DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2009-2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional terutama pasal 19 ayat (3) dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana termaktub pada Pasal 150 Ayat (3), maka Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara perlu menyusun dan menetapkan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lima Tahunan Daerah; b. bahwa Dokumen Perencanaan Pembangunan Lima Tahunan Daerah sebagaimana huruf a merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009-2013; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009-2013. Mengingat

: 1.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimnatan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

2.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

-2-

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lambaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 12. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);

Dengan Pesetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA dan BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2009-2013.

-3-

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. 4. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara. 5. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. 7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia; 8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009-2013. 9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk periode 5 (lima ) tahun ke depan terhitung sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. 10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP) adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan misi. Pasal 2 RPJMD merupakan Dokumen Perencanaan Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013. Pasal 3 RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah secara langsung tahun 2008. Pasal 4 (1) RPJMD disusun berdasarkan : a. Visi, Misi dan Program bupati b. Hasil Penyempurnaan dari Musrenbang

-4-

(2) RPJMD menjadi pedoman bagi: a. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra – SKPD) b. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pasal 5 (1) RPJMD disusun dengan sistemmatika sebagai berikut: BAB I : PENDAHULUAN BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH BAB IV : VISI DAN MISI BAB V : STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH BAB VI : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH BAB VII : ARAH KEBIJAKAN UMUM BAB VIII : PROGRAM PEMBANGUNAN BAB IX : PENUTUP (2) Uraian secara rinci RPJMD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 6 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melaksanakan program dalam RPJMD Tahun 2009-2013 yang dituangkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD). Pasal 7 Dalam rangka mencapai capaian sasaran, setiap tahun dilakukan evaluasi sebagai dasar penyusunan perencanaan tahunan daerah. Pasal 8 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. Ditetapkan di Penajam pada tanggal Januari 2009 BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

H. ANDI HARAHAP Diundangkan di Penajam pada tanggal Januari 2009 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

H. SUTIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2009 SERI E NOMOR

-5-

Lampiran : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR : 1 TAHUN 2009 TANGGAL : JANUARI 2009

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2009-2013

1.1. LATAR BELAKANG 1.2. MAKSUD DAN TUJUAN RPJMD 1.3. LANDASAN HUKUM 1.4. HUBUNGAN RPMJD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA 1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

RPJMD 2009-2013 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Penajam Paser Utara adalah daerah kabupaten baru di Indonesia yang berdiri atas kemauan masyarakatnya untuk hidup lebih sejahtera dan semangat demokrasi. Dalam rangka perjalanannya maka pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara melakukan langkah-langkah strategis sesuai dengan visi misi Kepala Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. Salah satu upaya tersebut adalah dengan pembentukan RPJM Daerah. Agenda pertama pimpinan daerah terpilih Kabupaten Penajam Paser Utara adalah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah yang substansinya merupakan penjabaran dari visi dan misi. RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai sebuah desain pembangunan jangka menengah (5 tahunan) setidaknya mencakup 3 (tiga) unsur kerangka pembangunan yang menjadi satu kesatuan yang utuh dalam proses pelaksanaan pembangunan. Ketiga aspek tersebut adalah pertama, kerangka permasalahan pembangunan. Kerangka ini mencerminkan suatu pemahaman yang komprehensif tentang kondisi objektif dari berbagai aspek atau sektor pembangunan yang menjadi landasan dalam menentukan

kerangka

pembangunan

berikutnya

yaitu

kerangka

intervensi

pembangunan. Kerangka intervensi adalah serangkaian upaya strategis dan sistematis dalam rangka mengubah kondisi ke arah yang lebih baik. Sebuah kerangka intervensi mencerminkan suatu rumusan mengenai tujuan, pendekatan dan metodologi dalam mewujudkan tujuan utama (goals) pembangunan, yaitu kesejahteraan masyarakat. Kerangka terakhir adalah kerangka implementasi pembangunan. Kerangka ini mencerminkan berbagai instrumen pembangunan yang meliputi kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan serta instrumen untuk pemantauan pelaksanaannya dan evaluasi hasil-hasil pembangunan.

KERANGKA

KERANGKA RPJMD 2009-2013 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

KERANGKA 2

PERMASALAHAN

INTERVENSI

IMPLEMENTASI

PEMBANGUNAN • Kondisi Umum Daerah • Isu Strategis

PEMBANGUNAN • Visi • Misi • Strategi dan Prioritas Pembangunan

PEMBANGUNAN • Kebijakan Keuangan • Kebijakan Pembangunan • Program Pembangunan • Monitoring dan Evaluasi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJM Daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan, disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJM Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RPJM Daerah dilengkapi dengan matrik indikasi program yang merinci tujuan beserta indikator dan targetnya, sasaran beserta indikator dan targetnya, kebijakan, dan program untuk masing-masing misi. RPJM Daerah adalah rencana pembangunan untuk periode 5 tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah. Dengan demikian tahap awal dari penyusunan RPJM Daerah adalah penjabaran visimisi, dan program Kepala Daerah ke dalam rancangan awal. Rancangan awal ini dijadikan sebagai pedoman bagi semua Satuan Kerja Pemerintah daerah (SKPD)

dalam menyusun rencana strategisnya (Renstra-SKPD). Draft RPJM Daerah disusun dengan menggunakan Renstra-SKPD dan menjadi bahan bagi Musrenbang


3

Jangka Menengah. Rancangan akhir disusun dengan mengakomodasi hasil Musrenbang dan kemudian ditetapkan menjadi RPJM Daerah. Persoalan yang sering muncul bagi pembangunan daerah adalah tidak terwujudnya visi, misi daerah dalam kegiatan perangkat pemerintah daerah, kalaupun terwujud hanya 25-30%. Artinya sumberdaya pemerintah daerah banyak teralokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan visi dan misi daerah. UU 25 tahun 2004 dan UU 32 tahun 2004 telah menempatkan visi dan misi kepala daerah sebagai visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah. Dengan demikian apabila visi dan misi kepala daerah tidak dikawal oleh suatu desain perencanaan pembangunan untuk masa 5 (lima) tahun yang diterjemahkan dengan baik dalam program dan kegiatan yang terukur, dan terintegrasi akan menjadikan visi dan misi kepala daerah hanya sekedar slogan belaka. Melihat konfigurasi RPJM sebagai sumber ide didalam menetapkan agenda pembangunan daerah maupun rencana kerja satuan perangkat daerah, maka RPJM memiliki nilai strategis sebagai dasar, pedoman, dan acuan untuk tahap perencanaan selanjutnya. Dengan demikian RPJM harus didesain agar memiliki tingkat kesesuaian dengan RPJP Kabupaten Penajam Paser Utara, RPJP Propinsi Kalimantan Timur, RPJP Nasional dan mampu menterjemahkan dengan tepat visi dan misi kepala daerah. RPJM Daerah yang terukur, terintegrasi dan mempunyai keterkaitan antar sektor sehingga mampu memberikan sinergitas dalam pembangunan daerah. Penentuan rencana kerja perangkat daerah adalah suatu kebutuhan yang tidak terhindarkan yang dapat terwujud dalam suatu format RPJM Daerah yang memiliki kerangka logis yang terukur dan terkendali. Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, maka sudah saatnya pendekatanpendekatan dalam penyusunan dokumen RPJM diperluas dengan pendekatan yang lebih mendorong masyarakat dan swasta agar memiliki harapan dan pilihan untuk masa depan yang lebih baik. Dengan kata lain, bahwa pendekatan yang dipilih dalam Penyusunan Dokumen RPJM perlu diperkaya dengan upaya-upaya memperkokoh kapasitas pemerintah daerah, keberdayaan kelembagaan di masyarakat dan kepedulian pihak swasta yang kokoh, agar pada masa berikutnya upaya perencanaan pembangunan dapat dijalankan secara berkelanjutan dan mandiri berlandaskan nilainilai kemanusiaan dan kemasyarakatan yang bersifat universal. Di samping itu perlu juga mendorong pemberdayaan yang hakiki dalam penyusunan RPJM, baik bagi pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat, agar mampu mencapai keseimbangan 4 RPJMD 2009-2013 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

daya lingkungan, daya sosial budaya dan daya ekonomi, serta mendorong kemitraan sinergis antara pemerintah lokal, masyarakat dan pihak swasta. Ketiga pilar pendekatan tersebut merupakan upaya untuk menggerakkan semua sektor terkait untuk penyusunan dokumen RPJM secara integral dan menyeluruh dalam satu kesatuan wilayah. Secara garis besar bentuk pelaksanaan penyusunan dokumen RPJM tersebut adalah sebagai dasar untuk memberikan bantuan teknis konsultatif berupa penyusunan dokumen RPJM pada Level Kebijakan dan Level Program. Hasil penelaahan evaluatif atas level ini akan menjadi salah satu alat kontrol konsistensi proyek-proyek yang hendak dievaluasi dengan tujuan strategis dari Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Sedangkan untuk alat kontrol lainnya dari kegiatan evaluasi ini adalah melakukan cross check dengan para kelompok sasaran (target group). Ini akan menjadi resources bagi perbaikan Renstrada agar sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004. Dengan demikian RPJM akan dapat memberikan bantuan teknis konsultatif berupa pendampingan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam rangka membantu terwujudnya kemitraan sinergis dengan masyarakat, swasta dan kelompok peduli setempat. 1.2.Maksud dan Tujuan RPJMD Maksud dari kegiatan penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara ini adalah untuk merumuskan program jangka menegah yang bersumber dari aspirasi masyarakat dengan berpedoman pada RPJP Kabupaten Penajam Paser Utara. Secara umum, penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Penajam Paser Utara bertujuan untuk: 1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara; 2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah; 3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; 4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara; 5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya Kabupaten Penajam Paser Utara secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;


5

6. Menjaga kesinambungan dan kesatuan arah antar

Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara. 1.3.Landasan Hukum Penyusunan RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara 2009-2013 ini berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut: a. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286); b. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4400); c. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; d. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; e. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437); f. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438); g. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimum; h. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata-cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; i. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. j. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.


6

1.4.Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004, maka keberadaan RPJM Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009-2013 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang baik dalam RPJP Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara maupun RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara, serta dari keberadaannya akan dijadikan pedoman bagi SKPD untuk penyusunan Renstra SKPD. Selanjutnya, untuk setiap tahunnya - selama periode perencanaan - akan dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya akan dijadikan acuan bagi SKPD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD. Diagram yang menggambarkan hubungan RPJMD dan dokumen perencanaan lainnya disajikan pada Gambar 1 berikut. Gambar 1. Hubungan RPJMD Penajam Paser Utara dengan Dokumen Perencanaan Lainnya pedo man

pedoman

RPJP Nasional

pedo man

RPJM Nasional

Renja–KL

RPJM Daerah

RKL

pedoman

RAPBN

APBN

diserasikan melalui Musrenbang dijabar kan

pedoman

Renstra SKPD

Rincian APBN

RKP Daerah

pedoman

RAPBD

APBD

RKA– SKPD

Rincian APBD

diacu pedo man

UU SPPN

Renja– SKPD

pedoman

P h ta in r m e h r e a D

RPJP Daerah

RKA–KL

diacu dijabar kan

diperhatikan pedo man

pedoman

h ta in r m e P t a s u P

Renstra KL

UU KN

Sumber Data. RPJM Nasional

Selanjutnya, dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 17 Tahun 2003, maka penjabaran RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara ke dalam RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara untuk setiap tahunnya, akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Penajam Paser Utara. 1.5.Sistematika Penulisan RPJMD 2009-2013 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

7

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Maksud dan Tujuan RPJMD 1.3. Landasan Hukum 1.4. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1. Kondisi Umum 2.2. Kependudukan dan Kesejahteraan Masyarakat

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN 3.1. Perekonomian Daerah 3.2. Pengelolaan Belanja Daerah 3.3. Kerangka Pendanaan Daerah 3.4. Pendapatan Perkapita

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 4.1. Isu–isu Strategis Pembangunan

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 5.1. Visi Pembangunan Daerah 5.2. Misi Pembangunan Daerah 5.3. Tujuan Strategis Pembangunan 5.4. Agenda Utama 5.5. Indikator Misi Pencapaian 5.6. Prinsip dan Nilai

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 6.1. Agenda Utama dan Strategi 6.2. Arah Kebijakan

BAB VII KEBIJAKAN

UMUM

DAN

PROGRAM

PEMBANGUNAN

PEMERINTAH 7.1. Kebijakan Umum 7.2. Program Pembangunan Daerah 7.3. Kebijakan Umum Keuangan Daerah RPJMD 2009-2013 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

8

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN 8.1. Indikasi Rencana Program Prioritas 8.2. Indikasi Pendanaan Program SKPD BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH 9.1. Indikator Evaluasi Kinerja Proses Paruh Waktu 9.2. Indikator Evaluasi Kinerja Hasil Penuh Waktu

BAB X

PENUTUP 10.1. Program Transisi 10.2. Kaidah Pelaksanaan


9

2.1 KONDISI FISIK DASAR 2.2 KEPENDUDUKAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT


10

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1. Kondisi Fisik Dasar 2.1.1.

Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan bagian integral dari wilayah

Propinsi Kalimantan Timur yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur. Secara administratif pemerintahan terbagi dalam 4 kecamatan, 24 kelurahan dan 23 desa sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 2.1 berikut. Tabel 2.1 Jumlah Desa, Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2006 No 1 2 3 4

Kecamatan

Kelurahan

Babulu Waru Penajam Sepaku

Desa

0 1 19 4 24

Jumlah Sumber Data: BPS Penajam Paser Utara

Luas Wilayah

10 2 2 9 23

39.945 53.388 120.737 117.236 333.306

Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara terletak antara 00o54’78” – 01o30’00” Lintang Selatan dan 116o7’40.54” Bujur Timur. Mencakup 4 (empat) Wilayah Kecamatan, yaitu Kecamatan Babulu, Kecamatan Waru, Kecamatan Penajam, dan Kecamatan Sepaku. Sedangkan batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebagai berikut. •

Sebelah Utara:

Kecamatan Loa Kulu dan Kecamatan Loa Janan,

Kabupaten Kutai Kartanegara •

Sebelah Timur:

Kecamatan Semboja Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota

Balikpapan dan Selat Makasar. •

Sebelah Selatan:

Kecamatan Longkali, Kabupaten Pasir dan Selat

Makasar . •

Sebelah Barat:

Kecamatan

Bongan

Kabupaten

Kutai

Barat

dan

Kecamatan Longkali Kabupaten Pasir.


11

Gambar 2 Peta Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara

Sumber Data. BAPPEDA Kabupaten Penajam Paser Utara

2.1.2. Luas Wilayah dan Tata Guna Tanah Dilihat dari tata guna tanah menunjukkan bahwa lahan yang diusahakan untuk kegiatan pertanian mencakup areal seluas 166.390 Ha dari total luas wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara. Areal pertanian meliputi: lahan sawah seluas 30.563 Ha (9,17%), lahan kering 48.249 Ha (14,48%), hutan 51.840 Ha (15,55%), sedangkan untuk perkebunan 15.520 Ha (4,66%) dan rawa/tambak/kolam seluas 20.218 Ha (6,07%). Selebihnya seluas 166.916 Ha (50,08%) terdiri dari pekarangan dan bangunan 39.763 Ha (11,93%), lahan tidur 22.242 Ha (6,67%) dan lain-lain seluas 104.911 Ha (31,00%). (Lihat Tabel 2.2) Sebagian besar dari areal lahan sawah terdapat di Kecamatan Babulu dan Penajam yang merupakan wilayah utama penghasil beras di Kabupaten Penajam Paser Utara. Dari total luas areal lahan sawah seluas 30.563 Ha di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, 14.030 Ha (45,91%) dari total luas lahan sawah merupakan lahan sawah yang belum diusahakan secara produktif, dan seluas 3.182 Ha (10,41%) RPJMD 2009-2013 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

12

dapat ditanami padi dua kali dalam setahun, sedangkan sisanya seluas 13.351 Ha (43,68%) hanya dapat ditanami padi sekali dalam setahun. Salah satu faktor penyebab utamanya adalah kondisi sistem irigasi yang belum memadai, yang diindikasikan dengan kenyataan bahwa seluas 17.758 Ha (58,10%) areal persawahan di Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan sawah tadah hujan. Tabel 2.2 Luas Wilayah Menurut Jenis Penggunaannya di Kabupaten Penajam Paser Utara Luas (Ha) Jenis Penggunaan Tanah

Kec. Babulu 9.258 2.345

Kec. Waru 2.500 532

Kec. Penajam 17.975 35.150

Total Kec. Luas (Ha) Sepaku 830 30.563 1.736 39.763

%

1. Sawah 9,17 2. Pekarangan & Bangunan 11,93 3. Lahan Kering (Tegal, 1.857 1.768 17.250 27.374 48.249 14,48 Ladang, Padang rumput) 4. Hutan (Hutan Rakyat dan 9.040 505 21.250 21.045 51.840 15,55 Hutan Negara) 5. Perkebunan 1.595 1.625 10.000 2.300 15.520 4,66 6. Rawa, Tambak, Kolam 1.595 360 14.112 4.151 20.218 6,07 7. Lahan Tidur 1.362 280 3.000 17.600 22.242 6,67 8. Lain-lain *) 12.893 47.818 2.000 42.200 104.911 31,48 Total 39.945 55.388 120.737 117.236 333.306 100,00 % 11,98 16,62 36,22 35,17 100,00 Sumber data: a) Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2003 (dianalisis lebih lanjut). b) Kecamatan Babulu, Waru, Penajam dan Sepaku Dalam Angka Tahun 2001. *) Terdiri atas: wilayah lautan, jalan dan lain-lain.

Luas wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara terdiri dari 333.06 Ha yang terdiri dari 3.060,82 Km2 wilayah berupa daratan, dan 272,24 Km2 berupa lautan. Secara umum, sebagian besar belum terolah dan dibudidayakan pemanfaatannya. Dari data penggunanan lahan tahun 2005 pada Tabel 2.2 di atas terlihat bahwa 60% dari luas areal yang ada masih berbentuk

hutan lebat. Sedangkan lahan yang sudah

dimanfaatkan masing-masing adalah; pemukiman sebesar 0,9%, sawah seluas 1,5%, pertanian tanah kering seluas 3,43%, perkebunan seluas 3,9%, tambak seluas 0,23% dan industri seluas 0.09%.


13

Tabel 2.3 Penggunaan Lahan Kabupaten Penajam Paser Utara 2005-2007 Luas (Ha)

Jenis Penggunaan Tanah 2005 1. Pemukiman 2.808 2. Sawah 4.715 3. Pertanian Tanah Kering 10.740 4. Perkebunan 12.217 5. Kolam/Tambak 709 6. Industri 290 7. Pertambangan 48 8. Hutan Lebat 188.175 9. Hutan Belukar 50.075 10. Hutan Sejenis 15.253 11. Hutan Rawa 2.400 12. Semak Belukar 18.320 13. Lain-lain 7.810 Jumlah/Total 313.560 Sumber Data: BPS Penajam Paser Utara 2008

2.1.3.

2006

2007

2.808 4.715 10.740 12.217 709 290 48 188.175 50.075 15.253 2.400 18.320 7.810 313.560

3.547 8.038 9.657 29.130 2.197 90 242 1.106 163.131 27.960 2.744 63.428 2.290 313.560

Topografi dan Iklim Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara terdiri dari wilayah daratan dan

perairan laut. Wilayah perairan laut terbesar ditiga kecamatan yaitu kecamatan Babulu, Waru dan Penajam dimana ketiga kecamatan tersebut berbatasan lansung dengan Selat Makassar. Tinjauan dari aspek hidrologi terhadap Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan bahwa keberaaan sistem drainase yang belum memadai menyebabkan banyaknya daerah genangan berupa rawa-rawa. Sementara itu, di beberapa wilayah pesisir terjadi kecenderungan meningkatnya abrasi pantai oleh air laut. Karena itu untuk menjaga kelestarian ekosistem wilayah pesisir, maka pengelolaan hutan bakau (mangrove) perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Bedasarkan kajian data iklim pada masing-masing kecamatan dapat diketahui bahwa rata-rata hari hujan di Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebanyak 10 hari perbulan dengan curah hujan rata-rata sebesar 230 mm per bulan. Sedangkan curah hujan di atas 300 mm perbulan terjadi antara bulan Desember sampai dengan Februari. Curah hujan sebesar 100 – 300 mm per bulan pada umumnya terjadi pada bulan Maret sampai bulan juni, dan pada bulan juli sampai bulan Oktober. Kondisi iklim di wilayah Propinsi Kalimantan Timur menunjukkan bahwa karakteristik iklim di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara termasuk wilayah RPJMD 2009-2013 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

14

iklim tropika humida. Temperatur udara rata-rata sebesar 260C dengan perbedaan temperatur pada waktu siang dan malam berkisar antara 5-70C. Temperatur minimum terjadi antara bulan Oktober sampai bulan Agustus, Berdasarkan pembagian iklim di wilayah Kalimantan Timur, iklim Kabupaten Penajam Paser Utara termasuk zone 1 dengan rata-rata curah hujan berkisar antara 1500 sampai 2000 mm pertahun. Dengan tipe iklim E1 dan E2. Tabel 2.4 Banyaknya Curah Hujan Menurut Pos Pengamatan per Bulan Bulan Babulu Waru Penajam Januari 21.0 9.0 _ Februari 23.0 8.0 _ Maret 23.0 3.0 _ April 21.0 9.0 _ Mei 12.0 4.0 _ Juni 25.0 16.0 _ Juli 13.0 10.0 _ Agustus 10.0 7.0 _ September 8.0 4.0 _ Oktober 6.0 7.0 _ Nopember 13.0 5.0 _ Desember 14.0 6.0 _ Total 189.0 88.0 _ Sumber Data. BPS Kab. Penajam Paser Utara 2008

Sepaku 19.0 15.0 8.0 19.0 16.0 13.0 18.0 6.0 4.0 10.0 16.0 12.0 156.0

2.1.4. Karakteristik dan Potensi Fisik Wilayah Berdasarkan pertimbangan karakteristik dan potensi wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dibagi dalam 3 (tiga) wilayah pembangunan (WP), yaitu: •

Wilayah Pembangunan (WP) pedalaman

•

Wilayah Pembangunan (WP) utara

•

Wilayah Pembangunan (WP) selatan WP pedalaman dicirikan oleh morfologi bergelombang sampai berbukit, tidak

atau kurang dipengaruhi oleh ekosistem pesisir dengan basis ekonominya sub sektor kehutanan dan perkebunan yang ditenggarai oleh perkembangan kawasan khusus kehutanan dan perkebunan. Dalam WP Pedalaman terbagi dalam 2 (dua) kawasan, yaitu kawasan pedalaman dan kawasan pengembangan khusus, fungsi Kawasan Pedalaman adalah sebagai pusat pemerintahan skala lokal, kegiatan ekonomi, industri agro foresty, pertambangan, pertanian tanaman pangan lahan kering, perkebunan, peternakan, kehutanan, pemukiman dan fasilitas sosial ekonomi. Jangkauan pelayanan kawasan pedalaman meliputi kelurahan Maridan, Kelurahan Pemaluan, Desa Bumi Harapan, Desa Bukit Raya, Desa Sukaraja, Kelurahan Tengin Baru, Kelurahan RPJMD 2009-2013 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

15

Sepaku, Desa Argomulyo, Desa Sukomulyo, Desa Semoi II, Desa Wonosari, Kelurahan Mentawir dan Desa Karang Jinawi. Fungsi dari Kawasan Pengembangan Khusus adalah sebagai pusat industri agro foresty, pertambangan, pertanian tanaman pangan lahan kering, perkebunan, kehutanan, pemukiman, dan fasilitas sosial ekonomi. Jangkauan pelayanan kawasan pengembangan khusus meliputi Desa Labangka, Desa Babulu Darat, Desa Api-api, Desa Sesulu, Kelurahan Waru, Kelurahan Nenang, Kelurahan Sepan, Kelurahan Sotek, dan Desa Bukit Subur. Sedangkan WP Utara dan WP Selatan dicirikan oleh morfologi pedataran sampai bergelombang, banyak dipengaruhi oleh kosistem pesisir dengan basis ekonominya sektor perkotaan, pertanian tanaman pangan dan perikanan. WP Utara mempunyai fungsi sebagai pusat pemerintahan skala regional dan skala lokal, kegiatan ekonomi skala regional dan skala lokal, pertambangan, zona industri, pariwisata, pertanian tanaman pangan lahan basah, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, pemukiman dan fasilitas sosial ekonomi. Jangkauan pelayanan WP Utara meliputi Kelurahan Penajam, Kelurahan Gunung Seteling, Kelurahan Nenang, Kelurahan Petung, Desa Girimukti, Kelurahan Lawe-lawe, Kelurahan Buluminung, Kelurahan Sepan, Kelurahan Pantailango, Kelurahan Gresik, Kelurahan Riko, Kelurahan Jenebora, Desa Bukit subur, Kelurahan Sungai Parit, Kelurahan Sesumpu, Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Pejala, Kelurahan Saloloang, Kelurahan Tanjung Tengah, Kelurahan Pejala, Kelurahan Waru, Desa Sesulu dan Desa Api-api. Fungsi WP Selatan adalah sebagai pusat pemerintahan skala lokal, kegiatan ekonomi, pertanian tanaman pangan lahan basah, pertambangan, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, pemukiman, dan fasilitas sosial ekonomi. Jangkauan WP Selatan meliputi Desa Babulu Darat, Desa Labangka, Desa Gunung Makmur, Desa Sriraharja, Desa Rawamulya, Desa Gunung Intan, Desa Sumber Sari, Desa Babulu Laut dan Desa Sebakung Jaya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.4. Melihat perkembangan Wilayah Kecamatan yang terjadi saat ini, maka ada potensi atau indikasi pemekaran wilayah kecamatan menjadi beberapa kecamatan baru, antara lain: •

Pembentukan Kecamatan Petung sebagai pemekaran dari kecamatan penajam


16

•

Pembentukan Kecamatan Maridan sebagai pemekaran dari Kecamatan Sepaku

Tabel 2.4 Rencana Penetapan Wilayah Pembangunan (WP) Di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2003 – 2012 Total Pusat No. WP Penduduk Fungsi Wilayah Pertumbuhan Tahun 2012 1. WP Pendalaman: Perkotaan 34.440 Fungsi sebagai Pusat Maridan pemerintahan skala • Kelurahan Maridan lokal, kegiatan • Kelurahan Pamaluan ekonomi,industri argo • Desa Bumi Harapan foresty, pertambangan, • Desa Bukit Raya pertaniantanaman • Desa Sukaraja pangan lahan kering, • Kelurahan Tengin Baru perkebunan, kehutanan, • Kelurahan Sepaku pemukiman, dan • Desa Argomulyo fasilitas sosial • Desa Sukomulyo ekonomi. • Desa Babulu Darat • Desa Labangka • Desa Gunung Makmur • Desa Sriraharja • Desa Rawa Mulya • Desa Gunung Intan • Desa Sumber Sari • Desa Babulu Laut • Desa Setakung Jaya Semoi II • Desa Wonosari • Kelurahan Mentawir • Desa Karang Jenawi A. Kawasan Pengembangan 2.346 Fungsi sebagai pusat Khusus: industri agro foresty, pertambangan, • Desa Labangka pertanian tanaman • Desa Babulu Darat pangan lahan kering, • Desa Api–api perkebunan, • Desa Sesulu kehutanan,dan fasilitas • Kelurahan Waru sosial ekonomi. • Kelurahan Nenang • Keluarahan Sepan • Kelurahan Sotek • Kelurahan Subur 2. WP Utara: Perkotaan 77.282 Fungsi pusat Penajam pemerintahan skala • Kelurahan Penajam Petung regional an skala lokal, • Kelurahan Gunung Seteling Pertambangan, zona • Kelurahan Petung industri, pariwisata, • Desa Girimukti pertanian tanaman • Kelurahan Lawe-lawe pangan lahan basah, • Kelurahan Buluminung perkebunan, perikanan, • Kelurahan Pantailango peternakan kehutanan, • Kelurahan Gresik pemukiman dan • Kelurahan Riko fasilitas sosial ekonomi • Kelurahan Jenebora • Desa Bukit Subur • Kelurahan Sungai Parit • Kelurahan Ssumpu • Kelurahan Kampung Baru • Kelurahan Pejala RPJMD 2009-2013 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

17

No. • • • • • • 3.

