ATAS NAMA KONTRAS. Terus menggali keadilan Talangsari

KontraS, yang lahir pada 20 Maret 1998 merupakan gugus tugas yang dibentuk oleh sejumlah organisasi civil society dan tokoh masyarakat. Gugus tugas ini semula bernama KIP-HAM yang telah terbentuk pada tahun 1996. Sebagai sebuah komisi yang bekerja memantau persoalan HAM, KIP-HAM banyak mendapat pengaduan dan masukan dari masyarakat, baik masyarakat korban maupun masyarakat yang berani menyampaikan aspirasinya tentang problem HAM yang terjadi di daerah. Pada awalnya KIP-HAM hanya menerima beberapa pengaduan melalui surat dan kontak telefon dari masyarakat. Namun lama kelamaan sebagian masyarakat korban menjadi berani untuk menyampaikan pengaduan langsung ke sekretariat KIP-HAM. Dalam beberapa pertemuan dengan masyarakat korban, tercetuslah ide untuk membentuk sebuah lembaga yang khusus menangani kasus-kasus orang hilang sebagai respon praktik kekerasan yang terus terjadi dan menelan banyak korban. Pada saat itu seorang ibu yang bernama Ibu Tuti Koto mengusulkan dibentuknya badan khusus tersebut. Selanjutnya, disepakatilah pembentukan sebuah komisi yang menangani kasus orang hilang dan korban tindak kekerasan dengan nama KontraS. Dalam perjalanannya KontraS tidak hanya menangani masalah penculikan dan penghilangan orang secara paksa tapi juga diminta oleh masyarakat korban untuk menangani berbagai bentuk kekerasan yang terjadi baik secara vertikal di Aceh, Papua dan Timot-Timur maupun secara horizontal seperti di Maluku, Sambas, Sampit dan Poso. Selanjutnya, ia berkembang menjadi organisasi yang independen dan banyak berpartisipasi dalam membongkar praktik kekerasandan pelanggaran hak asasi manusia sebagai akibat dari penyalahgunaan kekuasaan. Dalam perumusan kembali peran dan posisinya, KontraS mengukuhkan kembali visi dan misinya untuk turut memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia bersama dengan entitas gerakan civil society lainnya. Secara lebih khusus, seluruh potensi dan energi yang dimiliki KontraS diarahkan guna mendorong berkembangnya ciri-ciri sebuah sistim dan kehidupan bernegara yang bersifat sipil serta jauhnya politik dari pendekatan kekerasan. Baik pendekatan

kekerasan yang lahir dari prinsip-prinsip militerisme sebagai sebuah sistem, perilaku maupun budaya politik. Artinya, kekerasan disini bukan semata-mata persoalan intervensi militer ke dalam kehidupan politik. Akan tetapi, lebih jauh menyangkut kondisi struktural, kultural dan hubungan antar komunitas sosial, kelompokkelompok sosial serta antar strata sosial yang mengedepankan kekerasan dan simbolsimbolnya. Visi Terwujudnya demokrasi yang berbasis pada keutuhan kedaulatan rakyat melalui landasan dan prinsip rakyat yang bebas dari ketakutan, penindasan, kekerasan dan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia atas alasan apapun, termasuk yang berbasis gender. Misi Memajukan kesadaran rakyat akan pentingnya penghargaan hak asasi manusia, khususnya kepekaan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran berat hak asasi manusia sebagai akibat dari penyalahgunaan kekuasaan negara. Memperjuangkan keadilan dan pertanggungjawaban negara atas berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran berat hak asasi manusia melalui berbagai upaya advokasi menuntut pertanggung jawaban negara. Mendorong secara konsisten perubahan pada sistem hukum dan politik, yang berdimensi penguatan dan perlindungan rakyat dari bentuk-bentuk kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Nilai-nilai Dasar Sebagai organisasi, KontraS berusaha memegang prinsipprinsip antara lain adalah non-partisan dan non-profit, demokrasi, anti kekerasan dan diskriminasi, keadilan dan kesetaraan gender, dan keadilan sosial. Jl. Borobudur No.14 Menteng | Jakarta Pusat 10320 Tlp: 021-3926983, 3928564 | Fax: 021-3926821 | Email: [email protected] | Webmaster: [email protected]

ATAS NAMA KONTRAS Terus menggali keadilan Talangsari Peristiwa Talangsari, Lampung, menjadi kisah tragis yang dilupakan negara. Ratusan orang yang saat itu menjadi korban, seakan tidak berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan, hak mereka mendapatkan keadilan lewat penegakan hukum dan pemulihan hak juga terlupakan. Bertahun-tahun, korban yang masih menderita atas peristiwa itu juga mengalami teror dan intimidasi tak berkesudahan. Diduga, pelakunya adalah pihak-pihak yang terlibat dalam kejahatan tersebut. Upaya damai lewat islah memberi dampak negatif terhadap hubungan antar sesama korban yang kemudian terpecah. Ironisnya, pemerintah yang silih berganti tidak mengubah sikap negara untuk mengusut tragedi ini. Negara justru terkesan berdiam diri dan pura-pura tidak mendengar suara korban yang menuntut keadilan atas apa yang dialaminya. Agaknya, perlu ada upaya terus menerus mengingatkan negara dan juga masyarakat secara luas, atas belum selesainya peristiwa Talangsari. Laporan edisi ini adalah salah satunya. Kami, KontraS, akan menguraikan fakta peristiwa tragis yang terjadi enam belas tahun lalu itu. Termasuk mengingatkan kembali berbagai upaya untuk mendesak tanggungjawab negara atas kekerasan politik tersebut. Seluruh laporan di media yang anda pegang ini disusun berdasarkan hasil investigasi dan advokasi yang dilakukan Komite Smalam, LBH Bandar Lampung dan KontraS. Termasuk catatan atas perjuangan korban dan keluarga korban Talangsari dalam menuntut pertanggungjawaban negara mengungkap kebenaran dan menegakan hukum dan keadilan. Tentu saja, kami berharap, melalui penerbitan ini, akan muncul “keajaiban” berupa pelaksanaan kewajiban negara untuk memenuhi hak korban peristiwa Talangsari yang selama ini hilang. Korban dan masyarakat luas pada umumnya sudah cukup sabar menunggu selama 16 tahun lamanya.

Selamat membaca.

