ASAS-ASAS HUKUM ADMINISTRASI DAN PERKEMBANGANNYA Oleh: Asep Warlan Yusuf
Peristilahan • • • •
HTUN HTP HAN HA (I)
AWY/Silabus HAN FH
• • • • •
Bestuursrecht Administratiefrecht Droit Administratif Administrative Law Verwaltungsrecht
Pengertian • • • • • • • •
A.M Donner Van Poelje P. de Haan H.D van Wijk/Willem Konijnenbelt A.D Belinfante Oppenheim & Van Vollenhoven Sjahran Basah dan Philipus M. Hadjon E. Utrecht
AWY/Silabus HAN FH
Intisari Pengertian HAN 1. HAN merupakan bagian dari hukum publik; 2. HAN merupakan cabang dari HTN dalam arti luas (staatsrecht in ruime zin); 3. berkenaan dengan kekuasaan eksekutif; 4. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan; 5. Mengatur organ pemerintah, jabatan publik, beserta dengan tugas dan fungsinya; 6. Mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara. AWY/Silabus HAN FH
Fungsi HAN • Unsur/ciri Negara Hukum (rechtsstaat, rule of law) dengan mengacu pada pendapat a.l Immanuel Kant, F.J Stahl, AV Dicey, Shceltema, Philipus. M. Hadjon. • Negara Kesejahteraan (welvaartsstaat) • Negara Hukum Demokratis • Mengatur penggunaan kekuasaan • Asas legalitas AWY/Silabus HAN FH
• Pemerintah terikat pada hukum • Jaminan perlindungan HAM • Menguji keabsahan perbuatan pemerintaham • Good Governance – Good Government Governance
AWY/Silabus HAN FH
PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE • • • • •
Sound/Good Governance Transparansi/keterbukaan (Transparent) Partisipatif (Participatory) Akuntabel/bertanggung jawab (Accountable) Negara Hukum yang demokratis (Democratic Rule of Law)
AWY/Silabus HAN FH
Stahl empat unsur pokok agar suatu negara dapat digolongkan sebagai negara hukum, yakni: (1) Adanya pengakuan dan perlindungan terhadap HAM, (2) Adanya pembagian kekuasaan, (3) Adanya penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan undang-undang, (4) Adanya peradilan administrasi guna memeriksa, menilai, dan mengadili perbuatan hukum pemerintah.
AWY/Silabus HAN FH
Scheltema menunjukkan empat unsur agar suatu negara dapat disebut negara hukum. (1) Adanya kepastian hukum, (2) Adanya persamaan, (3) Adanya demokrasi, (4) Adanya pemerintahan yang melayani kepentingan umum.
AWY/Silabus HAN FH
Pemikiran dari Eropa Kepulauan (Anglo-Saxon) dan dikenal dengan konsep Rule of Law, yang dipelopori oleh A.V. Dicey. Terdapat tiga elemen utama yang diintroduksi berdasarkan konsep rule of law agar dapat disebut negara hukum. Ketiganya adalah:
(1) Adanya supremasi hukum atau supremacy of law, (2) Adanya persamaan dihadapan hukum atau equality before the law, (3) Adanya konstitusi yang didasarkan atas hak-hak perorangan atau the constutution based on individual rights.
AWY/Silabus HAN FH
Lima kondisi, yang bergerak simultan dalam mencapai sasaran akhir berupa kesejahteraan umum yang berkeadilan tadi, yakni:
1. Negara harus menjunjung tinggi supremasi hukum yang demokratis dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; 2. Pemerintahan yang bersih dan terbuka (clean and open government) dalam mengatur, melindungi, dan melayani kepentingan masyarakat; AWY/Silabus HAN FH
3. Penegakan hukum yang efektif dan konsisten dengan berintikan keadilan, kepastian, dan pengayoman; 4. Pembangunan harus ditujukan pada sasaran kemanfaatan lahir dan batin dengan berlandaskan pada kesadaran bahwa sumber daya alam itu memiliki keterbatasan; 5. Penguatan dan pemberdayaan civil society yang lebih genuine. AWY/Silabus HAN FH
Requirements • • • • • •
Sistem perwakilan yang efektif (Effective Representative System); Kemandirian peradilan (Independence of Judiciary); Birokrasi bersih dari KKN, responsif, dapat dipercaya, profesional (Clean, Responsive, Credible, and Professional); Desentralisasi yang demokratis (Democratic Decentralization); Masyarakat sipil yang kuat dan partisipatif (Strong and Participatory Civil Society); Mekanisme resolusi konflik yang efektif (Effective Conflic Resolution Mechanism).