Pusat Pertumbuhan

WP Kelurahan Saloloang Kelurahan Tanjung Tengah Kelurahan Pejala Kelurahan Waru Desa Sesulu Desa Api-api WP Selatan: Desa Rintik

Perkotaan Babulu

Total Penduduk Tahun 2012

Fungsi Wilayah

28.326

Fungsi sebagai pusat pmerintahan skala lokal, kegiatan ekonomi, pertanian tanaman pangan lahan basah, pertambangan, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, pemukiman, dan fasilitas sosial ekonomi Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, 2003-2012

2.2. Kependudukan dan Kesejahteraan Masyarakat Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) merupakan seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran,

kecacatan,

ketunaan

sosial

dan

penyimpangan

perilaku,

keterbelakangan atau keterasingan, kekumuhan, korban tindak kekerasan, kerentanan sosial dan kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan seperti kejadian bencana alam. 2.2.1. Kependudukan Selama periode tahun 2002-2007, penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara meningkat dari 111.420 jiwa pada akhir tahun 2002 menjadi 140.288 jiwa pada akhir tahun 2007. Proporsi penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dilihat pada diagram berikut. Grafik 2.1. Perkembangan Jumlah Penduduk


18

140,000 120,000 100,000

58,757

60,200

61,694

63,242

57,365

61,600

62,981

64,411

65,892

67,426

80,000 60,000 40,000 20,000 0 1

2

3

Laki - laki

4

5

Perempuan

Sumber Data.BPS Penajam Paser Utara. 2008 Grafik 2.2. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 Babulu

Waru

Penajam

Laki - laki

Sepaku Perempuan

Sumber Data.BPS Penajam Paser Utara 2008 Grafik 2.3. Piramida Penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara

60 + 55 – 59 50 – 54 45 – 49 40 – 44 35 – 39 30 – 34 25 – 29 20 – 24 15 – 19 10 – 14 5–9 8000 7000

6000

5000

4000

3000 2000

1000

1000 2000

PEREMPUAN


3000

4000

5000

6000 7000

LAKI - LAKI

19

8000

Sumber Data.BPS Penajam Paser Utara 2008 Grafik 2.4 Persentase PNS Menurut Golongan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

36%

2%

GOL. I

49%

13%

GOL. II

GOL. III

GOL. IV

Sumber Data.BPS Penajam Paser Utara 2008


20

Sedangkan angka-angka statistik secara terperinci tentang penduduk KabupatenPenajam Paser Utara dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.5 Banyaknya Penduduk Kabupaten PPU Menurut Jenis Kelamin Tahun 2002-2007 No

Tahun

Laki-laki Jiwa

Perempuan %

1 2 3 4 1 2002 58.563 52.56 2 2003 61.384 51.82 3 2004 62.373 51.87 4 2005 64.559 52.71 5 2006 67.696 52.13 6 2007 73.519 52.41 Sumber: Kantor Duknaker Kab. PPU 2008

Jumlah

Jiwa

%

5 52.857 57.082 57.867 59.650 62.158 66.769

6 47.44 48.18 48.13 47,29 47,86 47,59

7 111.420 118.466 120.240 124.209 129.854 140.288

Penduduk pada akhir tahun 2007 sebesar 140.288 jiwa terdiri dari 73.519 penduduk laki-laki dan 66.769 penduduk perempuan dengan persentase pertumbuhan 10,05%. Rasio jenis kelamin penduduk pada tahun 2007 di Kabupaten Penajam Paser Utara tercatat lebih besar dari angka 100 yaitu 110,11 yang artinya penduduk perempuan lebih sedikit dibanding penduduk laki-laki. Tabel 2.6 Banyaknya Penduduk Kabupaten PPU Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2007 Usia Laki-laki Perempuan Jumlah Penduduk (tahun) (jiwa) (jiwa) (jiwa) 0–4 6.957 6.628 13.585 5–9 7.862 7.369 15.231 10 – 14 7.169 6.624 13.793 15 – 19 6.614 6.233 12.847 20 – 24 7.126 6.739 13.865 25 – 29 7.787 6.929 14.716 30 – 34 6.345 5.827 12.172 35 – 39 5.932 5.552 11.484 40 – 44 5.007 4.418 9.425 45 – 49 4.039 3.394 7.433 50 – 54 2.990 2.362 5.352 55 – 59 2.174 1.659 3.833 60 + 3.517 3.035 6.552 Jumlah 73.519 66.769 140.288 Sumber: Kantor Duknaker Kab. PPU 2008


21

Dilihat dari aspek distribusi penduduk, sebaran penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara di Kecamatan Penajam sebanyak 64.148 jiwa, di Kecamatan Sepaku 31.491 di Kecamatan Babulu 29.691 jiwa, dan di Kecamatan Waru sebanyak 14.958 jiwa. Kepadatan penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara yang paling tinggi terdapat di Kecamatan Babulu sebesar 74,3 jiwa/km2, dan terendah terdapat di Kecamatan Sepaku dengan kepadatan penduduknya 26,9 jiwa/km2. Tabel 2.7 Struktur Penduduk Kabupaten PPU Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2007 Jenis Pekerjaan Jumlah Penduduk

No. 1.

Tidak/ Belum Sekolah

29.067 jiwa

3.

Tidak Tamat SD/ Sederajat

26.861 jiwa

4.

Tamat SD/ Sederajad

37.833 jiwa

5.

SMP/ Sederajad

20.566 jiwa

6.

SMA/ Sederajad

21.378 jiwa

6.

Diploma I/ II

1.069 jiwa

7.

Akademi/ Diploma III/ S. Muda

1.585 jiwa

8.

Diploma IV/ Strata I

1.789 jiwa

9.

Strata II

121 jiwa

10.

Strata III

19 jiwa

Jumlah

140.288 jiwa

Sumber: Kantor Duknaker Kab. PPU 2008

Jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, distribusi penduduk menurut umur dan jenis kelamin serta pengelompokan umur berdasarkan usia sekolah merupakan beberapa statistik penting yang diperlukan dalam perencanaan pembangunan. Secara umum hal ini berkaitan dengan kepentingan penyusunan perencanaan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat serta rencana intervensi program dalam berbagai sektor seperti perencanaan tingkat kebutuhan pangan, kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur wilayah. Penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara rata-rata mengalami peningkatan sebesar 3.025 persen per tahun, dari 111.420 jiwa pada tahun 2002 menjadi 127.477 jiwa pada tahun 2006. Sedangkan jika dilihat dari sisi jenis kelamin maka terdapat keseimbangan jumlah laki-laki dan perempuan. Sejalan dengan derap langkah pembangunan sebuah daerah pemekaran maka diperkirakan pertumbuhan penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara akan lebih


22

meningkat lebih cepat, sehubungan dengan pertumbuhan kawasan perkotaan yang menjadi daya tarik terjadinya urbanisasi. Selengkapnya jumlah penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara menurut jenis kelamin disajikan pada Tabel 2.8 berikut ini. Tabel 2.8 Jumlah, Sex Ratio dan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara 2007 Jumlah Penduduk Sex Tahun Total Ratio Laki-laki Perempuan (1) (2) (3) (4) (5) 2002 58.563 52.857 111.420 110,80 2003 61.384 57.082 118.460 107,54 2004 62.373 57.867 120.240 107,78 2005 64.559 59.650 124.209 108,23 2006 66.258 61.219 127.477 108,23 2007 67.426 63.242 130.668 106.62 Sumber Data: BPS Penajam Paser Utara 2008

Pertumbuhan % (6) 1,00 6,3 1,5 3,3 2,63 2,42

Selanjutnya dilihat dari persebaran penduduk perkecamatan maka terdapat jumlah penduduk terbesar di Kecamatan Penajam yang pada tahun 2007 mencapai 57,745 jiwa atau hampir separoh dari jumlah penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara. Sedangkan wilayah dengan penduduk terpadat terdapat di Kecamatan Babulu dengan kepadatan per Ha mencapai 80,08 jiwa.

No. 1 2 3 4

Tabel 2.9 Kepadatan Penduduk Penajam Paser Utara per Kecamatan Tahun 2007 Jumlah Luas areal Kecamatan Penduduk (Ha) Babulu 399,45 31.989 Waru 533,88 12,815 Penajam 1207,37 57,745 Sepaku 1.172,36 28,119 Jumlah rata-rata 3.333,06 130,668

Kepadatan/Ha 80.08 23.14 47,83 23,98 39,20

Sumber Data: BPS Penajam Paser Utara 2008

Gambaran mengenai komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur akan mengindikasikan produktivitas yang dihasilkan oleh suatu daerah. Produktivitas daerah yang tinggi akan ditandai dengan keberadaan penduduk usia produktif yang cukup tinggi seimbang dengan lapangan pekerjaan yang tersedia.


23

Tabel 2.10 Penduduk Penajam Paser Utara Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2007 Kelompok Umur

Laki-Laki

Jumlah Total 5.745 6.499 6.437 5.821 5.752 5.795 6.112 6.381 3.853 3.623 2.495 1.558 3.171 63.242

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60+

6.048 8.098 7.455 6.233 4.785 7.038 5.651 5.370 5.390 3.689 2.354 2.159 3.156 67.426 Sumber Data: BPS Penajam Paser Utara 2008

11.793 14.597 13.892 12.054 10.537 12.833 11.763 11.751 9.243 7.312 4.849 3.717 6.327 130.668

Tabel 2.10 menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara berada dalam kelompok usia produktif. Dari sejumlah 130.668 jiwa penduduk maka terdapat 72.005 jiwa penduduk usia produktif. Sedangkan kelompok umur usia sekolah mencapai jumlah 52.336 jiwa jumlah penduduk. Sedangkan penduduk yang berada pada usia pensiun mencapai angka sebesar 5.229 jiwa penduduk. Jumlah pencari kerja yang belum ditempatkan sampai dengan akhir bulan Desember 2007 sebesar 8.643 jiwa yang terdiri dari 4.960 laki-laki dan 3.683 wanita.

No 1

Tabel 2.11 Pencari Kerja Menurut Kelompok Umur yang Belum Ditempatkan pada Akhir Tahun 2007 Kelompok Umur Laki-Laki Wanita 15 – 19 414 454

2

20 -29

3.483

2.830

6.313

3

30 – 44

1.210

12

1.222

4

45 – 54

31

14

45

3

55 +

1

-

1

5.139

3.310

8.449

Jumlah

Jumlah 868

Sumber: Kantor Duknaker Kab. PPU. 2008


24

2.2.2. Indeks Pembangunan Manusia Manusia adalah subjek dan sekaligus sebagai objek pembangunan. Kapabilitasnya akan sangat menentukan keberlanjutan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator yang paling sering digunakan untuk menilai keragaan pembangunan manusia di sebuah daerah/negara. Perkembangan angka Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Penajam Paser Utara adalah seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.12 di bawah ini. Dari tabel tersebut terlihat bahwa semenjak kabupaten ini dibentuk terdapat kenaikan indeks pembangunan manusia yang cukup signifikan. Di tahun 2004, angka IPM masih sebesar 70,9 kemudian meningkat menjadi 71,5 pada tahun 2005. Tabel 2.12 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2004-2005 Uraian 2004 Angka Harapan Hidup (tahun) 70.5 Angka Melek Huruf 93.3 (Persen) Rata-rata Lama Sekolah (tahun) 7.2 Rata-rata Pengeluaran riil per kapita disesuaikan (000 Rp) 613.900 IPM 70.9 PeringKat Nasional 110 Sumber Data: Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional 2006

2005 70.9 93.8 7.4 615.100 71.5 116

Pada Tabel 2.12 juga menunjukkan bahwa selama periode tahun 2004-2005 keempat indikator indeks pembangunan manusia mengalami peningkatan yang cukup berarti. Angka harapan hidup yang pada tahun 2004 mencapai rata-rata 70.5 tahun meningkat menjadi selama 70.9 tahun pada tahun 2005, angka melek huruf yang pada tahun 2004 mencapai angka 93.3 persen meningkat menjadi 93,8 persen pada tahun 2005, kemudian rata-rata lama sekolah yang pada tahun 2004 mencapai angka ratarata 7,2 tahun meningkat menjadi rata-rata 7,4 tahun pada tahun 2005. Sedangkan rata-rata pengeluaran riil perkapita pada tahun 2004 mencapai angka Rp.613.900 meningkat menjadi sebesar Rp.615.100 pada tahun 2005.


25

Tabel 2.13 Perbandingan IPM Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2005

No

Kabupaten

Angka Harapan Hidup (tahun)

Angka Melek Huruf (Persen)

Rata-rata Lama Sekolah (tahun)

1 2 3 4 5 6 7 8

Rata-rata Pengeluaran riil per kapita disesuaikan (000 Rp) 637.0 638.6 617.1 619.3 617.8 623.0 616.6

Kota Balikpapan 71.1 97.9 10.0 Kota Samarinda 70.0 96.6 9.7 Kota Bontang 71.7 98.1 9.9 Kota Tarakan 70.9 97.5 9.1 Bulongan 72.2 93.6 7.3 Nunukan 70.5 93.3 7.4 Pasir 71.7 92.5 7.3 Penajam Paser Utara 70.9 93.8 7.4 9 Kutai Kertanegara 67.5 96.4 8.3 10 Berau 68.9 93.7 7.6 11 Malinau 67.8 90.1 6.7 12 Kutai Timur 67.8 93.2 7.3 13 Kutai Barat 69.4 88.3 6.8 Kalimantan Timur 70.3 95.3 8.7 Nasional 68.1 90.9 7.3 Sumber Data: Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional. 2006

IPM

Peringkat Nasional

76.1 75.1 74.9 73.9 72.3 71.7 71.7

14 26 28 49 85 100 102

615.1

71.5

116

620.8 617.4 639.4 612.1 618.5

71.3 70.7 70.3 69.3 69.2

128 144 158 196 202

621.4 619.9

72.9 69.6

6

Grafik 2.5 Perbandingan IPM Penajam Paser Utara Dengan Kaltim dan Nasional 2000 619.9

1800 1600 1400

621.43

1200 1000 800

615.12

600 400 200 0 Nasional Kaltim Penajam Paser Utara

68.1 70.3 70.86

90.9 95.3 93.8

7.3 8.69 7.4 ALS

69.6 72.94 71.46

AHH

AMH

Kons

IPM

68.1

90.9

7.3

619.9

69.6

70.3

95.3

8.69

621.43

72.94

70.86

93.8

7.4

615.12

71.46

Sumber Data: Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional 2006 Keterangan AHH AMH ALS Kons

: Angka Harapan Hidup : Angka Melek Huruf : Angka Lama Sekolah : Pengeluaran Konsumsi Perkapita

Selanjutnya dalam perspektif perbandingan indeks pembangunan manusia yang dicapai oleh Kabupaten Penajam Paser Utara sudah berada diatas capaian IPM nasional namun masih berada di bawah capaian IPM Propinsi Kalimantan Timur.


26

Tabel 2.13 menunjukkan bahwa pada tahun 2005 IPM Kabupaten Penajam Paser Utara mencapai angka 71,5 di bawah capaian Propinsi Kalimantan Timur yang mencapai angka indeks 72,9. Selanjutnya dari sisi peringkat, Kabupaten Penajam Paser Utara berada pada urutan 8 dari 13 kabupaten/kota yang ada di Propinsi Kalimantan Timur serta urutan 116 dari 450 kabupaten/kota di Indonesia. 2.2.3. Kemiskinan Secara Absolut tingkat kemiskinan yang terdapat di Penajam Paser Utara masih cukup signifikan, data terakhir tahun 2006 menunjukkan bahwa sebanyak 19.000 orang atau sebesar 16.09 persen penduduk masih hidup dalam kemiskinan. Namun demikian jika dilihat dari pola perkembangan data dari tahun 2005-2006 maka terdapat penurunan angka kemiskinan yang cukup signifikan. Pada tahun 2005, dengan garis kemiskinan sebesar Rp.134.256 perkapita perbulan maka didapatkan sebanyak 20.200 orang penduduk miskin atau sebesar 17.26 persen dari jumlah penduduk. Sedangkan pada tahun 2006 dengan garis kemiskinan sebesar Rp.171.476 perkapita perbulan ditemukan sebesar 19.000 orang atau sebesar 16.09 persen penduduk miskin. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.14 Jumlah dan Prosentase Penduduk Miskin Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2005-2006 Uraian 2005 Jumlah Penduduk Miskin 20.200 Prosentase Penduduk Miskin 17,26 % Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) 2,85 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) 0,88 Garis Kemiskinan 134.256 Sumber Data: Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional

2006 19.000 16,09 % 3,73 1,14 171.476

Selanjutnya pada table di atas jika dilihat indeks kedalaman (P1) dan keparahan kemiskinan (P2) terlihat adanya gejala kemerosotan. Pada tahun 2005 indeks

kedalaman kemiskinan mencapai angka 2,85 yang kemudian meningkat

menjadi 3,73 pada tahun 2006. Hal ini juga berlaku pada indeks keparahan kemiskinan, pada tahun 2005 indeks ini menunjukkan angka 0,88 yang kemudian meningkat menjadi sebesar 1,14 pada tahun 2006.


27

Tabel 2.15 Jumlah Kepala Keluarga Miskin Penerima BLT Kabupaten PPU Tahun 2006 Kecamatan Tahap I Tahap II

No

1 Babulu 2 Waru 3 Penajam 4 Sepaku Jumlah Sumber: BPS Kab. Penajam Paser Utara Dalam Angka 2006

3.615 772 3.306 3.024 10.717

1.308 414 1.851 676 4.249

Jumlah 4.923 1.186 5.157 3.700 14.966

Penelusuran data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun 2006 juga menjelaskan angka kemiskinan yang tidak jauh berbeda. Tabel 2.15 menunjukkan bahwa jumlah penerima BLT pada tahun 2006 mencapai angka 14.996 orang yang tersebar di 4 kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara. 2.2.4. Pendidikan Secara umum, keberadaan sarana dan prasana pendidikan SD, SMP dan SMA terbilang sudah cukup memadai dipandang dari jumlah penduduk usia sekolah di Kabupaten Penajam Paser Utara. Namun demikian seiring dengan derap langkah pembangunan daerah maka penguatan terhadap kualitas penyelenggaraan pendidikan niscaya untuk diberlakukan. Sampai dengan akhir bulan April 2008, jumlah TK di Kabupaten Penajam Paser Utara sebanyak 57 buah dengan jumlah murid 2.319 siswa dan jumlah guru 190 orang. Selain itu tercatat jumlah SD/MI sebanyak 107 buah, SMP/MTs sebanyak 34 buah, SMA sebanyak 15 buah dan SMK sebanyak 4 buah. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.


28

Tabel: 2.16 Data Perkembangan Pendidikan Kabupaten PPU (April, 2008) Banyaknya Sekolah (Unit) ▪ TK ▪ SD/MI ▪ SMP/MTs ▪ SMA ▪ SMK Banyaknya Tenaga Pendidik (Orang) ▪ TK ▪ SD/MI ▪ SMP/MTs ▪ SMA ▪ SMK Banyaknya Murd (Siswa) ▪ TK ▪ SD/MI ▪ SMP/MTs ▪ SMA ▪ SMK Sumber: Dinas Pendidikan Kab. PPU. 2008

Negeri 2 96 20 8 3

Swasta 55 5 14 7 1

Jumlah 57 101 34 15 4

PNS 8 882 279 159 91

Non PNS 182 261 205 120 52

Jumlah 190 1.143 484 279 67

Negeri 18.653 4.446 2.166 211

Swasta 2.319 367 1.511 897 352

Jumlah 2.319 19.020 5.957 3.063 563

Selama periode 2002-2008, jumlah sekolah TK sebanyak 57 unit, SD/MI 101 unit, SMP/MTs sejumlah 34 unit dan SMA/MA sebanyak 24 unit. Dilihat pada Tabel 2.17 menunjukkan jumlah sekolah, murid, rata-rata murid dan guru persekolah serta rasio guru murid SD di masing-masing kecamatan Kabupaten Penajam Paser Utara. Selanjutnya jumlah murid mengalami peningkatan yaitu dari sejumlah 17.787 siswa pada tahun 2002 meningkat menjadi sejumlah 18.257 siswa pada tahun 2006. Ratarata jumlah siswa persekolah pada tahun 2002 mencapai 180 siswa turun menjadi rata-rata sebanyak 178 siswa pada tahun 2006. Sedangkan rasio guru/murid yang pada tahun 2002 mencapai 1:21 mengamalami perbaikan menjadi 1:16 pada tahun 2006.


29

Tabel 2.17 Rasio Kecukupan Sarana dan Prasarana Pendidikan SD

No

Kecamatan

Jumlah Sekolah

1 2 3 4

Jumlah Murid

Babulu 28 3.670 Waru 12 2.095 Penajam 40 8.129 Sepaku 25 3.925 Jumlah 2007 95 17.819 2006 99 18.257 2005 99 17.999 2004 99 17.707 2003 99 17.647 Sumber: BPS Kab. Penajam Paser Utara Dalam Angka 2008

Jumlah Guru 163 122 455 256 686 1.077 937 877 867

Rata-rata Persekolah Murid Guru 131 6 175 10 203 11 157 10 166 9 178 11 182 9 179 9 178 9

Rasio Guru dan murid 22 17 18 16 18 16 19 20 20

Dalam tabel di atas, jika ditelusuri dari data per kecamatan tahun 2006 dapat kita temukan bahwa dari 99 unit sekolah dasar yang ada di Penajam Paser Utara sebanyak 38 unit diantaranya berada di Kecamatan Penajam, dengan jumlah siswa sebanyak 8.315 siswa dan 455 orang guru, rasio guru per-murid mencapai 1:18. Kemudian di Kecamatan Sepaku terdapat 25 unit SD dengan jumlah siswa sebanyak 4.049 siswa dan 256 orang guru, rasio guru per-murid mencapai 1:16. Di Kecamatan Babulu terdapat 24 unit SD dengan jumlah siswa sebanyak 3.878 siswa dan 244 orang guru, rasio guru per-murid mencapai 1:16. sedangkan di Kecamatan Waru terdapat sejumlah 12 unit SD dengan jumlah murid sebanyak 2.015 dan guru sebanyak 122, rasio guru per-murid mencapai 1:17. Tabel 2.18 menunjukkan jumlah sekolah, murid, rata-rata murid dan guru per sekolah serta rasio guru murid SMP/MTs di masing-masing kecamatan. Selama periode 2002-2005, jumlah sekolah meningkat dari 17 unit sekolah pada tahun 2002 menjadi 38 unit pada tahun 2006. Selanjutnya jumlah murid juga mengalami perubahan dari sejumlah 4.598 siswa pada tahun 2002 turun menjadi sejumlah 4.313 siswa pada tahun 2006. Rata-rata jumlah siswa per sekolah pada tahun 2002 mencapai 270 siswa turun menjadi 116 siswa pada tahun 2006. Sedangkan rasio guru/murid yang pada tahun 2002 mencapai 1:19 mengalami penurunan menjadi 1:12 pada tahun 2006.

Tabel 2.18 Rasio Kecukupan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP/MTs


30

No

Rata-rata Persekolah

Kecamatan

Jml Jml Jml Sekolah Murid Guru 1 Babulu 11 973 74 2 Waru 4 588 42 3 Penajam 15 1977 157 4 Sepaku 8 775 65 Jumlah 2006 38 4313 338 2005 38 4749 325 Jumlah 2004 18 4868 276 Jumlah 2003 17 4697 275 Jumlah 2002 17 4598 248 Sumber: BPS Kab. Penajam Paser Utara Dalam Angka 2007

Murid 88 147 132 97 116 264 270 276 270

Guru 7 10 10 8 6 18 15 16 15


Pada tabel di atas, penelusuran data per kecamatan tahun 2006 dapat kita temukan bahwa dari 38 unit sekolah SMP/MTs yang ada di Penajam Paser Utara sebanyak 15 diantaranya berada di Kecamatan Penajam, dengan jumlah siswa sebanyak 1.977 siswa dan 157 orang guru, rasio guru per murid mencapai 1:13. Kemudian di Kecamatan Sepaku terdapat 8 unit SMP/MTs dengan jumlah siswa sebanyak 775 siswa dan 65 orang guru, rasio guru per murid mencapai 1:8. Di Kecamatan Babulu terdapat 11 unit dengan jumlah siswa sebanyak 973 siswa, 74 orang guru, dan rasio guru per murid mencapai 1:13. Tabel 2.19 menunjukkan jumlah sekolah, murid, rata-rata murid dan guru persekolah serta rasio guru murid SMA/SMK/MA masing-masing kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Selama periode 2002-2006, jumlah sekolah meningkat dari 9 unit sekolah pada tahun 2002 menjadi 11 sekolah pada tahun 2005. Selanjutnya jumlah murid juga meningkat dari sejumlah 2.085 siswa pada tahun 2002 meningkat menjadi sejumlah 2.162 siswa pada tahun 2005. Rata-rata jumlah siswa per sekolah pada tahun 2002 mencapai 232 siswa menjadi 197 siswa pada tahun 2005. Sedangkan rasio guru/murid yang pada tahun 2002 mencapai 1:14 mengalami penurunan menjadi 1:9 pada tahun 2005.

Tabel 2.19 RPJMD 2009-2013 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

31

Rasio Kecukupan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMA/SMK/MA N o

Rata-rata Persekolah

Kecamatan

Jml Sekolah Jml Murid 1 Babulu 6 797 2 Waru 1 450 3 Penajam 14 1958 4 Sepaku 3 704 Jumlah 2006 25 3909 2005 11 2162 Jumlah 2004 12 2607 Jumlah 2003 10 2296 Jumlah 2002 9 2085 Sumber: BPS Kab. Penajam Paser Utara Dalam Angka 2007

Jml Guru 69 11 134 43 257 242 195 147 146

Murid 133 450 140 235 240 197 217 230 232

Guru 12 11 10 14 12 22 16 15 16


Eksplorasi data per kecamatan tahun 2005 dapat kita temukan bahwa dari 25 sekolah yang ada di Penajam Paser Utara sebanyak 14 diantaranya berada di Kecamatan Penajam, dengan jumlah siswa sebanyak 1.958 siswa dan 134 orang guru, rasio guru per murid mencapai 1:14. Yang menjadi perhatian adalah di Kecamatan Waru yang hanya memiliki 1 unit sekolah menengah atas sehingga dengan makin bertambahnya jumlah murid maka perbandingan guru per murid mencapai rasio 1:41. (Tabel 2.19) 2.2.5. Kesehatan Sebagai daerah yang belum lama terbentuk maka keberadaan sarana pelayanan kesehatan dapat dikatakan belum memadai. Hasil pendataan Podes tahun 2006 menunjukkan baru ada satu unit rumah sakit dan tahun 2007 berdiri Klinik Kesehatan di Kelurahan Petung Kecamatan Penajam. Prasarana kesehatan lain yang sudah tersedia, yaitu sebanyak 11 unit puskesmas, 43 unit pusban, 11 unit puskesmas keliling dan 229 unit posyandu.

Tabel 2.20 RPJMD 2009-2013 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

32

Prasarana Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2007 No 1 2 3 4

Kecamatan Babulu Waru Penajam Sepaku Jumlah 2007 2006 2005 Jumlah 2004 Jumlah 2003 Jumlah 2002

Puskesmas

Puskesmas Pembantu

3 1 3 4 11 11 10 9 8 8

Puskesmas Keliling

9 3 7 11 30 43 40 38 40 40

4 1 3 3 11 11 9 9 9 8

Posyandu 21 14 103 90 228 229 228 224 226 225

Sumber: BPS Kab. Penajam Paser Utara Dalam Angka 2006

Dalam tabel 2.20 di atas, distribusi prasarana kesehatan menyebar di seluruh kecamatan. Di Kecamatan Babulu terdapat 3 unit puskesmas, 9 unit puskesmas pembantu, 4 unit puskesmas keliling dan 21 unit posyandu. Kemudian di Kecamatan Waru terdapat 1 unit puskesmas, 3 unit puskesmas pembantu, 1 unit puskesmas keliling dan 14 unit posyandu. Di Kecamatan Penajam terdapat 3 unit puskesmas, 7 unit puskesmas pembantu, 3 unit puskesmas keliling dan 103 unit posyandu. Selanjutnya di Kecamatan Sepaku terdapat sebanyak 4 unit puskesmas, 11 unit puskesmas pembantu, 3 unit puskesmas keliling dan 103 unit posyandu. Selanjutnya tenaga kesehatan yang ada terdiri dari: •

Di Kecamatan Babulu terdapat 4 orang dokter, sebanyak 20 orang mantri kesehatan, sebanyak 17 orang bidan, 31 orang dukun bayi terlatih dan sebanyak 21 orang dukun bayi yang belum terlatih.

•

Di Kecamatan Penajam terdapat 9 orang dokter umum, 2 orang dokter spesialis, 35 orang mantri kesehatan, 34 orang bidan, 51 orang dukun bayi terlatih dan sebanyak 7 orang dukun bayi yang belum terlatih.

•

Di Kecamatan Sepaku terdapat 2 orang dokter, sebanyak 20 orang mantri kesehatan, sebanyak 17 orang bidan, 31 orang dukun bayi terlatih dan sebanyak 21 orang dukun bayi yang belum terlatih.

•

Di Kecamatan Waru terdapat 4 orang dokter, sebanyak 10 orang mantri kesehatan, sebanyak 6 orang bidan, 10 orang dukun bayi terlatih dan sebanyak 6 orang dukun bayi yang belum terlatih. Tenaga, sarana, dan prasarana kesehatan di Kabupaten Penajam Paser Utara

meliputi rumah sakit, TT rumah sakit, dokter rumah sakit, perawat rumah sakit, bidan


33

rumah sakit, dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, puskesmas, dan puskesmas pembantu. Tabel 2.21 Tenaga, Sarana, dan Prasarana Kesehatan di Kabupaten PPU Tahun 2003-2007 No

Uraian

2003

2004

2005

2006

2007

1

Rumah Sakit

-

-

-

-

1

2

TT Rumah Sakit

-

-

-

-

60

3

Dokter Rumah Sakit

-

-

-

-

11

4

Perawat Rumah Sakit

-

-

-

-

46

5

Bidan Rumah Sakit

-

-

-

-

23

6

Dokter Spesialis

-

-

-

-

4

7

Dokter Umum

9

9

11

20

21

8

Dokter Gigi

3

7

8

9

11

9

Perawat

-

80

89

182

170

10

Bidan

36

50

54

93

94

11

Puskesmas

8

9

10

11

11

12

Puskesmas Pembantu

40

38

40

43

30

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. PPU. 2008

Derajad kesehatan di Kabupaten PPU dapat dilihat dari indikator-indikator antara lain: rata-rata usia harapan hidup penduduk, angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup, dan angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup pada Tabel 2.22. Tabel 2.22 Derajad Kesehatan Penduduk Kabupaten PPU Tahun 2003-2007 No 1 2 3

Indikator Usia Harapan Hidup Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kematian Ibu (AKI)

Satuan Tahun

2003

2004

2005

2006

2007

60

65,36

65,7

66,70

68

Per 1.000

15/1000

46

31

37

35

Per 100.000

248/1000

194/1000

3

2

2

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. PPU 2008


34

2.2.6. Prasarana dan Sarana Jalan sebagai prasarana penghubung di bidang transportasi darat merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam memperlancar kegiatan perekonomian masyarakat. Selain dipandang sangat penting dalam mendorong keseimbangan pembangunan antar wilayah terutama penyeimbangan antara kawasan pantai, kawasan pedalaman dan kawasan perbatasan. Kondisi jalan dan jembatan di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dijabarkan dalam tabel berikut. Tabel 2.23 Keadaan Jalan dan Jembatan di Kabupaten PPU Tahun 2007 Jenis Permukaan Jalan Kabupaten Panjang Jalan No. Jenis Permukaan 1. Diaspal 102,37 2. Kerikil 409,90 3. Tanah 104,36

Satuan Km Km Km

Kondisi Jalan Kabupaten No. Kondisi Jalan 1. Jalan Baik 2. Jalan Sedang 3. Jalan Rusak Ringan 4. Jalan Rusak Berat

Panjang Jalan 133,57 89,79 296,18 97,09

Satuan Km Km Km Km

Jenis Jembatan No. Jenis Jembatan 1. Jembatan Negara 2. Jembatan Propinsi 3. Jembatan Kabupaten

Jumlah 6 buah 2 buah 5 buah

Panjang 280 m 60 m 635 m

Sumber: Dinas Kimpraswil Kab. PPU 2008

Sarana transportasi sungai, danau dan penyeberangan di Kabupaten Penajam Paser Utara pada beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan, seiring dengan meningkatnya kegiatan perekonomian. Armada angkutan sungai danau dan penyebrangan yang melayani angkutan penumpang umum barang tercatat 6 unit kapal ferry (melayani Penajam-Balikpapan) dengan 1 (satu) pelabuhan yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara. Pelayanan angkutan laut secara umum diselenggarakan melalui pelabuhan yang dikelola oleh PT. ASDP dan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara melalui Kantor Perhubungan dan Pariwisata.


