PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBAYARAN HUTANG PIUTANG DENGAN BILYET GIRO DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA
Ike Perwitasari Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
[email protected] Abstract Credit loans can be found in many different ways or forms among which the loan through a bank draft. Giro it self is an order from the customer to the bank depositors to transfer funds from the account in question to account anonymity. Agreement payable by bank draft guarantee to be studied, performed orally which is held on trust without any written evidence. This causes various problems that arise in the future because no verbal agreements have the force of binding as a written agreement. If the performance is not met there was a default in the treaty accounts payable. Keywords: Loan, Breach of Contract, Bilyet Giro. Abstrak Pinjaman kredit dapat dijumpai dengan berbagai macam cara atau bentuk diantaranya yaitu pinjaman dengan melalui bilyet giro. Bilyet giro sendiri adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegangyang disebut namanya. Perjanjian hutang piutang dengan jaminan bilyet giro yang akan diteliti, dilakukan secara lisan dimana diadakan atas dasar kepercayaan tanpa ada bukti tertulis. Hal ini menyebabkan berbagai masalah yang timbul dikemudian hari karena perjanjian secara lisan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat seperti perjanjian tertulis. Apabila prestasi tidak terpenuhi terjadilah suatu wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang. Kata Kunci : Hutang Piutang, Wanprestasi, Bilyet Giro.
1
A. PENDAHULUAN Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, telah dijelaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Dapat diartikan bahwa segala sesuatunya harus berdasarkan atas hukum. Perjanjian hutang piutang dalam masyarakat daerah sering diadakan dengan kesepakatan kedua belah pihak untuk berjanji akan menepati segala aturan yang ditetapkan dalam perjanjian yang telah dibuat. Bilamana kedua belah pihak sudah ada kata sepakat, dan disaksikan oleh sejumlah saksi, maka dianggap perjanjian sudah lahir seketika itu. Pada umumnya bukti adanya kesepakatan seperti akta otentik dalam perjanjian tidak terlalu diperhatikan, yang terpenting bagi para pihak yang melakukan perjanjian adalah telah adanya itikad baik dan saling percaya satu sama lain, sehingga menganggap bahwa kedua belah pihak yang terkait dalam perjanjian akan menepati janji sesuai dengan yang diperjanjikan. Dalam perjanjian hutang piutang masyarakat juga sering menggunakan harta benda seperti BPKB. Hal tersebut juga dilakukan atas dasar kepercayaan dan sepakat untuk menyerahkan sejumlah harta benda milik debitur. Pemberian jaminan tersebut adalah dengan maksud sebagai tambahan dalam perjanjian hutang piutang tersebut, dan berguna sebagai bentuk itikad baik dari pihak debitur bahwa ia akan menepati janji atau prestasinya kepada kreditur sehingga memperkuat kedudukan kreditur. Pinjaman kredit dapat dijumpai dengan berbagai macam cara atau bentuk diantaranya yaitu pinjaman dengan melalui bilyet giro. Bilyet giro sendiri adalah surat
perintah
dari
nasabah
kepada
bank
penyimpan
dana
untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegangyang disebut namanya. Penggunaan bilyet giro semakin hari semakin meningkat bahkan dapat diperkirakan melampaui penggunaan warkat lainnya. Semakin tingginya penggunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran tidak diiringi dengan pengaturan secara tegas, hal ini berbeda dengan cek sebagai alat pembayaran giral yang telah diatur dalam KUHD.
2
Perjanjian hutang piutang dengan bilyet giro yang akan diteliti, dilakukan secara lisan dimana diadakan atas dasar kepercayaan tanpa ada bukti tertulis. Hal ini menyebabkan berbagai masalah yang timbul dikemudian hari karena perjanjian secara lisan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat seperti perjanjian tertulis. Tulisan ini bermaksud untuk mendapatkan gambaran tentang Bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang dengan bilyet giro. Penggugat dan Tergugat melakukan perjanjian hutang piutang dengan kasus Tergugat meminjam sejumlah uang kepada Penggugat untuk keperluan usaha yang dijalankan Tergugat, dengan bilyet giro. Bilyet giro yang diberikan tergugat kepada Penggugat terbukti tidak dapat dicairkan, dengan ini Penggugat men-somasi Tergugat karena telah melakukan wanprestasi. Kasus tersebut di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta.