Jakarta, 2014 KontraS

TALANGSARI, DARI SURAT MENJADI TRAGEDI Di Cihideung, tentara melakukan penyerbuan. Puluhan jamaah pengajian pimpinan kyai karismatik Warsidi, tewas. Ratusan lain hilang. Tragedi kemanusiaan itu berawal dari surat menyurat. Awalnya, Cihideung atau Umbul Cihideung, Kecamatan Way Jepara, Talangsari, Lampung, merupakan hamparan tanah kosong yang tidak berpenghuni. Ketika pertama kali “ditemukan” pada 1970, daerah ini hanya berisi semak belukar, tempat persembunyian binatang liar. Program transmigrasi yang dilaksanakan pemerintah Orde Baru yang mengubah semuanya. Sejak tahun 1970 pula, Cihideung menjadi pemukiman. Pendatang dari berbagai etnis serta daerah asal Jawa, seperti Solo, Boyolali, Sukoharjo, Jakarta serta beberapa tempat di Jawa Barat, tiba dan tinggal di tempat itu. Sebagian lain tinggal di Desa Rajabasa Lama, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Tengah. Nama Cihideung sendiri diberikan oleh pendatang dari etnis sunda. Cihideung berasal dari dua kata, “Ci” dan “Hideung”. Ci merupakan kependekan dari Cai yang berarti air, sedangkan “Hideung” adalah hitam, air yang menghitam. Selama bertahun-tahun, warga tinggal di tempat itu dengan damai. Hingga tahun 1989. Tepatnya 27 Januari 1989, Camat Way Jepara, Zulkifli Maliki berkirim surat kepada Kapten Soetiman, Komandan Rayon Militer (Danramil) Way Jepara. Dikirimnya surat itu berdasar dari cerita Kepala Desa Rajabasa Lama, Amir Puspa Mega, yang mendapatkan informasi dari Kepala Dusun (Kadus) Talangsari, Sukidi. Diceritakan, masyarakat setempat resah dengan kegiatan jamaah pengajian Talangsari pimpinan Warsidi Camat Way Jepara, Zulkifli meminta Kades Rajabasa untuk menghadirkan Warsidi dan anak buahnya, Mansur (kepala kampung) dan Sukidi (kepala dusung Talangsari III) dalam sebuah pertemuan.

Lebih jauh, Zulkifli bahkan meminta kades untuk menghentikan dan melarang pengajian tersebut. Apalagi, informasi yang didapatkannya, pengajian itu mendatangkan orang-orang asing dari luar daerah dan tidak diketahui identitasnya. Mereka terlibat dalam pengajian tanpa sepengetahuan pemerintah. Warsidi, guru dan ulama dalam pengajian itu mengirim surat balasan yang menjelaskan tentang ketidakhadiran dirinya untuk memenuhi undangan Zulkifli. Alasannya, tokoh karismatik ini memberi pengajian di beberapa tempat. Dalam surat itu Warsidi mengutip sebuah hadist (perkataan dan tindakan Rasul Umat Islam, Muhammad SAW) tentang pejabat pemerintah atau umaro. “Sebaik-baiknya umaro ialah yang mendatangi ulama dan seburuk-suruknya ulama yang mendatangi umaro.” Dalam suratnya, Warsidi menyarankan Camat Zulkifli untuk datang langsung ke Cihideung guna mengecek aktivitas pengajian yang dipimpinnya. Hal itu, katanya, akan membuat Zulkifli mendapatkan gambaran lebih jelas tentang pengajian yang dipimpinnya. Untuk menunjukkan niat baiknya, Warsidi menerima Camat Zulkifli dan jajaran Muspida yang mendatanginya pada Sabtu, 21 Januari 1989. Dalam pertemuan itu Warsidi menjelaskan identitas orang-orang yang pernah datang ke Talangsari. Pertemuan berlangsung akrab, dan diakhiri dengan undangan Camat Zulkifli pada Warsidi untuk bertemu di kantornya. Warsidi mengiyakan dan mengatakan akan datang.

Penyerbuan Tanpa diduga-duga, muncul kejadian tidak mengenakkan pada Minggu, 22 Januari 1989. Ketika itu, beberapa aparat keamanan yang salah satunya Sersan Mayor Dahlan AR, mendatangi perkampungan Cihideung, pada tengah malam. Entah mengapa, Serma Dahlan yang ketika itu membawa senjata api, masuk ke Mushola tanpa melepas sepatu.

Zulkifli, diketahui pula oleh Danramil 41121 Way Jepara, Kapten Sutiman, lantaran Zulkifli selalu meneruskan surat meyurat itu kepadanya. Dalam suratnya Zulkifli meminta Koramil untuk meneliti sosok Usman, Jayus dan Anwar, yang disebutkan sebagai orang-orang yang berada di balik pelaksanaan pengajian itu. Sutiman menindaklanjuti laporan itu dengan perintah untuk menghadirkan ketiganya dalam sebuah pertemuan di kantor koramil.

Ia bahkan mencaci maki peserta pengajian, dengan disertai umpatan. Menurutnya, aktivitas yang dilakukan para jamaah itu adalah sebuah kebathilan dan menentang pemerintah. Bila aktivitas itu terus dilakukan, maka perkampungan tempat pengajian digelar akan dihancurkan. Dalam aksinya, Dahlan mengacungkan senjata api dan menantang para jamaah.

Upaya menyoroti aktivitas pengajian itu memunculkan reaksi. Merebak isu adanya rencana penyerbuan oleh pihak militer, sebagai pelaksanaan keputusan Muspika, ke perkampungan jemaah di Cihideung. Info itu disebut-sebut disebarkan oleh Imam Bakri Roja’i, suami Ibu Lurah, Sakeh. Bakri dikabarkan mengikuti pertemuan itu.

Sekitar 10-an orang jamaah yang hadir, diantaranya Arifin, Sono, Marno, Diono dan Usman, berusaha menahan diri untuk tidak terpancing. Setengah jam kemudian, ketika dirasa tidak ada respon dari jamaah, kedua aparat tersebut pergi meninggalkan musholla.

Dua anggota jamaah, Joko dan Dayat juga mendapatkan informasi yang sama dari anggota Koramil 41121 Way Jepara. Menurut anggota koramil itu, penyerbuan akan dilakukan dalam beberapa hari lagi.

Geliat lain yang berhubungan dengan aktivitas pengajian itu datang dari Desa Labuhan Ratu. Camat setempat juga mengadukan aktivitas pengajian itu kepada Camat Zulkifli. Menurut kades Labuhan Ratu, jamaah Warsidi meresahkan warga pondok pesantren Al-Islam, Labuhan Ratu. Seluruh

masukan

yang

didapatkan

Camat

Keresahan mulai menyeruak saat Kepala desa Cihideung dan warga di luar jemaah dan masyarakat lain yang tinggal di sekitar perkampungan, memilih mengungsi. Namun tidak bagi jamaah pengajian. Karena merasa tidak melanggar peraturan, jamaah tetap tinggal di Cihideung. Untuk menjaga kemungkinan yang tidak diinginkan, jamaah melaksanakan ronda malam.

peringatan terlebih dahulu, mereka menembaki perkampungan pada saat jamaah baru tiba dari sawah dan ladang. Penyerbuan diawali dengan tembakan 1 kali dari rombongan aparat. Kemudian disambut pekik takbir oleh jamaah. Pekik takbir itu dibalas dengan tembakan beruntun oleh aparat. Melihat serbuan sporadis, masyarakat yang masih berpakaian dan memegang alat-alat pertanian seperti cangkul, parang, golok dan lain-lain berusaha menyelamatkan diri.

