GARDA n u s a n t a r a Edisi 1 (Perdana) Tahun I / 1 - 15 Maret 2012
www.gardanusantara.com
WAWANCARA MAYJEN TNI (Purn) SYAMSU DJALAL :
Kita Butuh Pemimpin ‘Gila’ tapi Jujur Baca di Halaman
15
HARGA ECERAN Rp. 5.000
Ditemukan Detektor Bawah Laut di Natuna
ASING MULAI MENCURIGAKAN
‘’Temuan ini seharusnya cepat ditindaklanjuti. Bukan cuma diamankan, tapi butuh kejelasan. Apalagi benda ini berlogo bendera Amerika.” .
laporan: ifan hermawan www.gardanusantara.com
NATUNA (GDN) - Menyusul ditemukannya benda mencurigakan mirip terpedo, di pulau Selaut beberapa waktu lalu, sejumlah kalangan di Natuna mengkhawatirkan adanya upaya mata-mata pihak asing, terhadap wilayah perbatasan Natuna. Apalagi, posisi benda itu ditemukan, di wilayah yang sangat terpencil dan belum tersentuh akses transportasi dan sinyal komunikasi B a g a i m a n a Benda mirip terpedo itu fungsi dan kegunaan benda canggih tersebut, hingga kini belum terjawab. yang pasti secara fisik benda itu masih aktif, karena lampu di dua terpedo itu tetap menyala. ''Kita menduga benda ini adalah alat detektor dasar laut, yang kendalinya bisa dimonitor dari jarak jauh,'' ujar seorang tokoh muda Natuna, dari Bunguran Barat, Vava Adiosa kepada gardanusantara.com belum lama ini. Menurutnya, wilayah perbatasan
NKRI di Bunguran Barat memang sejak lama diincar asing. Selain karena kandungan migas bawah laut, kawasan ini juga merupakan kawasan jalur strategis alur pelayaran internasional. Apalagi jika rencana Malaysia dan Thailand membuat terusan di semenanjung Malaya terwujud, maka alur tersebut pas menghadap wilayah Bunguran Barat. ''Untuk itu Pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait harus menyikapi temuan ini agar kita tidak kecolongan'' tegas Vava. Ia meyakini bahwa benda itu terkait dengan kepentingan asing terhadap aset dan potensi natuna yang cukup besar. Bahkan bisa saja, ada niat asing untuk mengincar wilayah perbatasan NKRI, khususnya di wilayah Bunguran Barat, Natuna, yang juga menjadi jalur perekonomian antar negara asia tenggara. Asing pun sepertinya sudah membaca bahwa Indonesia sangat lemah dalam bersambung ke hal. 23
Eksplorasi minyak lepas pantai di laut Natuna oleh sejumlah perusahaan asing.
Natuna Menjadi Propinsi Khusus, Bukan Mimpi NATUNA (GDN): Wacana untuk menjadikan Natuna sebagai propinsi khusus bukanlah mimpi, hal itu akan terwujud jika masyarakat Natuna bersatu dan mau berjuang untuk menggapai mimpi itu. Ada banyak alasan kenapa Natuna harus bisa menjadi propinsi khusus. Hal ini diungkapkan Welmy Ketua Komisi I DPRD Natu-
Baca Juga..! ANAMBAS ANGGARKAN Rp 7 M BERANTAS MONYET......... Hal. 11 NASIB PETRAL DI UJUNG TANDUK .......... Hal. 14
na kepada gardanusantara.com beberapa waktu lalu. Menurut Welmy wilayah Natuna sangat luas secara geografis Kabupaten Natuna yang terletak di belahan utara Indonesia tepatnya antara 2º lintang utara – 5º lintang utara dan 104º bujur timur – 110º bujur timur. Luas wilayah kabupaten Natuna sebelum Kab. Anambas terbentuk ) adalah 14.190.120 ha atau 141.901,2 km2, terdiri dari daratan seluas 323.520 ha (3.235,2 km2) dan perairan seluas 13.866.600 ha (138.66 km2). Wilayah daratan terdiri dari 272 pulau besar dan kecil yang tersebar di perairan laut Cina Selatan. Dari 272 pulau tersebut, hanya 76 pulau atau 28% yang te-
lah di huni, sedangkan 195 atau lebih kurang 72% pulau lainnya masih belum berpenghuni. “ Bayangkan wilayah seluas itu hampir sama dengan pulau Kalimantan secara keseluruhan, bandingkan dipulau Kalimantan ada 3 Negara dan untuk wilayah Indonesia saja sedikitnya ada 3 propinsi Kalbar, Kaltim , dan kalteng, Sementara Natuna baru dikelola 2 Kabupaten yakni Natuna dan kepulauan Anambas,” terang Wellmy Menurutnya untuk mempercepat pembangunan di wilayah Natuna harus memprioritaskan 3 hal yaitu bersambung ke hal. 23
2 GARDA
n u s a n t a r a
OPINI
Edisi 1 (Perdana) Tahun 1 / Tanggal 1 - 15 Maret 2012
Notabene
Duh..BBM Naik Lagi PEMERINTAH, menurut presiden, terpaksa menaikkan harga BBM sebesar Rp 500,- sampai dengan Rp 1.500,-. Ini dilakukan karena anggaran untuk subsidi BBM terlalu banyak sehingga membebani APBN yang seharusnya dibagikan untuk pos-pos lain yang lebih penting. Bayangkan saja jumlah subsidi BBM sebesar 200 triliun. Jumlah ini sangat besar jika dibandingkan dengan total APBN saat ini. Selain itu, kenaikan ini juga disebabkan oleh harga minyak dunia yang juga semakin naik hingga mencapai US$ 122,9 per barel. Angka ini diperkirakan akan terus naik dikarenakan adanya embargo minyak Iran. Kenaikan harga BBM memang selalu menjadi prokontra di kalangan masyarakat. Sekali pun pemerintah mengatakan, sudah tidak punya pilihan lain. Artinya, upaya menanamkan keyakinan kepada rakyat, jika BBM tak dinaikkan justru akan lebih berbahaya, sepertinya sulit dilakukan. Masalahnya, setahun lalu, DPR justru menyarankan hal yang sama, menyarankan agar BBM dinaikkan, Tapi saat itu pemerintah justru menolaknya. Ini ada apa sesungguhnya? Terlepas dari pertanyaan ada apa dibalik rencana kebijakan ini, yang pasti walaupun kenaikan tak bisa dihindari, anggaran yang diperoleh dari penghematan subsidi BBM tersebut, harus tetap ''diberikan' kepada rakyat secara cepat dan tepat. Artinya, kebijakan ini jangan sampai 'ditunggangi' oleh kepentingan sekelompok elit. Penghematan subsidi, jangan pula karena kepentingan politis. Apalagi gaung soal suksesi 2014 sudah mulai digembar-gemborkan. Kalau tak tepat dan cepat, dikhawatirkan muncul anggapan yang demikian. Mengapa demikian, itu tak lain karena rakyat kita sudah semakin peka terhadap setiap kebijakan. Rakyat secara individual juga acap kali tak peduli soal apa alasan yang dikemukakan. Apalagi kaum miskin, yang terpikirkan oleh mereka hanya masalah perut. Akibatnya, terkadang meski niat pemerintah itu baik, kadangkala tetap saja memunculkan anggapan yang keliru. Apalagi, ada pihakpihak yang menjadi 'kipas'. Maka semakin menyala lah, kekecewaannya. Sekarang saja fenomena itu, sudah mulai terjadi di beberapa daerah kelangkaan BBM mulai terjadi lagi. Di Lampung, Jambi, Tanjungpinang, Samarinda, Pontianak, Makassar dan banyak lagi daerah yang tak mungkin disebut satu persatu. Kondisi seperti ini tentu juga harus segera diantisipasi. Mereka, para mafia minyak, selalu memanfaatkan moment seperti ini untuk mengeruk keuntungan yang lebih besar. Dampak lain dari kenaikan harga BBM yang cukup signifikan, adalah inflasi yang melambung tinggi. Inflasi akan terjadi akibat kenaikan harga-harga secara umum. Inflasi ini akan berimbas langsung kepada masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Hal ini dikarenakan hargaharga kebutuhan pokok meningkat sehingga memberatkan bagi mereka. Sejarah kenaikan BBM, selalu tak lepas dari munculnya aksi berbagai elemen anak bangsa, baik dari mahasiswa, ormas, LSM maupun yang lain. Bahkan upaya menentang kebijakan ini, acap kali menimbulkan korban jiwa dan kerusakan aset negara yang cukup besar. BBM, selalu dianggap menyengsarakan masyarakat kecil. Kalau permasalahan ekonomi berpotensi memicu konflik sosial, tentu negara dalam keadaan rawan. Inilah gambaran yang harus menjadi perhatian para penguasa. Kita menyambut baik gagasan menteri BUMN, yang akan menggedor perusahaan milik negara agar mengumpulkan dana CSR-nya, untuk diberikan langsung kepada rakyat miskin. Tetapi apakah itu satu-satunya cara yang paling aman mengantisipasi gejolak? Yang pasti, kita juga sudah punya pengalaman ketika program Bantuan Langsung Tunai (BLT) disalurkan pada tahun 2006, justru banyak rakyat yang sebenarnya mampu, malah ikuta antre menjadi penerima. Pola penyaluran pun, kerap menimbulkan masalah baru. Masyarakat miskin jadi berdesakan hingga pingsan, bahkan ada yang tewas karena terinjak-injak. Kasus lain yang juga bikin kita terenyuh, dana bantuan itu banyak yang tak sampai kepada yang berhak, karena petugas mulai dari RT, RW, kelurahan dan bahkan kecamatan, ikutan 'bermain' dengan cara membuat daftar penerima yang fiktif. Dengan mempertimbangkan berbagai kondisi tersebut, alangkah baiknya kalau pemerintah bersabar sejenak. Artinya, sebelum ditemukan cara yang benar-benar aman dan efektif, dalam mengantisipasi gejolak yang bakal muncul, sebaiknya mengenai waktu pemberlakuan kenaikan BBM itu, janganlah diumumkan terlebih dahulu. Biarlah ia menjadi rahasia bagi pemerintah. Jangan sampai maksud mengatasi anggaran justru masalah baru bermunculan. Ibarat pepetah, sedia payung sebelum hujan. Ini yang perlu dilakukan. (*)
30 Tahun KUHAP, Perlu Perubahan? Hermawanto (Penulis: Pengacara, Aktifis, mantan pimpinan LBH Jakarta)
P
ada tanggal 31 Desember 2011, yan glalu, genap sudah 30 puluh tahun usia Kitab Undang-Undang Hu kum Acara Pidana, sejak disahkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana pada tanggal 31 Desember 1981 yang selanjutnya di sebut KUHAP. Karya agung bangsa Indonesia itu hadir menggantikan Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) staatblad Tahun 1941 No. 1 Drt. Tahun 1951, yang dinilai tidak menjunjung hak asasi manusia, hak asasi seorang tersangka atau terdakwa dalam proses penegakan hukum. Kehadiran KUHAP memang telah menempatkan tersangka maupun terdakwa pada harkat dan martabat kemanusiaan. Telah memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa untuk didampingi penasehat hukum disemua tahapan dan tingkatan proses hukum, penyelidikan, penyidikan, dan tahap persidangan di pengadilan. Adanya kewajiban hukum bagi penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk memberitahukan semua tahapan termasuk penangkapan dan penahanan kepada keluarga, serta adanya pembatasan masa penahanan oleh penegak hukum di semua tingkatan, kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan. Hal itu telah menjadi warna baru penegakan hukum pidana dinegeri ini, sekalipun setelah bertahun-tahun kemudian banyak pihak pula yang mengkritik bahwa KUHAP sudah ketinggalan jaman, sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan keadilan dan perkembangan dunia internasional, sehingga KUHAP sudah selayaknya diganti. Perubahan KUHAP Berbagai Negara Dunia memang sudah berubah dan tidak ada satupun negara yang dapat menutup diri dari perubahan akibat globalisasi di segala sektor, termasuk hukum. Telah banyak konvensi yang telah disepakati di masyarakat internasional dan Indonesia menjadi salah satu negara yang juga telah meratifikasinya, sehingga terikat dengan norma hukum internasional tersebut. United Nations Convenstion Against Corruption, International Convention Against Torture dan International Covenan on Civil and Political Rights (ICCPR). Ikut pula hadir dalam penyusunan International Criminal Court. Semua konvensi tersebut berkaitan secara langsung dengan hukum acara pidana, yang lahir dan diratifikasi sesudah KUHAP berlaku. Bahkan dalam ICCPR yang telah diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005 telah memberikan legalitas perlunya pemahaman perlindungan hak asasi manusia, khususnya asas “balances of all arms” termasuk tersangka, korban, saksi, masyarakat dan negara sebagai primat due process of law (Indriyanto Seno Adji, 2008). Dalam konvensi mengenai hak-hak sipil dan politik itu terkandung ketentuan yang berkaitan dengan hukum acara, misalnya tentang hak-hak tersangka dan ketentuan mengenai penahanan yang diperketat. Berhubungan dengan hal tersebut ada negara yang membuat KUHAP baru sama
GARDA n u s a n t a r a
sekali seperti Italia, Rusia, Lithuania, Georgia dan lain-lain. Ada pula yang mengubah KUHAP-nya selaras dengan perubahan yang mendunia tersebut seperti Austria. (Andi Hamzah, 2008). Pada tahun 2000, Perancis menyisipkan ketentuan baru mengenai hak asasi manusia, seperti “Hukum acara pidana harus Fair dan adversarial dan menyeimbangkan hak-hak para pihak”. “Orang dalam situasi yang sama dan dituntut atas delik yang sama haruslah diadili berdasarkan aturan yang sama”. “Tersangka harus diberitahu tentang dakwaan kepadanya dan mendapat pembelaan”. Perancis pun menciptakan hakim khusus untuk melakukan penahanan yang disebut juge des liberte at de la detention (hakim pembebasan dan penahanan). Italia membuat KUHAP baru sama sekali pada tahun 1989 yang mengeluarkan jaksa dari kekuasaan kehakiman sehingga dianut sistem adversarial murni. Penuntut umum dan terdakwa diberi kedudukan seimbang tidak ada lagi berita acara yang dibuat oleh penyidik yang diserahkan kepada hakim. Hakim hanya menerima dakwaan dan daftar terdakwa dan saksi-saksi. Jadi benar-benar hakim berada ditengah-tengah antara pertarungan penuntut umum dan terdakwa beserta penasehat hukumnya. Para pihak dapat mengajukan saksi-saksi dan bukti lain di sidang pengadilan. Jepang telah memperkenalkan sistem baru, yaitu hakim karir dicampur dengan orang awam (laymen) yang disebut campuran (hakim dan juri). Dari sanalah kita dapat menyimpulkan bahwa KUHAP harus diperbarui sesuai dengan tuntutan jaman. Ada konsekuensi akibat diratifikasinya beberapa konvensi internasional, misalnya tentang penahanan yang dilakukan oleh penyidik harus sesingkat mungkin dan segera dibawa ke hakim. Amerika serikat menafsirkan sesegera mungkin (promptly) adalah dua kali dua puluh empat jam. Di Eropa umumnya diartikan paling lama dua kali dua puluh empat jam kecuali untuk kasus terorisme yang lamanya 6 (enam) hari atau 1 (satu) hari penangkapan ditambah 5 (lima) hari penahanan (Andi Hamzah, 2008). Arah Perubahan KUHAP Kita Rencana perubahan KUHAP sudah lama digagas, bahkan Tim Rancangan Perubahan KUHAP pun telah melakukan studi banding ke berbagai negara seperti Belanda, Perancis, Italia dan Amerika Serikat. Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHAP pun sudah selesai di Tim Pemerintah dan telah diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kini kita tinggal menunggu pembahasan oleh DPR dan menjadi sistem baru dalam penegakan hukum di Indonesia. Dalam RUU KUHAP setidaknya telah mengatur beberapa perubahan yang telah disesuikan pula dengan berbagai konvensi yang telah diratifikasi oleh pemerintah dan diharapkan akan mampu memperbaiki penegakan hukum di Indonesia. Pertama, asas legalitas, perubahan ini berkaitan dengan ruang lingkup berlakunya KUHAP
sebagaimana pada KUHAP saat ini. Pasal 3 KUHAP menegaskan bahwa “peradilan dijalankan menurut cara dalam undang-undang ini”. Rumusan tersebut menimbulkan kerancuan yakni berkaitan dengan penyebutan kata “peradilan” semata, sehingga meliputi pula peradilan perdata, administrasi, agama dan militer,dsb. Termasuk penyebutan kata “ini” dalam Pasal 3 tersebut, yang menimbulkan pengertian semua perkara pidana berlaku KUHAP, padahal kita tahu telah banyak undang-undang khusus yang mengatur tentang hukum acara pula, seperti Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undangundang Peradilan Anak, Undang-undang Pengadilan HAM, dll. Sehingga adalah penting dalam perubahan nantinya memasukkan kata-kata “peradilan pidana” dan kata – kata “dan undang-undang lain yang relevan”. Kedua, lamanya masa penahanan. Dalam KUHAP saat ini, penyidik dapat menahan seorang tersangka selama 20 hari. Padahal menurut Pasal 9 International Covenan on Civil and Political Right menegaskan, jika penyidik melakukan penangkapan, maka promptly harus membawa tersangka (secara fisik) ke hakim yang akan melakukan penahanan (speedy trial). Menurut Prof. Dr. Iur Stephen C. Thaman, seorang pakar hukum Amerika, promptly itu artinya maksimum dua kali dua puluh empat jam atau e couple of days. Dengan berbagai alasan termasuk letak geografis, sarana taransportasi dan juga komunikasi, maka Tim Rancangan KUHAP merumuskannya menjadi 5 (lima) hari masa penahanan oleh penyidik. Sekalipun alasan letak geografis dan juga sarana komunikasi seharusnya sudah tidak menjadi halangan lagi, apalagi dengan perkembangan pemekaran wilayah yang telah memunculkan banyak Kabupaten-kabupaten baru yang tentunya juga dengan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang baru. Ketiga, kewenangan penyadapan. Rancangan KUHAP memberikan kewenangan penyadapan terhadap tindak pidana serius, atau diduga keras akan menjadi tindak pidana serius yang tidak dapat diungkap jika tidak dilakukan penyadapan. Tindak pidana penculikan, perdagangan orang, korupsi, dan keamanan negara merupakan sebagian jenis-jenis tindak pidana yang diberikan hak dan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan. Keempat, hakim komisaris. Munculnya lembaga hakim komisaris sebenarnya adalah revitaliasi atas lembaga praperadilan yang selama ini sudah ada dalam KUHAP, hanya wewenangnya diperluas dan dimandirikan. Perubahan lain dalam Rancangan KUHAP yang patut menjadi perhatian adalah jenis-jenis alat bukti yang memasukkan pula bukti elektronik dan pengamatan hakim. Pengamatan hakim (eigen waarneming van de rechter) adalah alat bukti yang didapatkan hakim yang merupakan kesimpulan yang diambil dari alat bukti lain berdasarkan hasil pengamatan pemeriksaan di persidangan. Pengamatan hakim sebenarnya mirip dengan alat bukti “petunjuk” yang selama ini ada dalam KUHAP, hanya saja istilah “petunjuk” memang tidak dikenal dalam berbagai KUHAP di negara lain, sehingga kelihatannya demi pergaulan internasional juga dianggap perlu penyesuaian nama sekalipun maksudnya sama. (*)
Diterbitkan: PT. Anugrahyah Bukalah Cybermedua Direktur Utama: Agung Elisa Hermawan, Direktur: Mannsur SE Pendiri : AE Hermawan : Dwi Purnomo Komisaris: Maria P. Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi: Agung EH, Wakil Pemimpin Umum: Mokhamad M SE. Penasehat Ahli: Dahri Maulana. Alamat Redaksi/Usaha: Komplek Citra Batam C-1 No. 18 Batam Centre - Kepulauan Riau. email:
[email protected],
[email protected]. Rekening Bank: 1090006855217. -- Isi diluar tanggungjawab percetakan.
GARDA
N AT U N A - Raya
Edisi 1 (Perdana) Tahun 1 / Tanggal 1 - 15 Maret 2012 n u s a n t a r a
3
Warga Penagi Krisis Air Bersih
Masyarakat Penagi Cari Air Bersih Dengan membuat kolam di tepi alur sungai. (f/ifan)
Rp 309 M Anggaran Dinas Pendidikan, Rawan Korupsi NATUNA (GDN): Sebanyak 20,6 persen dana APBD Natuna di Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna TA 2012 yang baru disahkan DPRD Natuna 8 Februari 2012 lalu, dinilai rawan di Korupsi. Artinya, Jika benar angka anggaran APBD Natuna sebesar Rp 1,5 triliun, maka dana yang berpotensi dikorupsi itu minimal Rp 309 Miliar. Seperti diketahui 12 tahun usia kabupaten Natuna khususnya dalam kurun 2 tahun terakhir pejabat teras dan staf dinas pendidikan banyak yang tersangkut kasus korupsi, tak tanggung-tangung 2 kepala dinas dalam kurun waktu hampir bersamaan divonis pidana kasus korupsi oleh PN Ranai di Natuna. ”Seorang Staf kelas bawah dinas pendidikan Natuna mampu membobol puluhan milyar rupiah.” terang Abus RI Dari sejumlah generasi pejabat dinas pendidikan Natuna masing masing 2 mantan kadis telah divonis bersalah, 1 KTU divonis bersalah ,1 KTU masih dalam status tersangka menunggu proses, setingkat kabit 2 orang yang juga ditetapkan tersangka dan diproses, 1 bendahara dan 1 staf
bendahara juga telah ditetapkan tersangka dan diproses. Mengingat kondisi ini sejumlah tokoh masyarakat Natuna mengahawatirkan dana besar yang dikelola dinas pendidikan ini rawan dikorupsi. “Belajar dari pengalaman banyaknya pejabat hingga staf dinas pendidikan Natuna yang menjadi tersangka kasus korupsi tak menutup kemungkinan dana besar ini menjadi incaran oknum yang ingin memperkaya diri dengan cara korupsi, untuk itu pejabat dinas pendidikan saat ini harus lebih waspada ” tegas tokoh Natuna ABUS RI. Kekawatiran ini bukan hanya dirasakan oleh masyarakat, kadis pendidikan Natuna saat ini Drs. Jasman Harun juga mempunyai kekawatiran yang sama. “Memang kondisi dana yang besar ini
rawan menjadi ajang KKN, tetapi untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan maka Pejabat Pengelola Keuangan (PPK) diminta untuk betul-betul menjalankan aturan, mereka harus teliti, cermat dan akuntable, agar bisa memfilter upaya-upaya penyimpangan” terang Jasman Harun saat dikonfirmasi oleh sejumlah wartawan beberapa waktu lalu disela pengesahan APBD Natuna. Agar tidak terjadi tumpang tindih pertangungjawaban pengadaan barang dan jasa di lingkungan dinas pendidikan Natuna Jasman Harun minta jika memungkinkan semua kegiatan barang dan jasa dikembalikan ke dinas pendidikan pengelolaanya. Hal ini untuk mempermudah kontrol dan pertangungjawaban. Jasman mencontohkan beberapa pembangunan mess mahasiswa di sejumlah kota yang terkendala penyelesaiannya, begitu juga dengan bangunan fisik sejumlah sarana yang terkait dengan dinas pendidikan Natuna. “Namun wacana ini semua tidak terlepas dari kebijakan Bupati Natuna'' Tambah Jasman Harun. (*) ifan-tim
Ada ‘’Anak Haram ‘’ di ABPD Natuna 2012 ?