B. METODE PENELITIAN Untuk mendapatkan data – data yang akurat dan data – data yang dibutuhkan oleh penulis dalam tulisan ini, penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta yang beralamat di JI. Brigjen. Slamet Riyadi No. 290. Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu menggunakan : 1. jenis penelitian empiris. Penelitian hukum empiris yaitu yaitu penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat (Soerjono Soekanto, 2008 : 52). Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan mendasarkan pada data-data yang digunakan responden secara lisan atau tulisan dan juga perilakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh (Soerjono Soekanto, 2008 : 250). 2. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu a) Data Primer dengan studi wawancara. Wawancara diartikan sebagai “situasi peran antar pribadi bertatap muka (face to face), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaanpertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang
3
responden”(Amirudin dan Zaenal Asikin, 2010: 82). Yaitu dengan wawancara secara langsung kepada majelis hakim yang memutus perkara Putusan Nomor 90/Pdt.G/2011/PN.Ska. Dan juga Salinan Putusan Nomor 90/Pdt.G/2011/PN.Ska. b) Data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, media masa, bahan dari internet, dan sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 3. Sumber data yang digunakan penulis dalam penyusunan penelitian adalah sumber data sekunder berupa wawancara dan bahan dokumen, peraturan perundang-undangan, literatur, dan hasil penelitian lainnya yang mendukung data primer. 4. Teknik analisa data yang sesuai dengan penelitian ini dengan menggunakan analisis kualitatif dengan model interaktif, yaitu komponen reduksi data dan penyajian data dilakukan bersama dengan pengumpulan data, kemudian setelah terkumpul maka tiga komponen tersebut berinteraksi dan bila kesimpulan dirasakan kurang, maka perlu verifikasi dan penelitian kembali mengumpulkan data dilapangan. Ketiga komponen tersebut antara lain: a) Reduksi Data Merupakan proses seleksi, penyederhanaan dan abstraksi data transformasi data kasar yang muncul dari catatan tulis dilapangan. b) Penyajian Data Merupakan
suatu
realita
organisasi
informasi
yang
memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan. c) Penarikan Simpulan Menarik kesimpulan berdasarkan semua hal yang terdapat dalam reduksi data dan sajian yang meliputi berbagai hal yang ditemui dengan
melakukan
pencatatan-pencatatan,
pernyataan,
konfigurasi yang mungkin berkaitan dengan data (H. B. Sutopo, 2002: 91-95).
4
Ketiga komponen tersebut (proses analisa interaktif) dimulai pada waktu pengumpulan data penelitian, peneliti selalu membuat reduksi data dan sajian data. Dan setelah pengumpulan data selesai, tahap selanjutnya peneliti mulai menarik kesimpulan dengan memverifikasi berdasarkan apa yang terdapat dalam sajian data. Aktifitas yang dilakukan dengan suatu siklus antara komponenkomponen tersebut akan didapatkan data-data yang benarbenar mewakili dan sesuai dengan masalah yang diteliti. Apabila kesimpulan dirasa kurang mantap karena kurangnya rumusan dalam reduksi maupun sajian datanya, maka peneliti wajib kembali melakukan kegiatan pengumpulan data yang sudah terfokus untuk mencari pendukung kesimpulan yang ada dan juga bagi pendalaman data. Penelitian kualitatif prosesnya berlangsung dalam bentuk siklus.
