Aspek Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam Teknologi Informasi
Materi Kuliah-4
Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H.
intellectual property rights, intangible property, Anglo Saxon:
creative property, incorporeal property. propriete intelectuelle Prancis:
propriete industrielle
Perkembangan perdagangan dunia Sifat perdagangan tidak lagi timbal balik, tapi sudah melibatkan antar negara secara global, tidak jarang melewati batas-batas negara Aspek politik selain aspek ekonomi dunia Implementasi Teknologi
Indonesia:
Hak Milik Intelektual (Masyarakat, para pakar), Hak Kekayaan Intelektual (UU), HKI
Terbentuknya Uni Paris untuk perlindungan Internasional Milik Perindustrian (1883) International Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Bern, 1886) Convention Establishing the World Intelectual Property Organization/WIPO Terbentuknya General Agreement on Tariffs and Trade/GATT
Landasan HKI
Hasil kegiatan kreatif, suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, bermanfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia dan bernilai ekonomi.
Bentuk Nyata HKI
ilmu pengetahuan
bidang teknologi
sastra
seni
Aspek hukum dan asal mula HKI
bermula dari hasil kemampuan berpikir (daya cipta). Hasil kemampuan berpikir berupa ide hanya dimiliki Pencipta atau Penemu secara khusus (exclusive) kemudian diwujudkan dalam bentuk Ciptaan atau Penemuan.
Ciptaan atau Penemuan adalah hak milik material (berwujud), di atas hak milik material tersebut melekat hak milik immaterial (tak berwujud) berasal dari akal (intelek) pemiliknya, disebut Hak Kekayaan Intelektual.
undang-undang memberi kebebasan kepada pemilik untuk memetik manfaat, mengembangkan, memelihara, mengalihkan, atau bahkan memusnahkannya. Pemilik memanfaatkan sendiri atau mengalihkan pemanfaatannya kepada pihak lain. Apabila dialihkan kepada pihak lain, menurut hukum dilakukan dengan lisensi (pemberian izin), dan lisensi harus didaftarkan.
Tahap Penguasaan IPTEK hingga lahirnya HKI
Tahap pengetahuan, berupa daya cipta untuk menghasilkan suatu ide. Tahap pemahaman, berupa kemampuan merekonstruksi suatu ide menjadi kerangka gambaran karya cipta. Tahap penerapan, berupa kemampuan menjelmakan kerangka gambaran karya cipta menjadi suatu Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan dan seni, atau Penemuan di bidang teknologi.
Tahap keberhasilan penerapan, berupa jumlah Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan dan seni, atau jumlah Penemuan di bidang teknologi Tahap pemanfaatan, berupa penggunaan Hak Kekayaan Intelektual melalui usaha sendiri, atau pemberian lisensi penggunaan kepada pihak lain, secara nasional atau internasional untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Tahap pengembangan, berupa kegiatan pendidikan, penelitian, pelatihan, dan pengalaman di dalam atau di luar negeri, guna menghasilkan Hak Kekayaan Intelektual yang lebih banyak dan bermutu.
Catatan: Hak Kekayaan Intelektual hanya akan mempunyai arti ekonomi apabila dijelmakan oleh pemiliknya dalam bentuk Ciptaan atau Penemuan untuk dapat dinikmati oleh konsumen.
Catatan: Di samping itu, penggunaan atau pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual dapat juga dialihkan kepada pihak lain melalui lisensi, sehingga Ciptaan atau Penemuan itu dapat dinikmati oleh konsumen dalam lingkup kawasan yang lebih luas secara nasional dan/atau internasional.
bila habis waktu perlindungan akan menjadi milik umum
HKI dapat dipertahankan terhadap siapapun
Batasan oleh UU: Hak paten hanya berlaku untuk perbuatan yang dilakukan untuk tujuan industri dan perdagangan Hak paten dibatasi masa berlakunya oleh UU Paten dapat dicabut, digunakan, dan diambil oleh negara
Batasan Kesusilaan dan Ketertiban Umum Pencabutan hak milik untuk kepentingan masy.
Kegiatan intelektual (daya cipta) terdapat dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi.