NATUNA (GDN): Sejumlah proyek yang tidak diminta oleh desa dan tidak terdaftar di peraturan desa (perdes) yang mer upakan hasil musyawarah tingkat desa maupun tingkat kecamatan dan terdaftar dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) maupun rencana pembangunan Jangka panjang (RPJP) desa dan kecamatan justru dianggarkan, padahal proyek ini belum jelas asas manfaat dan bukan prioritas. Hal ini dikeluhkan Camat Bunguran Utara Sabki Mohamad SH saat wakil bupati Natuna mengunjungi Bunguran Utara (18/02). “Saya selaku camat Bunguran Utara sangat menyesalkan kondisi ini pak wabub, proyek prioritas yang
Acara temu ramah itu
kami ajukan adalah revitalisasi dermaga Tanjung Ba’dai, dermaga ini merupakan sarana dasar dan kebutuhan vital masyarakat Bunguran Ut-
ara, dermaga yang dibangun tahun 2005 ini sudah memakan 2 korban satu warga Klarik yang jatuh dengan motor ketika melalui dermaga ini dan patah tulang kakinya, satu lagi istri bapak Wan Suhardi, saya malu pak… jadi mohon perhatian agar Pemkab Natuna bisa merevisi proyek yang turun ke Bunguran Utara atau mencarikan solusinya “keluh Camat bunguran utara saat sesi temu ramah Wabub dengan masyarakat Bunguran utara. Anehnya sejumlah proyek yang tidak di usulkan justru muncul dan dianggarkan contohnya proyek pelapisan aspal jalan beton bertulang dengan bubur aspal (Buras) di Tan-
NATUNA (GDN) Meski sudah 69 tahun Indonesia merdeka, dan 12 tahun usia kabupaten Natuna, ternyata belum sepenuhnya dinikmati oleh warga Penagi Natuna. 400 Kepala keluarga yang turun temurun tinggal di kampung diatas air ini masih saja kesulitan air bersih meski kampung Penagi adalah kampung diatas air. Penagi dulu adalah pusat kegiatan ekonomi di kecamatan Bunguran Timur, penagi merupakan pintgu masuk utama Natuna khususnya untuk wilayah pulau Bunguran. Pasalnya di Penagi terdapat 2 pelabuhan yang menjadi pintu masuk orang dan barang. “Pemkab Natuna melalui PDAM memang sudah mengusahakan air bersih sehari 4 truk tangki atau seitar 20.000 liter yang ditampung di tangki penampungan tetapi ini belum memadai, kita berharap pemerintah mau membangun jaringan pipa air bersih kerumah-rumah seperti halnya masyarakat Natuna lainnya” terang Asnapidianto yang menjabat ketua RW 12 Penagi, kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Natuna. Rp 1.5 Trilyun APBD Natuna tahun 2012 diketuk tetapi belum ada sedikitpun kabar Penagi akan mendapatkan jalan keluar mengatasi kesulitan air bersih ini. “Selain 400 kepala keluarga dengan adanya 2 pelabuhan yakni pelabuhan rakyat dan pelabuhan beton seharunya PDAM selaku perusahaan daerah bisa melihat peluang, yakni memasok kebutuhan air bagi kapal yang bersandar dipelabuhan beton maupun pelabuhan rakyat Penagi, puluhan kapal-kapal yang tonasenya ratusan ton tiap minggu bersandar, mereka tentu membutuhkan suplay air bersih, kenapa ini tidak disejalankan dengan membangun jaringan pipa air bersih untuk rumahtangga di kawasan Penagi? “ terang Dwi Purnomo pengamat masalah air di propinsi Kepri. Menindak lanjuti keluhan warga Penagi koordinator executive PASTENG CLUB Syafri Hendra kepada gardanusantara.com menyatakan berencana mengundang Bupati Natuna, Dinas pekerjaan umum Natuna dan DPRD untuk berdialog dan mencari solusi dalam waktu dekat. “Ya Kita prihatin atas keluhan masyarakat Penagi, ini untuk itu kami berharap masyarakat Penagi bisa berdialog dan menyampaikan keluhan dalam koridor etika, maka Pasteng Club dalam waktu dekat berencana memfasilitasi pertemuan masyarakat Penagi dengan Bupati, PU dan DPRD. Kita masih Konfirmasi masing- masing pihak terkait agar masalah ini bisa secepatnya dicarikan solusi” Terang Safri Hendra . Terpisah, Bupati Natuna menyatakan berkomitmen untuk memprioritaskan pembangunan jaringan air bersih untuk warga Penagi ini. Komitmen Bupati Natuna itu disampaikan melalui Darmanto kepala BPKD dan asset pemkab Natuna dalam acara coffe morning Jumat (24/02) yang di taja EO Pastengclub di Carren bakery Natuna. “ Perencanaannya sudah kita ajukan sejak 2011 dan dala APBD 2012 sudah dianggarkan masalah ini diatasi dengan membuat sumur bor tetapi dengan adanya sejumlah warga Penagi yang menyampaikan aspirasinya kepada Bupati Natuna beberapa waktu lalu dan tidak setuju dengan sumur bor maka pemkab mengambil jalan tengah dengan menyerahkan dana pembangunan sumur bor kepada PDAM Natuna , PDAM diminta membangun jaringan pipa air bersihnya,” Darmanto (*)
jungpasir, proyek ini janggal karena di Tanjungpasir belum ada jalan beton betulang. “Setahu saya hingga hari ini belum ada proyek beton betulang Di Tanjungpasir tetapi sudah muncul proyek buras.. apa mungkin buras ini di ampar saja diatas pasir? Ini kan aneh.. kok bisa ada proyek yang tidak diusulkan dan muncul tanpa melaui mekamnisme atau prosedur penyusunan yang diatur undang –undang, ini namanya anak haram karena lahir tanpa melalui mekanisme yang benar!” tegas Mirwan kades Air Mali kecamatan Bunguran Utara. Menangapi keluhan Camat dan kades ini Wakil Bupati Natuna Imalko S.sos berjanji untuk melakukan croscek dan berkoordinasi dengan Bupati dan pihak terkait untuk dicarikan solusi.
ifan-tim
“Kita tampung semua keluhan masyarakat ini, kita akan sampaikan ini ke Bupati Natuna dan pihak terkait agar bias dicarikan solusi, yang jelas ini juga menjadi pelajaran agar semua elemen bisa berperan aktif untuk memonitor perencanaan dan pembangunan di wiulayah masingmasing” terang Imalko menjawab Gardanusantara. Sementara Kepala Perencanaan Daerah Ardinansyah menyatakan bahwa adanya situasi yang dikeluhkan masyarakat Bunguran Utara karena belum adanya perda RPJM, RPJP tingkat kabupaten dan RTRW. .“Meski masih ada kendala tetapi keluha masyarakat Bunguan Utara ini akan kita jadikan masukan agar kedepan bisa lebih baik lagi” tegas Ardinansah SE menjawab Gardanusantara. (*) ifan-tim
4 GARDA
n u s a n t a r a
N AT U N A - Kriminal
Edisi 1 (Perdana) Tahun 1 / Tanggal 1 - 15 Maret 2012
Gila, 4 Bulan Kerabat Pejabat Natuna Dianiaya Dan Diperkosa NATUNA (GDN): Gila, dan biadab tak cukup untuk mengambarkan kelakuan Rp. Seorang Oknum di Natuna selama 4 bulan sudah beberapa kali menganiaya dan memeperkosa DWA Bunga ( 17 Tahun ) asal Serasan, kepada Gardanusantara dan sejumlah wartawan DWA didampingi kerabatnya menceritakan kejadian tersebut Kamis (16/02). “Sudah empat bulan terakhir saya dipaksa menjalin hubungan dengan RP, saya sebenarnya tidak tahan tetapi saya takut, selama menjalin hubungan ini saya kerap mengalami kekerasan, pertama saat saya dipaksa berhubungan badan saya diancam dan diikat, kejadian ini terjadi di tempat kost teman RP di Bandarsyah, seminggu kemudian RP juga memaksa lagi, kali ini ditempat kost temen RP di daerah jalan Sudirman. Saya juga berkali-kali dipukul, lihat ini saya lebam-lebam” jelas DWA sambil menujukan memar di lengan kanannya. Lengan kanan DWA memang tampak membiru dan di beberapa bagian muka lecet. “Awalnya saya sudah minta tolong kepada kakak saya untuk menghindari RP, bahkan keluarga sudah mengirim saya ke Serasan untuk menghindar, tetapi dia masih saja mengejar saya, Minggu (12/02) Saya sudah pulang ke Serasan degan KM Bukit Raya tetapi tak disangka RP menemukan saya di kapal dan menganiaya saya, beruntung saya dibantu ABK KM Bukit Raya, dari dek 4 saya minta tolong, cincin saya dan tas di rampas, tiket saya di robek,oleh RP, lalu ketika dia lengah saya minta tolong ABK dan saya diamankan ke dapur oleh ABK.” terang DWA sambil menitikan air mata. Setelah yakin aman dan kapal Bukit Raya jalan DWA sempat menghubungi keluarga di Ranai, menceritakan penganiayaan ini, mendengar penganiayaan ini maka keluarga meminta DWA kembali ke Natuna untuk menyelesaikan masalahnya. “ Awalnya kami tak mau ribut, tetapi karena sudah ada pengancaman dan membahayakan keselamatan, kami sekeluarga sepakat melapor ke pihak berwajib untuk meminta perlindungan hukum, saya kawatir terjadi halhal yang tidak diinginkan, karena beberapa kali RP melontarkan ancaman akan membunuh DWA dan keluarganya di Ranai ” terang HJ kerabat DWA serius. Sebelum dipulangkan ke Serasan DWA juga ternyata berkali-kali mengalami penganiayaan . “Waktu itu seminggu lalu sekitar jam enam sore ketika saya mau pulang ke rumah kakak saya di daerah Air Kolek saya dicegat RP ditengah jalan dan dipaksa naik motornya, waktu itu keadaan sepi, tidak ada yang menolong, saya dipaksa dibawa ke daerah Tanjung, sesampai di sana handpone (HP) saya dirampas dilempar kelaut, saya dipukuli, ditampar, saya terjatuh dan diinjak perutnya, saya diseret kepantai, saya menangis tetapi tidak ada yang menolong, setelah tiga jam saya di bujuk pulang. Saya menangis dia membujuk saya dan saya di bawa ke penginapan Batu Hitam, sesampai dikamar saya disuruh masuk kamar mandi, setelah itu saya kembali dipaksa berhubungan badan, paginya saya diantar ketempat kawan ,” tutur DWA terisak-isak. (*)
NATUNA (GDN): Jonny pemilik kios daging sapi Jonny Makur Jaya dipasar Ranai ditemukan warga tergeletak dipinggir jalan tak sadarkan diri tak jauh dari simpang Selat Lampa, Binjai Bunguran Tengah sekitar jam 3 sore tadi. Ada bekas luka di pergelangan kedua tangan korban, seperti bekas luka . Ketika ditemukan warga Jonny dalam keadaan tak sadar, dia hanya bergumam lirih “ Tolong kembalikan uang saya, saya tak punya uang lagi”. Sejumlah warga tyanag kebetulan melintas berhenti tetapi tak berani menolong. “Saya takut menolongnya, takut terjadi apa-apa, maka lebih baik saya minta warga tadi menelpon polisi untuk segera datang, sukurlah polisis akhirnya datang dan korban di bawa ke Ranai” terang Rudi salah satu warga yang lewat menjawab Gardanusantara. Belum diperoleh kepastian apakah korban benar-benar korban perampokan dengan kekerasan atau murni kecelakaan, tetapi melihat kondisi jalan yang sepi dan jauh dari rumah penduduk serta kondisi korban sejumlah warga menduga Jonny korban kejahatan. “Kalau melihat kondisinya sih sepertinya dia korban kejahatan, pasalnya dia terus bergumam lirih jangan ambil uang saya-.. …jangan ambil uang saya berulang -ulang ” terang Rudi kemudian. Jika benar Jonny korban kejahatan maka ini merupakan kejadian pertama di Natuna khususnya di Jalur Bunguran Tengah -Binjai. Polres Natuna masih menyelidiki kasus ini karena ditemukan sejumlah kejanggalan. “ Kita masih menunggu korban sembuh untuk kembali dimintai keterangan, karena dari oleh TKP kita temukan ada beberapa hal yang masih belum lengkap jadi belum bisa diekspos sambil menunggu pengembangan lebih lanjut setelah mendengar keterangan dari korban, tetapi untuk mengantisipasi agar kejadian ini tidak terulang Polres Natuna menggiatkan pencegahan dini, kita adakan operasi gabungan yang sudah berlangsung beberapa waktu beerja sama dengan POM AU, POM AD, POM AL dan instansi vertikal, kita juga aktifkan layanan pengaduan agar masyarakat juga bisa berperan serta menjaga keamanan lingkungan bekerjasama dengan anggota polres yang sudah kita terjunkan dalam program 1 polisi 1 desa” terang Kompol Sudarminto Wakapolres Natuna menjawab Garda Nusantara (24/02).
ABS-tim
Tangan sebelah kanan korban kekerasan seksual memar
Korban Kekerasan Seksual Mendapat Perhatian PPKB NATUNA (GDN): DW (17) Korban kekerasan seksual oknum di Natuna akhirnya meminta perhatian kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Natuna ( PPKB). “Keluarga korban mengadu ke kami dan meminta pendampingan korban, Karena Keluarga korban membawa korban ke RSUD untuk mengobati memar di tangannya, maka kita memantaunya” terang Kapala kantor PPKB Tina Riauwita saat dikonfirmasi gardanusantara.com. Kamis (16/02) di RSUD Natuna. Selain Tina Riauwita, Dra. Yulisnawati dari Pemberdayaan Perempuan, Suharti S.sos dari perlindungan anak, serta Raja Peni salah satu pengurus Pusat Pelayanan terpadu Perlindungan Perempuan dan perlindungan Anak (P2PT2A) Natuna juga tampak hadir
Juragan Sapi Dirampok Di Binjai ?
menjenguk korban di RSUD Natuna. Sejumlah pihak menyuarakan keprihatinan atas peristiwa kekerasan seksual ini, apalagi korban merupakan anak dibawah umur. “ Saya tak habis pikir dengan kejadian ini, kok tega-teganya oknum yang seharusnya melindungi kita justru melakukan tindakan yang tidak terpuji seperti itu, hal ini harus mendapat perhatian semua pihak agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali .” terang Abus RI. Belum diperoleh kepastian langkah yang akan diambil pihak keluarga selanjutnya, kepada Gardanusantara.com H J menyatakan akan terus meminta keadilan dan perlindungan hukum kepada pihak berwenang apalagi pelaku sempat mengancam akan menghabisi korban dan keluarganya. (*)
Suharti S.sos dari perlindungan anak, serta Raja Peni salah satu pengurus Pusat Pelayanan terpadu Perlindungan Perempuan dan perlindungan Anak menjenguk korban di RSUD Natuna.
Minwardi, Penuhi Panggilan Jaksa NATUNA (GDN) - Setelah menghadiri acara pelantikan pejabat eselon II dan III di gedung serbaguna komplek Natuna Gerbang Utara ( GBU) Kadis PU Natuna langsung ke Kantor Kejaksaan Ranai di Natuna, kehadiran Minwardi ini dalam rangka memenuhi panggilan kejaksaan. Masih menggunakan baju yang dipakai untuk menghadiri acara pelantikan Minwardi yang hanya di temani staf PU dan sopir dinas tanpa mengunakan kendaraan dinas, Minwardi mengendarai mobil pribadi jenis Toyota Yarius warna biru laut Nomor polisi BP 15 16 NA. tiba di kantor Kejaksaan sekitar jam 11.00 siang. Setelah masuk di areal kejaksan mobil ini langsung diparkir di tempat parkir tamu kantor kejaksaan. “Ini mobil pak Min ya ? ( maksudnya Minwardi) dimana mobil pak Min sekarang?” Tanya ABUS RI salah satu wartawan local. “Iya Bang, Bapak lagi ABS-tim didalam.” Jawab sang sopir.
GARDA
N AT U N A - Seremoni
Tiga Pejabat
Edisi 1 (Perdana) Tahun 1 / Tanggal 1 - 15 Maret 2012 n u s a n t a r a
tidak hadir
Bupati Natuna Lantik Pejabat Eselon II dan III NATUNA (GDN): Dalam rangka penyegaran,penyesuaian SOT, meningkatkan akselerasi pembangunan serta perbaikan kinerja pelayanan publik pemerintah kabupaten Natuna kedepan, Bupati Natuna Drs H Ilyas Sabli M.si melantik 103 pejabat eselon II dan III di lingkungan pemerintah kabupaten Natuna Senin (20/ 02) bertempat di gedung serbaguna komplek Masjid Agung Gerbang Utara ( GBU). Sesuai SK Bupati Natuna No 18/BKD/ 2012 Sejumlah Pejabat eselon II menempati posisi baru dan jabatan promosi begitu juga di eselon III, beberapa pejabat baru diantaranya H Darmansyah SH dipercaya menduduki posisi Kadis pertanian dan Peternakan Abdulah dipercaya menduduki posisi kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD), Marzuki menduduki Kepala dinas pemuda dan olahraga, Jusnadi SH. MM. menjadi kepala dinas Kehutanan dan perkebunan , Ilham Ssos. M.si mejadi kadis Pertambangan dan Energy, Kartina Riauwita S.sos menjadi kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana , Sadria
Sjahputra S.Pt M.Ec. Dev. Menjadi kepala kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal. Sementara Kabag Humas pemkab Natuna kembali dijabat oleh Helmy Yuda SE dan kabag persidangan jabat Said Abdurahman tetapi kabag persidangana tidak lagi membawahi humas DPRD Natuna, “Humas DPRD nanti dibawah Kabag umum DPRD Natuna, pejabatnya masih pejabat lama” terang sumber garda nusantara di DPRD Natuna. Dalam sambutannya Bupati Natuna berpesan kepada seluruh pejabat yang dilantik untuk meningkatkan profesonalisme sesuai tugas dan tangungjawabnya
ifan-tim dan tidak boleh korupsi sesuai sumpah jabatan. “Saya juga ingatkan bahwa sebagai pejabat kita harus mendukung upaya pemberantasan korupsi” tegas Ilyas Sabli. 3 orang pejabat yang sedianya dilantik tidak bisa hadir karena sedang menjalankan dinas di luar merek dua diantaranya adalah Ir. Marzuki (kasdispora) dan Dr. imam. “Ya, tiga orang pejabat tidak bisa hadir karena sedang ada dinas di luar kota, tetapi mereka tetap akan diambil sumpahnya pada kesempatan berikut, dua diantaranya adalah Ir Marzuki dan dr Imam” terang kepala BKD Kabupaten Natuna Tasrip. Dalam Acara pelantikan ini dihadiri sejumlah tokoh masyarakat dan perwakilan FKPD , Wakapolres Natuna, Palaksa Lanal Ranai dan Kadisops Lanud Ranai. Setelah pelantikan pejabat eselon II dan III rencananya akan segera disusul dengan pelantikan pejabat eselon IV yang kabarnya akan dilakukan paling ambat tanggal 24 Februari 2012. (*)
5
6 GARDA
n u s a n t a r a
SOROT KASUS
Edisi 1 (Perdana) Tahun 1 / Tanggal 1 - 15 Maret 2012
Pembanmgunan SPAM-IKK di Pulau Kelong, Bintan
Proyek Air Bersih Rp 7,5 M Amburadul Megaproyek pengelolaan air bersih di Pulau Kelong, Kecamatan Kijang, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, kini jadi sorotan. Aroma KKN merebak, lantaran proyek senilai Rp 7,5 miliar ini tak kunjung selesai. Padahal, limit kontraknya sudah berakhir sejak dua bulan lalu. Lagi-lagi rambu Keppres ditabrak.
