ASPEK HUKUM PANAS BUMI (GEOTHERMAL) DI INDONESIA1 oleh: Mohammad Taufik Makarao2
A. PENDAHULUAN Panas bumi (geothermal) merupakan salah satu aspek hukum yang sangat penting karena panas bumi adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui, berpotensi besar, yang dikuasai oleh negara dan mempunyai peranan penting sebagai salah satu sumber energi pilihan dalam keanekaragaman energi nasional untuk menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan demi terwujudnya kesejahteraan rakyat. Selain itu juga pemanfaatan panas bumi relatif ramah lingkungan, terutama karena tidak memberikan kontribusi gas rumah kaca, sehingga perlu didorong dan dipacu perwujudannya.Selanjutnyapemanfaatan panas bumi akan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak sehingga dapat menghemat cadangan minyak bumi. Energi panas bumi, adalah energy panas yang tersimpan dalam batuan dibawah permukaan bumi dan fluida yang terkandung didalamnya. Energi panas bumi telah dimanfaatkan untuk pembangkit listrik di Italy sejak tahun 1913 dan di New Zealand sejak tahun 1958. Pemanfaatan energi panas bumi untuk sektor nonlistrik (direct use) telah berlangsung di Iceland sekitar 70 tahun. Meningkatnya kebutuhan akan energi serta meningkatnya harga minyak khususnya pada tahun 1973 dan 1979, telah memacu negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat, untuk mengurangi ketergantungan mereka pada minyak dengan cara memanfaatkan energy panas bumi. Saat ini energy panas bumi telah dimanfaatkan untuk pembangkit listrik di 24 Negara termasuk Indonesia. Disamping itu fluida panas bumi juga dimanfaatkan untuk sector nonlistrik di 72 negara, antara lain untuk pemanasan ruangan, pemanasan air, pemanasan rumah kaca, pengeringan hasil produk pertanian, pemanasan tanah, pengeringan kayu, kertas␣dll.3 Di Indonesia usaha pencarian sumber energi panas bumi pertama kali dilakukan di daerah Kawah Kamojang pada tahun 1918. Pada tahun 1926 hingga tahun 1929 lima sumur eksplorasi dibordi mana sampai saat ini salah satu dari sumur tersebut, yaitu sumur KMJ3 masih memproduksikan uap panas kering atau dry steam. Pecahnya perang dunia dan perang kemerdekaan Indonesia mungkin merupakan salah satu alasan dihentikannya kegiatan eksplorasi didaerah tersebut. Kegiatan eksplorasi panas bumi di Indonesia baru dilakukan secara luas pada tahun 1972. Direktorat Vulkanologi dan Pertamina, dengan bantuan Pemerintah Perancis dan New Zealand melakukan survey pendahuluan di seluruh wilayah 1
Makalah disampaikan pada Seminar & Workshop Tentang “Geothermal Prospect As a Subtitute for Fossil Fuels”, yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 3 Mei 2014. 2 Mohammad Taufik Makarao adalah Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Islam Assyafi’iyah (UIA) Jakarta. Saat ini sebagai Sekretaris Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum UIA, dan Direktur The Next Academy/SAE Institute Jakarta. 3
Nenny␣Saptadji/ITB, Sekilas Tentang Pans Bumi, hal. 1.
