POKOK – POKOK PENGATURAN DAFTAR HITAM NASIONAL (DHN) PENARIK CEK DAN/ATAU BILYET GIRO KOSONG PERATURAN BANK INDONESIA NO.8/29/PBI/2006 TGL 20 DESEMBER 2006
Agenda 1.Latar Belakang Pengaturan 2.Materi Pengaturan DHN 3.Lain-lain
2
Latar Belakang Pengaturan 1. Penggunaan Cek/BG masih sangat signifikan sebagai alat pembayaran •
Cek/BG Dalam Kliring 2005 – 34,5 juta transaksi – Rp. 1.166 triliun 2006 – 45,4 juta transaksi – Rp. 682 triliun
•
•
Kartu Kredit 2005 – 98 juta transaksi – Rp. 55,5 triliun 2006 – 115 juta transaksi – Rp. 57 triliun Kartu ATM +Debet 2005 – 736 juta transaksi – Rp. 1.046 triliun 2006 – 208 juta transaksi – Rp. 721,3 triliun 3
Latar Belakang Pengaturan 2. Penggunaan instrumen Cek/BG masih rawan thd penarikan kosong, sehingga tetap menjadi perhatian •
Rata-rata Cek/BG Kosong (2003 s.d 2006) di Indonesia – Di atas 400.000-an Warkat/thn (+/- 1.2% dari perputaran kliring Cek/ BG per tahun) – Meskipun prosentase tsb relatif kecil, tapi tetap menjadi perhatian untuk diminimalkan
•
Nilai Nominal Cek/BG Kosong di Indonesia – Rp. 5 triliun (2003) – Rp. 8.1 triliun (2005) (+/- 0.7% dari total perputaran kliring Cek/BG 2005) – Rp. 8.8 triliun (2006) (+/- 1.25% dari total perputaran kliring Cek/BG 2006) 4
Latar Belakang Pengaturan 3. Masih terdapat berbagai permasalahan dan kelemahan dalam ketentuan Daftar Hitam Lokal yang berlaku saat ini. Sanksi bersifat lokal dan kurang menimbulkan efek jera. Tidak mencakup penolakan over the counter. Dasar hukum pengenaan sanksi diatur dalam Surat Edaran yang seharusnya diatur dalam Peraturan Bank Indonesia
5
Latar Belakang Pengaturan 4. Tren penatausahaan rekening yang mengarah pada sentralisasi (online secara nasional) dan berkembangnya transaksi antar wilayah yang ditunjukkan dengan meningkatnya intercity clearing. 5. Efisiensi penerbitan Daftar Hitam (DH) yang semula dilakukan oleh 105 Penyelenggara Kliring Lokal, menjadi hanya 1 DH yang berlaku secara nasional sehingga dapat mempermudah identifikasi calon nasabah yg akan membuka rekening giro. 6
Materi Pengaturan DHN No
Materi Pengaturan
DHN
1.
Pihak yang menetapkan seseorang masuk dalam DH
Bank pemerlihara rekening giro nasabah yang bersangkutan (Bank Tertarik) dengan prinsip self assessment (Psl 15 (1))
2.
Tindakan yang dapat menyebabkan seseorang masuk dalam DH
3.
Kriteria Penarikan Cek dan/atau BG Kosong yg menyebabkan nasabah dikenakan sanksi DH
Penarikan Cek dan/atau BG kosong melalui kliring dan/atau melalui loket bank (over the counter) (Psl 1 (25)) Penarikan 3 lembar Cek/BG kosong dalam jangka waktu 6 bulan dengan nilai di bawah Rp.500 juta Penarikan kosong senilai Rp.500 juta atau lebih Penarikan pada bank yang sama (Psl 15 (1)) Dipisahkan antara penarikan kosong atas rekening yang berbasis konvensional dan rekening syariah (UUS) 7 (Psl 15 (2))
Materi Pengaturan DHN No
Materi Pengaturan
4.
Tenggang waktu pemenuhan dana Untuk Cek/BG (7 hk)
5.
