebut. Saya menangis dan berpikir untuk mengundurkan diri,” pungkasnya.

Pengumpulan Data Jangan mengumpulkan data semata-mata karena keharusan untuk mengumpulkannya: pengalaman dengan pelayanan kesehatan ibu dan anak di India menunjukkan bahwa menghimpun data sekedar untuk memiliki data saja tidak ada artinya. Data memberikan gambaran situasi, dapat membantu memprediksi kebutuhan di masa depan, dan memberikan peringatan dalam situasi darurat. Data yang berkualitas baik tersedia manakala orang-orang menyadari alasan mengumpulkan data, serta mengetahui kebutuhan dan mencari informasi yang tepat. Jangan membuat format pengumpulan data yang rumit: penyedia layanan di garis depan seperti Rama Tobuhu, yang bekerja sebagai relawan kesehatan di Gorontalo, ingin menyediakan layanan yang tidak hanya dibutuhkan namun juga bermutu baik. Ini berarti memiliki waktu yang banyak untuk berinteraksi dengan para penerima manfaat. Tidak mudah untuk fokus pada penerima manfaat dan memberikan konseling sekaligus harus mengisi formulir yang panjang; pekerja garis depan memerlukan cara yang sederhana untuk merekam pekerjaan mereka dan untuk menghasilkan data yang berwujud, visual dan nyata. Format pengumpulan data yang sederhana juga menjadikan konsolidasi dan analisis data lebih mudah dan cepat.


11

Kumpulkan dan analisa umpan balik dari penerima manfaat: angka bukanlah satusatunya cara untuk memperoleh informasi; data kualitatif bisa menjadi sangat berguna untuk melengkapi informasi kuantitatif. Penyedia layanan seperti petugas kesehatan dapat bertanya tentang kualitas pelayanan yang diterima oleh penerima manfaat. Praktik ini umum dilakukan di sektor swasta namun jarang dilakukan di sektor publik. Misalnya, mekanismenya dapat dibuat oleh pemerintah untuk menciptakan insentif bila memberikan umpan balik yang konstruktif dan analisis berkala. LAPOR, dikembangkan oleh UKP4 untuk warga negara melaporkan tindak korupsi via situs web mereka, aplikasi telepon atau SMS, adalah salah satu contoh. Layanan diberikan kepada warga negara, dengan demikian mereka adalah prioritas utama saat membentuk sistem data. Media sosial merupakan sumber data dan informasi yang hebat, tapi ingat untuk memvalidasinya: hasil cuitan dapat digunakan sebagai sumber informasi yang kuat. Orang-orang berbagi banyak hal di Twitter, dan dimungkinkan untuk memverifikasi data satu dan yang lainnya dan antara kumpulan data lain. Contohnya adalah floodtags.com4 yang menyediakan informasi real-time tentang lokasi banjir, bagaimana orang-orang terkena dampaknya dan bagaimana cara menolong mereka. Ciptakan teknologi yang memungkinkan adanya mekanisme umpan balik interaktif: kita membutuhkan sebuah mekanisme interaktif yang memberikan warga negara ruang untuk memberi umpan balik, serta memungkinkan pemerintah untuk mengambil tindakan – sebuah mekanisme yang secara simultan mengaitkan reaksi warga dengan permintaan akan tindakan pemerintah. Pendekatan baru ini bisa mengarah pada pemerintahan yang bekerja berdasarkan data.

4

12

Lihat juga http://unglobalpulse.org/Floodtagsinterview

Penggunaan Data Penggunaan data untuk penyesuaian kebijakan dan mendorong reformasi: data memiliki potensi yang besar di luar siklus perencanaan dan penganggaran pemerintah. Interpretasi data berguna untuk memberikan pemahaman atas wawasan luas mengenai apa saja yang berhasil dan tidak berhasil di dalam kebijakan dan program. Data dapat memberikan arah baru atau mendorong layanan baru dan/atau reformasi. Penggunaan dan penggunaan kembali data: data dapat dianalisis untuk berbagai tujuan. Data pendidikan di tingkat kabupaten juga dapat dipakai oleh dinas kesehatan kabupaten, misalnya. Data yang dikumpulkan dari kantor layanan satu pintu dapat memberikan informasi perencanaan regional oleh badan perencanaan daerah. Data akhir dari program yang telah rampung dapat dipakai sebagai baseline untuk sebuah program baru. Kita harus kreatif bekerja dengan data dan memungkinkan serta mendorong terjadinya pertukaran-silang. Membuka data: menjadikan data terbuka bagi publik sehingga dapat digunakan untuk berbagai tujuan oleh para pelaku yang berbeda. Namun data seperti apa yang harus dibuka untuk publik? Menjadikan capaian kesehatan terlihat dapat memicu rasa kepemilikan di akar rumput, tidak hanya bagi para penerima manfaat tapi juga bagi para penyedia layanan di garis depan. Hal ini mendorong terjadinya pengambilan keputusan yang partisipatif guna meningkatkan mutu pelayanan. Kebijakan pemberian layanan di garis depan tidak boleh diputuskan semata-mata berdasarkan kepentingan nasional namun juga berdasarkan kondisi, tantangan dan kesempatan yang ada di tingkat lokal.