C. Pembahasan Hasil Penelitian Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis (Prof. R. Subekti, S.H, 1987 : 6). Dengan demikian hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain. Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUHPdt, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Perjanjian ini mengandung unsur : (a) Perbuatan Penggunaan kata “Perbuatan” pada perumusan tentang Perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum,
5
karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan; (b) Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih, Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok/pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum. (c) Mengikatkan dirinya, Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri. Perjanjian menciptakan hubungan hukum antara pihak-pihak yang membuatnya. Hubungan hukum itu menimbulkan kewajiban dan hak yang timbal balik antara pihak-pihak. Hubungan hukum itu terjadi karena peristiwa hukum yang berupa perbuatan perjanjian, misalnya, jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan pemberian kuasa (Abdulkadir Muhammad, 2010: 20). Pada umumnya bukti adanya kesepakatan seperti akta otentik dalam perjanjian tidak terlalu diperhatikan, yang terpenting bagi para pihak yang melakukan perjanjian adalah adanya kesepakatan para pihak, adanya itikad baik dan saling percaya satu sama lain, sehingga menganggap bahwa kedua belah pihak yang terkait dalam perjanjian akan menepati janji sesuai dengan yang diperjanjikan Dalam KUHPerdata, perjanjian hutang piutang tersebut digolongkan sebagai perjanjian khusus dan disebut juga sebagai perjanjian bernama. Namun demikian dalam hal pemenuhannya tidak selamanya sesuai dengan apa yang telah disepakati dan diperjanjikan. Ketidak mampuan melakukan suatu prestasi atau disebut wanprestasi seringkali menimbulkan masalah, walaupun perjanjian hutang piutang dinyatakan secara jelas dan tegas dalam suatu perjanjian. Dalam Pasal 1239 KUH Perdata diterangkan bahwa tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga (Soeroso, 2010 : 28).
6
Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan, tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu: 1. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian. 2. Karena keadaan memaksa (overmacht), force majeure, jadi diluar kemampuan debitur. Debitur tidak bersalah. Untuk menentukan apakah seorang debitur bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaaan bagaimana debitur sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. (Abdulkadir Muhammad, 2000:203). Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa: a) Debitur sama sekali tidak berprestasi b) Debitur keliru berprestasi c) Debitur terlambat berprestasi Debitur dianggap lalai ketika ia tidak memenuhi prestasi, maka untuk menyatakan seseorang debitur melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur. Surat peringatan tersebut disebut dengan somasi. Surat peringatan kepada debitur tersebut dinamakan somasi, dan somasi inilah
yang
digunakan
sebagai
alat
bukti
bahwa
debitur
telah
wanprestasiLathifahHanim,SH.M.Hum.M.Kn.http://hanim.blog.unissula.ac.id/2 011/10/07/wanprestasi-overmacht-dan-hapusnya-perjanjian-pengabdian masyarakat/) Diakses pada tanggal 17 April 2013 pukul 20.00 WIB. Berkaitan dengan kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Surakarta dimana debitur telah terbukti melakukan wanprestasi dengan tidak melakukan prestasi hal ini dapat dibuktikan bahwa debitur meminjam sejumlah uang kepada kreditur dengan jaminan berupa bilyet giro. Diketahui bahwa bilyet giro yang akan dicairkan oleh kreditur di bank mengalami permasalahan, bilyet giro tersebut tidak ada nominalnya atau kosong. Debitur sudah diberi surat peringatan tertulis untuk segera melunasi hutang, namun debitur tidak memenuhi prestasi nya untuk membayar hutangnya.
7
Jadi, menurut penulis bahwa perjanjian yang dilakukan itu menimbulkan hubungan hukum yang mengikat antara para pihak yang membuatnya. Pada prinsipnya setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus memenuhi kewajibannya secara timbal balik. Dengan kata sepakat untuk mengadakan suatu perjanjian, maka kedua pihak mempunyai kebebasan untuk menentukan sendiri bentuk perjanjian. Hal ini sesuai dengan sistem terbuka yang dianut dalam KUH Perdata. Dalam perjanjian hutang piutang masyarakat juga sering menggunakan harta benda. Hal tersebut juga dilakukan atas dasar kepercayaan dan sepakat untuk menyerahkan sejumlah harta benda milik debitur. Para pihak yang mengadakan perjanjian terikat untuk patuh terhadap perjanjian yang dibuat sesuai asas pacta sunt servanda dan segala hal yang telah disepakati tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak dalam perjanjian. Akan tetapi perjanjian yang dibuat dalam bentuk lisan mengandung banyak resiko jika dibandingkan dengan perjanjian yang dibuat secara tertulis. Apabila dibuat secara tertulis, maka hal ini dapat dipakai sebagai alat bukti apabila terjadi perselisihan.Permasalahan seperti ini sering ditemukan dan dialami oleh masyarakat di daerah-daerah pelosok Indonesia karena wawasan hukumnya masih rendah akibatnya sering pula terjadi konflik antar anggota masyarakat karena adanya ingkar janji atau wanprestasi. Pinjaman kredit dapat dijumpai dengan berbagai macam cara atau bentuk diantaranya yaitu pinjaman dengan melalui bilyet giro. Bilyet giro sendiri adalah surat
perintah
dari
nasabah
kepada
bank
penyimpan
dana
untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegangyang disebut namanya.
