25
BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP BILYET GIRO
A. Bilyet Giro Sebagai Salah Satu Surat Berharga Surat berharga adalah surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi, yang berupa pembayaran sejumlah uang. Tetapi pembayaran tersebut tidak dilakukan dengan menggunakan mata uang, melainkan dengan menggunakan alat bayar lain. Alat bayar itu berupa surat yang di dalamnya mengandung suatu perintah kepada pihak ketiga, atau pernyataan sanggup untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat tersebut 11. Dengan diterbitkannya surat berharga tersebut, pemegang surat berharga tersebut memperoleh hak dengan jalan menunjukkan dan menyerahkan
surat
berharga
tersebut
kepada
pihak
ketiga
yang
berkewajiban memenuhi hak yang tertera atau termaksud pada surat berharga tersebut. Pihak ketiga tersebut tidak mempunyai kewajiban untuk menyelidiki apakah orang yang memegang surat berharga tersebut memang orang yang benar-benar berhak atau tidak. Surat berharga tersebut adalah sudah merupakan bukti atau dalam hukum bisnis disebut “surat Legitimasi”. Fungsi utama dari surat berharga adalah : 12
11
Zulkifli, Surat Berhaga Sebagai Alat Transaksi Dalam Penerbangan Internasional, Makalah(Lecture Papers) Jurnal Ilmiah USU tentang Miscelineaous Letter 12
Ibid
Universitas Sumatera Utara
26
1. sebagai alat pembayaran (alat tukar uang) 2. sebagai alat untuk memindahkan hak tagih (diperjualbelikan dengan mudah/sederhana) 3. sebagai surat bukti hak tagih (surat legitimasi) Sebagai surat legitimasi, surat berharga adalah merupakan surat bukti diri bagi pemegangnya sebagai orang yang berhak atas tagihan yang tersebut didalam surat berharga tersebut tanpa ada halangan atau sangkaan dari pihak manapun 13. Cara mengetahui bahwa surat berharga tersebut adalah surat legitimasi adalah dengan cara membaca klausul/ketentuan yang terdapat pada surat berharga tersebut. Klausul tersebut yang menentukan siapa yang berhak atas surat berharga tersebut, karena pada dasarnya siapapun yang menguasai surat berharga tersebut dialah yang mempunyai hak atas surat berharga tersebut 14. Tetapi tidak semua penyerahan atau peralihan surat berharga tersebut sah menurut hukum, karena penyerahan tersebut harus memenuhi syarat-syarat. Penyerahan harus berdasarkan suatu hak atas hak yang sudah dan dilakukan oleh orang yang berhak. Karena sifat surat berharga tersebut adalah legitimasi, maka bila kemungkinan debitur membayar kepada pemegang yang tidak berhak, dalam hal ini Undang-Undang tidak memberikan
perlindungan.
Undang-Undang
hanya
memberikan
13
Zulkifli. Op.Cit, hal. 4 Moch. Chidir Ali, Mashudi, Surat Berharga-Cek, Wesel dan GiroBilyet, CV Mandar Maju, Bandung.Hal. 49 14
Universitas Sumatera Utara
27
perlindungan kepada orang yang jujur, baik orang tersebut debitur atau kreditur. Bagaimana bila salah satu pihak beritikad tidak baik (buruk), misalkan pembayar mengetahui atau patut mengetahui bahwa surat berharga yang disodorkan kepadanya untuk memperoleh pembayaran itu ternyata berasal dari perbuatan yang tidak halal atau tidak sah. Maka sipembayar diharuskan meneliti perintah dalam surat berharga tersebut, apabila tidak maka dia dikatakan melakukan keteledoran yang besar dan hak tersebut merupakan tanggung jawab si pembayar dengan cara harus melakukan pembayaran (sekali lagi) kepada pihak yang benar-benar berhak 15. Maka pemegang surat berharga secara formal adalah orang yang mempunyai hak tagih yang sah, tanpa mengesampingkan kebenaran materilnya. Pihak debitur tidak diwajibkan meneliti status hukum dari pemegang surat berharga tersebut, tetapi wajib meneliti syarat-syarat yang terdapat pada surat berharga yang disodorkan kepadanya ketika meminta pembayaran 16. Alat pembayaran tersebut biasa disebut dengan surat berharga. Surat berharga mempunyai sifat aman artinya tidak setiap orang yang tidak berhak dapat menggunakan surat berharga itu, karena pembayaran dengan surat
berharga
memerlukan
cara-cara
tertentu.
