ATAU BANGUNAN YANG BELUM BERSERTIPIKAT YANG DIALIH SETELAH BERSERTIPIKAT DI KOTA BINJAI TESIS

PENGENAAN PPh FINAL DAN BPHTB TERHADAP PERMOHONAN HAK BARU ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG BELUM BERSERTIPIKAT YANG DIALIH SETELAH BERSERTIPIKAT DI KOTA BINJAI

TESIS

Oleh

YUSNIAMAN HAREFA 137011091/M.Kn

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2015

PENGENAAN PPh FINAL DAN BPHTB TERHADAP PERMOHONAN HAK BARU ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG BELUM BERSERTIPIKAT YANG DIALIH SETELAH BERSERTIPIKAT DI KOTA BINJAI

TESIS

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan Pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Oleh

YUSNIAMAN HAREFA 137011091/M.Kn

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2015

Judul Tesis

Nama Mahasiswa Nomor Pokok Program Studi

: PENGENAAN PPh FINAL DAN BPHTB TERHADAP PERMOHONAN HAK BARU ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG BELUM BERSERTIPIKAT YANG DIALIH SETELAH BERSERTIPIKAT DI KOTA BINJAI : YUSNIAMAN HAREFA : 137011091 : MAGISTER KENOTARIATAN

Menyetujui Komisi Pembimbing

(Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN)

Pembimbing

(Prof. Dr. Budiman Ginting, SH, MHum)

Ketua Program Studi,

(Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN)

Tanggal lulus : 22 Oktober 2015

Pembimbing

(Dr. Bastari, MM)

Dekan,

(Prof. Dr. Runtung, SH, MHum)

Telah diuji pada Tanggal : 22 Oktober 2015

PANITIA PENGUJI TESIS Ketua

: Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN

Anggota

: 1. Prof. Dr. Budiman Ginting, SH, MHum 2. Dr. Bastari, MM 3. Dr. T. Keizerina Devi A, SH, CN, MHum 4. Dr. Mahmul Siregar, SH, MHum

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama

: YUSNIAMAN HAREFA

Nim

: 137011091

Program Studi

: Magister Kenotariatan FH USU

Judul Tesis

: PENGENAAN PPh FINAL DAN BPHTB TERHADAP PERMOHONAN HAK BARU ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG BELUM BERSERTIPIKAT YANG DIALIH SETELAH BERSERTIPIKAT DI KOTA BINJAI

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang saya buat adalah asli karya saya sendiri bukan Plagiat, apabila dikemudian hari diketahui Tesis saya tersebut Plagiat karena kesalahan saya sendiri, maka saya bersedia diberi sanksi apapun oleh Program Studi Magister Kenotariatan FH USU dan saya tidak akan menuntut pihak manapun atas perbuatan saya tersebut.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dalam keadaan sehat.

