ATAU PERTOKOAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PASER,

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PASER, Menimbang

: a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu untuk penyesuaian kembali jenis Retribusi Daerah terutama mengenai Retribusi Pasar. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Retribusi Pasar.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang Lembaran Negara Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078); 6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5049) 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4760); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 3 tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasir (Lembaran Daerah Kabupaten Pasir Tahun Nomor 3); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Pembinaan Pasar Dalam Wilayah Kabupaten Pasir sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Pembinaan Pasar Dalam Wilayah Kabupaten Pasir (Lembaran Daerah Kabupaten Pasir Tahun 2011 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER dan BUPATI PASER, MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.

Daerah adalah Kabupaten Paser;

2.

Pemerintah Daerah adalah Bupati Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

3.

Bupati adalah Bupati Paser.

4.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku;

5.

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapun, pesekutuan, perkumpulan firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

6.

Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan bentuk los dan atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus untuk berdagang.

7.

Toko/kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.

8.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

9.

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

dan

Perangkat

Daerah

sebagai

unsur

10. Retribusi Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atau jasa pelayanan yang disediakan Pemerintah Daerah kepada pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar. 11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan menurut peraturan perundangundangan retribusi di wajibkan untuk melakukan Pembayaran retribusi. 12. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan fasilitas pasar. 13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 14. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 15. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi. 16. Bendahara Khusus penerima adalah Bendahara Khusus Penerima pada Dinas Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser. 17. Kas daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Paser. 18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan, pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah. 19. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 20. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas capaian target dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi atas Pelayanan Penyediaan fasilitas pasar yang disediakan Pemerintah Daerah;

Pasal 3 (1) Obyek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas Pasar Grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah daerah. (2) Dikecualikan dari Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas Pasar yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta. Pasal 4 Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan yang dimiliki/disediakan oleh Pemerintah Daerah. BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha. BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6 Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan luas dan jangka waktu penggunaan fasilitas Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang diberikan atau disediakan Pemerintah Daerah.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 7 Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 8 (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas toko/ruko/kios, los dan tempat dasaran, lokasi, luas dan jangka waktu pemakaian. (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif yang berlaku.

(3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur unsur tarif meliputi : a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa; b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa. (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a Pasal ini meliputi : a. biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, biaya pemeliharaan,sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa; b. biaya tidak langsung, yang meliputi administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa; c. biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan aset; dan d. biaya biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa , seperti bunga atas pinjaman jangka pendek. (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b Pasal ini ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini dan dari modal; (6) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pasar ditetapkan sebagai berikut : a. Pasar Senaken : 1. Sewa Bulanan : a. Toko b. Kios/rumah makan/warung c. Los/hamparan sayur/ikan/daging

Rp. 500 x mtr2 x per hari. Rp. 400 x mtr2 x per hari. Rp. 300 x mtr2 x per hari.

2. Retribusi Harian: Pedagang Kaki Lima (PKL)

Rp. 1.000

3. Biaya penempatan berdasarkan Blok/Fisik Bangunan : 1. Blok A (Sayur) 2. Blok B (Kelontongan) 3. Blok C (Ikan/Daging) 4. Blok D (Pasar Kering, Elektronik, Konveksi)

per hari. Rp. Rp. Rp. Rp.

150.000,-/m2. 350.000,-/m2. 250.000,-/m2. 700.000,-/m2.

b. Pasar Benuo Pasir Belengkong : 1. Sewa Bulanan : a. Toko b. Kios/Rumah Makan/Warung c. Los/Hamparan Sayur/Ikan/Daging

Rp. 400 x mtr2 x per hari. Rp. 350 x mtr2 x per hari. Rp. 250 x mtr2 x per hari.

2. Retribusi Harian : Pedagang Kaki Lima (PKL)

Rp. 500

3. Biaya penempatan Pasar Benuo Pasir Belengkong : 1. Blok B (Sayur) 2. Blok C (Ikan/Daging) 3. Blok D (Boga) 4. Blok A (Pasar Kering, Kelontongan, elektronik, Konveksi)

per hari. Rp. Rp. Rp. Rp.

175.000,-/m2. 200.000,-/m2. 500.000,-/m2. 500.000,-/m2.

c. Pusat Perbelanjaan Kandilo Plaza : 1. Toko pada lantai I

Rp. 750 /m2/hari;

2. Toko pada lantai II : a. Blok depan b. Blok belakang

Rp. 600 /m2/hari; Rp. 500 /m2/hari;

3. Los atau pelataran lantai I untuk : a. Otomotif b. Non Otomotif

Rp. 4.000 m2/hari; Rp. 3.000 m2/hari;

4. Los atau pelataran lantai II

Rp. 2.000 m2/hari;

5. Los atau pelataran lantai III

Rp. 750 m2/hari;