Hal-hal untuk Diingat Mulai dari hal kecil: data dapat membantu menemukan jawaban bagi masalah-masalah manusia. Untuk mencapainya, eksperimen sangatlah bernilai. Kita perlu mencoba dari yang kecil, belajar dan berkembang untuk

menemukan peluang-peluang yang disajikan oleh data dan analisa data. Ini artinya adalah sebuah eksperimen skala-kecil dalam cara yang aman-untuk-gagal. Ini mengenai melakukan sebuah percobaan dengan sumber daya dan waktu yang tersedia. Yang penting adalah untuk ‘lakukan saja’ dan tidak takut untuk bereksperimen. Hasil dari sebuah percobaan kecil, baik sukses atau pun gagal, akan membuka jalan menuju hasil-hasil yang lebih nyata. Jangan biarkan rasa frustasi merintangi: sebuah aplikasi untuk memetakan lokasi banjir di Jakarta dibuat karena frustrasi. Inovasi dan frustrasi dapat berjalan beriringan. Sangat penting untuk menemukan strategi terbaik guna memperoleh ide sebanyak mungkin, lalu mengubah ide-ide itu menjadi percobaan untuk mencari solusi yang lebih baik guna memperbaiki pelayanan di garis depan. Contoh dari hal ini adalah Social Cops dan Bihar Innovation Lab Berpikir tentang data secara berbeda: untuk memanfaatkan peluang ini sebaikbaiknya, perlu mengubah cara berpikir.

Artinya, berubah dari rencana yang telah terkonfirmasi menjadi rencana yang mengalir, menemukan jawaban yang benar dengan melihat arah tindakan, menyesuaikan penelusuran tindak lanjut dan mengartikan data. Penting sekali untuk mengukur apa saja yang penting daripada mengukur hal-hal yang dapat diukur. Ini berarti berubah dari perencanaan komprehensif menjadi belajar sambil melakukan dan menyikapi setiap konteks secara serius, daripada sekedar fokus pada birokrasi. Oleh karena itu, kita perlu: • Mengajukan pertanyaan yang lebih baik • Belajar dari yang sudah dilakukan • Memperoleh perspektif dalam dan luar • Berkomitmen pada pendekatan adaptif Secara paralel, kita perlu mendorong dan menyediakan eksperimen yang amanuntuk-gagal. Kita ingin melihat perangkat digital yang dapat memungkinkan dilakukannya eksperimen berbiaya rendah, berskala besar dan cepat. Tapi yang paling utama, kita ingin mengumpulkan bukti dari eksperimen tersebut guna memperbaiki pembuatan kebijakan.


13

LAMPIRAN Agenda Konferensi Hari 1, 26 November 2014 Waktu

14

Kegiatan

Tempat

Penanggung Jawab

08.00 – 09.00 Mempersiapkan pembukaan pameran Pameran dari: 1. World Resources Institute 2. Positium 3. Kopernik 4. Knowledge Sector Initiative 5. Pulse Lab Jakarta dan UNDP 6. PoliticaWave.com 7. World Wide Web Foundation 8. Akvo.org 9. Makedonia 10. PT. Media Trac Sistim Komunikasi

Tempat Marita Kurniasari Pameran (Lobi) (PLJ), MC

08.30-09.00

Pembukaan Pendaftaran

Palma Ballroom

GoI: Yuyun dan Herni (Bappenas); Non-GoI:Marita (UNRC, PLJ)

08.45-09.00

MC menyambut para tamu

Palma Ballroom

MC

09.00-09.30

Sambutan dari Palma • Drs. I Ketut Canang, M.Si, Kepala Ballroom Bappeda Provinsi Bali • Douglas Broderick, Koordinator Residen PBB Indonesia • James Gilling, Kepala Program Kerjasama Pembangunan untuk Indonesia, Kedutaan Besar Australia • Andrinof Chaniago, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas

MC

09.30 – 10.30 Menetapkan ruang – lanskap data baru Palma bagi pembuat kebijakan Ballroom Tujuan dari sesi ini adalah menetapkan ruang terhadap peluang yang diciptakan oleh data baru bagi para pembuat kebijakan berdasarkan pada pengalaman para praktisi: jenis data baru yang tersedia, bagaimana data dapat didayagunakan untuk hasil yang lebih baik. Sesi berlangsung dalam bentuk dialog antara pembicara utama dan pembahas yang memberi tanggapan terhadap presentasi utama.