Medan, Yang membuat Pernyataan

Nama Nim

: YUSNIAMAN HAREFA : 137011091

ABSTRAK Permohonan hak baru atas tanah dan/atau bangunan yang belum bersertipikat (Pendaftaran Tanah untuk Pertama kali), pada saat melakukan pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kota Binjai, sebelum sertipikat diterbitkan kepada pemohon dikenakan/diwajibkan membayar terlebih dahulu PPh Final PHTB dan juga BPHTB. PPh Final PHTB dikenakan berdasarkan UU PPh No. 36 Tahun 2008 jo. PP No. 71 Tahun 2008 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas tanah dan/atau Bangunan. BPHTB dikenakan berdasarkan UU PDRD No. 28 Tahun 2009 jo. Perda Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2011 Tentang BPHTB. Setelah tanah yang dimohon tersebut bersertipikat dialihkan, dalam transaksi (jual-beli) dikenakan/diwajibkan membayar PPh Final PHTB kepada penjual dan BPHTB kepada pembeli, sehingga pemilik tanah membayar PPh Final PHTB dua kali dan membayar BPHTB sekali. “logikanya, karena tidak mungkin pemilik tanah menjual tanahnya dua kali atau lebih sehingga baginya dibebankan/dikenakan PPh Final PHTB dua kali atau lebih”. Hal inilah yang mendasari penelitian dengan judul “Pengenaan PPh Final dan BPHTB Terhadap Permohonan Hak Baru atas Tanah dan/atau Bangunan yang Belum Bersertipikat yang Dialihkan Setelah Bersertipikat di Kota Binjai”. Teori utama yang digunakan sebagai pisau analitis dalam penelitian ini adalah Teori Keadilan, yaitu Teori Keadilan menurut Hukum maupun teori keadilan menurut Hukum Pajak. Jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris/hukum sosiologis, yang bersifat deskriptif analitis, yakni yang berupaya menggambarkan, menjelaskan serta menganalisis peraturan-peraturan yang berhubungan dengan PPh Final PHTB dan BPHTB, pelaksanaan pemungutan terhadap objek dan pengenaan terhadap permohonan hak baru (pendaftaran tanah untuk pertama kali) pada Kantor Pertanahan Kota Binjai. Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d, UU PPh jo PP No. 71 Tahun 2008 Tentang Pembayaran Pajak Pengasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, permohonan hak baru atas tanah dan/atau bangunan yang belum bersertipikat adalah bukan objek pajak, karena pemohon tidak mendapat keuntungan secara ekonomis (penghasilan). Pengenaan PPh Final PHTB tersebut tidak memenuhi syarat subjektif maupun syarat objektif, sehingga bertentangan dengan azas kepastian hukum (certainty), azas kenyamanan (convinience of payment) dan azas keadilan (equity) dalam perpajakan. Sedangkan Pengenaan BPHTB terhadap Permohonan Hak Baru atas Tanah dan/atau Bangunan yang belum bersertipikat, berdasarkan ketentuan yang tersebut pada Pasal 85 ayat (2) huruf b UU PDRD jo. Pasal 2 ayat (3) huruf b Perda Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2011 Tentang BPHTB, permohonan hak baru (pendaftaran tanah untuk pertama kali) adalah merupakan objek pajak.

i

Untuk memenuhi aspek keadilan, maka seharusnya Permohonan hak baru (pendaftaran tanah untuk pertama kali) PPh Final PHTB tidak dikenakan, karena bukan objek pajak. pengenaan BPHTB telah memenuhi aspek keadilan karena merupakan objek pajak. Setelah memperoleh sertipikat, tanah dan bangunan tersebut dialihkan, penjual dikenakan PPh Final PHTB dan pembeli dikenakan BPHTB, sehingga tidak terjadi pembebanan PPh Final PHTB dua kali bayar kepada pemohon (pemilik tanah). Karena pengenaan PPh F PHTB terhadap permohonan hak baru (pendaftaran tanah untuk pertama kali) bukan objek pajak, dan pengenaan tersebut tidak memenuhi aspek keadilan, hendaknya Badan Pertanahan / Kantor Pertanahan Kota Binjai sebagai instansi pemerintah yang mengatur mengenai pendaftaran tanah, tidak lagi menjadikan pembayaran PPh F PHTB sebagai syarat permohonan hak baru atas tanah dan/atau bangunan yang belum bersertipikat (pendaftaran tanah untuk pertama kali).

Kata Kunci : PPh Final PHTB, BPHTB, Permohonan Hak Baru (Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali), dan Aspek Keadilan.