AWY/Silabus HAN FH
Good Governance: Pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelola masalah-masalah bangsa. Governance dikatakan baik (good atau sound) apabila sumber daya dan masalah masalah publik dikelola secara efektif dan efisien yang merupakan respon dari kebutuhan masyarakat (aspiratif)
AWY/Silabus HAN FH
Kondisi Governance di Indonesia – Kemampuan dan kapasitas wakil rakyat, baik sebagai pembentuk undang-undang eksekutif, maupun penyerap aspirasi mayarakat; – Belum terdapat perubahan yang signifikan dalam dunia peradilan; – Perubahan pimpinan pemerintahan belum membawa perubahan pada kultur birokrasi di Indonesia (belum mengarah pada budaya melayani rakyat, keterbukaan, masih berorientasi pada “getting project through” (“asal proyek jalan”), serta tidak adanya rancang tindak yang jelas dan terukur di sektor civil service reform;
AWY/Silabus HAN FH
– Civil Society belum memberikan tekanan yang efektif (pressure) yang optimal terhadap perubahan prilaku penentu kebijakan; – Negara dan masyarakat belum berhasil membangun mekanisme resolusi konflik yang efektif dalam menangulangi konflik kekerasan yang ada di berbagai wilayah di Indonesia.
AWY/Silabus HAN FH
Good Governance • Tata pemerintahan dalam penggunaaan wewenang ekonomi, politik, dan administrasi guna mengelola urusan negara pada semua tingkat. • Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban, dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.
8/13/2013
17
Trilogi Stakeholders Good Governance • Pemerintah, • Dunia usaha, dan • Masyarakat Sipil
8/13/2013
18
Pergeseran dari Government ke Governance • Dari sekedar pemberi pelayanan (provider) menjadi fasilitator, kepemilikan negara menjadi kepemilikan rakyat (JS. Edralin, 1977)
8/13/2013
19
Perbandingan Ciri-ciri Bad Government dengan Good Government
Ciri-ciri Bad Government
Ciri-ciri Good Government
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. 2. 3. 4.
Lamban dan bersifat reaktif Arogan Korup Birokratisme Boros Bekerja secara naluriah Enggan berubah Kurang berorientasi pada kepentingan publik
5. 6. 7. 8.
Proaktif Ramah dan Persuasif Transparan Mengutamakan proses dan produk Proporsional dan profesional Bekerja secara sistemik Pembelajaran sepanjang hayat Menempatkan stakeholder & shareholder ditempat utama
Prinsip Good Governance • • • • • •
Responsif, Participatory, Transparant Equitable Accountable Consensus Oriented
8/13/2013
21
PRINSIP GOOD GOVERNANCE Terbukanya akses publik tentang berbagai informasi pemerintahan
Prosedur, peraturan perundangan dilaksanakan dengan konsekuen
Masyarakat dapat memperoleh info tentang prosedur, peraturan, perundanngan & kebijakan
Tindakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan dengan indikator kinerja dan target yang jelas
Transparansi “memaksa” peningkatan akuntabilitas publik
TRANSPARANSI (Informasi) Partisipasi publik tidak dapat terlaksana tanpa adanya transparansi
AKUNTABILITAS PUBLIK
PARTISIPASI MASYARAKAT Terdapat mekanisme yang jelas dalam proses pengambilan keputusan dan kontrol publik
Akuntabilitas sulit terlaksana tanpa pemantauan dan partisipasi publik
Transparansi
•
Makna transparansi akan menunjang empat hal yang mendasar (Kristiansen, 2006), yaitu: – meningkatnya tanggungjawab para perumus kebijakan terhadap rakyat sehingga kontrol terhadap para politisi dan birokrat akan berjalan lebih efektif; – memungkinkan berfungsinya sistem kawal dan imbang (checks and balances) sehingga mencegah adanya monopoli kekuasaan oleh para birokrat; – mengurangi banyaknya kasus korupsi; dan – meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
8/13/2013
23
Prinsip Transparansi • Prinsip transparansi (keterbukaan) keterbukaan ini menuntut agar seluruh kebijakan yang akan diambil oleh penguasa/pemerintah harus diketahui dan didasarkan pada kondisi riil rakyat/masyarakat • peningkatan kemakmuran masyarakat tidak hanya perlu ditunjang oleh sumberdaya yang berupa modal dan teknologi, tetapi juga informasi.