Sedangkan
jika
15
Ibid Iwan Bayu aji, Penggunaan Bilyet Giro dalam Lalulintas Pembayaran, Makalah disajikan dalam Seminar Kajian Konstruksi Hukum Instrumen Pembayaran Giral di Indonesia. Oleh Tim PSS/PSPN. Jakarta, Desember 2004 16
Universitas Sumatera Utara
28
menggunakan mata uang dalam jumlah besar, banyak kemungkinannya timbul bahaya atau kerugian, misalnya pencurian, perampokan dan lainlain. Dikatakan surat berharga karena surat tersebut mempunyai nilai uang atau dapat ditukar dengan sejumlah uang atau apa yang tersebut dalam surat itu dapat dinilai atau dtukar dengan uang. Surat-surat itu berupa cek, wesel, bilyet giro, saham, obligasi, konosemen dan lain-lain. Pembahasan akan dibatasi pada surat berharga yang sering dipakai dalam melakukan transaksi dalam lingkup usaha jasa perhotelan, yaitu cek, travel cheque, kartukredit, voucher dan guarantee letter, maupun Bilyet Giro 17. B. Pengertian dan Pengaturan Bilyet Giro Menurut SK Direksi Bank Indonesia No. 28/32/KEP/DIR tahun 1995,yang dimaksud dengan bilyet giro adalah surat perintah nasabah yang telah distandadisir/dibakukanbentuknya kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukansejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihakpenerima yang disebut namanya pada bank yang sama atauberlainan. Dari definisi ini dapat diketahui unsur-unsur bilyet giro, yaitu: 1. Bahwa bentuk bilyet giro telah dibakukan/diseragamkan dengan keluarnya SE BI No. 4/670 tahun 1972. 2. Pembayaran dengan Bilyet Giro merupakan pembayaran secara pemindahbukuan dari bank penyimpan dana milik penerbit kepada bank
17
Imam Prayogo Suryohadi kusumo, Joko Prakoso, Surat Berharga Pembayaran dalam Masyarakat Modern, Bina Aksara, Jakarta.2002. Hal. 40
Universitas Sumatera Utara
29
penerima dana milik pihak lain yang namanya disebut dalam Bilyet Giro ini. 3. Bilyet Giro tidak dapat dibayar secara tunai dan hanya dapat dibayarkan kepada orang yang namanya sudah tercantum dalam Bilyet Giro tersebut, sekalipun bank penerima dana dapat bank yang sama maupun bank yang berbeda. 4. Pembayaran dengan Bilyet Giro, antara pihak pembayar sebagai penerbit dan pihak penerima masing-masing harus sebagai nasabah suatu bank, baik bank sejenis maupun berbeda, Bilyet Giro juga dapat dialihkan kepada orang lain. Para pihak yang terlibat dalam peredaran bilyet giro adalah: 1. Penerbit, yaitu pihak yang telah menerbitkan bilyet giro. Penerbit harus mempunyai rekening giro pada suatu bank (disebut bank tertarik). 2. Bank tertarik, yaitu bank yang mempunyai dana di bawah pengawasannya guna kepentingan penarik. 3. Pemegang, yaitu pihak yang memegang bilyet giro pada saat menawarkan di bank tertarik Dasar hukum pengaturan Bilyet Giro adalah sebagai berikut: 1. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998: “Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mengunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan”
Universitas Sumatera Utara
30