ii

ABSTRACT

An applicant who requests for a new right of uncertified land and/or building (the first land registration) to the Land Office, Binjai, is required to pay PPh Final PHTB and BPHTB. The levying on PPh Final PHTB is based on UU PPh No. 36/2008 in conjunction with PP No. 71/2008 on the Levying on Income Tax of the Income from the Transfer of Title on Land and/or Building. The levying on BPHTB is based on UU PDRB No. 28/2009 in conjunction with the Regional Regulation of Binjai No. 2/2011 on BPHTB. After the land is certified and transferred, the seller is required to pay for PPh Final PHTB and the buyer is required to pay for BPHTB so the land owner pays for PPh Final PHTB twice and pays for BPHTB once. Logically, it is impossible for the land owner to sell his land twice or more, and thus he has to pay for PPH twice or more. This is the reason why the title of the research is “The Levying on PPh Final PHTB and BPHTB of the applicant who Requests for a New Right on Uncertified Land and/or Building Transferred and after it is certified at Binjai.” The theory used in the research was the theory of justice according to law and to tax law. The type of the research was judicial empirical/sociological law and descriptive analytic approaches which was aimed to describe, explain, and analyze regulations concerning PPh Final PHTB and BPHTB, the implementation of levying on object and requirement for paying by the applicant who requested for a new right (the first land registration) in the Land Office, Binjai. The result of the research shows that, based on Article 2, paragraph 2, letter d of UU PPH, in conjunction with PP No. 71/2008 on the Levying on Income Tax of the Income from the Transfer of Title on Land and/or Building, a request for a new right on uncertified land and/or building is not a taxable item since the applicant does not get profit economically (income). The levying on PPh Final PHTB does not meet subjective and objective requirements so that it is contrary to the principles of legal certainty, convenience of payment, and equity in tax. Meanwhile, the levying on BPHTB of the request for a new right on uncertified land and/or building (the first land registration), based on Article 85, paragraph 2, letter b of UU PDRB in conjunction with Article 2, paragraph 3, letter b of Regional Regulation of Binjai No. 2/2011 on BPHTB, is a taxable item. In order to fulfill the aspect of justice, PPh Final PHTB should not be levied in the request for a new right (the first land registration) because it is not a taxable item since levying on BPHTB has fulfilled the aspect of justice, for it is a taxable item. After the land is certified and transferred, PPh Final PHTB is imposed on the seller and PHTB is imposed on the buyer so that the applicant (land owner) does not pay for PPh Final PHTB twice. Since PPh Final PHTB is levied on the applicant who requests for a new right (the first land registration) which is not a taxable item and it does not fulfill the aspect of justice, the Land Board/the Land Office at Binjai as the government agency iii

that regulates land registration should not use levying on PPh Final PHTB as the requirement for requesting a new right on uncertified land and/or building (the first land registration).

Keywords: PPH Final PHTB, BPHTB, Request for New Right (the First Land Registration), Aspect of Justice

iv

KATA PENGANTAR

Segala pujian, hormat, kemuliaan dan ucapan syukur hanya-lah bagiNya, dalam nama YESUS KRISTUS, karena Anugerah dan Kasih SetiaNya, penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “PENGENAAN PPh FINAL DAN BPHTB

TERHADAP

DAN/ATAU

PERMOHONAN

BANGUNAN

YANG

HAK

BELUM

BARU

ATAS

BERSERTIPIKAT

TANAH YANG

DIALIHKAN SETELAH BERSERTIPIKAT DI KOTA BINJAI”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) pada Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN, Bapak Prof. Dr. Budiman Ginting, SH, MHum, dan Bapak Dr. Bastari, MM, selaku Dosen/Komisi Pembimbing yang dengan tulus ikhlas memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, petunjuk, arahan dan motivasi, sehingga dapat diperoleh hasil yang maksimal dalam penyempurnaan tesis ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Ibu Dr. T. Keizerina Devi Azwar, SH, CN, MHum, dan Bapak Dr. Mahmul Siregar, SH, MHum selaku dosen Penguji yang telah memberikan masukan dan arahan untuk kesempurnaan tesis ini. Selanjutnya ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada : 1. Bapak Prof. Subhilhar, Ph.D, selaku Pejabat Rektor Universitas Sumatera Utara. 2. Bapak Prof. Dr. Runtung, SH, MHum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 3. Bapak Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Sumatera Utara.

v

4. Ibu Dr. T. Keizerina Devi Azwar, SH, CN, MHum, selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 5. Bapak dan Ibu para Dosen pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 6. Pegawai, Staf / Karyawan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 7. Kepada semua rekan-rekan mahasiswa se-angkatan penulis di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumtarea Utara. Teristimewa, ucapan terima kasih kepada istri dan anak-anak yang penulis cintai Mutiara Ardiani, Arya Edric Gallen Harefa, Kezia Nathania Harefa, serta orang tua penulis Bapak Foarota Harefa sebagai inspirator bagi masa depan penulis, sehingga menjadi motivator penulis dalam penyelesaian tesis ini. Akhir kata kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, penulis ucapkan terima kasih atas dukungan, kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan dalam penyelesaian tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 22 Oktober 2015 Penulis,

YUSNIAMAN HAREFA

vi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I.

