Aspek Hukum Kontrak Pada Asuransi Di Indonesia oleh Abdul Mubarok, S.H., M.H., MARS.
ASURANSI KOMERSIAL • Hukum asuransi di Indonesia dibawa oleh Pemerintah Kolonial Belanda tertuang dalam kodifikasi Wetboek Van KoophandelKitab Undang Undang Hukum Dagang (Asuransi Komersial) • Lebih lanjut tentang Usaha Perasuransian diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 1992
ASURANSI SOSIAL Penjelasan Pasal 3 UU Nomor 2 Tahun 1992 : “... usaha asuransi dapat pula dibagi berdasarkan sifat dari penyelenggaraan usahanya dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang bersifat sosial dan yang bersifat komersial...” MPR RI dalam TAP Nomor X/MPR/2001 : “menugaskan Presiden untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh dan terpadu” UUD 1945 Pasal 28H ayat (3), hasil amandemen kedua 18 Agustus 2000 : “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”; dan Pasal 34 ayat (2), hasil amandemen keempat 11 Agustus 2002 : “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.
Dengan demikian, prinsip-prinsip hukum asuransi komersial (Lex generalis) juga berlaku bagi asuransi sosial (lex specialis), sepanjang tidak diatur lain oleh peraturan di lingkungan asuransi sosial/jaminan sosial
PENGERTIAN ASURANSI Pasal 246 KUHD/WvK : Asuransi adalah Perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu evenement (peristiwa tidak pasti)
PENGERTIAN ASURANSI • UU Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuaransian: Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.
PERJANJIAN ASURANSI Pasal 1774 KUH Perdata : Suatu persetujuan untung–untungan (kansovereenkomst) adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu
Unsur Asuransi 1. Penanggung dan tertanggung (Subjek Hukum) 2. Persetujuan antara si penanggung dan tertanggung 3. Benda asuransi dan kepentingan si tertanggung 4. Tujuan 5. Premi dan risiko 6. Peristiwa yang tidak pasti dan ganti rugi 7. Syarat-syarat 8. Polis asuransi
6 PRINSIP DASAR ASURANSI 1. Insurable Interest adalah hak pertanggungan yang muncul dari hubungan keuangan dan diakui oleh hukum. 2. Utmost good faith memaksudkan segala sesuatu yang dipertanggungkan yang harus diungkapkan secara detil dan lengkap. Oleh karena itu, kedua belah pihak harus jujur mengenai objek yang dipertanggungkan. 3. Proximate cause adalah kejadian yang tidak terduga yang menyebabkan kerugian, tentu tanpa adanya intervensi yang menyebabkan kerugian tersebut. 4. Indemnity adalah tanggung jawab penanggung untuk mengembalikan posisi finansial si tertanggung ke posisi semula sebelum terjadi kerugian. 5. Subrogation adalah hak tuntut yang dimiliki oleh tertanggung kepada si penanggung ('klaim‘). 6. Contribution adalah hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya untuk kerja sama.
Hukum Asuransi tentang Premi dan Polis Dalam Hukum Asuransi dikenal kata premi dan polis, yakni dimana premi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh si tertanggung sebagai imbalan jasa si penanggung. Sementara, polis adalah akta atau perjanjian antara si penanggung dan tertanggung
SJSN yang diselenggarakan BPJS apakah kontrak ? Pasal 246 KUHD dan Pasal 1 angka 1 UU 2 -992 : “Asuransi adalah perjanjian”, Pasal 19 ayat (1)UU 40-2004 : “Jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial...” Maka kepesertaan SJSN yang dilaksanakan BPJS adalah perjanjian pula
Asas-asas Perjanjian/Kontrak 1. Asas Kebebasan Berkontrak (freedom of contract) Pasal 1338 ayat (1) BW : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” Setiap orang yang telah dewasa (umur 21 tahun atau telah kawin) dan mempunyai kecakapan hukum dapat melakukan perjanjian apapun sepanjang tidak dilarang (baca : tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan/ketertiban umum) (periksa pasal 1337 BW)
(2) Asas Konsensualisme (Concensualism) Asas Konsensualisme : (salah satu syarat) sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak (Psl 1320 ayat (1) BW) Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.