35

Tabel 2.24 Jumlah Barang/Penumpang yang Diangkut oleh Angkutan Penyeberangan dan Rata-rata Tarif Angkut Tahun 2007 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Rincian

Satuan

Barang Penumpang Kendaraan bermotor roda dua Jeep dan sedan Mikrolet/ Pick Up Truk < 25 ton / Bus < 30 orang Truk > 25 ton / Bus > 30 orang Sepeda

Banyaknya

Ton orang unit unit unit unit unit unit

49.454 87.917 68.897 28.043 33.615 16.072 1

Rata-rata Tarif (Rp) 3.500 15.067 103.000 92.500 175.900 239.250 -

Sumber: PT. ASDP Indonesia Ferri (Persero) 2008

Adapun armada angkutan jalan (penumpang umum) yang beroperasi di Kabupaten Penajam Paser Utara secara keseluruhan berjumlah sebanyak 1.597 angkutan. Kendaraan angkutan penumpang umum tersebut terdiri dari mobil bus sebanyak 6 unit bus, mobil penumpang umum (MPU) sebanyak 199 unit dan mobil barang 1.392 mobil barang. 2.2.7. Permukiman dan Prasarana Wilayah Berdasarkan hasil susenas, persentase rumah tangga yang tinggal dalam rumah milik sendiri mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2005, persentase rumah tangga yang tinggal dalam rumah milik sendiri sebesar 81,16% sedangkan pada tahun 2004 sebesar 76,17%. Jumlah bantuan pembangunan rumah bagi keluarga miskin pada tahun 2007 sebesar 332 unit.


36

No. 1. 2. 3. 4.

Tabel 2.25 Jumlah Bantuan Pembangunan Rumah Bagi Keluarga Miskin di Kab. Penajam Paser Utara Tahun 2007 Dana Bantuan Propinsi Wilayah Kecamatan Dana APBD Kab. (PM&Kessos) Penajam 46 94 Waru 13 12 Babulu 30 40 Sepaku 23 54 Jumlah 2007 112 200 2006 200 30 2005 85 75 2004 100

Sumber: Kantor PM dan Kessos Kab. PPU 2008

Dalam kurun waktu tahun 2004-2007 telah terbangun 975 unit rumah keluarga miskin yang bersumber dari dana APBD kabupaten, bantuan propinsi. Selain itu terdapat bantuan rehab rumah sebanyak 298 unit berupa bantuan aladin (atap, lantai, dan dinding) dan bantuan bahan rumah (BBR). Sarana perdagangan yang berupa pasar di Kabupaten Penajam Paser Utara sampai dengan akhir tahun 2007 adalah sebanyak 10 buah pasar yang ditempati oleh 1.500 pedagang. Adapun sebaran pada setiap kecamatannya meliputi Kecamatan Penajam dengan 6 buah pasar dan 745 pedagang, Kecamatan Waru dengan 1 buah pasar dan 270 pedagang, Kecamatan Babulu dengan 1 buah pasar dan 315 pedagang, dan Kecamatan Sepaku dengan 2 buah pasar dan 170 pedagang. Tabel 2.26 Banyaknya Pasar dan Pedagang Menurut Kecamatan Kecamatan Pasar Babulu 1 Waru 1 Penajam 6 Sepaku 2 Jumlah 10 Sumber Data. BPS Penajam Paser Utara 2008

Pedagang 150 172 682 305 1.309

Sampai dengan akhir tahun 2007, koperasi yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara berjumlah 141 koperasi yang tersebar di 4 kecamatan dengan banyaknya simpanan anggota koperasi sebesar Rp.297.504.931,00 dan modal luar koperasi sebesar Rp.4.024.522.750,00.


37

Tabel 2.27 Banyaknya Koperasi dan Jumlah anggota per Kecamatan Kecamatan KUD Non KUD Jumlah Babulu 3 16 19 Waru 1 11 12 Penajam 12 52 64 Sepaku 5 26 31 Jumlah 21 105 126 Sumber Data. BPS Penajam Paser Utara 2008

Jumlah Anggota 380 240 1.280 620 2.520

Tabel 2.28 Banyaknya Koperasi Menurut Jenisnya Tahun 2007 No

Jenis

Banyaknya

1

Koperasi Unit Desa

22

2

Koperasi Pegawai Negeri

6

3

Koperasi Karyawan

11

4

Koperasi Pertanian

20

5

Koperasi Perkebunan

3

6

Koperasi Kehutanan

0

7

Koperasi Perikanan/ Nelayan

6

8

Koperasi Peternakan

1

9

Kioperasi Serba Usaha

56

10

Koperasi Perdagangan

1

11

Koperasi Perindustrian

1

12

Koperasi Pertambangan

1

13

Koperasi Kelompok Masyarakat

0

14

Koperasi Simpan Pinjam

7

15

Koperasi Lainnya a. Koperasi Pondok Pesantren

1

b. Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat

0

c. Koperasi Angkotan

1

d. Koperasi TNI/ Polri

1

f. Koperasi Wanita Sumber: Kantor Perindagkop Kab. PPU 2008

3

Lembaga perbankan yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara meliputi 1 unit kantor cabang BPD, 1 unit kantor cabang BRI, 1 unit kantor cabang BNI dan 1 unit BMT.


38

Potensi pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara cukup besar, tetapi belum semua terkelola secara optimal. Tabel 2.29 Potensi Pendukung Pariwisata Kab. Penajam Paser Utara Tahun 2007 No

Potensi Pariwisata

Penajam

Babulu

Waru

Sepaku

Jumlah

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Hotel Rumah makan dan restoran Sanggar seni tradisional Obyek wisata Travel/ B.P.W Group seni musik Bilyard Salon/ pangkas rambut Data rental VCD Industri kerajinan

8 34 12 9 3 7 5 11 2 1

0 9 16 5 0 0 0 0 0 0

0 12 51 2 0 4 0 6 1 0

0 6 4 4 0 0 0 0 0 0

8 61 83 20 3 11 5 7 3 1

Sumber: Kantor Hubpar Kab. PPU 2008

Kebutuhan air minum penduduk dipenuhi dengan menyediakan jasa pelayanan air minum dari 2 unit pengolahan air baku PDAM yaitu di Lawe-lawe dan Sepaku. Pelayanan air bersih yang diberikan mencakup sambungan rumah tinggal sebanyak 2.716 buah, rumah sakit/ tempat peribadatan sebanyak 45 buah, sarana umum sebanyak 39 buah, dan toko/industri/perusahaan sebanyak 60 buah. Sarana pengelolaan air limbah di Kabupaten Penajam Paser Utara terdapat 3 unit yang merupakan IPAL industri. Sarana pengelolaan sampah padat berupa 1 buah TPA dengan 4 unit Dumptruck. Usaha/kegiatan yang mempunyai dokumen amdal 9 sebanyak usaha dan dokumen UKL-UPL sebanyak 11 usaha. Kelompok kesenian tradisional di Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2007 sebanyak 84 organisasi/sanggar kesenian yang terdapat di Kecamatan Penajam sebanyak 12 buah, Kecamatan Waru sebanyak 51 buah, Kecamatan Babulu sebanyak 16 buah dan Kecamatan Sepaku sebanyak 5 buah. Kelompok kesenian tersebut terdiri dari kelompok seni tari, kelompok ronggeng, kelompok wayang kulit, kelompok seni lukis, kelompok seni pahat, kelompok kuda lumping, kelompok rabbana, kelompok seni kuntau, kelompok qashidah, dan kelompok mamanda.

2.2.7. Ketenagakerjaan Aspek ketenagakerjaan merupakan salah satu potensi pembangunan yang sangat menentukan kerberhasilan proses pembangunan itu sendiri. Permasalahan yang RPJMD 2009-2013 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

39

muncul dalam aspek ketenagakerjaan adalah tingginya pertumbuhan jumlah penduduk usia produktif yang tidak seimbang dengan pertumbuhan berbagai sektor pembangunan daerah. Implikasinya tidak hanya pada rendahnya produktivitas daerah tapi juga merembet pada berbagai permasalahan sosial lainnya. Tabel 2.30 Kontribusi Pekerja Sektoral Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2007 Share Share PDRB Pekerja (%) (%) 1 Pertanian 14.37 43.06 2 Pertambangan dan Pengalian 42.28 1.10 3 Industri Pengolahan 20.19 16.39 4 Listrik, Gas, dan Air Bersih 0.19 5 Bangunan 2.96 5.55 6 Perdagangan Hotel dan Restoran 12.68 10.92 7 Pengangkutan dan Komunikasi 1.16 8.77 8 Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan 2.58 0.86 9 Jasa-jasa 3.58 11.45 100 100 JUMLAH Sumber Data : PDRB Kab.Penajam Paser Utara berbagai tahun terbitan 2008

No

LAPANGAN USAHA

Rasio 0.32 40.65 1.17 0.51 1.14 0.13 2.85 0.29

Tabel 2.28 menunjukkan perbandingan share perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Jumlah pekerja yang ditampung oleh sektor tersebut. Dari sembilan sektor yang ada maka produktivitas yang rendah pada semua sektor kecuali sektor petambangan. Pada sektor pertanian, kontribusi yang dihasilkan sektor ini hanya mencapaia angka 13% sedangkan jumlah pekerja yang ditampung sebesar 43.06 persen, artinya kontribusi yang dihasilkan sektor ini sedikit tapi menampung jumlah pekerja yang cukup besar. Hal yang sama juga berlaku pada sektor-sektor perekonomian lain, walaupun tidak separah sektor pertanian. Hal berbeda ditunjukkan oleh sektor pertambangan, sektor ini memberi kontribusi sebesar 42,28% dari seluruh produksi agregat dengan jumlah pekerja yang hanya mencapai 1,10% dari seluruh angkatan kerja yang ada. Hasil perbandingan tersebut memberikan kesimpulan awal tentang ketidakseimbanagan sektor perekonomian dengan jumlah angkatan kerja produktif yang tersedia.

2.2.8. Pertanian RPJMD 2009-2013 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

40

A. Pertanian Tanaman Pangan Secara umum, produksi tanaman pangan utama yang dihasilkan oleh Kabupaten Penajam Paser Utara adalah berupa padi, palawija dan tanaman sayur serta buah-buahan semusim. Namun demikian, sama seperti daerah-daerah prural lain di Indonesia, produksi tanaman pangan utama yang dihasilkan adalah berupa padi. Seluruh kecamatan dalam hal ini menghasilkan produksi padi yang bervariasi. Pada Tabel 2.29 ditunjukkan bahwa areal sawah terluas terdapat di Kecamatan Babulu yaitu seluas 6.062 Ha dengan produksi pertahun sebesar 31,056 ton atau dengan produktivitas lahan sebesar 5,12 ton/Ha. Sedangkan areal ladang padi terluas terdapat di Kecamatan Sepaku yaitu seluas 329 Ha, namun produktivitas padi ladang tertinggi terdapat di Kecamatan Penajam dengan produktivitas sebesar 2.29 ton/Ha.

NNo 1 2 3 4

Kecamatan

Tabel 2.31 Luas Panen Dan Produksi Padi Menurut Kecamatan Tahun 2002-2007 Padi Sawah Luas Panen Produksi Produktivitas Luas Panen (Ha) (Ton) (Ha) 8.612 45.349 52,66 240 1.336 7.035 52,66 110 3.572 18.810 52,66 347 1.272 3.517 27,65 677

Babulu Waru Penajam Sepaku Jumlah 2007 14.792 74.711 5.050 2006 12.906 66.118 5,12 2005 11,081 57,104 5.15 2004 10,878 44,426 4.08 2003 7,700 29,526 3.83 2002 9,452 32,311 3.42 Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan 2008

Padi Ladang Produksi Produktivitas (Ton) 580 24,17 266 24,18 839 24,18 1.637 24,18

1.374 1.035 1,461 1,579 615 1,371

3,322 2.372 3,562 3,947 1,627 3,040

2,47 2,29 2.44 2.50 2.65 2.22

Penelaahan agregat produksi padi Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan bahwa selama periode 2002-2007 terdapat kecenderungan peningkatan produktivitas padi sawah dan sedangkan ladang mengalami penurunan. Selanjutnya produksi tanaman pangan lain yang tersebar di 4 kecamatan di Penajam Paser Utara berupa tanaman palawija yang terdiri dari komoditas jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai, dan kacang tanah. Daerah penghasil utama jagung tertinggi terdapat di Kecamatan Babulu. Dengan luas areal 872 Ha dihasilkan sebanyak 1.999 ton komoditas jagung atau dengan rata-rata produktivitas sebesar 2,29 ton/ha. Tabel 2.32 Luas Panen Dan Produksi Palawija RPJMD 2009-2013 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

41

No

Kecamatan

Jagung Luas Prod

Menurut Kecamatan Tahun 2007 (ton) Ubi Kayu Ubi Jalar Kacang Tanah Luas Prod Luas Prod Luas Prod

Kedelai Luas Prod

Kacang Hijau Luas Prod

1

Babulu

872

1,999

212

3,001

633

5,897

32

34

-

-

7

9

2

Waru

32

73

14

200

23

211

18

20

5

6

26

25

3

Penajam

91

210

35

514

20

187

8

8

-

-

15

17

18 694

164 6,459

23 81

25 87

8 13

10 16

15 63

17 68

516 316 344 140

4,874 3,031 3,142 1,125

96 112 106 73

103 120 112 72

1 20 10 13

1 24 12 14

36 33 67 6

40 35 71 6

4

Sepaku 44 100 39 572 Jumlah 1,039 2,382 301 4,287 2007 2006 1,051 2,307 359 5,058 2005 512 1,081 419 5,923 2004 913 1,917 373 5,201 2003 226 454 160 2,087 Sumber: Kabupaten Dalam Angka Tahun 2008

Selanjutnya, daerah utama penghasil ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai dan kacang hijau terdapat di Kecamatan Babulu. Pada tanaman ubi kayu dihasilkan sebanyak 3.001 ton pada areal panen seluas 212 Ha atau dengan rata-rata produktivitas sebesar 14,1 ton/Ha. Sedangkan pada tanaman ubi jalar dihasilkan sebanyak 5.897 ton pada areal panen seluas 633 Ha atau dengan rata-rata produktivitas sebesar 9,31 ton/Ha, hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.30 di atas. Tanaman pangan lain yang juga dihasilkan di Kabupaten Penajam Paser Utara adalah komoditas sayur-sayuran dan buah-buahan semusim. Tabel 2.31 menunjukkan luas arel, produksi dan produktivitas Kabupaten Paser Penajam dalam komoditas sayuran pada tahun 2007.

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Tabel 2.33 Luas Panen, Produksi Dan Produkvitas Sayuran Semusim Tahun 2007 Produksi Jenis Sayuran Luas (Ha) (ton) Bawang Daun 84 50 Kubis 44 45 Petsai/Sawi 172 183 Kacang Panjang 300 453 Cabe Besar 166 248 Tomat 176 516 Terong 224 481 Buncis 103 205 Ketimun 213 445 Labu Siam 40 44 Kangkung 171 212 Bayam 294 337 Cabe Rawit 164 217 JUMLAH

2151

3436

Produktivitas (Kg/Ha) 0,60 1,02 1,07 1,51 1,19 2,93 2,15 1,99 2,09 1,11 1,51 1,14 1,32

19.63

Sumber: Kabupaten Dalam Angka Tahun 2008


42

Dari tabel di atas secara keseluruhan terdapat 2.151 hektar lahan yang digunakan untuk menanam 13 macam tanaman sayuran semusim. Areal terluas dalam hal ini digunakan untuk menanam komoditas kacang panjang seluas 300 Ha, bayam seluas 294 Ha, terong seluas 224 Ha, kemudian tomat seluas 176 Ha. Sedangkan dalam perspektif produktifitas maka ditemukan angka yang signifikan untuk komoditas tomat sebesar 2,93 kg/Ha, terong sebesar 2,15 kg/Ha, dan keyimun sebesar 2,09 kg/Ha. B. Pertanian Tanaman Perkebunan Secara umum produksi pertanian tanaman perkebunan di Kabupaten Paenajam Paser Utara terdiri dari kelapa sawit, karet, kelapa, kopi, lada dan Kakao. Dimana produksi pertanian tanaman perkebunan tersebut ditinjau dari banyaknya petani, tanaman menghasilkan, produksi, produktivitas. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini. Tabel 2.34 Banyaknya Petani, Produksi Dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Tahun 2007 N o

Jenis Tanaman

Banyaknya Petani (KK)

Tanaman Menghasilka n (Ha)

1 Kelapa Sawit 4.839,00 11.455,90 2 Karet 1.210,00 5.018,00 3 Kelapa 1.488,00 18,00 4 Kopi 262,00 3,00 5 Lada 7.051,00 8,00 6 Kakao 220,00 142,00 Sumber: Kabupaten Dalam Angka Tahun 2008

Produksi (Ton) 195.115,8 0 2.697,10 1.734,86 717,70 454,40 96,45

Produktivita s (Kg/Ha) 17.031,9 53,75 566,07 3.002,93 469,91 679,23

Produktivitas 2 (Ton/Capita) 40,32 2,2 1,16 2,73 0,06 0.44

Komoditas kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan utama di Penajam Paser Utara. Pada tahun 2006, luas areal produksi 11.455,9 Ha dengan jumlah produksi sebesar 195.115,8 ton. Sedangkan produktivitas lahan komoditas kelapa sawit yang dicapai pada tahun 2007 adalah sebesar 17.031,9 kg/Ha dan produktivitas berdasarkan tenaga kerja yang terlibat adalah sebesar 40,32 ton/petani.. Komoditas perkebunan lain yang cukup signifikan adalah komoditas Karet dan Kelapa. Pada komoditas karet, luas areal produksi pada tahun 2006 mencapai seluas 5.018 Ha dengan jumlah produksi sebesar 2.697,1 ton. Sedangkan produktivitas komoditas Kelapa yang dicapai pada tahun 2006 adalah sebesar 566,07 kg/Ha dan produktivitas berdasarkan tenaga kerja yang terlibat untuk pertnian kelapa adalah sebesar 1,16 ton/petani. RPJMD 2009-2013 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

43

Selanjutnya persebaran komoditas perkebunan tersebut dapat ditemukan di setiap wilayah kecamatan di Penajam Paser Utara. Tabel 2.32 menunjukkan persebaran komoditas perkebunan rakyat di 4 wilayah kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2002-2006. Tabel 2.35 Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan rakyat Per-Kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2002-2007 No 1 2 3 4

Kopi Kelapa Kecama tan Luas Prod Luas Prod Babulu 18,50 16,55 672,5 349,80 Waru 1,00 0,94 329,0 202,00 Penajam 112,00 60,83 2.561,0 2.345,85 Sepaku 57.50 37,08 249,0 139,50 Jumlah 2007 189 16,55 4.811,50 3.037,70 2006 283.00 0,94 3.421,0 2.703,15 2005 283.00 60,83 3.797,8 1.734,90 Jumlah 2003 1.425,00 37,08 4.633,0 4.633,00 Jumlah 2002 140.25 30,50 4.632,7 4.200,90 Sumber: Kabupaten Dalam Angka Tahun 2008

•

Kelapa Sawit

Karet

Luas 1.667,0

Prod 6.637,6

Luas 91,0

1.233,0

2.953,3

5,0

1.921,0

6.251,0

80,5

1.167,0

121,8

90,0

5.988,0

15.963,7

5.496,0

13.852,2

2.027,3

Lada

Prod 9,27

Luas 2,00

Prod 1,70

1,55

0,35

0,31

13,05

13,00

8,92

29,30

2.0000

2.255,80

266,5

53,17

2015,3

2.266,73

245,5

47,12

17,25

1.940,61

14.251,5

74.0

2.824,6

1.535,5

454,40

17.120,5

82.321,0

5,563.0

3.772,0

1.561,0

257,30

11.833,3

78.833,9

5,517.0

3.165,0

1.561,2

257,30

Daerah penghasil utama komoditas kopi adalah Kecamatan Penajam, jumlah produksi pada tahun 2006 sebesar 60 ton lebih pada luas areal 112 Ha atau dengan tingkat produktivitas sebesar 0,53 ton/Ha. Daerah penghasil lain yang cukup signifikan adalah Kecamatan Sepaku dengan jumlah produksi sebesar 57 ton lebih pada luas areal 57.50 Ha atau dengan tingkat produktivitas sebesar 0,99 ton/ha.

•

Daerah penghasil utama komoditas Kelapa juga ada di Kecamatan Penajam, jumlah produksi pada tahun 2007 sebesar 2.345,85 ton pada luas areal 2.561 Ha atau dengan tingkat produktivitas sebesar 0,91 ton/Ha.

•

Daerah penghasil utama komoditas Kelapa sawit ada di Kecamatan Babulu, jumlah produksi pada tahun 2007 sebesar 6.637,6 ton pada luas areal 1.667,8 Ha atau dengan tingkat produktivitas sebesar 3,97 ton/Ha.

•

Daerah penghasil utama komoditas Karet ada di Kecamatan Sepaku, jumlah produksi pada tahun 2007 sebesar 29,3 ton pada luas areal 90 Ha atau dengan tingkat produktivitas sebesar 3,3 ton/Ha.

•

Daerah penghasil utama komoditas Lada ada di Kecamatan Sepaku, jumlah produksi pada tahun 2006 sebesar 2.255,80 ton pada luas areal 2.00 Ha atau dengan tingkat produktivitas sebesar 11,279 ton/Ha. RPJMD 2009-2013 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

44

C. Peternakan Subsektor peternakan dapat dikatakan belum berkembang di Kabupaten Penajam Paser Utara. Populasi ternak yang ada selama ini cenderung hanya menjadi pekerjaan sambilan para petani atau belum dikelola secara profesioanl dengan perhitungan skala ekonomi yang menguntungkan. Tabel 2.36 Populasi Ternak Per-kecamatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2007 Banyaknya (ekor) No Jenis Ternak Babulu Waru Penajam 1 Sapi 980 595 2,776 2 Kerbau 22 58 183 3 Kambing 2,305 213 369 4 Babi 5 Rusa 203 6 Ayam Ras 5,765 18,523 130,700 7 Ayam Buras 57,470 21,721 195,626 8 Itik 4,756 872 685 Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan 2008

Sepaku 2,966 279 491 4,546 38,322 410

Pada Tabel 2.36 ditunjukkan populasi ternak yang ada di masing-masing kecamatan, Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2007. Kecamatan Babulu mempunyai keunggulan komparatif dalam ternak kambing dan ayam buras. Selanjutnya Kecamatan Waru memiliki peternakan rusa, begitu juga pada Kecamatan Penajam didominasi oleh peternakan ayam ras dan itik. Sedangkan Kecamatan Sepaku mempunyai keragaman hayati cukum beragam, daerah ini mempunyai keunggulan komoditas sapi, kerbau dan babi. Program yang telah berjalan selama ini dan perlu mendapat catatan bagi keberlanjutan pengembangan subsektor peternakan di Kabupaten Penajam Paser Utara, antara lain: •

Program penggemukkan sejumlah 5.000 Sapi di Kecamatan Sepaku bekerjasama dengan Koperasi Ternak dan Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Penajam Paser Utara;

•

Program penggemukkan sejumlah 2.500 Sapi dengan sistem Gado (Bagi hasil) di Desa Giri Mukti, Kecamatan Penajam;


45

•

Program penggemukkan dengan sistem pemeliharaan di bawah pohon kelapa sejumlah 1.500 Sapi di Kelurahan Saloloang, Kecamatan Penajam.

D. Perikanan Kabupaten Penajam Paser Utara mempunyai potensi yang cukup memadai dalam subsektor perikanan darat dan laut. Dengan luas laut 272,24 Km2, Kabupaten Penajam Paser Utara menyimpan potensi hasil perikanan yang melimpah, apalagi di kawasan Selat Makassar merupakan jalur berkembang biaknya ikan yang mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi. Selain potensi perikanan laut juga terdapat perikanan darat

perikanan umum, tambak, kolam dan keramba dengan

kecenderungan jumlah areal yang terus bertambah. Tabel 2.37 Produksi Perikanan Menurut Kecamatan (Ton) Tahun 2002-2007 Perikanan Darat Perikanan No Kecamatan Perikanan Laut Tambak Kolam Keramba Umum 1.45 1 Babulu 1.201,9 157,1 68,8 2,9 1,5 901, 2 Waru 1.513,2 107,6 14,5 17,9 5 3 Penajam 1.343,2 138,7 1.631,1 125,3 4 Sepaku 532,1 147,9 16,3 Jumlah 2007 4.590,4 551,3 3.984,1 206,3 22,3 2006 4.628,5 472,1 3.590,3 188,2 20,8 2005 4.523,7 503,1 158,9 20,8 Jumlah 2004 4.501,8 282,5 1.142,9 Jumlah 2003 3.929,3 265,8 1.055,5 Jumlah 2002 4.677,7 125,9 1.253,2 38,7 33,8 Sumber: Kantor Perikanan Sumber Daya Kelautan 2008

Tabel 2.37 menunjukkan produksi perikanan laut dan darat di masing-masing kecamatan, Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2002-2007. Secara keseluruhan terdapat stagnasi produksi perikanan laut di Kabupaten Penajam Paser Utara. Pada tahun 2002 produksi perikanan laut mencapai 4.628,5 ton yang kemudian menurun menjadi sebesar 4.590,4 ton pada tahun 2007. Pada produksi perikanan laut, produksi tertinggi dihasilkan di Kecamatan Waru yaitu sebesar 1.513,2 ton, kemudian di Kecamatan Penajam sebesar 1.343 ton, Kecamatan Babulu sebesat 1.135,2 ton dan di Kecamatan Sepaku sebesar 532,1 ton. Sedangkan pada produksi perikanan darat, produksi tertinggi dihasilkan di Kecamatan Penajam yang mencapai sebesar 244 ton, kemudian di Kecamatan Babulu sebesar


46

134,6 ton, Kecamatan Waru sebesar 140 ton dan Kecamatan Sepaku sebesar 164,2 ton. 2.2.9. Pertambangan Secara umum, Kabupaten Penajam Paser Utara mempunyai sumber daya pertambangan dan penggalian yang cukup beragam, mulai bahan galian industri, bahan galian mineral logam dan energi, serta bahan non migas. a. Potensi bahan Galian Industri. o

Batu Gunung seluas 1.500 Ha dengan cadangan 480 juta m3 di Labangka;

o

Lempung seluas 500 Ha dengan cadangan 11,5 juta m3 di Babulu;

o

Pasir kwarsa ketebalan 1-6 m, ukuran butir 1/8 - 1/2 mm dengan kandungan mineral kwarsa 99,99% terbesar di Penajam dan Babulu.

b. Potensi bahan Galian Mineral Logam dan Energi: o

Galian Mineral logam (emas) dijumpai di DAS Riko, saat ini belum dieksploitasi;

o

Minyak dan Gas di wilayah Kecamatan Penajam yang sedang diusahakan dan adanya potensi Migas yang terdapat di daerah lepas pantai;

o

Galian Mineral Energi (Batubara), yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan dengan luas 9.757,435 Ha, yang diusahakan oleh 8 perusahaan (Koperasi pada Idi, PT. Bosowa Pasir Bara, PT. Kutai Tamindo Bumi Sakti, dan lain-lain), baik pada tingkat penyelidikan umum, eksplorasi, maupun eksploitas;

o

Pembangkit sumberdaya kelistrikan.

c. Potensi

bahan

non

migas:

Beberapa potensi yang ada yakni,

1.Batu

gamping

Sebaran batu gamping di Kabupaten Penajam Paser Utara cukup luas dengan sebaran umumnya memanjang ke arah Utara Selatan. Di Kecamatan Babulu, batu gamping, memiliki sifat fisik lebih baik dengan kekerasan dan bidang perlapisan yang memperhatikan flay bedded dimana rata-rata lapisan sekitar 30-50 cm.


47

Diameter singkapan mencapai 7.000 meter panjang dan 1.000 meter lebar dengan ketebalan yang tersingkap sekitar 25 meter. 2.Lempung

Bahan galian lempung sebarannya di Kabupaten Penajam Paser Utara cukup luas dan banyak dimanfaatkan penduduk sebagai bahan dasar pembuatan batubata, seperti di daerah Penajam dan Waru, bahan keramik baik sebagai keramik kasar (gerabah) maupun beku (porselen), dan bahan baku utama industri. Umumnya lempung ini membentuk morfologi pebukitan bergelombang dan dataran rendah. Sedangkan pembawa batuan ini adalah formasi-formasi Pemaluan, Pulubalang dan Balikpapan. 3.Pasir

Kuarsa

Di Kabupaten Penajam Paser Utara sebaran pasir kuarsa menempati bagian timur daerah ini sepanjang Pantai Penajam dan Sepaku I-III. Pasir kuarsa di daerah Penajam dan Sepaku berwarna kelabu putih, bersifat lepas, putih bersih kalau tercuci oleh air hujan, dengan butiran ketebundar membundar tanggung. Ketebalan singkapan yang tersingkap 1-6 meter dengan matrix (penyemen) lempung. 4.Batu

Bara

Bahan galian mineral energi adalah batu bara, dimana endapan batu bara di daerah Petung Sepaku singkapan batu bara berupa sisipan dalam batu pasir bagian dari formasi Balikpapan, yang memiliki rata-rata ketebalan singkapan sekitar 100-150 cm. Di Desa Rintik batubara tersingkap berasosiasi dengan serpih kelabu gelap dan batu pasir ketebalan batubara mencapai 50 cm. Sebaran batubara cukup bervariasi dari ketebalan beberapa sentimeter sampai dengan beberapa meter, dan memanjang mengikuti pelemparan beberapa formasi batuan, seperti Balikpapan, Pamaluan dan Pulubalang. Melihat kualitas batubara yang dijumpai di daerah ini umumnya berkalori tinggi, dengan kilap bagus dan kandungan debunya tidak begitu banyak. Jumlah perusahaan pertambangan yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2007 adalah sebanyak 33 (tiga puluh tiga) perusahaan. Luas lahan perusahaan pertambangan Kabupaten Penajam Paser Utara adalah 9.757,435 Ha. Kecamatan Sepaku merupakan kecamatan yang paling banyak terdapat perusahaan pertambangan, yaitu 16 (enam belas) perusahaan dengan luas 3.248,801 Ha.