S
iapa bilang orang pulau tak mengerti proyek? Setidaknya potongan kalimat inilah yang disampaikan Somad (nama disamarkan-red) ketika berseloroh di kantor Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPN-RI) Kepri, di kawasan Batu Sebelas, Tanjungpinang beberapa waktu lalu. Pria paruh baya ini, sengaja mampir ke kantor LSM ini, guna menyampaikan informasi soal pelaksanaan proyek fasilitas air bersih di kampungnya yang tak kunjung selesai. Kampung itu bernama Pulau Kelong, yang merupakan bagian dari gugus pulau Bintan propinsi Kepri. Disebut Pulau Kelong, karena sebagian besar penduduknya memang berprofesi sebagai nelayan kelong (yakni rumah apung yang bisa dihanyutkan ke tengah laut untuk menangkap ikan). ''Setahu kami proyek itu sudah harus selesai sebelum tutup tahun 2011 lalu. Tapi sampai sekarang, kok masih dikerjakan. Itu pun tampaknya dikebut dan asal jadi,'' ujar Somad, yang mengaku sejak kecil sudah bermukim di pulau yang dihuni sekitar 300 KK itu. Tentu saja, proyek air bersih yang dimaksud Somad tak lain adalah Proyek Sistem Penyediaan Air Minum Ibukota Kecamatan yang dikenal dengan SPAM IKK. Ini adalah program pemerintah melalu Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum. Celoteh Somad, yang juga tokoh masyarakat Pulau Kelong, karuan menjadi info penting bagi aktivis LPPN Kepri. Sebab sepekan sebelumnya, sebuah situs yang dikelola wartawan Tanjungpinang, lenteraindonesia.com, juga sempat memuat berita soal proyek yang dananya bersumber dari APBN ini. Proyek SPAM IKK kafasitas 10 liter/detik ini ditangani PT Rapi Tirta Treatmindo (RTT), sebuah perusahaan kontraktor asal Jakarta. Klop, rencana terjun ke lapangan pun disusun. Kamis 16 Februari lalu, menggunakan pompong (perahu bermesin-red), Ketua DPP LPPN-RI Kepri, Askar A Samad, S Sos, didampingi Sekretaris Trimawan JP, bersama kontributor CAHAYA dan sejumlah wartawan lainnya, tiba ke pulau itu dan langsung menuju titik lokasi proyek. Perjalan laut ditempuh hampir satu jam, dari pelabuhan kecil di desa Kijang. Kadatangan rombongan aktivis dan wartawan ini, sempat menyita perhatian pekerja bangunan yang sedang beraktivitas. Sejurus kemudian mereka terlihat sibuk kembali mem-
Lokasi Proyek SPAM-IKK yang masih dikerjakan meski batas waktu pengerjaan sesuai kontraknya sudah habis. Hasil pekerjaan pun centang prenang (f/lenteraindoensia.com)
bereskan pekerjaan yang belum rampung. Mereka juga seperti tak peduli ketika rombongan aktivis itu, mengamati hampir semua bagian fasilitas yang tengah dikerjakan. Termasuk ketika ditemukan ada beberapa kejanggalan pada material yang digunakan. Semisal pada pekerjaan pengecoran batu miring halaman gardu intage. Bahan baku yang digunakan, berupa campuran semen, pasir dan pecahan bijih bauksit. Padahal sesuai ketentuan yang wajar, material bahan baku pengecoran terdiri dari semen, pasir dan batu granit tiga perempat. ''Siapa yang menyuruh kalian menggunakan bijih bauksit untuk campuran semen cor ini?,'' tanya Suyud Al Amin, salah seorang anggota LPPN-RI kepada sejumlah pekerja bangunan. ''Kami hanya mengerjakan saja pak. Bijih bauksit ini memang sudah disediakan di sini,'' jawab salah seorang pekerja bangunan itu polos. Ternyata, komposisi bahan bangunan seperti ini juga digunakan para pekerja ketika melakukan semenisasi badan jalan. Hampir satu jam berada di lokasi, aktivis LPPN dan wartawan berkesempatan mengabadikan sejumlah pisik bangunan yang belum rampung dikerjakan. Suasana di lokasi, secara umum masih terlihat berantakan. Sayangnya tidak satu pun ada pihak kontraktor pelaksana, maupun konsultan pengawas yang berada di lokasi, untuk bisa dikonfirmasi. Di lokasi berbeda, tepatnya di depan Gedung Olah Raga (GOR) Pulau Kelong, beberapa orang pekerja tampak sibuk melakukan penyambungan pipa distribusi yang belum tersambung dengan pipa lainnya. Untuk pekerjaan ini, para tukang
mengaku terpaksa lebur. ''Sudah tiga hari ini, kami kerja nonstop dari pagi sampai jam 3 subuh,'' kata salah seorang pekerja, dibenarkan rekannya yang lain. Diduga, pekerjaan ini sengaja dikebut guna menghindari sorotan masyarakat serta media yang menyambangi wilayah itu. Ketidakberesan pengerjaan proyek ini, juga nampak jelas ketika mata tertuju pada bangunan induk Instalasi Pengolahan Air (IPA). Beberapa tiang pagar beton masih dalam proses pengecoran. Bahkan satu unit alat berat terus dioperasikan meng-
Meski terdapat galian, namun beberapa batang pipa merek Unilon PE 100 PN 12,5 masih teronggok di bibir lubang galian. Bahkan beberapa batang pipa yang sudah masuk ke dalam galian pun, ujungnya tersembul keluar dan belum tersambung pada ujung pipa lainnya. Menurut masyarakat setempat, pemandangan itu sudah berlangsung sejak beberapa pekan lalu. Data yang berhasil dirangkum, proyek pembangunan SPAM IKK kafasitas 10 liter/detik, di Pulau Kelong, Kabupaten Bintan, Kepulauan
Ironisnya Proyek SPAM-IKK yang masih dikerjakan hanya mengandalkan air rawa, bekas penambangan bouksit, yang rawan kering jika tak turun hujan.
garuk lahan. Sementara itu, sejumlah pekerja lainnya tampak sibuk melakukan pengecoran semenisasi badan jalan di luar bangunan IPA. Kondisi tersebut diperparah dengan belum terpasangnya sejumlah pipa distribusi di beberapa titik lokasi. Seperti terlihat di depan Gedung Olah Raga (GOR) Pulau Kelong.
Riau itu, dimenangkan oleh PT Rapi Tirta Treatmindo yang beralamat di Kompleks Grogol Permai Blok B No.45, Jelambar, Jakarta, berdasarkan surat penunjukan tanggal 27 Juni 2011. Kotraknya terhitung tanggal 28 Juni 2011 dengan waktu pelaksanaanya selama 180 hari (sekitar enam bulan).
Kasatker Berdalih Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum (PKPAM) Provinsi Kepulauan Riau, Ir Paulus Sulle, yang dihubungi terpisah, ternyata tak begitu kaget ketika dikonfirmasi. Sebaliknya, penanggungjawab yang juga kuasa pengguna anggaran proyek ini, mengatakan aktivitas kerja yang masih berlangsung di lokasi proyek SPAM IKK Pulau Kelong itu, hanya sebatas proses pemeliharaan. ''Itu cuma masa pemeliharaan saja,” ujar Paulus kepada pembantu CAHAYA di kantor Satker PKPAM Kepri, Komplek Bintan Center Blok A No.28 Tanjungpinang. Pernyataan ini, kemudian menjadi kontradiktif ketika wartawan mempertanyakan masalah batas waktu pelaksanaan sudah lama berlalu. Paulus justru mengaku termin atas proyek tersebut sudah dibayarkan sebesar 95 persen. Kalau 95% bukankah berarti proyek itu belum selesai? Lagi-lagi, Paulus menjawab, sisa dana yang 5 persen itulah yang dimanfaatkan sekarang, yakni untuk pemeliharaan. ''Sekarang yang lima persen ini kita tahan, karena ini masih dalam masa pemeliharaan. Kalau semua sudah oke, barulah pembayarannya kita berikan seratus persen,'' katanya. Menaggapi pernyataan ini, Askar A Samad mengatakan sangat tidak masuk akal jika proyek air bersih ini masih dalam pemeliharaan. ''Yang disebut masa pemeliharaan itu kalau barangnya sudah jadi. Tapi yang kita lihat, sampai hari ini mereka masih dalam tahap pembangunan dan bukan pemeliharaan. Jelas pengakuannya itu sangat bertolak belakang dengan fakta yang kita temukan di lapangan,'' terangnya.
GARDA
SOROT KASUS
Saol material pengecoran, menurut Askar, juga demikian. ''Seharusnya mereka menggunakan campuran yang layak, seperti semen, pasir dan batu granit. Tapi yang kita lihat malah sebaliknya, mereka menggunakan pecahan bauksit untuk menggantikan batu granit. Kan ini sudah tidak benar,'' ujarnya kepada CAHAYA melalui sambungan seluler. Disinggung tentang anggaran sebesar Rp 7,5 miliar, yang 95 persennya sudah dicairkan, menurut Askar juga harus dicermati, bahkan patut dicurgai. Masalahnya, anggaran sebesar itu sangat tidak relevan dengan bukti fisik pembangunan yang ditemukan di lapangan. ''Kita mencurigai, dalam proyek ini berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi. Karena melihat dari pisik bangunan serta nominalnya, kita menilai sangat tidak sebanding dengan anggaran yang disediakan. Apalagi dengan kondisi pisik bangunan seperti ini, pembayarannya sudah dicairkan sebesar 95 persen, ini
Edisi 1 (Perdana) Tahun 1 / Tanggal 1 - 15 Maret 2012 n u s a n t a r a
ada apa?,'' ujarnya, penuh tanya. Terkait hal itu, Askar menegaskan pihaknya segera melanjutkan temuan tersebut hingga ke pemerintah pusat. ''Apapun alasannya, Dirjen Cipta Karya harus bertanggungjawab atas proyek ini. Karena proyek ini dibiayai dari dana APBN,'' tegasnya. BPKP Diminta Audit Sejumlah anggota Dewan Sumber Daya Air (DSDA) Provinsi Kepulauan Riau non pemerintah, pekan lalu, juga memantau langsung proyek ini. Mereka antara lain Kherjuli, Syamsul Bahri, Zulkifli, Bustami dan Beni SH. “Perkiraan kita, pembangunan SPAM di Pulau Kelong sampai saat ini baru sekitar 60 persen dan belum rampung seluruhnya. Tapi mengapa Kasatker PKPAM itu mengaku aktivitas kerja yang terus berlangsung di proyek ini hanya masa pemeliharaan. Ini jelas menabrak Keppres?,” ujar Kherjuli, salah seorang anggota DSDA Kepri penuh tanya.
7
Hampir seluruh bangunan yang dikerjakan menggunakan camopuran tanah bongkahan bouksit, selain semen dan pasir, tidak munggunakan agregat. (foto kiri). Selain itu, mesin intake (pengolahan) yang digunakan dinyalir mesin bekas buatan China. Itu tampak dari rembesen oli yang keluar pada mesin tersebut. (foto kanan)
Pernyataan tersebut berdasarkan pantauan pihaknya yang menemukan beberapa pembangunan pada proyek tersebut yang belum rampung dikerjakan. Diantaranya, bangunan intake, bangunan chemical, elektrikal, batu miring, pagar semenisasi jalan yang masih terputus dan beberapa pekerjaan lainnya. Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Lembaga Air, Lingkungan dan Manusia (ALIM), Provinsi Kepulauan Riau ini, jugamemnilai carut-marut pelaksanaan proyek pembangunan SPAM Pulau Kelong, merupakan satu diantara sekian banyak proyek
lainnya. Penegasan terkait pelaksanaan proyek tersebut juga disampaikan Beni SH, MH. Dia meminta agar pihak terkait lainnya tidak tinggal diam, dan segera menindaklanjuti adanya dugaan praktek menyimpang pada pelaksanaan proyek tersebut. Bahkan dia meminta, agar Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) segera mengaudit proyek pembangunan SPAM di Pulau Kelong, agar adanya dugaan kerugian negara semakin jelas. ''Kita menduga, proyek ini banyak yang bocor. Bukan hanya kebocoran air,
tapi juga kebocoran managemen dan kebocoran masalah lainnya,'' tegasnya. Hal senada disampaikan Bustami, anggota DSDA Kepri lainnya. Menurut dia, tidak ada alasan lain, jika pelaksanaan proyek tersebut sudah jatuh tempo dan belum selesai dikerjakan, pihak terkait berhak memutus kontrak kerja dengan kontraktor pelaksana. “Seharusnya mereka tidak membuat bermacam-macam alasan lagi,'' sesalnya. (*) Lin
Wamen PAN: Nampak Sekali Ini Proyek Cari Uang TG. PINANG (GDN) - Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (WamenPANRB), Eko Prasojo, menegaskan, berdasarkan tata pemerintahan, proyek fisik tidak boleh dibangun langsung oleh kementerian atau lembaga di pusat, namun harus melalui gubernur atau dinas yang ada di daerah. Penegasan itu disampaikan, terkait laporan yang disampaikan langsung oleh Sekretaris Umum Asosiasi Kontraktor Indonesia (Akaindo) Kepri, Beni SH MH, dan Ketua Lembaga Air Lingkungan dan Manusia (Alim) Provinsi Kepri, Kherjuli, mengenai dugaan penyimpangan pada pelaksanaan proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) IKK 10 liter/detik di Pulau Kelong, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, di Jakarta, Senin (27/02/2012). Pasalnya proyek senilai Rp 7,5 milyar yang dianggarkan dari dana APBN tahun anggaran 2011 itu, hingga saat ini belum selesai dan masih dalam proses pengerjaan. Selain pekerjaan yang melebihi batas waktu pelaksanaan, kondisi fisik bangunan yang dilaksanakan PT Rapi Tirta Treatmindo (RTP) itupun dinilai sangat memprihatinkan. Kondisi itu diperparah dengan adanya pengakuan Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum (PK-
PAM) Provinsi Kepulauan Riau, Ir Paulus Sulle, yang mengaku bahwa termenisasi atas proyek tersebut sudah direalisasikan sebesar seratus persen. “Sebenarnya, Satker itu nggak punya perangkat untuk membuat proyek fisik seperti ini. Tata pemerintahan yang benar, anggaran tersebut harus diberikan dalam bentuk dekonsentrasi kepada gubernur dan dilakukan oleh perangkat dinas, yaitu dinas PU. Peraturan daerah sekarang, sudah nggak ada lagi perpanjangan tangan kementerian di daerah seperti itu,” jelas Eko. Demikian ketika Beni menyampaikan tentang pernyataan Direktur Pengembangan Air Minum Ditjen Cipta Karya, Danny Sutjiono, yang menyatakan bahwa terkendalanya proyek SPAM tersebut karena pemerintah daerah tidak segera memfungsikan. Pernyataan itupun ditampik. “Nggak bisa seperti itu, karena ini bukan proyek pemerintah daerah. Pembangunan apapun yang dilakukan pemerintah pusat di daerah, kalau nggak dihubungkan dengan kegiatan di daerah tentu nggak hubungannya,” sanggah Eko. Bahkan, WamenPAN menduga proyek SPAM di Pulau Kelong tersebut tersebut sebagai ajang cari uang. “Mereka tidak boleh langsung membangun melalui Satker seperti ini.
WamenPAN, Eko Prasojo, ketika menerima dokumen kasus ini dari Sekum Akaindo, Beni SH.
Seharusnya mereka melalui gubernur, kemudian dinas yang menyelenggarakan. Karena proyek seperti ini tidak masuk dalam program perencanaan pembangunan daerah. Mungkin proyek ini hanya titipan saja untuk cari uang,” katanya. Pemda Kecipratan? Berdasarkan ketentuan, lanjutnya, pelaksanaan proyek tersebut sudah melanggar hukum. Karena, menurutnya, tidak ada pelaksanaan tugas-tugas dekonsentrasi yang dilakukan langsung oleh Satker. “Kalau pemda nya bilang dia nggak bermain, Saya nggak mau. Karena Saya menduga, dalam proyek ini ada per-
mainan dan melibatkan pemda juga,” sebut Eko, yang juga putra Bintan. Pernyataan itu disampaikan, karena lahan untuk lokasi proyek tersebut harus disetujui pemda setempat. “Dan pemda tahu proyek fisik yang dilakukan kementerian pusat di daerah itu nggak boleh. Di Indonesia ada empat azas pemerintahan. Desentraliasi, dekonsentrasi, sentralisasi dan tugas pembantuan (TP),” terangnya. Menurut Eko, dekonsentrasi dan TP tidak boleh dilakukan sendiri oleh kementerian di pusat namun harus melalui pemerintah daerah. Hal tersebut guna mengintregasikan pembangunan di daerah dan tang-
gungjawabnya di daerah juga. “Dugaan saya, daerah pingin dapat uangnya tapi mereka selalu beralasan bahwa ini proyek pemerintah pusat. Tapi yang jelas mereka dapat. Kalau tidak, nggak mungkin tanahnya diadakan. Kenapa diadakan lahannya, itu yang harus dicari tahu,” katanya. WaMenPAN menyebutkan, selama ini banyak sekali temuan BPK tentang aset-aset dekosentrasi yang tidak jelas kepemilikannya. “Sepertinya proyek ini hanya belanja main-main saja. Tapi akan saya cek ke Wamen PU dulu, bagaimana kebiasaan-kebiasaan mereka selama ini. Sepertinya proyek ini berdimensi korupsi,” duganya. Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi itu, Beni yang juga anggota DPRD Kota Tanjungpinang menyerahkan berkas laporan serta dua keping CD berisikan foto dokumentasi pelaksanaan proyek SPAM di Pulau Kelong serta video tayangan pada proyek yang sama. Selain lenteraindonesia.com, proses penyerahan berkas laporan kepada WamenPAN-RB tersebut juga disaksikan oleh Ketua Lembaga Alim, Kherjuli, serta Pemimpin Redaksi Keprichannel.com, Brando Ahmadi Purba. (*) Lin
8 GARDA
n u s a n t a r a
KEPRI
Edisi 1 (Perdana) Tahun 1 / Tanggal 1 - 15 Maret 2012
Gubernur Bersedia Revisi, Pekerja Janji Tidak Demo Lagi TANJUNGPINANG, – Perwakilan serikat pekerja di Batam menyanggupi untuk tidak mengadakan demonstrasi lagi terkait masalah UMK. Di sisi lain, Gubernur Kepri HM Sani juga bersedia diadakan revisi UMK yang telah ditetapkannya tanggal 28 November 2011 sebesar Rp 1.310.000 namun melalui mekanisme yang sudah ada. Itulah dua poin penting hasil pertemuan antara perwakilan serikat pekerja Batam dengan Gubernur HM Sani, Wagub Soerya Respationo beserta FKPD lengkap yang digelar di Gedung Daerah, di Tanjungpinang, Senin (5/12). Perbincangan bersama yang dilakukan sejak pukul 13.00 hingga 15.30 itu berjalan alot dan para perwakilan pekerja yang terdiri dari belasan orang bersikukuh untuk meminta kepada Gubernur agar melakukan revisi atau meninjau ulang keputusannya karena angkanya dirasakan masih jauh dari kebutuhan hidup layak perhitungannya. Pertemuan semula tertutup bagi wartawan dan akan diberikan rilis hasilnya. Namun setelah para wartawan berargumentasi kemudian difasilitasi oleh Soerya Respationo akhirnya wartawan diijinkan meliputnya secara langsung. Setelah sempat diskors selama 15 menit
kemudian pertemuan itu dilanjutkan dengan posisi duduk seperti semula yaitu para perwakilan serikat pekerja dan buruh berhadaphadapan dengan FKPD, sedangkan Gubernur, Wagub dan Ketua DPRD berada di kursi pimpinan sidang. “Kami berharap Pak Gubernur merevisi keputusannya terkait besaran UMK Batam. Apa yang saya sampaikan adalah suara pekerja di Batam. Dulu sudah ada kesepakatan bersama kenapa jadi runyam. Walau saya rasa usulan ini tak dapat simpati dari pemerintah maupun pengusaha tetapi harus disampaikan karena kami tertekan. Karena investor dari asing tetapi upah kami rendah. Dan Kamis kemarin sudah ada pertemuan dengan Disnaker ada kesepakatan akan ada revisi besaran UMK,” kata Syaiful Badri selaku koordinator Aliansi Serikat Pekerja di Batam. Demikian juga Ali Amran dari perwak-
ilan pekerja menyampaikan bahwa jika Pemko Batam sudah tanggap terhadap situasi itu maka tak akan ada kejadian seperti kemarin. “Kami menolak UMK karena sangat jauh dari harapan. Kami usul ada perubahan SK Gubernur sesuai dengan kondisi Batam. Paling lambat 6 November ada keputusan,” pinta Ali saat diberi kesempatan oleh Gubernur untuk menyampaikan aspirasinya. Ketua Pengurus Cabang SPMI Batam, Yoni Mulyo Widodo dan Yusuf dari SBMI juga bersuara sama. Mereka satu suara dalam menyampaikan aspirasinya kepada Gubernur beserta FKPD. Walikota Batam yang hadir di pertemuan itu, berharap agar tak ada demo lagi. Dan kalaupun akan diadakan pertemuan maka yang datang juga harus orang orang yang sudah pernah mengikuti rapat sebelumnya sehingga nyambung masalahnya. Soerya Respationo juga berharap kepada para pekerja agar jangan ribut. “Jangan main ancam dengan pertemuan pertemuan karena tak akan ada gunanya. Tak perlu ada otot dan kita cari jalan keluar. Jangan beda bedakan dewan pengupahan kota maupun dewan pengupahan provinsi,” ujar Soerya.(*)
Tarif Air PDAM Naik Jadi Rp 2.000/m3 TANJUNGPINANG,- Setelah melalui pembahasan panjang oleh Tim Penetapan Tarif Air Minum PDAM Kepri, akhirnya Gubernur menetapkan tarif dasar air naik dari Rp 1.200 per meter kubik menjadi Rp 2.000 per meter kubik berlaku mulai 1 Januari 2012. Pengumuman kenaikan tarif itu disampaikan oleh Edi Refiano Kabiro Perekonomian Setdaprov Kepri selaku ketua tim pembahasan dan sosialisasi tarif air PDAM. “Kenaikan tarif air ini bertujuan untuk perbaikan kinerja PDAM, peningkatan pelayanan PDAM, program pengembangan infrastruktur sistem penyediaan air minum. Dan kondisi tarif air ini memang masih di bawah harga keekonomian (di bawah biaya produksi) sehingga tiap tahun PDAM mengalami kerugian,” kata Edi Refiano, Jumat (2/12) didampingi Zamzami A Karim (wakil ketua tim), Rudy Chua (pengarah tim), Abdul Kholik Fajdawani (anggota) yang juga direktur PDAM Tirta Kepri. Penyampaian pengumuman kenaikan tarif air ini sekaligus menjawab teka teki apakah tarif dasar air naik sekaligus langsung jadi Rp 2.600 atau opsi kedua bertahap Rp 2.000 di tahun 2012 dan selanjutnya menjadi Rp 2.600 di tahun 2013 mendatang sesuai yang diajukan oleh tim. Ternyata Gubernur HM Sani memilih kenaikan secara bertahap demi pertimbangan sosial ekonomi, sebagaimana prinsip BUMD selain mengemban misi bisnis juga melayani masyarakat.
Sidang Mindo Usut Koper Merah
Pertamina Kepri Atasi Kelangkaan BBM BATAM, (GDN) - Pertamina wilayah Kepulauan Riau akan menambah pasokan BBM bersubsidi di sejumlah SPBU di Kota Batam untuk mengatasi kelangkaan pada setiap akhir pekan. I Ketut Permadi, Sales Area Manager Retail Pertamina Kepri, mengatakan pihaknya akan meningkatkan pendistribusian BBM ke SPBU di setiap akhir pekan. "Penyaluran di hari Sabtu akan kami maksimalkan. Jadi minggu depan tidak ada kosong lagi di hari Senin," katanya, Jumat . Setiap Sabtu, jelasnya, Pertamina akan menambah pasokan sebanyak 800 kiloliter, terutama di SPBU yang berlokasi di daerah-daerah yang memiliki konsumsi tinggi dan kawasan wisata. Langkah ini diambil agar kelangkaan di pergantian pekan bisa teratasi.