6. Untuk pembayaran Retribusi Toko/Los/Pelataran sebagaimana dimaksud pada huruf c, sudah termasuk biaya beban listrik. 7. Penyewaan Los atau pelataran sebagaimana dimaksud pada huruf c, pada poin 3, 4 dan 5 hanya diperuntukkan bagi promosi barang sesuai dengan jenis barang yang ditetapkan. 8. Jangka waktu penyewaan los atau pelataran sebagaimana huruf c, pada poin 3, 4 dan 5 paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang sebelum 15 (lima belas) hari masa sewa berakhir. 9. Khusus penyewaan los atau pelataran lantai III sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 5 dengan luas di atas 1 (satu) m2 sampai dengan 100 (seratus) m2 dikenakan tarif retribusi sebesar Rp.1.500 (seribu lima ratus rupiah)/m2/hari sedangkan penyewaan los atau pelataran di atas 100 (seratus) m2, maka selebihnya dari 100 (seratus) m2 dikenakan tarif retribusi sebesar Rp.1.250 (seribu dua ratus lima ribu rupiah) m2/hari. 10. Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, merupakan pembayaran atas pemakaian Toko/Los/Pelataran yang ditempati setelah mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. 11. Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, poin 1 dan 2 wajib dibayar oleh wajib retribusi paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulan; 12.Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, poin 3, 4, dan 5 wajib dibayar dimuka oleh wajib retribusi sesuai dengan waktu pemakaian. 13.Pembayaran Tarif Retribusi dimaksud pada ayat (6) huruf c, poin 3, 4, dan 5 dipungut sebelum wajib Retribusi melakukan usahanya. d. Pasar Kecamatan : 1. Retribusi Harian/Mingguan pada Pasar Kecamatan : a. Toko/Kios/Petak/Rumah Makan/Warung Rp. 2.000/hari Pasar. b. Rombong/Hamparan Rp. 1.000/hari Pasar. 2. Retribusi Bulanan pada Pasar Kecamatan : a. Toko/Kios/Petak

Rp. 500 x M2 x jumlah hari pasar/bulanan

3. Untuk Pasar di Kecamatan, dipungut biaya penempatan sebesar : a. Blok Sayur Rp. 50.000,-/m2. b. Blok Ikan/Daging Rp. 75.000,-/m2. c. Blok Pasar Kering, kelontongan, elektronik, Konveksi Rp. 100.000,-/m2. e. Retribusi Bongkar Muat Khusus dalam Areal Pasar dipungut sebesar : 1. Mobil Pick Up masuk, bongkar, lahan Rp. 2.000,-. 2. Mobil Truck masuk, bongkar, lahan Rp. 4.000,-. 3. Mobil Truck Double, bongkar, lahan Rp. 5.000,-. BAB VII PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI Pasal 9 (1) Tarif Retribusi di tinjau kembali paling lama 3 (tiga) Tahun sekali; (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian; (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 10 Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Kabupaten Paser.

BAB IX MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 11 Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari untuk retribusi harian dan 1 (satu) bulan untuk retribusi hak pakai penggunausahaan toko/ruko/kios petak/los dan tempat dasaran. Pasal 12 Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 13 (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan. (4) Bentuk, isi, tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. (5) Hasil Pungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini disetor seluruhnya ke Kas daerah. (6) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XI SANKSI ADMINISTRASI Pasal 14 Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 15 (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. (2) Retribusi dilunasi selambat-lambatnya 15 (Lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDLB dan STRD. (3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah. (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Bupati. BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN Pasal 16 (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang. (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk. BAB XIV KEBERATAN Pasal 17 (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen yang dipersamakan. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.

alasan-

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi. (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi. Pasal 18 (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati. (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi terutang. (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, Keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. Pasal 19 (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan. (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 20 (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati dengan menyebutkan : a. nama dan alamat Wajib Retribusi; b. masa Retribusi; c. besarnya kelebihan pembayaran; dan d. alasan yang singkat dan jelas. (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian Retribusi dianggap dikabulkan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu yang paling lama 1 (satu) bulan. (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut. (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan, sejak diterbitkannya SKRDLB. (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi. (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XVI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 21 (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. (2) Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diberikan kepada Wajib Retribusi antara lain, lembaga sosial untuk mengangsur, kegiatan sosial, bencana alam. (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVII KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 22 (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di Bidang Retribusi. (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila : a. diterbitkan Surat Teguran; atau b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi. Pasal 23 (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XVIII INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 24 (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan Perundang-undangan.