Hak Kekayaan Intelektual merupakan benda tidak berwujud hasil kegiatan intelektual (daya cipta) manusia yang diungkapkan ke dalam suatu bentuk Ciptaan atau Penemuan tertentu.
hak milik hasil pemikiran (intelektual), melekat pada pemiliknya, bersifat tetap dan eksklusif hak yang diperoleh pihak lain atas izin dari pemilik, bersifat sementara, misalnya:
hak untuk mengumumkan
hak untuk memperbanyak
hak untuk menggunakan pada produk tertentu
hak untuk menghasilkan suatu produk tertentu
Lingkup & perkembangan HKI
Sistem hukum Anglo Saxon: Hak Cipta (Copyright) Hak Milik Perindustrian (Industrial Property Rights).
Dari Hak Cipta dapat diturunkan lagi Hak Turunan (Neighbouring Rights).
Contoh: sinetron dari suatu buku novel, siaran televisi dari suatu drama, atau lagu. Buku novel, drama, lagu adalah Hak Cipta (Hak Asli), sedangkan sinetron, drama televisi, dan lagu yang ditayangkan itu adalah Hak Turunan.
Patent Utility Model Industrial Design Trade Secret Trade Mark Service MarkTrade Name or Commercial Name Appelation of origin Indication of Origin Unfair competition protection
Convention Establishing The World Intellectual Property Organization (WIPO)
Paten (Patent)
Model dan Rancang Bangun (Utility Models)
Desain Industri (Industrial Design)
Merek Dagang (Trade Mark)
Lingkup dan Perkembangan HKI
Nama Dagang (Trade Name)
Sumber Tanda atau Sebutan Asal (Indication of Source or Appelation of Origin)
World Trade Organization (WTO), Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIP’s)
menambah dua bidang lagi ke dalam kelompok hak-hak di atas, yaitu: Varitas Baru Tanaman (New Varieties of Plants Protection) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Layout Design of Integrated Circuit). Perlindungan
Hak Kekayaan Intelektual merupakan hasil proses kemampuan berpikir manusia yang dijelmakan ke dalam suatu bentuk Ciptaan atau Penemuan. Ciptaan atau Penemuan tersebut merupakan milik yang di atasnya melekat suatu hak yang bersumber dari akal (intelek).
Hak tersebut digunakan/dimanfaatkan oleh manusia untuk meningkatkan kesejahteraan/ kebahagiaan hidup. Makin maju dan tinggi tingkat kemampuan berpikir seseorang atau suatu bangsa, makin maju dan tinggi pula ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya. Akibatnya, makin produktif pula seseorang atau suatu bangsa menghasilkan Ciptaan atau Penemuan baru.
Hak Kekayaan Intelektual adalah kekayaan immaterial yang dapat mendatangkan keuntungan ekonomi yang tinggi atau bernilai mahal.
Nilai tinggi atau mahal itu dikaitkan dengan mutu atau kualitas produk tersebut, yang ditandai oleh Merek Terkenal pada barang dagangan. Merek Terkenal adalah Hak Kekayaan Intelektual yang menjadi sumber kekayaan material pemiliknya
Hak Kekayaan Intelektual menjadi dasar pertumbuhan industri secara moderen yang bersumber pada penemuan baru, teknologi canggih, kualitas tinggi, standar mutu.
Industri modern cepat berkembang, mampu menembus segala jenis pasar, produk yang dihasilkan bernilai tinggi, dan dapat menghasilkan keuntungan besar.
Kekuatan nasional suatu negara tergantung juga pada kemajuan dan kemampuan menghasilkan Hak Kekayaan Intelektual.
Apabila ingin menjadi negara superpower, kuasailah ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sumber Ciptaan dan Penemuan Hak kekayaan Intelektual.
Jerman di Eropah dan Jepang di Asia sejak sebelum Perang Dunia II telah mempersiapkan diri menjadi negara kuat (superpower) dengan mengandalkan strategi utama, yaitu penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi
Prinsip Keadilan (the principle of natural justice) Prinsip sosial (the sosial argument)
Prinsip ekonomi (the economic argument)
Prinsip kebudayaan (the cultural argument)
Adalah hal yang wajar seseorang pencipta karya atau siapapun yang terlibat di dalamnya yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya memperoleh imbalan baik materi mupun non materi, seperti rasa aman karena dilindungi dan diakui karyanya. Hukum memberi perlindungan demi kepentingan penciptanya berupa kekuasaan bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Perlindungan oleh hukum diberikan tidak terbatas di dalam negeri si penemu, tetapi juga di luar batas negaranya.