Bilyet giro sendiri tidak
diatur dalam KUHD, melainkan dalam SE BI no28/332/UPG/1995. Perjanjian hutang piutang dengan jaminan bilyet giro yang akan diteliti, dilakukan secara lisan dimana diadakan atas dasar kepercayaan tanpa ada bukti tertulis. Hal ini menyebabkan berbagai masalah yang timbul dikemudian hari karena perjanjian secara lisan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat seperti perjanjian tertulis.
8
Hutang piutang pada kasus ini yaitu dengan jaminan bilyet giro,termasuk dalam salah satu bentuk jaminan yaitu jaminan kebendaan. Dimana bilyet giro merupakan surat berharga. A Central concern of any lender-including the lenders/investors in bonds is whether a potential or actual borrower is likely to repay the loan ( Markets the credit rating agencies. Lawrence J. White) Pasal 1131 KUHPerdata menyatakan bahwa segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Ini sudah tepat bahwa harta benda yang dimiliki si berhutang dapat dijadikan tanggungan atau jaminan atas hutang tergugat, terhadap nilai ekonomi seluruh harta maupun barang-barang berharga milik Tergugat yang melakukan wanprestasi sebagai pelunasan dari sisa prestasinya yang belum terpenuhi. Dalam penelitian ini pula, penulis melakukan penelitian dengan melakukan wawancara kepada Majelis Hakim terkait dengan putusan yang dijatuhkan hakim terhadap perkara wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang dengan jaminan bilyet giro di kota Kudus. Adapun hasil dari penelitian berkaitan dengan hal – hal yang berkaitan dengan putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa dan juga pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Berkaitan dengan kasus ini, perbuatan-perbuatan debitur telah terbukti melakukan wanprestasi yaitu sama sekali tidak melakukan prestasi sesuai dengan yang dimaksud dalam perjanjian hutang piutang. Wanprestasi dalam hal ini dapat dikarenakan usaha Debitur mengalami kegagalan, sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban prestasinya sesuai dengan Pasal 1238 KUHPerdata. Hasil wawancara dengan majelis hakim yang ikut memutus perkara mengatakan bahwa debitur dianggap melakukan wanprestasi setelah tanggal 24 Mei 2012 sesuai dengan surat keterangan penolakan pada tanggal tersebut. pada awalnya tergugat memberikan bilyet giro yang pertama sebagai jaminan tertulis tanggal 2 Desember 2010 sedangkan jangka waktu pembayaran telah tercantum dalam bilyet giro tersebut yaitu sejak tanggal 2 Desember 2010 sampai dengan
9
sebelum tanggal 24 Mei 2012. Debitur sudah diberi surat peringatan tertulis atau somasi untuk segera melunasi hutang, namun debitur tidak memenuhi prestasi nya untuk membayar hutangnya. Mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana dengan Nomor Putusan 90/Pdt.G/2011/PN.Ska yang berkaitan dengan kasus wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang dengan jaminan bilyet giro yang terjadi di kota Surakarta didasarkan atas peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia. Pertimbangan hakim juga tidak selalu bersifat teoritis namun juga melihat fakta-fakta di lapangan serta kronologis kejadian. Kata perintah dalam Pasal 1238 tersebut berarti teguran atau tuntutan oleh pihak berhak (kreditur) ditujukan kepada pihak berwajib (debitur) dengan perantaraan Juru Sita supaya pihak berwajib (debitur) memenuhi apa yang termuat dalam perjanjian, segera atau tempo yang disebutkan dalam teguran itu. Teguran agar debitur memenuhi perintah itu dikenal dengan sebutan sommatie. “Surat perintah yang dimaksud Pasal 1238 KUH Perdata ialah teguran (sommatie) resmi yaitu peringatan (teguran) oleh seorang Juru Sita Pengadilan (R.Subekti 1987:53). Teguran secara lisan dapat dilakukan asal cukup tegas menyatakan desakan si kreditur supaya perjanjian dilakukan seketika atau dalam waktu yang disingkat.