Awal Februari 1989, sebuah surat permintaan pembubaran pengajian dilayangkan Kades Rajabasa Lama kepada Danramil 41121 Way Jepara, Kapten Sutiman. Dalam surat itu disebutkan, anggota jamaah sudah bersiap-siap “menunggu” pihak luar yang akan membubarkan mereka dengan senjata bom molotov. Kabar itu bukan isapan jempol semata. Dalam rangkaian hari yang sama, Kapten Sutiman meminta persetujuan Komandan Kodim 0411 Metro, Anggota Musyawarah Pimpinan Kabupaten (Muspika) Way Jepara, Danrem 043 Garuda Hitam di Tanjung Karang, Kakansospol TK II Lampung Tengah dan Kakandepag TK II Lampung Tengah untuk langkah yang akan dilakukannya, menangkapi anggota jemaah pengajian pada sebuah penyerbuan malam. Dan benar, pada Minggu, 5 Februari 1989 malam, sekitar pukul 23.45, Serma Dahlan AR (Koramil 41121 Way Jepara), Kopda Abdurrahman, Pamong Desa Ahmad Baherman, Kepala Dusun Talangsari III Sukidi dibantu beberapa orang lainnya, menyergap salah satu pos ronda milik jamaah pengajian. Sejumlah tujuh 7 orang jamaah ditangkap. Dua orang, satu diantaranya terluka parah akibat popor senjata, berhasil melarikan diri. Lima orang yang ditangkap ditahan ke Kodim 0411 Metro, Lampung. Keesokan harinya, Kasdim Mayor Oloan Sinaga melakukan penyergapan dan penyerangan lanjutan ke Cihideung, bersama 9 anggotanya. Tanpa didahului dialog dan memberikan

Dalam penyerbuan yang berlangsung sekitar setengah jam. Kapten Sutiman tewas, sertu Yatin cedera, Mayor Sinaga dan pasukannya kabur. Jeep dan 4 sepeda motor ditinggal di lokasi. Di pihak jamaah, dua orang dikabarkan cedera berat. Jamaah yang tertembak itu bernama Ja’far. Seorang jamaah lagi yang disebut-sebut berasal dari Jawa Barat, cedera berat akibat dibacok salah satu tentara penyerbu yang ketika itu membawa senjata tajam, selain senjata api yang ditentengnya. Fadilah, anggota jemaah pengajian melaporkan kejadian itu kepada Warsidi. Tokoh karismatik ini memerintahkan anggota jemaah untuk menyebarluaskan peristiwa itu, serta membuat sebuah aksi untuk mengalihkan perhatian masyarakat dan aparat keamanan. Ketika perhatian teralih itulah, rencananya, anggota jemaah diam-diam akan mengungsi, untuk menghindari korban yang lebih banyak bila terjadi serangan lanjutan. Keadaan semakin tegang. Anggota jamaah pengajian mulai berpencar untuk melarikan diri. Salah satu kelompok berisi 11 orang jamaah memilih untuk pergi dengan mencarter Bus Wasis. Rencananya, bus itu digunakan sebagai alat tansportasi ke Metro, Lampung. Sialnya, di dalam bus yang akan ditumpangi itu mereka bertemu dengan Pratu budi Waluyo. Setelah ditanya-tanya, Pratu Budi mengaku dalam perjalanan kembali dari Way Jepara. Jemaah pun mengaitkan Pratu Budi dengan peristiwa penculikan lima orang anggota jamaah yang terjadi sebelumnya. Jemaah pun marah, dan membunuh Pratu Budi. Mayatnya dibuang di daerah Wergen antara Panjang dan Sidorejo, Lampung. Mereka juga mencederai supir dan kenek bus.

Hendropriyono Peristiwa itu sampai juga ke telinga kepada Komandan Korem Gatam 043, Kolonel Hendropriyono. Hendro jugalah yang melaporkannya kepada Panglima Kodam II Sriwijaya, Mayjen TNI R Sunardi, yang sedang berada di Bandar Lampung dalam rangka peresmian lapangan tenis baru untuk Korem Gatam. Pangdam Mayjen R Sunardi memerintahkan Kol. Hendropriyono untuk melanjutkan usaha penertiban di Dusun Talangsari III. Dengan menggunakan truk-truk, pasukan pun disiapkan di sekitar Cihideung. Di lokasi itu, anggota jemaah pengajian melakukan ronda dan bersiap untuk bertahan bila kembali diserang. Jayus dan Alex, anggota jemaah pengajian mengkoordinir jamaah dari Jakarta, Lampung dan Solo untuk jaga malam. Suasana semakin tegang dengan hadirnya serdadu dan polisi di sekitar lokasi. Tanpa mereka sadari, beberapa pasukan sudah berada di titik-titik penyerbuan. Tepat pukul 24.00, serangan dilakukan. Suara termbakan menyalak-nyalak. Petugas jaga jamaah pengajian pun membalasnya dengan tembakan dari senjata milik pasukan yang sempat menyerbu sebelumnya, dan tertinggal. Ketegangan semakin memuncak. Beberapa kali, jamaah pengajian yang melakukan penjagaan memergoki beberapa tentara yang akan menyusup diam-diam. Saat akan diserang, tentara itu melarikan diri. Matahari sudah mulai meninggi saat Danrem Kol. Hendropriyono bersama lebih dari satu batalion pasukan infantri dibantu beberapa Kompi Brimob, CPM dan Polisi menyerbu perkampungan Cihideung. Serangan dilakukan dari Utara (Pakuan Aji), Selatan (Kelahang) & timur (Kebon Coklat, Rajabasa Lama). Sementara arah barat, wilayah yang banyak ditumbuhi pohon singkong dan jagung dibiarkan terbuka. Pasukan penyerbu dilengkapi senjata M-16, bom pembakar (napalm) dan granat. Sebagian pasukan menggunakan dua buah helikopter, yang digunakan untuk membentengi arah barat. Melihat penyerbuan terencana dan besar-besaran, tidak ada jalan keluar bagi jamaah untuk meyelamatkan diri. Mereka hanya bisa membentengi diri dengan membekali senjata seadanya. Korban pun berjatuhan. Karena kekuatan yang tidak seimbang, pasukan berhasil menguasai perkampungan jamaah. Rumah-rumah di perkampungan itu diobrakabrik untuk mencari jamaah pengajian yang bersembunyi. Ahmad, bocah

berusia 10 tahun yang tertangkap diminta untuk menunjukkan lokasi tempat-tempat persembunyian. Ahmad menunjukkan sebuah rumah yang dihuni oleh puluhan jemaah yang kebanyakan terdiri dari wanita dan anak-anak. Tentara memerintahkan puluhan perempuan dan anak-anak untuk keluar rumah. Termasuk Saudah, salah satu jemaah perempuan, yang mengaku melihat 80-an jenazah bergelimpangan. Di tanah lapang itulah, para jemaah perempuan ini menerima siksaan. Mereka dipukuli. Jilbab mereka ditarik-tarik disertai hinaan. “Ini istri-istri PKI”, “Perempuan dan anak-anak ini juga harus dihabisi, karena akan tumbuh lagi nantinya”. Di sudut lain, beberapa tentara mulai membakari pondok-pondok di kampung itu. Sebagian masih berisi ratusan jamaah dan anak-anak. Ahmad, bocah yang dipaksa menunjukkan lokasi persembunyian, dipaksa pula untuk menyiram bensin dan membakarnya. Saat itulah terdengar teriakan-teriakan kesakitan. Para tentara penyerbu meredam suara-suara itu dengan tembakan-tembakan di udara. Purwoko, bocah berusia 10 tahun yang juga warga setempat, dipaksa aparat untuk mengenali wajah Warsidi dan Imam Bakri di antara mayat-mayat jamaah yang bergelimpangan. Mayat keduanya ditemukan setelah Purwoko membolak-balik sekitar 80-an mayat. Saksi mata menceritakan, tak lama setelah ditemukan, seorang tentara menggorok leher kedua mayat itu. Kekejaman terus berlanjut. Anggota jemaah pengajian yang kebanyakan perempuan dan anak-anak yang tertangkap, digiring menuju ke Kodim 0411 Metro yang berjarak 2KM, dengan berjalan kaki.