IDENTITAS PRIBADI Nama

:

YUSNIAMAN HAREFA.

Tempat / Tanggal Lahir

:

Lolofaoso-Nias, 20 Januari 1974.

Alamat

:

Jl. St. Hasanuddin No. 7 Kelurahan Kartini, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai.

II.

Jenis Kelamin

:

Laki-laki.

Umur

:

41 Tahun.

Kewarganegaraan

:

Indonesia.

Nama Istri

:

Mutiara Ardiani.

Anak I

:

Arya Edrick Gallen Harefa.

Anak II

:

Kezia Nathania Harefa.

Nama orang tua / Bapak

:

Foarota Harefa.

Nama orang tua / Ibu

:

Alm. Nur amin Lase.

Tahun 1986

:

Lulus Sekolah Dasar (SD) Negeri 070981 Fodo, Gunung Sitoli, Nias.

Tahun 1989

:

Lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri I Gunung Sitoli, Nias.

Tahun 1993

:

Lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) Katolik Banda Aceh, Nangroe Aceh Darusalam (NAD).

Tahun 2012

:

Lulus Sarjana Hukum (SH) Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Sumatera Utara.

Tahun 2015

:

Lulus Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

PENDIDIKAN

vii

DAFTAR ISI Halaman ABSTRAK ........................................................................................................... i ABSTRACT ...........................................................................................................

iii

KATA PENGANTAR ..........................................................................................

v

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ............................................................................. vii DAFTAR ISI ......................................................................................................... viii DAFTAR SINGKATAN.......................................................................................

x

DAFTAR ISTILAH ASING................................................................................. xiii DAFTAR TABEL ................................................................................................. xvii DAFTAR BAGAN................................................................................................. xviii BAB I

PENDAHULUAN ..............................................................................

1

A. Latar Belakang .............................................................................

1

B. Perumusan Masalah ...................................................................... 10 C. Tujuan Penelitian .......................................................................... 10 D. Manfaat Penelitian ....................................................................... 11 E. Keaslian Penelitian ....................................................................... 11 F. Kerangka Teori dan Konsepsi ...................................................... 13 1.

Kerangka Teori ..................................................................... 13

2.

Konsepsi................................................................................. 22

G. Metode Peneltian .......................................................................... 24 BAB II

PENGENAAN PPh Final PHTB DAN BPHTB TERHADAP PERMOHONAN HAK BARU ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG BELUM BERSERTIPIKAT DI KOTA BINJAI................................................................................................. 32 A. Permohonan Hak Baru .................................................................. 32 B. Pengenaan PPh Final PHTB terhadap Permohonan Hak Baru atas Tanah dan/atau Bangunan yang Belum Bersertipikat di Kota Binjai ................................................................................... 40

viii

C. Pengenaan BPHTB Terhadap Permohonan Hak Baru atas Tanah dan/atau Bangunan yang Belum Bersertipikat di Kota Binjai ..... 46 D. Pengenaan PPh Final PHTB dan BPHTB terhadap Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan di Kota Binjai ...................... 52 BAB III

KEPASTIAN HUKUM TENTANG KETENTUAN PENGENAAN PPh Final PHTB DAN BPHTB TERHADAP PERMOHONAN HAK BARU ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG BELUM BERSETIPIKAT DI KOTA BINJAI ................................................................................................ 63 A. Pajak dan Hukum Pajak ............................................................... 63 B. Kepastian Hukum Pengenaan PPh Final PHTB............................ 71 C. Kepastian Hukum Pengenaan BPHTB ......................................... 83