Teguran
(sommatie)
ini
diperlukan
jika
dalam
perjanjian
tidakditetapkan waktu yang tertentu untuk melakukan perjanjian. Biasanya suratTeguran (sommatie) dilakukan 3 (tiga) kali, dan jika tidak dilaksanakan prestasisudah dapat diajukan gugatan ke Pengadilan. Apabila teguran ini tidak mendapat tanggapan yang beritikad baik, maka dapat ditempuh beberapa cara secara kekeluargaan untuk menyelesaikan. Misalnya dengan melakukan penjadwalan kembali untuk memberi waktu kepada Tergugat agar dapat memenuhi semua prestasinya, memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengemukakan alasan mengapa Tergugat tidak segera melakukan prestasinya. Upaya-upaya penyelesaian wanprestasi yang telah dilakukan oleh Penggugat diatas bila ini digambarkanteori berkaitan denganpenyelesian kredit secara 3R maka pejelasannya yaitu sebagai berikut:
10
i.
Penjadwalan kembali (Rescheduling) Upaya hukum dengan melakukan perubahan terhadap beberapa syarat
perjanjian kredit yang berkenaan denganjadwal pembayaran kembali atau jangka waktu angsuran yang harus dilakukan oleh debitur, termasuk masa tenggang waktu (grace period)pemenuhan kredit, termasuk perubahan jumlah angsuran. ii.
Persyaratan kembali (Reconditioning) Persyaratan
kembali
meliputi
yaitu
perubahan
jadwal
pembayaran,perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu, serta pemberian potongan bunga. iii.
Penataan kembali (Restructuring)
Restructuring
yaitu
dengan
melakukan
perubahan
syarat-syarat
perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konvensi atas seluruh atau sebagian kredit yang dilakukan denganatau tanpa reschedulingdan/atau reconditioning. Upaya hukum Dalam sistem penyelesaian sengketa perdata terdapat tahapan penyelesaian sengketa melalui ruang Non litigasi (di luar peradilan) sebelum sengketa tersebut di proses di peradilan, penyelesain non litigasi tersebut dibagi dua yaitu Abritase dan Alternative Dispute Resolution (ADR), pada kesempatan kali ini kita coba membahas proses ADR tersebut. ADR sendiri memiliki beberapa karakteristik yaitu : a. Privat sukarela, dan konsensual (disepakati para pihak); b. Kooperatif, tidak agresif/bermusuhan dan tegang; c. Fleksibel, tidak formal dan kaku; d. Kreatif; e. Melibatkan partisipasi aktif para pihak; f. Bertujuan untuk mempertahankan hubungan baik. Adapun upaya penyelesaian yang lain yaitu hakim mencoba menawarkan kepada kedua belah pihak untuk mediasi, Pengertian Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Dasar hukum pelaksanaan mediasi di
11
Pengadilan adalah Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kebijakan MA-RI memberlakukan mediasi ke dalam proses perkara di pengadilan didasari atas beberapa alasan sebagai berikut: 1. Proses mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara. 2. Proses mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan dengan proses litigasi. 3. Pemberlakuan mediasi diharapkan dapat memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan. Menurut Majelis Hakim, Abdul Rochim, apabila dengan proses mediasi, tidak dapat menyelesaikan kasus ini, maka dapat ditempuh dengan jalur hukum yaitu menempuh upaya hukum dengan melakukan sita umum atas seluruh harta kekayaan Tergugat. Sesuai dengan pernyataan pasal 1131 KUHPerdata menyatakan bahwa segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Berdasarkan uraian diatas, maka jelaslah bahwa bentuk wanprestasi yang dilakukan debitur yaitu tidak melakukan prestasi dan upaya penyelesaian kasus tersebut didasarkan atas peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia serta pertimbangan – pertimbangan yang telah diuraikan di atas, sehingga hakim tersebut dapat memutuskan perkara dengan seadil-adilnya dan juga hakim dalam menjatuhkan putusan dengan berdasarkan keyakinannya dan hati nurani.