48

2.2.10. Perdagangan dan Industri Sektor perindustrian dan perdagangan di Kabupaten Penajam Paser Utara baru menjadi sektor pelengkap yang melayani kebutuhan lokal. Kedekatan lokasi Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Kota Balikpapan sejauh ini belum mampu dimanfaatkan secara optimal sebagai mesin pertumbuhan ekonomi alternatif selain dari sektor pertanian dan pertambangan. Tabel 2.38 Banyaknya Perusahaan Menurut Kecamatan Tahun 2007 Jenis Perusahaan No Kecamatan Jumlah Perkebunan Industri 1 Babulu 4 156 2 Waru 4 176 3 Penajam 3 281 4 Sepaku 5 152 Jumlah 2007 16 765 Sumber: Kantor Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 2008

160 180 254 157 781

Tabel 2.35 di atas menunjukkan jumlah perusahaan yang ada di masingmasing kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Secara keseluruhan, terdapat 781 perusahaan di Penajam Paser Utara yang masing-masing sebanyak 16 perusahaan bergerak di bidang perkebunan dan sebanyak 765 perusahaan bergerak di bidang industri. Jumlah perusahaan industri terbanyak ada di wilayah Penajam dengan 281 perusahaan industri dan perusahaan perkebunan terbanyak terdapat di Kecamatan Sepaku yaitu sebanyak 5 perusahaan. Tabel 2.39 Banyaknya Tenaga Kerja Perusahaan Menurut Kecamatan Tahun 2007 WNI No Kecamatan LK PR 1 Babulu 849 662 2 Waru 1.268 724 3 Penajam 1.432 996 4 Sepaku 467 557 Jumlah 2007 4.016 2.939 Sumber: Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja 2008

Jumlah 1.511 1.992 2.428 1.024 6.995

Selanjutnya jumlah tenaga kerja yang dapat diserap oleh sektor industri dan perdagangan ditunjukkan pada Tabel 2.36 di atas. Pada tahun 2007, jumlah tenaga kerja yang dapat diserap mencapai 6.995 orang. Sedangkan jumlah tenaga kerja yang terserap di Kecamatan Penajam mencapai sebanyak 1.432 orang, kemudian di kecamatan Sepaku mencapai sebanyak 1.024 orang, di Kecamatan Babulu sebanyak 1.511 orang dan di Kecamatan Waru mencapai sebanyak 1.992 orang. RPJMD 2009-2013 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

49

2.2.11. Pariwisata Penajam Paser Utara adalah kabupaten dengan sejumlah keindahan alam yang masih alami. Kondisi alam memiliki kontur beragam dengan beribu ekosistim di dalamnya, membuat kabupaten ini memiliki keunikan alam tersendiri untuk dikunjungi. Beberapa obyek wisata alam yang dimiliki Kabupaten Pasir diantaranya adalah : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Pantai pasir putih di Tanjung Jumlai Pantai Nipah-nipah Sentra penggemukan dan pengembangan Sapi Brahm Bendung Babulu Bendung Waru Penangkaran rusa di Desa Api-Api Tempat wisata di Pulau Kuwangan dan Pulau Gusung. Keindahan alam yang masih asli dan potensi wisata alam lainnya dapat

dikatakan mampu menarik wisatawan dalam jumlah yang signifikan. Umumnya potensi yang ada masih bersifat lokal dan dikunjungi oleh masyarakat Penajam Paser Utara Sekitarnya. Dari data rata-rata lama menginap tamu hotel ditunjukkan bahwa pada tahun 2005 jumlah kunjungan menginap ke Penajam Paser Utara

hanya

mencapai 7.358 orang dengan rata-rata lama menginap hanya satu malam. Data ini terlihat menurun jika dibandingkan dengan jumlah atamu yang menginap ke Penajam Paser Utara tahun 2006 yang hanya 7.341 orang dan tahun 2007 yang hanya mencapai 5.755 orang.

Tabel 2.40 Banyaknya Kamar, Tempat Tidur dan Tamu yang Menginap Dirinci Per Bulan Bulan Kamar Tempat Tidur Tamu Januari 172 262 414 Februari 172 262 418 Maret 172 262 502 April 172 262 452 Mei 172 262 514 Juni 172 262 455 RPJMD 2009-2013 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

50

Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Total 2007 2006 Sumber. BPS Penajam Paser Utara

2.2.12.

172 172 172 172 172 172 172 150 2008

262 262 262 262 262 262 262 225

497 506 468 522 527 481 5.755 7.341

Jaringan Listrik

Cakupan pelayanan listrik di Kabupaten Penajam Paser Utara jika ditinjau dari jumlah desa dan dusun yang terlayani belum mencapai 100%. Pada tahun 2005 jumlah produksi listrik yang dihasilkan Kabupaten Penajam Paser Utara mencapai 31.671.000 Kwh yang berasal dari Petung sebesar 28.031.000 Kwh, Gersik sebesar 1.563.000 Kwh dan Sepaku sebesar 2.077.000 Kwh. Hingga mengalami kenaikan produksi pada tahun 2007, dengan produksi listrik sebesar 34.583.057 Kwh Selanjutnya jumlah pelanggan listrik yang terdaftar di PLN pada tahun 2005 mencapai sebanyak 14.567 pelanggan. Jika dibandingkan dengan jumlah KK yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu sebanyak 33.803 KK maka dapat dinyatakan bahwa cakupan pelayanan listrik baru mencapai 43,1%. Dan Pada tahun 2007 mengalami kenaikan menjadi 14.644 pelanggan.

Tabel 2.41 Produksi, Penjualan dan Pemakaian Listrik Pada PLN Ranting dan Sub Ranting PLN Rantin/Sub Diterima dari PLN Produksi Dikirim Ke PLN Ranting Satuan Lain Petung 30.459.498 0 16.418.120 Penajam 0 8.915.800 0 Maridan 0 3.967.920 1.623.392 Gersik 1.577.726 0 0 RPJMD 2009-2013 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

51

Sepaku 2.548.833 Total 2007 34.583.057 2006 34.607.239 2005 31.671.000 Sumber: BPS Penajam Paser Utara. 2008

1.623.392 14.507.112 12.527.040 9.672.000

0 18.041.512 13.205.000 13.205.000

2.2.13. Sarana dan prasarana transportasi Pembangunan sektor transportasi diarahkan pada peningkatan ketersediaan dan kualitas pelayanan agar tercapai suatu sistem transportasi yang erat kaitannya dengan kondisi fisik dan geografi wilayah, mampu meningkatkan efektivitas transportasi antar daerah dan kawasan pertumbuhan, serta mampu memberikan pelayanan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat luas.

No

Urian

A 1 2 3 4

B 1 2 3 4

Tabel 2.42 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan, Kondisi, Kelas dan Status Jalan Tahun 2007 Status Jalan Kabupaten

Jenis Permukaan Diaspal Kerikil Tanah Lainnya Jumlah

102,37 409,90 104,36 322,33

Kondisi Jalan Baik (Mantap) Sedang (<Mantap) Rusak (Tidak Mantap) Rusak Berat Jumlah

Kelas Jalan Kelas I Kelas II Kelas III Kelas IIIA Kelas IIIB Kelas IIIC Kelas Tidak Dirinci Jumlah Sumber: Kabupaten Dalam Angka 2008

Propinsi

Nasional

155.00 155.00

150.00 150.00

133,57 158,99 40 73,34 322,33

155,00 155.00

40.00 90.00 20.00 150.00

616,63 100 327,33

155.00 155.00

155.00 150.00

C

1 2 3 4 5 6 7

Jumlah 252,37 564,90 104,36 627,33 288,57 239,79 296,18 97,09 921,63 926,63 100 627,33

Secara keseluruhan panjang jalan yang melintasi Kabupaten Penajam Paser Utara mencapai sepanjang 627.3 km. Sepanjang 322.33 km diantaranya merupakan jalan kabupaten, kemudian sepanjang 155 km jalan propinsi dan sepanjang 150 km jalan nasional. RPJMD 2009-2013 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

52

Kondisi jalan beraspal di Kabupaten Penajam Paser Utara pada akhir tahun 2007 dengan status mantap (baik dan sedang) adalah sepanjang 288.679 km. Namun demikian masih terdapat ruas-ruas jalan kabupaten beraspal tidak mantap sepanjang 40,105 km yang belum mantap sehingga masih perlu penanganan atau pemeliharaan untuk ruas jalan kabupaten tetap dalam kondisi mantap. Di samping itu perlu peningkatan akses jalan menuju pusat-pusat perekonomian, industri, wisata, dan pusat pengembangan wilayah.

3.1. PERKONOMIAN DAERAH 3.2. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH 3.3. KERANGKA PENDANAAN DAERAH 3.4. PENDAPATAN PERKAPITA


53

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN 3.1.Perekonomian Daerah PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Kabupaten Penajam Paser Utara selama kurun waktu tahun 2000-2007 mengalami kenaikan sebesar Rp.987 milliar yaitu dari Rp.1,220 trilliun pada tahun 2000 menjadi Rp.2,207 trilliun pada tahun 2007, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 (ADHK 2000) selama kurun waktu yang sama mengalami kenaikan sebesar Rp.482 milliar yaitu dari Rp.1,220 trilliun pada tahun 2000 menjadi Rp.1,702 trilliun pada tahun 2007. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 3.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)Kabupaten PPU Tahun 2000-2007(Jutaan Rupiah) 2003

2004

2005

2006r)

2007**)

No

PDRB

2000

1.

ADHB

1.220.315

1.693.984

1.831.608

1.931.628

2.049.445

2.207.618

2.

ADHK

1.220.315

1.507.187

1.549.149

1.613.636

1.639.973

1.702.082

Sumber: BPS Kab. PPU 2008 Keterangan: r) = angka revisi *) = angka sementara

Selama kurun waktu 4 tahun terakhir, yaitu tahun 2004-2007, kontribusi sektor primer cenderung terus mengalami penurunan yaitu dari 63,19% pada tahun 2004 menjadi 59,76% pada tahun 2007, kontribusi sektor sekunder cenderung mengalami kenaikan yaitu dari 18,00% pada tahun 2004 menjadi 19,94% pada tahun 2007, dan kontribusi sektor tersier juga cenderung mengalami kenaikan yaitu dari 18,80% pada tahun 2004 menjadi 20,30% pada tahun 2007.


54


55

Tabel 3.2 Struktur Perekonomian Kabupaten PPU Tahun 2000-2007 Kontribusi Terhadap PDRB (%)

No

Kelompok Sektor

1. 1. 2. 2. a. b. c.

Primer Pertanian Pertambangan & Penggalian Sekunder Industri Pengolahan Listrik, Gas & Air Bersih Bangunan

3.

Tersier Perdag., Hotel & Rest. Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan Jasa-jasa Jumlah Sumber: BPS Kab. PPU Keterangan: r) = angka revisi

2000 58,43 13,13 45,30 22,95 21,40 0,16 1,39

2003 61,38 12,29 49,09 21,09 17,97 0,15 2,97

2004 63,19 13,08 50,11 18,00 14,71 0,16 3,13

2005 62,53 13,52 49,01 18,01 14,58 0,17 3,26

2006r) 61,11 14,97 46,14 18,77 15,30 0,19 3,28

2007*) 59,76 16,58 43,19 19,94 16,21 0,21 3,52

18,61

17,53

18,80

19,46

20,12

20,30

12,39

11,32

12,28

12,82

13,00

12,77

1,25

1,17

1,23

1,27

1,30

1,31

2,38

2,15

2,21

2,28

2,29

2,40

2,59

2,89

3,08

3,09

3,53

3,82

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

*) = angka sementara

PDRB perkapita menurut harga berlaku (ADHB) selama 4 tahun terakhir meningkat rata-rata 3,50% per tahun yaitu dari Rp.15,56 juta pada tahun 2004 menjadi Rp.17,74 juta pada tahun 2007, sedangkan PDRB perkapita menurut harga konstan (ADHK 2000) meningkat rata-rata 0,99% per tahun yaitu dari Rp.13,16 juta pada tahun 2004 menjadi Rp.13,68 juta pada tahun 2006. Dalam tabel berikut akan dijelaskan PDRB perkapita Kabupaten Penajam Paser Utara periode tahun 2000-2007 tersebut.

No

PDRB

Tabel 3.3 PDRB Perkapita Kabupaten PPU Tahun 2000-2007 (Dalam Jutaan Rupiah) 2000 2003 2004 2005

1.

ADHB

11,39

14,74

15,56

2.

ADHK

11,39

13,11

13,16

Sumber: BPS Kab. PPU Keterangan: r) = angka revisi

2006 r)

2007 *)

16,03

16,62

17,74

13,39

13,30

13,68

*) = angka sementara

Perekonomian di Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Perekonomian pada tahun 2004 mengalami pertumbuhan sebesar 2,78%, tahun 2005 sebesar 4,16%, tahun 2006 sebesar 1,63%, dan pada tahun 2007 mengalami pertumbuhan sebesar 3,79%. Hal tersebut dijelaskan pada tabel berikut.


56

Tabel 3.4 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten PPU Tahun 2003-2007 No

Pertumbuhan (%)

Lapangan Usaha

2003 5,70

2004 5,43

2005 7,05

2006r) 14,29

2007*) 8,25

1.

Pertanian

2.

Pertambangan & Penggalian

3,54

2,85

2,07

-5,26

-1,86

3.

Industri Pengolahan

1,67

-6,91

8,11

8,12

9,57

4.

Listrik, Gas, dan Air

5,02

7,41

9,94

12,58

8,49

5.

Bangunan

66,20

2,77

5,30

3,14

8,57

6.

5,29

13,46

3,53

1,72

5,46

3,43

4,43

4,22

3,94

6,00

8.

Perdagangan, Htl & Rest Pengangkutan & Komunikasi Keuangan

6,77

8,93

6,34

3,96

3,95

9.

Jasa

8,50

7,86

3,68

16,87

16,87

PDRB

4,91

2,78

4,16

1,63

3,79

7.

Sumber: BPS Kab. PPU 2008 Keterangan: r) = angka revisi *) = angka sementara

Sumber-sumber keuangan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain yang sah. Selama periode tahun anggaran 2003-2007, kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masih tergantung dana dari pusat berupa dana perimbangan, karena pendapatan asli daerah hanya mampu memberi kontribusi dalam pembiayaan rata-rata sebesar 12% per tahun. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut.


57

No

Tabel 3.5 Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Membiayai Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2003-2007 Jenis Tahun Anggaran APBD (Rp)

1)

Sisa Lebih Anggaran yg Lalu

2)

3)

4)

No

2003

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dana Perimbangan

Lain-lain Pendapatan yang Sah

Jenis

12.258.131.258

2005

6.912.445.266

2006

127.079.185.355

2007

308.373.589.985

2003

879.338.500

2004

2.000.269.400

2005

7.209.192.187

2006

10.112.420.836

2007

27.068.116.485

2003

22.912.205.800

2004

320.103.822.050

2005

509.778.077.015

2006

669.158.928.098

2007

577.595.152.840

2003

42.148.441.000

2004

23.000.000.000

2005

45.995.000.000

2006

5.874.048.552

2007

62.498.674.546

Tahun Anggaran

Pendapatan Daerah

-

2004

APBD (Rp)

2003

343.664.368.280

2004

345.104.091.450

2005

562.982.269.202

2006

707.771.348.934

2007

667.161.943.871

Sumber: Bag. Keuangan Setda Kab. PPU 2008

Ukuran agregat perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dinyatakan dengan produk domestik regional bruto (PDRB). PDRB menunjukkan jumlah produksi dan nilai tambah yang dihasilkan oleh berbagai sektor kehidupan masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara.


58

Tabel 3.6 Nilai dan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2000 Tahun 2001 – 2006 (Juta Rp) Konstan Harga Berlaku Tahun Nilai Nilai Produksi Pertumbuhan Pertumbuhan Produksi 2001 1.220.316 1.220.316 2002 1.436.613 17,72 1.514.696 24,12 2003 1.507.188 4,91 1.693.983 11,84 2004 1.549.149 2,87 1.831.608 8,12 2005 1.613.634 4,16 1.931.626 5,46 2006 1.639.973 1,63 2.049.446 6,10 Sumber Data: BPS Penajam Paser Utara 2007

Tabel 3.6 menunujukkan nilai nominal dan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara sepanjang tahun 2001-2006. Selama lima tahun terakhir Kabupaten Penajam Paser Utara rata-rata mampu tumbuh sebesar 6,26 persen pertahun atas dasar harga konstan dan rata-rata sebesar 11,12 persen atas dasar harga berlaku. Penelusurun lebih jauh dari data yang ada menunjukkan bahwa sektor-sektor perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara sedang mengalami pertumbuhan yang pesat, hal ini terkait dengan sifat daerah pemekaran yang pertumbuhannya banyak dipicu oleh investasi pemerintah dalam bentuk APBD. Tabel 3.7 menunjukkan bahwa pada tahun 2005 sektor pertanian tumbuh sebesar 7.05 persen yang kemudian meningkat pada tahun 2006 menjadi sebesar 14.29 persen. Kemudian sektor pertambangan dan penggalian pada tahun 2005 tumbuh sebesar 2.06 persen yang kemudian menyusut pada tahun 2006 menjadi sebesar -5.26 persen. Sektor lain yang perlu dicermati adalah sektor industri dan perdagangan yang banyak terkait dengan mata pencaharian masyarakat. Sektor industri pada tahun 2005 tumbuh sebesar 8.11 persen yang kemudian menjadi sebesar 8.12 persen pada tahun 2006 Sedangkan sektor perdagangan pada tahun 2005 tumbuh sebesar 3.53 persen yang kemudian menyusut menjadi sebesar 1.72 persen pada tahun 2006.


59

Grafik 3.1 Struktur Ekonomi Penajam Paser Utara Tahun 2006

2% 1%

3%

Pertanian

14%

Pertambangan dan Penggalian

12%

Industri Pengolahan

3%

Listrik, Gas dan Air Bersih

0%

Bangunan Perdag, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi

19%

Keu, dan Jasa Perusahaan

46%

Jasa-Jasa

Sumber Data: BPS Penajam Paser Utara Tabel 3.7 Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kab. Penajam Paser Utara Tahun 2005 & 2006 Sektor 2005 - Pertanian 7.05 - Pertambangan& Penggalian 2.07 - Industri 8.11 - Listrik, Gas dan air Bersih 9.95 - Bangunan dan konstruksi 5.30 - Perdagangan 3.53 - Pengangkutan& komunikasi 4.22 - Bank Lembaga Keuangan 6.34 - Jasa-jasa 3.68 Sumber Data: BPS Penajam Paser Utara 2007

2006 14.29 -5.26 8.12 12.60 3.14 1.72 3.95 3.95 16.87

Berdasarkan angka-angka pertumbuhan dan distribusi PDRB tersebut, maka dapat kita kemukakan adalah bahwa sektor dominan yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sektor pertambangan dan sektor pertanian (Grafik 3.1). Sedangkan dari sisi pertumbuhan, semua sektor sedang mengalami pertumbuhan cukup pesat. Kesimpulan awal yang dapat kita kemukakan adalah harus ditemukan cara untuk menjaga momentum dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi disamping mulai merintis upaya untuk mengembangkan sektor unggulan daerah non pertambangan yang lebih bersifat sustain atau berkelanjutan. Dalam

upaya

memenuhi

kebutuhan

investasi

untuk

pembiayaan

pembangunan, maka kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk mengembangkan berbagai dukungan sumber-sumber, baik yang dari Pemerintah maupun swasta RPJMD 2009-2013 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

60

(termasuk rumah tangga), investasi pemerintah yang selama ini sangat tergantung dari sumber APBN terutama APBN murni dari Pemerintah Pusat harus diantisipasi, mengingat pelaksanaan otonomi daerah akan menuntut kreativitas daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD), selain itu juga belum sepenuhnya dana perimbangan yang diserahkan ke daerah. Selain diarahkan kepada pengembangan sumber, kebijakan keuangan daerah juga diarahkan kepada tercapainya efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran daerah. Total biaya pembangunan yang diperlukan tahun 2003-2008 adalah sebesar Rp.720.238.523.855, dana tersebut bersumber dari APBD Penajam Paser Utara. Dana bersumber dari APBN sampai dengan tahun 2008 diharapkan dapat memberikan kontribusi, APBD Propinsi dapat meningkat pada tahun 2007. Selanjutnya dana yang bersumber dari Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dapat mengalami peningkatan yang signifikan seiring dengan bertambahnya investasi yang ditanamkan oleh masing-masing investor. Target pembiayaan di atas akan terpenuhi apabila kondisi perekonomian nasional membaik dan tidak terjadi suatu gejolak yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi regional terganggu. Sehingga dengan demikian minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Penajam Paser Utara semakin besar. Lebih rinci dalam Tabel 3.8. Tabel 3.8 Keperluan Investasi Pembangunan Penajam Paser Utara Berdasarkan Sumber Pembiayaan Tahun 2003 - 2008 (Dalam Milyar Rupiah) No. 1.

2. 3.

Uraian

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Total

-

-

-

-

-

-

Pemerintah a. APBNlPLN b. APBD Propinsi c. APBD 33.053.747.000 86.574.403.000 142.250.002.146 145.660.196.700 Kabupaten Investasi Swasta Non Fasilitas Sumber Data : BPS Penajam Paser Utara 2008

151.666.207.900 161.033.967.109 720.238.523.855

-

-

-

-

-

-

Uraian lebih lanjut terhadap pembiayaan APBD Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2005 dan 2006 yang akan datang terlihat pada Tabel 3.9 sebagai berikut. Tabel 3.9 RPJMD 2009-2013 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

61

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Penajam Paser Utara Tahun 2005 dan 2006 (dalam Rupiah) No I.

II.

Uraian

2005

Persentase (%) Pendapatan Asli Daerah a. Paiak Daerah b. Retribusi Daerah c. Bagian Laba Usaha Daerah d. Pendapatan lain-lain

2.270.624.300 342.270.624.300 630.794.450

Persentase (%) Dana Perimbangan a.Bagi Hasil Pajak b.Bagi Hasil Bukan Pajak 1. IHH 2. IHPH 3. Pemberian Atas Tanah N 4. Landrent 5. luran Exploitasi/Explorasi 6. Minyak Bumi 7. Gas Alam c. DAU/Subsidi Daerah d. DAK/Bantuan Pemb.

III

2006

1.297.479.850

10.112.420.836 678.841.281 740.863.136 2.818.667.867 5.874.048.552

320.161.020.155 68.219.251.155 203.180.931.965 16.893.552.375 48.995.044.800 131.175.563.600

669.158.928.098 100.693.580.708 481.516.599.390 32.837.463.240 110.969.000.000 331.270.000.000

34.030.000.000 8.884.000.000

31.970.000.000 47.154.628.000

Persentase (%) SlLPA Tahun lalu

127.079.185.355

Sumber Data: BPS Penajam Paser Utara 2007

Dalam rencana pembangunan tahunan sampai pada tahun 2008, arah kebijaksanaan pembiayaannya adalah sebagai berikut. a. Memprioritaskan anggaran untuk membiayai kegiatan pada dinas teknis yang bertaggung jawab melayani masyarakat secara langsung. b. Anggaran belanja rutin disusun berdasarkan pada bobot angka, ruang lingkup, prioritas

kegiatan,

jumlah

personil,

berdasarkan

banyaknya

jumlah

sarana/prasarana serta aset yang dimiliki untuk dipelihara penggunaannya dalam mendukung kelancaran pelayanan masyarakat dan peningkatan keuangan daerah. c. Anggaran pembangunan lebih diarahkan dan diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang menjadi kewenangan kabupaten sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta mendukung arah dan sasaran yang ditetapkan sebagai landasan untuk mewujudkan visi, misi serta strategi Kabupaten Penajam Paser Utara. RPJMD 2009-2013 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

62

d. Dalam pengembangan pemerataan pembangunan di seluruh kabupaten, serta sebagai perekat kesatuan kabupaten. e. Untuk alokasi pembiayaan pembangunan diarahkan pada program prioritas pembangunan, yaitu: Pembangunan SDM, Pembangunan Infrastruktur. Pembangunan pertanian dalam arti luas, pembangunan daerah perbatasan dan lingkungan hidup, serta penunjang kegiatan utama. Pembiayaan pembangunan khususnya yang bersumber dari APBD Kabupaten Penajam Paser Utara, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Pembiayaan program lebih diarahkan untuk: (1) Menangani kegiatan yang mempunyai implikasi langsung pada pengadaan/peningkatan produksi non migas terutama pertanian; (2) Komitmen pembangunan fasilitas pemerintahan dan Islamic Center; (3) Peningkatan produksi distribusi/pemasaran dan pelayanan; (4)

Penciptaan lapangan kerja yang dapat menyelamatkan dan

memulihkan perekonomian tingkat dasar. b. Pembiayaan pembangunan diarahkan pada; (1) Penggalian potensi sumber pendapatan dengan memperhatikan kelestarian lingkungannya; (2) Mendukung visi dan misi Kabupaten Penajam Paser Utara; (3) Pemberdayaan masyarakat terutama pada ekonomi kerakyatan; (4) Meningkatkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi di bidang pembiayaan pembangunan sesuai dengan prioritas. Berdasarkan Pasal 16, ayat (3) dari UU Nomor 17 Tahun 2003, telah diuraikan mengenai sumber-sumber pandapatan daerah, yang meliputi: a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari: 1). Pajak Daerah, 2). Restribusi Daerah, 3). Hasil Perusahaan dan Kekayaan Daerah, 4). Lain-lain Pendapatan Asli Daerah. b. Dana Perimbangan, yang terdiri dari: 1).

Bagi Basil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak,

2).

Dana Alokasi Umum (DAU),

3).

Dana Alokasi Khusus (DAK),

4).

Bagi Basil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak dari Propinsi.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.


63

Terkait dengan pos pendapatan daerah, dalam setahun ke depan perlu diantisipasi beberapa faktor yang mempengaruhi pengelolaan Pendapatan Daerah, antara lain menyangkut permasalahan: aparat pengelola keuangan, laju pertumbuhan penduduk, laju inflasi, laju pertumbuhan ekonomi, dan tingkat suku bunga perbankan serta besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita agar kinerja perekonomian daerah dapat berjalan sesuai dengan target, dan skenario yang telah ditetapkan. Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2007 sebesar Rp.667.161.943.871,- sedang pada tahun 2008 diperkirakan akan naik menjadi Rp.773.438.731.196,-. Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2007 sebesar Rp.27.068.116.485,-

dan

pada

tahun

2008

diperkirakan

akan

menjadi

Rp.31.945.248.552. Secara rinci pendapatan daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 3.10. Pendapatan Daerah Tahun 2007 dan Tahun 2008 No

PENDAPATAN DAERAH

1.

Pendapatan Asli Daerah: a. Pajak Daerah b. Retribusi Daerah c. Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Dana Perimbangan: a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak b. Dana Alokasi Umum c. Dana Alokasi Khusus Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah: a. Hibah b. Dana Darurat c. Dana Bgi Hasil Pajak dari Pemerintah Propinsi & Pemerintah Daerah Lainnya d. Dana Penyesuaian & Otonomi Khusus e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

2.

3.

Jumlah

Jumlah Tahun 2007 27.068.116.485 1.055.070.000 4.021.200.000 7.000.000.000 14.991.846.485

Tahun 2008 31.945.248.552 1.550.000.000 5.521.200.000 8.000.000.000 16.874.048.552

577.595.152.840 516.125.152.840 52.630.000.000 8.840.000.000 62.498.674.546 3.394.174.546 1.750.000.000

658.334.808.098 582.210.180.098 63.970.000.000 12.154.628.000 83.158.674.546 4.504.174.546 3.000.000.000

12.120.000.000 10.000.000.000

18.120.000.000 15.000.000.000

35.234.500.000

42.534.500.000

667.161.943.871

773.438.731.196

Sumber: Dispenda Kab. PPU 2008

Untuk mewujudkan peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara, maka kebijakan pengelolaan pendapatan daerah antara lain berupa:


64

a. Meningkatkan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku. b. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal. c. Optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan kepada Penerimaan Daerah pada umumnya. d. Merumuskan berbagai peraturan daerah terutama yang berkaitan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah. 3.2. Pengelolaan Belanja Daerah Dasar hukum kebijakan anggaran Pemerintah Daerah adalah Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan pada peraturan perundang-undangan tersebut, telah dijelaskan bahwa APBD merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun anggaran dengan peraturan daerah. Penyusunan APBD sebagaimana ketentuan peraturan perundangan secara tegas dinyatakan, bahwa APBD disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang hendak dicapai, walaupun secara implisit tidak dinyatakan bahwa APBD disusun dengan pendekatan kinerja berdasarkan fungsi dan urusan satuan kerja perangkat daerah. Pola penyusunan anggaran berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, telah dijelaskan bahwa struktur Belanja Daerah dibagi menjadi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Jenis belanja tidak langsung antara lain meliput: belanja pegawai, bunga, subsidi, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung adalah merupakan jenis belanja yang sengaja dianggarkan dan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Jenis belanja langsung, antara lain meliputi: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. RPJMD 2009-2013 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

65

Belanja Daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2009-2013 diarahkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kenaikan Belanja Daerah diupayakan untuk membiayai program dan kegiatan yang esensial dan bernilai produktif untuk peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka mencapai efisiensi dan efektivitas Belanja Daerah, kebijakan-kebijakan yang dapat ditempuh antara lain meliputi: a. Meningkatkan proporsi belanja modal dan investasi yang dapat memberi dampak besar dalam peningkatan ekonomi rakyat serta mempunyai efek ganda (multiplier effect) terhadap peningkatan bidang-bidang kehidupan lainnya. b. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam Belanja Daerah melalui: penyusunan standar harga dan tolok ukur kinerja serta intensifnya pengawasan baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh lembaga yang berwenang. c. Meningkatkan akuntanbilitas dalam pengelolaan keuangan daerah antara lain dengan penyusunan laporan akuntanbilitas oleh setiap SKPD dan pengendalian kegiatan secara intensif oleh setiap pimpinan SKPD. d. Mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja secara terpadu dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. e. Menjamin alokasi belanja daerah dengan memberikan skala prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Pembiayaan Daerah merupakan pos baru dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berfungsi untuk menutup defisit anggaran atau sebagai pos cadangan yang dimanfaatkan sebagai surplus anggaran. Dalam pola penganggaran yang baru, struktur APBD dibagi dalam 3 (tiga) pos besar, yaitu: (i) Pos Pendapatan Daerah, (ii) Pos Belanja Daerah, dan (iii) Pos Pembiayaan Daerah. Kondisi penganggaran daerah jika pos Pendapatan Daerah melebihi pos Belanja Daerah atau Surplus Anggaran, maka Pembiayaan Daerah akan diarahkan untuk meningkatkan dana cadangan daerah, penyertaan modal daerah dan pembayaran pokok utang/pinjaman, sedangkan jika Pendapatan Daerah lebih rendah dibanding dengan Belanja Daerah atau Defisit Anggaran, sedapat mungkin dapat dicukupi dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu. Alternatif lain dengan melakukan Pinjaman Daerah, Menjual aset daerah atau dengan alternatif kebijakan lain agar di dalam menutup defisit anggaran harus jelas dan transparan dan


66

penuh kehati-hatian, karena konsekuensinya sangat berhubungan erat dengan beban pembangunan di masa-masa mendatang. Kebijakan Pembiayaan Daerah pada tahun 2008 di Kabupaten Penajam Paser Utara antara lain diarahkan untuk: a. Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi Surplus Anggaran, dan jika

terjadi Defisit Anggaran sedapat mungkin

ditutup dengan Sisa Lebih

Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu. b. Membentuk dana cadangan yang akan digunakan untuk kepentingan-

kepentingan yang sifatnya strategis, misalnya belanja pilkada, dan dana cadangan bencana alam. c. Mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal.