MC

Moderator: Dr. Vivi Yulaswati, M.Sc., Direktur Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat, Bappenas Pembicara Utama: Prabir Sen, Kepala Ilmuwan Data Singapura Pertama Pembahas: Dr.Ir. Leonard VH Tampubolon, MA, Direktur Perencanaan Makro, Bappenas Sesi Tanya Jawab 10.30-10.40

Istirahat

10.40-12.15

Diskusi Panel:

MC memperkenalkan juru kamera (dokumentasi internal)

Data baru, bagaimana dengan wawasan baru? Tantangan dalam menerjemahkan timbunan data ke dalam kebijakan yang dapat ditindaklanjuti Tujuan dari sesi ini adalah menjelaskan pertanyaan-pertanyaan lanskap data baru kepada para pembuat kebijakan; bagaimana mendayagunakan timbunan data baru, bagaimana menerjemahkan wawasan data ke dalam aksi untuk berbagai tingkatan pemerintahan yang berbeda

Palma Ballroom

MC


15

Moderator: Dr. Ir. Mesdin Kornelis Simarmata MSc., Direktur Industri, IPTEK, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bappenas Pembicara: 1. Ir. Dudy Saefudin Sulaiman, M.Eng, Deputi Metodologi dan Informasi Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) 2. John Gibson, Direktur Inovasi Pemerintah, NESTA (pandangan umum) memaparkan hal-hal pokok dari inovasi data NESTA bagi catatan praktik baik untuk kebijakan publik, menyoroti praktikpraktik baik dari pemerintahan di seluruh dunia 3. Fred Carden, Lead Technical Advisor, KSI 4. Ki-Byoung Kim, Direktur Divisi Sistem Informasi, Pemerintah Metropolitan Seoul, Korea Selatan, menyampaikan pengalaman pemerintah dalam mendayagunakan data besar untuk kebijakan publik: bagaimana menyajikan wawasan yang dapat dijadikan tindakan untuk berbagai tingkat pemerintahan Sesi Tanya Jawab 12.15– 13.30

16

Istirahat Makan Siang

MC memberikan informasi ruangan dan stan

13.30 – 15.00 Panel Paralel Dikotomi yang salah? Data lama dan baru, Pendekatan Atas-Bawah dan Bawah-Atas

Palma Ballroom

MC 1, MC 2

Kedua sesi paralel ini bertujuan untuk mengungkapkan secara jelas dan sederhana tentang retorika saat ini seputar data ‘baru’ dan ‘lama’, pendekatan atas-bawah dan bawah-atas terhadap pengumpulan data, berargumen bahwa daripada melihatnya sebagai dua hal yang bertentangan, keduanya mesti dipandang sebagai pelengkap satu sama lain Panel I ‘Mendayagunakan Data Baru dan Lama’ Moderator: Amalia A. Widyasanti, ST, MSi, M.Eng, PhD, Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Bappenas Pembicara: 1. Firman Witoelar, PhD, Direktur Riset, SurveyMeter Indonesia 2. Ying Shaowei, Chief Operating Officer, SingTel memaparkan pengalaman SingTel mengelola tantangan data besar guna membantu menganalisis kumpulan data besar dan bagaimana wawasan dibandingkan dengan data ‘tradisional’ 3. Tony Quinlan, Chief Storyteller, Narrate memaparkan tentang bagaimana Cognitive Edge bekerja dengan pemerintah di seluruh dunia untuk menggabungkan wawasan etnografis dengan analisis data besar bagi pemantauan kebijakan yang real-time Sesi Tanya Jawab