Indonesia. Dari hasil survey dilaporkan bahwa di Indonesia terdapat 217 prospek panas bumi yaitu disepanjang jalur vulkanik mulai dari bagian Barat Sumatera, terus ke Pulau Jawa, Bali, Nusatenggara dan kemudian membelok ke arah utara melalui Maluku dan Sulawesi. Survey yang dilakukan selanjutnya telah berhasil menemukan beberapa daerah prospek baru sehingga jumlahnya meningkat menjadi 256 prospek yaitu 84 prospek di Sumatera 76 prospek di Jawa, 51 prospek di Sulawesi, 21 prospek di Nusatenggara 3 prospek di Irian 15 prospek di Maluku dan 5 prospek di Kalimantan. Sistim panas bumi di Indonesia umumnya merupakan sistim hydrothermal yang mempunyai temperature tinggi (>225oC) hanya beberapa diantaranya yang mempunyai temperature sedang (150 225oC).4 Sumber lain menyebutkan, Potensi energi panas bumi di Indonesia yang mencapai 27 GWe sangat erat kaitannya dengan posisi Indonesia dalam kerangka tektonik dunia. Ditinjau dari munculnya panas bumi di permukaan per satuan luas, Indonesia menempati urutan keempat dunia, bahkan dari segi temperatur yang tinggi, merupakan kedua terbesar. Sebagian besar energi panas bumi yang telah dimanfaatkan di seluruh dunia merupakan energi yang diekstrak dari sistem hidrotermal, karena pemanfaatan dari hot-igneous system dan conductiondominated system memerlukan teknologi ekstraksi yang tinggi. Sistem hidrotermal erat kaitannya dengan sistem vulkanisme dan pembentukan gunung api pada zona batas lempeng yang aktif di mana terdapat aliran panas (heat flow) yang tinggi. Indonesia terletak di pertemuan tiga lempeng aktif yang memungkinkan panas bumi dari kedalaman ditransfer ke permukaan melalui sistem rekahan. Posisi strategis ini menempatkankan Indonesia sebagai negara paling kaya dengan energi panas bumi sistem hidrotermal yang tersebar di sepanjang busur vulkanik. Sehingga sebagian besar sumber panas bumi di Indonesia tergolong mempunyai entalpi tinggi.5 Panas bumi merupakan sumber daya energi baru terbarukan yang ramah lingkungan (clean energy) dibandingkan dengan sumber energi fosil. Dalam proses eksplorasi dan eksploitainya tidak membutuhkan lahan permukaan yang terlalu besar. Energi panas bumi bersifat tidak dapat diekspor, maka sangat cocok untuk untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri. Sampai tahun 2004, sebanyak 252 area panas bumi telah di identifikasi melalui inventarisasi dan eksplorasi. Sebagian besar dari jumlah area tersebut terletak di lingkungan vulkanik, sisanya berada di lingkungan batuan sedimen dan metamorf. Dari jumlah lokasi tersebut mempunyai total potensi sumber daya dan cadangan panas bumi sebesar sekitar 27.357 MWe. Dari total potensi tersebut hanya 3% (807 MWe) yang telah dimanfaatkan sebagai energi listrik dan menyumbangkan sekitar 2% dalam pemakaian energi listrik nasional.6 Data lain menyebutkan, Indonesia memiliki potensi panas bumi terbesar di dunia dengan menyimpan 40 persen sumber daya panas bumi dunia. Meski begitu dari segi pengembangannya, Indonesia masih kalah dibandingkan dengan 4
Ibid. Rina Wahyuningsih, POTENSI DAN WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI DI INDONESIA, Kolokium Hasil Lapangan – DIM, 2005, hal. 2. 6 Ibid. 5
Amerika Serikat dan Filipina. Amerika Serikat memiliki kapasitas pembangkit energi panas bumi terpasang yang terbesar yaitu 3.093 megawatt, diikuti Filipina sebesar 1.904 megawatt, dan Indonesia di urutan ketiga sebesar 1.341 megawatt. Padahal Indonesia memiliki total potensi energi panas bumi sebesar 29 ribu megawatt yang tersebar di seluruh wilayah. Berarti potensi panas bumi yang terserap untuk pembangkit listrik hanya sebesar 4,6 % dari total potensi.7 Begitu juga sumber lain mengatakan, “Pemanasan global dan polusi dan pembakaran bahan bakar fosil yang menyebabkan bahwa ada ancaman di seluruh dunia. Selimut ini polusi dunia, perangkap panas dan membuat efek rumah kaca yang mempengaruhi atmosfir bumi. Semua ini berdampak pada persediaan air bersih, kesehatan masyarakat, pertanian, pantai, hutan, dan banyak lagi.Energi bersih, terbaharukan dan ramah lingkungan. Panas Bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, dan batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem Panas Bumi dan untuk pemanfaatannya diperlukan proses penambangan. Pemanfaatan panas bumi relatif ramah lingkungan, terutama karena tidak memberikan kontribusi gas rumah kaca, sehingga perlu didorong dan dipacu perwujudannya; pemanfaatan panas bumi akan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak sehingga dapat menghemat cadangan minyak bumi