BAB IV

PEMENUHAN ASPEK KEADILAN DALAM PENGENAAN PPh Final PHTB DAN BPHTB TERHADAP PERMOHONAN HAK BARU ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG BELUM BERSERTIFIKAT, YANG DIALIHKAN SETELAH BERSERTIPIKAT DI KOTA BINJAI.............................................. 92 A. Keadilan Menurut Hukum ............................................................ 92 B. Keadilan menurut Hukum Pajak ................................................. 96 C. Teori dan azas Pemungutan Pajak ............................................... 97 D. Tinjauan Hukum Peralihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan . 102 E. Pemenuhan Aspek Keadilan dalam Pengenaan PPh Final PHTB dan BPHTB Terhadap Permohonan Hak Baru atas Tanah dan/atau Bangunan yang Belum Bersertipikat.............................. 119 F. Pemenuhan Aspek Keadilan dalam Pengenaan PPh Final PHTB dan BPHTB Terhadap Permohonan Hak Baru atas Tanah dan/atau Bangunan yang Belum Bersertipikat, yang dialihkan Setelah Bersertipikat ..................................................................... 126

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN .......................................................... 127 A. Kesimpulan .................................................................................. 127 B. Saran.............................................................................................. 128

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 129 LAMPIRAN ix

DAFTAR SINGKATAN AJB

:

Akta Jual Beli.

APBN

:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

APBD

:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BPHTB

:

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

BW

:

Burgerlijk Wetboek.

BN

;

Balik Nama.

DISPENDA

:

Dinas Pendapatan Daerah.

DJP

:

Direktorat Jenderal Pajak.

DPP

:

Dasar Pengenaan Pajak.

INI

:

Ikatan Notaris Indonesia.

IPPAT

:

Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

JBNPHTB

:

Jumlah Bruto Nilai Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

KUP

:

Ketentuan Umum Pajak.

KMK

:

Keputusan Menteri Keuangan.

KUHPer

:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

LD

:

Lembaran Daerah.

LNRI

:

Lembaran Negara Republik Indonessia.

MPO

:

Menghitung Pajak Orang.

MPS

:

Menghitung Pajak Sendiri.

NJOP

:

Nilai Jual Objek Pajak.

NPOP

:

Nilai Perolehan Objek Pajak.

NPOPTKP

:

Nilai Perolehan Onjek Pajak Tidak Kenak Pajak.

NJOPTB

:

Nilai Jual Objek Pajak Tanah dan Bangunan.

NPWP

:

Nomor Pokok Wajib Pajak.

PBB

:

Pajak Bumi dan Bangunan.

PPh

:

Pajak Penghasilan.

x

PPh F

:

Pajak Penghasilan bersifat Final.

PHTB

:

Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

PPh F PHTB

:

Pajak Penghasilan Final Tanah dan/atau Bangunan.

PMK

:

Peraturan Menteri Keuangan.

PNBP

:

Penerimaan Negara Bukan Pajak.

PP

:

Peraturan Pemerintah.

PERDA

:

Peraturan Daerah.

PDRD

:

Peraturan Daerah dan Restribusi Daerah.

PHGR

:

Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi.

PPAT

:

Pejabat Pembuat Akta Tanah.

PENGDA

:

Pengurus Daerah

SK

:

Surat Keputusan.

SPTPD

:

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah.

SPPT

:

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.

SPOP

:

Surat Pemberitahuan Objek Pajak.

STPD

:

Surat Tagihan Pajak Daerah.

SSP

:

Surat Setoran Pajak.

SSPD

:

Surat Setoran Pajak Daerah.

SKPD

:

Surat Ketepan Pajak Daerah.

SKNJOP

:

Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak.

SKPDKB

:

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar.

SKPDKBT

:

Surat Ketetapan Tambahan.

SKPDN

:

Surat Ketepan Pajak Nihil.

SE

:

Surat Edaran.

Stb.