HKI merupakan hak yang berasal dari kegiatan kreatif olah pikir yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk.
Keberadaan karya HKI memberikan perolehan berupa kemanfaatan kepada yang bersangkutan termasuk penghargaan pembayaran royalty dan technical fee.
Pertumbuhan karya HKI dalam berbagai bidang berkontribusi terhadap pertumbuhan, perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang akan berakibat bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia.
Pertumbuhan karya HKI mendorong berbagai kreasi baru yang akan lahir pada periode berikutnya.
Prinsip kebudayaan (the cultural argument)
Hukum tidak mengatur kepentingan manusia hanya sebagai personal, tetapi dalam konteks kehidupan sosial masyarakat.
hukum harus mempertimbangkan pula bahwa pemberian sebuah hak dalam konsep HKI memperhitungkan keberadaan manusia dalam tataran kehidupan sosial masyarakat, tidak semata-mata kepemilikan secara individual.
Realisasi keseluruhan prinsip tersebut dalam tataran implementasinya sangat terkait erat dengan sistem hukum, sistem politik, politik ekonomi, dan landasan filosofi yang dianut dalam suatu negara.
Perkembangan HKI di Indonesia
Perkembangan HKI di Indonesia
Perkembangan HKI Periode 2002-…….
Perkembangan HKI Periode 1961-1992
Perkembangan Perkembangan HKI Periode HKI Periode 1997-2002 1992-1997
Perkembangan HKI di Indonesia
Perkembangan HKI Periode 1961-1992
Spektakuler!!!! UU ini mengatur tentang perlindungan merek dagang dengan sistem deklaratif, artinya siapa pemakai pertama merek, itulah yang dilindungi hukum sampai dapat dibuktikan sebaliknya bahwa dia sebenarnya bukan pemakai pertama merek tersebut.
Jadi, pihak yang dilindungi hukum adalah pemakai pertama merek sebagai pemilik Hak Merek, bukan pendaftar pertama merek. Sistem deklaratif tidak mengharuskan pendaftaran merek.
Undang-Undang No.21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan diperkenalkan dan diberlakukan HKI pertama kepada masyarakat Indonesia khususnya kelompok masyarakat pengusaha dan penegak hukum (pengadilan), namun belum dikenal di kalangan akademisi khususnya pendidikan tinggi hukum di Indonesia.
Spektakuler….
Undang-Undang No.6 Tahun 1989 tentang Paten. Undang-undang ini mengatur tentang Invensi yang menimbulkan Paten di bidang teknologi, dan perlindungan Paten dengan sistem konstitutif, artinya negara hanya memberikan hak Paten kepada pendaftar pertama invensi sebagai Penemu pertama. Jadi, pihak yang dilindungi hukum adalah pendaftar pertama Invensi sebagai Penemu yang berhak Paten. Sistem konstitutif mengharuskan pendaftaran Invensi agar memperoleh perlindungan hukum.
Spektakuler!!!!
Undang-Undang No.6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta mengatur tentang perlindungan Hak Cipta dengan sistem deklaratif, artinya siapa pencipta pertama karya cipta itulah yang dilindungi hukum sampai dapat dibuktikan sebaliknya bahwa dia sebenarnya bukan pencipta pertama. Jadi, pihak yang dilindungi hukum adalah pencipta pertama karya cipta sebagai pemilik Hak Cipta, bukan pengguna pertama karya cipta. Sistem deklaratif tidak mengharuskan pendaftaran karya cipta.