Potensi energi panas bumi di Indonesia mencakup 40% potensi panas bumi dunia, tersebar di 251 lokasi pada 26 propinsi dengan total potensi energi 27.140 MW atau setara 219 Milyar ekuivalen Barrel minyak. Kapasitas terpasang saat ini 1.194 atau 4% dari seluruh potensi yang ada.8 Dasar hukum atau aspek hukum mengenai panas bumi atau geothermal di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003. Menurut Pasal 1 butir (1) Undang-Undang ini menyatakan, Panas Bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, dan batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem Panas Bumi dan untuk pemanfaatannya diperlukan proses penambangan. Uraian lebih lanjut mengenai aspek hukum panas bumi akan dikemukakan berikut ini. B. ASPEK HUKUM PANAS BUMI Beberapa aspek Hukum dari Panas Bumi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 sebagaimana dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010. 1. ASAS DAN TUJUAN Penyelenggaraan kegiatan pertambangan Panas Bumi menganut asas manfaat, efisiensi, keadilan, kebersamaan, optimasi ekonomis dalam pemanfaatan sumber daya, keterjangkauan, berkelanjutan, percaya dan mengandalkan pada kemampuan sendiri, keamanan dan keselamatan, 7
Potensi Panas Bumi Indonesia Terbesar di Dunia, Tapi Pengembangannya Lambat, hal. 1. Lihat juga http://energitoday.com/2013/07/31/aksi-penolakan-terhadap-pengembangan-proyekpanas-bumi-di-indonesia/. Akses pada 2 Mei 2014. 8 Pertamina Geothermal Energy, Tentang Pana Bumi, Isu Pemanasan Global, hal. 1. Lihat Juga http://pge.pertamina.com/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=8. Akses pada 2 Mei 2014.
kelestarian fungsi lingkungan hidup, serta kepastian hukum.9 Penyelenggaraan kegiatan pertambangan Panas Bumi bertujuan: a. mengendalikan pemanfaatan kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan serta memberikan nilai tambah secara keseluruhan; dan b. meningkatkan pendapatan negara dan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan perekonomian nasional demi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. 2. KEWENANGAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN PANAS BUMI Kewenangan Pemerintah10 a. pembuatan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan Panas Bumi; b. pembuatan kebijakan nasional; c. pembinaan pengusahaan dan pengawasan pertambangan Panas Bumi pada wilayah lintas provinsi; d. pemberian izin dan pengawasan pertambangan Panas Bumi pada wilayah lintas provinsi; e. pengelolaan informasi geologi dan potensi Panas Bumi; f. inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan Panas Bumi nasional. Kewenangan Pemerintah Daerah11 Kewenangan provinsi dalam pengelolaan pertambangan Panas Bumi meliputi: a. pembuatan peraturan perundang-undangan di daerah di bidang pertambangan Panas Bumi; b. pembinaan pengusahaan dan pengawasan pertambangan Panas Bumi di wilayah lintas kabupaten/kota; c. pemberian izin dan pengawasan pertambangan Panas Bumi di wilayah lintas kabupaten/kota; d. pengelolaan informasi geologi dan potensi Panas Bumi di wilayah lintas kabupaten/kota; e. inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan Panas Bumi di provinsi. Kewenangan kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan Panas Bumi meliputi: a. pembuatan peraturan perundang-undangan di daerah di bidang pertambangan Panas Bumi di kabupaten/kota; b. pembinaan dan pengawasan pertambangan Panas Bumi di kabupaten/kota; c. pemberian izin dan pengawasan pertambangan Panas Bumi di kabupaten/kota; d. pengelolaan informasi geologi dan potensi Panas Bumi di 9Lihat Pasal 2 UU No. 27 Tahun 2003. 10Ibid. 11Ibid.