(3) Asas Kepastian Hukum (pacta sunt servanda) bahwa pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagai layaknya undang-undang. Selain para pihak tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) BW
(4) Asas Itikad Baik (good faith) Pasal 1338 ayat (3) BW: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak
(5) Asas Kepribadian (personality) Pasal 1315 BW: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.”
Pasal 1321 BW Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan (dwaling) atau diperoleh dengan paksaan (dwang) atau penipuan (bedrog)
Dari beberapa pasal di atas dapat ditarik KESIMPULAN TEGAS bahwa perjanjian itu dapat mengikat atau batal. Mengikat jika sesuai pasal 1320 BW dan dapat dibatalkan karena pasal 1321 BW. Tidak ada perjanjian yang kemudian dapat masuk ke dalam ranah pidana
PENIPUAN, Pasal 378 KUHP Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena PENIPUAN dengan pidana penjara paling lama empat tahun
PENGGELAPAN, Pasal 372 KUHP Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena PENGGELAPAN, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah
ASPEK PIDANA ASURANSI Sistem hukum pidana Indonesia mengenal Asas Legalitas yang tercantum pada Pasal 1 KUHP, yaitu : “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada lebih dahulu” ( Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege ) Maka ada tidaknya aspek pidana di dalam perasuransian harus dikembalikan kepada UU yang mengaturnya
Pasal 21 UU No 2 Tahun 1992 (Usaha Asuransi) (1) Barang siapa menjalankan atau menyuruh menjalankan kegiatan usaha perasuransian tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) (2) Barang siapa menggelapkan premi asuransi diancam
dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah)
Pasal 21 UU No 2 Tahun 1992 (Usaha Asuransi) (3) Barang siapa menggelapkan dengan cara mengalihkan, menjaminkan, dan atau mengagunkan tanpa hak, kekayaan Perusahaan Asuransi Jiwa atau Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Reasuransi, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) (4) Barang siapa menerima, menadah, membeli, atau mengagunkan, atau menjual kembali kekayaan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang diketahuinya atau patut diketahuinya bahwa barang- barang tersebut adalah kekayaan Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa atau Perusahaan Reasuransi, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
Pasal 21 UU No 2 Tahun 1992 (Usaha Asuransi) (5) Barang siapa secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa atau Perusahaan Reasuransi, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
Pasal 23 UU No 2 Tahun 1992 (Usaha Asuransi) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 adalah kejahatan
Pasal 24 UU No 2 Tahun 1992 (Usaha Asuransi) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum atau badan usaha yang bukan merupakan badan hukum, maka tuntutan pidana dilakukan terhadap badan tersebut atau terhadap mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan tindak pidana itu maupun terhadap kedua-duanya
Dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 Tentang SJSN ternyata tidak diketemukan tentang KETENTUAN PIDANA
KETENTUAN PIDANA Dalam UU Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS Pasal 54 Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi yang melanggar larangan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, atau huruf m dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
Pasal 52 UU Nomor 24 Tahun 2011 huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, atau huruf m adalah LARANGAN : g. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan dihapuskannya suatu laporan dalam buku catatan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, atau laporan transaksi BPJS dan/atau Dana Jaminan Sosial; h. menyalahgunakan dan/atau menggelapkan aset BPJS dan/atau Dana Jaminan Sosial; i. melakukan subsidi silang antar program; j. menempatkan investasi aset BPJS dan/atau Dana Jaminan Sosial pada jenis investasi yang tidak terdaftar pada Peraturan Pemerintah; k. menanamkan investasi kecuali surat berharga tertentu dan/atau investasi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan sosial; l. membuat atau menyebabkan adanya suatu laporan palsu dalam buku catatan atau dalam laporan, atau dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, atau laporan transaksi BPJS dan/atau Dana Jaminan Sosial; dan/atau m. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, atau dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau merusak catatan pembukuan BPJS dan/atau Dana Jaminan Sosial.