Peristiwa penyergapan dan penyerangan juga terjadi di Desa Sidorejo, tak jauh dari Cihideung. Kali ini di rumah Zamjuri, salah satu pentolan jemaah pengajian. Berdasar informasi yang diberikan Sabrawi, sopir bus Wasis yang sempat dianaiaya anggota jamaah pengajian yang marah sehari sebelumnya, aparat keamanan melakukan penyergapan. Di mata polisi, tindakan para jamaah itu adalah perampokan. Di dalam rumah, Zamjuri bersama delapan kawannya yang juga anggota jemaah pengajian, bertahan dan melawan penangkapan itu. Bentrokan pun tak bisa dihindarkan. Aparat keamanan dari luar rumah melakukan penembakan. Zamjuri tak mau kalah. Beberapa kali peluru melesak ke arah polisi. Arifin Santoso, kepala desa Sidorejo yang ada di antara aparat keamanan, tewas tertembus peluru. Sementara di dalam rumah, korban juga berjatuhan. Tiga jemaah berkalang tanah. Satu orang lagi terluka parah. Cihideung bagai wilayah mati pascapenyerangan itu. Yang tersisa hanyalah bangunan yang rusak, dan tumpukan mayat di sana sini. Kepala desa dari daerah di sekitar Cihideung seperti Pakuan Aji, Kelahang, Talangsari II dan Beringin mengerahkan warganya untuk bekerja bakti menguburkan mayat. Dengan arahan aparat keamanan setempat, warga bergugur gunung (baca: gotong royong) membuat lubang, memasukkan mayat dan menimbunnya. Aksi kekerasan yang tersulut penyerangan aparat di Cihideung kembali pecah. Dari tempat persembunyian, jemaah pengajian yang marah menyerbu markas Kodim dan Yonis 143. Tentu saja, serangan yang hanya berbekal kemarahan itu menyebabkan korban tewas di pihak jemaah. Enam orang tewas dalam peristiwa itu.

Interogasi Kodim 0411 Metro menjadi tempat yang paling menakutkan untuk anggota jamaah pengajian yang ditangkap. Mereka tidak menyangka, aktivitas pengajian yang selama ini mereka lakukan bersama keluarga, teman dan jemaah lain dari berbagai daerah, berubah menjadi pertumpahan darah dan aksi kekerasan lainnya. Tidak hanya di lokasi penyerangan, aksi kekerasan juga mereka rasakan di markas militer, Kodim 0411 Metro, tempat jemaah pengajian itu ditahan. Aparat keamanan yang dikomandoi oleh Kolonel Hendropriyono mencoba mengorekorek keterangan dari jamaah yang ditahan. Pertanyaanpertanyaan seperti “Ikut pengajian apa?”, “Apa yang diajarkan?”, “Siapa gurunya?” menjadi pertanyaan yang menohok dan sulit dijawab dalam suasana serba ketakutan. Di sela-sela interogasi itu, aparat keamanan juga menjelaskan tentang aktivitas pengajian itu yang (menurut aparat keamanan), bertentangan dengan Pancasila. Pengajian agama, menurut petugas juga merupakan amalan dari Partai Komunis Indonesia (PKI). Tahanan yang kebanyakan merupakan warga desa yang tidak memahami dengan hal-hal itu hanya bisa mengangguk-angguk. Entah mengerti, kebingungan atau justru ketakutan. Setelah dua minggu berada dalam tekanan aparat keamanan, para tahanan dipindah ke markas Korem 043 Gatam. Ironisnya, di tempat itu, Kolonel Hendropriyono disebutkan memerintahkan anak buahnya untuk melepas paksa jilbab tahanan perempuan. Dengan kasar jilbab yang menutupi rambut itu ditarik dan direbut dengan paksa. “Tarik saja, itu hanya kedok.” *IDN

PEMBANTAIAN YANG DILEGALKAN Masyarakat seolah tidak percaya ketika berita penyerangan di kampung Cihideung beredar pertama kali. Apalagi, pada awalnya disebutkan, penyerangan itu adalah kesuksesan aparat keamanan memberangus kelompok bersenjata yang akan mengganti Pancasila dan UUD 1945, dengan keyakinan mereka. Kelompok Warsidi disebut-sebut melakukan penolakan terhadap kebijakan asas tunggal Pancasila. Namun lama kelamaan, ketika kronologis peristiwa terungkap, publik mulai mempertanyakan peristiwa itu. Apalagi, jumlah korban yang tewas dan hilang dalam penyerangan malam hari itu mencapai lebih dari 200 orang. Perlahan-lahan, operasi militer yang dikomandoi oleh Kolonel Hendropriyono mulai mendapatkan sorotan. Haruskah dilakukan operasi militer untuk menumpas kelompok Warsidi? Apakah penyerangan sudah sesuai prosedur? Bagi KontraS, peristiwa Lampung tidak bisa dilihat sebagai kasus kejahatan biasa atau ordinary crime. Tapi merupakan kejahatan luar biasa yang termasuk dalam kategori pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) atau gross violation of human rights. Kekerasan militer yang terjadi dalam peristiwa Talangsari merupakan tindakan eksesif, yang dilakukan sebagai kelanjutan dari kebijakankebijakan pemerintahan Orde Baru di bawah Suharto. Kebijakan tersebut amat terlihat sebelum terjadinya penyerbuan aparat militer (ABRI) terhadap warga sipil di wilayah perkampungan Talangsari. Apalagi, peristiwa ini diikuti dengan pernyataan pembenar atas penangkapan, penyiksaan, penahanan dan pengadilan terhadap korban dan masyarakat yang dianggap terkait dengan kasus tersebut.

Penyerangan yang dilakukan aparat keamanan pada jemaah pengajian Cihideung mendapat restu dari pejabat militer. Sebuah pembantaian yang dilegalkan.

Penilaian KontraS tidak berlebihan. Ketika peristiwa itu meletus untuk pertama kali, jajaran militer di Lampung buru-buru membuat pernyataan yang mendukung aksi militer itu. Pernyataan Pangdam II Sriwijaya, R. Sunardi adalah salah satunya. Menurutnya, kasus Talangsari, Lampung adalah kasus yang harus dituntaskan. “Kasus Lampung harus segera dituntaskan. Sampai saat ini, sudah 19 orang ditahan, 250 orang dilacak,” katanya. Senada, dalam buku biografinya “Pangkopkamtib Soemitro dan Peristiwa 15 Januari 1974”, Alm. Jenderal Soemitro menuliskan, terhadap Islam, pemerintah Orde Baru dan Angkatan Darat (AD) khususnya, sejak awal menyadari tentang kemungkinan naiknya pamor politik kekuatan Islam. Jatuhnya kekuatan ekstrim kiri PKI-yang kemudian secara formal diperkuat dengan keputusan pembuabaran PKI,- secara politis mengakibatkan naiknya pamor politik Islam, sehingga terjadilah ketidakseimbangan (imbalance). Sayap Islam yang sedang mendapat angin kemudian cenderung hendak memperkuat posisinya. Padahal disadari oleh Angkatan Darat ketika itu, bahwa di dalam sayap Islam masih terdapat bibit ekstrimisme yang amat potensial. Sehingga policy (kebijakan) umum militer ketika itu sebenarnya adalah menghancurkan kekuatan ekstrim kiri PKI, dan menekan (bukan menghancurkan) sayap Soekarno pada umumnya, “sambil amat berhati-hati untuk mencegah naiknya Islam”. (Jakarta: Sinar Harapan, 1998), hal.46. Pernyataan itu dikuatkan oleh statemen Presiden Soeharto pada Munas Persatuan Putra Putri ABRI (Pepabri), 30 Juni 1977. Pimpinan Orde Baru itu menyatakan, prajurit ABRI dan setiap