Lihat Pasal 5. Lihat Pasal 6 & 7 Ayat (1-2).
3.
No
1 2
kabupaten/kota; e. inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan Panas Bumi di kabupaten/kota; f. pemberdayaan masyarakat di dalam ataupun di sekitar Wilayah Kerja di kabupaten/kota. WILAYAH KERJA Wilayah Kerja yang akan ditawarkan kepada Badan Usaha diumumkan secara terbuka. Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan penawaran Wilayah Kerja dengan cara lelang.Batas dan luas Wilayah Kerja ditetapkan oleh Pemerintah.Ketentuan mengenai pedoman, batas, koordinat, luas wilayah, tata cara, dan syarat-syarat mengenai penawaran, prosedur, penyiapan dokumen lelang, dan pelaksanaan lelang diatur dengan peraturan pemerintah.12 Dalam rangka mempercepat pengembangan energi panas bumi terutama untuk pemanfaatan tidak langsung (pembangkitan listrik), Pemerintah telah menetapkan beberapa WKP baru untuk daerah-daerah panas bumi yang kelengkapan datanya telah mencukupi.Sampai saat ini telah ditetapkan sebanyak 22 WKP baru. Dari 22 WKP ini, 5 WKP telah selesai dilelangkan. 6 WKP sedang dalam proses lelang dan 11 WKP belum di lelang. WKP yang sudah selesai dilelang yaitu Tampomas (Jawa Barat), Cisolok-Cisukarame (Jawa Barat), Tangkuban Parahu (Jawa Barat), Sokoria (NTT), Jailolo (Maluku Utara) dan Jaboi (NAD. Sedangkan WP yang sedang dalam proses lelang tahun ini adalah Ungaran (Jawa Tengah), Ngebel Wilis (Jawa Timur), Blawan-Ijen (Jawa Timur), Siaholon Ria Ria ( Sumatra Utara), dan Liki Pinangawan ( Sumatera Barat).13 Tabel 1. Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi Tahap Produksi Wilayah Perkiraan Luas Pemilik Produksi Kerja Potensi WKP (MWe) Pertambang (MWe) (Ha) an Sibayak170 149.710 Pertamina 2 Sinabung Pangalengan 146.500 110 460 KOB Pertamina- G.Wayang MNL Windu 480 KOB Pertamina- G.Patuha 140 Geodipa Energi - Kawah 12Lihat Pasal 8 & 9 Ayat (1-3) UU No. 27 Tahun 2003. 13
Kasbani, Sumber Daya Panas Bumi Indonesia: Status Penyelidikan, Potensi Dan Tipe Sistem Panas Bumi, hal. 3. Lihat Juga website atau internet resmi dari Kementerian ESDM, http://psdg.bgl.esdm.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=841:sumber-dayapanas-bumi-indonesia-status-penyelidikan-potensi-dan-tipe-sistem-panas-bumi& catid=…Akses pada 2 Mei 2014.