Perkembangan HKI di Indonesia
Perkembangan HKI Periode 1992-1997
Revisi UU No. 6 Tahun 1982
Undang-Undang No.7 Tahun 1987 Revisi tersebut antara lain:
Sifat delik dari delik aduan diubah menjadi delik biasa. Ancaman hukuman pidana dari pidana penjara maksimum 3 tahun diubah menjadi maksimum 7 tahun. Ancaman hukuman denda dari pidana denda maksimum Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diubah menjadi maksimum Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Undang-Undang No.7 Tahun 1987 ditambah Pasal 48 B yang menentukan berlaku perlindungan hukum terhadap semua ciptaan: bukan WNI, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang diumumkan untuk pertama kali di Indonesia. Pasal 48 C bagian 1 menentukan berlaku perlindungan hukum terhadap semua ciptaan bukan WNI, bukan penduduk Indonesia, bukan badan hukum Indonesia, dengan ketentuan negaranya mempunyai perjanjian bilateral mengenai perlindungan Hak Cipta dengan negara Republik Indonesia. Jadi, Pasal 48 C ini mengenai perlindungan hukum terhadap Hak Cipta yang diumumkan untuk pertama kali bukan di Indonesia.
Undang-Undang No.19 Tahun 1992 tentang Merek Perlindungan Merek dengan menggunakan sistem konstitutif, artinya Merek yang dilindungi hanyalah Merek terdaftar. Siapa yang mendaftarkan Mereknya sesuai dengan syarat-syarat dan prosedur yang diatur undang-undang akan memperoleh perlindungan hukum. Jadi, ada kewajiban pendaftaran Merek bagi pemilik Merek. Bentuk-bentuk pelanggaran Merek dan jenis-jenis hukuman atas pelanggaran Merek, yaitu secara perdata dan secara pidana. Hukuman secara perdata berupa tuntutan ganti kerugian dan penghentian pemakaian merek, sedangkan secara pidana berupa ancaman pidana maksimal 7 (tujuh) tahun penjara dan denda maksimal Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
Pasca Ratifikasi Uruguay Round 1994 (perjanjian pembentukan WTO, perjanjian TRIPs, persetujuan GATT).
Ditetapkan UU:
Undang-Undang No.12 Tahun 1997 yang merevisi Undang-Undang No.7 Tahun 1987 jo. Undang-Undang No.6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.
Undang-Undang No.13 Tahun 1997 yang merevisi Undang-Undang No.6 Tahun 1989 tentang Paten.
Undang-Undang No.14 Tahun 1997 yang merevisi Undang-Undang No.19 Tahun 1992 tentang Merek.
Catatan: Telah diakomodasi juga ketentuan penegakan hukum mengenai mekanisme penyelesaian sengketa yang terjadi dengan menyediakan sarana yang bersifat administratif, acara yang adil, dan memadai antara lain mengenai sistem pembuktian terbalik. Adanya kewenangan negara untuk menghentikan perbuatan yang diduga melanggar HKI. Indonesia telah mengakomodasi juga dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, khususnya tentang larangan pembatasan impor atau ekspor, dan pengendalian impor atau ekspor barang hasil pelanggaran HKI.
Namun ancaman pidana dan denda dalam ketiga undang-undang tersebut tidak berubah, yaitu ancaman pidana masih maksimal 7 (tujuh) tahun penjara dan denda maksimal Rp100.000.000.
Perkembangan HKI Periode 19972002
Landasan Pengembangan HKI
Keputusan Presiden RI No.15 Tahun 1997 tentang Pengesahan Paris Convention for the Protection of
Industrial Property and Convention Estab lishing the World Intellectual Property Organization.
Keputusan Presiden RI No.16 Tahun 1997 tentang Pengesahan Patent Cooperation Treaty (PCT) and
Regulation Under the PCT.
Keputusan Presiden RI No.17 Tahun 1997 tentang Pengesahan Trade marks Law Treaty. Keputusan Presiden RI No.18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Bern Convention for the Protection of
Literary and Artistic Work.
Keputusan Presiden RI No.19 Tahun 1997 tentang Pengesahan WIPO Copyright Treaty.