purnawirawan adalah warga negara kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. Ini berarti bahwa, kita tidak akan membiarkan Pancasila diselewengkan. (Sekneg RI, Himpunan Pidato Presiden RI, Triwulan ke-II th. 1977, hal. 201-203). Setahun kemudian, Soeharto memperbaharui struktur Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) dengan mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) no.47/1978. Dalam struktur itu, Kopkamtib memiliki dua tugas pokok, yaitu: (1) Memulihkan keamanan dan ketertiban dari akibat-akibat peristiwa pemberontakan G-30S PKI, kegiatan-kegiatan ektrim dan kegiatankegiatan subversi lainnya. Dan (2) Ikut mengamankan kewibawaan pemerintah beserta alat-alatnya, dari pusat sampai daerah, dalam rangka mengamankan pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945. (Vademecum Pengetahuan Hankam, Seskoad TNI AD, Cetakan ke II 1982). Untuk itu, Kopkamtib memiliki empat fungsi utama yang harus dijalankan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijaksanaan dalam pemeliharaan stabilitas keamanan dan ketertiban nasional, mencegah kegiatan dan menumpas sisa-sisa G 30 S PKI, subversi dan golongan ekstrim lainnya yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat yang membahayakan keselamatan dan keutuhan negara, bangsa yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Juga, mencegah pengaruh moral dan mental yang di timbulkan oleh peristiwa G 30 S PKI dan aliran kebudayaan lainnya yang bertentangan dengan moral, mental dan kebudayaan berdasarkan Pancasila. Dan terakhir, membimbimg masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dan ikut bertanggung jawab dalam memelihara keamanan dan ketertiban. Pada kesempatan lain, Soeharto juga terus mengingatkan ABRI (kini TNI) atas hal ini. Pada Rapat Pimpinan (Rapim) ABRI di gedung Dang Merdu, Riau, 27 Maret 1980, Soeharto menegaskan bahwa ABRI menghendaki tidak ingin adanya perubahan (Pancasila dan UUD 1945). Bila dirasakan ada upaya untuk mengubah, maka ABRI wajib menggunakan senjata.

menggunakan UU No.11/PNPS/1963 (UU Subversif) terhadap seluruh korban peristiwa Lampung yang berada di Lampung, Jakarta, Bandung, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat. Tuntutan ini, patut diduga berkaitan dengan pernyataan Menkopolkam Soedomo di harian Pelita sepekan setelah peristiwa lampung terjadi 14 Februari 2001. Sudomo menyebut “Pelaku Kasus Lampung Subversif”. Sementara, tentara pelaku penyerangan dan pembantaian, lolos dari jeratan hukum. Semakin sah. Pembantaian Talangsari adalah pembantaian yang dilegalkan. *IDN

“Dari pada kita menggunakan senjata dalam menghadapi perubahan UUD 45 dan Pancasila, lebih baik kami menculik seseorang, daripada dua pertiga yang ingin mengadakan perubahan,” kata Soeharto seperti dimuat Kompas, 8 April 1980. Bahkan lembaga tertinggi negara juga turut serta dalam membangun landasan politik yang membenarkan tindakan represif terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintahan Suharto. Dalam hal ini, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Sidang Umum tahun 1978. Dalam rapat yang berlangsung panas itu, MPRRI mengeluarkan Ketetapan MPR Nomor. II/ MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa). Tap MPR ini mengarah menjadi tafsir tunggal dari Pancasila. Tak heran bila kemudian partai berazas Islam, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mereaksi keras dikeluarkanya Tap MPR No. II/MPR/1978 ini. Mereka walk out. Gelombang politik yang “mendukung” penyerbuan tentara di Talangsari, direspon pula di sisi hukum. Anggota jamaah pengajian yang ditangkap dan diajukan ke pengadilan, berhadapan dengan sistem pengadilan yang tidak independen dan fair. Tuntutan para Jaksa terhadap seluruh korban umumnya adalah tuduhan makar ingin mengganti Pancasila dengan Al-Qur’an dan Hadits, dengan

MENDORONG PENGUNGKAPAN, MENUNGGU KEAJAIBAN

Berkali-kali, upaya menuntut keadilan kasus Talangsari dilakukan, namun hingga kini, upaya itu belum membuahkan hasil.

Pembantaian Talangsari, Lampung oleh ABRI/ TNI pada kelompok pengajian pimpinan Warsidi, perlahan-lahan mulai terungkap. Pembenaran yang dilakukan Orde Baru atas kejadian itu tidak menghalangi upaya penuntutan keadilan atas kasusnya. Kelompok masyarakat sipil seakan tak henti-henti menuntut adanya penuntasan kasus yang menyebabkan 200 lebih orang tewas dan hilang itu. Upaya untuk mendorong penyelesaian kasus Talangsari sebenarnya mulai lamat-lamat terdengar ketika Orba berkuasa. Kelompok masyarakat yang melihat adanya ketidakadilan dalam peristiwa itu menghembuskan tuntutan agar ada penyelesaian menyeluruh dalam kasus Talangsari segera dilakukan. Meskipun tuntutan itu kalah nyaring dengan doktrin yang digencarkan Orba, bahwa penyelewenangan Pancasila dan UUD 1945 yang dilakukan kelompok Warsidi memang layak dilibas. Ketika reformasi terjadi, dan Soeharto dipaksa turun, tuntutan atas hal itu semakin kencang terdengar. Kelompok pejuang HAM memasukan kasus Talangsari sebagai dark number kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia yang harus segera dituntaskan. Namun, karena waktu dan tumpukan kasus serupa begitu banyak, desakan itu belum membuahkan hasil. Almarhum Munir, aktivis HAM yang meninggal dibunuh dalam perjalanannya ke Belanda sempat mengandus adanya hubungan antara pengungkapan peristiwa Talangsari dengan Hendropriyono. Mantan Ketua Dewan Pengurus KontraS ini pernah mengatakan adanya kepentingan Kepala BIN AM Hendropriyono, dalam perkara gugatan korban Peristiwa Talangsari Lampung terhadap Keppres No 229/M/2001. Dan kepentingan itu adalah kepentingan pribadi Hendropriyono untuk mempertahankan jabatannya.

Munir bahkan sempat mempertanyakan keputusan Presiden Megawati Soekarnoputri yang tetap mengangkat orang yang diduga keras bertanggung jawab dalam kejahatan HAM pada peristiwa 6 Februari 1989 di Talangsari itu, sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Bagi Munir, bila Hendropriyono menjabat sebagai Kepala BIN, sangat mungkin data-data itu menjadi kabur atau hilang. Di samping itu, yang bersangkutan dinilai tidak akan kooperatif dalam penyelidikan Komnas HAM. Pada tahun 2001, KontraS, PK2PTL dan kelompok mahasiswa dari Kompak, Gemma PTDI dan Hammas mengusulkan pembentukan pengadilan HAM Ad hoc untuk kasus Talangsari, Lampung ke Fraksi Reformasi DPR RI. Fraksi Reformasi lewat Suminto Martono menyatakan dukungannya untuk menuntaskan salah satu kejahatan kemanusian Orde Baru ini.