Pasal 55 UU No. 24 Tahun 2011 Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU Nomor 24 Tahun 2011 (1) Pemberi Kerja wajib memungut Iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjanya dan menyetorkannya kepada BPJS (2) Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS
PASAL 6 PERPRES 111 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN (1) Kepesertaan Jaminan Kesehatan bersifat wajib dan mencakup seluruh penduduk Indonesia. (2) Kepesertaan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai tanggal 1 Januari 2014 paling sedikit meliputi: a. PBI Jaminan Kesehatan; b. Anggota TNI/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertahanan dananggota keluarganya; c. Anggota Polri/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Polri dan anggota keluarganya; d. Peserta asuransi kesehatan Perusahaan Persero (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES) dan anggota keluarganya; dan e. Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Perusahaan Persero (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) dan anggota keluarganya.
PASAL 6 PERPRES 111 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN (3) Kewajiban melakukan pendaftaran kepesertaan Jaminan Kesehatan selain Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi: a. Pemberi Kerja pada Badan Usaha Milik Negara, usaha besar, usaha menengah, dan usaha kecil paling lambat tanggal 1 Januari 2015; b. Pemberi Kerja pada usaha mikro paling lambat tanggal 1 Januari 2016; dan c. Pekerja bukan penerima upah dan bukan Pekerja paling lambat tanggal 1 Januari 2019. (4) BPJS Kesehatan mulai tanggal 1 Januari 2014 tetap berkewajiban menerima pendaftaran kepesertaan yang diajukan oleh Pemberi Kerja serta Pekerja Bukan Penerima Upah dan bukan Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
UU 20/2001 jo. 31/1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
karena aset BPJS adalah aset negara (walau sudah dipisahkan) berdasarkan Pasal 41 UU 24 Tahun 2011
ANALISIS PERJANJIAN BPJS-RUMAH SAKIT
1. ‘Kesetaraan’ • Dari asas asas perjanjian di atas, yang utama dalam perjanjian adalah ‘kemerdekaan/kebebasan para pihak’ dan/atau kesetaraan membuat perjanjian. Walaupun demikian, dalam praktek adalah tidak mudah bagi para pihak untuk sampai kepada kesetaraan itu. Pengetahuan dan pengalaman sangat menentukan isi perjanjian atau posisi (bargaining position) para pihak. • Mungkinkah Rumah Sakit mempunyai posisi tawar yang sejajar dengan BPJS (Dewan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden) ?
• Dalam perjanjian dengan Rumah Sakit dengan BPJS, perlu kita lihat apakah isi perjanjian antara RS satu dengan RS lain sama ? Adakah perbedaan perlakuan ?
2. Badan Hukum BPJS • BPJS adalah institusi yang istimewa, badan hukum publik dan tidak dapat dipailitkan (periksa pasal 47 UU 24 Tahun 2011) • Dengan demikian, secara hukum BPJS tidak mungkin tidak bisa bayar hutang. Dia personifikasi dari negara. Jika kehabisan uang, dia akan ditalangi negara. • Jadi, jangan kuatir BPJS tidak punya uang. Ini politik hukum Negara Inonesia. Seperti negara, jika negara tidak punya uang, ya cetak lagi (dalam hal ini dilaksanakan oleh Bank Indonesia). • Soal nilai tukar rupiah melemah, itu soal lain. Indonesia pernah mengalami “SENERING”, bahkan BI sudah mencanangkan, kelak nilai Rp 1000 akan dijadikan 1 rupiah. Yang jelas negara tidak bisa dibangkrutkan • Pasal 46 : BPJS hanya dapat dibubarkan dengan Undang-Undang
2. Badan Hukum BPJS KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 56 : (1) Presiden sewaktu-waktu dapat meminta laporan keuangan dan laporan kinerja BPJS sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan penyelenggaraan Jaminan Sosial nasional (2) Dalam hal terdapat kebijakan fiskal dan moneter yang mempengaruhi tingkat solvabilitas BPJS, Pemerintah dapat mengambil kebijakan khusus untuk menjamin kelangsungan program Jaminan Sosial (3) Dalam hal terjadi krisis keuangan dan kondisi tertentu yang memberatkan perekonomian, Pemerintah dapat melakukan tindakan khusus untuk menjaga kesehatan keuangan dan kesinambungan penyelenggaraan program Jaminan Sosial.