Ditetapkannya: Undang-Undang No.6 Tahun 1982 jo. UndangUndang No.7 Tahun 1987 jo. UndangUndang No.12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta Undang-Undang No.19 Tahun 1992 jo. UndangUndang No.14 Tahun 1997 tentang Merek
Undang-Undang No.6 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No.13 Tahun 1997 tentang Paten
Perubahan dan Pembentukan UU: UU No.29 Tahun 2000 ttg Perlindungan Varietas Baru Tanaman
UU No.30 Tahun 2000 ttg Rahasia Dagang
UU No.31 Tahun 2000 ttg Desain Industri
UU No.14 Tahun 2001 ttg Paten
UU No.32 Tahun 2000 ttg Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
UU No.19 Tahun 2002 ttg Hak Cipta
UU No.15 Tahun 2001 ttg Merek
Peraturan Pelaksanaan:
PP NOMOR 23 TAHUN 1993 TATA CARA PERMINTAAN PENDAFTARAN MEREK
PP NOMOR 14 TAHUN 1986 TENTANG DEWAN HAK CIPTA
PP NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1986 TENTANG DEWAN HAK CIPTA
PP NOMOR 32 TAHUN 1995 TENTANG KOMISI BANDING MEREK
PP 24 TAHUN 1993 TENTANG KELAS BARANG ATAU JASA BAGI PENDAFTARAN MEREK
PP NOMOR 33 TAHUN 1991TENTANG PENDAFTARAN KHUSUS KONSULTAN PATEN
Berner Convention
Universal Copyright Convention
Paris Convention for the Protection of Industrial Property
Patent Cooperation Treaty
Strasbourg Convention
Dirujuknya Konvensi-konvensi:
Budapest Convention
European Patent Convention
Lingkup HKI di Indonesia Hak Cipta Paten Merek Rahasia Dagang Desain Industri Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Perlindungan Varitas Baru Tanaman
Kecenderungan umum: Masyarakat, aparat hukum dan praktisi kurang paham HKI Kapan dan bagaimana menegakkan/mempertahankan HKI Kerancuan konsep: “mem-paten-kan” Merek dagangnya
HKI Indonesia lamban?
Tidak menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi secara sempurna dan utuh, sehingga tidak mampu merekonstruksi ide dan menjelmakannya menjadi kerangka Ciptaan atau Penemuan.
Kurangnya penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendukung pengembangan Ciptaan atau Penemuan yang menunjang pertumbuhan dan perkembangan bidang industri dan perdagangan.
Lemahnya penegakan hukum, sehingga tidak menjamin perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual yang ada, dan ini merupakan hambatan pengembangan Ciptaan atau Penemuan baru.
Upaya apa untuk meningkatkan?
Meningkatkan pendidikan dan pelatihan di dalam negeri dengan cara mendatangkan para ahli dari negara maju di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan. Mengirimkan tenaga kerja ke negara maju untuk dididik dan dilatih di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan.
Memberi beasiswa kepada mahasiswa untuk belajar di negara-negara yang ilmu pengetahuan dan teknologinya sudah maju. Alih teknologi dalam rangka penanaman modal asing. Meningkatkan dan mengembangkan pendidikan dan penelitian dengan fasilitas sarana dan biaya yang cukup.
Memodifikasi Ciptaan atau Penemuan yang sudah ada!!! Contoh: Novel (Hak Cipta asal) dimodifikasi menjadi sinetron (Hak Cipta baru, turunan). Mangkuk merah (Hak Cipta asal) dimodifikasi menjadi cap mangkuk merah merek suatu produk (Hak Cipta baru, turunan). Paku lurus tajam (Paten asal) dimodifikasi menjadi paku lurus dengan sekrup yang daya tancapnya lebih kuat (Paten baru).
Upaya Kongkret:
Tingkatkan penguasaan Iptek melalui kemauan belajar yang tinggi (membaca) sehingga dapat menyerap informasi semaksimal mungkin, baik secara formal maupun informal. Pengayaan bacaan mampu merancang ide dan menjelmakannya menjadi kerangka Ciptaan atau Penemuan yang bernilai ekonomi. Sudah bukan masanya lagi menjadi kolektor gelar akademik demi gengsi tetapi tidak mampu berpikir dan berkarya.!!!!
Upaya Kongkret:
Hapuskan malas berpikir, lakukan penelitian Iptek secara rutin yang menghasilkan Ciptaan atau Penemuan baru yang menunjang pertumbuhan dan perkembangan industri. Pemikiran (Ciptaan) menghasilkan Hak Cipta yang menunjang perkembangan industri penerbitan, produknya berupa buku bacaan sebagai sumber informasi yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemikiran (Penemuan) menghasilkan Hak Paten yang mendukung perkembangan industri dasar atau industri manufaktur, produknya berupa mesin, fabrik, otomotif, barang elektroniks, kosmetik, bahan makanan, pakaian, dll. sebagai peralatan mewujudkan kesejahteraan dan kelangsungan hidup.