Usul yang sama diberikan ke Fraksi Partai Bulan Bintang (PBB). Hamdan Zoelva-ketika tulisan ini ditulis menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), pada intinya sepakat akan mendorong usulan ini ke forum DPR yang lebih tinggi. Di tahun yang sama, KontraS, Komite Smalam, LBH Lampung dan para korban Talangsari, mendapat dukungan untuk menyepakati usulan pembentukan pengadilan HAM ad hoc Talangsari dari 2 fraksi DPR. Yakni Fraksi Golkar lewat Sekretaris Fraksi, Daryatmo dan Fraksi PKB lewat Rodjil Gufron dan Susono Yusuf. Selain itu kedua fraksi itu juga meminta agar Komisi II terlibat dalam mematangkan hal ini. Setahun kemudian, pada 3 Juni 2002, Korban talangsari Lampung di dampingi oleh Komite Smalam dan KontraS melakukan pertemuan dengan Fraksi Reformasi. Diterima oleh Alvin Lie (PAN). Fraksi Reformasi berjanji akan

menindaklanjuti kasus Talangsari ini ke sidang pleno DPR . FPKS pun sama. Melalui Mu’tamimul Ula dan Musamil Yusuf serta Abdul Hakim, F PKS berjanji akan turun untuk mendatangi Komnas HAM agar serius menyelidiki kasus ini. Ketika korban Talangsari Lampung bersama KontraS dan LBH Bandar Lampung melakukan audiensi ke Komisi III DPR RI, diterima oleh Taufikurahman Saleh serta anggota komisi III yang lain pun, dijawab dengan janji menindaklanjuti, dengan menanyakan ke Komnas HAM menyangkut proses hukum atas kasus Talangsari Lampung. Namun, hingga bertubi-tubi dukungan diberikan oleh Wakil Rakyat, tidak juga membuat kasus itu selesai. Usulan serupa pernah disampaikan Kontras bersama Perkumpulan Keluarga Korban Peristiwa Pembantaian Talangsari Lampung (PK2PTL) kepada Komnas HAM, pada Pada 25 Mei 2001. Sesuai bunyi pasal 18 UU No.26/2000, Komnas HAM telah menjadi satu-satunya lembaga yang bisa melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM berat. Dalam kesempatan itu, kelompok masyarakat sipil meminta Komnas menyelidiki pelanggaran HAM berat yang terjadi di Talangsari 7 Februari 1989. Dalam pertemuan yang di pimpin oleh

Sekjen Komnas HAM, Asmara Nababan, Komnas berjanji akan membawa usulan ini ke rapat pleno 5 Juni 2001. Desakan yang sama kepada Komnas HAM juga dilakukan kelompok masyarakat sipil pada Juni 2001. Ketika itu, hadir pula aktivis mahasisa yang yang menuntut adanya follow up Komnas HAM dalam kasus penembakan mahasiswa Trisaksi, yang sampai saat ini juga belum selesai. Setelah mendapat tekanan yang cukup kuat, akhirnya rapat pleno Komnas memutuskan untuk membentuk Komisi Penyelidik bagi dua kasus pelanggaran HAM berat, yaitu: Kasus Talangsari Lampung dan Kasus Trisakti. Keputusan ini merupakan “pintu gerbang” dan angin segar bagi kelompok masyarakat sipil. Dalam forum lain, KontraS dan kelompok NGO lain mengusulkan kepada Komnas HAM untuk melibatkan warga masyarakat. Sayang, dalam perjalanannya, selama dua tahun berlalu, Komnas HAM tidak segera menindaklanjuti berbagai masukan masyarakat. Pada 2003, Korban Talangsari bersama Kontras, LBH Lampung dan Komite Smalam menyurati Ketua komnas HAM Abdul Hakim Garuda Nusantara. Mereka memrotes keras atas berlarut larutnya proses penyelidikan kasus

Talangsari yang diketuai oleh Mayjend Pol (Pur) Koesparmono Irsan, serta desakan untuk segera mengambil langkah proaktif dalam melakukan kerja-kerja KPP HAM Talangsari.

atas hasil pemeriksaan Korem Garuda Hitam sebelumnya, bahwa seluruh berkas yang ada kaitannya dengan kasus Talangsari sudah dilimpahkan ke Kodam Sriwijaya.

Baru dua tahun kemudian muncul perkembangan baru atas kasus ini. Yakni, dibentuknya Tim Penyelidik kasus pelanggaran HAM – termasuk kasus Talangsari- sesuai dengan UU 39 tahun 1999. Tim itu terdiri dari Enny Soeprapto (Kekerasan) Samsuddin( Hak hidup), Ruswiyati Suryasaputra (Perempuan) dan M Farid (Anak – anak).

Penyelidikan tidak berhenti. Kelompok masyarakat sipil dan keluarga korban Talangsari terus melakukan desakan kepada Komnas HAM. Hingga dua tahun berlalu, Komnas akhirnya mengeluarkan hasil kajian hukum yang dilakukan atas kasus itu. Menurut Komnas, terdapat indikasi terpenuhinya unsur – unsur obyektif terjadinya tindak perampasan kemerdekaan secara sewenang – wenang. Juga ditemukan adanya penyiksaan sebagai bentuk perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan. Selain itu direkomendasikan pula perlunya dilakukan penyelidikan terhadap dugaan penghilangan paksa dalam kasus ini.

Pada tanggal 2 Maret 2005, KontraS bersama korban talangsari dari Lampung dan LBH Bandar Lampung melakukan audiensi dengan Komnas HAM. Diterima oleh Ruswiati. Atas rekomendasi rapat paripurna 23 Februari dibentuk tim penyelidik berdasarkan UU 39 tahun 1999. Tim terdiri dari Enny Soeprapto (Kekerasan) Samsuddin( Hak hidup), Ruswiyati Suryasaputra (Perempuan) dan M Farid (Anak – anak). Tim bekerja dari akhir maret hingga awal april 2005 Langkah Tim Penyelidik kembali terseok. Penyidikan yang dilakukan terbentur dengan pengabaian Pangdam Sriwijaya dan Korem Garuda Hitam. Surat yang dikirimkan kepada dua lembaga militer itu tidak dijawab. Pengiriman surat ke Pangdam Sriwijaya ini didasarkan

Namun lacur, di tahun yang sama titik terang itu “dihadang” sedemikian rupa oleh Danrem 043 Garuda Hitam, Bambang S Gandhi.Bambang menyatakan, Kasus Talangsari itu sudah ditutup. “Saya akan bertanggung jawab jika ada orangorang atau lembaga yang akan mengungkitungkit kembali kasus 18 tahun silam itu,” kata Bambang sebagaimana dimuat Lampung Post, 17 Januari 2007. *IDN

DUKUNGAN PBNU menyatakan mendukung penuntasan kasus Talangsari dan akan segera mengirimkan surat kepada Komnas HAM untuk membentuk tim penyelidik pro justicia. PP Muhammadyah menyatakan mendukung kasus Talangsari dan akan segera mengirimkan surat kepada Komnas HAM untuk membentuk tim penyelidik pro justicia. Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) menyatakan mendukung kasus Talangsari dan akan segera mengirimkan surat kepada Komnas HAM untuk membentuk tim penyelidik pro justicia. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) yang diwakili oleh Abdul Wahid Alwi (Sekjen) menyatakan mendukung kasus Talangsari dan akan mengirimkan surat ke Komnas HAM, Komisi III DPR RI dan Presiden RI agar serius menuntaskan kasus Talangsari.