Cibuni 3
4 5 6
KamojangDarajat Kamojang Derajat CibeureumParabakti DTT. Dieng
KOB PertaminaYala Teknosa 154.318 330 430 700
102.879
670
107.353
Pertamina KOB Pertamina-CTEI KOB PertaminaUGI KOB PertaminaGeodipa Energ Pertamina
140 145 330 60
Lahendong 300 106.450 20 Total 3680 807 Sumber: Rina Wahyuningsih, POTENSI DAN WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI DI INDONESIA. Tabel 3. Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi Tahap Eksplorasi/Pengembangan No Wilayah Kerja Perkiraan Luas WKP Pemilik Pertambangan Potensi (Ha) (MWe) Sibual-buali(Sarula) 550 437.458 1 PLN Sungaipenuh 200 152.400 Pertamina 2 Tambang Sawah600 154.318 Pertamina 3 hululais Lumut Balai 600 225.000 Pertamina 4 Way Panas 550 92.064 Pertamina 5 Karaha, Cakrabuana 400 55.400 Pertamina 6 Iyang Argopuro 295 102.400 Pertamina 7 Tabanan-Bali 225 101.660 JOC 8 PertaminaBali Energy, Ltd. Kotamobagu 400 132.604 Pertamina 9 TOTAL 3820 Sumber: Rina Wahyuningsih, POTENSI DAN WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI DI INDONESIA. Keterangan UGI: Unocal Geothermal of Indonesia CTEI: Chevron Texaco Energy of Indonesia MNL: Magma Nusantara Limited KOB: Kontrak Operasi Bersama
No
Tabel 3 Wilayah Kerja Pertambangan yang Ditawarkan Wilayah Kerja Pertambangan Perkiraan Luas WKP (Ha) Potensi (MWe)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Pulau Weh 100 6.722 Rantau Dadap 225 120.000 Seulawah 280 115.000 Pusuk Bukit 225 577.500 Sorik Merapi 320 108.200 Muaralaboh 600 96.130 Kerinc 40 11.250 Suoh Sekincau 430 135.100 G.Rajabasa 80 37.060 Kaldera D.Banten 285 163.700 Cisolok-Cisukarame 133 184.400 Tangkuban Perahu 370 109.400 G.Ciremai 50 93.340 Ungaran 100 51.432 Telomoyo 90 72.040 Ngebel-Wilis 120 51.310 Ijen 270 43.910 Ulumbu 200 39.000 TOTAL 3918 Sumber: Rina Wahyuningsih, POTENSI DAN WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI DI INDONESIA.
4. KEGIATAN OPERASIONAL DAN PENGUSAHAAN Kegiatan operasional Panas Bumi meliputi:14 a. Survei Pendahuluan; b. Eksplorasi; c. Studi Kelayakan; d. Eksploitasi; dan e. Pemanfaatan. Pengusahaan sumber daya Panas Bumi meliputi: a. Eksplorasi; b. Studi Kelayakan; dan c. Eksploitasi. Luas Wilayah Kerja untuk Eksplorasi yang dapat diberikan untuk satu IUP Panas Bumi tidak boleh melebihi 200.000 (dua ratus ribu) hektar.Badan Usaha wajib mengembalikan secara bertahap sebagian atau seluruhnya dari Wilayah Kerja kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah.Ketentuan mengenai luas Wilayah Kerja yang dapat dipertahankan pada tahap Eksploitasi dan perubahan Luas Wilayah IUP pada setiap tahapan Usaha Pertambangan Panas Bumi diatur dengan peraturan pemerintah.15 Pemenfaatan Energi Panas Bumi. Sumber daya energi panas bumi dapat digunakan secara langsung maupun tidak langsung. Energi yang digunakan 14Lihat Pasal 10 Ayat (1-7) & Pasal 11 Ayat (1-3) UU No. 27 Tahun 2003. 15Lihat Pasal 13 Ayat (1-3) UU No. 27 Tahun 2003.