Berdasarkan data yang disampaikan Pertamina Kepri, BBM bersubsidi jenis premium pada Januari didistribusikan ke SPBU di Batam pada hari-hari biasa berkisar antara 550-650 KL per hari. Sementara khusus hari Sabtu dan Senin penyaluran mencapai 700-750 KL. Dimana realisasi pendistribusian premium pada akhir 2011 mencapai sekitar 16.100 KL per bulan. Realisasi yang kini dipakai sebagai asumsi distribusi sebelum kuota bagi Batam diperoleh. Asumsi itu digunakan pada Januari lalu Pertamina salurkan 16.100 KL Premium dan di bulan Februari 16.200 KL. Sementara realisasi distribusi solar di Januari sebanyak 5.400 KL, jauh di bawah rata-rata distribusi solar 2011 yang mencapai 6.000 KL per bulan. Sebelumnya, sejumlah anggota DPRD
Kota Batam mempertanyakan kinerja Pertamina Kepri yang dinilai belum memasok BBM sesuai kebutuhan sehingga terjadi kelangkaan setiap akhir pekan. Irwansyah, Anggota Komisi III DPRD Batam meminta penjelasan dari Pertamina Kepri soal acuan yang dipakai dalam mendistribusikan BBM bersubsidi pada JanuariFebruari tahun ini. Anggota Komisi III lainnya, Siti Nurlaela menyebutkan jika dilihat dari kondisi tahun lalu, kelangkaan BBM sudah menjadi ‘ritual’ akhir tahun, tetapi kondisi sekarang justru terjadi pada awal tahun. Ia mempertanyakan penyebab terjadinya kelangkaan diawal tahun padahal Pertamina masih menggunakan asumsi distribusi berdasarkan November-Desember tahun lalu. (bto)
BATAM (GDN) – Sidang pembunuhan Putri Mega Umboh, istri AKBP Mindo Tampubolon dilanjutkan, Kamis (1/3) dengan menghadirkan Ujang sebagai saksi untuk terdakwa Ros dan sebaliknya serta Kombes Tumpal Manik sebagai saksi untuk terdakwa Ujang. Sebelum memberi keterangan, Tumpal Manik sempat memutar beberapa video ketika Ujang dan petugas mengambil koper merah tempat mayat Putri dimasukkan. Saat itu, Ujang memberi sejumlah kesaksian yang berbeda dengan kesaksian Ros pada sidang sebelumnya. Kepada Tumpal, Ujang mengaku kalau koper merah tersebut diberikan Ros kepadanya yang diambil dari gang kecil di lantai II rumah Mindo di Perumahan Anggrek Mas III, Batam Center. Sedangkan pengakuan Ros sebelumnya, koper itu diberikan Mindo kepadanya usai pembunuhan terhadap Putri. Lalu Ros membawanya ke kamar dan selanjutnya diberikan kepada Ujang. Setelah itu, Ujang dan Ros mengangkat mayat Putri dan me- Saksi Ujang masukkannya secara paksa ke dalam koper. Pernyataan ini tidak sama dengan pengakuan Ujang. Saat diputar dalam persidangan kemarin, Ujang mengaku usai membunuh Ros mengambil koper itu lalu diserahkan kepadanya. ”Setelah saya memasukkan tubuh Putri ke dalam koper lalu saya seret ke lantai I” katanya. Di lanta I, Ujang membantunya mendorong koper tersebut ke mobil. Setelah itu, Ujang membuka pintu mobi X-Trail BP 24 PM milik Mindo.Kasus pembunuhan ini berlangsung Jumat, 24 Juni 2011 lalu. Kejaksaan menetapkan tiga terdakwa yakni Mindo Tampubolon, Ujang dan Ros serta puluhan saksi dan barang bukti. Kemarin merupakan sidang ke duabelas kalinya.(mas)
TANJUNGPINANG - BINTAN
GARDA
Edisi 1 (Perdana) Tahun 1 / Tanggal 1 - 15 Maret 2012 n u s a n t a r a
9
Warga Tg. Pinang Tolak Rencana Kenaikkan BBM
Tour de Bintan 2012 sudah Diresmikan di Singapura Sebagai langkah awal, launching Tour de Bintan di Singapura dilakukan dalam bentuk kerjasama dengan OCBC yang merupakan club sepeda sport terbesar di negara Singapura. BINTAN (GDN) -Pemkab Bintan kembali memastikan akan menggelar iven pariwisata internasional Tour de Bintan pada tahun 2012 ini. Meski penyelenggaraan balap sepeda ratusan kilometer itu dilaksanakan November mendatang, iven tersebut sudah dilaunching di Singapura, Jumat (2/ 3). Tour de Bintan sudah ditetapkan iven tahunan oleh Gubernur Kepri pada saat meresmikan di Simpang Lagoi Teluk Sebong sejak beberapa tahun lalu. Iven tersebut mendapat respon positif dari pemerintah karena jumlah peserta mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Mulai dari 200 pembalap asing pada tahun 2009 meningkat menjadi 400 peserta pada tahun 2010. Bahkan pada tahun 2011 lalu, jumlah peserta Tour de Bintan menjadi 850 pembalap profesional. “Tahun 2012, peserta Tour de Bintan ditargetkan minimal 1000 orang pebalap asing ditambah pebalap lokal atau dalam negeri,” ujar R Akib Rachim, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bintan, Jumat llalu, sebagaimana dilansir tanjungpinangpos.com Dari penyelenggaraan Tour de Bintan 2011 lalu, Pemkab Bintan telah melakukan evaluasi secara menyeluruh. Karena dengan peningkatkan jumlah peserta dari tahun ke tahun, iven balap sepeda internasional di Bintan mendapat respon positif atau antusias dari kalangan pebalap yang telah mengikuti. Salah satu yang menjadi perhatian untuk dievaluasi itu yaitu lintasan peserta yang
mesti diperpanjang dibandingkan tahun 2011. Selain teknis balapan, Pemkab Bintan juga memikirkan tentang promosi iven yang sudah dilaksanakan 3 kali tersebut. Jika memungkinkan, iven Tour de Bintan tahun 2012 kembali menggunakan wilayah Tanjungpinang sebagai lintasan. Bahkan jika mendapat dukungan penuh dari Pemprov Kepri, tidak tertutup kemungkinan lintasan akan diperpanjang sampai ke Pulau Batam. Namun demikian, promosi dan launching untuk memastikan iven internasional tersebut perlu dilakukan secara dini. Tidak hanya promosi, pendaftaran juga sudah bisa dilakukan sejak saat ini. “Untuk mencapai sasaran itu, kita sudah membuka stand atau konter pendaftaran di Singapura. Terhitung Jumat (2/3) pendaftaran Tour de Bintan sudah bisa dilakukan. Terutama bagi pebalap asing yang ingin menjadi peserta,” jelas Akib lagi. Sebagai langkah awal, launching Tour de Bintan di Singapura dilakukan dalam bentuk kerjasama dengan OCBC yang merupakan club sepeda sport terbesar di negara Singapura. OCBC Singapura telah membuka booth (stand) sekaligus mempromosikan pelaksanaan Tour de Bintan berupa pemasangan beberapa baliho di negara tetangga itu. Sehingga turis maupun pebalap dunia yang datang ke Singapura bisa mengetahui tentang iven yang dilaksanakan di Kabupaten Bintan. Perlu diakui, Singapura merupakan negara strategis untuk promosi iven yang
bertaraf internasional. Tingkatkan Wisman Bukan hanya sekedar pendaftaran peserta (pebalap) saja yang diharapkan dari launching iven Tour de Bintan untuk mencapai target 1000 orang. Lounching Tour de Bintan di Singapura juga bertujuan untuk menarik keinginan turis datang ke Bintan. Sehingga dengan iven Tour de Bintan, kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) bisa meningkat lebih besar sampai akhir 2012 nanti. Bupati Bintan, Ansar Ahmad menerangkan, sebagai bahan perbandingan saja, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Bintan selama 2011 sebanyak 380.447 ditambah wisatawan nusantara sebanyak 89.117 orang. Sehingga total kunjungan wisatawan ke Bintan sebanyak 469.564 orang atau mengalami peningkatan 6,9 persen dibandingkan tahun 2010. “Itu data kunjungan wisman tahun 2011. Tahun 2012 ini, Pemkab Bintan mengharapkan kunjungan wisman atau turis asing ke Bintan bisa mencapai 500 ribu. Makanya beberapa iven internasional kita laksanakan dengan maksimal. Salah satunya melalui Tour de Bintan,” kata Ansar Ahmad ketika dihubungi Tanjungpinang Pos. Sebelumnya, Ansar Ahmad menjelaskan, kehadiran pebalap nasional dan internasional pada iven tour de Bintan tahun 2011 lalu menjadi motivasi tersendiri untuk peningkatan pelaksanaan 2012 ini. Pemkab Bintan akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Tanjungpinang dan Pemprov Kepri untuk penyelenggaraan tahun 2012. “Jika memungkinkan, 2 etape dilaksanakan di Pulau Bintan dan 2 etape di Kota Batam. Namun, penyelenggaraan lebih besar itu butuh dukungan Pemprov Kepri,” demikian diharapkan Ansar Ahmad.(tjp)
Pohon Tumbang Timpa 3 Mobil di Kaca Puri TANJUNGPINANG, batamtoday - Cuaca buruk yang ditandai dengan hujan lebat dibarengi angin kencang melanda Tanjungpinang dan membuat sejumlah pohon, baliho dan spanduk tumbang hingga menimpa 3 unit mobil yang sedang melintas di depan GOR Kaca Puri Tanjungpinang, Senin (5/3) Untung, staf Dinas PU Kota Tanjungpinang mengatakan, pohon dan dahan tumbang akibat hujan dan angin kencang di Tanjungpinang terjadi di 3 titik, seperti di Jalan Tugu Pahlawan, Jalan Agus Salim dan di depan Kaca Puri. "Pohon yang tumbang akibat angin kencang dan hujan tadi pagi ada tiga titik, beruntung tidak ada korban jiwa, dan saat ini sampah dan pohon yang tumbang sudah kita potong dan bersihkan," ujar Untung kepada batamtoday di depan GOR Kaca Puri. Sementara itu, Said Idrus, salah seorang guru di SD Bintan mengatakan, tumbangn-
ya dahan pohon di depan Kaca Puri terjadi sekitar pukul 09.30 WIB, menimpa tiga mobil yakni minibus dan dua sedan yang sedang melintas hingga mengakibatkan bodi mobil rusak. "Saat dahan pohon tumbang, juga menimpa tiga mobil, dan yang paling parah dialami mobil sedan, yang tertimpa di bagian belakang," ujar Said. Said juga menambahkan, akibat pohon tumbang ini, situasi jalan di depan GOR Kaca Puri, juga sepat terganggu, dan sejumlah mobil berhenti, karena takut melewati jalan. "Tadi jalanya sempat macet, karena mo-
bil dan motor takut lewat dari bawah pohon, sedangkan mobil yang tertimpa langsung pergi karena memang tidak terlalu rusak," ujarnya. Selain dahan dan pohon tumbang, sebuah tenda stand penjualan barang di depan Ramayana Tanjungpinang juga tumbang dan kerangka atap besi terbang puluhan meter. Beruntung, hujang yang hingga saat ini masih turun di Kota Tanjungpinang tidak menyebabkan korban jiwa, sementara sisa pohon dan dahan yang tumbang saat ini telah dibersihkan petugas kebersihan dan Dinas PU kota Tanjungpinang.(bto)
TANJUNGPINANG (GDN) - Belasan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Tanjungpinang menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Kepulauan Riau menentang rencana pemerintah yang akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, Senin (5/3/2012) sekitar pukul 12.00 WIB. Aktivis GMNI menilai rencana kenaikkan harga BBM bersubsidi per 1 April 2012 itu sebagai bentuk kegagalan pemerintahan SBY-Boediono mengemban amanat rakyat dalam memberikan kebutuhan pokok yang terjangkau. "SBY-Boediono harus turun karena kebijakan mereka sama sekali tidak pro rakyat kecil," kata Askarmin Harun, ketua GMNI Tanjungpinang yang didampingi koordinator aksi, Aspon. Menurut Askarmin, pemerintah pusat sama sekali tak memikirkan dampak kenaikkan harga BBM yang akan berimbas pada semakin terpuruknya perekonomian masyarakat kecil. "Harusnya pemerintah pusat berpikir ulang kalau mau menaikkan harga BBM ini," kata dia. Pemerintahan SBY-Boediono, menurut Askarmin telah gagal menyejahterakan masyarakat dengan ditandai semakin merebaknya korupsi di pemerintahan dan juga penegakan hukum yang tidak pro terhadap masyarakat kecil. "Koruptor dibebaskan, maling sandal malah dihukum berat. Inilah gambaran pemerintahan SBYBoediono yang memang sudah layak untuk diturunkan dari kekuasaannya," tegas dia. Selain itu, lanjutnya, pemerintah pusat dipandang telah gagal dalam menyelamatkan aset-aset negara yang saat ini dikuasai asing. GMNI meminta kepada Pemerintah Provinsi dan DPRD Kepri untuk seiring sejalan menolak rencana kenaikkan itu jika memang memiliki keberpihakan kepada masyarakat kecil. "Pemprov bersama DPRD Kepri juga harus menjaga aset negara yang saat ini dikuasai asing di provinsi ini," tukas dia. Hingga berita ini diunggah, kelompok aktivis GMNI itu masih menggelar orasi di halaman Kantor Gubernur Provinsi Kepri dan belum ada satupun pejabat pemerintah yang menemui mereka. (bto)
Mobil Tanki BBM Terbakar di Kijang KIJANG, (GDN) -Sebuah mobil tanki milik Pertamina BP 8529 TA, yang membawa BBM jenis solar dari arah Kijang ke Tanjungpinang, mengalami kecelakaan dan terbakar di Jalan Nusantara Km 24 Kijang, Sabtu(3/3/2012). Informasi yang diperoleh batamtoday dari warga bernama Nata diketahui terbakarnya mobil tanki Pertmina itu terjadi saat mobil sedang jalan membawa BBM dari Kijang menuju Tanjungpinang. "Tiba-tiba asap muncul dari bagian depan mesin mobil dan sopir tanki langsung memarkirkan mobil di tengah jalan, sampai saat ini kebakaran masih terjadi dan api sudah habis melalap bagian depan mobil," ujar Nata. Nata juga mengatakan, sopir mobil tanki Pertamina, yang namanya belum diketahui, terlihat cedera dan sudah dievakuasi dari dalam mobil serta dilarikan ke Pusksmas Kijang untuk mendapat perawatan. Kanit Reskrim Polsek Bintan Timur, Iptu Daddy membenarkan kejadian tersebut, dan saat ini anggota Polsek telah diterjunkan ke lokasi guna melakukan pengamanan. "Kebakarannya benar, dan saat ini sedang kita lakukan pengamanan di TKP, untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan," ujarnya. Tragisnya, hingga satu jam lebih mobil terbakar Pemadam Kebakaran Kabupaten Bintan, tidak ada yang datang ke lokasi, guna membantu pemadaman, karena berdasarkan informasi warga di lokasi kejadian mobil Pemadam Kebakaran Kabupaten Bintan saat ini kondisinya rusak. (bto)
10 GARDA
n u s a n t a r a
Edisi 1 (Perdana) Tahun 1 / Tanggal 1 - 15 Maret 2012
Lomba Mancing Kapolda Cup I Diwarnai Unjuk Rasa Peserta "Tiba-tiba aja panitia bilang 13 kelompok tidak bisa ikut karena tidak ada kapal. Semua peserta merasa kecewa, kesal dan marah. Sudah datang jauh-jauh, eh tiba-tiba aja jadinya begini". BATAM, ((GDN) - Acara lomba mancing yang bertajuk 'Mancing Hebat' Kapolda Cup I tahun 2012 di Pantai Melayu, Barelang diwarnai unjuk rasa peserta pada Sabtu (3/3/2012) lalu. Unjuk rasa itu terjadi lantaran sebanyak 13 dari 168 kelompok yang ikut serta dalam lomba tersebut tidak memperoleh fasilitas boat pancung yang semestianya disiapkan oleh PT Karya Citra Batam (KCB) selaku panitia penyelenggara. Informasi di lapangan menyebutkan puluhan peserta yang tergabung dalam 13 kelompok ini telah membayar uang pendaftaransebesar Rp800 ribu untuk per kelompok. Sehingga melepaskan kekesalan dengan melakukan aksi unjuk rasa meminta pertanggungjawaban dari panitia penyelengara dari PT Karya Citra Batam (KCB). Padahal agenda yang telah di rancang sejak jauh hari dikuti peserta “Mancing Hebat” ini terdiri dari beberapa daerah di Kepulauan Riau, diantaranya penggemar mancing dari Batam, Bintan, Karimun dan Lingga, serta penggemar mancing dari dari negera tetangga Singapura dan Malaysia. "Setiap peserta terdiri dari 4 orang. Semuanya kecewa. Pokonya acaranya kacau. Mana panitia tak berani berhadapan dengan peserta untuk memberikan solusi terbaik. Untung aja ada Wakapolda yang bisa menenagkan peserta yang sudah ngamuk," kata TM, salah satu peserta minta namanya diinisialkan dan dirahasiakan nama kelompoknya, kepada batamtoday, Minggu (4/3/12). Pria bertubuh tinggi ini mengatakan, peserta telah menunggu sejak pagi untuk berpartisipasi mengikuti agenda "Mancing Hebat" Kapolda Cup I itu yang diadakan di Pantai Melayu, Barelang. Tiba-tiba saja acara yang dibuka oleh Waka Polda Kepri Kombes Pol Drs. Panca Harjana didampingi DirBinmas Polda Kepri Kombes Pol Drs. Hadi Purnomo, MH, beserta Ketua DPC HNSI Kota Batam Awang Herman dan Ketua Penyelenggara Siska yang juga selaku ketua dari Karya Citra Batam, sekitar pukul
14.00 WIB itu tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan bersama. "Tiba-tiba aja panitia bilang 13 kelompok tidak bisa ikut karena tidak ada kapal. Semua peserta merasa kecewa, kesal dan marah. Sudah datang jauh-jauh, eh tiba-tiba aja jadinya begini," ujarnya. AM, peserta lainnya juga meluapkan kekesalannya lantaran panitia tak mau bertanggungjawab atas peserta yang terdiri dari satu kelompok berjumlah 4 orang ini. "Gimana kami tidak kecewa, sejak dua bulan lalu kami telah mendaftar dan telah menyiapkan berbagai kebutuhan untuk mengikuti Mancing Cup Kapolda Kepri ini. Kami juga ditelantarkan, tapi dari berbagai negosiasi akhirnya panita bersedia mengembalikan uang kami sebesar 2,5 kali lipat dari Rp800 ribu, setelah kami demo. Tapi dananya itu tidak bisa langsung dikembalikan. Janjinya Senin (5/3/2012) baru bisa dicairkan di kantor PT KCB yang terletak di Sei Panas. Kita lihat aja apakah dikembalikan atau tidak," jelasnya. Setalah itu, katanya melepaskan kekesalan tidak dapat mancing, sebagian peserta ada yang pulang dan sebagian peserta
lagi pergi memancing dengan menyewa kapal lain di Barelang. Dari informasi kembali, bahwa 143 kapal yang tersedia juga tidak dilengkapi dengan kebutuhan penerangan, sehingga peserta yang jadi ikut lomba mancing juga kecewa. "Karena tak ikut lomba kami mancing pakai kapal lain dari jembatan 6. Sebagian ada yang pulang. Yang ikut mancing juga kesal, karena dari tiga tim kami yang ikut bilang kapal yang mereka naiki tidak ada lampunya. Gimana bisa mancing malam kalau gak ada lampunya, memang panitia gak becus, ngakunya sudah siapkan 200 kapal," katanya kesal. Sementara itu, Kabid Humas Polda Kepri AKBP Hartono mengatakan hasil lomba mancing ini terdapata 1 pemenang juara umum dari Tim Distako IV dengan berdasarkan berat ikan yang dipancing seberat 11 kilogram (Ikan Pari) mendapatkan hadiah 1 unit sepeda motor dan Piala Bergilir dari Kapolda Kepri. "Sedangkan juara I dari Tim Hang Sambau dengan poin 2560 mendapatkan trofi, piagam dan uang Rp10 Juta. Juara II dari Tim ATB dengan poin 2460 mendapatkan trofi, piagam dan uang senilai Rp7,5 juta. Sedangkan juara III diperoleh Tim TEC dengan poin 1485 mendapatkan trofi, piagam dan uang bernilai Rp5 juta," ujar Hartono Acara penutupan, Minggu (4/3/12) ikut dimeriahkan oleh penyanyi Ibu kota, Ade Irma serta dari Jangkar Biru Band yang notabene adalah anggota dari Kesatuan Dit Polair Polda Kepri. (bto)
KM Kartika, Sudah Karam Dijarah Pula BATAM - KM Kartika Sari, pekan lalu karam didermaga Bea dan Cukai (BC) Batam di Tanjunguncang. Apes, disaat pemiliknya berusaha menarik kapal naas itu, ternyata muatan yang dibawa dijarah beramai-ramai. Penjarah tidak hanya berasal dari warga sekitar, namun juga ada yang datang dari Pulau Buluh, Pulau Selatnenek, Pulau Kepalajari, Pulau Kasu, Pulau Pecong, Pulau Terong dan beberapa pulau yang lain. Kabar adanya kapar karam dengan membawa barang-barang elektronik ini membuat warga berbondong-bondong datang untuk mengambil barang berharga tersebut, baik itu menggunakan sampan, boat pancung bahkan ada yang datang langsung menyelam. Beberapa warga mengaku nekat menjarah barang tersebut karena ada pihak lain yang akan membeli dengan borongan. Ada juga warga mengambil barang yang hanyut dan di dalam kapal untuk dipergunakan sendiri, seperti minyak goreng dan gula pasir yang masih belum kena air. Kapal itu sendiri membawa 50 ton gula pasir, ribuan
KM KArtika yang karam
unit Printer Canon, puluhan ton minyak goreng, ratusan gulung terpal, alat pancing, ratusan keyboard dan ribuan mainan anakanak. "Kami langsung datang setelah mendapat kabar ada kapal karam. Kami hanya mengambil barang-barang yang terpaung dan hanyut dibawa arus air laut. Biasanya nanti ada pihak tertentu datang membeli
barang yang kami ambil ini,"ujar Izahri salah satu warga Pulau Pecong. Dia mengatakan seperti barang-barang yang pernah diambil saat kapal karang di Pelabuhan Macobar Batuampar, berbagai lampu, sejumlah elektronik langsung dibeli pihak-pihak tertentu dengan harga borongan. Sementara barang-barang yang diambil dari KM Kartika Sari selain dipergunakan sendiri, juga akan dijual. Karena ada beberapa orang yang menghubunginya dan akan membeli barang-barang yang diambilnya itu. "Ya tadi adik saya kasih tahu kalau nanti ada orang yang mau membeli barang yang diambi. Kami pun jadi semangat mengutip barang yang hanyut, bahkan barang yang sudah tenggelam kami ambil juga dengan cara menyelam," ujarnya (nip)
BATAM