2. Surat Edaran Bank Indonesia No. 4/670/UPPB/Pb tanggal 24 Januari 1972 yang disempurnakan dengan: a. Surat Keputusan Direksi No. 28/32/KEP/DIR tanggal 4 Juli 1995 b. Surat Edaran No. 28/32/UPG tanggal 4 Juli 1995 c. Surat Edaran No. 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 d. Surat Edaran Bank Indonesia No. SE 12/8/UPPB tentang cek/bilyet giro kosong tanggal 9 Agustus 1979. C. Latar Belakang Digunakannya Bilyet Giro Sebagai Alat Pembayaran Latar belakang digunakannya Bilyet giro sebagai alatpembayaran dalam praktek perdagangan adalah 18: 1. Lebih aman penggunaannya Bilyet giro yang telah diisi lengkap nama dan bank penerimadana tidak dapat digunakan oleh orang lain, seandainya hilang,dicuri, atau lepas dari kekuasaan pemiliknya. Selain itu, bilyet girotidak dapat dibayar dengan uang tunai, tidak dapatdipindahtangankan secara endosemen. 2. Pelaksanaan amanat sampai pada tujuan Bilyet Giro yang telah diisi lengkap tidak dapat diedarkan danamanat pemindahbukuan itu hanya untuk orang yang dimaksudsehingga rekening yang dipindahkan hanya untuk orang tersebutsebagaimana yang dimaksudkan. 3. Amanat dapat dibatalkan Penerbitan Bilyet Giro dapat dibatalkan setiap waktu apabilaamanat belum dilaksanakan oleh bank.Hal ini dipergunakan sebagaiupaya apabila pihak lawan tidak jujur. 4. Peran Pemerintah (Bank Indonesia) Dorongan dan anjuran yang terus menerus untuk menggunakanBilyet Giro melalui peningkatan jasa-jasa perbankan/peningkatanpelayanan mengingat penggunaan Bilyet Giro sangatmempengaruhi peredaran uang kartal serta dapat digunakansebagai sarana pemupukan dana untuk biaya pembangunan.
18
Iwan Bayu Aji. Op.Cit
Universitas Sumatera Utara
31
D. Persyaratan Formal Bilyet Giro Sama halnya dengan surat-surat berharga lainnya, maka bilyet girojuga harus ada syarat formalnya. Adapun syarat-syarat formal dalam bilyetgiro antara lain 19: 1. Nama dan Nomor Bilyet Giro Nama dan nomor seri bilyet giro harus tercantum dalam bilyet giro. Nomor seri bilyet giro berguna untuk memudahkan kontrol bagi bank apakah bilyet giro yang diserahkan kepada pemilik dana sudah diterbitkan sebagai mestinya dan sudah diterima. 2. Nama Bank Tertarik Nama bank tertarik harus tercantum dalam bilyet giro.Hal ini menunjukkan bahwa penerbit adalah tersebut di mana dana sudah tersedia paling lambat pada saat amanat itu berlaku. 3. Perintah Tanpa Syarat Pemindahbukuan Perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahbukukan dana atas beban rekening penerbit. Dana tersebut harus tersedia cukup pada saat berlakunya amanat yang terkandung dalam bilyet giro itu.Perintah pemindahbukan
itu
harus
tanpa
syarat,
artinya
perintah
pemindahbukuan itu tidak boleh diikuti dengan syarat. 4. Nama dan Nomor Rekening Pemegang Pemegang adalah pihak yang memperoleh pemindahbukuan dana sebagaimana diperintahkan oleh penerbit kepada bank tertarik.Agardana
19
Moch. Ali, Op.Cit, hal. 19
Universitas Sumatera Utara
32
dapat dipindahbukukan maka nomor dan nama rekening pemegang harus tertulis . 5. Nama Bank Penerima Bank penerima adalah bank yang menatausahakan rekening pemegang. Bank penerima ini ada dua kemungkinannya, yaitu bank tertarik sendiri atau bank lain. Jika bank bank tertarik berarti pemindahbukuan itu hanya terjadi antar rekening nasabah pada bank yang sama. Tetapi apabila bank penerima itu bank lain, maka pemindahbukuan itu terjadi antar rekening dan antar bank, dan pemindahbukuannya melalui lembaga kliring. 6. Jumlah Dana yang Dipindahkan Jumlah dana yang dipindahkan ditulis dalam bentuk angka maupun huruf selengkap-lengkapnya. Dalam hukum wesel dan cek ada ketentuan, jika terdapat seleisih antara yang ditulis dalam angka dan yang ditulis dalam huruf m, yang dipakai adalah yang ditulis dalam huruf. Demikian juga dalam bilyet giro ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Surat Keputusan Direksi bank Indonesia no. 28/32/Kep/Dir tahun1995 tentang Bilyet Giro.Alasannya adalah kemungkinan perubahan tulisan dalam huruf lebih sulit dibandingkan dengan perubahan angka. 7. Tempat dan Tanggal Penarikan Tempat