3.3. Kerangka Pendanaan Daerah Sumber-sumber keuangan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain yang sah. Selama periode tahun anggaran 2003-2007, kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masih tergantung dana dari pusat berupa dana perimbangan, karena pendapatan asli daerah hanya mampu memberi kontribusi dalam pembiayaan rata-rata sebesar 12% per tahun.

Tabel 3.11 Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Membiayai Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2003-2007 RPJMD 2009-2013 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

67

No

Jenis

1)

Sisa Lebih Anggaran yg Lalu

2)

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

3)

Dana Perimbangan

4)

Lain-lain Pendapatan yang Sah

No

Jenis Total Pendapatan Daerah

Tahun Anggaran

APBD (Rp)

2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007 Tahun Anggaran 2003 2004 2005 2006 2007

12.258.131.258 6.912.445.266 127.079.185.355 308.373.589.985 879.338.500 2.000.269.400 7.209.192.187 10.112.420.836 27.068.116.485 22.912.205.800 320.103.822.050 509.778.077.015 669.158.928.098 577.595.152.840 42.148.441.000 23.000.000.000 45.995.000.000 5.874.048.552 62.498.674.546 APBD (Rp) 343.664.368.280 345.104.091.450 562.982.269.202 707.771.348.934 667.161.943.871

Sumber: Bag. Keuangan Setda Kab. PPU 2008

3.4. Pendapatan Perkapita Pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator ekonomi untuk melihat tingkat kemakmuran suatu daerah secara umum. PDRB Perkapita diperoleh dengan membagi besaran nilai PDRB selama suatu tahun dengan penduduk pertengahan tahun pada tahun yang bersangkutan. Jadi besaran PDRB Perkapita sangat tergantung pada besaran PDRB yang terbentuk dengan pertumbuhan jumlah penduduk suatu tahun. Pada Tabel 3.12 ditampilkan bahwa tingkat pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2005 mencapai angka sebesar Rp. 13.160.000,- dan meningkat menjadi sebesar Rp. 13.390.000,- pada tahun 2006. Jika dibandingkan di tingkat regional maka pendapatan perkapita tersebut masih berada dibawah pendapatan perkapita Propinsi Kalimantan Timur namun demikian masih berada diatas rata-rata pendapatan perkapita nasional. Pada tingkat regional Kalimantan Timur, pendapatan perkapita pada tahun 2005 mencapai angka sebesar Rp. 23.235.000,- dan menurun menjadi sebesar Rp. 14.700.000,- pada tahun 2006. Sedangkan pada tingkat nasional

pada tahun 2005 pendapatan perkapita sudah

mencapai sebesar Rp. 7.994.000,- dan pada tahun 2006 mencapai angka sebesar Rp. 8.385.000,-.


68

Tabel 3.12 Perbandingan Pendapatan Perkapita Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kaltim dan Nasional Tahun 2005 – 2006 Pendapatan Perkapita

Uraian

2005

2006

Inflasi 2005

2006

Kab.Penajam Paser Utara

13.160.000

13.390.000

7,60

17,28

Kalimantan Timur

23.235.000

14.700.000

5,65

16,64

7.994.000

8.385.000

17,10

6,60

Nasional Sumber data: Berbagai Publikasi BPS, diolah


69

4.1. ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN


70

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1. Isu-Isu Strategis Pembangunan Isu-isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebagai berikut. 1.

Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu isu

strategis karena merupakan modal pembangunan yang sangat dominan dalam proses pembangunan. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa profesionalitas aparatur pemerintah dinilai masih belum memadai di samping jumlah aparatur yang sangat terbatas. Pada sisi lain, kualitas sumberdaya manusia masyarakat masih rendah hal ini terbukti dengan masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di mana sebagian besar masyarakat hanya berpendidikan Sekolah Dasar atau tidak tamat Sekolah Dasar. Keadaan ini tentunya dapat menjadi kendala keberhasilan dan kecepatan pembangunan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di masa kini dan di masa yang akan datang. Banyaknya gangguan kamtibmas/ pelanggaran yang terjadi pada tahun 2007 menurut jenisnya tercatat sebanyak 231 kasus, terdiri dari 20 kasus curat, 3 kasus BBM illegal, 12 kasus anirat, 11 kasus narkoba, 13 kasus curanmor, 25 kasus illegal logging, 12 kasus penggelapan, 11 kasus pengeroyokan, 38 kasus pencurian biasa, 3 kasus perjudian, 14 kasus kebakaran, 15 kasus sajam, 5 kasus miras, 1 kasus aniring, 6 kasus penipuan, 8 kasus curas, 5 kasus cabul, 3 kasus peras ancam dengan kekerasan, 1 kasus penemuan senpi, 1 kasus pemalsuan surat, 1 kasus penemuan mayat, 2 kasus pembunuhan, 1 kasus upal, 1 kasus illegal mining, 2 kasus penadahan, 1 kasus pencurian anak, 1 kasus pemerasan, 4 kasus pemerkosaan, 4 kasus cemar nama baik, 6 kasus KDRT, dan 1 kasus VCD porno.


71

Permasalahan yang masih dihadapi dan berpotensi sebagai penghambat pembagunan dalam pengembangan SDM adalah: a. IPM Kabupaten Penajam Paser Utara relatif ketinggalan di Propinsi Kaltim. b. Masih adanya sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai. c. Kuantitas dan kualitas tenaga pengajar belum memadai. d. Belum memadainya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. e. Belum tersedianya rumah sakit yang dapat dijadikan rujukan. f. Masih adanya sarana dan prasarana kesehatan yang belum memadai. g. Kuantitas dan kualitas tenaga medis belum memadai. h. Masih adanya kelompok masyarakat yang masih hidup dalam taraf kemiskinan. i. Adanya budaya-budaya lokal yang cenderung menghambat upaya pengembangan pendidikan dan upaya kesehatan j. Adanya perkembangan penyebaran NAPZA. k. Lemahnya kordinasi antar tingkatan pemerintahan. Sedangkan potensi yang perlu dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai modal pembangunan pengembangan SDM adalah: a. Adanya komitmen yang kuat dari pemda dalam mengembangkan sumberdaya manusia. b. Cukup tingginya jumlah penduduk usia sekolah dan produktif. c. Adanya kapasitas eksisting penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah serta pelayanan kesehatan sosial d. Adanya komitmen yang kuat dari pemda dalam menyediakan pelayanan kesehatan bermutu. e. Adanya pihak ketiga potensial dalam pengembangan inisiatif kesehatan. f. Adanya perkembangan teknologi dan informasi khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan. 2. Infrastruktur Administrasi Kelembagaan Pemerintahan, Hukum dan Keamanan. Masalah ini dapat dipahami mengingat Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan kabupaten yang baru saja terbentuk, usianya belum mencapai dua tahun. Dengan kondisi infrastruktur yang terbatas, sulit bagi pemerintah daerah beserta


72

jajarannya untuk menyelenggarakan otonomi daerah secara efektif dan efisien. Sementara itu supremasi hukum dan HAM perlu ditegakkan demikian halnya dengan stabilitas politik dan keamanan yang diharapkan mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi kelangsungan program pembangunan daerah. Permasalahan yang masih dihadapi dan berpotensi sebagai biaya dan penghambat pembangunan dalam pengembangan Infrastruktur Administrasi Kelembagaan Pemerintahan, Hukum dan Keamanan adalah: a. Belum memadainya kapasitas SDM aparatur. b. Belum tuntasnya pembangunan sarana dan prasarana aparatur pemerintah daerah. c. Belum memadainya partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan daerah d. Lemahnya kordinasi antar tingkatan pemerintahan e. Korupsi, kolusi dan nepotisme. Sedangkan potensi yang perlu dimanfaatkan dan dikembangukan sebagai modal pembangunan pengembangan SDM adalah: a. Berkembangnya paradigma tata pemerintahan yang baik (good governance) dalam pengelolaan sektor publik. b. Adanya pihak ketiga potensial dalam pengembangan pelayanan. c. Adanya perkembangan teknologi dan informasi d. Adanya komitmen yang kuat dari pemda dalam mengembangkan kapasitas pelayanan pemerintah daerah e. Kecukupan sumber daya manusia pemerintahan daerah. f. Adanya kapasitas eksisting penyelenggaraan pemerintahan daerah. 3. Kondisi Infrastruktur Fisik yang Belum Memadai Pembangunan infrastruktur fisik khususnya infrastruktur perhubungan darat (jalan) masih sangat terbatas. Fungsi jalan sebagai urat nadi pembangunan masih belum mampu menjangkau seluruh wilayah, khususnya wilayah pedesaan yang memiliki potensi ekonomi yang besar maupun wilayah pedesaan yang terisolir.


73

Permasalahan yang masih dihadapi dan berpotensi sebagai biaya dan penghambat pembagunan dalam pengembangan Infrastruktur adalah: a. Belum maksimalnya penggunaan sarana dan prasarana irigasi yang tersedia. b. Adanya perumahan rakyat yang tidak layak huni. c. Belum optimalnya pengendalian tata ruang. d. Belum optimalnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi darat e. Lemahnya koordinasi antar tingkatan pemerintahan dalam mengembangkan infrastruktur daerah. f. Kerusakan infrastruktur yang diakibatkan oleh aktivitas perkebunan dan pertambangan. g. Ancaman bencana alam, Buruknya mutu jalan dan Belum memadainya mutu prasarana jembatan. Sedangkan potensi yang perlu dimanfaatkan dan dikembangukan sebagai modal pembangunan pengembangan Infrastruktur adalah: a. Adanya komitmen yang kuat dari pemda dalam mengembangkan infrastruktur daerah. b. Sumber daya alam yang beragam. c. Adanya kapasitas eksisting infrastruktur daerah. d. Posisi strategis Kabupaten Penajam yang dekat dengan Balikpapan. e. Adanya pihak ketiga potensial dalam pengembangan infrastruktur. f. Adanya perkembangan teknologi dan informasi khususnya di bidang pembangunan infrastruktur. 4. Belum Optimalnya Pemanfaatan Sumberdaya Alam Kendatipun sudah cukup banyak program-program yang dilaksanakan selama Pembangunan Jangka Panjang Tahap I (PJPT I), namun pemanfaatan sumber daya alam khususnya di sektor pertanian dalam arti luas dan sektor migas, masih jauh dari harapan. Hal ini antara lain terbukti dengan masih rendahnya produktivitas dan kualitas hasil-hasil pertanian serta masih luasnya lahan pertanian yang belum dimanfaatkan sebagaimana mestinya.


74

Dengan program-program pembangunan yang terarah dan terpadu dalam pemanfaatan sumber daya alam, maka secara bertahap diharapkan akan mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Penajam Paser Utara. Dengan demikian Pemerintah Daerah akan lebih mampu dalam menyelenggarakan otonomi daerah demi kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang masih dihadapi dan berpotensi sebagai biaya dan penghambat pembangunan dalam pengembangan SDA adalah: a. Belum memadainya kapasitas sumberdaya manusia di bidang pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan b. Belum berkembangnya cara bertani dan berusaha masyarakat. c. Lemahnya kordinasi antar tingkatan pemerintahan. d. Overeksploitasi sumber daya alam kehutanan dan pertambangan

Sedangkan potensi yang perlu dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai modal pembangunan pengembangan SDA adalah: α. Adanya komitmen yang kuat dari Pemda dalam keberlanjutan pengelolaan SDA dan lingkungan. β. Keunggulan daerah di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. χ. Berkembangnya pemikiran Millenium Development Goal dengan penekanan pada pelestarian lingkungan hidup. δ. Adanya pihak ketiga potensial dalam pengelolaan pertambangan dan kehutanan lestari.


75

5.1. VISI PEMBANGUNAN DAERAH 5.2. MISI PEMBANGUNAN DAERAH 5.3. TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.4. AGENDA UTAMA 5.5. INDIKATOR MISI PENCAPAIAN 5.6. PRINSIP DAN NILAI


76

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 5.1. Visi Pembangunan Daerah Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara dan amanat pembangunan yang tercantum dalam Rencana Jangka Panjang Nasional 20062026, maka Visi Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2006-2026 adalah: Terwujudnya Kabupaten Penajam Paser Utara Sebagai Pusat Agribisnis (Pertanian, Perkebunan, Perikanan) dan Agroindustri yang Berbasis Pada Ekonomi Kerakyatan. 5.2. Misi Pembangunan Daerah Dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara tersebut ditempuh melalui 9 (sembilan) misi pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai berikut: 1. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, professional dan bertanggungjawab, efisien dan efektif yang dapat memberikan kualitas pelayanan publik yang prima. 2. Meningkatkan

kualitas

sumberdaya

manusia

melalui

penyelenggaraan

pendidikan yang professional. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan menuju masyarakat yang sehat. 4. Mewujudkan revitalisasi peranian yang berkelanjutan untuk menciptakan

lapangan kerja guna mendukung pertumbuhan ekonomi. 5. Mewujudkan otonomi desa yang produktif melalui pemberdayaan masyarakat. 6. Meningkatkan sarana prasarana publik penunjang produktivitas ekonomi masyarakat. 7. Menciptakan rasa aman dalam berusaha dan bekerja serta menumbuhkan kepercayaan untuk berinvestasi. 8. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan sosial budaya. 9. Mengembangkan potensi wilayah yang berwawasan lingkungan.


77

5.3 Tujuan Strategis Pembangunan 3 (tiga) tujuan strategis pembangunan daerah yang akan menjembatani penjabaran prioritas pembangunan daerah, yaitu: •

Mewujudkan Penajam Paser Utara yang mandiri;

•

Membangun ekonomi rakyat yang produktif; dan

•

Mewujudkan Penajam Paser Utara yang aman, damai, dan religius. Visi dan Misi akan tercapai jika seluruh Agenda, Strategis dan Program yang

diuraikan pada Bab IV dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu seluruh SKPD harus menargetkan pencapaian indikator di bawah ini melalui kegiatan-kegiatan yang benar-benar memiliki keterkaitan erat dengan Program, Strategi dan Agenda dimaksud, serta sejalan dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006. Berkaitan dengan tujuan Penajam Paser Utara yang Mandiri, indikator keberhasilan yang akan mewarnai Penajam Paser Utara sepanjang tahun 2009-2013 adalah: 1. Tingkat partisipasi kasar SMP dan SMA masing-masing berkisar antara sebesar 85-95 persen dan 75-85 persen. 2. Turunnya angka putus sekolah hingga dapat mencapai 3% sampai 0,5% untuk tingkat SD, SMP dan SMA. 3. Terbangunnya 3 sekolah percontohan yang keluarannya siap kerja dan berjiwa wirausaha. 4. Restrukturisasi organisasi perangkat daerah. 5. Berjalannya reformasi birokrasi berkaitan dengan distribusi, penilaian prestasi dan kapasitas SDM aparatur. 6. Terbangunnya koneksi data base antar seluruh Unit Kerja. 7. Berkembangnya warung informasi di setiap kecamatan 8. Terwujudnya Teknologi Informasi yang dimanfaatkan secara efektif 9. Kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif bagi pembangunan dan akselerasi ekonomi daerah. 10. Tidak terjadi degradasi lingkungan hidup disetiap geliat pembangunan daerah. 11. Berkurangnya penduduk miskin di Penajam Paser Utara menjadi 17 % hingga 10%. 12. Berkurangnya balita kurang gizi sebanyak 10% sampai 20% per tahun. 13. Terjadinya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. RPJMD 2009-2013 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

78

14. Penurunan angka kematian bayi dan ibu melahirkan masing-masing menjadi 16/1000 kelahiran dan 210/100.000 persalinan sampai tahun 2013. Indikator pencapaian tujuan Terbangunnya Ekonomi Rakyat yang Produktif, sebagai berikut: 1. Peningkatan 15% hingga 25% kunjungan wisatawan domestik 2. Berkembangnya industri pengolahan kecil dan menengah, terutama untuk menciptakan klaster industri sektor perikanan dan pertanian. 3. Terjalinnya kerjasama antar propinsi, regional, dan internasional, terutama untuk mengembangan komoditas unggulan. 4. Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penataan pemukiman dan penyediaan perumahan layak huni. 5. Berkurangnya pengangguran terbuka 9 % hingga 15 % dari total angkatan kerja. 6. Peningkatan akses jalan (negara, propinsi, kabupaten, kecamatan, desa) dan jembatan dalam meningkatkan akses ke sentra-sentra produksi dan usaha. 7. Menurunnya angka kecelakaan 10% hingga 20 % dibanding tahun 2008. 8. Terbangunnya fasilitas Telkom sebesar 10 % hingga 20 % hingga dibanding tahun 2008. 9. Terwujudnya pelabuhan sebagai pusat kargo kawasan Penajam Paser Utara. 10. Terbangunnya jembatan Penajam Paser Utara dengan Balikpapan. 11. Teraplikasinya RT/RW sebagai basis pembangunan daerah. 12. Peningkatan kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB dengan tetap mengacu pada standar pengelolaan tambang yang ramah lingkungan. 13. Peningkatan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dengan tetap mengacu pada kelestarian lingkungan. 14. Efektifnya unit manajamen hutan dalam pemanfaatan dan pengendalian sumber daya hutan. 15. Terbangunnya jalan akses agropolitan. 16. Terbentuknya kecamatan sebagai pusat jaringan pengembangan ekonomi. 17. Adanya infrastruktur agropolitan melalui 9 (sembilan) pilar untuk meningkatkan produktifitas ekonomi masyarakat pedesaan. 18. Terbangunnya 6 (enam) model micro credit union yang di kelola oleh masyarakat sebagai pendukung keuangan ekonomi pedesaan.


79

19. Berdirinya 14 hingga 24 klinik agropolitan untuk memfasilitasi pengembangan ekonomi pedesaan baik yang bertumpu pada sektor pertanian, perkebunan maupun perikanan. 20. Berkembangnya Koperasi dan UKM 21. Meningkatnya jumlah industri kecil, industri rumah tangga dan industri menengah yang berbasis komoditas unggulan. 22. Terbinanya hubungan yang baik antara perusahaan-perusahaan besar dengan pemerintah dan masyarakat. Kemudian, untuk indikator pencapaian tujuan Mewujudkan Penajam Paser Utara yang aman, damai dan religius, adalah: 1. Penurunan tingkat kriminalitas 2. Peningkatan rasa aman bagi semua warga negara 3. Peningkatan aktivitas keagamaan. 4. Harmonisasi kehidupan beragama 5. Peningkatan intensitas dialog keagamaan 6. Peningkatan citra aparatur dari sisi keagamaan 5.4. Agenda Utama Agenda utama pembangunan jangka menengah 2009-2013 Kebupaten Penajam Paser Utara adalah: a. Peningkatan kwalitas sumber daya manusia yang medukung terciptanya masyarakat yang sehat dan sejahtera. b. Peningkatan infrastruktur administrasi kelembagaan pemerintah, hukum dan keamanan yang mendukung terciptanya tata pemerintahan yang baik, profesional dan inovatif. c. Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam yang mendorong kemandirian ekonomi daerah dan kemakmuran masyarakat Penajam Paser Utara. d. Pembangunan infrastruktur sosial dasar, ekonomi dan perhubungnan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Penajam Paser Utara.


80

5.5. Indikator Pencapaian Misi N o

MISI

REALISASI 2007

1

2010

2011

2012

2013

78.87

80

85

90

95

97.5

50

10%

10%

5%

5%

5%

3. Pertumbuhan Jumlah Aparat yang mendapat Diklat (naik 150 dari tahun sebelumnya) 4. Pertumbuhan Jumlah Aparat Yang berpendidikan Pasca 8 Sarjana (naik dari tahun sebelumnya) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan professional

10%

10%

5%

5%

5%

10%

10%

15%

15%

15%

1. Kenaikan Angka partisipasi murni (APM) (%)

174.3

203

215

227

240

253

a. SD/MI

97.41

98

100

102

105

108

b. SMP/MTs

41.59

50

55

60

65

70

c. SMA/MA/SMK

35.3

55

60

65

70

75

55.16

131.8

147.3

155.45

168

175

85

92.5

95

97.5

97.5

2. Pertumbuhan Jumlah SPM

2. Kenaikan Angka partisipasi kasar (APK) (%) a. SD/MI b. SMP/MTs

71.30

71.8

82.3

85.45

88

90

c. SMA/MA/SMK

55.16

60

65

70

80

85

10

10

10

10

10

3. Penurunan jumlah murid drop out 2. Penurunan angka kematian bayi (bayi/1000/KH)

N o

2009

Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, professional dan bertanggungjawab, efisien dan efektif yang dapat memberikan kualitas pelayanan public yang prima. 1. Indeks Kepuasan Masyarakat

2

2008

TARGET

40

35

30

25

20

4. Prevelansi gizi buruk < 5%

1%

1%

1%

1%

1%

5. Prevelansi gizi kurang <20%

12%

11%

10%

9.5%

9%

6. Daerah bebas rawan gizi (%)

50%

60%

70%

75%

80%

MISI

48

REALISASI

TARGET

81 RPJMD 2009-2013 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

1. Peningkatan prevalensi peserta KB aktif (%) 4

78.04

80

83

88

92

95

2. Kenaikan Jumlah RT bersanitasi baik (5)

50%

60%

70%

75%

80%

Mewujudkan revitalisasi peranian yang berkelanjutan untuk menciptakan lapangan kerja guna mendukung pertumbuhan ekonomi 1. Penurunan jumlah pengangguran (%)

15%

12%

9%

7%

5%

140

150

160

170

187

196

204

212

218

12.5%

11.5%

10%

9.5%

8%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

15%

13.5%

11.5%

10%

9%

2. Indeks Perkembangan Produk pertanian atas PDRB

5

a. Tanaman bahan Makanan

127.07

130

b. Tanaman Perkebunan

169.74

170

c. Peternakan dan hasil-hasilnya

141.28

d. Perikanan

179.48

Mewujudkan otonomi desa yang produktif melalui pemberdayaan masyarakat. 1. Penurunan jumlah GAKIN dari jumlah total KK 2. Dana partisipasi pembangunan (Rp.) dari tahun sebelumnya 3. Peningkatan Angka Partisipasi Masyarakat dari tahun sebelumnya (%) 4. Penurunan jumlah penduduk miskin dari jumlah penduduk

6

Meningkatkan sarana prasarana publik penunjang produktivitas ekonomi masyarakat. 1. Rasio Kondisi Jalan a. Panjang Jalan (Km)

921.63

5%

5%

5%

5%

5%

b. Panjang jalan yang beraspal (Km)

616.63

5%

5%

5%

5%

5%

c. Panjang Jalan aspal kondisi baik (Km) (%)

133.57

5%

5%

5%

5%

5%

d. Rasio kondisi jalan yang beraspal (%)

5%

5%

5%

5%

5%

2. Pelayanan Drainase (Ha) dari kebutuhan

10%

10%

10%

10%

10%

50%

60%

70%

80%

90%

50%

60%

70%

80%

90%

60%

70%

3. Pertumbuhan pasar permanen dari jumlah desa atau dusun

10

4. Jumah desa teraliri listrik

N o

MISI 5. Jumlah desa bordering

REALISASI

TARGET 30%

40%

50%


6. Pertumbuhan ekonomi (%)

4%

5%

5.75%

6%

6.25%

Menciptakan rasa aman dalam berusaha dan bekerja serta menumbuhkan kepercayaan untuk berinvestasi 1. Tingkat jumlah penurunan kriminalitas (%)

10%

10%

10%

10%

10%

2. Tingkat jumlah kriminalitas tertangani (%)

70%

80%

90%

100%

100%

3. Konflik Hubungan Industrial

10%

10%

10%

10%

10%

4. Pertumbuhan investasi

2.5%

3%

4%

5%

6%

Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan sosial budaya 1. Jumlah konflik antar suku, agama dan ras

10%

10%

10%

10%

10%

7. Pertumbuhan income per kapita (Rp.) (%) 7

8

15.17

2. Pertumbuhan jumlah tempat ibadah

5%

5%

5%

5%

5%

5%

10%

15%

20%

25%

1. Pembukaan lahan produktif baru

10%

10%

5%

5%

2.5%

2. Jumlah kasus pencemaran lingkungan

10%

10%

10%

10%

10%

3. Jumlah masyarakat yang beribadah haji

147

9


5.6. Prinsip dan Nilai Prinsip-prinsip dan nilai-nilai organisasi yang perlu dikembangkan untuk mencapai visi dan misi daerah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebagai berikut. 1. Prinsip-prinsip •

Demokrasi: Menjunjung tinggi kebebasan mengeluarkan pendapat dalam kehidupan masyarakat.

•

Partisipasi: Setiap warga memiliki hak yang sama dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya.

•

Transparansi: Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Prosesproses, lembaga-lembaga, dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.

•

Akuntabilitas: Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat (civil society) bertanggungjawab kepada publik dan para pemangku kepentingan (stakeholders).

•

Desentralisasi: Penyerahan sebagian wewenang kabupaten kepada pemerintah di bawahnya.

2. Nilai-nilai •

Keadilan: Sikap dan tindakan seseorang yang memperlakukan orang lain sesuai dengan fungsi, peran dan tanggungjawabnya dan memperhatikan hak dan kewajiban masyarakat.

•

Profesional: Terampil, handal, dan bertanggungjawab dalam menjalankan profesinya.

•

Integritas: Kepribadian yang dilandasi unsur kejujuran, keberanian, kebijaksanaan, dan pertanggungjawaban sehingga menimbulkan kepercayaan dan rasa hormat.


84

•

Tanggung jawab: Kesediaan menanggung sesuatu, yaitu bila salah wajib memperbaikinya atau berani dituntut atau diperkarakan.

•

Kemandirian: Sifat, watak, dan tindakan yang jelas dan tidak bergantung pada pihak lain.

•

Disiplin: Sikap yang selalu taat kepada aturan, norma dan prinsip-prinsip tertentu.

•

Kerjasama: Komitmen di antara anggota masyarakat/organisasi untuk saling mendukung satu sama lain, menghindari ego sektoral yang mementingkan bagian organisasinya sendiri.

•

Kesetaraan: Semua bagian organisasi akan bekerja sesuai dengan fungsi masingmasing dengan tetap memperhatikan pencapaian hasil akhir bagi organisasi secara keseluruhan.

•

Kebersamaan dalam keragaman: Sikap dan perilaku yang secara bersamasama pada suatu ruang atau waktu yang sama menunjukkan tingkah laku secara spontan demi kepentingan dan tujuan bersama.


6.1. AGENDA UTAMA DAN STRATEGI 6.2. ARAH KEBIJAKAN


BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

6.1. Agenda Utama dan Strategi Berdasarkan analisis isu-isu strategis dengan analisis lingkungan strategis dan analisis strategi pilihan, maka ditetapkan agenda pembangunan daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara antara lain sebagai berikut. 6.1.1

Peningkatan kwalitas sumber daya manusia yang medukung terciptanya masyarakat yang sehat dan sejahtera.

6.1.2

Peningkatan infrastruktur administrasi kelembagaan pemerintah, hukum dan keamanan yang mendukung terciptanya tata pemerintahan yang baik, profesional dan inovatif.

6.1.3

Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam yang mendorong kemandirian ekonomi daerah dan kemakmuran masyarakat Penajam Paser Utara.

6.1.4

Pembangunan infrastruktur sosial dasar, ekonomi dan perhubungnan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Penajam Paser Utara. Keberhasilan suatu organisasi, termasuk Pemerintah Daerah sebagai salah satu

organsiasi publik, sangat dipengaruhi oleh kondisi internal organisasi, kondisi lingkungan yang dihadapi dan strategi yang diterapkan oleh organisasi tersebut. Ketepatan memilih strategi akan dapat mempercepat pencapaian tujuan yang dicita-citakan. Identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang tepat dapat berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi dalam rangka pencapaian tujuan dan misi organisasi pemerintahan secara sinergis dan efisien. Pembangunan yang selama ini dilakukan dengan pemerintah bertindak sebagai motor penggerak utama harus diubah, karena paradigma semacam itu terbukti menciptakan pola pembangunan yang sentralistis serta menciptakan ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah. Di samping itu juga mematikan inisiatif dan partisipasi masyarakat.


Selanjutnya keberpihakan pemerintah daerah terhadap masyarakat berpenghasilan rendah (miskin) ditempuh melalui pemerataan pendapatan yang diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pembangunan yang secara langsung dapat dimanfaatkan oleh kelompok sasaran. Dengan bercermin pada kelemahan pola pembangunan sentralistis tersebut di atas, maka dirasakan perlu untuk menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan manajemen yang berbasis kebutuhan masyarakat (community-based management approach) untuk mewujudkan

kemampuan

masyarakat

dalam

mencukupi

kebutuhannya

sendiri

(community self help). Dengan konsep ini bukan berarti bahwa pemerintah melepaskan tanggungjawabnya tetapi lebih bergeser perannya sebagai fasilitator pembangunan. Berdasarkan pencermatan terhadap hal-hal di atas, maka langkah-langkah strategis yang akan ditempuh secara berkelanjutan dan sistematis dalam kurun waktu 2009-2013 oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebagai berikut. 1. Strategi Pengembangan Sumberdaya Manusia 2. Strategi Mewujudkan Masyarakat Sehat 3. Strategi Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam 4. Strategi Pengelolaan Sumber Daya Alam 5. Strategi Pembangunan Infrastruktur Dalam rangka melaksanakan strategi-strategi di atas, serta untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab, akan terus diupayakan untuk melakukan reformasi birokrasi publik yang secara garis besar mencakup aspekaspek rethinking, restrukturisasi, revitalisasi, dan renewal. Aspek rethinking sangat diperlukan demi terciptanya perubahan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak, sesuai dengan tuntutan paradigma baru pemerintahan dan pembangunan berdasarkan Undangundang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam reformasi harus ada ”hijrah”: pola pikir, pola sikap, dan pola tindak dari pola sentralistik ke desentralisasi, dari pola otoritarian kepada demokratisasi, dari pola lama yang selalu berorientasi dan berpihak kepada pusat menjadi berpihak kepada rakyat; dari pola lama pejabat harus dilayani menjadi harus melayani rakyat. Demikian pula 88 RPJMD 2009-2013 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

paradigma lama pemerintah sebagai motor penggerak dan pelaku utama pembangunan harus bergeser menjadi fasilitator. Dalam aspek restrukturisasi, terjadi perubahan yang sangat fundamental dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perubahan mendasar dari undang-undang tersebut adalah bahwa urusan kabupaten/kota menjadi semakin luas karena Pemerintah (Pusat) menyerahkan seluruh urusan bidang pemerintahan kepada kabupaten/kota, kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, agama, serta bidang moneter dan fiskal. Dalam rangka Restrukturisasi, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara akan melakukan berbagai upaya untuk melaksanakan urusan-urusan tersebut, antara lain dengan menetapkan berbagai Peraturan Daerah bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara. Sedangkan aspek revitalisasi sangat diperlukan dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan memacu percepatan pembangunan daerah yang diharapkan mampu mendorong dan mewujudkan percepatan kesejahteraan masyarakat. Sementara aspek renewal sangat diperlukan dalam pembangunan daerah agar mampu menjawab tuntutan dan tantangan pembangunan yang selalu berkembang dalam era globalisasi. 6.2 Arah kebijakan Untuk mewujudkan Agenda Utama tersebut, melalui masing-masing strategi maka arah kebijakan adalah sebagai berikut: 6.2.1 Agenda Peningkatan kwalitas sumber daya manusia yang medukung terciptanya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Dapat ditempuh melalui Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Strategi Mewujudkan Masyarakat Sehat, arah kebijakanya sebagai berikut: 1. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana kesehatan, kuantitas dan kualitas tenaga medis dan para medis dalam rangka meningkatkan keterjangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan 89 RPJMD 2009-2013 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

2. Meningkatkan kapasitas SDM dan profesionalisme tenaga pendidik melalui kerjasama dan kemitraan dengan dunia usaha 3. Meningkatkan penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada ibu hamil, bayi dan anak balita. 4. Meningkatkan ketersediaan obat generik esensial, pengawasan obat, makanan dan keamanan pangan. 5. Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam upaya pelayanan kesehatan mandiri 6.2.2

Peningkatan infrastruktur administrasi kelembagaan pemerintah, hukum

dan keamanan yang mendukung terciptanya tata pemerintahan yang baik, profesional dan inovatif. Pada agenda kedua ini dapat ditempuh dengan strategi mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Pada agenda yang kedua ini dapat ditempuh dengan strategi Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik. Arah kebijakannya adalah sebagai berikut : 1. .Mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan, pengelolaan keuangan, dan kekayaan daerah yang berkeadilan guna Mengimplementasikan sistem pengelolaan keuangan yang ekonomis, efisien dan efektif. 2. Meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum. 3. Meningkatkan kualitas pengelolaan dokumen, data dan informasi penduduk untuk Meningkatkan partsipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah. 4. Meningkatkan koordinasi antar tingkatan pemerintahan. 5. mewujudkan pemerintahan yg baik dan bersih melalui inovasi pelayanan, transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah.