2. Badan Hukum BPJS • Bagaimana jika sampai BPJS –mudahmudahan tidak akan pernah—tidak bayarbayar kepada Rumah Sakit, dilambat-lambat, dicicil-cicil ? • Secara politik kita tagih bagaimana konsistensi politik hukum Pemerintah. Kita ‘teriaki’ terus menerus. Sistim kurang pas misalnya, ya kita ‘teriaki’ terus menerus, tentu dengan solusi yang elegan melalui MELALUI PERSI
2. Badan Hukum BPJS Mari BPJS kita –sebagai komponen bangsa-awasi, kita dorong, kita kritisi pelayanan yang kurang profesional. Tetapi, juga kita ‘perbaiki’ pelayanan Rumah Sakit kita dengan standar yang berlaku di BPJS
3. Rahasia Kedokteran – Rekam Medis Pasal 4 angka 4 huruf c, Kewajiban Pihak Kedua : • Menyediakan data dan informasi tentang Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana PIHAK KEDUA dan informasi lain tentang pelayanan kepada peserta (termasuk melihat Medical Record) yang dianggap perlu oleh PIHAK PERTAMA
3. Rahasia Kedokteran – Rekam Medis Pasal 47 UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Pradok : (1) Dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 merupakan milik dokter, dokter gigi, atau sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien (2) Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan (3) Ketentuan mengenai rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
3. Rahasia Kedokteran – Rekam Medis Pasal 38 UU 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit : (1) Setiap Rumah Sakit harus menyimpan rahasia kedokteran (2) Rahasia kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibuka untuk kepentingan kesehatan pasien, untuk pemenuhan permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, atas persetujuan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rahasia kedokteran diatur dengan Peraturan Menteri
3. Rahasia Kedokteran – Rekam Medis Penjelasan Pasal 38 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan “rahasia kedokteran” adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan hal yang ditemukan oleh dokter dan dokter gigi dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis yang dimiliki pasien dan bersifat rahasia
3. Rahasia Kedokteran – Rekam Medis Pasal 44 UU 44 Tahun 2009 menyatakan : (1) Rumah Sakit dapat menolak mengungkapkan segala informasi kepada publik yang berkaitan dengan rahasia kedokteran (2) Pasien dan/atau keluarga yang menuntut Rumah Sakit dan menginformasikannya melalui media massa, dianggap telah melepaskan hak rahasia kedokterannya kepada umum (3) Penginformasian kepada media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan kewenangan kepada Rumah Sakit untuk mengungkapkan rahasia kedokteran pasien sebagai hak jawab Rumah Sakit
3. Rahasia Kedokteran – Rekam Medis Pasal 57 UU 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan : (1) Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan (2) Ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal: a. perintah undang-undang; b. perintah pengadilan; c. izin yang bersangkutan; d. kepentingan masyarakat; atau e. kepentingan orang tersebut.
3. Rahasia Kedokteran – Rekam Medis MEMBUKA RAHASIA, Pasal 322 KUHPidana : (1) Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencahariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan PIDANA PENJARA paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah (2) Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu
UU NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN
Rahasia Kedokteran Pasal 48 (1) Setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran. (2) Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan perundangundangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rahasia kedokteran diatur dengan Peraturan Menteri
Penting diketahui tentang Hukum Administrasi Sumber Kewenangan Wewenang itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu : atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar. Kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan (ditentukan oleh UU). 49
Pasal 6 Permenkes 36/2012 Tentang Rahasia Kedokteran (1) Pembukaan rahasia kedokteran untuk kepentingan kesehatan pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi: a. kepentingan pemeliharaan kesehatan, pengobatan, penyembuhan, dan perawatan pasien; dan b. keperluan administrasi, pembayaran asuransi atau jaminan pembiayaan kesehatan. (2) Pembukaan rahasia kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan persetujuan dari pasien. (3) Pembukaan rahasia kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan persetujuan dari pasien baik secara tertulis maupun sistem informasi elektronik. (4) Persetujuan dari pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan telah diberikan pada saat pendaftaran pasien di fasilitas pelayanan kesehatan. (5) Dalam hal pasien tidak cakap untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), persetujuan dapat diberikan oleh keluarga terdekat atau pengampunya.