Sanksi bagi Penarik Cek/ BG Kosong
DHN
Penarikan Cek/BG kosong yang kemudian dilunasi dalam jangka waktu 7 hari kerja setelah penarikan kosong dibebaskan dari sanksi penarikan Cek/BG kosong (Psl 22 (1) b) Dibekukan hak penggunaan Cek dan BG-nya (tidak diperkenankan melakukan penarikan Cek dan BG) (Psl 19 (1)) Nama ybs dicantumkan dalam DHN (Psl 16 (1)) Apabila dalam masa sanksi DHN ybs melakukan penarikan Cek/BG kosong, maka rekening giro di bank tersebut ditutup dan masa sanksi DHN diperpanjang 1 tahun (Psl 20 (1)) 8
Materi Pengaturan DHN No
Materi Pengaturan
DHN
6.
Tenggang waktu pembekuan/ penutupan
Dilakukan oleh Bank Tertarik paling lambat 14 hari kerja sejak penarikan kosong terakhir yang menyebabkan ybs memenuhi kriteria untuk dicantumkan dalam DHN Dilakukan oleh Bank selain Bank Tertarik paling lambat 14 hari kerja sejak nama nasabah tercantum dalam DHN (Psl 19 (1)&(2))
7.
Koreksi DHN
Dilakukan secara online oleh Bank Tertarik (Psl 16 (3)) Alasan koreksi hanya bisa dilakukan karena: (1) terdapat kesalahan administrasi pada Bank Tertarik, (2) kewajiban atas Cek/BG kosong telah dipenuhi dalam jangka waktu 7 hari kerja setelah penolakan, (3) terdapat putusan pengadilan yang memerintahkan nama ybs dikeluarkan dari DHN, (4) terjadi keadaan darurat, dan (5) penarikan Cek/BG dilakukan untuk diri penarik itu sendiri. (Psl 22 (1))9
Materi Pengaturan DHN No
Materi Pengaturan
DHN
8.
Pembinaan kepada Nasabah Penarik Cek/BG Kosong oleh Bank Pengelola Rekening (Bank Tertarik)
Atas dasar alasan yg kuat dan telah diperjanjikan sebelumnya dalam perjanjian pembukaan rekening, Bank dapat membekukan hak penggunaan Cek/BG nasabah atau menutup rekening giro nasabah meskipun yang bersangkutan tidak masuk dalam DHN (Psl 33 (2))
9.
Periode Penerbitan DH
Secara berkala, dilakukan 2 kali setiap bulan (Psl 17 (2))
10.
Penerbitan DHN
Kantor Pusat Bank Indonesia menerbitkan DHN berdasarkan DHIB yg disampaikan oleh Bank (Psl 17 (2))
10
Materi Pengaturan DHN No
Materi Pengaturan
11.
Pengawasan atas kepatuhan Bank dalam melaksanakan ketentuan BI tentang DHN
12.
Jenis Sanksi Administratif
DHN
BI melakukan pengawasan atas penatausahaan Cek dan/atau BG kosong yang dilakukan, antara lain meliputi: ketertiban kebenaran laporan kebenaran data pembatalan/rehabilitasi (Psl 26) Sanksi pembinaan dan/atau kewajiban membayar (Psl 32)
11
Lain-lain 1. Masa transisi berlaku selama 6 bulan sejak diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia. 2. Dalam masa transisi, Bank wajib mencatat dan menatausahakan identitas nasabah yang melakukan penarikan Cek/BG kosong dan berpotensi masuk ke dalam DH, untuk selanjutnya dimasukan dalam DHN jika ybs melakukan penarikan lagi sehingga memenuhi kriteria DHN setelah 1 Juli 2007. 3. Sejak diberlakukannya DHN, DH lokal dan ketentuan yang mengaturnya, termasuk prosedur pembatalan dan rehabilitasi masih tetap berlaku sampai dengan selesainya masa berlaku DH lokal ybs (± 1 tahun). 4. Sebagai tools untuk melakukan pengawasan, BI menatausahakan data penarikan Cek dan BG kosong yang dilakukan melalui kliring maupun over the counter yang dilaporkan oleh bank. 12