BAB XIX KETENTUAN LARANGAN DAN SANKSI Pasal 25 (1) Setiap orang dilarang : a. menjajakan atau menawarkan barang dagangan, menjalankan usaha atau pencariannya di dalam pasar tanpa memiliki karcis atau tanda bukti pembayaran yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini; b. menerima karcis dari orang lain dan menyerahkan karcis kepada orang lain kecuali dari petugas yang ditunjuk dari Dinas Pendapatan daerah; c. memakai/menempati jalan masuk dan keluar atau jalan penghubung di dalam pasar untuk berjualan/menjual jasa ; d. memasang, merubah, dan atau mendirikan bangunan didalam pasar tanpa izin Bupati; e. merubah fungsi penggunausahaan toko/ruko/kios/los dan tempat dasaran yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan; f. membawa masuk kendaraan dan/atau menggembalakan ternak/binatang di dalam pasar dan pusat perbelanjaan; g. menempatkan kendaraan, kendaraan bermotor selain di tempat yang di sediakan; h. menjalankan usaha meminjamkan uang di wilayah pasar kecuali setelah mendapat izin terlebih dahulu dari Kepala UPTD Pasar/pusat perbelanjaan; i. memasukkan atau menyimpan barang dagangan di dalam pasar setelah jam tutup pasar, kecuali setelah mendapat izin terlebih dahulu dari Kepala UPTD Pasar/Pusat Perbelanjaan; j. tinggal di dalam pasar pada hari dan waktu pasar tidak dibuka kecuali jika ada keperluan untuk menjaga barang-barang dagangan yang disimpan di dalam pasar/pusat perbelanjaan setelah mendapat izin terlebih dahulu dari Kepala UPTD Pasar/Pusat Perbelanjaan; k. memasukkan dan/atau mengeluarkan barang dagangan ke dalam atau keluar pasar/Pusat Perbelanjaan dengan tidak melalui jalan atau pintu yang telah disediakan; l. melakukan sesuatu perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban umum; m. membuat kotor los, tempat dasaran, toko atau halaman pasar, dan bangunanbangunan lain di dalam pasar/pusat perbelanjaan; n. membawa, menjual, atau memperdagangkan barang-barang yang mudah terbakar dan dapat membahayakan keselamatan dan kepentingan umum; o. membakar sampah dan barang barang lain yang mengganggu ketertiban umum di dalam pasar/pusat perbelanjaan; p. membawa menjual atau memperdagangkan barang-barang yang dapat membahayakan keselamatan dan kepentingan umum di dalam pasar/pusat perbelanjaan; dan q. mengalihkan hak pemakaian dan/atau seluruh hak penggunaan baik sebagian maupun seluruhnya kepada orang lain dengan cuma-cuma atau dengan atau dengan pembayaran uang tanpa izin Bupati. (2) Pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, dikenakan sanksi berupa teguran, peringatan, dan/atau pencabutan izin penggunausahaan toko/ruko/kios/los dan/atau tempat dasaran tanpa ganti rugi.

BAB XX PEMANFAATAN RETRIBUSI PASAR Pasal 26 Pemanfaatan dari Penerimaan Retribusi Pasar diutamakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan biaya pasar. BAB XXI PENYIDIKAN Pasal 27 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas. b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah. c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah. d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah. e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah. g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang benda dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e. h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah. i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII KETENTUAN PIDANA Pasal 28 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar; (2) Tindak Pidana yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran. (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara. BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 29 Pada saat Peraturan ini mulai berlaku : 1. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Kabupaten Pasir Nomor 11 Tahun 1999) sebagaimana diubah dengan Peraturan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Tingkat II Pasir Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Kabupaten Pasir Tahun 2006 Nomor 7 Seri C); dan

Daerah Daerah Daerah Daerah

2. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Pusat Perbelanjaan Plaza Kandilo Tanah Grogot (Lembaran Daerah Kabupaten Pasir Tahun 2005 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser. Ditetapkan di Tanah Grogot pada tanggal 3 Agustus 2012 BUPATI PASER, ttd H. M. RIDWAN SUWIDI Diundangkan di Tanah Grogot pada tanggal 3 Agustus 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER, ttd H. HELMY LATHYF BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2012 NOMOR 12 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser

H. Suwardi, SH.,M.Si. Pembina NIP. 19620424 199303 1 011

PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN I. PENJELASAN UMUM Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah tentang Retribusi Daerah maka dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah perlu segera menetapkan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan. Disamping sebagai pelaksanaan ketentuan tersebut di atas, dimaksudkan pula sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana penetapan tarif Retribusi dan Pajak diatur dengan Peraturan Daerah. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (2) : Yang dimaksud dengan Penggunausahaan ialah penggunaan atas fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan izin yang diberikan. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas.

Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas.

Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2012 NOMOR 29 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser

H. Suwardi, SH.,M.Si. Pembina NIP. 19620424 199303 1 011

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser

H. Suwardi, SH.,M.Si. Pembina NIP. 19620424 199303 1 011

No.

Nama

Jabatan

1.

H.Andi Azis

Kasubbag.Produk Hukum Daerah

2.

H.Suwardi

Kabag.Hukum

3.

H.Heriansyah Idris

Plt. Asisten Tata Pemerintahan

4.

H.Helmy Lathyf

Sekretaris Daerah

Paraf