ASPEK JURIDIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM SETELAH KELUARNYA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2005 (Studi Kasus Proyek Kwala Namu di Kecamatan Pantai Labu dan Proyek Pelebaran Jalan Tanjung Morawa di Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang)
TESIS
Oleh :
ABINUR HAMZAH 047011001 / MKn
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2006 Abinur Hamzah : Aspek Juridis Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Setelah…, 2006 USU Repository © 2007
ASPEK JURIDIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM SETELAH KELUARNYA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2005 (Studi Kasus Proyek Bandara Kwala Namu di Kecamatan Pantai Labu dan Proyek Pelebaran Jalan Tanjung Morawa di Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang) Abinur Hamzah Muhammad Yamin2 Syafruddin Kalo2 Runtung Sitepu2
1
INTISARI Secara yuridis pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatur dalam Keppres No. 55 Tahun 1993 sebagai pengejawantahan dari Pasal 6 UUPA tentang tanah sebagai fungsi sosial. Tetapi setelah keluarnya Perpres No. 36 Tahun 2005, Keppres No. 55 Tahun 1993 tidak berlaku lagi, sedangkan peraturan-peraturan pelaksananya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perpres No. 36 Tahun 2005. Walaupun demikian pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sering pula menimbulkan permasalahan. Hal ini terjadi karena adanya kepentingan yang bertentangan satu dengan yang lain. Demikian pula penelitian ini yang mengkaji tentang Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Setelah Keluarnya Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 (Studi Kasus Proyek Bandara Kwala Namu di Kecamatan Pantai Labu dan Proyek Pelebaran Jalan Tanjung Morawa di Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang) yang dapat dijadikan permasalahan sebagai berikut : Bagaimanakah pengaturan pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebelum dan sesudah keluarnya Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005, Bagaimanakah penentuan besarnya ganti rugi dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebalum dan setelah keluarnya Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 dan Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif. Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Pantai Labu dan Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang terkena pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Kecamatan Pantai Labu (Desa Perkebunan Ramunia, Desa Pantai Labu Pekan dan Desa Pantai Labu Baru) dan Desa Buntu Bedimbar (terdiri dari 8 Dusun) Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. Dan keseluruhan populasi diambil
1. 2. 2. 2.
Mahasiswa Magister Kenotariatan Pascasarjana USU Medan Staf Pengajar Magister Kenotariatan Pascasarjana USU Medan Staf Pengajar Magister Kenotariatan Pascasarjana USU Medan Staf Penoajar Magister Kenotariatan Pascasarjana USU Medan
Abinur Hamzah : Aspek Juridis Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Setelah…, 2006 USU Repository © 2007
sampel secara random sebanyak 30 responden di Kecamatan Pantai Labu dan 30 responden di Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. Dan untuk melengkapi data diperoleh dari informan yaitu : 1 (satu) orang Pegawai BPN Deli Serdang, 1 (satu) orang Pegawai Kab. Deli Serdang, 1 (satu) orang Pegawai Kec. Pantai Labu, 1 (satu) orang Pegawai Kec. Tanjung Morawa, dan 4 (empat) orang Kepala Desa. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh data primer dengan penelitian di lapangan berupa penyebaran kuesioner kepada responden dan informan, ditambah data dari hasil wawancara, data sekunder dengan menghimpun bahan-bahan berupa bahan hukum primer, bahan h u k u m s e k u n d e r d a n b a h a n h u k u m t e r t i e r . A l a t p e n g u mp u l d a t a y a n g dipergunakan dalam penelitian ini adalah penyebaran kuesioner serta studi terhadap bahan-bahan dokumen lainnya. Analisis daya dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum baik sebelum atau sesudah berlakunya Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tidak dapat dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, karena penentuan besarnya ganti rugi tidak melalui musyawarah untuk mufakat tetapi dilakukan dengan ancaman dan intimidasi, Penetapan kriteria harga ganti rugi ditetapkan terlebih dahulu oleh pemerintah daerah bukan berdasarkan hasil keputusan musyawarah antara masyarakat dengan Panitia Pengadaan Tanah. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan ganti rugi terhadap pelepasan hak-hak atas tanah untuk kepentingan umum dalam Proyek. Kwala Namu dan Pelebaran Jalan Tanjung Morawa di Kabupaten Deli Serdang adalah masalah dana yang tersedia terbatas dalam APBD, sehingga pemerintah memberikan dana ganti rugi dibawah harga yang seharusnya. Selain itu musyawarah yang dilaksanakan tidak berjalan secara demokratis, artinya musyawarah dilakukan dengan adanya ancaman dan intimidasi kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak mau melepaskan tanahnya dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Untuk terlaksananya pengadaan tanah untuk kepentingan umum maka disarankan Peraturan perundang-undangan yang ada seharusnya menggunakan istilah “ganti kerugian” bukan “ganti rugi” sebagaimana yang diatur dalam Perpres No. 36 Tahun 2005, karena istilah “ganti rugi” mempunyai makna masyarakat selalu dirugikan dan pelaksanaan ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum secara formal maupun substansial dilakukan dengan implementasi peraturan perundang-undangan yang ada, selain itu dalam penentuan besarnya ganti rugi hendaknya dibentuk lembaga independan yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang bertujuan agar Panitia Pengadaan Tanah dapat melaksanakan tugastugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