:

Staatsblad.

SHM

:

Sertipikat Hak Milik.

UU

:

Undang-Undang.

xi

Pajak

Pengalihan

Daerah

Hak

Kurang

atas

Bayar

UUD

:

Undang-Undang Dasar.

UUPA

:

Undang-Undang Pokok Agraria.

UUPPh

:

Undang-Undang Pajak Penghasilan.

UUPDRD

:

Undang-Undang Daerah.

WP

:

Wajib Pajak.

xii

Pajak

Daerah

dan

Restribusi

DAFTAR ISTILAH ASING Analitis Ability to pay principle Administratively Simple

: : :

Advanced rulling Ability To Pay Principle Approach

: :

Benefits received principle

:

Benefit Prinsiple Approach

:

Burgerlijk Wetboek

:

Budgetair Certainty Convenience

: : :

Certainty Principle Comprenhensive income Convenience of payment Dikaiosune Deskriptif analitis

: : : : :

Essential

:

Equity Economic Economically efficient

: : :

Equal treatment for the equals Ease of administration Eigendom Ex oficio Expenditur Economic Of Collection Frame of thinking Foundation of Behaviour Reasearch

: : : : : : : :

Flexible Fair

: : xiii

Analisis, analisa. Azas kemampuan bayar Admitratif yang sederhana, administrasi mudah. Keterangan,penjelasan, petunjuk. Pendekatan azas kemampuan bayar. Azas keuntungan, azas penghasilan. Pendekatan azas keuntungan, penghasilan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Anggaran belanja. Terang, pasti. Hal yang menyenagkan, perasaan senang, gembira. Azas kepastian Seluruh Pendapatan, penghasilan. Perasaan senang untuk membayar. Moralitas individu dan sosial. Menguraiakan, menggambar sesuatu/peristiwa. Hal yang pokok, utama, terpenting, dasar. Keadilan Ekonomi. Penghematan ekonomi, cara mudah untuk menghemat. Tindakan sama, azas kesamaan. Kemudahan dalam administrasi. Hak milik. Karena jabatan, kedudukan. Pengeluaran, belanja. Pungutan, Kerangka berpikir, pola piker. Dasar-dasar penelitian, sifat penelitian. Luwes, mudah disesuaikan. Adil, berlaku adil.

Fiscus Fiat jutitia bereat mundus

: :

Global tax system

:

Global taxation

:

Horizontal equity Human welfare Interview Inbreng

: : : :

Initial registration

:

Legalitas

:

Lex duraset tamen scipta

:

Library research Law enforcement Maintanence

: : :

Option Offiicial Assessment System

: :

Policy Practice Politically Accountable

: : :

Privaatrecht Public saving

: :

Public investment

:

Policy option Quality of sacrifice Real estate Rechtgerechtigheid Rechtsuilititeit Rechtszekerheid

: : : : : :

xiv

Tukang pajak, orang pajak. Memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Sistem pemajakan atas seluruh pendapatan, penghasilan. Pemajakan atas seluruh pendapatan, pengasilan. Keadilan horizontal. Kesejahteraan umat manusia. Wawancara. Pemasukan modal dalam perseroan. Pendaftaran tanah untuk pertama kali, pemberian status awal dalam pendaftaran tanah. Keabsahan menurut hukum, pembuktian secara hukum. Undang-Undang itu kejam, tetapi demikian bunyinya. Penelitian kepustakaan. Penegakkan hukum. Pemeliharaan, pemeliharaan data dalam pendaftaran tanah. Pilihan. Sistem perhitungan pajak ditentukan/dihitung oleh fiscus. Kebijakan. Praktis, mudah, gampang. Dapat dipertanggungjawabkan, tindakan, kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan. Hukum perdata. Pemasukan, pendapatan negara/pemerintah. Investasi pemerintah, pembiayaan negara/pemerintah. Kebijakan yang dipilih. Pengorbanan yang berharga. Perumahan, hunian. Keadilan hukum. Manfaat hukum. Kepastian hukum.