ini
penting
dilakukan.Tempat
untuk
penarikan
mengetahui biasanya
dimana juga
perbuatan
tempat
itu
dilakukan
pembayaran, yaitu penyerahan bilyet giro kepada pemegang.Penyebutan tanggal penarikan juga penting sehubungan dengan tanggal efektif.Jika
Universitas Sumatera Utara
33
tanggal efektif tidak disebutkan, maka tanggal efektif adalah tanggal penarikan. 8. Tanda Tangan Penerbit Tanda tangan penerbit diikuti dengan nama jelas dan/atau dilengkapi dengan persyaratan pembukaan rekening. Tanda tangan penerbit adalah mutlak adanya guna menentukan bahwa penerbit terikat dengan perbuatan hukum pemindahbukuan dana sebagai pemenuhan perjanjian (perikatan dasar) antara penerbit dan pemegang bilyet giro. 9. Tanggal Efektif Pencantuman tanggal efektif merupakan syarat alternatif, artinya boleh dicantumkan dan boleh tidak dicantumkan.Namun jika dicantumkan maka tanggal efektif harus dalam tenggang waktu penawaran.Jika tidak dicantumkan maka tanggal efektif sama dengan tanggal penarikan. Dalam angka IV Surat Edaran Bank Indonesia nomor 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 menentukan bahwa bank tertarik wajib menolak apabila suatu bilyet giro tidak memenuhi persyaratan formal tersebut. E. Peralihan Bilyet Giro dan Penyebabnya Ketentuan No. 1 SEBI No. 4/670/UPPB/PbB tahun 1972 mengenai pengertian bilyet giro telah memberikan gambaran bahwa bilyet giro tidak dapat dialihkan atau dipindahtangankan dari tangan ke tangan maupun melalui endosemen 20. Ketentuan ini juga ditegaskan dengan pernyataan yang terdapat pada bagian
belakang
20
lembaran
bilyet
giro
yang
memuat
kata-kata
Ketentuan No. 1 SEBI No. 4/670/UPPB/PbB tentang Endosemen
Universitas Sumatera Utara
34
“endosemen/penyerahan tidak diakui”, dengan demikian jelas bahwa bilyet giro tidak dapat dialihkan. Tentunya kita sudah mengetahui bahwa endosemen adalah suatu pernyataan memperalihkan suatu hak menagih atas surat piutang dari orang yang disebut dalam surat sebagai berhak menagih kepada penggantinya 21. Apabila surat perniagaan tersebut mudah pengalihannya, yang mana cukup dilakukan dengan penyerahan fisik dari surat perniagaan atau dengan endorsement maka surat tersebut tergolong ke dalam surat berharga, sedangkan apabila sulit pengalihannya harus secara cessie, maka surat tersebut tergolong ke dalam surat yang berharga.Di samping itu, dari syarat formil bilyet giro tercermin bahwa pemindahbukuan pada bilyet giro dilakukan atas nama, hal ini tercantum dalam syarat formil yang mengharuskan agar dicantumkannya nama pihak yang harus menerima pemindahbukuan dana dan jika perlu beserta alamatnya 22. Jadi jelas dari sini terlihat bahwa pembayaran bilyet giro dilakukan atas nama, bukan atas unjuk, artinya hanya yang namanya tercantum di dalam bilyet giro itu sebagai penerima yang berhak menerima pembayaran melalui pemindahbukuan. Selain itu, pada syarat formil bilyet giro menyebutkan bahwa harus tercantum nama bank di mana penerima bilyet giro mempunyai rekening giro, sepanjang nama bank/penerima diketahui oleh penerbit. Jadi syarat ini
21
M. Bahsan, Giro dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005. Hal. 39 22