merupakan hasil konversi dalam bentuk uap dan panas. Energi panas bumi yang digunakan secara langsung disebut direct use sedangkan energi panas bumi yang berupa konversi dalam bentuk listrik merupakan hasil konversi uap. Direct use memanfaatkan panas secara efisien dan pembiayaannya jauh lebih kecil dibandingkan pembangkit listrik. Pemanfaatan panas bumi telah dilakukan sejak 1904 di Italy dimana dimasa itu uap panas bumi dapat menyalakan lima buah lampu. Di Indonesia pembangkit listrik tenaga panas bumi baru terlaksana pada tahun 1983 di Kamojang dengan potensi sebesar 30 MW. Selanjutnya mulai didirikan PLTP lainnya seperti di G.Salak, Sibayak, Darajat, Dieng, Wayang Windu dan Lahendong. Hingga saat ini baru 1189 Mw listrik yang telah diproduksi dari tujuh lapangan. Ketujuh lapangan panas bumi tersebut adalah Sibayak (12 MW), G. Salak (375 MW), Kamojang (200 MW), Darajat (255 MW), Wayang Windu (227 MW), Dieng (60 MW), dan Lahendong (60 MW).Pemanfaatan energi panas bumi secara direct use dilakukan tanpa adanya konversi energi ke dalam bentuk lain. Karena sifatnya yang mudah maka pemanfaatannya bisa dilakukan dalam berbagai cara. Untuk mengefektifkan penggunaannya pemanfaatan direct use dilakukan sesuai dengan kebutuhan temperaturnya. Dibeberapa lokasi di Indonesia masyarakat setempat telah melakukan pemanfaatan secara langsung seperti untuk sarana pariwisata, pemanasan hasil kebun dan pembibitan jamur, pembuatan pupuk dan budidaya ikan. Namun secara umum pemanfaatan langsung bagi kepentingan bahan bakar industri pertanian belum berkembang.16 Apabila ditinjau dari total potensi yang ada, pemanfaatan energi panas bumi di Indonesia masih sangat kecil yaitu sekitar 3%. Pemanfaatan ini juga masih terbatas untuk Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dengan menghasilkan energi listrik sebesar 807 MWe yang sebagian besar masih terkonsentrasi di Pulau Jawa (97%). Tujuh lapangan panas bumi yang telah dimanfaatkan sebagai PLTP terletak di Jawa Barat (Gunung Salak 330 MWe, Wayang Windu 110 MWe, Kamojang 140 Mwe, dan Darajat 145 MWe), Jawa Tengah (Dieng 60 MWe), Sumatra Utara (Sibayak 2 MWe) dan Sulawesi Utara (Lahendong 20 MWe).Energi panas bumi di Indonesia sangat beragam , sehingga selain pemanfaatan tidak langsung (PLTP), dapat dimanfaatkan secara langsung (direct uses) seperti untuk industri pertanian (antara lain untuk pengeringan hasil pertanian, sterilisasi media tanaman, dan budi daya tanaman tertentu). Dibandingkan dengan negara lain (China, Korea, New Zealand) pemanfaatan langsung di Indonesia masih sangat terbatas terutama hanya untuk pariwisata yang umumnya dikelola oleh daerah setempat. Untuk mengembangkan pemanfaatan energi panas bumi secara langsung di Indonesia masih diperlukan riset dan kajian lebih lanjut.17 5. PENGGUNAAN LAHAN Kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi dilaksanakan di dalam Wilayah 16Kasbani,Op.cit., 17Rina
hal. 2-3. Wahyuningsih,Loc.cit. hal. 3.