TATA URUTAN PERUNDANGAN DI INDONESIA Diatur Dalam UU RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Pasal 7 (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 51
• PERMENKES TIDAK MASUK PADA TATA URUTAN PERUNDANGAN • RAHASIA KEDOKTERAN DIATUR DALAM UU PRADOK DAN UU RUMAH SAKIT • PERMENKES LEBIH RENDAH DERAJATNYA DARI PADA UU • PERMENKES TIDAK BOLEH MENGINTRODUSIR UNDANG UNDANG !!
3. Rahasia Kedokteran – Rekam Medis MENGHINDARI RESIKO Minta persetujuan Pasien yang bersangkutan
4. Tenggang waktu pembayaran “Klaim” Pasal 4 angka 2 huruf b (Perjanjian BPJS-RS) : Membayar biaya pelayanan sebagaimana huruf a, wajib dilakukan tepat waktu untuk menjaga likuiditas PIHAK KEDUA Lampiran II Perjanjian angka 6 Pembayaran Tagihan PIHAK PERTAMA wajib membayar tagihan biaya pelayanan kesehatan PIHAK KEDUA paling lambat 15 (lima belas) hari sejak dokumen klaim diterima lengkap dan benar di Kantor Cabang PIHAK PERTAMA Kadaluarsa klaim adalah 6 (enam) bulan terhitung sejak pelayanan diberikan. Tagihan yang diajukan lebih dari 6 (enam) bulan sejak berakhirnya Bulan Pelayanan dan/atau berakhirnya Perjanjian ini berhak untuk ditolak proses pembayarannya oleh PIHAK PERTAMA. PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab untuk membayar tagihan yang timbul karena PIHAK KEDUA memberikan fasilitas dan/atau pelayanan kesehatan di luar yang menjadi hak Peserta.
4. Tenggang waktu pembayaran “Klaim” Pasal 24 UU 40 Tahun 2004 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial wajib membayar fasilitas kesehatan alas pelayanan yang diberikan kepada peserta paling lambat 15 (lima belas) hari sejak permintaan pembayaran diterima Penjelasan Pasal 24 Ayat (2) Ketentuan ini menghendaki agar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial membayar fasilitas kesehatan secara efektif dan efisien
4. Tenggang waktu pembayaran “Klaim” Bagaimana Jika ‘klaim’ TIDAK DIBAYAR PENUH? Biaya pelayanan yang telah dikeluarkan oleh RS secara benar dan telah diklaimkan ke BPJS, wajib dibayar sesuai peraturan di atas. Jika ‘klaim’ tidak dibayar penuh, maka sebaiknya RS tidak mau menerimanya. Jika menerimanya, maka berlaku anggapan bahwa debitur telah melakukan kewajibannya, hanya saja kurang. Berarti atas tagihan/klaim itu, RS mau dicicil. Kekurangan akan dibayar kemudian. Jika RS tidak mau menerima berarti belum ada pembayaran
4. Tenggang waktu pembayaran “Klaim” Solusi : Sebaiknya adakan adendum/amandemen perjanjian : “Pembayaran ‘klaim’ harus lunas dan dibayar sekaligus” Bagaimana jika BPJS tidak mau mengadendum ? Secara hukum, Ya Batalkan saja perjanjian, atau tidak usah melakukan kerja sama dengan BPJS Beranikah kita menempuh langkah itu, sementara oportunitas kepesertaan dalam Jaminan kesehatan ini diwajibkan secara nasional ? Dilematis. Rumah Sakit harus kompak
5. Pasal 9 (Evaluasi Dan Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan) 1. PIHAK PERTAMA akan melakukan evaluasi dan penilaian penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA secara berkala; 2. Evaluasi yang dilakukan meliputi antara lain utilization review dan hasil audit yang dilakukan tim audit medis dan tim auditor internal maupun eksternal. 3. Hasil evaluasi sebagaimana ayat 1 dan 2 Pasal ini akan disampaikan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA dengan disertai rekomendasi (apabila diperlukan). 4. Apabila dari hasil audit sebagaimana dimaksud ayat (3) ditemukan klaim yang tidak sesuai ketentuan, maka PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan rekomendasi yang diberikan PIHAK PERTAMA. •
Sebaiknya ditambah angka 5 : Dalam melaksanakan audit, auditor wajib mempertimbangkan pembelaan/pendapat Pihak Rumah Sakit.