6.2.3 Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam yang mendorong kemandirian ekonomi daerah dan kemakmuran masyarakat Penajam Paser Utara. Pada agenda ketiga dapat dicapai dengan pegelolaan sumber daya manusia. Agenda ketiga ini dapat ditempuh dengan Strategi Pengelolaan Sumberdaya Alam. Arah kebijakannya sebagai berikut: 1. Meningkatkan ketahanan pangan melalui swasembada tanaman pangan serta mengembangkan bahan pangan alternative. 2.Mengembangkan sentra produksi komoditas pertanian dan perkebunan unggulan daerah melalui peningkatan kualitas budi daya, pengelolaan pasca panen dan pengembangan jaringan pemasaran hasil pertanian. 3. Meningkatkan pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan dan pengendalian kerusakan hutan. 4. Memfasilitasi peningkatan produktivitas usaha industri skala mikro melalui penguatan modal dan perluasan jaringan pemasaran komoditas industri lokal. 5. Meningkatkan daya tarik, daya saing dan promosi pariwisata dan sektor umum lainya dengan peran serta masyarakat dan pelaku pariwisata. 6. Mengembangkan kapasitas sumberdaya manusia dalam bidang pertanian dan pemanfaatan teknologi serta investasi. 7. Memfasilitasi peningkatan produktivitas usaha pertanian pada umumnya serta mengembangkan jaringan permodalan dan pemasaran produksi perikanan. 8. Mengoptimalkan usaha kehutanan berbasis masyarakat pinggiran hutan. 6.2.4

Pembangunan infrastruktur sosial dasar, ekonomi dan perhubungnan yang

mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Penajam Paser Utara. Pada agenda keempat ini dapat dicapai dengan Strategi Pembangunan Infrastruktur.


Arah kebijakannya sebagai berikut: 1.Mengembangkan dan meningkatkan prasarana jalan dan jembatan yang menghubungkan antar wilayah strategis daerah melalui peningkatan kemitraan dan kerjasama pembangunan sarana infrastruktur dengan pihak swasta potensial. 2.Mengembangkan kapasitas SDM di bidang infrastruktur daerah. 3.Mengembangkan pranata dan kelembagaan pengelolaan infrastruktur daerah. 4. Mendayagunaan pemanfaatan teknologi yang efisien dan efektif dalam pengembangan infrastruktur daerah. 5. Memelihara dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana irigasi untuk mendukung produktivitas,meningkatkan kualitas dan pemerataan prasarana dan sarana perumahan dan permukiman serta fasilitas umum yang aksestabel. 6. Meningkatkan kualitas tata ruang yang produktif dan berwawasan lingkungan dengan peran serta masyarakat untuk mencapai kawasan yang memiliki RDTR dan RTBL


7.1. KEBIJAKAN UMUM 7.2. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 7.3. KEBIJAKAN UMUM KEUANGAN DAERAH


BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN PEMERINTAH

7.1. Kebijakan Umum Untuk mencapai tujuan dan sasaran perlu pula dirumuskan kebijakan. Kebijakan pembangunan ini sendiri pada dasarnya adalah penetapan pokok-pokok pikiran sebagai suatu upaya untuk melanjutkan dan mempertajam penyelesaian masalah-masalah mendesak, sekaligus sebagai percepatan upaya pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan otonomi daerah, sehingga masyarakat dan daerah akan lebih maju, sejahtera, dan mandiri. Agar dalam pelaksanaan pembangunan daerah terdapat kesatuan arah dan kebijakan umum yang jelas terhadap pemecahan masalah yang dihadapi oleh daerah, maka sangat diperlukan adanya kesepakatan/kesatuan landasan berpijak (platform) antara DPRD (legislatif) dan Pemerintah Kabupaten (eksekutif). Arah dan kebijakan itu akan dirumuskan lebih lanjut oleh eksekutif dalam bentuk penentuan arah kebijakan umum dan prioritas-prioritas serta yang berkaitan dengan pendanaan sesuai mekanisme yang berlaku dan dinamika masyarakat yang berkembang. Kebijakan pembangunan daerah juga mengandung arti sebagai operasionalisasi dari visi dan misi daerah untuk jangka waktu tertentu. Oleh karena itu arah dan kebijakan pembangunan yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam rencana pembangunan harus seoptimal mungkin memperhatikan hal-hal berikut ini: a. Permasalahan daerah yang mendesak dan harus segera diatasi, terutama pengurangan resiko pada setiap aspek; b. Aspirasi yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai bentuk kebutuhan riil, yang semua itu dapat dijaring melalui mekanisme formal seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa dan kecamatan, Musrenbang di tingkat kabupaten, penjaringan aspirasi oleh DPRD, dan dialog antara masyarakat dengan Bupati/eksekutif; c. Prediksi perkembangan penyelanggaraan otonomi daerah dengan memperhatikan urusan serta tugas pokok dan fungsi masing-masing dinas/instansi; 94 RPJMD 2009-2013 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

d. Kemampuan daerah khususnya pendanaan pembangunan, sumber daya alam yang ada, sumber daya manusia yang dimiliki, dan kelembagaan yang ada. Pembangunan daerah harus didasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai. Untuk itu, kebijakan yang dibuat dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah harus memiliki arah yang jelas. Arah kebijakan pembangunan disusun berdasarkan analisis kebutuhan pembangunan di daerah dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat, kondisi dan kemampuan daerah, termasuk kinerja pelayanan pemerintah pada tahuntahun sebelumnya. Arah Kebijakan Pembangunan ini selanjutnya menjadi instrumen (pedoman) perencanaan bagi seluruh stakeholder pembangunan di daerah. Oleh karenanya, penting bagi Pemerintah Daerah menyusun Arah Kebijakan. Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat pernyataan-pernyataan Kebijakan Pembangunan selama lima tahun. Pemerintah Kabupaten Panajam Paser Utara sebagai salah satu daerah yang konsisten dalam pelaksanaan otonomi daerah telah menetapkan konsepsi pembangunan berbasis pada pemberdayaan seluruh komponen yang ada dan terlibat pembangunan daerah. Implementasi konsepsi ini setidaknya telah berhasil membentuk landasan pembangunan yang kokoh bagi Panajam Paser Utara dalam mengejar ketertinggalan terutama dalam bidang peningkatan Sumber Daya manusia, pembangunan infrastruktur serta peningkatan ekonomi dan pendapatan masyarakat. Langkah selanjutnya untuk menjamin peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat pada kabupaten ini di masa depan masih menghadapi tantangan yang cukup berat. Disadari, bahwa pembangunan ekonomi secara makro di Kabupaten Panajam Paser Utara masih mengandalkan pada eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA). Hal ini tergambar dari peranan sektor Pertambangan dan Penggalian masih mendominasi struktur ekonomi Kabupaten Panajam Paser Utara. Terkait dengan hal itu, kabupaten ini saat ini masih sangat tergantung pada SDA yang tidak dapat diperbaharui, dan hal ini disadari makin lama akan berkurang, menipis dan habis. Oleh karenanya, perlu dilakukan transformasi ketergantungan terhadap SDA secara bertahap dari eksploitasi sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, kepada 95 RPJMD 2009-2013 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

pengembangan sumber daya yang dapat diperbaharui, ditingkatkan dan dikembangkan di masa mendatang. Berdasarkan kondisi obyektif yang ada pada Kabupaten Panajam Paser Utara, serta berdasarkan keunggulan komparatif (comparative advantage) dan keunggulan kompetitif (competitive advantage), kebijakan umum pembangunan pada kabupaten ini diarahkan untuk: a. Meningkatkan derajat keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan moral dan budi pekerti yang luhur, serta menjamin terselenggaranya kehidupan bermasyarakat yang tertib dan tentram dengan dilandasi upaya penegakan hukum b. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan prioritas penanganan kemiskinan dan pengangguran serta peningkatan IPM, yang dilakukan dengan berbagai upaya antara lain: •

Peningkatan kecerdasan dengan penekanan pada lulusan yang berkualitas serta penyiapan tenaga kerja terampil (memiliki basic skill to life);

•

Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang difokuskan pada upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, penanganan ibu hamil, bayi dan balita serta pengembangan jaminan sosial;

•

Peningkatan pendapatan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan guna mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

c. Menciptakan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab yang ditandai adanya kemampuan cara berpikir dan bertindak yang baru melalui pembenahan sistem kepemerintahan, penyiapan kelembagaan/lembaga yang mutakhir dan penyiapan SDM aparatur yang efisien dan berkelas; d. Menyelenggarakan pengawasan yang efektif dengan memfungsikan lembaga pengawas internal dan lembaga pengawas eksternal; e. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam proses penentuan kebijakan (tahap formulasi, implementasi maupun evaluasi) melalui forum formal maupun informal; f. Mengupayakan penegakan supremasi hukum dalam rangka mencapai ketertiban, keamanan, dan ketentraman masyarakat; 96 RPJMD 2009-2013 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

g. Meningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan PDRB dengan berbagai upaya, antara lain: •

Intensifikasi dan ekstensifikasi penggalian sumber pendapatan daerah, secara efektif dan efisien;

•

Pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana daerah yang sudah dimiliki;

•

Terobosan kebijakan yang menciptakan kondisi yang ideal bagi para investor dengan pola kemitraan; serta

•

Membangun sarana dan prasarana produksi baru guna mewujudkan kemandirian dalam rangka melaksanakan otonomi daerah.

h. Mewujudkan lingkungan hidup yang seimbang, terkendali dan lestari dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat serta perencanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan, dan pengurangan resiko bencana; i. Pembangunan infrastruktur daerah dalam rangka memperkuat sistem ketahanan pangan dan agribis yang didukung pendayagunaan tehnologi tepat guna. j. Meningkatkan

pengelolaan

sumberdaya

alam

dengan

memperhatikan

keseimbangan dan kelestarian lingkungan. k. Menciptakan iklim demokratisasi dengan memberikan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi sesuai hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan kemampuannya. 7.2. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Penajam Pasir Utara, ditetapkan programprogram yang menjadi prioritas sebagai berikut: 1. MISI 1: Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, profesional, dan bertanggungjawab, efisien dan efektif yang dapat memberikan kwalitas pelayanan publik yang prima. •

SASARAN:


Untuk dapat mewujutkan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka sasaran program yang akan dicapai adalah: 1. Diterapkannya

prinsip-prinsip good governance

pada semua tingkatan

pemerintahan. 2. Meningkatnnya efektifitas pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat. 3. Meningkatnnya budaya kerja aparatur yang bermoral, professional, produktif dan inovatif. 4. Pemberian sangsi yang seberat-beratnya bagi pelaku KKN (Korupsi, Kolusi

dan Nepotisme). •

PROGRAM: 1. Penerapan Tata Pemerintahan yang baik. 2. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur. 3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur.

4. Peningkatan dan Optimalisasi Pelayanan Tamu Daerah (Humas). 5. Peningkatan dan Optimalisasi Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah.

6. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. 7. Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. 8. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. 9. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa. 10. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. 11. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. 12. Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Pengawasan. 13. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi dan Informasi. 14. Peningkatan Koordinasi Pengawasan. 15. Ekstensifikasi Penerimaan Daerah. 16. Intensifikasi Penerimaan Daerah 17. Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat 18. Penataan Daerah Otonomi Baru. 98 RPJMD 2009-2013 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

19. Pendidikan Kedinasan

2. MISI 2: Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan profesional. •

SASARAN: Untuk dapat mewujutkan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka sasaran program yang akan dicapai adalah: 1. Dituntaskanya program wajib belajar dua belas tahun pada seluruh siswa. 2. Meningkatnya pendidikan kejuruan di bidang agrobisnis pertanian. 3. Diwujutkannya profesionalisme aparatur melalui pendidikan kedinasan.

•

PROGRAM: 1. Pendidikan Sekolah Kejuruan. 2. Pembinaan Kemahasiswaan. 3. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan. 5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga. 7. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 9. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 10. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun. 11. Program Pendidikan Menengah. 12. Program Pendidikan Non Formal. 13. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan. 14. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda. 15. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga. 16. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga. 99 RPJMD 2009-2013 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

17. Program Pendidikan Anak Usia Dini. 18. Program Pendidikan Luar Biasa. 19. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan. 20. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan. 21. Program Pemuda dan Olahraga. 22. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda. 23. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba. 24. Program Wajib Belajar 9 Tahun. 25. Program Pelayanan Pendidikan Bebas Iuran Sembilan tahun (9 tahun) untuk Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara. 3. MISI 3: Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat. •

SASARAN: Untuk dapat mewujutkan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka sasaran program yang akan dicapai adalah: 1. Meningkatnya jumlah, jaringan dan kualitas Puskesmas. 2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan. 3. Berkembangnya system jaminan kesehatan bagi penduduk miskin.

•

PROGRAM: 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2. Program Peningkatan Disipiln Aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 6. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 6. Program Pengawasan Obat dan Makanan 7. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 8. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 100 RPJMD 2009-2013 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

9. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 10. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 11. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 12. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 13. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 14. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 15. Program Keluarga Berencana 16. Program Kesehatan Reproduksi Remaja 17. Program Pelayanan Kontrasepsi 18. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR mandiri 19. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi & Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat 20. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR 21. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV / AIDS 22. Program Revitalisasi sistem kesehatan 23. Program Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 24. Program Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat dibidang obat dan makanan 25. Program Penyusunan peta informasimasyarakat kurang gizi 26. Program Pemberian tambahan makanan dan vitamin 27. Program Pengembangan lingkungan sehat 28. Program Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 29. Program Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 30. Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 31. Program Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 32. Program Pengadaan bahan-bahan fogging dan Vaksin penyakit menular 33. Program Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 34. Program Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik 35. Program Peningkatan imunisasi 101 RPJMD 2009-2013 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

36. Program Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah 37. Program Standarisasi pelayanan kesehatan 38. Program Penyusunan standar kesehatan 39.Program

Pembangunan

dan

pemutakhiran

data

dasar

standar

pelayanankesehatan 40. Program Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan 41. Program Pelayanan kesehatan penduduk miskin 42. Program Pelayanan operasi katarakbagi masyarakat miskin 43. Program Pelayanan sunatan massal bagi masyarakat miskin 44. Program Pelayanan kesehatan akibat lumpuhlayu bagi masyarakat miskin 45. Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 46. Program Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 47. Program Pelatihan stimulasi deteksi intervensi tumbuh kembang balita 48. Program Lomba balita sehat 49. Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 50. Program Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin 51. Program Pelayanan KIE keliling 52. Program Pembinaan sarana mobilitas tim KB 53. Program Kesehatan reproduksi remaja 54. Program Pelayanan kontrasepsi 55. Program Pelayanan konseling KB 56. Program Pelayanan pemasangan kontrasepsiKB 57. Program Pengadaan alat kontrasepsi 58. Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR mandiri 59. Program Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB 60. Program Penyuluhan kesehatan ibu, bayi,dan anak melalui kegiatan di masyarakat 61. Program Pelatihan asuhan persalinan normalbagi bidan ( APN ) 62. Program Pelatihan managemen aspeksiabayi baru lahir 63. Program Pelatihan mampu PONED ( Pelayanan Opstetri Neonatal Emergency Dasar ) 102 RPJMD 2009-2013 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

64. Program Pengadaan alat kesehatan dan peningkatan serta perbaikansarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu 65. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 66. Program Pelayanan Kesehatan Gratis bagi Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara 67. Program Pengadaan dan Peningkatan Sarana maupun Prasarana Rumah Sakit 68. Program Lingkungan Sehat 69. Program Pemberdayaan Masyarakat bidang kesehatan 70. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 71. Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat 72. Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Tenaga 73. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan 4. MISI 4: Peningkatan revitalisasi pertanian yang berkelanjutan untuk menciptakan lapangan kerja guna mendukung pertumbuhan ekonomi. •

SASARAN: Untuk dapat mewujutkan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka sasaran program yang akan dicapai adalah: 1. Meningkatnya kemampuan petani dan nelayan serta pelaku pertanian lain. 2. Meningkatnya kemampuan ketahanan pangan dan ekonomi kerakyatan.

3. Meningkatnya produktivitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk pertanian •

PROGRAM: 1. Peningkatan Ketahanan Pangan melalui Swasembada Tanaman Pangan serta Mengembangkan Bahan Pangan Alternatif. 2. Pengembangan Sentra Produksi Komoditas Pertanian dan Perkebunan Unggulan Daerah. 3. Peningkatan Pemanfaatan

Kemampuan dan

Sumber

Penerapan

Daya

Teknologi

Manusia Pertanian,

Pertanian, serta

dalam

Penguatan

Kelembagaan Petani. 103 RPJMD 2009-2013 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

4. Peningkatan Pengelolaan Pertambangan yang Berwawasan Lingkungan. 5. Pemfasilitasan dan Peningkatan Produktivitas Usaha Industri Skala Mikro dan Kecil. 6. Pemfasilitasan dan Penguatan Modal serta Perluasan Jaringan Pemasaran Komoditas Industri Lokal. 7. Peningkatan Daya Tarik, Daya Saing dan Promosi Pariwisata dengan Peran Serta Masyarakat dan Pelaku Pariwisata. 8. Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Perekonomian Daerah. 9. Peningkatan

Kualitas

Budi

Daya,

Pengelolaan

Pasca

Panen

dan

Pengembangan Jaringan Pemasaran Hasil Pertanian. 10. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Promosi. 11. Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Bidang Investasi Daerah Potensi Investasi Penajam Paser Utara kepada Investor Potensial Domestik dan Asing. 12. Peningkatan Distribusi dan Arus Barang antar Wilayah. 13. Peningkatan Produktivitas Usaha Pertanian dan Perkebunan. 14. Peningkatan Produksi Perikanan Laut dan Darat. 15. Peningkatan Jaringan Permodalan dan Pemasaran Produksi Perikanan. 16. Pengembangan Kuantitas dan Kualitas Sarana serta Prasarana Perdagangan. 17. Peningkatan Kualitas Lingkungan dengan Mengintensifkan Pengawasan dan Pengendalian 18. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan melalui Rehabilitasi dan Konservasi serta Peningkatan Peran Serta Masyarakat. 19. Pengendalian Kerusakan Hutan Akibat Penebangan Liar. 20. Pengoptimalan

Pemanfaatan

Energi

Terbarukan

yang

Berwawasan

Lingkungan. 21. Pengoptimalan Usaha Kehutanan Berbasis Masyarakat Pinggiran Hutan. 5. MISI 5: Pengembangan desentralisasi dan otonomi desa melalui pemberdayaan masyarakat. 104 RPJMD 2009-2013 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

•

SASARAN: Untuk dapat mewujutkan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka sasaran program yang akan dicapai adalah: 1. Meningkaatnya keberdayaan masayarakat pedesaan. 2. Dapat berkembangnya kemadirian ekonomi pedesaan. 3. Meningkatnya infrastruktur pedesaan.

•

PROGRAM: 1. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa. 2. Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Keterampilan Usaha bagi Masyarakat

Pedesaan. 3. Penyederhanaan Sertifikasi Tanah di Kawasan Pedesaan. 4. Peningkatan Akses Masyarakat Pedesaan pada Informasi. 5. Penguatan Lembaga dan Organisasi Berbasis Masyarakat seperti Kelompok

Tani, Kelompok Budidaya Ikan, Koperasi, dan Perusahaan Desa. 6. Pemantapan

Kelembagaan

Pemerintahan

Desa

dalam

Pengelolaan

Pembangunan Pedesaan dengan Prinsip-prinsip Tata Pemerintahan Desa yang Baik. 7. Peningkatan

Partisipasi

Masyarakat

Pedesaan

dalam

Perencanaan,

Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Pembangunan Pedesaan. 8. Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintahan Desa dalam Memfasilitasi dan

Mengkoordinasikan Peran Stakeholder dalam Pembangunan Kawasan Pedesaan. 9. Penyempurnaan

Manajemen

dan

Sistem

Pembiayaan

Daerah

untuk

Mendukung Pembangunan Kawasan Pedesaan. 10. Pengembangan Ekonomi Pedesaan. 11. Peningkatan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan 12. Pengembangan Budaya Usaha dan Kewirausahaan Terutama bagi Angkatan

Kerja Muda Pedesaan


13. Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tepat Guna

dalam Kegiatan Usaha Ekonomi Masyarakat Pedesaan. 14. Peningkatan Peran Perempuan dalam Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif di

Pedesaan. 15. Perluasan Pasar dan Peningkatan Promosi Produk-produk Unggulan Pedesaan. 16. Peningkatan Infrastuktur Pedesaan. 17. Peningkatan Prasarana Jalan Pedesaan dan Jalan Usaha Tani. 18. Peningkatan Pelayanan Sarana dan Prasarana Energi Ketenagalistrikan di

Pedesaan. 19. Optimalisasi Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya. 20. Peningkatan Pelayanan Prasarana Permukiman seperti Pelayanan Air Minum,

Persampahan dan Drainase. 21. Peningkatkan Ketahanan Pangan di Pedesaan.

6. MISI 6: Meningkatkan sarana dan prasarana publik penunjang produktivitas ekonomi masyarakat. •

SASARAN: Untuk dapat mewujutkan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka sasaran program yang akan dicapai adalah: 1. Meningkatnya daya dukung dan kualitas prasarana jalan, jembatan dan pelabuhan. 2. Mewujudkan pengelolaan sumber daya air dan listrik yang lebih baik.

•

PROGRAM: 1. Peningkatan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Transportasi. 2. Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan. 3. Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman. 4. Peningkatan Jalan Usaha Tani. 5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik. 6. Pembangunan Pasar Induk di Tiap Kecamatan.


7. Pembangunan Pasar Rakyat di Desa. 8. Pembangunan Terminal Angkutan Darat. 9. Pembangunan Pelabuhan Rakyat. 10. Pembangunan Pelabuhan Umum. 11. Penyediaan Sarana Air Bersih dan Listrik. 12. Penyediaan Sarana Pengolah Air Bersih di Perkotaan dan Pedesaan. 13. Penyediaan Sarana Pembangkit Listrik Tenaga Gas/Uap dan Batubara.

7. MISI 7: Menciptakan rasa aman dalam berusaha dan bekerja, serta menumbuhkan kepercayaan untuk berinvestasi. •

SASARAN: Untuk dapat mewujutkan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka sasaran program yang akan dicapai adalah: 1. Meningkatnya investasi dan menghapuskan ekonomi biaya tinggi 2. Memberdayakan koperasi usaha kecil dalam ekonomi kerakyatan

•

PROGRAM: 1. Peningkatan Investasi yang Diarahkan untuk Menghapus Ekonomi Biaya

Tinggi. 2. Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 3. Peningkatan Pengelolaan PERUSDA/BUMD dalam Rangka Meningkatkan

Kinerja. 4. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi. 5. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi. 6. Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif. 7. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. 8. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah. 9. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM. 8. MISI 8: 107 RPJMD 2009-2013 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Meningkatan kualitas kehidupan beragama dan sosial budaya. •

SASARAN: Untuk dapat mewujutkan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka sasaran program yang akan dicapai adalah 1. Meningkatnya kerukunan kehidupan beragama antar umat beragama 2. Meningkatnya kehidupan sosial budaya yang berkualitas

•

PROGRAM: 1. Penanaman Nilai Agama dalam Kehidupan Masyarakat. 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan.

3. Pengelolaan Keragaman Budaya. 4. Pengembangan Pemasaran Pariwisata. 5. Pengembangan Kemitraan. 6. Pengembangan Destinasi Pariwisata. 7. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. 8. Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal. 9. MISI 9: Mengembangan potensi wilayah yang berwawasan lingkungan. •

SASARAN: Untuk dapat mewujutkan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka sasaran program yang akan dicapai adalah: 1. Tersusunnya perencanaan pengembangan daerah yang berwawasan lingkungan. 2. Dapat dikelolanya potensi sumberdaya alam secara efektif dan efisien.

•

PROGRAM: 1. Peningkatan Sistem Informasi Potensi Wilayah yang Efektif. 2. Peningkatan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Nilai Tambah. 3. Peningkatan Potensi Pariwisata.

4. Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan. 5. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. 6. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam. 108 RPJMD 2009-2013 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

7. Pengelolaan Ruang terbuka Hijau (RTH). 8. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. 9. Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam. 10. Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan. 11. Pemulihan Hutan dan Lahan. 12. Pengembangan dan Pengawasan Bidang Pertambangan. 13. Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan. 14. Pengembangan Perikanan Tangkap. 15. Pengembangan Kawasan Budidaya Air Laut, Air Payau dan Air Tawar. 10. PROGRAM LINTAS SKPD Program Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupayten Penajam Paser Utara meliputi: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3. Program Peningkatan Disipiln Aparatur. 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 6. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan. 7. Program Intensifikasi Penerimaan Daerah. 8. Program Ekstensifikasi Penerimaan Daerah. 9. Program kemitraan peningkatan pelayanan publik 10. Program Penerapan tata pemerintahan yang baik 11. Program Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 12. Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 13. Program Peningkatan koordinasi pengawasan 14. Program Pendidikan menengah 15. Program Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun 16. Program Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 109 RPJMD 2009-2013 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

17. Program Upaya kesehatan masyarakat 18. Program Pengembangan lingkungan sehat 19. Program Menjaga kualitas lingkungan dengan mengintensifkan pengawasan dan pengendalian 20. Program Menjaga kuantitas dan kualitas sumberdaya alam yang berkelanjutan dan konservasi serta peningkatan peran serta masyarakat 21. Program Mengendalikan kerusakan hutan akibat penebangan liar 22. Program Pengembangan sumberdaya perikanan 23. Program Pengembangan sumberdaya peternakan 24. Program Pengembangan sumberdaya perkebunan 25. Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 26. Program Pengembangan sistem informasi potensi wilayah yang efektif 27. Program Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan nilai tambah 28. Program Perencanaan, pemanfaatan dan evaluasi tata ruang wilayah 29. Program Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 30. Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 31. Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam 32. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 33. Program Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup 34. Program Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam 35. Program Rehabilitasi hutan dan lahan 36. Program Pengembangan dan pengawasan bidang pertambangan 37. Program Pengembangan kawasan budidaya air laut, air payau, dan air tawar 11. PROGRAM KEWILAYAHAN Program kewilayahan adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antar kementrian atau lembaga dan satuan kerja perangkat daerah mengenai suatu atau beberapa wilayah, daerah suatu kawasan. Adapun program kewilayahan Kabupaten Penajam Paser Utara melipiuti: 110 RPJMD 2009-2013 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

1. Program penyediaan air bersih 2. Program pengembangan sarana dan prasarana transportasi 3. Program pemanfaatan energi terbarukan yang berwawasan lingkungan. 4. Program pengembangan lingkungan sehat 5. Program Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana energy ketenagalistrikan di pedesaan. 6. Program penjagaan kualitas lingkungan dengan mengintensifkan pengawasan dan pengendalian 7. Program penjagaan kuantitas dan kualitas sumberdaya alam yang berkelanjutan dan konservasi serta peningkatan peran serta masyarakat 8. Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 9. Program Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan nilai tambah 10. Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 11. Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam 12. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 13. Program Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup 14. Program Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam 15. Program Rehabilitasi hutan dan lahan 16. Program Pengembangan dan pengawasan bidang pertambangan 17. Program Pengembangan kawasan budidaya air laut, air payau, dan air tawar 7.3. KEBIJAKAN UMUM KEUANGAN DAERAH 7.3.1. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Kebijakan

pengelolaan

keuangan

daerah

tidak

terlepas

dari

kebijakan

desentralisasi dan otonomi daerah yang dilakukan dengan menekankan pada prinsip money follow function sebagai konsekuensi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Terbitnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 memberikan warna baru landasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengelolaan 111 RPJMD 2009-2013 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

keuangan daerah berdasarkan pada Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tersebut bertumpu pada upaya peningkatan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan publik baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Inti perubahan yang akan dilakukan antara lain mempertajam esensi pengelolaan keuangan daerah dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menyangkut penjabaran terhadap hak dan kewajiban daerah dalam mengelola keuangan publik, meliputi mekanisme penyusunan, pelaksanaan dan penatausahaan, pengendalian dan pengawasan, serta pertanggungjawaban keuangan daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu: 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2001 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pengelolaan keuangan daerah meliputi seluruh kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan dan pertanggung jawaban. Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 112 RPJMD 2009-2013 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam pengelolaan APBD merupakan bagian penting dari proses pembangunan daerah. Terkait hal ini, arah kebijakan anggaran Kabupaten Penajam Paser Utara difokuskan untuk mendukung program-program guna mencapai visi dan misi Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2009-2013, serta dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagian besar masih berasal dari Dana Bagi Hasil, terutama bagi hasil dari Sumber Daya Alam. Untuk optimalisasi pendapatan daerah, maka diperlukan berbagai kebijakan melalui penggalian sumbersumber pendapatan baru, antara lain: pengembangan kawasan industri, pengembangan kawasan

wisata,

pengembangan

kawasan

agropolitan

dan

atau

minapolitan,

pengembangan sektor perdagangan, serta pengembangan kawasan pertambangan. Belanja

daerah

digunakan

untuk

penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance, pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dilakukan secara profesional, terbuka, dan bertanggungjawab sesuai dengan perudang-undangan yang berlaku. Aturan pokok yang ditetapkan dalam Undangundang Dasar tersebut dijabarkan ke dalam asas-asas umum pengelolaan keuangan daerah yang meliputi: 1. Asas tahunan; 2. Asas universalitas; 3. Asas kesatuan; 4. Asas spesialitas; 5. Akuntabilitas berorientasi pada hasil; 6. Profesionalitas; 7. Proporsionalitas; 8. Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan; dan 9. Pemeriksaan keuangan yang bebas dan mandiri. Untuk mengimplementasikan kebijakan umum anggaran berpedoman pada prinsipprinsip penganggaran yaitu: 1. Partisipasi Masyarakat 113 RPJMD 2009-2013 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

2. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran 3. Disiplin Anggaran 4. Keadilan Anggaran 5. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran. 7.3.2. Kebijakan Pendapatan Daerah Berdasarkan struktur pendapatan daerah setelah otonomi, sumber penerimaan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten berasal dari pos (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pos pendapatan pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, (2) Dana Perimbangan, (3) Dana Alokasi Umum (DAU), (4) Dana Alokasi Khsusus (DAK), dan (5) Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi. Pengelolaan pendapatan daerah bertujuan untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dengan tujuan memaksimalkan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah harus dilakukan secara cermat dan hatihati sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah (fiscal capacity) tidak hanya dilakukan dalam rangka peningkatan PAD, namun juga harus melihat dampaknya terhadap kegiatan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Artinya peningkatan PAD tidak boleh memiliki dampak langsung terhadap penurunan pendapatan kelompok masyarakat tertentu. Peningkatan kapasitas fiskal juga harus mempertimbangkan tata kelola (governance) tentang keuangan daerah, karena peningkatan anggaran yang besar jika tidak dikelola dengan baik justru akan menimbulkan masalah, sehingga arah pengelolaan pendapatan daerah adalah optimalisasi fungsi anggaran yan meliputi fungsi perencanaan, distribusi dan stabilisasi. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam melaksanakan fungsi pelayanan dasar publik masih banyak bergantung pada penerimaan dari Dana Bagi Hasil dan Dana Perimbangan yang terdiri dari DAU dan DAK. Adanya otonomi daerah diharapkan dapat memacu daerah menuju ke tingkat kemampuan keuangan yang lebih baik yang tercermin dengan semakin meningkatnya kapasitas fiskal dan berkurangnya celah fiskal dari tahun ke tahun. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk 114 RPJMD 2009-2013 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

meningkatkan kapasitas fiskal dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah yang merupakan komponen kapasitas fiskal daerah. Beberapa strategi yang akan dilakukan untuk menutup terjadinya kesenjangan fiskal: 1. Mengadakan kajian kemungkinan meningkatkan pendapatan melalui peningkatan pajak, retribusi, penjualan jasa publik (charging for services) dan usaha daerah lainnya yang sah dengan regulasi yang bertujuan untuk meningkatkan kegiatan sektor swasta; 2. Menaikkan pendapatan dari pajak dan retribusi daerah melalui revitalisasitarif, perluasan subyek, obyek pajak, dan retribusi; 3. Melakukan perbaikan administrasi penerimaan pendapatan dan belanja daerah (revenue and spending administration); 4. Mengoptimalkan penerimaan dana bagi hasil dari pajak dan bukan pajak (PPh perseorangan, PKB - BBNKB, PBBKB, BPHTP, dan PBB ). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial untuk ditingkatkan, walaupun kontribusi PAD terhadap APBD masih rendah. Untuk menentukan pengelolaan komponen PAD diperlukan identifikasi potensi komponen PAD yang digunakan untuk mengetahui posisi komponen PAD sebagai sumber pendapatan daerah dengan menganalisis rasio pertumbuhan jenis penerimaan dengan proporsi atau sumbangannya terhadap rata-rata total penerimaan. Salah satu tolok ukur dari perkembangan ekonomi daerah adalah besarnya pendapatan daerah pada pos Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besarnya PAD secara umum menunjukkan kemajuan aktivitas perekonomian pada masyarakat yang dapat dijadikan obyek pungut. Oleh karena itu, pencapaian target PAD merupakan faktor penting dalam menilai laju pembangunan di daerah. Di dalam rangka memacu roda perekonomian masyarakat, Kabupaten Penajam Paser Utara menerapkan kebijakan insentif dan disinsentif untuk obyek-obyek pungut tertentu. Dari hal ini diharapkan akan mampu berkontribusi terhadap pemerataan pendapatan masyarakat. Pertumbuhan komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah akan menjadi faktor yang penting dalam mendorong pertumbuhan PAD serta mendorong peningkatan kemampuan peranan perusahaan daerah untuk dapat memberikan kontribusinya kepada Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan untuk Dana Perimbangan, komponen Bagi Hasil 115 RPJMD 2009-2013 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Pajak serta komponen Bagi Hasil Bukan Pajak dan Bantuan Keuangan Provinsi adalah 2 unsur yang cukup penting dalam mendorong pertumbuhan Dana Perimbangan yang akan diperoleh nantinya. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2003-2008), PAD di Kabupaten Penajam Paser Utara lebih didominasi dari sumber Lain-Lain PAD yang Sah. Sumber Lain-Lain PAD yang Sah ini antara lain terdiri atas komponen: (1) Penerimaan Jasa Giro; (2) Penerimaan Bunga Deposito; (3) Pendapatan dari Pengembalian; (4) Sumbangan Pihak Ketiga; dan (5) Penerimaan lain-lain. Sementara Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber PAD yang belum mampu memberikan kontribusi signifikan, padahal di daerah lain sektor tersebut merupakan andalan untuk mendulang Pendapatan Asli Daerah. Rincian tentang realisasi pendapatan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam kurun waktu 2003-2008 disajikan pada tabel berikut ini: Tabel Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara 2003-2008 URAIAN PENERIMAAN PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-Lain PAD Yang Sah DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum (Dau) Dana Alokasi Khusus (Dak) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Pendapatan Hibah

2003 331.8 08.700.800, 00 6 46.692.850, 00 3 00.805.450, 00 1 35.250.100, 00 2 10.637.300, 00 286.9 89.495.550, 00 232.7 87.231.550, 00 33.9 72.341.000, 00 20.2 29.923.000, 00 44.1 72.512.400, 00 -

2004 361. 948.050.3 56,55 11. 486.764.2 94,39

2005 558. 367.611.4 67,24 13. 353.270.9 19,03

2006 765. 143.920.7 91,10 28. 262.983.3 20,10

2007 681. 874.311.4 48,68 31. 364.862.0 72,68

2008 543. 876.344.88 3,97 31. 978.813.41 8,97

124.975.56 9,68

664.524.31 0,43 2. 989.129.27 3,00 1. 818.667.86 7,02 7. 880.949.46 8,58 499. 745.514.2 48,21 460. 831.514.25 6,21 34. 029.999.99 2,00 4. 884.000.00 0,00 45. 268.826.3 00,00

740.337.56 9,00 4. 034.080.39 9,64 2. 283.817.37 0,39 21. 204.747.98 1,07 672. 699.786.2 71,00 608. 685.158.27 9,00 31. 969.999.99 2,00 32. 044.628.00 0,00 64. 181.151.2 00,00

363.871.44 0,00 2. 761.950.49 6,00 7. 991.410.03 8,53 20. 247.630.09 8,15 561. 437.194.3 76,00 485. 618.569.85 0,00 52. 632.000.00 0,00 23. 186.624.52 6,00 89. 072.255.0 00,00

284.802.13 5,00 3. 511.752.05 5,12 8. 068.073.81 6,13 20. 114.185.41 2,72 481. 989.769.46 5,00 446. 729.797.26 5,00 31. 797.468.20 0,00 3. 462.504.00 0,00 29. 907.762.00 0,00

695.960.96 5,00 603.814.37 4,26 10. 062.013.38 5,45 299. 853.814.5 29,16 267. 592.981.19 5,16 31. 263.833.33 4,00 997.000.00 0,00 50. 607.471.5 33,00 -

-

-

-

-


Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan Dari Propinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya

1.9 79.999.000, 00 3.6 92.513.400, 00 38.5 00.000.000, 00

12. 107.471.53 3,00 38. 500.000.00 0,00

6. 768.826.30 0,00

7. 495.000.00 0,00 12. 386.151.20 0,00

38. 500.000.00 0,00

44. 300.000.00 0,00

5. 750.000.00 0,00 17. 487.755.00 0,00

2. 000.999.00 0,00 14. 281.763.00 0,00

10. 000.000.00 0,00 55. 834.500.00 0,00

13. 625.000.00 0,00

-

Sehubungan dengan fenomena di atas, serta agar sumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mampu memberikan kontribusi yang optimal terhadap PAD Kabupaten Penajam Paser Utara, maka perlu dilakukan upaya intensifikasi yang serius terhadap kedua sumber pendapatan tersebut. Yang perlu diingat dan diperhatikan dalam rangka optimalisasi Retribusi dan Pajak Daerah ini adalah jangan sampai upaya ini intensifikasi tersebut bermuara pada iklim yang tidak kondusif pada pertumbuhan investasi di Kabupaten ini. Hal ini perlu diwaspadai karena upaya optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah yang dilakukan tanpa pertimbangan yang matang, ujung-ujungnya hanya akan memberatkan dunia usaha dan masyarakat umum, serta memicu keengganan investor untuk berinvestasi di daerah tersebut. Intinya, peningkatan pendapatan daerah harus difokuskan pada optimalisasi pengelolaan jenis-jenis pendapatan yang dapat dikendalikan oleh Pemerintah Daerah, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus dilaksanakan secara hati-hati dan bijaksana dalam upaya untuk tetap menjaga terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya dunia usaha dan masyarakat dengan melihat kemampuan dunia usaha dan masyarakat untuk membayar pajak. Sejalan dengan hal tersebut, upaya untuk meningkatkan PAD akan lebih difokuskan pada upaya perbaikan manajemen penerimaan, terutama menyangkut perbaikan sistem dan prosedur pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang mengarah pada pemanfaatan Teknologi Informasi (TI), penataan dan pengelolaan aset-aset daerah, baik yang dipisahkan maupun tidak dipisahkan. Upaya lain yang harus dilakukan adalah meningkatkan upaya penegakan hukum (law enforcement) terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang tidak 117 RPJMD 2009-2013 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

memenuhi kewajibannya, meningkatkan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi dan pemutakhiran data potensi pajak dan retribusi daerah; Di samping optimalisasi pendapatan dari sumber retribusi dan pajak daerah, komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah/bagian laba BUMD masih memerlukan upaya peningkatan yang besar dengan menggali sumber-sumber penerimaan yang baru dan meningkatkan penerimaan tahun-tahun sebelumnya dari sumber penerimaan yang ada. Upaya ini hendaknya juga ditunjang oleh peningkatan kapasitas fiskal yang dapat dilakukan melalui pengembangan usaha-usaha daerah dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam Kabupaten Penajam Paser Utara melalui kerjasama dengan investor. Akan lebih ideal lagi jika usaha tadi juga dibarengi dengan memperkuat posisi tawar (bargaining position) pemerintah daerah dalam mengoptimalkan jenis-jenis pendapatan daerah yang tidak dapat dikendalikan secara langsung oleh Pemerintah Daerah, seperti Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dengan tetap memperhatikan serta mempertimbangkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan memperhatikan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya, serta mempertimbangkan berbagai faktor yang berhubungan dengan perolehan pendapatan daerah, maka untuk periode lima tahun mendatang

(2009-2013)

pendapatan

daerah

Kabupaten

Penajam

Paser

Utara

diproyeksikan sebagai berikut:


Tabel Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara 2009-2013 URAIAN PENERIMAAN

2009

2010

2011

2012

2013

PENDAPATAN

628.225. 406.351,7 9

720.817. 161.589,6 8

831.109. 257.884,4 1

948.49 3.369.791, 77

1.072.663.14 9.932,91

PENDAPATAN ASLI DAERAH

44.450. 344.442,8 8

63.910. 432.490,4 1

79.725. 847.769,1 9

104.32 9.240.395, 00

128.571.0 33.423,65

Pajak Daerah

41 1.782.542, 63

65 5.991.290, 10

69 6.024.365, 46

7 33.224.70 1,13

831. 275.817,58

Hasil Retribusi Daerah

5.31 8.137.268, 92

5.94 1.192.277, 43

6.43 9.971.670, 62

7.3 47.977.91 3,87

8.247. 042.531,68

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

12.88 5.186.003, 96

21.5 40.047.30 6,82

32.39 9.603.002, 80

49.7 40.052.75 7,30

64.150. 397.541,08

Lain-Lain PAD Yang Sah

25.83 5.238.627, 37

35.7 73.201.61 6,06

40.19 0.248.730, 30

46.5 07.985.02 2,70

55.342. 317.533,31

DANA PERIMBANGAN

544.182. 665.152,8 2

611.045. 126.540,4 0

694.291. 833.813,7 1

774.93 0.049.117, 25

860.501.6 28.672,55

Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak

504.81 9.301.582, 97

563.1 68.672.55 7,22

635.49 4.965.446, 30

709. 690.393.8 24,31

786.174 .615.728,03

Dana Alokasi Umum (Dau)

33.06 0.825.871, 24

35.1 64.256.11 4,85

37.22 6.710.575, 75

40.2 97.518.92 1,03

44.286. 459.834,16

Dana Alokasi Khusus (Dak)

6.30 2.537.698, 61

12.7 12.197.86 8,33

21.57 0.157.791, 67

24.9 42.136.37 1,91

30.040. 553.110,36

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

39.592. 396.756,0 9

45.861. 602.558,8 7

57.091. 576.301,5 1

69.23 4.080.279, 52

83.590.4 87.836,72

2.47 2.439.880, 95

2.67 3.084.341, 51

2.82 4.933.411, 30

2.9 45.289.74 5,75

3.003. 172.862,36

Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus

22.55 4.958.758, 96

27.9 53.620.61 2,90

38.44 7.819.697, 65

49.3 87.041.87 1,51

62.180. 734.388,59

Bantuan Keuangan Dari Propinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya

14.56 4.998.116, 19

Pendapatan Hibah Dana Darurat

-

-

15.2 34.897.60 4,45

15.81 8.823.192, 57

-

16.9 01.748.66 2,26

-

18.406. 580.585,77

Dari uraian di atas, dapat ditarik benang merah bahwa secara umum peningkatan pendapatan daerah dapat dilakukan dengan dua cara: 119 RPJMD 2009-2013 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

1) Peningkatan kapasitas terhadap sumber-sumber pendapatan yang ada, sehingga menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara; 2) Menggali sumber-sumber pendapatan yaitu dengan melihat kemungkinankemungkinan terhadap pemungutan akan sumber-sumber pendapatan daerah yang belum ada selama ini, atau dengan kata lain menggali sumber-sumber pendapatan baru. Harapan tersebut diatas tentu senafas dan telah memaknai keinginan otonomi bahwa kewenangan pada Pemerintah Kabupaten untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan daerahnya sendiri. Untuk proyeksi di masa depan, terdapat beberapa hal yang cukup penting terkait dengan prospek keuangan daerah, yakni antara lain: 1. Bahwa peranan sektor Pajak Daerah dan Retribusi dalam memberikan sumbangan ke PAD, kedepan tampaknya akan semakin penting. Untuk itu, upaya untuk terus melakukan intensifikasi melalui optimalisasi basis pajak tanpa harus menambah beban kepada masyarakat, maupun melalui upaya-upaya yang terus menerus dalam melakukan perbaikan dan senantiasa meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi dalam memenuhi kewajibannya, adalah hal yang mutlak untuk tetap dilanjutkan secara konsisten termasuk dalam upaya untuk terus meningkatkan efisiensi di tubuh penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. 2. Upaya intensifikasi pajak sebagaimana yang telah disampaikan, tampaknya tidak cukup hanya mengandalkan kondisi sarana prasarana kota yang ada seperti saat ini. Untuk itu, di masa mendatang, prioritas pembangunan daerah harus benar-benar fokus pada sektor-sektor yang mampu menarik investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dalam upaya meningkatkan daya beli masyarakat yang dalam hal ini tentunya harus dilakukan dengan tanpa mengesampingkan

konsistensi

dalam

menekan

ketimpangan

pendapatan

masyarakat sebagai bentuk upaya untuk menekan angka kemiskinan serta tetap memperhatikan keseimbangan dalam segala aspek kehidupan masyarakat yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara. 120 RPJMD 2009-2013 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

3. Perlunya penetapan formulasi kebijakan diatas, dimaksudkan agar peningkatan pendapatan daerah pada tahun 2009-2013 diupayakan untuk tetap menjaga penciptaan iklim yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha, sehingga keberadaannya diharapkan dapat mewujudkan stabilitas fiskal daerah khususnya dalam memberikan ketersediaan melalui perluasan basis pajak tanpa harus menambah beban kepada masyarakat maupun intensifikasi melalui upaya yang terus menerus dalarn melakukan perbaikan kedalam dan senantiasa meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi dalam memenuhi kewajibannya adalah hal yang mutlak untuk tetap dilanjutkan secara konsisten termasuk dalarn upaya untuk terus meningkatkan efisiensi, di tubuh penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

7.2.3. Kebijakan Belanja Daerah Sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, telah memberi peluang sekaligus tantangan bagi daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa dan kreativitas sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Belanja daerah merupakan pengalokasian dan pendistribusian semua pengeluaran daerah dalam periode tahun anggaran tertentu. Kabupaten Penajam Paser Utara telah menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja dengan kemampuan anggaran terbatas yang disebabkan masih adanya beban belanja aparatur yang masih tinggi. Untuk itu perlu adanya kebijakan alokasi belanja mendasarkan pada prioritas program/kegiatan dengan pengendalian yang lebih baik dalam perencanaan dan pelaksanaannya untuk tercapainya pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien, sehingga tidak semua belanja program/kegiatan yang telah direncanakan urgen untuk dibiayai pada tahun anggaran yang bersangkutan. Kebutuhan fiskal daerah diperlukan untuk melaksanakan fungsi layanan umum dasar yang meliputi penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan, penyediaan infrastruktur dan penanggulangan kemiskinan. Kebutuhan fiskal daerah dalam melaksanakan fungsi layanan publik tersebut tercermin dalam rencana anggaran belanja


yang meliputi belanja pembangunan/modal atau belanja langsung dan belanja administrasi umum atau belanja tidak langsung. Pengalokasian belanja pembangunan daerah atau belanja langsung dilaksanakan antara lain dengan mendasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah, hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh DPRD dengan pendekatan participatory rural appraisal (PRA), dan arah kebijakan pembangunan lokal, regional, dan nasional. Pembangunan diharapkan benar-benar realistis, transparan, partisipatif, dan akuntabel serta mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan kondisi tersebut, pengelolaan belanja daerah diarahkan pada memperbesar belanja langsung berupa program/kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan/ pelayanan dasar masyarakat, penanggulangan kemiskinan, pengurangan pengangguran, dan penyediaan infrastruktur publik, serta kegiatan yang mendukung revitalisasi perdesaan melalui pemberdayaan masyarakat. Sedangkan belanja tidak langsung diupayakan lebih efisien dan efektif untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik sebagai salah satu wujud reformasi birokrasi. Untuk lebih jelasnya, volume belanja untuk periode lima tahun mendatang (2009-2013) pada masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang ada di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, diproyeksikan sebagai berikut:


Tabel Proyeksi Belanja pada Masing-Masing SKPD di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009-2013 SKPD BADAN PENGAWAS KABUPATEN BAPPEDA DINAS KEHUTANAN, PERKEBUNAN, DAN PERTAMBANGAN DINAS KESEHATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PENDAPATAN DAERAH DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN, DAN KELAUTAN DINAS KEPENDUDUKAN, CAPIL, SOSIAL DAN TENAGA KERJA DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DINAS KOPERASI,UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KECAMATAN BABULU KECAMATAN PENAJAM KECAMATAN SEPAKU KECAMATAN WARU RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DPRD

2009

2010

2011

2012

2013

13.664.820.0 00

15.148.075.042

16.208.440.295

17.018.862.310

17.529.428.179

42.498.162.432

45.048.052.178

50.003.337.917

52.003.471.434

39.350.150.4 00 17.301.310.3 15 701.424.704. 272

18.512.402.037

20.919.014.302

22.801.725.589

25.309.915.404

462.940.304.819

402.758.065.193

354.427.097.370

329.617.200.554

4.069.101.00 0

4.435.036.859

4.612.438.333

4.750.811.483

4.988.352.058

178.131.471. 950

188.819.360.267

194.483.941.075

202.263.298.718

212.376.463.654

59.716.920.0 00

109.907.519.718

141.780.700.436

162.338.901.999

184.254.653.769

25.271.289.0 87

27.339.387.740

22.691.691.825

22.578.233.365

23.820.036.201

78.291.032.4 32

63.415.736.270

52.635.061.104

45.792.503.161

44.418.728.066

7.160.044.60 0

7.589.647.276

8.120.922.585

8.283.341.037

8.697.508.089

732.066.710 1.908.719.00 0

811.530.836

843.992.069

894.631.593

921.470.541

1.725.515.223

1.760.025.528

1.830.426.549

1.995.164.938

865.074.500

783.314.864

830.313.756

888.435.719

986.163.648

50.000.000 8.896.000.00 0 196.366.616. 366

550.000.000

650.000.000

700.000.000

850.000.000

7.879.472.102

8.194.650.986

9.178.009.105

10.004.029.924

153.459.671.939

139.648.301.465

143.837.750.509

152.468.015.539


Terkait hal di atas, kebijakan umum belanja daerah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebagai berikut: a. Menyesuaikan sistem pengelolaan keuangan dengan peraturan perundangan baru yang berlaku b. Upaya penghematan, efisiensi, efektivitas anggaran belanja daerah secara proporsional akan dilakukan melalui: 1). Memprioritaskan alokasi belanja daerah pada program dan kegiatan yang memiliki dampak kuat terhadap pencapaian visi dan misi daerah dan berdampak luas terhadap kepentingan masyarakat; 2). Mengefektifkan mekanisme musrenbang guna menghasilkan rencana program dan kegiatan yang mampu memecahkan berbagai permasalahan dan isu terkini di masyarakat; 3). Menekan belanja perjalanan dinas hanya untuk kegiatan-kegiatan yang dianggap penting dan mendesak serta berdampak luas bagi kepentingan pembangunan dan masyarakat ; 4). Mengefektifkan mekanisme pengawasan dan pengendalian pembangunan untuk menjamin program dan kegiatan yang telah ditetapkan berjalan sebagaimana mestinya. c. Pengembangan

transparansi

dan

akuntabilitas,

serta

profesionalisme

pengeloaan keuangan daerah melalui: 1). Pengembangan dan pemantapan sistem informasi keuangan daerah mulai dari perencanaan anggaran, penatausahaan hingga pelaporan sebagai bahan pengambilan kebijakan; 2). Peningkatan kualitas aparat pengelola keuangan daerah; 3). Penciptaan pola pengawasan yang menjamin transparansi dan akuntabilitas; 4). Penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif dan transparan serta akuntabel.


Dalam RAPBD Kabupaten Penajam Paser Utara,

beberapa kebijakan yang

menjadi asumsi belanja antara lain adalah : (i)

Belanja Tidak Langsung : a. Belanja Pegawai. -

Untuk mengantisipasi kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan penambahan PNSD maka diperhitungkan kenaikan anggaran sebesar 15% hingga 20% dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan tunjangan);

-

Dianggarkan gaji untuk mengantisipasi pengangkatan tenaga kontrak yang akan diangkat menjadi CPNSD.

-

Dianggarkan tambahan penghasilan dalam bentuk uang makan.

b. Belanja bunga. Untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran bunga pinjaman. c. Belanja Hibah. -

Belanja hibah di Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara diperuntukkan

untuk

Block

Grant

Desa/Kelurahan,

Block

Grant TK/RA/RB, Block Grant TPQ, Block grant Madrasah Diniyah/Majelis Taklim, Block Grant Pondok Pesantren, Block Grant TK.SD/MI/SMP/MTS dan Block Grant SMA/SMK/MA. -

Belanja hibah juga untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilakukan oleh instansi vertikal seperti KPUD, semi pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI, dan PKK),

perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi

kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dalam APBD. -

Dalam menentukan organisasi atau lembaga yang akan diberikan hibah

akan

dilakukan

secara

selektif

dan

rasional

dengan

hibah

kepada

mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. -

Dalam

rangka

akuntabilitas

penggunaan

lembaga/organisasi maka pemberian hibah dilengkapi dengan naskah perjanjian hibah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah. d. Belanja Bantuan Sosial. 125 RPJMD 2009-2013 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

-

Dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dapat memberikan bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat namun tetap dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi.

-

Bantuan keuangan kepada partai politik mengacu pada Peraturan Daerah

tentang Bantuan Keuangan Kepada Parpol di Kabupaten

Penajam Paser Utara. e. Belanja Bagi Hasil Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan kabupaten kepada pemerintah desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. f. Belanja Bantuan Keuangan Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bagian dana perimbangan

yang

diterima

oleh

Pemerintah

Kabupaten

untuk

dialokasikan ke desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. g. Belanja tidak terduga. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya. (ii)

Belanja Langsung : a. Belanja Pegawai Belanja pegawai digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah bagi PNS dan non PNS dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah, dengan besaran honorarium disesuaikan dengan standar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. b. Belanja Barang/Jasa -

Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan 126 RPJMD 2009-2013 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

daerah. -

Belanja barang/jasa berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa

kantor,

premi

asuransi,

perawatan

kendaraan

bermotor,

cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, dan lain-lain pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis. -

Penyediaan anggaran untuk belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi SKPD, dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan volume pekerjaan. Oleh karena itu, perencanaan pengadaan barang didahului dengan evaluasi persediaan barang serta barang dalam pemakaian.

-

Penyusunan rencana kebutuhan pengadaan barang dan jasa mempedomani ketentuan tentang standar satuan harga barang dan jasa yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati

c. Belanja Modal -

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap yang digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan aset tetap lainnya, yang memiliki kriteria antara lain : masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan, merupakan obyek pemeliharaan, dan jumlah nilai rupiahnya material sesuai dengan kebijakan akuntansi

7.2.4. Kebijakan Pembiayaan Daerah Pendapatan Daerah tahun 2009-2013 diperkirakan akan mengalami pertumbuhan rata-rata sekitar 14,55 persen, sedangkan kebutuhan Belanja Daerah diproyeksikan akan mengalami penurunan (pertumbuhan minus) rata-rata sekitar -5,07 persen. Namun demikian, APBD Kabupaten Penajam Paser Utara diperkirakan mengalami defisit yang 127 RPJMD 2009-2013 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

cukup besar terutama pada periode 2009-20012, yakni minus Rp. 704.923.914.280,03 pada tahun 2009; Rp. 384.447.975.835,21 pada tahun 2010; berkurang menjadi Rp. 229.426.353.244,96 pada tahun 2011; serta defisit sebesar Rp. 98.393.996.631,63 pada tahun 2012. Dengan pengetatan volume belanja yang dibarengi dengan upaya optimalisasi pendapatan, pada tahun 2013 yang merupakan akhir periode RPJM 20092013 diproyeksikan keuangan daerah Kabupaten Penajam Paser utara sudah sehat. Hal itu ditunjukkan oleh APBD yang tidak lagi defisit, serta mencatat surplus sebesar Rp. 3.272.547.936,37 Lebih jelasnya, perkembangan proyeksi pendapatan dan belanja serta jumlah surplus/defisit anggaran keuangan daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2009-2013 disajikan dalam tabel berikut ini: Tabel Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Defisit/Surplus Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2009-2013 PROYEKSI

2009

2010

2011

2012

2013

PENDAPATAN

720.817.161. 628.225.406.351,79589,68

831.109.257.8 84,41

948.493.369.7 1.072.663.149.93 91,77 2,91

BELANJA

1.333.149.320.632

1.105.265.137.4 25

1.060.535.611.1 29

1.046.887.366.4 23

(DEFISIT)/ SURPLUS

(704.923.9 14.280,03)

(384.447.975.8 (229.426.353.2 35,21) 44,96)

(98.393.996.6 31,63)

1.069.390.601.9 97

3.272.547.936,3 7

Pembiayaan defisit anggaran bisa bersumber dari pinjaman daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 107 tahun 2000 tentang pinjaman daerah, pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah. Namun demikian, untuk merealisasikan pinjaman ini perlu dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan beban keuangan daerah pada masa yang akan datang. Pertimbangan tersebut tidak hanya didasarkan pada debt service coverage ratio (DSCR) saja, tetapi juga perlu mempertimbangkan aspek prediksi kondisi ekonomi daerah dalam jangka panjang. Dalam perkembangan pelaksanaan APBD selama ini dan pada periode tahun 2009-2013, kebijakan untuk membiayai defisit anggaran diutamakan berasal dari sisa lebih tahun anggaran sebelumnya. Dengan demikian adanya defisit anggaran tidak akan membebani kewajiban keuangan daerah pada masa yang akan datang. Kebijakan defisit 128 RPJMD 2009-2013 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

anggaran justru diharapkan untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah. Kebijakan pembiayaan daerah akan dikelompokkan dalam kebijakan penerimaan pembiayaan, dan kebijakan pengeluaran pembiayaan. Adapun kebijakan pada masingmasing kelompok adalah: 1) Kebijakan penerimaan pembiayaan a.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu. Upaya untuk menutup defisit anggaran diutamakan berasal dari sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah yang tidak akan menjadi beban bagi daerah di masa mendatang, misalnya yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu merupakan estimasi selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan belanja daerah, dan didefinitifkan dalam perubahan APBD. yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya

b. Penerimaan kembali pengembalian Dana Bergulir. Penerimaan

kembali

pengembalian

dana

bergulir

digunakan

untuk

menganggarkan penerimaan yang berasal dari pengembalian angsuran pokok pinjaman dana bergulir. c.

Mengoptimalkan jenis-jenis penerimaan pembiayaan yang menjadi Piutang Daerah dan Pencairan Dana Cadangan, serta sedapat mungkin menghindari sumber penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari Pinjaman Daerah;

d. Sumber pengeluaran pembiayaan daerah sedapat mungkin hanya dialokasikan untuk menutup keperluan yang menjadi kewajiban daerah dan tidak dapat ditunda pengeluarannya 2) Kebijakan pengeluaran pembiayaan a.