Hukum Pertambangan Panas Bumi Indonesia.Hak atas Wilayah Kerja tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi. Kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi tidak dapat dilaksanakan di:18 a. tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, tempat umum, sarana dan prasarana umum, cagar alam, cagar budaya, serta tanah milik masyarakat adat; b. lapangan dan bangunan pertahanan negara serta tanah di sekitarnya; c. bangunan bersejarah dan simbol-simbol negara; d. bangunan, rumah tinggal, atau pabrik beserta tanah pekarangan sekitarnya; e. tempat lain yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan diatas dapat dilaksanakan dalam hal diperoleh izin dari instansi Pemerintah, persetujuan masyarakat dan perseorangan yang berkaitan dengan hal tersebut. Pemegang hak atas tanah diwajibkan mengizinkan pemegang IUP untuk melaksanakan Usaha Pertambangan Panas Bumi di atas tanah yang bersangkutan apabila:19 a. sebelum kegiatan dimulai, terlebih dahulu memperlihatkan IUP atau salinannya yang sah, serta memberitahukan maksud dan tempat kegiatan yang akan dilakukan; b. dilakukan terlebih dahulu penyelesaian atau jaminan penyelesaian yang disetujui oleh pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah di atas tanah negara. 6. PERIZINAN IUP dikeluarkan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing. (2) IUP wajib memuat ketentuan sekurang- kurangnya:20 a. nama penyelenggara; b. jenis usaha yang diberikan; c. jangka waktu berlakunya izin; d. hak dan kewajiban pemegang izin usaha; e. Wilayah Kerja; dan f. tahap pengembalian Wilayah Kerja. Setiap IUP yang telah diberikan wajib digunakan sesuai dengan peruntukannya IUP dapat dialihkan kepada Badan Usaha afiliasi dengan persetujuan Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing. Jangka waktu IUP terdiri atas:21 a. jangka waktu Eksplorasi berlaku paling lama 3 (tiga) tahun sejak IUP diterbitkan dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali masing18Ibid.,
Lihat Pasal 16 Ayat (1-6). Lihat Pasal 18. 20Lihat Pasal 21 Ayat (1-4) UU No. 27 Tahun 2003. 21Ibid. Lihat Pasal 22 Ayat (1-3). 19Ibid.,
masing selama 1 (satu) tahun; b. jangka waktu Studi Kelayakan berlaku paling lama 2 (dua) tahun sejak jangka waktu Eksplorasi berakhir; c. jangka waktu Eksploitasi berlaku paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak jangka waktu Eksplorasi berakhir dan dapat diperpanjang. IUP berakhir karena:22 a. habis masa berlakunya; b. dikembalikan; c. dibatalkan; atau d. dicabut. Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mencabut IUP apabila pemegang IUP:23 a. melakukan pelanggaran terhadap salah satu persyaratan yang tercantum dalam IUP; atau b. tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan undang-undang ini. Sebelum melaksanakan pencabutan IUP, Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing terlebih dahulu memberikan kesempatan selama jangka waktu 6 (enam) bulan pada pemegang IUP untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 7. HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN PANAS BUMI Pemegang IUP berhak:24 a. melakukan kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi berupa Eksplorasi, Studi Kelayakan, dan Eksploitasi di Wilayah Kerjanya; b. menggunakan data dan informasi selama jangka waktu berlakunya IUP di Wilayah Kerjanya; c. dapat memperoleh fasilitas perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan yang berlaku. Pemegang IUP wajib:25 a. memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan lingkungan, serta memenuhi standar yang berlaku; b. mengelola lingkungan hidup mencakup kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan fungsi lingkungan hidup dan melakukan reklamasi; c. mengutamakan pemanfaatan barang, jasa, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara transparan dan bersaing; d. memberikan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan penelitian dan 22Ibid.,
Pasal 23. 25 Ayat (1-2) UU No. 27 Tahun 2003. 24Ibid., Lihat Pasal 28. 25Ibid., Lihat Pasal 29. 23Lihat Pasal
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Panas Bumi; e. memberikan dukungan terhadap kegiatan penciptaan, pengembangan kompetensi, dan pembinaan sumber daya manusia di bidang Panas Bumi; f. melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; g. memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi kepada Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan masingmasing. 8. PENERIMAAN NEGARA Pemegang IUP wajib membayar penerimaan negara berupa pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Penerimaan negara berupa pajak terdiri atas:26 a. pajak; b. bea masuk dan pungutan lain atas cukai dan impor; c. pajak daerah dan retribusi daerah. Penerimaan Negara Bukan Pajak terdiri atas: a. pungutan negara berupa Iuran Tetap dan Iuran Produksi serta pungutan negara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. bonus. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak diatur dengan peraturan pemerintah.Penerimaan negara berupa pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan penerimaan Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang pembagiannya sebagai berikut. a. Penerimaan negara berupa pajak, pembagiannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku; b. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Iuran Tetap dan Iuran Produksi, pembagiannya ditetapkan dengan perimbangan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk Pemerintah Daerah. Bagian Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dibagi dengan perincian sebagai berikut: a. provinsi yang bersangkutan sebesar 16% (enam belas persen); b. kabupaten/kota penghasil sebesar 32% (tiga puluh dua persen); c. kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 32% (tiga puluh dua persen). 9. KETENTUAN PIDANA Setiap orang yang melakukan kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau 26Lihat Pasal