17

Panel II ‘Ketika Warga Turun Tangan’ Moderator: Dr. Vivi Yulaswati, M.Sc., Direktur Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan, Bappenas Pembicara: 1. Elisa Sutanudjaja, Admin kawalpemilu.org 2. Tjatur Kukuh S, Direktur Eksekutif, Yayasan Santiri. Beliau menyoroti peranan dari SMS Gateway untuk mengirimkan umpan balik dari masyarakat kepada para pembuat kebijakan 3. Varun Banka, Co-founder, Social Cops. Menjembatani kesenjangan data di pemerintahan kota di India. Varun memaparkan tentang pendekatan unik Social Cops guna melibatkan warga untuk mengisi kesenjangan data di tingkat kotamadya. 4. Fairuz Abadi, Koordinator, Kampung Media, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Beliau memperkenalkan peran Kampung Media di tengah masyarakat terutama masyarakat desa di Provinsi NTB. Sesi Tanya Jawab 15.00– 15.15

18

Istirahat

Krisan 2

15.15- 16.35

Sesi Paripurna Data baru, kemitraan baru: ‘Menciptakan Kerangka Kebijakan yang Tepat untuk Filantropi Data’ Bila ingin benar-benar memanfaatkan lanskap data baru, kita perlu menjalin kemitraan baru antara penyedia data dan konsumen data, antara sektor swasta dan pemerintah. Menciptakan kerangka agar kemitraan ini dapat muncul tidak akan mudah. Sesi ini fokus pada kegunaan dari kemitraan data baru

Palma Ballroom

MC

Moderator: Giulio Quaggiotto, Manajer, PLJ Pembicara: 1. Sriganesh Lokanathan, Manajer Riset Senior, LIRNEasia 2. Iwan Setyawan, CEO Provetic – Analisa Pasar 3. Ki-Byoung Kim, Direktur, Departemen Metropolitan Seoul, Pemerintah Korea Selatan merefleksikan pengalamannya dalam menggandeng telecoms untuk berbagi data dengan pemerintah Sesi Tanya Jawab 16.35 – 16.45 Penutupan – Ir. Wismana Adi Suryabrata, MIA, Deputi Pendanaan Pembangunan, Bappenas

Palma Ballroom MC

18.00 – 19:00 Pertemuan Tertutup: PLJ dan Bappenas

MoMo Cafe

19.00 – 21.00 Makan Malam (khusus undangan)

MoMo Cafe

19.00 – 21.00 Makan malam untuk pembicara, anggota komite

MoMo Cafe

EO


19

Hari 2, 27 November 2014 Waktu

Kegiatan

09.00 – 10.10 Paparan Utama: Dialog secara Nasional mengenai Masa Depan Data? Pengalaman dari Selandia Baru

Tempat

Penanggung Jawab

Palma Ballroom MC

Moderator: Dr. Vivi Yulaswati, M.Sc., Direktur Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan, Bappenas Paparan Utama: Prof. Miriam Lips, Profesor e-Government, Victoria University of Wellington. Beliau berbagi pengalaman dari Forum Data Selandia Baru, sebuah konsultasi nasional mengenai masa depan data untuk negara yang melibatkan kantor statistik nasional, para pembuat kebijakan, masyarakat dan sektor swasta Pembahas: Dr. Ir. Nurwadjedi, MSc., Deputi untuk Informasi Geospasial Tematik Badan Informasi Geospasial (BIG) Sesi Tanya Jawab 10.10-10.40

Presentasi mengenai e-blusukan oleh Sony Subrata dan Yose Rizal, Presiden Direktur dan Pendiri PoliticaWave.org Sesi Tanya Jawab

10.40-11.00

Istirahat

11.00-11.30

Andika Putraditama, Analis Riset, WRI – Menjadikan semuanya berhasil Data Besar PBB untuk Pemenang Tantangan Perubahan Iklim: Global Forest Watch (GFW) adalah sebuah sistem pemantauan hutan yang dinamis dari World Resources Institute dan mitranya: GFW memberdayakan rakyat untuk mengelola hutan dengan cara mengkombinasikan pencitraan satelit, open data dan crowdsourcing bagi akses terbuka untuk menyediakan informasi kehutanan secara tepat waktu kepada pemerintah, perusahaan, LSM dan masyarakat. Sesi Tanya Jawab

20

Palma Ballroom

Moderator: Giulio Quaggiotto, PLJ

11.30-12.30

Presentasi dan Latihan Praktis Brenton Caffin, Direktur, Innovation Skills, NESTA Hal-hal pokok dari Catatan Praktik Baik NESTA terkait Inovasi Data untuk Sektor Publik