Penyertaan modal pemerintah daerah Penyertaan modal (investasi) kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi

dalam

rangka

pelayanan/pemberdayaan

masyarakat

untuk

pemberian dana bergulir kepada masyarakat, petani, dan nelayan. 129 RPJMD 2009-2013 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

b. Pembayaran Pokok Utang Digunakan untuk melunasi pembayaran kewajiban pokok, terutama yang jatuh temponya dalam kurun waktu 5 tahun mendatang (periodisasi RPJMD 2009-2013). c. Mengalokasikan dana penyertaaan modal pada sektor-sektor usaha yang mempunyai nilai ekonomis dan profitabilitas tertinggi.


8.1. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS 8.2. INDIKASI PENDANAAN PROGRAM SKPD


BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

8.1. Indikasi Rencana Program Prioritas Prioritas pembangunan yang dirancang untuk pembangunan jangka menengah 2009-2013 Kabupaten Penajam Paser Utara disusun berdasarkan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih yang dituangkan dalam RPJM meliputi : 1. Penguatan

kapasitas

aparat

pemerintah

dan

penegakan

tata

kelola

pemerintahan yang baik, professional dan inovatif. 2. Pembangunan agrokomplek industry masyarakat dan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi (UKM) 3. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat. 4. Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat 5. Pengembangan desentralisasi dan otonomi desa melalui pemberdayaan masyarakat 6. Pembangunan infrastruktur sosial dasar, perhubungan, telekomonikasi dan informasi dan energy. 7. Peningkatan rasa aman untuk berinvestasi dan perbaikan pelayanan kepada masyarakat 8. Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan sosial budaya. 9. Pengembangan potensi wilayah yang berwawasan lingkungan Adapun indikasi untuk masing-masing program prioritas pembangunan dalam upaya mencapai keberhasilan pelaksanaan Visi dan Misi yang ditetapkan dalam RPJM (20092013) adalah sebagai berikut: Prioritas pembangunan 1 adalah Penguatan kapasitas aparat pemerintah dan penegakan tata kelola pemerintahan yang baik, professional dan inovatif. Indikasi program prioritasnya adalah sebagai berikut :


a. Program Pengelolaan Sumber Daya Aparatur b. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan c. Program Penerapan Tata Pemerintahan yang baik d. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Pengawasan Prioritas pembangunan 2 adalah, Peningkatan kualitas pendidikan yang mengarah pada pendidikan kejuruan yang profesional.Indikasi program prioritasnya adalah sebagai berikut : a. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun b. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. c. Program Pengembangan Budaya Baca dan Perpustakaan Daerah Prioritas pembangunan 3 adalah, Peningkatan pelayanan kesehatan dan sarana kesehatan guna mewujudkan masyarakat yang sehat. Indikasi program prioritasnya adalah sebagai berikut : a. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah sakit b. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah sakit Prioritas pembangunan 4 adalah pembangunan agrokomplek industri masyarakat dan usaha kecil menengah dan koperasi (UKM). Indikasi program prioritasnya adalah sebagai berikut : a. Program penghapusan ekonomi biaya tinggi. b. Program Pengembangan Ekonomi Pedesaan

c. Program Peningkatan investasi d. Program Peningkatan pengembangan agrobisnis e. Program Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan f. Program Pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. g. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah h. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM 133 RPJMD 2009-2013 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Prioritas pembangunan 5 adalah peningkatan kemandirian desa melalui pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan ekonomi kerakyatan.mIndikasi program prioritasnya adalah sebagai berikut : a. Program Pengembangan Ekonomi Pedesaan b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa c. Program Peningkatan Infrastruktur Pedesaan Prioritas pembangunan 6. adalah Pembangunan infrastruktur sosial dasar, perhubungan, telekomonikasi dan informasi dan energy. Indikasi program prioritasnya adalah sebagai berikut : a. Program Peningkatan sarana dan prasarana publik b. Program Penyediaan sarana air bersih dan listrik c. Program Peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi Prioritas pembangunan 7 adalah, Peningkatan rasa aman untuk berinvestasi dan perbaikan pelayanan kepada masyarakat. Indikasi program prioritasnya adalah sebagai berikut : a. Peningkatan Investasi dari ekonomi kerakyatan b. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan masyarakat c. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat (public sevice) Prioritas pembangunan 8 adalah Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan sosial budaya. Indikasi program prioritasnya adalah sebagai berikut : a. Terwujutnya kerukunan antar dan intern umat beragama b. Peningkatan hubungan yang harmonis umat beragama dan pemerintah c. Peningkatan kehidupan sosial budaya yang berkualitas Prioritas pembangunan 9 adalah Pengembangan potensi wilayah yang berwawasan lingkungan. Indikasi program prioritasnya adalah sebagai berikut ” a. Pengembangan wilayah yang berwawasan lingkungan 134 RPJMD 2009-2013 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

b. Pemanfaatan potensi sumberdaya alam secera efektif dan efisien c. Pengelolaan sumberdaya alam dengan nilai tambah 8.2. Indikasi Kebutuhan Pendanaan Urusan Pemerintah Daerah Secara keseluruhan, anggaran belanja yang dibutuhkan untuk melaksanakan semua program pada Kabupaten Penajam Paser Utara tahun anggaran 2009 (tahun pertama RPJMD 2009-2013) adalah sebesar Rp. 1.395.852.791.298,-. Belanja tersebut akan digunakan untuk membiayai urusan wajib sebanyak Rp. 1.258.129.045.297,82 ,serta urusan pilihan sebesar Rp. 137.723.746.000,-. Dalam kaitan ini, terdapat 25 urusan yang termasuk dalam urusan wajib, antara lain adalah (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Pekerjaan Umum; (4) Perumahan; (5) Penataan Ruang; (6) Perencanaan Pembangunan; (7) Perhubungan; (8) Lingkungan Hidup; (9) Pertanahan; (10) Kependudukan dan Catatan Sipil; (11) Pemberdayaan Perempuan; (12) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; (13) Sosial; (14) Tenaga kerja; (15) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; (16) Penanaman Modal; (17) Kebudayaan; (18) Pemuda dan Olah Raga; (19) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri; (20) Pemerintahan Umum; (21) Kepegawaian; (22) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; (23) Statistik; (24) Kearsipan; (25) Komunikasi dan Informasi. Sedangkan untuk urusan pilihan, terdapat 8 macam urusan, yaitu: (1) Pertanian; (2) Kehutanan; (3) Energi dan Sumber Daya Mineral; (4) Pariwisata; (5) Kelautan dan Perikanan; (6) Perdagangan; (7) Perindustrian; dan (8) Transmigrasi. Belanja sebesar Rp. 1.258.129.045.297,82 ,- yang dialokasikan untuk membiayai urusan wajib tersebut didistribusikan secara proporsional pada 25 urusan. Dari 25 jenis urusan wajib itu, bidang Pekerjaan Umum menerima alokasi anggaran yang paling besar yaitu Rp. 692.184.443.152,-. Anggaran sebesar itu dalam pelaksanaannya dikendalikan oleh dua SKPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum (Rp. 682.496.204.272,-) dan Dinas Kelautan dan Perikanan (Rp. 6.510.000.000,-). Selain Pekerjaan Umum, bidang urusan yang mendapat alokasi anggaran lebih dari seratus miliar rupiah adalah Urusan Pendidikan dan Urusan Pemerintahan Umum. Urusan pendidikan yang sebagian besar programnya dikonsentrasikan untuk mendukung keberhasilan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun diproyeksikan 135 RPJMD 2009-2013 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

mendapat kucuran dana sebesar Rp. 176.566.471.950,-. Sedang Urusan Pemerintahan Umum direncanakan mendapat alokasi anggaran sebanyak Rp. 110.139.844.946,- pada tahun anggaran 2009. Dalam implementasinya, program-program yang termasuk dalam urusan Pemerintahan Umum ini dikendalikan oleh enam SKPD, yaitu Sekretariat Derah, Dinas Pendapatan Daerah, Kecamatan Penajam, Kecamatan Waru, Kecamatan Babulu, dan Kecamatan Sepaku. Di luar tiga urusan di atas, beberapa urusan yang mendapat jatah anggaran cukup besar lainnya adalah Urusan Perhubungan, Urusan Sosial, dan Urusan Pertanahan. Untuk Urusan Perhubungan, pada tahun 2009 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 87.963.687.432,-. Sedang untuk urusan Sosial dan Urusan Pertanahan, berturut-turut dianggarkan mendapat kucuran dana sebesar Rp. 48.579.881.216,-

dan Rp.

42.120.000.000,-. Untuk Urusan-Urusan lainnya (yang termasuk dalam Urusan Wajib), untuk tahun anggaran 2009 rata-rata mendapat alokasi anggaran dibawah Dua Puluh Milliar Rupiah, dengan perincian masing-masing sebagai berikut: Urusan kesehatan sebesar Rp. 17.301.310.315,-;

Urusan

Kepegawaian

mendapat

anggaran

sebesar

Rp.

16.500.926.800,-; Perencanaan Pembangunan sebesar Rp. 11.622.820.000,-; Urusan Perumahan sebesar Rp. 6.500.000.000,-; Urusan Lingkungan Hidup Rp. 6.278.500.800,-; Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Rp. 5.405.905.087,-; Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp. 5.367.040.000,-; Urusan Pemuda dan Olah Raga Rp. 3.565.000.000,-; Urusan Komunikasi dan Informasi sebanyak Rp. 2.635.000.000,-; Urusan Tenaga Kerja dialokasikan Rp. 2.323.344.000,-; Urusan Penataan Ruang Rp. 1.502.000.000,-;

Urusan

Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam Negeri Rp.

1.049.500.000,-; Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebesar Rp. 690.655.600,-; Urusan Penanaman Modal dianggarkan Rp. 699.000.000,-; Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mendapat alokasi Rp. 564.569.000,-; dan untuk Urusan Kebudayaan direncanakan mendapat alokasi anggaran Rp. 473.145.000,Berbeda dengan urusan wajib yang mempunyai plafond anggaran cukup besar, urusan pilihan pada tahun anggaran 2009 diproyeksikan mendapat alokasi anggaran belanja sebesar Rp. 137.723.746.000,-. Hal ini berarti volume anggaran untuk membiayai urusan pilihan tidak sampai 11% dari total anggaran urusan wajib. Anggaran untuk 136 RPJMD 2009-2013 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

urusan pilihan tersebut didistribusikan secara proporsional kepada

7 (tujuh) bidang

urusan. Dari tujuh bidang urusan yang termasuk dalam urusan pilihan, urusan pertanian mendapat alokasi anggaran paling besar yakni Rp. 73.657.920.000,-. Pelaksanaan Program yang dibiayai oleh anggaran itu akan dikendalikan oleh dua SKPD, yakni Dinas Pertanian dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Selain untuk Urusan Pertanian, urusan lain yang mendapat alokasi anggaran cukup besar adalah Urusan Kelautan dan Perikanan yang pada tahun 2009 dialokasikan anggaran sebanyak Rp. 11.416.000.000,Di luar dua urusan di atas, bidang-bidang lain yang masuk pada Urusan Pilihan rata-rata diproyeksikan mendapat alokasi anggaran di bawah sepuluh Milliar Rupiah, dengan rincian sebagai berikut: Urusan Kehutanan sebesar Rp. 7.483.150.400,-; Urusan Pariwisata direncanakan mendapat sebesar Rp. 5.604.200.000,-; Urusan Pedagangan sebesar Rp. 4.035.733.350,-; Urusan Perindustrian mendapat alokasi Rp. 2.959.742.250,-; dan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral diproyeksikan mendapat jatah anggaran sebesar Rp. 700.000.000,-.


Lebih jelasnya, alokasi anggaran untuk masing-masing urusan pada tahun anggaran 2009 dapat disimak pada tabel berikut ini: Tabel Alokasi Anggaran untuk Masing-Masing Urusan Tahun Anggaran 2009 (Tahun Pertama RPJMD 2009-2013) URUSAN ANGGARAN

NO URUSAN WAJIB

1.258.129.045.297,82

1

PENDIDIKAN

2

KESEHATAN

3

PEKERJAAN UMUM

4

PERUMAHAN

6.500.000.000

5

PENATAAN RUANG

1.502.000.000

6

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

11.622.820.000

7

PERHUBUNGAN

87.963.687.432

8

LINGKUNGAN HIDUP

9

PERTANAHAN

10

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

11

13

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA SOSIAL

14

TENAGA KERJA

15

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

564.569.000

16

PENANAMAN MODAL

699.000.000

17

KEBUDAYAAN

473.145.000

18

PEMUDA DAN OLAH RAGA

3.565.000.000

19

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1.049.500.000

20

PEMERINTAHAN UMUM

21

KEPEGAWAIAN

22

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

23

STATISTIK

24

KEARSIPAN

25

KOMUNIKASI DAN INFORMASI

12

176.566.471.950 35.397.310.315 692.184.443.152

6.278.500.800 42.120.000.000 5.405.905.087

690.655.600 48.579.881.216 2.323.344.000

110.139.844.946 16.500.926.800

URUSAN PILIHAN

5.367.040.000

2.635.000.000 137.723.746.000

26

PERTANIAN

73.657.920.000

27

KEHUTANAN

7.483.150.400

28

ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

29

PARIWISATA

30

KELAUTAN DAN PERIKANAN

31

PERDAGANGAN

4.035.733.350

32

PERINDUSTRIAN

2.959.742.250

700.000.000 5.604.200.000 11.416.000.000


Untuk tahun-tahun berikutnya, terutama yang masuk dalam periode perencanaan RPJMD 2009-2013 Kabupaten Penajam Paser Utara, besaran anggaran untuk masingmasing urusan (baik urusan wajib maupun urusan pilihan) diproyeksikan tumbuh antara 7% hingga 15% tiap tahunnya. Pertumbuhan persentase belanja itu terutama didasarkan pada pertimbangan tentang tingkat urgensi program serta ketersediaan anggaran atau kemampuan keuangan daerah untuk membiayai program dan atau kegiatan yang direncanakan tadi. Untuk lebih lengkapnya, proyeksi anggaran belanja untuk masingmasing urusan dapat disimak pada matrik yang terlampir pada bagian akhir dokumen RPJMD ini. Sedangkan alokasi anggaran belanja untuk masing-masing SKPD selama periode RPJMD 2009-2014 dapat di paparkan dalam tabel di bawah ini. Tabel Alokasi Anggaran Belanja pada Masing-Masing SKPD Periode RPJMD 2009-2013 SKPD

2009

2010

2011

2012

2013

Bappeda

13.664.820.000

15.148.075.042

16.208.440.295

17.018.862.310

17.529.428.179

Dinas Kehutanan, Perkebunan, Dan Pertambangan

39.350.150.400

42.498.162.432

45.048.052.178

50.003.337.917

52.003.471.434

Dinas Kesehatan

17.301.310.315

18.512.402.037

20.919.014.302

22.801.725.589

25.309.915.404

701.424.704.272

462.940.304.819

402.758.065.193

354.427.097.370

329.617.200.554

4.069.101.000

4.435.036.859

4.612.438.333

4.750.811.483

4.988.352.058

178.131.471.950

188.819.360.267

194.483.941.075

202.263.298.718

212.376.463.654

59.716.920.000

109.907.519.718

141.780.700.436

162.338.901.999

184.254.653.769

25.271.289.087

27.339.387.740

22.691.691.825

22.578.233.365

23.820.036.201

78.291.032.432

63.415.736.270

52.635.061.104

45.792.503.161

44.418.728.066

7.160.044.600

7.589.647.276

8.120.922.585

8.283.341.037

8.697.508.089

Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pendapatan Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan, Dan Kelautan Dinas Kependudukan, Capil, Sosial Dan Tenaga Kerja Dinas Perhubungan, Kebudayaan Dan Pariwisata Dinas Koperasi,Ukm, Perindustrian Dan Perdagangan Kecamatan Babulu Kecamatan Penajam Kecamatan Sepaku Kecamatan Waru Rumah Sakit Umum Daerah Sekretariat Daerah

732.066.710

811.530.836

843.992.069

894.631.593

921.470.541

1.908.719.000

1.725.515.223

1.760.025.528

1.830.426.549

1.995.164.938

865.074.500

783.314.864

830.313.756

888.435.719

986.163.648

50.000.000

550.000.000

650.000.000

700.000.000

850.000.000

8.896.000.000

7.879.472.102

8.194.650.986

9.178.009.105

10.004.029.924

196.366.616.366

153.459.671.939

139.648.301.465

143.837.750.509

152.468.015.539

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada periode RPJMD 2009-2013, Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Penajam Paser Utara merupakan SKPD yang paling banyak menerima alokasi anggaran. Jumlah yang baling besar diterima oleh SKPD tersebut pada 139 RPJMD 2009-2013 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

tahun 2009 yaitu sebesar Rp. 701.424.704.272,-. Namun untuk empat tahun berikutnya, alokasi anggaran belanja untuk Dinas ini diproyeksikan turun secara gradual hingga tinggal Rp. 329.617.200.554,- pada tahun 2013. Selain Dinas Pekerjaan Umum, beberapa SKPD juga diproyeksikan berkurang alokasi anggaran belanjanya mulai tahun 2010 hingga 2013. Beberapa SKPD yang anggaran belanjanya diproyeksikan turun dengan prersentase yang cukup besar itu antara lain adalah Dinas Perhubungan, Kebudayaan, dan Pariwisata (dari Rp. 78.291.032.432,pada tahun 2009 menjadi Rp. 44.418.728.066,- pada tahun 2013) dan Dinas Sekretariat Daerah (dari Rp. 196.366.616.366,- pada tahun 2009 menjadi Rp. 152.468.015.539 pada tahun 2013). Penurunan volume belanja secara signifikan ini dilakukan dalam rangka menekan tingkat defisit anggaran, dimana untuk tahun 2009 tingkat defisit anggaran pada kabupaten ini diproyeksikan lebih dari 700 miliar rupiah. Kondisi defisit yang sangat besar itu jelas mencerminkan kondisi keuangan daerah yang tidak sehat. Karena itu dengan upaya pengurangan alokasi belanja pada beberapa SKPD itu diharapkan akan dapat membantu menyehatkan kondisi keuangan daerah pada kabupaten ini. Pengurangan volume belanja pada beberapa SKPD itu tentu harus di didasari oleh pertimbangan yang bijak dan matang hingga tidak sampai mengakibatkan menurunnya aktivitas pembangunan, terutama yang berkaitan langsung dengan perbaikan tingkat kehidupan masyarakat. Atas dasar pertimbangan tersebut, pada beberapa SKPD justru di tambah volume anggaran belanjanya. SKPD-SKPD yang alokasi anggarannya diproyeksikan meningkat cukup besar selama periode 2009-2013 antara lain adalah Dinas Kehutanan, Perkebunan, dan Pertambangan (Rp. 39.350.150.400,- pada tahun 2009 menjadi Rp. 52.003.471.434,- pada tahun 2013); Dinas Kesehatan (pada tahun 2009 sebesar Rp. 17.301.310.315,- menjadi Rp. 25.309.915.404,- pada tahun 2013); Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (dari Rp. 178.131.471.950,- pada tahun 2009 menjadi Rp. 212.376.463.654,- pada tahun 2013); serta Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Kelautan

(meningkat dari Rp. 59.716.920.000,- pada tahun 2009 menjadi Rp.

184.254.653.769,- pada tahun 2013). Dalam konteks ini, peningkatan volume anggaran belanja pada beberapa SKPD di atas terutama didasari oleh pertimbangan bahwa DinasDinas tersebut mempunyai program-program yang berkaitan langsung dengan visi misi RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2009-2013. 140 RPJMD 2009-2013 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA


9.1. INDIKATOR KINERJA PROSES PARUH WAKTU (2009-2010) 9.2. INDIKATOR KINERJA PROSES PARUH WAKTU (2010-2013)


BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Penetapan indikator pencapaian kinerja daerah dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai capaian indikator kinerja pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh suatu instansi pemerintah. Pencapaian indikator-indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran, atau proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Misalnya, keterkaitan antara tingkat pencapaian kinerja outputs tertentu dengan proses pencapaiannya seperti kecepatan dan keakurasian, ketaatan pada peraturan perundangan dan keterlibatan kelompok target atau penerima manfaat. Indikator penilaian kinerja evaluasi paruh dan penuh waktu pelaksanaan RPJM Kabupaten Penajam Paser Utara mengacu kepada penilaian kinerja yang disebut “Kondite”. Hasil penilaian akhir dari sistem Kondite yaitu predikat “Baik dan Buruk”. Sistem penilaian memakai metode “Grafhicrating Scale” secara umum metode ini menggunakan angka numeric sebagai Anchor. Nilai dari setiap kriteria berada antara 0100 yang dibagi menjadi 5 (Lima) predikat, dimana setiap predikat mempunyai interval tertentu yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

No 1. 2. 3. 4. 5.

Tabel 9.1 Sistem Penilaian Predikat Capaian Kinerja Interval Penilaian Predikat Capaian Kinerja (1 sd. 100) ( 0 – 29 ) ( 30 – 59 ) ( 60 – 79 ) ( 80 – 89 ) ( 90 – 100 )

Kurang Sedang Cukup Baik Baik Sekali

Evaluasi pelaksanaan kebijakan paruh waktu dan penuh waktu program/kegiatan RPJM Kabupaten Penajam Paser Utara 2005-2010 adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan 143 RPJMD 2009-2013 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

(input), proses (process), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Analisis tersebut antara lain dilakukan dengan cara membandingkan antara indikator kinerja dengan realisasi, seperti : (1) perbandingan antara kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan; (2) perbandingan antara kinerja nyata dengan tahun-tahun sebelumnya; (3) perbandingan kinerja suatu instansi dengan instansi lain yang unggul di bidangnya atau dengan sektor swasta; dan (4) perbandingan kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar internasional. 9.1. Indikator Kinerja Proses Paruh Waktu (2008 – 2010) Dalam undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 3 ayat 1, 2 dan 3 menyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Sedangkan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud di atas menghasilkan: 1) Rencana pembangunan jangka panjang; 2) Rencana pembangunan jangka menengah; dan 3) Rencana pembangunan tahunan. Tahapan

suatu

perencanaan

pembangunan

(daerah)

sesuai

dengan

ketentuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 4 Undang-undang nomor 25 tahun 2004 adalah sebagai berikut: 1) Penyusunan Rencana, meliputi: Rancangan Rencana Pembangunan Nasional/Daerah, Rancangan Rencana Kerja Kementerian-Lembaga/SKPD,

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan,

Rancangan Akhir Rencana Pembangunan; 2) Penetapan Rencana, meliputi: RPJP Nasional dengan UU dan RPJPD dengan Perda, RPJM dengan Keppres/Kepala Daerah, RKP/RKPD dengan Keppres/Kepala Daerah; 3) Penyidikan Pelaksanaan; dan 4) Evaluasi Kinerja. Pengukuran kinerja paruh waktu pelaksanaan RPJM Kabupaten Penajam Paser Utara, Tahun 2005-2010 adalah suatu alat manajemen yang digunakan untuk 144 RPJMD 2009-2013 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas dan juga digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran (Goals and Objectives). Pengukuran kinerja paruh waktu pelaksanaan RPJM Kabupaten Penajam Paser Utara, Tahun 2005-2010 merupakan proses sistematis untuk pengumpulan, menganalisa dan menggunakan informasi untuk menentukan efisiensi dan efektifitas suatu kinerja seluruh instansi pemerintah dari satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan program–programnya sesuai dengan tugas-tugas yang dibebankan, termasuk keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran program-program. Evaluasi kinerja paruh waktu pelaksanaan RPJM Kabupaten Penajam Paser Utara, Tahun 2005-2010 merupakan wujud nyata dari kewajiban dan mandat UU NO. 32 Tahun 2004 (direvisi dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah) yang secara nyata merupakan proses kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan permbangunan yang meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangan. Dalam pengukuran kinerja proses paruh waktu pelaksanaan RPJM Kabupaten Penajam Paser Utara dilakukan penilaian dari aspek-aspek sebagai berikut: 1. Kaitan dengan tupoksi SKPD 2. Capaian pembangunan fisik 3. Keluaran (output) program/kegiatan 4. Hasil (outcame) program/kegiatan 5. Waktu penyelesaian program kegiatan 6. Besaran pendanaan program kegiatan Dari indikator yang telah ditetapkan tersebut kemudian diberikan bobot masingmasing indikator yang diserasikan dengan target-target RPJM yang telah ditetapkan serta kebijakan-kebijakan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, sehingga didapat pembobotan indikator kinerja proses pelaksanaan RPJM Kabupaten Penajam Paser Utara ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 9.2 Pembobotan Indikator Kinerja Proses Pelaksanaan RPJM Kabupaten Penajam Paser Utara


No. 1. 2. 3. 4.

Indikator Capaian Kinerja Kaitan dengan tupoksi SKPD Capaian pembangunan fisik Keluaran (output) program/kegiatan Hasil (outcame) program/kegiatan

Bobot (%) 20 20 15 15

5.

Waktu penyelesaian program kegiatan

15

6.

Besaran pendanaan program kegiatan

15

Jumlah

100

Berdasarkan hasil pembobotan penilaian yang telah ditetapkan sebagaimana tabel di atas, maka dilakukan analisis kuantitatif dan kualitatif atas capaian kinerja paruh waktu pelaksanaan RPJM Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan memberikan predikat capaian kinerja pada masing-masing indikator sebagai berikut:

NO 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Tabel 9.3 Predikat Capaian Kinerja Proses Paruh Waktu Pelaksanaan RPJM Kabupaten Penajam Paser Utara INDIKATOR CAPAIAN BOBOT HASIL HASIL KINERJA PENILAIAN PENILAIAN PERHITUNGAN (%) (%) (%) Kaitan dengan tupoksi SKPD 20 Capaian pembangunan Fisik 20 Keluaran (output) program/kegiatan 15 Hasil (outcame) program/kegiatan 15 Waktu penyelesaian program kegiatan 15 Besaran pendanaan program kegiatan 15 JUMLAH:

PREDIKAT CAPAIAN KINERJA

100


9.2.

Indikator Kinerja Hasil Penuh Waktu (2010 – 2013) Langkah pertama dalam evaluasi penuh waktu pelaksanaan RPJM adalah

penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah berikutnya adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan

rencana

pembangunan

yang

dihasilkan

masing-masing

jenjang

pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Sedangkan langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Menurut Undang-Undang Sistem Perencanaan Nasional, penetapan rencana pembangunan jangka panjang daerah yang ditetapkan sebagai Peraturan Daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan sebagai Peraturan Kepala Daerah, dan rencana pembangunan tahunan daerah ditetapkan sebagai Peraturan Kepala Daerah. Sedangkan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya, Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Evaluasi pelaksanaan rencana yaitu

bagian dari kegiatan perencanaan

pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), proses (process), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Kementerian aau Lembaga, baik Pusat maupun Daerah, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan/atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. 147 RPJMD 2009-2013 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan, Kementrian atau Lembaga, baik Pusat maupun Daerah, mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana. Indikator kinerja hasil penuh waktu pelaksanaan RPJM Kabupaten Penajam Paser Utara, dilakukan pengukuran dari aspek-aspek sebagai berikut: a) Kesesuaian dengan Visi - RPJM b) Kesesuaian dengan Misi - RPJM c) Kesesuaian dengan Agenda Utama d) Kesesuaian dengan Program Prioritas e) Kesesuaian dengan Sasaran/Tujuan f) Kesesuaian dengan Arah Kebijakan Sedangkan untuk pembobotan indikator kinerja hasil pelaksanaan RPJM Kabupaten Penajam Paser Utara ditetapkan sebagai berikut: Tabel 9.4 Pembobotan Indikator Kinerja Hasil Pelaksanaan RPJM Kabupaten Penajam Paser Utara No.

Indikator Capaian Kinerja

Bobot (%)

1

Kesesuaian dengan Visi - RPJM

20

2

Kesesuaian dengan Misi - RPJM

20

3

Kesesuaian dengan Agenda Utama

15

4

Kesesuaian dengan Program Prioritas

15

5

Kesesuaian dengan Sasaran/Tujuan

15

6

Keseuaian dengan Arah Kebijakan

15

Jumlah

100

Sedangkan untuk capaian kinerja hasil evaluasi penuh waktu pelaksanaan RPJM Kabupaten Penajam Paser Utara, dilakukan dengan memberikan predikat penilaian capaian kinerja pada masing-masing indikator sebagai berikut: 148 RPJMD 2009-2013 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Tabel 9.5

NO 1. 2. 3. 4. 5 . 6.

Predikat Capaian Kinerja Hasil Penuh waktu Pelaksanaan RPJM Kabupaten Penajam Paser Utara INDIKATOR CAPAIAN BOBOT HASIL HASIL KONERJA PENILAIAN PENILAIAN PERHITUN (%) (%) GAN (%) Kesesuaian dengan Visi RPJM 20 Kesesuaian dengan Misi RPJM 20 Kesesuaian dengan Agenda Utama 15 Kesesuaian dengan Program Prioritas 15 Kesesuaian dengan Sasaran/Tujuan 15 Keseuaian dengan Arah Kebijakan 15 JUMLAH :

PREDIKAT CAPAIAN KINERJA

100


10.1. PROGRAM TRANSISI 10.2. KAIDAH PELAKSANAAN


BAB X PENUTUP

10.1. Program Transisi Program transisi adalah rancangan program indikatif 1 (satu) tahun ke depan setelah periode RPJM Daerah berakhir. Program transisi ini digunakan untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada masa akhir jabatan kepala daerah. 10.2. Kaidah Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009-2013 yang telah disusun ini, hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparansi, partisipatif dan penuh tanggung jawab dan merupakan pedoman bagi penyusunan bagi SKPD dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut. 1. Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara serta masyarakat termasuk dunia usaha agar melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009-2013 dengan sebaik-baiknya. 2. Setiap SKPD berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, trategis, kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009-2013 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) 3. Setiap SKPD berkewajiban menjamin konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2013 dengan Rencana


Strategis Badan/Dinas/Instansi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota. 4. Konsepsi prioritas dalam naskah dokumen RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara 2009-2013 baik mengenai aspek program maupun wilayah hanya mempunyai implikasi terhadap konsentrasi intervensi terhadap program dan wilayah prioritas baik dalam kerangka anggaran maupun kegiatan dan tidak berimplikasi terhadap peniadaan program maupun wilayah non prioritas. 5. Konsepsi diskripsi program utama dan program penunjang maupun kegiatan pokok serta kegiatan penunjang tidak berimplikasi pada besaran pengalokasian belanja, akan tetapi lebih kepada logika berpikir tentang pentingnya sebuah program maupun kegiatan pokok dalam mewujudkan sasaran sub agenda/agenda pembangunan. Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 20092013. Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara berkewajiban untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan/implementasi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tahun

2009-2013

ke

dalam

pelaksanaan

dokumen

Penajam Paser Utara Rencana

Strategis

Badan/Dinas/Instansi, agar terjaga keterpaduan dan kesinambungan antara 2 Dokumen Perencanaan diatas dengan cara membangun/menyusun mekanisme kontrol berupa Memoranda Anggaran Kegiatan (MAK).

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

H. ANDI HARAHAP


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Recommend Documents