HUJAN TEROR DI NEGERI SENDIRI Tak mudah menuntaskan kasus pembantaian Talangsari. Selain soal waktu, upaya itu juga diwarnai hambatan dan pengkhianatan.

Entah dari mana asalnya, tiba-tiba tersiar kabar adanya kelompok masyarakat yang menolak kasus pembantaian Talangsari, Lampung diusut tuntas. Bahkan, dalam pemberitaan media massa, penolakan atas pengusuttuntasan kasus itu diwarnai pula dengan komentar orangorang yang mengklaim diri korban peristiwa Talangsari, dan kini ikut menolak. Hebatnya, organisasi-organisasi yang menolak pengusutan kasus Talangsari itu tidak hanya muncul di Lampung, lokasi pembantaian, tapi juga di Jakarta dan Jawa Tengah. Di Lampung, mereka menyebut diri Amanah Masyarakat Pondok Pesantren (Ampel). Sementara di Jakarta, Gerakan Islah Nasional (GIN) yang dilakukan oleh Darsono dan Sukardi dkk. Dan satu organisasi lagi di Jawa Tengah yang digagas oleh Fadilah dkk. Harian Republika sempat memberitakan, Ampel, Lampung pernah mendatangi kantor

DPR Provinsi Lampung untuk menyampaikan penolakan pengungkapan kembali kasus yang diduga menyebabkan ratusan orang tewas itu. Dalam spanduk dan pernyataan yang diberikan kepada publik, Ampel menyebutkan, pengusutan peristiwa Talangsari adalah sebuah upaya untuk memecah belah persatuan bangsa. Ampel menyamakan gerakan pengusutan peristiwa itu sama dengan gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI). Bahkan, menurut Ampel, pengungkapan dan pembelaan kasus itu merupakan pintu masuk bagi munculnya kembali kelompok radikal. Dalam berita lain, kali ini dimuat oleh Liputan6. com, GIN juga unjuk gigi untuk menolak pengusutan kasus itu. Media itu memberitakan, Ketua GIN, Sudarsono, menolak usulan pembentukan Komisi Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP HAM) untuk peristiwa

Talangsari, Lampung, 1989. Menurutnya, islah sudah dilakukan pada tahun 1998, dan hal itu sesuai dengan ajaran Islam. Dalam penolakan ratusan jemaah Mujahidin Talangsari Lampung yang disampaikan di depan anggota Komnas HAM B.N. Marbun dan Soegiri ini, Sudarsono mengklaim bahwa keluarga korban sudah menganggap masalah itu selesai setelah islah dilakukan. Menurut Sudarsono, islah pernah dilakukan di depan Komandan Komando Resor Militer (korem) Garuda Hitam, Lampung, Hendropriyono. Islah itu telah menutup seluruh luka batin keluarga korban peristiwa Talangsari. Sudarsono juga mengatakan, usulan sejumlah lembaga swadaya masyarakat, termasuk Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), untuk membentuk KPP HAM Talangsari, hanya keinginan satu kelompok

korban Talangsari saja. Yakni, kelompok Jayus. Hal itu aneh, menurut Sudarsono. Karena pada islah Talangsari pada 1998, Jayus ikut bertanda tangan. Kehadiran kelompok-kelompok yang justru menolak pengusutan kasus Talangsari, menurut KontraS adalah buah dari operasi intelijen. Kelompok-kelompok ini, secara halus ingin menghalangi mengusutan kasus pembantaian Talangsari, dengan mengatasnamakan korban. Dalam kertas posisi kasus Talangsari, Lampung, KontraS secara terbuka menguraikan hasil investigasinya. “Sejak tahun 1999, lebih dari 4 kali Letjend (purn) Hendropriyono melakukan islah dengan para korban,” tulis KontraS dalam laporannya. Islah atau perdamaian, dalam laporan itu tertulis dilakukan langsung oleh Hendropriyono dengan para tokoh Talangsari. Seperti Sudarsono, Fauzi

dan Jayus. Dalam catatan Tribunnews.com, Sudarsono adalah salah satu tokoh Talangsari, Lampung yang pernah bersama-sama dengan tokoh Talangsari lain, Nurhidayat (pernah tergabung dalam gerakan Darul Islam - Tentara Islam Indonesia/DI-TII), membuat sebuah gerakan di Jakarta. Dalam langkah islah itu, demikian menurut catatan KontraS, Hendropriyono memberikan imbalan. Baik berupa materi, maupun fasilitas berbentuk pekerjaan kepada orang-orang yang terkoneksi dengan peristiwa Talangsari. Dan langkah itu, membuahkan hasil. Beberapa organisasi/kelompok masyarakat penolak penuntasan kasus Talangsari. Tidak hanya pendekatan halus, operasi intelijen lain yang dilakukan tergolong agak “kasar”. Yakni dengan upaya kriminalisasi orang-orang yang berjuang untuk pengusuttuntasan kasus Talangsari. KontraS mencatat, setidaknya ada dua peristiwa yang bisa mewakili modus tersebut. Pertama adalah upaya untuk meneror Fikri Yasin. Fikri adalah Koordinator Komite Solidaritas Masyarakat Lampung untuk Korban Talangsari atau SMALAM. Beberapa orang melaporkan Fikri ke polisi pada 20 Juni 2000, karena menilai pemuda itu telah mencemarkan nama baiknya, ketika memasukkan nama mereka sebagai pihak-pihak yang terlibat peristiwa Talangsari. Peristiwa yang hampir sama terjadi di Cirebon, Jawa Barat pada 2001. Kali ini, upaya pemenjaraan Fauzi, salah satu tokoh Lampung yang hidup di tempat itu, pasca peristiwa Talangsari meletus. Fauzi dianggap melanggar kesepakatan islah, dengan tuduhan melakukan penggelapan. Di Jakarta pada Mei 2003, salah satu penandatangan islah, Darsono, mengadukan dua rekannya, Azwar Kayli dan Suroso ke Polda Metro Jaya, Darsono menuduh keduanya melakukan pemalsuan dan pencemaran nama baik. Tidak berhenti di situ, Darsono juga pelaporkan staf KontraS, karena dianggap melakukan pencemaran nama baiknya. Untungnya, sampai saat ini, kasus-kasus itu tidak berlanjut. Polisi merasa tidak cukup bukti untuk meneruskan kasus itu melalui jalur hukum.