D. SIMPULAN Perbuatan-perbuatan debitur telah terbukti melakukan wanprestasi yaitu sama sekali tidak melakukan prestasi sesuai dengan yang dimaksud dalam perjanjian hutang piutang. Wanprestasi dalam hal ini dapat dikarenakan usaha Debitur mengalami kegagalan, sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban prestasinya sesuai dengan Pasal 1238 KUHPerdata. Debitur sudah diberi surat
12
peringatan tertulis atau somasi untuk segera melunasi hutang, namun debitur tidak memenuhi prestasi nya untuk membayar hutangnya. Teguran agar debitur memenuhi perintah itu dikenal dengan sebutan sommatie. “Surat perintah yang dimaksud Pasal 1238 KUH Perdata ialah teguran (sommatie) resmi yaitu peringatan (teguran) oleh seorang Juru Sita Pengadilan (R.Subekti 1987:53). Teguran secara lisan dapat dilakukan asal cukup tegas menyatakan desakan si kreditur supaya perjanjian dilakukan seketika atau dalam waktu yang disingkat. Teguran (sommatie) ini diperlukan jika dalam perjanjian tidakditetapkan waktu yang tertentu untuk melakukan perjanjian. Biasanya suratTeguran (sommatie) dilakukan 3 (tiga) kali, dan jika tidak dilaksanakan prestasisudah dapat diajukan gugatan ke Pengadilan. Serta upaya lain yaitu dengan cara memanggil kedua belah pihak yang bersengketa untuk di mediasi.
E. SARAN Mengingat makin banyaknya bentuk-bentuk wanprestasi yang dapat dilakukan oleh para pihak mengingat segala kemungkinan yang dapat terjadi. Maka diharapkan dalam melakukan perjanjian para pihak telah mengantisipasi segala kemungkinan-kemungkinan yang akan muncul dalam perjanjian. Dalam hal mempertemukan kedua belah pihak yang berperkara disarankan kepada mediator untuk memberikan solusi atau pemecahan permasalahan dengan adil dan bijaksana. Dengan meyakinkan kedua belah pihak bahwa dengan proses mediasi segalanya akan lebih mudah dan murah, tanpa menempuh jalur litigasi. Bahwa harta benda yang dimiliki si
berhutang dapat dijadikan
tanggungan atau jaminan atas hutang tergugat, terhadap nilai ekonomi seluruh harta maupun barang-barang berharga milik Tergugat yang melakukan wanprestasi sebagai pelunasan dari sisa prestasinya yang belum terpenuhi.
13
F. PERSANTUNAN Terimakasih disampaikan kepada Pembimbing saya Ibu Djuwityastuti, S.H.,M.H atas bantuan, nasehat, bimbingan dan ilmu yang diberikan, Ibu Ambar Budhisulistiowati, S.H.,M.Hum dan bapak Suranto, S.H.,M.H atas bimbingan dan ilmu yang diberikan.
14
Daftar Pustaka Abdulkadir Muhammad. 2000. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
____________________________. 2010. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
Amirudin dan Zaenal Asikin. 2010. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. R. Soeroso. 2010. Perjanjian Di Bawah Tangan, Pedoman Praktis Pembuatan Dan Aplikasi Hukum. Jakarta : Sinar Grafika. R. Subekti. 1987. Hukum Perjanjian. Jakarta: Citra Aditya Bhakti. Soerjono Soekanto. 2008. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.90/Pdt.G/2011/PN.Ska
LathifahHanim,SH.M.Hum.M.Kn.http://hanim.blog.unissula.ac.id/2011/10/0 7/wanprestasi-overmacht-dan-hapusnya-perjanjian-pengabdianmasyarakat/) Diakses pada tanggal 17 April 2013 pukul 20.00 WIB. Lawrence J. White. Markets The Credit Rating Agrncies. Journal of Economic Perspectives—Volume 24, Number 2—Spring 2010— Pages 211–226.
Alamat Korespondensi Ike Perwitasari, Mahasiswi Fakultas Hukum UNS NIM.E0008161 Gendingan Rt 001, Rw 014 Jebres Surakarta HP.085728860199. Email :
[email protected]
15