Revenue productivity

:

Rasioneele aanvaarding

:

Registration of rights Registration of deeds Regulerend Realtivitas Revenue Rechtspersoon Resident

: : : : : : :

Self Assessment System

:

Semi Assessment System

:

Schedular taxation

:

Schedullar taxation system

:

Suum jus,Summa injuria

:

Taxation Tax reform Transfer of resources The Revenue Adequacy Principle The Equity Principle Taxation without representation is robbery

: : : : : :

Unitary tax system Value judgement Vertical equit Withholding System

: : : :

xv

Sektor pendapatan, pengahasilan, sumber-sumber penghasilan. Peraturan yang rasional, masuk akal. Pendaftaran hak baru Pendaftaran hak. Pengaturan. Kenyataannya, hasilnya. Pendapatan, penghasilan. Orang hukum, penegak hukum. Penduduk, kediaman, tempat tinggal. Sistem pemungutan pajak yang didasarkan pada kepercayaan yang diberikan kepada Wajib Pajak, jumlah pajak terutang dihitung sendiri oleh Wajib Pajak. Sistem pemungutan pajak dimana wewenag untuk menentukan besarnya utang pajak berada pada dua belah pihak yakni fiscus dan Wajib Pajak. Pemajakan khusus, tertentu, tersendiri, pajak final. Sistem pemajakan tertentu, khusus, pajak final Summa lex, Summa crux : Hukum yang keras dapat melukai kecuali keadilan menolongnya. Pajak, pemajakan. Reformasi pajak. Sumber-sumber penghasilan. Azas pnghasilan. Azas keadilan. Pemajakan tanpa peraturan sama dengan perampokkan, perampasan. Sistem pemajakan. Nilai-nilai dalam pertimbangan. Azas keadilan vertikal. Sistem pemungutan pajak dimana pihak ketiga memungut dan

World-wide income concept

:

Yuridis-Dogmatis Yuridis empiris

: :

xvi

menyetorkan pajak ke kas negara atas nama Wajib Pajak. Penghasilan yang diperoleh di luar negeri. Prinsip hukum, kepastian hukum. Hukum sosial.

DAFTAR TABEL

Tabel

Judul

Halaman

Tabel II-1

Notaris/PPAT yang menangani Permohonan Hak Baru atas Tanah dan/atau Bangunan yang Belum Bersertipikat di Kota Binjai ........ 41

Tabel II-2

PPh F PHTB Terhadap Permohonan Hak Baru atas Tanah dan/atau Bangunan yang Belum Bersertipikat di Kota Binjai ........ 41

Tabel II-3

Dasar Hukum Pengenaan PPh F PHTB Terhadap Permohonan Hak Baru atas Tanah dan/atau Bangunan yang Belum Bersertipikat di Kota Binjai ............................................................ 42

Tabel II-4

Dasar Pengenaan Pajak PPh F PHTB ............................................. 43

Tabel II-5

BPHTB Terhadap Permohonan Hak Baru atas Tanah dan/atau Bangunan yang Belum Bersertipikat di Kota Binjai ...................... 46

Tabel II-6

Dasar Hukum Pengenaan Pajak BPHTB Terhadap Permohonan Hak Baru atas Tanah dan/atau Bangunan yang Belum Bersertipikat di Kota Binjai ............................................................ 47

Tabel II-7

Dasar Pengenaan Pajak BPHTB....................................................... 47

Tabel II-8

Pengenaan PPh F PHTB dan BPHTB Terhadap Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Bersertipikat di Kota Binjai .......... 54

Tabel II-9

Pengenaan PPh F PHTB dan BPHTB Terhadap Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang Belum Bersertipikat di Kota Binjai ............................................................................................... 57

xvii

DAFTAR BAGAN

Bagan 1

Alur Prosedur Pembayaran BPHTB oleh Wajib Pajak di Kota Binjai ............................................................................................. 50

Bagan 2

Alur Prosedur Permohonan hak baru (pendaftaran tanah untuk pertama kali)................................................................................... 51

xviii