Upaya Kongkret:
Tinggalkan budaya bangsa/masyarakat yang tidak mendukung kemajuan (Iptek), yang hanya berupa kenangan, mistik, malas kerja, suka berfoya, ngerumpi. berpikir kreatif, bertindak produktif, mengubah nasib menjadi lebih sejahtera bersumber pada akal (Iptek) dan moral.
Upaya Kongkret: Walaupun bertahap, penegakan hukum perlindungan HKI sudah mulai dirintis namun masih perlu kesadaran alat penegak hukum yang didukung oleh segenap lapisan masyarakat, kesadaran saling mengingatkan dan saling memberi amanat kepada kebaikan.
Melanggar HKI orang lain adalah salahdan undangundang sudah mengaturnya, perlu ketegasan pelaksanaannya terhadap pelanggar.
Pelanggaran HKI bukan hanya merugikan pemiliknya, melainkan bangsa dan negara Indonesia di dunia internasional.
Aspek Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam Teknologi Informasi
www.internetworldstats.com/stats3.htm [diakses 15 April 2008
Di Indonesia per tanggal 31 Desember 2007, pengguna internet berjumlah sekitar 20 juta, dengan pertumbuhan pengguna dari tahun 2000 hingga 2007 sekitar 900% dan penetrasinya baru 8.5% dari jumlah penduduk
15 negara dengan populasi pengguna internet terbanyak:
Cina: 179.7 juta Amerika Serikat: 163.3 juta Jepang: 60.0 juta Jerman: 37.0 juta Inggris Raya: 36.7 juta Perancis: 34.0 juta India: 32.1 juta Rusia: 29.0 juta
Brasil: 27.7 juta Korea Selatan: 27.3 juta Kanada: 21.8 juta Italia: 20.8 juta Spanyol: 17.9 juta Meksiko: 12.5 juta Belanda: 11.8 juta
Domain name
link
Regulasi Menkominfo….POIV
Tentang Format Digital 82
Keuntungan
• Kualitas tidak berkurang biarpun diputar berkali-kali • Mudah diduplikasi dengan kualitas yang sama seperti aslinya dan tidak ada kehilangan kualitas di aslinya
Budi Rahardjo - Cyber university
Masalah Format Digital 83
Muncul masalah baru
• Berhubungan dengan hak cipta / Intellectual Property Rights: pembajakan • Pola bisnis / networking baru: peer-to-peer networking, tukar menukar berkas digital • Napster
Dunia Pendidikan Digital 84
Mengikuti perjalanan dunia musik Mulai
dari “live teaching”, dengan permasalahan yang sama Biaya,
jangkauan audience (geografis), terbatasnya waktu (jam tertentu) Sulit mendapatkan guru/dosen lokal yang berkualitas Akan
muncul “rekaman” pendidikan
Peran Teknologi Informasi 85
Teknologi Informasi, Computer, Telekomunikasi (ICT) memungkinkan terciptanya cyber unversity Kemampuan komputasi meningkat 2 kali lipat setiap 18 bulan (hukum Moore), harga turun. Pentium
IV memiliki kemampuan yang lebih dari cukup dengan harga tidak terlalu mahal Core….
Peran Teknologi Informasi 86
Teknologi storage memungkinkan penyimpanan informasi dalam jumlah besar Perangkat pengakses informasi mulai bervariasi Komputer,
PDA, handphone
Peran Teknologi Informasi 87
Jaringan komputer makin mudah diakses dan makin murah memungkinkan interaksi Munculnya eBooks & perpustakaan digital
Beberapa Kendala Penerapan 88
Kurangnya ketersediaan materi dalam Bahasa Indonesia Kurangnya kemampuan berbahasa Inggris Akses Internet masih belum merata dan masih relatif mahal di beberapa tempat Guru / dosen belum siap Proses belajar yang baru membutuhkan waktu untuk belajar (learning process)
Perguruan Tinggi di Indonesia 89
Cyber university bisa menjadi ancaman atau kesempatan + Menghubungkan beberapa universitas untuk sharring resources + Meningkatkan kemampuan dan kualitas bersama