12.30 – 13.30 Istirahat Makan Siang 13.30 – 15.00 Panel Paralel – Fokus Tematik

Palma Ballroom

MC

MC Palma Ballroom MC 1, MC 2

Panel I ‘Melindungi Kaum Miskin dan Rentan’ Apakah data baru dan perangkat pengumpulan data tersedia untuk memahami pola kemiskinan? Moderator: Ir. Hanan Nugroho, MSc, Perencana/Spesialis Energi, Bappenas Pembicara: 1. John Paterson, Ahli Teknologi dan Sistem di BP REDD+ tentang infrastruktur data untuk memahami tren sosio-ekonomi 2. Ari Perdana, Asisten Koordinator Kelompok Kerja mengenai mobile surveys Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) 3. Tomohiro Hamakawa, Direktur Inisiatif Strategis, Kopernik memperkenalkan analisa terhadap alat pengumpulan data baru bagi program-program pembangunan serta contoh praktis dari pekerjaan mereka 4. Amit Wadhwa, Kepala Unit Analisis Keamanan Pangan dan Gizi di Program Pangan Dunia (WFP) melakukan survei pemantauan keamanan pangan tradisional melalui telepon selular Sesi Tanya Jawab


21

Panel II ‘Garis Depan Penyediaan Layanan’ Panel ini menampilkan beberapa contoh praktis dari kasus-kasus nyata dalam menyediakan layanan di garis depan

Krisan 1 and 2

Moderator: Dr. Ir. Dedi M. Masykur Riyadi, Analis Kebijakan Senior, Bappenas Pembicara: 1. Agung Harjono, Deputi III Penggunaan Analisis Teknologi dan Informasi UKP4 mempresentasikan kerja UKP4 untuk mengumpulkan umpan balik dari masyarakat 2. Dr. Aditya Dev Sood, Pendiri Center for Knowledge Societies (CKS) memaparkan pekerjaan pengumpulan data dan ekosistem data untuk kematian ibu 3. Dr.Ir. Agung Harsoyo MSc, M.Eng., Dosen, Institut Teknologi Bandung (tentang e-KTP) 4. Jurjen Wagemaker, Pendiri Floodtags. com mempresentasikan penggunaan Twitter untuk penanggulangan banjir yang lebih baik Sesi Tanya Jawab 15.00-15.15

Istirahat

15.15-16.30

Sesi Pleno ‘Menghasilkan solusi guna memperkuat pembelajaran terkait permasalahan kebijakan dari akarnya’ Moderator: Dr. Arnaldo Pellini, Senior Advisor, KSI Pembicara: 1. Hector Salazar Salame, Direktur Eksekutif JPAL (MIT Poverty Lab di Indonesia) memaparkan penggunaan Randomised Control Trial (RCT) untuk menginformasikan kebijakan publik di Indonesia 2. Harsha Dayal, Manajer Riset, Departemen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Afrika Selatan Sesi Tanya Jawab

22

MC Palma Ballroom MC

16.30 – 16.40 Kemana Kita Mengarah Selanjutnya? ‘Memperkenalkan Dana Inovasi Data‘ Giulio Quaggiotto, Manajer, PLJ 16.40 -16.50

Sesi Penutup Suharmen, Skom MSi, Kepala Pusat Data dan Informasi, Bappenas, Dr. Vivi Yulaswati, M.Sc., Direktur Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan, Bappenas

Palma Ballroom MC

Palma Ballroom MC


23

24

Pulse Lab Jakarta (PLJ) merupakan sebuah kemitraan antara Persatuan Bangsa-Bangsa dan Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Sebagai bagian dari Global Pulse PBB, inisiatif inovasi dari Sekretaris Jenderal PBB, jaringan “Pulse Labs” di New York, Uganda dan Indonesia menghimpun sektor publik dan organisasi PBB, dan mitra-mitra dari pihak akademisi serta komunitas usaha untuk menguji, menyempurnakan, dan mengukur metode untuk menggunakan sumber data digital baru. Pulse Lab Jakarta menggali bagaimana big data dan teknologi analisis real-time dapat ditingkatkan untuk mendukung pembangunan global dan upaya kemanusiaan.

Knowledge Sector Initiative (KSI) merupakan komitmen bersama pemerintah Indonesia dan Australia yang bertujuan meningkatkan taraf kehidupan rakyat Indonesia melalui penerapan kebijakan publik yang lebih berkualitas yang menggunakan penelitian, analisis, dan bukti secara lebih baik. KSI adalah konsorsium yang dipimpin oleh RTI International dan bermitra dengan Australian National University (ANU), Nossal Institute for Global Health, serta Overseas Development Institute (ODI).

Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade

Recommend Documents