Diatur dalam pasal 1 angka 25 UU KUP Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan proporsional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Diatur dalam pasal 29 ayat (1) UU KUP Dirjen pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
PMK Nomor 199/PMK.03/2007 Jenis pemeriksaan
› Pemeriksaan kantor yaitu pemeriksaan yang
dilakukan dikantor Dirjen Pajak. › Pemeriksaan lapangan yaitu pemeriksaan yang dilakukan ditempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal wajib pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh Dirjen Pajak.
Ruang lingkup pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa masa pajak, tahun pajak atau tahun pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan. Pemeriksaan pajak dapat dilakukan berdasarkan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, yang diatur dalam UU KUP Pasal 17B
Kriteria pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dapat dilakukan sbg : › Menyampaikan
surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, termasuk telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak; pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan kantor atau pemeriksaan lapangan. › Menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan rugi, pemeriksaan dengan kriteria ini telah dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan.
› Tidak menyampaikan atau menyampaikan
surat pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang ditetapkan dalam surat teguran, pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan. › Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran atau akan meninggalkan indonesia untuk selamalamanya, pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan.
› Menyampaikan
surat pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis risiko (risk based selection) mengindikasi adanya kewajiban perpajakan wajib pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan.
Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3(tiga) bulan dan dapat diperpanjang menjadi 6(enam) bulan yang dihitung sejak tanggal wajib pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan. Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4(empat) bulan dan dapat diperpanjang menjadi 8(enam) bulan yang dihitung sejak tanggal surat perintah pemeriksaan sampai tanggal laporan hasil pemeriksaan.
Standar umum Merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan pemeriksa pajak dan mutu pekerjaannya. › Pendidikan dan pelatihan teknis › Jujur dan bersih dari tindakan-tindakan
tercela › Taat terhadap berbagai peraturan perundang-udangan
ketentuan
Standar pelaksanaan pemeriksaan pajak Untuk menguji kepatuhan pemenuhan pertauran perpajakan :
› Persiapan yang sesuai dengan tujuan pemeriksaan
› › › › › ›
dan pengawasan. Luas pemeriksaan (audit scope). Temuan pemeriksaan didasarkan bukti kompeten. Pemeriksan dilakukan oleh suatu tim pemeriksa pajak yang terdiri dari supervisor, ketua tim dan anggota tim. Dapat dibantu oleh seorang ahli. Dapat dilakukan pemeriksaan bersama instansi lain. Pemeriksaan dapat dilakukan dari kantor ataupun lapangan
› Pemeriksaan dilakukan pada jam kerja apabila
diperlukan dapat diluar jam kerja. › Pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan. › Laporan hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak dan/atau STP
Standar pelaporan hasil pemeriksaan pajak › Laporan
hasil pemeriksaan disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup yang diperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat simpulan pemeriksa pajak yang didukung oleh temuan dan pengungkapan informasi lainnya.
Laporan hasil pemeriksaan mengenai :
Penugasan pemeriksaan Identitas wajib pajak Pembukuan atau pencatatan wajib pajak Pemenuhan kewajiban perpajakan Data/informasi yang tersedia Buku dan dokumen yang dipinjam Materi yang diperiksa Uraian hasil pemeriksaan Ikhtisar pemeriksaan Penghitungan pajak terutang Simpulan dan usul pemeriksa pajak
Meliputi semua berkas yang dikumpulkan selama berlangsungnya pemeriksaan sebagai bukti telah dilaksanakan prosedur-prosedur pemeriksaan dan telah diikutinya standar pemeriksaan. Kertas kerja pemeriksaan harus memperhatikan sbb : › Kertas kerja pemeriksaan wajib disusun dan berfungsi : Bukti pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan Bahan dalam melakukan pembahasan temuan dengan WP Dasar pembuatan LHP Sumber data atau informasi penyelesaian keberatan atau banding oleh WP Referensi untuk pemeriksaan berikutnya
› Kertas kerja pemeriksaan harus memberikan
gambaran :
Prosedur pemeriksaan yang dilaksanakan Data, keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh Pengujian yang telah dilakukan Simpulan dan hal-hal lain yang dianggap perlu, yang berkaitan dengan pemeriksaan
Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Bukti Permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Pemeriksaan Bukti Permulaan adaiah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan
PROSES KEGIATAN SEBELUM PENYIDIKAN Sesuai KEP-272/PJ/2002 FILE
Informasi Pengamatan
KPP Untuk Penetapan Pajak
Laporan Pengamatan
DATA
Laporan
Pengaduan
Pemeriksaan Bukti Permulaan
SELEKSI
Pemeriksaan Pajak
Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan
Laporan Pemeriksaan Pajak
DIRJEN PAJAK Untuk PENYIDIKAN
KPP Untuk Penetapan Pajak Sumber: Direktorat Intelijen dan Penyidikan 18
a.
menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pajak agar menjadi lebih lengkap dan jelas
b.
meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai OP / badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pajak
c.
meminta keterangan dan bahan bukti OP / badan sehubungan dengan tindak pidana pajak
d.
memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pajak
e.
melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut
f. g.
h. i. j.
k.
meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan; menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan; memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; menghentikan penyidikan; dan/atau melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
Azas legalitas Azas keseimbangan Azas praduga tak bersalah Prinsip pembatasan penahanan Azas ganti rugi dan rehabilitasi Penggabungan pidana dengan tuntutan
ganti rugi Azas unifikasi Prinsip diferensiasi fungsional Prinsip saling koordinasi Azas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan Prinsip peradilan terbuka untuk umum
Pasal 44A dan 44B Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan penjelasannya. 2. Pasal 109 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 3. Pasal 21 dan 22 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-272/PJ/2002 17 Mei 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengamatan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. 1.
Secara umum latar belakang penghentian penyidikan sebagai berikut : 1. Untuk menegakkan prinsip peradilan yang cepat, tepat, biaya ringan dan sekaligus untuk tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. 2. Menghindari dari kemungkinan tuntutan ganti kerugian. Keluarnya surat penghentian penyidikan perkara atau SP3 tidak membawa akibat hapusnya kewenangan penyidik untuk memeriksa kembali kasus itu. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti yang cukup, penyidikan bisa dimulai lagi.
1.
Atas Usul Penyidik a. Tidak terdapat cukup bukti b. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dibidang perpajakan c. Penyidikan dihentikan karena peristiwanya telah daluwarsa d. Tersangka meninggal dunia
2.
Atas Permohonan Wajib Pajak Wajib Pajak boleh mengajukan permohonan penghentian penyidikan sepanjang perkara tersebut belum dilimpahkan ke pengadilan.
Di samping karena alasan di atas, penyidikan juga mungkin dihentikan oleh Jaksa Agung atas permintaan Meteri Keuangan untuk kepentingan penerimaan negara Dengan syarat: WP melunasi utang pajak + denda 400%
Terima Kasih