TEROR Upaya lain yang dilakukan untuk menghalangi penuntasan kasus Talangsari adalah teror. Tidak tanggung-tanggung, teror ini sampai pada upaya penghilangan nyawa para aktivis yang keukeuh menuntut pengusuttuntasan kasus itu. Dalam catatan KontraS, medio 1999-2007 adalah rentang waktu datangnya teror bertubi-tubi. Apa yang dirasakan warga Dusun Talangsari ini bisa menjadi gambaran. Pada pertengahan 1999, sekitar 20 orang warga dusun itu berangkat ke Jakarta untuk mengunjungi Komnas HAM, guna menuntut penuntasan kasus Talangsari. Sekembalinya ke dusun, Pamong Dusun Talangsari, RT dan Kepala Dusun meminta mereka berkumpul dan bertanya-tanya soal tujuan mereka ke Jakarta. Tak hanya itu, aparat dusun itu menganjurkan mereka untuk tidak ikut-ikut dalam advokasi kasus Talangsari,

dan menyebut pengusutan itu sebagai upaya melawan hukum. Apa yang dilakukan Kapten Tukijan, salah satu anggota Koramil Way Jepara lebih demonstratis. Dalam sebuah kesempatan, Tukijan mengunjungi rumah warga yang dikenal sebagai orang yang gigih memperjuangkan pengusutan tragedi Talangsari. Di rumah itu, Tukijan mengeluarkan pistol miliknya, dan menaruhnya di atas meja. Pemilik rumah dan beberapa warga yang ada di tempat itu hanya tersenyum kecut. Ancaman lebih nyata dirasakan warga Sidorejo. Seusai menggelar rapat dengan KontraS, LSM Smalam dan LBH Lampung, warga yang hadir diancam oleh aparat Bintara Pembina Desa (Babinsa), mantan Danramil Way Jepara dan aparat lainnya. Dalam catatan KontraS menyebutkan, ancaman itu berupa pernyataan akan “kehilangan” anggota keluarga bila terus melakukan pengungkapan kasus Talangsari.

“Jangan menuntut lagi kasus Talangsari kalau nggak mau kehilangan anaknya lagi,” kata Danramil Way Jepara pada warga, seperti tercatat dalam laporan KontraS. Setelah itu, aparat juga melakukan pemantauan terhadap aktivitas warga setempat. Warga yang terus memperjuangkan pengusutan kasus Talangsari, seperti Sucipto, warga Pakuan Aji, harus rela digeledah rumahnya. Peristiwa itu terjadi pada 2003. Ketika itu, Sucipto berencana akan ke Jakarta untuk melakukan audiensi dengan DPR-RI. Entah bagaimana, rencana itu tercium aparat keamanan dari TNI dan langsung menyatrono rumahnya. Disaksikan istri dan anak-anak Sucipto, anggota TNI ini menggeledah rumah itu. Entah apa yang dicarinya. Yang pasti, berdasarkan catatan KontraS, dalam penggeledahan itu, aparat TNI juga mencari Jayus, yang merupakan korban peristiwa Talangsari.

Tak lama setelah itu, saat korban dan keluarga korban Talangsari akan menggelar aksi damai ke Bandar Lampung untuk menuntut pengusutan kasus Talangsari, harus berhadapan dengan aksi semena-mena Polsek Way Jepara. Tanpa alasan yang jelas, polisi menempatkan drumdum bekas di jalan keluar kampung. Penghadangan serupa terjadi juga ketika keluarga korban di desa Talangsari akan menggelar pertemuan dengan KontraS di Bandar Lampung. Utusan KontraS tidak diizinkan masuk ke lokasi, sementara keluarga korban tak diizinkan keluar dari kampungnya. Pertemuan pun gagal dilakukan karenanya. Dengan modus yang sama, polisi melakukan penghalangan pada keluarga korban Talangsari di Pakuan Aji, yang akan berangkat ke Jakarta. Tanpa tujuan yang jelas, aparat polisi berpakaian preman menanyai tujuan keberangkatan ke Jakarta. Polisi bahkan menakut-nakuti sopir bus yang akan membawa rombongan ke Jakarta. Efek dari intimidasi itu, keluarga korban harus rela menempuh perjalanan 40 KM lebih panjang dari jalur biasanya, agar bisa sampai ke Jakarta. Pada 8 Februari 2007, saat akan digelar Tablig Akbar memperingati 18 tahun peristiwa Talangsari, yang diselenggarakan di Lapangan Krisna Duta Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik, hambatan pun datang. Aparat Polsek Sekampung Udik, Koramil Sekampung Udik dan Intelkam Polres Lampung Timur melakukan intimidasi menjelang acara itu digelar. Mereka melarang Usman Hamid, koordinator KontraS untuk bicara kasus Talangsari dalam momentum itu. Pada pagi harinya, beberapa jam sebelum acara dimulai, permintaan itu diulang kembali. Beruntung, musyawarah tokoh setempat mengijinkan Usman Hamid untuk berbicara di podium, asalkan tidak terlalu “keras” dalam berpidato. Bambang Gandhi S Komandan Resor Militer 043 Garuda Hitam mengeluarkan pernyataan “meskipun kejadian Talang Sari pada tahun 1989 bukan era saya, masalah tersebut sudah selesai dan yang mencoba mengungkit lagi akan berhadapan dengan saya”. Pernyataan Danrem disampaikan dalam acara coffee morning yang diselenggarakan di Hotel Sahid dan dimuat oleh

harian Lampung Post tanggal 17 Februari 2007 dan Solo Post pada tanggal 16 Februari 2007. Ironisnya, intimidasi justru dimanfaatkan oleh politisi untuk mendulang simpati dalam sebuah peristiwa politik. Seperti yang terjadi pada Januari – Februari 2007. Saat itu, salah satu bakal calon kepala Desa Talangsari III bernama Rustam Effendy, dalam visi – misi yang dibagikan ke warga dalam bentuk kalender, menentang kehadiran LSM atau pihak luar agar tidak lagi memprovokasi warga tentang pengungkapan kembali peristiwa Talangsari. Ironisnya, aksi teror dan intimidasi juga terjadi di Jakarta. Medio Agustus –September 2000, terjadi 4 kali Teror terhadap keluarga Fauzi Isnan, Koordinator Korban Kekerasan Militer (Koramil). Peristiwa itu terjadi setelah pengaduan Fauzi ke KontraS. Salah satu teror yang terus dikenang Fauzi adalah aksi tabrak pintu gerbang rumahnya, oleh orang tidak dikenal. Para pelaku teror melakukan aksinya pada malam hari secara berkelompok. Salah satu dari mereka menabrakkan sepeda motor yang dikendarainya ke pintu gerbang rumah Fauzi di Cibubur, Jakarta. Peristiwa traumatik itu berujung pada gugurnya janin istri Fauzi. Pertengahan 2002, setelah sidang pertama gugatan PTUN Keppres pengangkatan Hendropriyono sebagai Kepala BIN, teror juga terjadi. Rumah korban di Lampung dibakar orang tak dikenal. Tidak berhenti, dalam sebuah sidang gugatan itu, salah satu pendamping penggugat dari Kontras yang melakukan pengambilan dokumentasi, dipukul oleh orang yang tak dikenal. Muncul dugaan, pelaku adalah salah satu anggota intelijen hadir dalam sidang itu. Di tahun yang sama, Gerakan Islah Nasional (GIN) mendatangi kantor KontraS untuk menolak adanya pembentukan KPP HAM Talangsari. GIN yang dipimpin oleh Sukardi, salah seorang korban Talangsari meminta Kontras untuk tidak membuka kembali kasus Talangsari, Lampung. *IDN*

WWW . KONTRAS . ORG WWW . PARTISIPASI . NET SMS CENTER : 08282217770002 081289327094