ABG di Batam Laris Manis di Diskotik BATAM (DGN) - Maraknya trafficking melibatkan anak di bawah umur untuk dipekerjakan sebagai PSK di Batam, benar-benar sudah membuat hati para orang tua miris. Pasalnya dari beberapa kali pengungkapan, selain dipekerjakan untuk menemani para penikmat hiburan malam dibeberapa tempat hiburan malam, para ABG ini juga dijadikan budak nafsu laki-laki hidung belang. Setelah pengungkapan jaringgan perdaganggan anak dibawah umur, dengan korbannya dua orang pelajar SMP di Batam beberapa hari yang lalu. Warga Batam kembali dikagetkan dengan pengungkapan perdanganggan anak dibawah umur dengan jumlah yang lebih banyak. Pengungkapan kedua ini berawal dari pengrebekan kamar penampunggan enam orang ABG dipenginapan Kusuma Jaya, Pelita, beberap awaktu lalu sekitar pukul 22.00 WIB. Keenam ABG ini ditemukan dalam kamar 205 dan kamar 201 penginapan (Kusuma Jaya-red). Awal ditemukannya penampunggan keenam ABG ini, berawal dari pencarian, Rian paman dari dua orang ABG yang ditampung dikamar penginapan tersebut. Bukan hanya menemukan dua ponakannya, yakni Lina (16) dan Juni (17). Namun juga menemukan teman-temannya yang lain, Qori (15), Nila (16), Uki (18) dan Dilla (17). Rian saat dimintai keteranggan di Polresta Barelang mengatakan, kedua ponakannya yang sudah putus sekolah (Lina dan Juni-red), sudah tidak pulang kerumah orang tuanya satu minggu di Teluk Bakau, Nongsa. Bahkan kedua orang tuanya sudah berusaha mencari kebeberapa rumah temannya. “Kemaren (Minggu-red) saya temukan didalam kamar penginapan itu berkat informasi kawannya juga. Kalau ngak, tidak akan ketemu bang. Melalui temannya di Batu Besar, kami bujuk-bujuk untuk ketemu tanpa sepengetahuan dua keponakan saya itu. Akhirnya disuruh menemuinya di hotel Kusuma Jaya. Kami langsung meluncur malam itu juga kesana,”ujar Rian yang sebagai paman dari dua orang ABG tersebut (*)
Maret 2012, Pedagang K-5 di Jodoh Segera di Gusur BATAM (GDN) - Maret 2012 mendatang, sebanyak 195 pedagang kaki lima di kawasan Jodoh Boulevard hingga pasar Tos 3000 akan mendapatkan lokasi berjualan baru. Pemko Batam bekerjasama dengan PT Puji Putra tengah membangun kios permanen di samping komplek Tanjungpantun, Jodoh. Pembangunan kios bernilai Rp 2,4 miliar tersebut bertujuan untuk menertibkan kawasan sekitar Tanjungpantun dari pedagang kaki lima yang dianggap mengganggu jalan. “Keberadaan pedagang tersebut selama ini menganggu akses jalan ke Kawasan Tanjungpantun sehingga komplek yang dulunya menjadi pusat niaga di Batam tersebut sepi pengunjung,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (PMP-KUKM) Kota Batam, Amsakar Achmad, Senin (5/12/2011). Setelah pedagang kaki lima dipindahkan, diharapkan Komplek Tanjungpantun memiliki akses lagi bagi masyarakat. Dan pada akhirnya bisa menghidupkan kembali kawasan perekonomian tersebut seperti sebelumnya. “Selama ini hotel-hotel di kawasan Jodoh komplain. Karena walau banyak hotel mewah tapi kawasan sekitar nampak kumuh. Menurut mereka itu berdampak pada sepinya hotel-hotel tersebut,” ujar pemilik PT Puji Putra, Harsono menambahkan. (bto)
GARDA
ANAMBAS
Edisi 1 (Perdana) Tahun 1 / Tanggal 1 - 15 Maret 2012 n u s a n t a r a
Anambas Anggarkan Rp 1,7 M, Musnahkan Monyet Ekor Panjang ANAMBAS (GDN) - Di tengah upaya dunia untuk melindungi satwa langka ternyata di Kabupaten Kepulauan Anambas, ada anggaran sebesar Rp 1.7 Miliar untuk musnahkan monyet ekor panjang. Entah karena ketidak tahuan atau disengaja pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas melaui dinas Pertanian dan perkebunan berupaya untuk memusnahkan monyet jenis ekor panjang yang jumlahnya sudah mulai menyusut dengan alasan klasik, monyet ekor panjang dikategorikan sebagai hama. Padahal dalam Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 1999 tentang pemanfaatan jenis tumbuh-tumbuhan dan satwa liar dan undang-undang No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jelas mengatur tentang tatacara pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan satwa liar. Menurut sumber gardanusantara.com dana sebesar 1,7 Milyar ini dialokasikan oleh dinas pertanian dan perkebunan kabu-
paten Kepulauan Anambas untuk kegiatan proyek pembasmi hama penyakit tanaman, bentuknya pengadaan 118 unit penangkap kera atau monyet yang dibuat dari besi yang rencananya akan dibagikan ke 33 desa di seluruh wilayah kepulauan Anambas. Meski kegiatan proyek penangkap monyet ini seharusnya sudah dipasang ditempat yang diinginkan sesuai kontrak paling lambat pada bulan September 2010 yang lalu, tetapi hingga tahaun 2012 proyek ini belum kelar alias terbengkalai. Terlepas terbengkalainya proyek ini, maksud dan tujuan diadakanya proyek ini justru sangat ironi, pasalnya habitat monyet ekor panjang saat ini sudah tergeser oleh penduduk Anambas yang semakin hari semakin bertambah, luas lahan masing- masing pulau tempat habitat monyet ekor pan-
jang ini semakin menyempit. “ Saya sangat menyayangkan kondisi ini seharusnya pemkab Anambas melindungi satwa liar yang jumlahnya kiat menyusut menuju kepunahan, bukan malah membasminya, kera monyet panjang ini jumlahnya hanya tinggal beberapa saja dan dia termasuk endemi Anambas “ terang DR Azmi tokoh Anambas yang peduli dengan kondisi ini. Hingga berita ini diturunkan sejumlah pejabat pemkab Anambas yang berwenang belum bisa dimintai keterangan terkait masalah ini . “Jika Kalimantan Barat beberapa wakktu lalu sempat menjadi perhatian nasional dan dunia terkait adanya pemburu yang menyiksa orang hutan karena alasan hama perkebunan sawit, bahkan pelakunya dijatuhi hukuman vonis pengadilan … mungkin pemkab Anambas atau khsusunya kadis pertanian dan perkebunan KKA juga ingin menarik perhatian dunia dengan proyek genosida monyet ekor panjang” tegas DR Azmi menambahkan. (*) ifan-tim
11
PPP Anambas Gelar Bakti Sosial ANAMBAS, (GDN) - Setelah melaksanakan rapat kerja Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengggelar bakti sosial. Agenda tersebut langsung dilaksanakan di dua titik yakni di sepanjang Jembatan Semen Panjang (SP) dan sepanjang Jalan Hangtuah, Senin (5/3/2012). Kader PPP melakukan pembersihan pasir yang berserakan dan batu bahan material bangunan yang ditimbun masyarakat di Semen Panjang dengan tujuan agar para pengendara sepeda motor lebih aman melintasi jembatan tersebut. "Kita melakukan bakti sosial ini karena selama ini angka kecelakaan di sepanjang Jembatan SP ini sering terjadi, karena itulah kita dari PPP peduli atas keselamatan para pengendara, makanya difokuskan untuk melakukan pembersihan sisa pasir dan batubatu kecil yang berserakan ditengah jalan khusunya di sepanjang SP ini," ujar salah satu kader PPP, Ardiyansyah Sulisman kepada batamtoday, Senin(5/3/ 2012). Ardiyansyah menambahkan, pihaknya juga menghimbau kepada masyarakat yang menimbun bahan material yang ada di sepanjang SP agar membuat penimbunan tersendiri apalagi beberapa waktu lalu sudah ada pernyataan dari Dinas Perhubungan jika pondasi Jembatan SP ada yang turun. "Kita hanya bisa menghimbau kepada pemilik bahan material agar sama-sama menjaga keutuhan jembatan ini, kita dengar dari instansi terkait bahwa pondasi jembatan turun jika hal ini dibiarkan tidak tertutup kemungkinan jembatan akan rusak dan hal ini merugikan kita semua. Kita meminta agar masyarakat sadar untuk mengembalikan jalan sebagaimana fungsi sebagaimana mestinya," katanya. Selain itu Ardiyansyah juga melakukan tambal sulam jalan raya yang berlubang karena berpotensi rawan kecelakaan bagi pengguna jalan. "Kita juga menutup jalan yang berlubang dengan semenisasi di berbagai titik jalan yang kita lihat sudah sangat mengganggu pengguna jalan khususnya pengendara sepeda motor," katanya. Dalam melaksanakan kegiatan ini PPP menurunkan sekitar 50 orang yang terdiri dari DPC, PAC dan Ranting se-Anambas dan panitia pelaksana. (bto)
BPR, Utamakan Kredit Perikanan
Wakil Bupati Anambas Abdul Harris saat melantik 5 kades pemekaran di BPMS.
Seluruh Pjs Kades Pemekaran Selesai Dilantik ANAMBAS, (GDN) - Seluruh pejabat sementara kepala desa yang baru dimekarkan selesai dilantik oleh wakil Bupati Anambas, Abdul Harris. Hari ini, Jumat(2/3/2012) wakil Bupati kembali melantik lima kepala desa yakni, Dhanun sebagai Pjs kepala desa Tarempa Selatan, Khaidir di Tarempa Timur, Safarudin untuk Desa Pesisir Timur, Dahlia Tisa di Desa Sri Tanjung dan Aswar sebagai Pjs kepala desa Tarempa Barat Daya. Pada kesempatan tersebut Wakil Bupati mengatakan, seluruh kepala desa yang baru dimekarkan telah selesai dilantik. Wakil Bupati berharap dengan selesainya pelantikan maka seluruh kepala desa diharapkan segera menyelesaikan tapal batas desa antara pemekaran dan induk. "Saya berharap dari seluruh kepala desa yang dilantik berlomba untuk menye-
lesaikan tapal batas desa antara pemekaran dan induk. Setelah itu seluruh Kades sudah dapat menjalankan tugas dan fungsinya untuk melayani masyarakat," kata Abdul Harris. Harris juga menyampaikan, Kades yang baru dilantik agar segera menetapkan kepala urusan (Kaur) untuk membantu kinerja kepala desa masing-masing. Selain menetapkan struktur kepengurusan desa juga bisa berkoordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sebelumnya Pjs kepala desa yang dilantik mulai dari Senin (27/2/2012) di Kecamatan Jemaja, Pjs Kepala Desa Landak, Fakhry Akbar dan Desa Batu Berapit, Edy Marwan. Keesokan harinya, Selasa (28/2/ 2012) di Kecamatan Palmatak 7 Pjs diantaranya, Pjs Kepala Desa Belibak yakni Fauzian Spd, Desa Batu Ampar yakni Saiful Liz-
an, Desa Teluk Bayu yakni, Andi Azit, Desa Payamaram yakni Azit Rawi, Desa Matak yakni Andayani, Desa Piasan Salahuddin dan Desa Putik dengan Pjs Kades Hamka. Pada hari yang sama, usai dari kecamatan Palmatak rombongan wakil Bupati kembali berlayar ke kecamatan Siantan Tengah dan saat itu wakil Bupati kembali melantik 3 Pjs kepala desa diantaranya, Syahroni untuk Desa Teluk Sunting, Hendri di Desa Liuk dan Romeri untuk Desa Lidi. Keesokan harinya, Rabu (29/2/2012) wakil Bupati melantik 3 lagi Pjs kepala desa yakni, Pjs Kepala Desa Temburun Babandi, Syahrial untuk Desa Air Putih dan Saharman menjabat di Desa Serat. Untuk hari Kamis (1/3/2012) Wakil Bupati melantik 1 pejabat sementara kepala desa di Kecamatan Siantan Selatan yakni Desa Air Bini yakni Herdi. (bto)
BATAM, (GDN) - Kantor Bank Indonesia (KBI) Batam meminta kepada bank-bank perkreditan rakyat yang akan dan telah berdiri di Kabupaten Natuna untuk lebih memprioritaskan penyaluran kredit usaha di sektor perikanan. Memprioritaskan penyaluran kredit usaha di sektor perikanan, kata Kepala KBI Batam Elang Tripraptomo, merupakan upaya mendorong pengembangan usaha perikanan di Kabupaten Anambas. “Kami mendorong perkreditan sektor perikanan di kawasan Natuna dan Anambas,” ujarnya, Jumat (2/3/2012). Dukungan itu salah satunya diberikan dengan memberikan kemudahan persetujuan pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di daerah tersebut. KBI Batam,katanya, menginginkan agar Natuna dapat menjadi sentra produksi perikanan di kawasan Barat Indonesia, seperti Kepulauan Hawai di Amerika Serikat. Dia optimistis Natuna memiliki prospek cerah untuk dikembangkan menjadi sentra produksi ikan laut terbesar di provinsi Kepulauan Riau dan di kawasan barat Indonesia dengan dukungan tipografi wilayahnya. Elang meyakini, ikan yang dihasilkan dari Natuna bisa dipasarkan hingga kawasan Asia Barat. "Kita punya potensi besar di Natuna, kita bisa jadikan sentra perikanan di kawasan Barat Indonesia. Kita juga bisa menjual ke Asia Barat," ujarnya. Kawasan Asia Barat, kata dia, selama ini banyak mengambil pasokan ikan dari Bangkok dan Filipina. Menurutnya, untuk menjual hasil ikan ke Asia Barat juga bisa dilakukan Kepulauan Natuna dengan dijadikannya sebagai sentra produksi perikanan, mengingat potensi perikanan Natuna sangat berlimpah. (bto)
12 GARDA
n u s a n t a r a
Edisi 1 (Perdana) Tahun 1 / Tanggal 1 - 15 Maret 2012
APBD Natuna 2012, Rp 1,5 Triliun Untuk Kesejahteraan yang Seimbang Dan Merata Rapat paripurna dengan agenda pengesahan RAPBD Natuna tahun 2012 menjadi Perda APBD Natuna di ruang rapat paripurna DPRD, Rabu (8/2) menetapkan APBD Natuna sebesar 1,5 Trilyun. Meski sempat molor dari jadwal sebelumnya karena pihak Pemkab Natuna baru menyerahkan buku RAPBD ke DPRD awal Januari 2012 lalu. Pengesahan ini disambut gembira oleh segenap masyarakat Natuna. Dalam sambutannya Ketua DPRD Natuna Hadi Chandra menjelaskan alasan molornya pengesahan APBD Natuna akibat beberapa hal teknis yang mesti dibahas oleh seluruh anggota DPRD dengan sejumlah SKPD. Salah satunya adalah mengenai plot anggaran yang dinilai berlebihan dan kurang efektif. ''Saya berharap Pemkab menyerahkan buku nota keuangan awal Desember 2011, agar awal Januari 2012 ini sudah bisa kita sahkan, tetapi alhamdulilah meski molor semua bisa kita selesaikan,'' terang Hadi candra menjawab pertanyaan sejumlah wartawan. Lebih jauh H Chandra menilai pembahasan RAPBD yang berlangsung selama sebulan sudah tergolong cepat. DPRD sebagai pihak yang mengawasi pelaksanaan APBD harus betul-betul mengkaji dan menelaah apa yang diusulkan agar anggaran Rp1,5 triliun yang disahkan bisa tepat sasaran. Bupati Natuna Ilyas Sabli kepad garda
Nusantara menjelaskan bahwa APBD Natuan 2012 ini sudah mengkomodir program pemkab natuna kedepan,diantaranya rencana pembuatan pabrik sawit mini untuk perkebunan sawit warga Batu Ubi dan program peningkatan ekonomi masyarakat Natuna dengan program unggulan pembangunan pabrik tepung tapioka. ''Alhamdulilah DPRD menyetujui kedua program ini meskipun tahun ini baru kita anggarkan untuk membuat Detail perencanaannya (DED) baik pabrik sawit mini maupun pabrik tepung tapioka, saya berharap dengan dua program ini mampu mempercepat peningkatan ekonomi masyarakat Natuna " terang Ilyas Sabli menjawab CAHAYA. Empat fraksi di DPRD Natuna dalam pandangan akhirnya meminta supaya kinerja SKPD Pemkab Natuna lebih ditingkatkan diantaranya pelayanan rumah sakit umum daerah (RSUD) Natuna lebih ditingkatkan, pembangunan jalan hotmix Batubi, Teluk Buton dan Cemaga segera di gesa. Selain itu Dinas kesehatan diminta bisa menetapkan 2 bidan 1 desa, dan Perusda dan pihak ketiga harus bisa mengelola listrik oleh lebih profesional lagi. (aeh)
GALERI
GALERI
GARDA
Edisi 1 (Perdana) Tahun 1 / Tanggal 1 - 15 Maret 2012 n u s a n t a r a
13
14 GARDA
n u s a n t a r a
Edisi 1 (Perdana) Tahun 1 / Tanggal 1 - 15 Maret 2012
EKONOMI - BISNIS
Dicap Jadi Sarang ‘Mafia’ Minyak
NASIB PETRAL DI UJUNG TANDUK
Pengeboran Minyak lepas pantai di laut Natuna
inta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar dugaan praktik kongkalingkong ini. Dahlan beranggapan, Pertamina akan terus terganggu citra good corporate governance-nya oleh isu-isu di sekitar Petral. Itulah yang mendorong Dahlan membicarakan pembubaran Petral. ”Ternyata dirut Pertamina setuyak mentah dari Pertamina yang ju Petral dibubarkan,” katanya dalam tidak bisa diolah di dalam negeri. kesempatan itu. Minyak mentah tersebut dijual di SinDari awal hingga akhir konferensi gapura dan dibeli negara-negara pers dadakan ini, Dahlan bersikap sanyang membutuhkan. tai duduk di atas meja. Posisi duduknya Tapi geliat sukses Petral meng- dari bersila, menumpangkan kaki kirinhimpun dollar ini, sama sekali tidak ya di atas kaki kanan, kemudian kedua menyilaukan mata Dahlan. ’’Saya kakinya dijulurkan ke bawah. Sepatu sudah melakukan pembicaraan den- kets setia menempel di kakinya. gan Dirut Pertamina Karen AgusDisebut konferensi pers dadakan tiawan mengenai keberadaan Petral, karena sang menteri datang sendiri seanak perusahaan Pertamina yang hot cara tiba-tiba ke ruang pers, tanpa pemitu. Saya mengajak Dirut Pertamina beritahuan terlebih dahulu. ’’Aku kan bubarkan Petral,” kata Dahlan sambil duduk bersila di atas meja ruang wartawan Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa dua pekan lalu. Menur ut Dahlan, keberadaan Petral sering mengganggu citra Pertamina karena banyaknya isu miring yang menerpa anak usahanya tersebut. Petral dikesankan publik sebagai perusa- Menteri BUMN Dahlan Iskan, diwawancarai wartawan seputar PT. Petral haan hasil akalakalan tempat bancakan korupsi. nggak sengaja ke sini. Tiba-tiba saja Apalagi perusahaan itu ditempatkan kangen,” katanya disambut gelak tawa di Singapura, seolah tidak ingin ter- wartawan. Konferensi pers berlangsung pantau gerak-geriknya. santai dan penuh tawa. Kabar terakhir yang menerpa PeDahlan melanjutkan, Dirut Pertral adalah dugaan perusahaan itu tamina Karen Agustiawan sama sekali merugikan negara dengan membeli tidak kebaratan PT Petral dibubarkan. minyak tanpa tender dari Pertamina Hanya Karen memberikan syarat, kasebanyak 800 ribu per barel setiap lau Petral dibubarkan, nanti tugas-tugas hari. Diduga total minyak yang dibe- Petral tidak dikembalikan ke Pertamili Petral mencapai USD 18 billion per na seperti zaman dulu. Karena itu akan tahun. Banyak pihak bersuara mem- tambah merusak citra Pertamina.
Diam-diam, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengajak dirut Pertamina membubarkan PT Pertamina Energy Trading Ltd (Petral). Benarkah anak perusahaan PT Pertamina yang berdomisili di Singapura ini, tempat bancakan korupsi?
P
erusahaan yang bergelimang dollar, itulah predikat yang disandangnya dalam dunia bisnis perminyakan. Predikat itu, memang pantas diberikan lantaran prestasinya di bidang niaga minyak mentah dan produk kilang, memang sangat menakjubkan. Tahun 2011 lalu misalnya, Petral berhasil membukukan laba bersih (unaudited) sebesar USD 47,5 juta. Naik 53 persen dibandingkan laba bersih audited 2010. Petral sebenarnya merupakan perseroan terbatas yang didirikan Pertamina berdasarkan hukum Hongkong dan berkedudukan di SiIngapura. Gagasan pendirian perusahaan ini, dirintis oleh Dirut Pertamina sendiri, yang saat itu dijabat Arie Sumarsono. Per usahaan terus berkembang pesat ketia BUMN ini dibawah pimpinan Faesal Abda'u. Saat ini, sebanyak 99,83 persen saham Petral dikuasai Pertamina dan sisanya dimiliki oleh Presiden Direktur Petral, sebagaimana diatur dalam Companies Ordinance Hong Kong. Petral membukukan trading pada 2011 sebanyak 266,42 juta barel, yang terdiri dari 65,74 juta barel minyak mentah dan 200,68 juta barel berupa produk. Dari aktivitas perdagangannya, Petral membukukan pendapatan US$31,4 miliar dengan profit margin US$47,5 juta. Petral juga berhasil membukukan efisiensi harga yang didapat terhadap market price pada 2011 sebesar Rp2,6 triliun untuk pengadaan produk BBM, yaitu Mogas 88 RON & HSD 0,35 persen, serta Rp400 miliar untuk pengadaan impor minyak mentah. Petral akhirnya berfungsi sebagai market intelligent bagi Pertamina, meskipun berbasis di Singapura. Persusahaan ini kerap membeli min-
Sebelum ada Petral, tugas membeli minyak mentah untuk diolah di kilang Pertamina maupun tugas membeli BBM di luar negeri, ditangani oleh dua direktur Pertamina. ’’Sekarang direksi Pertamina sedang mati-matian membangun kultur bisnis yang bersih. Kalau tugas Petral dikembalikan ke Pertamina, nanti lebih sulit lagi mengontrolnya dan lebih merusak lagi citra Pertamina,’’ jelas Dahlan. Kemudian, lanjut Dahlan, muncul ide dari dirut Pertamina untuk membiarkan Petral tetap ada, tetapi dipindahkan domisilinya ke dalam negeri dan tidak lagi menjadi anak perusahaan Pertamina. Atau dibubarkan dan tugas-tugasnya dipindahkan ke perusahaan lain. ”Saya lagi berpikir bagaimana seandainya tugas-tugas Petral ini ditangani oleh PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI). Ini kan masalah trading . Tapi ini bar u gagasan ya. Saya belum ngomong ini ke PT PPI,” ujar mantan dirut PLN ini. Dia memastikan direksi Pertamina tidak keberatan. Mereka malah senang tidak lagi memiliki Petral yang sering diterpa isu miring. Kendati demikian, sebelum keptudan itu diambil, Dahlan juga mengaku, akan mendatangkan lembaga audit terbaik untuk mendapatkan penilaian objektif tentang perusahaan ini. Yang pasti, sistem perdagangan minyak mentah dan BBM, takkan dikebalikan pada pola sebelum adanya Petral. Sistem lama itu dinilai lebih parah dan sangat mengganggu kinerja Pertamina. Sebelumnya, sistem pembelian minyak mentah dan BBM dilakukan oleh salah satu direktorat Pertamina.