5. Pasal 11 Tentang SANKSI Angka 1 : “Apabila Dalam pengajuan klaim/tagihan oleh PIHAK KEDUA terdapat klaim/tagihan yang bermasalah, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk menangguhkan pembayaran pada klaim/tagihan yang bermasalah tersebut” Tidak jelas apa yang dimaksud dengan “masalah”. Perlu diperjelas apa yang dimaksud dengan “masalah” itu. Angka 4 : Dalam hal salah satu pihak diketahui menyalahgunakan wewenang dengan melakukan kegiatan moral hazard atau fraud seperti membuat klaim fiktif yang dibuktikan dari hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa Internal maupun Eksternal sehingga terbukti merugikan pihak lainnya, maka pihak yang menyalahgunakan wewenang tersebut berkewajiban untuk memulihkan kerugian yang terjadi dan pihak yang dirugikan dapat membatalkan Perjanjian ini secara sepihak. Jika sanksi di atas ini tidak ditaati, maka dapat masuk ke ranah pidana (penggelapan uang negara/korupsi). Bahkan jika sudah dipulihkanpun, belum tentu lepas dari aspek pidananya mengingat uang BPJS adalah uang negara.
5. Pasal 11 Tentang SANKSI Kita simak ketentuan UU 31 Tahun 1999 Tentang Korupsi Pasal (1): Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
7. Pasal 11 Tentang SANKSI PASAL 12 (PENGAKHIRAN PERJANJIAN) huruf d : Salah satu Pihak melakukan merger, konsolidasi, atau diakuisisi oleh perusahaan lain. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal disahkannya pelaksanaan merger, konsolidasi atau akuisisi tersebut oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Seharusnya : Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
8. Pasal 16 (Lain-lain) angka 4 Batasan Tanggung Jawab PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas dan pelayanan kesehatan dari PIHAK KEDUA kepada Peserta dan terhadap kerugian (--berarti perdata, penulis--) maupun tuntutan (--berarti pidana, penulis--) yang diajukan oleh Peserta kepada PIHAK KEDUA yang disebabkan karena kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dalam menjalankan tanggung jawab profesinya seperti, termasuk tetapi tidak terbatas pada, kesalahan dalam melakukan pemeriksaan dan pengobatan, kesalahan dalam memberikan indikasi medis atau kesalahan dalam memberikan tindakan medis.
8. Pasal 16 (Lain-lain) angka 4 Misal ada kasus : • Pasien menuntut ganti rugi melalui Pengadilan Negeri Surabaya – tentunya berdasarkan pasal 46 UU Nomor 44 Tahun 2009-kepada Rumah Sakit karena menganggap Rumah Sakit telah melakukan tindakan melawan hukum dengan melakukan kesalahan dalam melakukan asuhan keperawatan dan tindakan medis/kedokteran sehingga pasien mengalami cerebral palsi misalnya. • Pasien harus membuktikan apa kesalahan rumah sakit. • Rumah Sakit juga harus membuktikan bahwa prosedur yang dilakukan untuk melakukan asuhan keperawatan dan tindakan medis sesuai dengan standar BPJS.
8. Pasal 16 (Lain-lain) angka 4 Jika ternyata tidak terbukti, maka Pengadilan menyatakan rumah sakit dinyatakan tidak melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan oleh karenanya gugatan ditolak demi hukum. Bagaimana perawatan terhadap pasien yang telah mengalami cerebral palsi ? Seharusnya ditanggung oleh BPJS, yaitu dengan cara masuk rumah sakit dengan menggunakan beban pembiayaan sesuai prosedur BPJS.
9. WASPADA Berkaitan dengan Pasal 55 UU No. 24 Tahun 2011 Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Pasal 11 Mengatur : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BPJS berwenang untuk: g. melaporkan Pemberi Kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar Iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