Kata Kunci :
Pelaksanaan Pengadaan Tanah Kepentingan Umum Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005
Abinur Hamzah : Aspek Juridis Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Setelah…, 2006 USU Repository © 2007
ASPECT JURIDIS EXECUTION OF LEVYING OF LAND FOR THE S A K E O F PUBLIC AFTER PRESIDENTIAL REGULATION NUMBER 36 OF 2005 (Cast Study : Airport Project of Kwala Namu at Pantai Labu and Project of Road Widening at Buntu Bedimbar Village, Tanjung, Morawa Subdistrict Deli Serdang Regency) Abinur Hamzahl Muhammad Yamin2 Syafruddin Kalo2 Runtung Sitepu2 ABSTRACT Juridical, the execution of land procedurement for public interest was governed in Presidential Decree Number 55 of 1993, as the implementation of Article 6 of UUPA regarding land which having social function. But, after the promulgation of Presidential Regulation Number 36 of 2005, The Presidential Decree Number 55 of 1993 is no longer prevail. Nevertheless, the execution of land procurement for public interest always generates problem. It was accrued since there are some interests which contradictive one another. The objective of this research is to study about the execution of land procurement for public interest. After the promulgation Presidential Regulation Number 36 of 2005 (Cast Study: Airport Project of Kwala Namu Village at Pantai Labu and Project of Road Widening at Buntu Bedimbar Village, Tanjung Morava Subdistrict Deli Serdang, Regency), the problem of this research: How is the land procurement for public interest was regulated before and after the promulgation of Presidential Regulation number 36 of 2005 and Obstacles faced in the execution of land procurement for public interest. This study is however a normative legal research with a normative juridical approaching. The location of study took place at Pantai Labu (Desa Perkebunan Ramunia, Desa Pantai Labu Pekan dan Desa Pantai Labu Baru) and Dusun Buntu Bedimbar (consist of 8), Tanjung Morawa Subdistrict Deli Serdang Regency. The population on this study are all with reserved a right on the land whose land may release the right Airport Project of Kwala Namu at Pantai Labu and Project of Road Widening at Buntu Bedimbar Village, Tanjung Morawa Sub district Deli Serdang Regency. From all population taken sample randomly amount 30 respondents from Pantai Labu Sub District and 30 respondents from Buntu Bedimbar village, Tanjung Morawa Sub District, Deli Serdang Regency. Still, in order to support the data, there obtained some informant such as: there is 1 (one) of BPN Deli Serdang officer, 1 (one) officer of Tanjung Morawa Sub District Government office, 1 (one) officer of local government office of Deli
1. 2. 2. 2.
Student of Magister Program of Notariate North Sumatera University Teaching Staff of Magister Program of Notariate North Sumatera University Teaching Staff of Magister Program of Notariate North Sumatera University Teaching Staff of Magister Program of Notariate North Sumatera University
Abinur Hamzah : Aspek Juridis Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Setelah…, 2006 USU Repository © 2007
Serdang. I (one) officer of Tanjung Morawa Sub District Government office and 4 (four) officer of head of village. The data resource to this research is, obtained the primary data sources from site following spreading questionnaires to those respondent and informant, and data from the result of interview, still found secondary material legal tertiary legal material. The tool for colleting data adapted to this study perhaps spreading questionnaire and a completed study on order document material. The data analysis in conducted in qualitatively approach. The result of study showed that the procure of execution in the procurement of land for public interest, both before and after the promulgation of Presidential regulation Number 36 of 2005 on land Procurement for the execution of development for public interest could not be executed in accordance with the prevail regulation, due to the determination of compensation is not by amicable way but execute by intimidation and threat. The determination of compensation criteria was priory stipulated by local government and not based on decision of deliberation between the community and land procurement committee. Obstacles land in the execute of compensation to the release of land rights for the public interest in Kwala Namu Project and Road widening in Tanjung Morawa in Deli Serdang Regency, is the problem of very limit available fund in the Local Government Budget, therefore government award compensation which in below the stipulated price. Beside of that, elaboration was executed by threat and intimidation to the community, therefore people are not willing to release their land in the execution of land procurement for public interest. For implementation of land procurement for public interest it is suggested that the regulation is not using the term of "reward" and not "compensation" as government in Presidential Regulation Number 36 of 2005, since the term of compensation have meaning that the people are always being harmed and the execution of compensation for land procurement for public interest formally and substantionally was executed by implementing the existing regulations, and besides that for the determination of compensation an independent for public interest, purposing that land procurement committee could execute its duties in accordance with the existing regulation.
Keywords:
Execution of land procedurement Public Interest Presidential Regulation Number 36 of 2005
Abinur Hamzah : Aspek Juridis Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Setelah…, 2006 USU Repository © 2007