30 Ayat (1-6) UU No. 27 Tahun 2003.
pidana denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).27 Pemegang IUP yang dengan sengaja meninggalkan Wilayah Kerjanya tanpa menyelesaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulanatau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).28 Jadi Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dengan sengaja meninggalkan Wilayah Kerjanya tanpa menyelesaikan kewajibannya yaitu: memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan lingkungan, serta memenuhi standar yang berlaku; mengelola lingkungan hidup mencakup kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan fungsi lingkungan hidup dan melakukan reklamasi; mengutamakan pemanfaatan barang, jasa, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara transparan dan bersaing; memberikan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Panas Bumi; memberikan dukungan terhadap kegiatan penciptaan, pengembangan kompetensi, danpembinaan sumber daya manusia di bidang Panas Bumi; melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi kepada Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan masingmasing. dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). C. PENUTUP Kesimpulan 1. Dengan adanya UU no. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi dan beberapa peraturan pelaksanaannyasudah cukup komprehensif sehingga akan dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha kepanasbumian untuk berinvestasi. 2. Berdasarkan data tersebut diatas terlihat bahwa potensi panas bumi di Indonesia masih cukup besar yang belum dimanfaatkan secara maksimal, hal ini terlihat dari masih besarnya wilayah kerja panas bumi di Indonesia. Saran 1. Disarankan agar pemerintah tetap terus meningkatkan perannya dalam rangka upaya untuk mensosialisaikan pentingnya panas bumi sebagai salah satu alternatif energi yang perlu dikembangkan. 27Lihat Pasal 28Ibid.,
35 UU No. 27 Tahun 2003. Lihat Pasal 36.
2. Dengan mengembangkan Wilayah Kerja Panas Bumi yang telah ditetapkan dan WKP baru (perkiraan total potensi sekitar 13.000 MWe) diharapkan akan tercapai ketersediaan listrik tenaga panas bumi sebesar 6000 MWe di tahun 2020. Dengan demikian konsumsi dan ketergantungan pada energi fosil di dalam negeri akan berkurang. DAFTAR PUSTAKA
http://energitoday.com/2013/07/31/aksi-penolakan-terhadap-pengembanganproyek-panas-bumi-di-indonesia/. Akses pada 2 Mei 2014. http://pge.pertamina.com/index.php?option=com_content&view=article&id=19& Itemid=8. Akses pada 2 Mei 2014. http://psdg.bgl.esdm.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=841 :sumber-daya-panas-bumi-indonesia-status-penyelidikan-potensi-dan-tipesistem-panas-bumi& catid=…Akses pada 2 Mei 2014. Kasbani, Sumber Daya Panas Bumi Indonesia: Status Penyelidikan, Potensi Dan Tipe Sistem Panas Bumi. NennySaptadji/ITB, Sekilas Tentang Pans Bumi. Pertamina Geothermal Energy, Tentang Pana Bumi, Isu Pemanasan Global. Potensi Panas Bumi Indonesia Terbesar di Dunia, Tapi Pengembangannya Lambat. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2007TENTANG KEGIATAN USAHA PANAS BUMI. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2010TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 2007 TENTANG KEGIATAN USAHA PANAS BUMI. Rina Wahyuningsih, POTENSI DAN WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI DI INDONESIA,Kolokium Hasil Lapangan – DIM, 2005. UU No. 27 Tahun 2003 Tentang Panas Bumi.