Hadirnya Petral, sebenarnya merupakan koreksi cara kerja Pertamina yang buruk pada waktu itu. Ditempatkannya Petral di Singapura, juga karena negara itu dikenal dengan penerapan hukum dan kontrol yang baik. Kalau di dalam negeri, diintervensi terus berbagai pihak. Tapi sayangnya, belakangan pengelolaan perusahaan ini malah sulit dikontrol publik di tanah air. Petral Membantah Presiden Direktur PT Petral, Nawazir, membantah keras perusahaan yang dipimpinnya ini menjadi bancakan korupsi. Ia mengatakan, selama ini setiap pengadaan minyak mentah dan produk BBM telah dilakukan dengan cara tender terbuka yang diikuti oleh 55 perusahaan terdaftar. Perusahaan-perusahaan yang mengikuti tender merupakan perusahaan yang telah memenuhi kriteria sebagai Daftar Mitra Usaha Terseleksi (DMUT) Petral untuk mendapatkan rekanan yang eliable untuk mencegah terjadinya gagal suplai yang akan menyebabkan krisis BBM di Indonesia. "Petral membeli minyak mentah dari Nigeria, Asia, Australia dan juga negara-negara eks Rusia. Pengadaan tersebut pada prinsipnya semua dilakukan dengan cara tender terbuka yang diikuti oleh 55 perusahaan," katanya. Untuk mengikuti tender, Petral selalu membuka kesempatan sebesar-besarnya untuk setiap perusahaan yang berminat, asalkan dapat memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan. Persyaratan ini diperlukan untuk mencegah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga tidak terjadi gagal suplai yang menyebabkan krisis BBM di Indonesia. Dia menambahkan hanya pengadaan beberapa minyak mentah yang tidak dijual bebas atau terbatas, yang dilakukan secara langsung kepada perusahaan nasional produsen maupun pihak yang ditunjuk oleh produsen untuk memasarkan minyak mentah tersebut. (*) dahri maulana
GARDA
WAWANCARA
Edisi 1 (Perdana) Tahun 1 / Tanggal 1 - 15 Maret 2012 n u s a n t a r a
15
Mayjen TNI (Purn) Syamsu Djalal :
Kita Butuh Pemimpin ‘Gila’ tapi Jujur Model bicaranya, memang selalu blak-blakan. Begitu juga ketika ia menjadi nara sumber pada dialog pers yang diselenggarakan Lembaga Wartawan Indonesia (LWI) di Sumatera Utara, belum lama ini. Mayor Jenderal TNI (Purn) H. Syamsu Djalal SH, MH meledak-ledak, apalagi ketika menjawab pertanyaan peserta seputar penegakan hukum dan dinamika politik yang terlihat sekarang ini. Usai berbicara di forum dialog, Mantan Danpuspom ABRI ini pun sempat diwawancarai GARDA. petikannya:
K
alau menyimak dari apa yang disampaikan pada dialog tadi, sepertinya ada rasa kecewa Anda dengan pemerintahan sekarang ini? Bukan saja kecewa, tapi lebih tepat jika dikatakan sudah Terenyuh. Sistem pemerintahan dan penyelegaraan negara kita sekarang ini semakin tak jelas. Baik menyangkut penegakan hukum maupun dinamika politik, carut marut dan tak masuk akal. Sebagai tentara dan sebagai senior SBY, saya kurang melihat greget presiden kita ini. Pada periode pertama pemerintahannya, untung ada Pak JK sebagai Wapres, kalau Boediono kan pemalu
dan nurut saja. Maksud tak jelas? Ya,..kita lihat saja sekarang, negara kita menganut azaz Pancasila. Tapi prakteknya, penyelenggaraan sistem tatanegara itu, sudah jauh melenceng. Sila pertama, misalnya. Ketuhanan Yang Maha Esa, kini sudah diganti dengan keuangan yang maha kuasa. Keadilan sosial. Mana yang adil. Maling sandal jepit di daerah, yang pelakunya anak-anak, diurusin sampai ke Jakarta. Sementara kasus-kasus besar, tak pernah diselesaikan tuntas. Koruptor dibiarkan saja berleha-leha. Permusyawaratan dan mufakat, juga apa ada itu. Yang telihat justru rakyat selalu dikorban, apalagi jika bersingungan dengan
kepentingan elit di tingkat atas. Kasihan rakyat kecil. Mau dibawa kemana negeri ini, sudah tak jelas. Bukankah kebanyakan negara yang menganut sistem demokrasi terpimpin, kejadiannya seperti ini. Uang selalu jadi alat politik? Benar, Amerika saja yang negara super power masih kesulitan menegakkan demokrasinya. Tapi di negara kita sudah terlalu parah. Para elit kita seperti sudah mati rasa. Demokrasi kita lebih pantas disebut 'Demograzy'. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat itu hanya slogan. Yang berkuasa justru kelompok-kelompok terentu, yang berlindung dibalik partainya. Menurut Anda apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki keadaan ini? Benahi sistem. Kita butuh pemimpin yang tegas, berani dan jujur. Siapa pun yang memimpin negara ini, kalau tidak tegas, berani berbuat jujur untuk membenahi sistem yang sudah r usak parah ini, ya...percuma saja. Tegas dalam arti harus juga memiliki nurani. Jangan orang desa mencuri sebuah semangka lalu ditangkap dan diadili. Masalah seperti ini kan bisa diselesaikan secara musyawarah di level kekeluargaan dengan memilibatkan tokohtokoh adat. Aparat penegak hukum, juga tidak boleh kaku menerapkan Undang-undang. Terkait soal kepimpinan ke depan, figur seperti apa yang cocok menurut Anda? Negeri ini sedang membutuhkan presiden gila. Ya presiden yang gila untuk mensejahterakan rakyat. Di Jakarta mungkin tidak terasa, tapi kehidupan masyarakat di daerah sangat susah. Apakah kalangan sipil atau militer? Saya kira siapa saja punya hak. Entah dari sipil atau kalangan militer. Yang penting tidak 'UCOK' (Uang Cakap Otak Kering). Maksudnya, kalau untuk urusan uang demi kepentingan pribadi dan kelompoknya, semua pintar-pintar. Tapi bagaimana menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan yang sesuai keinginan rakyat, otaknya justru kering. Di negara
kita ini memang yang terlihat seperti itu. Masing-masing kelompok, seperti partai-pratai itu, punya kepentingan sendiri-sendiri. Mana ada yang seratus peratus persen memikirkan rakyat. Kalau pun ada itu sekedar-sekdar saja. Apa karena dalam sistem demokrasi kita terlalu banyak partai? Iya..harusnya kita banyak belajar dari pengalaman negara-negara yang menganut sistem multi partai. Rata-rata tingkat korupsinya juga luar biasa parah. Artinya partai yang ada sekarang perlu dikurangi, lalu bagaimana caranya? Lho..kenapa nggak bisa sih! Kan kita sudah punya pengalaman pada tahun 1955 dulu. Tidak ada keuntungannya buat rakyat, dari banyaknya partai saat itu. Jadi memang jumlah partai yang ada sekarang ini harus diciutkan. Okelah kalau tidak mau tiga partai saja, tapi jangan pula lebih dari 40-an. Yang kecil-kecil bergabung sajalah.. Berarti Undang-undang Parpol harus ditunjau kembali? Harusnya memang begitu. Jangan takut melakukan perubahan jika untuk tujuan yang baik. Ada berpendapat, pembatasan parpol bertentangan dengan UUD45 tentang kebebasan berserikat? Kebebasan berserikat jangan diterjemahkan secara dangkal. Artinya, perlu peraturan standar verifikasi persyaratan yang cukup ketat untuk merestui hadirnya satu partai atau perkumpulan apapun namanya. Jangan sampai partai atau perkumpulan itu hanya jadi tempat orang-orang yang tak punya pekerjaan yang jelas. Lihat saja sekarang. Apakah orangorang yang menjadi wakil rakyat itu, semuanya memiliki kualitas dan kemampuan. Tak sedikit produk partai yung duduk di legislatif itu akhirnya tak bisa berbuat apa-apa, karena latar belakang pendidikan bermutu rendah. Apakah bisa dijamin, jika partai dibatasi tak bakal menimbulkan problem yang lebih besar? Saya kira tak ada masalah. Kan cuma membatasi lembaganya saja. Toh biasanya figur yang mendirikan partai baru itu, adalah eks orang-orang yang bermasalah di dalam partai yang menaunginya terdahulu. Bagaimana dengan organsiasi massa dan LSM, pasti terkena imbas? Organisasi massa atau LSM pun perlu dibatasi. Apalagi jika ornag-orang yang ada di dalam perkumpulan itu berstatus pengangguran atau memiliki latar belakang yang hitam. Lihat saja sekarang, organisasi seperti ini justru menjadi bumerang bagi pemerintah sendiri. Dan celakanya, hampir sebagian kelompok-kelompok itu juga menjadi alat penekan (presure), terhadap kebijakan pemerintah. Ironisnya, mereka juga kerap melakukan aksi anarkis dan ditunggangi. Apakah penghapusan organisasi-organsiasi radikal itu
sudah mendesak? Kenapa tidak. Coba kita renungkan sekarang, apa manfaat yang dirasakan oleh rakyat dengan hadirnya banyak kelompok-kelompok presure itu. Yang ada justru rakyat kerap menerima dampak buruknya saja. Kasus-kasus betrokan dengan aparat terjadi dimana-mana. Korbannya, terjadi kerusakan fasilitas umum, korban luka bahkan korban nyawa sering terlihat. Rakyat akhirnya semakin terpecah belah. Apakah dalam pengamatan Anda semua organsiasi massa cenderung sperti itu? Memang tidak semua kelompok atau organsiasi itu jelek. Ada juga yang memberikan manfaat. Tapi kalau dipersentase, itu sangat sedikit. Itu pun biasanya kelompok-kelompok kekerabatan. Misalnya ikatan warga Sumatera Utara, kekerabatan Minang, Sulawesi dan lain sebagainya. Perkumpulan seperti ini memang misinya lebih ke arah sosial. Mereka tak berpolitik atau menjadi lembaga yang bisa diperalat untuk kepentingan tertentu. Masih soal lembaga, pemerintah justru sekarang ingin membentuk dewan keamanan. Dalam pandangan militer apa ini perlu? Itulah pemerintahan kita sekarang, latah membentuk lembaga-lembaga yang tak ada gunanya. Akhirnya terjadi tumpang tindih. Pembentukan Dewan Kemananan jelas akan mengkebiri fungsi kepolisian. Dewan Keamanan juga akan menabrak prosedur tatanan negara dibidang penegakan hukum. Polisi itu kan dibawah presiden. Artinya tunduk kepada kepala negara. Apa mungkin Kapolri tunduk kepada Ketua Dewan Keamanan? kan jadi rancu. Kecuali jika Polri itu, dikembalikan ke militer atau Dephan. Tak masalah Menteri Pertahanan memerintah Kapolri. Tapi DK tidak memiliki fungsi penyidikan, kecuali menghimpun data dan informasi? Kalau tugasnya cuma ngumpulin data dan informasi saja, kan sudah ada intel, baik di kepolisian dan kejaksaan. Ngapain, buang-buang anggaran negara untuk keperluan yang tak penting. Tapi lembaga-lembaga semacam itu sudah banyak yang terbentuk? Kan bisa dibubarkan, tergantungan ketegasan dari siapa yang memimpin negara ini. Kita lihatlah sekarang. Ada komisi Kejaksaan, Komisi Yudusial, dan Komisi itu ini lainnya. Apa yang sudah mereka perbuat. Kan tak ada, kecuali menerima informasi dan laporan. Harusnya, komisi-komisi itu juga proaktif, jangan menunggu bola. Toh bukan rahasia umum lagi jika masih banyak oknum jaksa yang korup, atau setidaknya menjual pasal. Ini tak pernah bisa diberantas. Demikian pula dengan hakim, makin banyak yang ditangkap karena menerima suap. Jadi sebaiknya, bubarkan saja komisi-komisi itu, karena memboroskan anggaran. Manfaat yang diperoleh tak sebanding dengan uang negara yang dikeluarkan untuk membiayai operasional mereka. (*) dahri maulana
16 GARDA
n u s a n t a r a
Edisi 1 (Perdana) Tahun 1 / Tanggal 1 - 15 Maret 2012
SOCIETY
Suasana rapat pembentukan pengurus BPPKKNB
Pemekaran Tidak akan Merugikan Kabupaten Natuna NATUNA (GDN) -Bunguran Barat, menanggapi komentar segelintir oknum yang menolak rencana pemekaran kabupaten Natuna, yang dimuat salah satu media cetak lokal, sejumlah tokoh menyesalkan pernyataan yang tanpa dasar tersebut, pemekaran justru membuat daerah menjadi lebih cepat maju. Vava Adiosa Ketua Humas Badan Perjuangan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Natuna Barat kepada Garudanusantara.com menjelaskan bahwa tujuan pemekaran ini justru untuk memperpendek rentang kendali, mempercepat dan pemerataan akselerasi pembangunan dan yang lebih penting dengan terbentuknya minimal 3 kabupaten pemekaran Natuna maka mempermudah perjuangan membentuk propinsi Pulau Tujuh . Jika kekawatiran segelintir masyarakat
yang mengatasnamakan barisan tolak pemekaran (BTP) karena takut kabupaten induk tak lagi menjadi daerah penghasil, ketakutan ini tak beralasan. “ Dulu ketika kabupaten Kepulauan Anambas mekar kita takut DBH Natuna turun, Nyatanya tahun ini memasuki 2 tahun usia kabupaten Kepulauan Anambas, kabupaten Natuna sebagai kabupaten induk APBD nya masih sama seperti dulu 1,5 Trilyun wai. Sementara Anambas juga menikmati APBD sebesar 1,1 Trilyun, itu menunjukakn bahwa sebenarnya dengan adanya pemekaran justru membuat kabupaten induk menjadi lebih sejahtera, karena dengan APBD diatas 1,5 trilyun wilayah yang harus dibangun lebih kecil, otomatis alokasi perkecamatan dan desa menjadi lebih besar ” tegas Vava Adiosa. Lebih jauh Vava menjelaskan perbedaan pendapat dalam dialam demokrasi sah -sah saja yang penting semuanya untuk kemaslatan orang banyak dan kemajuan Natuna Bukan untuk kepentingan proposal dan kepentingan pribadi yang tak jelas. (*) tim
GARDA
KARIMUN
Edisi 1 (Perdana) Tahun 1 / Tanggal 1 - 15 Maret 2012 n u s a n t a r a
17
Dewan Minta Polisi Serius Tangani Kasus UK
Gonjang-ganjing di Universitas Karimun Sudah semestinya, pengurus Yayasan Tujuh Juli menjelaskan dalam bentuk pertanggung-jawaban kepada Pemerintah dan Dewan tentang pendapatan dan pengeluaran keuangan Yayasan. KARIMUN, (GDN) – Car ut marut yang terjadi di Kampus Universitas Karimun (UK) akibat tidak adanya pemahaman dari pihak Yayasan Tujuh Juli tentang fenomena dan permasalahan yang terjadi selama ini. Sehingga ribuan mahasiswa dirugikan. Akibatnya dunia pendidikan terganggu. Bahkan pihak Kepolisian Resor (Polres) Karimun diminta tidak setengah-setengah (serius-red.) dalam menangani kasus, yang menyangkut pengaduan mahasiswa dan Rektor UK sendiri. Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Karimun, Jamaluddin, S.H kepada batamtoday, Kamis awal pekan lalu. Menurutnya tugas pokok dan fungsi (tupoksi) antara pihak Yayasan dengan Rektorat harus didudukkan. Sebab tupoksi keduanya sangat jelas tertuang di dalam statuta yayasan. “Nampaknya ada satu pemilik
yang dominan. Dan yang lainnya itu hanya abal-abal (tidak ada –red). Dan ini masalah yang sangat besar,” ulasnya tanpa memberitahukan nama yang dimaksudkan. Legislator PDI Perjuangan itu juga menambahkan, dari hasil analisa hukum, kelemahan itu berada pada pihak Yayasan Tujuh Juli. Sebab mengelola Kampus UK tersebut hingga 100 persen. Sehingga merusak nama baik dunia pendidikan khususnya Kampus UK. Program Studi itu terangnya lagi, urusan Rektor dan jajarannya. Sedangkan tugas dan tanggung jawab Yayasan, khusus memikirkan kekuatan finansial kampus. Sehingga proses perkuliahan dapat berjalan lancar, tanpa kendala sedikitpun. Dan bukannya malah mempersulit, sehingga gaji dosen tersendat. “Mahasiswa itu juga rakyat. Dan sebagai wakil rakyat sudah semesti-
nya menyuarakan apa yang menjadi kehendak dan aspirasi mereka,” katanya Lebih jauh, Ketua komisi yang membawahi bidang Hukum dan Pemerintahan itu memaparkan, orangtua mahasiswa telah menjualkan kebun dan ladang, dengan harapan agar buah hatinya tadi mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang kelak di kemudian hari diharapkan, bisa dipergunakan untuk dirinya sendiri dan keluarga. “Pelanggaran sudah sangat jelas. Telah banyak yang dirugikan. Bahkan kasus ini terindikasi korupsi. Untuk itu pihak Polres Karimun jangan setengah- setengah mengusut kasus ini,” tegasnya. Sudah semestinya, pengurus Yayasan Tujuh Juli menjelaskan dalam bentuk pertanggung-jawaban kepada Pemerintah dan Dewan tentang pendapatan dan pengeluaran keuangan Yayasan. Sebab Kampus UK mendapatkan Dana Hibah dari APBD Pemerintah Kabupaten Karimun, melalui Yayasan Tujuh Juli. “Sampai saat ini, pertanggungjawaban Yayasan itu tidak ada. Ma-
kanya kami stop untuk sementara, alokasi dana hibah untuk Kampus UK itu,” terangnya. Bahkan, katanya lagi, Legislatif Karimun telah berulang kali menegaskan, agar Rektorat tidak menggunakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di dalam kepengurusan struktur dan fungsional (rangkap jabatan-red). Sebab hal itu tertuang PP no. 29 tahun 1997 tentang PNS yang menduduki
jabatan rangkap. Kemudian PP no 47 tahun 2005 tentang Perubahan atas PP no. 29 tahun 1997 tentang PNS yang menduduki jabatan rangkap. Lalu PP no. 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin PNS (sudah diganti dengan PP no.53 tahun 2010 - red) dan yang terakhir PP no. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pengganti PP no. 30 tahun 1980. “Mereka harus memilih salah satu diantaranya. Sebab sanksinya juga sangat jelas,” terangnya. Untuk semua kekacauan ini, sekali lagi Jamaluddin menegaskan bahwa oknum-oknum tertentu harus bertanggungjawab. Sebab mahasiswa dari lima prodi dari angkatan 2008 s/d 2012 tadi, telah cacat hukum. Sedangkan izin itu sendiri tidak berlaku surut dan berlaku sejak tanggal dikeluarkan. “Jadi apapun produk yang dikeluarkan, sebelum izin itu keluar adalah cacat hukum. Dan mahasiswa jangan terprovokasi dengan metode konversi nilai, yang pada akhirnya menjerumuskan mereka sendiri,” ujarnya mengakhiri. (bto)
18 GARDA
n u s a n t a r a
TRAVELING
Edisi 1 (Perdana) Tahun 1 / Tanggal 1 - 15 Maret 2012
Candi Singapura
Wisata Sejarah di Asia Tenggara
Wisata sejarah tidak perlu melulu soal candi atau situs tertentu. Beberapa bagian dari sebuah kota atau negara bisa menjadi ekskursi sejarah yang menarik. Mungkin tidak ada yang terbayang soal Singapura sebagai tempat bersejarah, tetapi Singapura punya sejarah kolonial yang menarik. Ia menjadi persimpangan banyak momen di masa lalu dan berpindah-pindah tangan ke banyak pihak, mulai dari Sriwijaya, Inggris, sampai Malaysia. Jumlah populasinya banyak didominasi imigran karena letaknya yang strategis. Sebagai konsekuensi, Singapura tumbuh menjadi pusat ekonomi dan industri yang mapan.
Paling Menakjubkan Asia Tenggara memiliki banyak lokasi menarik bagi para penggemar sejarah seperti saya. Budaya di kawasan ini amat beragam dengan sejarah yang panjang. Awal yang baik untuk melakukan perjalanan, sebab terjangkau dari sisi anggaran dan jarak. Berikut ini adalah beberapa tempat bersejarah di Asia Tenggara yang saya rekomendasikan. Semoga menginspirasi Anda untuk rencana perjalanan berikutnya!
Ayutthaya, Thailand
Ayutthaya adalah kerajaan yang ada di jantung negara Thailand hari ini. Ia merupakan salah satu kerajaan terkaya di Asia Tenggara. Ayutthaya sendiri hari ini merujuk pada kompleks kota tua di dalam kota modern yang juga bernama Ayutthaya. Kumpulan candi-candi (wat) peninggalan ibukota Ayutthaya dapat dikunjungi di Ayutthaya Historical Park.
GARDA
TRAVELING
Edisi 1 (Perdana) Tahun 1 / Tanggal 1 - 15 Maret 2012 n u s a n t a r a
19
Angkor Wat, Kamboja
Secara harfiah namanya berarti “candi (berukuran) kota/city temple”. Ukurannya memang masif, sekitar 80 hektare. Didirikan pada abad ke-12 oleh raja Suryawarman II sebagai bagian dari kekaisaran Khmer yang berdiri pada abad yang sama. Uniknya, ia merupakan salah satu kompleks candi Buddha yang pada awalnya digunakan oleh umat Hindu.