M. Bahsan, Op.Cit, hal 41
Universitas Sumatera Utara
35
boleh tidak dicantumkan dengan anggapan bahwa penerbit menyetujui dananya dipindahkan ke bank mana saja atas nama penerima 23. Pada prakteknya, kedua ketentuan di atas telah memberikan celah bagi para pengguna bilyet giro untuk mengalihkan bilyet giro ini. Pengalihan bilyet giro ini hanya dimungkinkan apabila nama penerima dan namabank di mana pihak penerima mempunyai rekening belum dicantumkan dalam bilyet giro tersebut 24. Dalam praktek biasanya bilyet giro sengaja diterbitkan oleh penerbit dengan tidak mencantumkan nama penerima dan nama bank penerima memelihara rekening gironya. Apabila kondisi ini terjadi, maka ini memungkinkan pihak yang pertama menerima bilyet giro dari penerbit untuk mengalihkan bilyet giro ini kepada pihak lain dan biasanya pihak yang mengalihkan bilyet giro ini membubuhkan tandatangan dan cap/stempel pada bagian belakang bilyet giro tersebut yang membenarkan bahwa bilyet giro itu berasal dari dia dan dia akan bertanggung jawab terhadap pihak yang menerima pengalihan apabila terjadi sesuatu hal yang menghambat pembayaran terhadap bilyet giro tersebut misalnya terjadi bilyet giro kosong 25. Setelah
terjadi
pengalihan
ini,
pengalihan
berikut
masih
dimungkinkan sepanjang nama penerima dan nama bank penerima pada bilyet giro tersebut belum terisi, namun biasanya pengalihan hanya terjadi sekali saja karena pada dasarnya pengalihan dalam bilyet giro adalah tidak
23
Ibid http://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/hukum-surat-berharga/. Terakhir kali diakses pada tanggal 21 Juli 2012 25 Zulkifli Op.Cit 24
Universitas Sumatera Utara
36
diperkenankan dan biasanya pengalihan hanya terjadi di antara orang-orang yang sudah kenal dekat atau saling percaya 26. Apabila penerima terakhir bilyet giro ini hendak menuntut pembayaran terhadap bilyet giro yang diterimanya, maka penerima ini baru mencantumkan namanya dan nama bank yang akan menerima dana pemindahbukuan dalam bilyet giro ini. Dalam hal ini, bank tertarik tidak perlu melakukan pengecekan apakah pengisian bilyet giro dilakukan oleh penerbit sendiri atau orang lain, karena telah ada ketentuan yang membenarkan pengisian bilyet giro oleh orang lain selain dari pada penerbit sendiri 27. Bilyet giro itu tetap sah adanya walaupun pengisiannya dilakukan oleh orang lain selain penerbit asalkan terdapat tandatangan yang sah dari penerbit dalam bilyet giro tersebut dan apabila terdapat pengisian yang sifatnya merupakan suatu perubahan amanat, maka perubahan itu haruslah disahkan oleh penerbit yang bersangkutan yang ditandai dengan adanya tanda tangan sah dari penerbit di dekat penulisan perubahan tersebut 28. Namun perlu diperhatikan bahwa terdapat kelemahan untuk mendeteksi kebenaran pihak yang melakukan pengalihan karena dalam pengalihan tidak ada keharusan untuk mencantumkan identitas dari pihak pengalih seperti Kartu Tanda Penduduk, sehingga tidak ada dasar specimen untuk pencocokan tanda tangan. Dan hal ini akan menyulitkan apabila timbul permasalahan di kemudian hari. Hal inilah yang menyebabkan 26
Ibid ibid 28 Abdul Marhainis Hay. Pramita,Jakarta,1995, Hal. 18 27
Hukum
Perbankan
Di
Indonesia.
Pradnya
Universitas Sumatera Utara
37
pengalihan hanya sering terjadi diantara orang-orang yang telah saling percaya.
Universitas Sumatera Utara