Luang Prabang, Laos
Kota ini merupakan ibukota kerajaan Luang Prabang yang berdiri pada abad ke-17 sampai akhir abad ke-18. Mirip seperti Ayutthaya, Thailand, di kota ini banyak peninggalan bangunan bersejarah seperti candi (juga dipanggil wat di Laos).
Hue, Vietnam
Hue dulunya adalah ibukota dari Vietnam ketika negara itu berada di bawah bendera Dinasti Nguyen. Sejarah dinasti yang panjang meninggalkan beberapa bangunan bersejarah, seperti benteng, monumen dan makam. Selain itu, letaknya yang berada di tengah Vietnam menjadi lokasi pertempuran antara pasukan Vietnam Selatan dan Vietnam Utara ketika Perang Vietnam.
Melaka, Malaysia
Didirikan sebagai pos strategis Portugis dalam rangka ekspansi kolonialismenya ke Asia Tenggara. Sempat menjadi pos persinggahan bangsa Belanda juga. Beberapa peninggalan kolonial seperti benteng pertahanan (A Famosa) dan balai kota (Stadthuys) terdapat di sini. Cocok jika Anda menyukai wisata kota tua.
Borobudur, Indonesia
Borobodur adalah kompleks candi termasyhur lainnya di Asia Tenggara. Bagi kita yang di Indonesia, mengunjunginya sangat mudah. Walau lebih kecil dari Angkor Wat, Borobudur lebih tua, dibangun pada abad ke-9. Candi ini juga dari awal didedikasikan untuk umat Buddha.
20 GARDA
n u s a n t a r a
INOVASI
Edisi 1 (Perdana) Tahun 1 / Tanggal 1 - 15 Maret 2012
Budidaya Jamur Cara Mudah Menambah Penghasilan Salah satu peluang menambah penghasilan dengan modal yang relatip murah dan tidak membutuhkan tekhnologi rumit, andapun bisa dengan mudah memeperoleh bibit dan menjual hasilnya, jamur merupakan sumber protein dan vitamin serta serat yang aman untuk kesehatan, saat ini jamur banyak dilirik konsumen sebagai bahan pangan alternait selain daging dan ikan, bahkan jamur bisa diolah menjadi beragam variasi masakan, salah satunya adalah jamur tiram, selain dikosumsi dalam bentuk segar jamur ini juga bisa dikeringkan untuk disimpan dalam jangka waktu yang lumayan panjang. Anda tertarik untuk mencoba? Berikut kami sajikan tenik dan panduan budidaya jamur tiram yang diambil dari berbagai sumber di internet. I. SYARAT PERTUMBUHAN 1.1. Iklim a) Secara alami, jamur tiram Pleurotus ditemukan di hutan dibawah pohon berdaun lebar atau di bawah tanaman berkayu. Jamur tiram tidak memerlukan cahaya matahari yang banyak dan remang-remang, di tempat terlindung miselium jamur akan tumbuh lebih cepat daripada di tempat yang terang dengan cahaya matahari berlimpah.b) Kelembaban ruangan optimal 9096% yang harus dipertahankan dengan menyemprotkan air secara teratur.c) Suhu udara untuk pertumbuhan miselia adalah 23-28 derajat C dan untuk pertumbuhan tubuh buah adalah 13-15 derajat C. 1.2. Media Tanam Secara tradisional, di Jepang, bibit ditanam di dalam lubang atau garisan di kayu kering. Pengeringan dilakukan dengan tenaga sinar matahari atau listrik. Dalam budidaya modern, media tumbuh berupa kayu tiruan (log) yang dibuat dalam bentuk silinder. Komposisi media ini berupa sumber kayu (gergaji kayu, ampas tebu), sumber gula (tepung-tepungan), kapur,
pupuk P dan air. 1.3. Ketinggian Tempat Kondisi di atas lebih mudah dicapai di daerah dataran tinggi sekitar 700-800 m dpl. Kemungkinan budidaya jamur di dataran rendah tidaklah mustahil asalkan iklim ruang penyimpanan dapat diatur dan disesuaikan dengan keperluan jamur. II. PEDOMAN TEKNIS BUDIDAYA 2.1. Pembibitan 2.1.1. Sumber Bibit
a) Sumber alami
Dipakai untuk media tradisional. Batang kayu yang telah ditumbuhi jamur dilembabkan, kemudian dirajang sepanjang 5-10 cm dan lebar 1-2 cm. Potongan disebarkan ke batang kayu lain yang dijadikan media tumbuh.
b) Spora
Spora terbentuk di tudung/payung bagian bawah. Tudung/payung yang berumur 3 hari dihancurkan di dalam air bersih. Cara penggunaan cairan ini ada 2 macam: (1) cairan ini dapat digunakan langsung sebagai bibit; (2) cairan disiramkan ke media yang tersusun dari serbuk gergaji dan kukusan jagung/padi. Setelah diinapkan beberapa hari, miselium akan tumbuh menyelimuti media dan siap digunakan.
c) Biakan murni
Cara ini menghasilkan bibit berkualitas. 1. Siapkan media Potato Dextrose Agar (PDA) yang terdiri atas ekstrakt kentang 1 liter (1 kg kentang digodog dengan 1 liter air, lalu disaring), gula dekstrosa 20 gram, ekstrak ragi 5 gram (dapat diganti dengan 400 ml air ragi tetapi air kentang jadi 600 ml) dan agar-agar batang 20%. Media lain yang bahan mudah didapat terdiri atas 1/ 4 kg kentang, 1/4 kg bawang bombay, 1/4 kg aci, 1 sendok makan gips dan 3 bungkus agar-agar kecil. Panaskan campuran media tersebut untuk melarutkan agar-agar. Masukkan 15 cc media ke dalam tabung reaksi 25 cc kemudian disterilkan dalam autoklaf pada temperatur 121 derajat C, tekanan 1,5 selama
15 menit atau dengan dikukus pada temperatur 100 derajat C selama 8 am. Biarkan media PDA sampai hangat tetapi masih cair. Buka sedikit cawan petri bagian atas, masukkan segera media ke dalam cawan petri steril secara aseptik. Tutup cawan petri dengan cepat. Setelah agar membeku, balikkan posisi cawan petri. Media ini disebut dengan media lempeng agar. 2. Ambil tubuh buah berumur 3 hari (diameter sekitar 10 cm) yang sehat, mulus dan bagian sisinya tidak berkerut. Lepaskan stipe/bilah di bagian bawah tubuh buah. Ambil potongan bilah dengan pinset steril dan letakkan di tengah media lempeng agar yang telah disiapkan. Inkubasikan media di dalam inkubator pada temperatur 28 derajat C. Pada hari ke 2, miselium mulai tumbuh dan pada hari ke 5 seluruh permukaan media tertutupi miselium. Biakan murni ini disebut dengan bibit F1. 3. Pengerjaan seluruh proses di atas harus aseptik/ bersih untuk menghindari tumbuhnya jamur yang tidak dikehendaki. Sebelum digunakan alat-alat berupa pisau atau pinset harus dibakar di atas api. Sebaiknya pengerjaan dilakukan di dalam laminar flow atau transfer box yang dijamin kebersihannya. 4.Pembiakan murni jamur tiram ini sudah
dibuat di Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Pertanian Unpad, Jurusan Biologi ITB dan PAU Mikrobiologi ITB. Bibit jamur murni bisa disimpan sampai 6 bulan pada temperatur sekitar 4 derajat C. 2.1.2. Pembuatan Bibit Jamur F2 Bahan-bahan untuk media bibit F2 adalah:a) Jagung tumbuk atau padi bergabah = 60%.b) Serbuk gergaji = 38%.c) Kapur = 0,5-1%.d) Gips = 0,1-1%. Sebelum dicampurkan, jagung tumbuk/padi direndam semalam dan dikukus 2 jam sampai mekar. Media dimasukkan ke dalam toples bekas jam.Satu lempeng agar bibit F1 dibagi menjadi delapan bagian. 1 bagian dimasukkan ke dalam media di atas dengan miselium menempel pada media. Setelah 2-4 minggu seluruh media ditumbuhi miselium dan siap ditanam ke log. 2.1.3. Pembuatan Bibit Jamur F3 Walaupun bibit F2 lebih baik daripada F3, banyak petani jamur yang menggunakan bibit F3 untuk ditanamkan ke dalam log. Media untuk bibit F3 berupa log dengan komposisi media dan cara pembuatan yang sama dengan log produksi, hanya ukuran plastiknya sekitar 1 kg. Bibit F3 dibuat dengan menambahkan 2 sendok makan bibit F2 ke bagian atas log, lalu diinkubasikan selama 1 bulan sampai miselium memenuhi
seluruh permukaan log. Bibit F3 siap ditanamkan ke log produksi. Pekerjaan ini harus dilakukan dengan steril di dalam laminar flow atau transfer box. 2.2. Pengolahan Media Tanam 2.2.1. Persiapan Untuk 80 log diperlukan bahanbahan seperti di bawah ini:a) Serbuk gergaji atau ampas tebu halus=100 kgb) Tepung jagung=10 kgc) Dedak halus=10 kgd) Pupuk SP36=0,5 kge) Gips=0,5 kgf) Air=50-60% Bahan-bahan kecuali air dicampur merata, tambahkan air sampai media dapat dikepal. 2.2.2. Pembuatan Log Media dimasukkan ke dalam kantong plastik tahan panas kapasitas 1,5-2 kg sampai Media harus dipadatkan agar terbentuk log yang baik. Ikat mulut plastik dengan karet tahan panas dan sterilkan. 2.2.3. Sterilisasi Log Sterilisasi perlu dilakukan agar media bebas dari mikroba lainnya. Terdapat dua cara sterilisasi yaitu: a) Sterilisasi pada temperatur 100 derajat C selama 8 jam dengan cara mengukus. Biasanya digunakan drum kapasitas 50 log yang dipanaskan dengan kompor minyak tanah. b) Sterilisasi pada temperatur 121 derajat C selama 15 menit dengan menggunakan otoklaf atau dandang bertekanan uap.
GARDA
INOVASI 2.3. man
Edisi 1 (Perdana) Tahun 1 / Tanggal 1 - 15 Maret 2012 n u s a n t a r a
Teknik Penana-
insektisida akan menempel di tubuh buah sehingga jamur yang dipanen harus dicuci bersih di air mengalir. Pencucian dapat menyebabkan penurunan kualitas jamur kalau kelebihan air tidak langsung dihilangkan dengan cara ditiriskan.
2.3.1. Penanaman Bibit Buka bagian atas log yang telah disterilkan. Hamparkan 1-2 sendok makan bibit jamur F3 atau F2. Gunakan sendok yang telah dipanaskan di atas api. Rapatkan kembali plastik bagian atas. Masukkan cincin dari bambu berdiameter 3 cm dan tinggi 1 cm ke dalam plastik yang dirapatkan tersebut. Isi lubang yang terbentuk dengan kapas. Tutup kapas beserta cincin dengan kertas koran dan ikat. 2.3.2. Penyimpanan Log Jika kita akan menyimpan log di dalam bangunan maka masa tanam jamur tiram tidak diatur oleh kondisi iklim dan dapat dilakukan setiap saat. Log yang sudah ditanami bibit harus disimpan di tempat yang menunjang pertumbuhan miselium dan tubuh buah. Bangunan untuk menyimpan log dapat dibuat permanen untuk budidaya jamur skala besar atau di dalam bangunan semi permanen. Tempat pemeliharaan jamur dibuat dengan ukuran 10 x 12 m2 yang di dalamnya terdapat 8 buah petak pemeliharaan berukuran 5,7 x 2,15 m2. Jarak antar petak 40-60 cm. Di dalam setiap petak dibuat rak-rak yang tersusun ke atas untuk menyimpan 1.300-1.400 log. Rangka bangunan dapat dibuat dari besi, kayu atau bambu. Kondisi lingkungan yang harus diperhatikan dalam membuat bangunan penyimpanan adalah:a) Temperatur untuk pembentukan miselium adalah 23-28 derajat Cb) Temperatur untuk pembentukan tubuh buah adalah 13-15 derajat Cc) Kelembaban udara 90-96%d) Kadar air log 35-45%e) Udara di dalam tidak tercemari asap/gas. Log disimpan di atas rak dengan posisi tegak atau miring. Jarak penyimpanan diatur sedemikian rupa sehingga tubuh buah yang tumbuh dari satu log tidak bertumpang tindih dengan tubuh buah yang lain. 2.4. Pemeliharaan Tanaman 2.4.1. Pemeliharaan Log Log yang akan membentuk miselium dan tubuh buah harus dipelihara. Pemeliharaan berhubungan dengan menjaga lingkungan agar tetap optimuma) Kandungan
air yang baik 35-45%. Kekurangan air menyebabkan miselium tidak membentuk tubuh buah karena kekeringan dan kelebihan air menyebabkan tumbuhnya jenis jamur lain yang tidak diinginkan. b) Cahaya. Perkembangan miselium dan tubuhbuah akan terhambat dengan adanya cahaya langsung. Tempat penyimpanan harus tetap teduh dan sinar matahari tidak masuk secara langsung ke dalam ruangan. 2.4.2. Pembentukan Miselium dan Tubuh Buah
a) Penumbuhan
Miselium.Miselium akan tumbuh memenuhi permukaan log setelah penyimpanan selama kurang lebih 1 bulan. Selama jangka waktu tersebut, temperatur dan kelembaban harus optimal. Pengaturan temperatur dan kelembaban dapat dilakukan dengan cara:1. Menyemprotkan air dengan sprayer ke dinding-dinding bangunan penyimpanan dan ke ruang di antara jajaran log. 2. Menyemprotkan air dengan sprinkel bernozel halus.
b) Pembentukan tubuh buah pertama.
Setelah miselium tumbuh sempurna,lepaskan cincin log dan buka plastik bagian atas sehingga seluruh permukaan atas log kontak dengan udara. Pada waktu ini diperlukan raising yaitu pengaturan lingkungan agar tubuh buah tumbuh. Raising dilakukan dengan: 1. Menurunkan temperatur ruang menjadi 13-15 derajat C dengan menggunakan pengatur temperatur (Air Conditioning) atau menyemprotkan air dengan nozel halus secara intensif. 2. Menurunkan temperatur dan sekaligus menyemprotkan bahan yang menga-
ndung hormon pertumbuhan ke permukaan log yang kontak dengan udara. Air kelapa atau ekstrakt toge dapat dipakai sebagai sumber hormon tsb. Dengan cara ini pertumbuhan tubuh buah akan mencapai dua kali lipat dibandingkan cara pertama. Tubuh buah pertama terbentuk setelah 3-5 hari pembukaan.
c) Pembentukan tubuh buah selanjutnya
Setelah tubuh buah pertama dipanen, turunkan bukaan plastik sampai bagian log. Kadang-kadang calon bakal buah sudah tumbuh di bawah plastik yang belum terbuka. Bagian plastik tersebut harus dilubangi untuk memberi kesempatan tubuh buah keluar dan tumbuh. Pembukaan log sebaiknya tidak dilakukan sekaligus, terutama pada budidaya skala besar. Jarak pembukaan satu kelompok log dengan kelompok lainnya ditentukan sedemikian rupa sehingga setiap hari ada tubuh buah yang dipanen. Pembukaan log yang bertahap akan menjamin kelangsungan produksi. kit
2.5.
Hama dan Penya-
2.5.1. Hama Hama yang banyak terdapat di tempat budidaya jamur adalah serangga baik berupa kumbang atau kutu. Pencegahan dengan sanitasi lingkungan atau, alternatif terakhir, penyemprotan insektisida. Perlu diingat bahwa residu
2.5.2. Penyakit Penyebab timbulnya penyakit adalah sterilisasi yang tidak sempurna, bibit yang tidak murni, alat yang kurang bersih dan kandungan air media terlalu tinggi. Penyakit berupa tumbuhnya jamur lain seperti Mucor, Rhiozopus, Penicillium dan Aspergillus pada log. Serangan jamur-jamur tersebut dicirikan dengan timbulnya miselium yang berwarna hitam, kuning atau putih dan timbulnya lendir. Pertumbuhan jamur tiram menjadi terhambat atau tidak tumbuh sama sekali. Serangan dapat terjadi di log yang belum atau sudah dibuka. Pengendalian dilakukan dengan memperbaiki kultur teknis dan meningkatkan kebersihan lingkungan pada saat pembuatan media dan bibit serta lingkungan bangunan penyimpanan. 2.6.
Panen
2.6.1. Ciri dan Umur
Panen Jamur tiram Pleurotus adalah jamur yang rasanya enak dan memiliki aroma yang baik jika dipanen pada waktu umur muda. Panen dilakukan setelah tubuh buah mencapai ukuran maksimal pada 2-3 hari setelah tumbuh bakal tubuh buah. 2.6.2. Cara Panen Pengambilan jamur harus dilakukan dari pangkal batang karena batang yang tersisa dapat menimbulkan busuk. Potong jamur dengan pisau yang besih dan tajam dan simpan di wadah plastik
21
dengan tumpukan setinggi 15 cm. 2.6.3. Periode Panen Panen dilakukan setiap hari atau beberapa hari sekali tergantung dari jarak pembukaan log-log. Dari satu log akan dihasilkan sekitar 0,8-1 kg jamur. 2.7.
Pascapanen
2.7.1. Penyortiran Setelah dipanen, batang tubuh buah dipotong. Pisahkan jamur yang rusak dari jamur yang baik, pisahkan pula jamur sesuai dengan ukurannya. 2.7.2. Penyimpanan Setelah penyortiran, buang kotoran pada jamur tanpa mencucinya. Simpan di dalam wadah bersih dan tempatkan di kamar dengan temperatur 15 derajat C. Jamur dapat tetap segar selama 5 x 24 jam. Sebelum pengemasan, jamur dapat disemprot dengan larutan natriumbisulfit 0,10,2% yang menghambat pembusukan 2.7.3. Pengemasan Pengemasan dilakukan dalam: a) Kantung plastik b) Kantung plastik yang divakum (udara dikeluarkan) c) Wadah plastik putih dan ditutup dengan plastik lembaran tipis. 2.7.4. Penanganan Lain a) Pengeringan. Jamur direndam dalam air bersih, atau cuci dengan air mengalir lalu diiris tipis atau dibiarkan seperti adanya. Masukkan ke dalam air mendidih sebentar, lalu tiriskan. Keringkan jamur di dalam oven listrik/ minyak tanah. b) Penambahan senyawa pengawet. Jamur utuh dibersihkan dari kotoran jika perlu dengan air mengalir. Rendam dalam asam sitrat 0,1% selama 5 menit. Cuci dengan air mengalir. Masukkan ke dalam larutan yang terdiri atas garam dapur (15%), garam sitrat (0,5%), SO2 (1%), kalium bikarbonat (0,1%) dan kalium metabisulfida (<1%) selama 10-15 menit.Tiriskan kembali. Jamur akan awet selama 2 minggu tanpa pengepakan dan 1 bulan bila langsung dipak cara vakum. ( sumber-
*Internet*)
22 GARDA
n u s a n t a r a
NASIONAL
Edisi 1 (Perdana) Tahun 1 / Tanggal 1 - 15 Maret 2012
Pemerintah memastikan akan menaikkan harga BBM. APBNP, Fiskal dan Subsidi praktis terkoreksi. Krisis timur tengah, lagi-lagi jadi alasan. Jumlah rakyat miskin pun dipastikan bertambah. Pemerintah juga berjanji akan meberikan konpensasi kepada rakyat berupa penyaluran bantuan langsung tunai. Namun, bayang0bayang kegagalan masih menghantui.
K
epastian mengenai kebija kan ini, diucapkan Pres iden Soesilo Bambang Yud hoyono pada Rapat Kerja Kementerian Luar Negeri dengan para Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri, dua pekan lalu. Mereka terdiri dari 85 Duta Besar, 28 Konsul Jenderal, 4 Konsul serta 3 Kuasa Usaha Ad-Interim dari 88 negara. SBY mengatakan Harga minyak mentah dunia yang tinggi menjadi salah satu alasan kenaikan harga BBM itu. Ia pun meminta asumsi harga minyak dalam APBN 2012 harus disesuaikan. Pemerintah tidak mungkin lagi menetapkan asumsi dengan harga minyak mentah Indonesia (ICP) US$90 per barel. Sebab, harga ICP saat ini mencapai US$115 per barel. "Kita tidak bisa lepas dan menunggu apa yang datang ke negeri kita. Geopolitik di Timur Tengah, ketegangan Iran-AS-Uni Eropa harga minyak meroket,'' ujar presiden. Menurutnya, meroketnya harga minyak akibat perkembangan tersebut mempengaruhi perekonomian semua bangsa, termasuk Indonesia. Maka pemerintah Indonesia harus menyesuaikan kembali APBN, fiskal dan subsidi. "Ini agar membawa kebaikan bagi semua. Kalau ada solusi lain, tidak perlu dinaikkan," kata dia. Yudhoyono melanjutkan, keputusan menaikkan harga BBM juga bertujuan menyelamatkan perekonomian di masa depan. Kepala negara juga berpesan kepada kepala perwakilan Indonesia di mancanegara agar terus aktif menjalankan diplomasi untuk kepentingan bangsa. "Saya berharap bisa tetap aktif menjalankan tugas diplomasi pada semua urusan tadi. Semua untuk kepentingan kita," ujarnya. Untuk menghidari dampak buruk akibat kebijakan ini, Presiden memerintahkan dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dialihkan untuk memberikan bantuan riil kepada masyarakat. SBY menjelaskan, dana CSR di BUMN jumlahnya cukup besar, yakni mencapai Rp5 triliun. Untuk menghadapi krisis harga minyak dunia dengan segala implikasinya, Presiden meminta dana CSR diarahkan untuk membantu rakyat miskin. Utamanya di bidang pangan dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. SBY juga meminta kepada para menterinya untuk melakukan kajian mendalam terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan, sebagai payung hukum dan kebijakan dasar pemerintah guna mengatasi dampak perekonomian global, termasuk subsidi BBM. Rencana kenaikan BBM, sebenarnya didasarkan pada Lembaga
BIAR BLT TEPAT SASARAN kajian energi ReforMiner Institute, yang menyatakan pemerintah akan menghemat puluhan triliun jika menaikkan harga BBM April mendatang. Pri Agung Rakhmanto, Direktur lemmbaga ini mengatakan, dengan kenaikan harga Rp500 per liter saja, pemerintah telah menghemat subsidi Rp19 triliun. Itu dengan asumsi harga minyak US$110 per barel, dan sekarang sudah US$115. Jika kenaikan Rp1.000 per liter, maka penghematan bisa meningkat menjadi Rp38 triliun. Kemudian jika kenaikan mencapai angka Rp1.500 per liter, maka penghematan mencapai Rp57 triliun Dari hasil kajian ReforMiner, inflasi akan timbul dari kenaikan harga BBM ini. Bila BBM naik Rp500, maka terjadi inflasi 0,5 persen. Sedangkan kenaikan Rp1.000 dan Rp1.500 akan terjadi inflasi masing-masing 1,02 dan 1,6 persen. Keputusan menaikkan harga, menurut Pri Agung, merupakan langkah yang paling masuk akal. Sebab tingginya subsidi telah membuat anggaran negara tak sehat. "Ini langkah yang paling tepat," katanya. Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria juga mendukung langkah pemerintah ini. Selama ini pemerintah dibebani subsidi yang tak tepat sasaran. ''BBM bersubsidi lebih banyak digunakan oleh kendaraan pribadi. Ini tidak tepat,'' katanya. Dia mengatakan, pemerintah masih perlu mengatur distribusi BBM secara tepat, sehingga subsidi bisa tepat sasaran. ''Jangan sampai subsidi BBM dinikmati orang-orang kaya. Karena itu, kenaikan harga BBM adalah langkah yang tepat,'' ujar dia. Meski demikian, Sofyano tidak sepakat bila subsidi dihapus total. Subsidi masih diperlukan agar produk-produk lokal bisa bersaing di kancah internasional. "China mensubsidi listrik dan Asutralia mensubsidi pertanian. Ini semua agar produk ekspornya bisa bersaing," tuturnya.
Mencari Formula Tepat Rencana kenaikan BBM, praktis membuat Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan, harus berpikir keras. Apalagi kepala negara sudah meminta, agar dana CSR difokuskan untuk mengatasi dampak kebijakan ini. Maun tidak mau Kementerian BUMN harus mengkoordinasikan penyaluran dana CSR untuk masyarakat. "Masing-masing BUMN tidak boleh egois demi bangsa," jelasnya. Saat ini Kementerian BUMN sedang melakukan pemetakan masyarakat miskin. Maksudnya, setiap masyarakat miskin di berbagai kawasan itu didata apa saja yang mendesak. Seperti masyarakat miskin di kawasan nelayan dan pegunungan akan berbeda. BUMN, dalam waktu satu bulan ke depan sedang memikirkan paket-paket bantuan CSR apa yang paling cocok di kawasan tersebut. "Untuk masyarakat pinggir rel, mungkin pasar murah lebih cocok, kawasan nelayan mungkin lebih membutuhkan beras. Teman-teman fokus memikirkan itu," katanya. Bentuk riil CSR seperti apa, itu sedang dipikirkan oleh kementerian BUMN dalam satu bulan ini, apakah bentuknya paket-paket atau pun semacam bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Namun, dia meminta tidak ada lagi dana CSR yang salah arah atapun proyekproyek CSR yang fiktif atau diada-adakan. Dia meminta agar seluruh BUMN all out untuk membantu masyarakat miskin, sesuai dengan amanat presiden. Ditambah, laba BUMN pada 2011 mencapai Rp120 triliun, sehingga dia meminta BUMN untuk menambah lagi alokasi CSR. "Kebetulan tahun ini BUMN labanya meningkat cukup besar, jangan perhitunganlah kalau membantu masyarakat miskin," katanya. Sementara itu Menteri Energi Sumber Daya Mineral, Jero Wacik, menyatakan berdasarkan kajian kon-
sorsium perguruan tinggi yang dipimpin Universitas Indonesia dan Institut Teknologi Bandung, kenaikan harga BBM bersubsidi harus dibarengi dengan kompensasi. Menurutnya kompensasi tersebut selain berupa bantuan langsung tunai (BLT), juga dapat disalurkan dalam bentuk kupon uang transportasi yang akan dibagikan untuk masyarakat yang menggunakan angkutan umum. "Bantuan langsung kepada rakyat yang sedang berdampak, sedang dikaji. Biar rakyat tidak berat lah," katanya. Menko Perekonomian Hatta Rajasa juga mempertegas bahwa BLT diberikan kepada 17,5 juta kepala keluarga penerima raskin atau 40 juta penduduk berpenghasilan menengah ke bawah. Dia menyebutkan saat ini pemerintah tengah mengkaji pemilihan kelompok masyarakat mana yang menjadi prioritas program bantuan ini. Hatta menyadari kenaikan BBM pasti akan meningkatkan besaran inflasi, sehingga harga barang naik, terutama barang komoditas. Daya beli masyarakat juga terpukul. Padahal, 70 persen daya beli masyarakat miskin disalurkan untuk pangan. "Jadi, harus kita carikan kompensasi yang tepat," imbuhnya. Mantan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Adi Putra Darmawan Taher punya pendapat berbeda. Ia menyarankan pemerintah untuk mencontoh pengalaman yang dilakukan Malaysia ketika menaikkan BBM. Malaysia memberi proteksi kepada 17 kebutuhan bahan pokok. "Malaysia bisa menjadi salah satu model skema kenaikan harga BBM. Jadi, diberi buffer oleh Bulog. Kita lebih menganut keseimbangan pasar," ungkap Adi. Selain itu, Adi melanjutkan, hal utama yang mesti dilakukan pemerintah adalah pembangunan insfrastruktur. Dengan begitu, akan membuka lapangan pekerjaan yang lebih banyak. "Jadi tak perlu banyak orang yang diberi subsidi. Income perkapi-
ta kita juga diharapkan tembus di kisaran angka Rp10 ribu," ujar Anggota DPR dari Partai Golkar ini. Ia juga menilai skenario memberlakukan kembali pemberian Bantuan Tunai Lansung (BLT), bisa dilakukan, namun resiko penyelwengan sangat tinggi. Artinya, untuk jangka panjang BLT bukan solusi tepat. ''Kalau pun mau dipaksakan, kirim langsung kepada yang berhak melalui penyaluran rekening, tidak lewat birokrasi,'' katanya. BBM Nelayan Tak Naik Kebijakan kenaikan BBM ini, rupanya tak berlaku buat nelayan. Setidaknya, kabar itu dilontarkan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif Cicip Shutardjo, di Jakarta belum lama ini. Ia menegaskan seluruh kapal nelayan dengan berat kotor di atas 30 gross tonnage (GT) tetap menggunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. "Sekarang kembali ke sebelumnya, aturan Inpres nomor 15 Tentang 2011 tentang Perlindungan Nelayan," katanya. Diakui Cicip, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu memang menyatakan BBM bersubsidi hanya untuk nelayan dengan kapal 30 GT ke bawah. Namun, berdasarkan keputusan rapat terbatas enam menteri yang membahas BBM bersubsidi, memutuskan bahwa semua nelayan akan tetap mendapatkan subsidi. Dengan ketentuan baru tersebut, Cicip memastikan seluruh nelayan nantinya harga BBM untuk nelayan tidak akan mengalami kenaikan. Sebelumnya, sejumlah nelayan tradisional di Kalimantan Barat memilih tidak melaut menyusul kewajiban menggunakan bahan bakar nonsubsidi bagi kapal bertonase di atas 30 GT. Mereka mengeluh mahalnya harga BBM industri, yang jauh lebih tinggi dari BBM bersubsidi, seperti selama ini mereka gunakan. (*) dahri maulana
GARDA
INTERNASIONAL - SAMBUNGAN
Edisi 1 (Perdana) Tahun 1 / Tanggal 1 - 15 Maret 2012 n u s a n t a r a
23
Arab Saudi Ingin Punya Senjata Nuklir RIYADH, – Gerah dengan tetangga-tetangganya yang diduga telah memiliki atau sedang mengembangkan senjata nuklir, negara kaya minyak Arab Saudi berkeinginan memiliki juga senjata pemusnah massal tersebut. Hal tersebut terungkap dalam pernyataan mantan Kepala Dinas Intelijen Arab Saudi Pangeran Turki AlFaisal di sebuah forum keamanan di Riyadh, Arab Saudi, Senin dua pekan lalu. “Usaha kita dan seluruh dunia telah gagal meyakinkan Israel untuk meninggalkan senjata pemusnah massalnya, demikian juga Iran. Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban kami kepada bangsa dan rakyat untuk mempertimbangkan semua opsi yang tersedia, termasuk memiliki senjata jenis ini,” tandas Faisal, yang mengatakan, satu bencana nuklir saja akan berpengaruh pada semua orang di dunia. Israel selama ini diyakini sebagai satu-satunya negara di Timur Tengah yang memiliki senjata nuklir, bahkan menyimpan ratusan peluru kendali
berhulu ledak nuklir. Israel sendiri tidak pernah membenarkan maupun membantah dugaan tersebut. Sementara itu, Israel dan negara-negara Barat meyakini, Iran saat ini sedang mengembangkan senjata nuklir dengan kedok program nuklir demi keperluan sipil. Iran sendiri selalu membantah tuduhan tersebut. Riyadh, yang sudah berulangkali menyuarakan ketakutan akan ancaman nuklir Iran dan mencela kemampuan nuklir Israel, telah meningkatkan upayanya untuk mengembangkan teknologi nuklir demi “keperluan damai”. Koordinator badan nuklir sipil Arab Saudi Abdul Ghani Malibari mengatakan, Juni lalu, bahwa Riyadh berencana membangun 16 reaktor nuklir sipil dalam 20 tahun mendatang dengan biaya 300 miliar riyal (Rp722,3 triliun). Menurut dia, Arab Saudi akan meluncurkan undangan tender internasional untuk pembangunan reaktor nuklir, yang akan digunakan sebagai pembangkit listrik dan proses reuter desalinasi air laut. (*)
Ledakan akibat nuklir
Natuna Menjadi ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 Natuna harus menjadi penghasil ikan terbesar, rencana ini tidak berlebihan karena wilayah Natuna 90 persen lautan. dan di laut Natuna kaya ikan, buktinya setiap hari ratusan Nelayan malaysia, Thailand dan Vietnam menjarah di wilayah Laut Natuna. Sementara Nasyarakat Natuna hanya bisa melihat. Natuna juga memiliki wilayah yang kaya akan gas dan Minyak Bumi, cadanganya merupakan salah satu yanag terbesar di Dunia, bandingkan dengan Propinsi Aceh atau Propinsi Riau, kedua propinsi ini menikmati jauh lebih banyak bagian dana bagi hasil di bandingkan Natuna. Maka untuk memperbesar jatah bagi hasil tak ada jalan lain selain menajdikan Natuna sebagai propinsi khusus. Menurut hitungan pemerintah, Natuna memiliki cadangan gas alam terbesar di kawasan Asia Pasifik Hal ini merujuk pada salah satu ladang gas yang terletak 225 kilometer (km) sebelah utara Natuna. Di sini tersimpan cadangan gas alam dengan volume sebesar 222 triliun kaki kubik (TCT). Selain itu, gas hidrokarbon yang bisa ditambang mencapai 46 TCT. Angka itu tentu saja belum termasuk cadangan gas alam yang terdapat di bagian barat Natuna yang dikelola juragan minyak raksasa kelas dunia. Bukan hanya berjaya di sektor gas alam. Natuna juga diselimuti minyak bumi yang seolah tiada pernah ada habisnya. Sumur- sumur off shore yang berada di bagian timur Natuna itu terus memancarkan minyaknya. Jadi, wajar saja kalau sektor migas di Kabupaten Natuna ini menjadi penyumbang terbesar bagi perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Migas yang berasal dari pelapukan fosil binatang laut selama jutaan tahun silam itu memberi kontribusi sekitar 10,11 persen dari perekonomian Kepri. Sayangnya dikuasai pihak asing Pendapatan dari penambangan migas di seluruh sumur eksplorasi di Natuna, juga sangatlah menggiurkan. Pada tahun 2007 misalnya, nilainya mencapai 21,8 triliun rupiah. Beta-
pa makmur dan sejahteranya bila semua hasil eksplorasi ini dinikmati sepenuhnya oleh bangsa Indonesia, terlebih rakyat Natuna sendiri. Sayangnya, sebagian besar hasil eksplorasi tersebut dikuasai oleh perusahaan swasta asing. Maklum, baik modal, tenaga ahli, maupun peralatan hampir seluruhnya disuplai oleh Exxon Mobil, Conoco Philips, Star Energy, dan Primer Oil. Praktis, pembagian keuntungan dari bisnis tersebut sebagian besar dinikmati oleh mereka. Sedangkan Indonesia sebagai pemilik kekayaan alam tersebut hanya mendapat sedikit keuntungan. Bayangkan, dari total pendapatan yang mencapai puluhan triliun rupiah itu, Kabupaten Natuna hanya kecipratan Rp 225 miliar. Sementara itu, pemerintah pusat kebagian sekitar Rp 525 miliar. Sedangkan triliunan rupiah lainnya menjadi hak milik perusahaan asing alias menguap ke negara lain. Belum lagi jika membicarakan Blok Natuna D-Alpha, yang merupakan blok gas dan minyak yang menyimpan sekitar 500 juta barel. Total potensi gas diperkirakan mencapai 222 triliun kaki kubik, dan inilah cadangan terbesar di dunia yang tidak akan habis dieksplorasi 30 tahun ke depan. Potensi gas yang recoverable sebesar 46 tcf (46,000 bcf) atau setara dengan 8,383 miliar barel minyak (1 boe, barel oil equivalent = 5.487 cf ). Dengan potensi sebesar itu, dan asumsi harga rata-rata minyak US$ 75 /barel selama periode eksploitasi, nilai potensi ekonomi gas Natura adalah US$ 628,725 miliar atau sekitar Rp 6.287,25 triliun (kurs US$/Rp = Rp 10.000). Bandingkan dengan APBN 2010 yang hanya Rp 1.047,7 triliun. Begitu kuat peran asing terhadap Natuna, tak mengherankan kalau kondisi sosial ekonomi masyarakat di Natuna tak beranjak sejahtera. Lihat saja nilai Indeks Pengembangan Manusia (IPM) yang diukur berdasarkan kelangsungan hidup, pengetahuan, dan daya beli. Semakin tinggi IPM, tingkat kesejahteraan hidup masyarakat kian makmur.
Fakta menunjukkan, ternyata Kabupaten Natuna yang bergelimang migas tersebut memiliki IPM terendah dibandingkan dengan lima kabupaten/kota lainnya di Kepri. Itu artinya, angka harapan hidup, tingkat pendidikan, dan pengeluaran riil per kapita di Natuna berada pada urutan paling buncit. Sebuah fakta yang ironis memang. Ketiga Natuna terletak di jalur pelayaran internasional dan jalur penerbangan internasional, di laut setiap hari ratusan kapal super tangker dan kapal besar lainnya lalu lalang, begitu juga di udara setiap hari ratusan pesawat udara rute internasional lalau lalang, anehnya semua itu masih dibawah kendali Singapura, jadi kalau pemerintah pusat serius seharusnya Natuna bisa mengambil keuntungan dari itu. Untuk mewujudkan minimal 3 potensi natuna ini maka harus
dikelola minimal setingkat propinsi. Dukungan Mengalir Wacana pemekaran ini juga didukung sejumlah tokoh Natuna dan Kepulauan Anambas. Vava Adiosa Humas Badan Perjuangan Pembentukan kabupaten Kepulauan Natuna Barat (BPPKKNB) kepada GARDA di kesempatan terpisah menjelasakn data Kementrian Kelautan dan Perikanan menjelaskan dalam kurun waktu satu tahun tidak kurang dari Rp.30 Triliun/pertahun nelayan Negara asing melakukan pencurian ikan di laut Natuna, potensi ini terabaikan begitu saja karena pemerintah Natuna tidak punya kewenangan dan minim fasilitas. “Maka untuk mencegah terjadinya pencurian ikan oleh Nelayan Asing percepatan pembagunan di Kabupaten Natuna yang berbatas
langsung dengan Negara luar seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Berunai di perlukan kewenagan pengelolaan setingkat Provinsi, namanya bisa propinsi Pulau tujuh atau Propisi Maritim pulau Tujuh.” Jelas Vava Adiosa. Meski begitu Abusri, juga tokoh Natuna lainya, sadar bahwa rencana ini tidak mudah, perlu kerja keras dan semagat bersama seluruh element masyarakat di Kabupaten Natuna, dan tahapanya tidak boleh keluar dari peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. “NKRI merupakan harga mati untuk itu semua eleman masyarakat Natua harus bisa meyakinkan pemerintah pusat bahwa wacana pemekaran kabupaten Natuna menjadi 3 wilayah Kabupaten dan penjadi propinsi juga untuk kepentingan menjaga aset dan wilayah NKRI” Tegas Abus Ri (*) ifan-tim
ASING INCAR ............................................................................................................................................................... dari halaman 1 melakukan pengawasan wilayah perbatasan. Karena itu, mereka berani memasukkan benda-benda canggih untuk memonitor apa saja yang ada di sekitar benda tersebut. Untuk itu Vava berharap, pihak pemerintah bersama aparat keamanan segera mencari tahu soal asal-usul benda tersebut, bisa masuk ke wilayah Natuna. Yang pasti benda itu, tidak mungkin dibawa melalui jalur darat, atau lewat udara. Karena jika lewat darat atau udara pasti benda itu akan termonitor ketika si pembawanya melintasi pintu detektor di bandara. ''Kita meyakini benda itu, dibawa melalui jalur laut, yang kita tidak tahu kapan diletakkan,'' ujarnya. Artinya, jelas Vava, benda itu tak cukup cuma diamankan saja oleh pihak berwenang setempat, tetapi perlu ada langkah prefentif sehingga dapat menepis kekawatiran masyarakat Bunguran Barat. Apalagi sampai sekarang, benda yang ditemukan itu belum diketahui siapa pemiliknya. Sementara titik lokasi tempat benda ini berada juga di wilayah pulau, yang sangat sepi. “Memang setelah ditelusuri di internet benda itu merupakan alat survey bawah laut bukan torpedo atau
bom, tetapi justru karena alat survey itulah kita menjadi kawatir. Ada kepentingan apa pemilik alat survey type SRD 500 S yang berbendera Amerika ini,'' terang Vava Adiosa Humas Panitia Pembentukan Kabupaten Kepulauan Bungurun Barat. Seperti diberitakan sebelumnya, benda mencurigakan mirip torpedo bewarna orange ditemukan nelayan di perairan pulau Selaut Natuna. Benda ini sempat diamankan di rumah ketua RT Selaut Jabalani beberapa Bulan. Penemuan benda ini sempat membuat sejumlah warga kawatir, pasalnya lampu sensor yang berada ditengahnya sejak ditemukan hingga saat ini terus menyala. ''Benda ini mirip torpedo, saya dan warga takut jika sewaktu-waktu benda ini bisa meledak untuk itu saya melaporkan kepada pihak berwenang agar bisa mengamankan benda ini, apalagi benda ini berlogo bendera Amerika,” terang Jabalani kepada Gardanusantara.com saat dihubungi via handpone. Saat gardanusantara.com mencoba mencari tau apa gerangan benda tersebut melalui internet ternyata benda tersebut merupakan salah satu alat survey bawah laut yang diproduk-
si perusahaan geospace Teknologi asal Houston Texas, Amerika Serikat. Dalam situs per usahaan Geospace Technologies menerangkan bahwa perusahaan ini adalah produsen terkemuka dunia dan pemasok instrumentasi rekaman dan sistem, sensor (geophone, hydrophone, detektor getaran, seismometer), kabel kustom dan umbilical untuk eksplorasi minyak dan gas dan industri produksi. Perusahaan ini mengembangkan teknologi baru sistem Concord Kelautan type SRD-500 S, peralatan ini sebelumnya dipasarkan oleh Concord Technologies. Alat ini merupakan perangkat pemulihan straemer streamer dan sistem kedalaman streamer kontrol. Tipe SRD-500 S adalah Perangkat Sealed Pemulihan Peningkatan Streamer Devce Pemulihan Otomatis menampilkan kehandalan sistem yang ditingkatkan dan kinerja. Fitur perangkat ini disegel komponen internal, GO-Nogo lampu indikator, ketahanan korosi tingkat tinggi , dilengkapi kit isi ulang lapangan dan sampai £ 500 [226,75 kg.] Angkat beban. (*) ifan-tim
24 GARDA
n u s a n t a r a
Edisi 1 (Perdana) Tahun 1 / Tanggal 1 - 15 Maret 2012
Wabub Natuna di Sedanau Timur
Pererat Tali Silahturahmi Lewat Gasing NATUNA - Menyerap aspirasi dan menjalin silaturahmi bisa dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan bertandang bermain gasing. Hal ini dilakukan Wakil Bupati Natuna Imalko S.sos. Gasing merupakan permainan tradisonal masyarakat Natuna yang masih dipertahankan sebagai salah satu bentuk warisan budaya. Di Natuna hampir disetiap desa mempunyai grup gasing. masing masing grup terbiasa mengundang grup desa lain untuk bertanding gasing, biasanya undangan ini tidak saja untuk bertanding mencari pememang tetapi lebih dimaksudkan untuk menjalin silaturahmi antar warga dan saling bertukar pengalaman. Dalam seyiap permainan selaian pemain juga diiringi dengan pendukung. Malah pendukung ini jauah lebih banyak dari pemain. kesempatan inilah yanag digunakan untuk ajang interaksi, sosialisasi dan silaturahmi. Pada kesempatan ini Wabub Natuna didampingi Kadispendidikan Jasman Harun dan tim gasing Pecinta Gasing Natuna (PGN) bertandang ke desa Sedanau Timur di daerah Tanjung Sebauk. Selain bertanding dan menyerahkan sejumlah bantuan Wabub Natuna Imalko S.sos.juga mendengar keluhan warga terkait dermaga Tanjung Sebauk yang merupakan dermaga akses masyarakat melalui jalur laut kondisinya memprihatinkan dan butuh penanganan cepat. "Pelabuhan kayu ini dibangun tahun 2004 kondisinya sudah roboh di bagian tengah, kayunya lapuk terkena musim barat sejak 2 tahun lalu, kamai dengan pemkab natuan sudah mengangarkan untuk perbaikan tahun 2011, tetapi tak jadi , jaadi kamai berharap di tahun 2012 ini pemerintah bisa mengangarkan kembali karena pelabuhan ini urat nadi warga sini" terang ketua RT yang tinggal di dekat dermaga. masyarakat Sedanau timur juga berharap pemerintah natuna melanjutkan kembali rencana pembukaan jalan yang sempat terhenti sejak tahun 2005, jalan ini rencananaya menghubungkan desa Sedanau Timur dengan desa Binjai. "Kami berharap pembangunan jalan ini bisa dilanjutkan agar bisa menghubungkan desa ini dengan desa Binjai dengan bigitu akses kamai menuju ibukota kabupeten bisa lebih dekat, selain jalan pemka juga diharapkan membangun jembatan di sungai binjai, jika rencana ini jadi maka ekonomi masyarakat desa Sedanau Timur akan lebih cepat maju,'' terang Kades Sedanau Timur kepada gardanusantara.com. (*) ifan
HUMANIORA