8/13/2013
24
Prinsip Transparansi • Prinsip transparansi (keterbukaan) keterbukaan ini menuntut agar seluruh kebijakan yang akan diambil oleh penguasa/pemerintah harus diketahui dan didasarkan pada kondisi riil rakyat/masyarakat • peningkatan kemakmuran masyarakat tidak hanya perlu ditunjang oleh sumberdaya yang berupa modal dan teknologi, tetapi juga informasi.
8/13/2013
25
Partispasi Masyarakat • Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan bersosialisasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
8/13/2013
26
Subtansi Partisipasi Masyarakat – Dukungan masyarakat – Kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah/penguasa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sebuah program pembangunan.
8/13/2013
27
Partisipasi Masyarakat : Perwujudan Hak dan Pengakuan Hak • Setiap orang : pembawa hak, karena setiap orang adalah pembawa sekaligus pengemban hak, maka peran serta atau partisipasi dalam pembangunan dengan sendirinya merupakan hak setiap orang.
8/13/2013
28
Dimensi Akuntabilitas • Dimensi akuntabilitas secara praktis: – siapa yang melaksanakan – kepada siapa dan – apa standar yang digunakan untuk penilaian • Dimensi Akuntabilitas: – Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum. – Akuntabilitas Proses. – Akuntabilitas Program – Akuntabilitas Kebijakan 8/13/2013
29
Prinsip-Prinsip Akuntabilitas – Komitmen. – Suatu sistem – Menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran – Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh. – Jujur, objektif, transparan dan inovatif
8/13/2013
30
Kerangka Pemikiran 1. UUD 1945 - Negara Hukum yang demokratis - Demokrasi yang berkeadaban - Negara Kesejahteraan yang berkemakmuran Perkembangan hasil amandemen: - tata kelola pemerintahan yg baik (pasal 33) - desentralisasi yang demokratis (Pasal 18) - penguatan civil society (Pasal 28)
Crince le Roy dan Founding fathers • Perkembangan dan Pergesaran HA semaikin meluas dan mendalam • Negara Kesejahteraan (Campur tangan negara Vs Nacht wakerstaat • Founding fahters: campur tangan negara harus melalui dan oleh hukum: - pembentukan hukum yang demokratis - menjamin perikemanusiaan - kesejahteraan umum
Hak Masyarakat dalam Negara Hukum yang Demokratis
Hak atas informasi Hak untuk memikirkan Hak untuk menyatakan pendapat Hak untuk mempengaruhi pengambilan keputusan publik • Hak untuk melakukan pengawasan • • • •
Pelayanan Umum • • • • • •
Pelayanan Publik Prosedur Pelayanan Persyaratan Pelayanan Kecepatan pelayanan Keadilan mendapatkan pelayanan Kepastian biaya pelayanan
• • • • • • •
Kepastian jadwal pelayanan Kenyamanan lingkungan Keamanan pelayanan Pelayanan dengan perlakuan khusus Proporsi akses Prosentase dan perlakuan tertentu Kelompok masyarakat tertentu
Prinsip – Ketersediaan meliputi sarana dan prasarana fisik, perlengkapan, pegawai, sarana komunikasi, dan jaringan kerja berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang saling terkoneksi. – Keandalan yaitu meliputi kemampuan untuk memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan, segera, akurat, dan memuaskan. – Daya tanggap yaitu kesiapan untuk menanggapi dan bereaksi terhadap permintaan, saran, keinginan, pengaruh, keberatan, keluhan, pengaduan atau upaya-upaya yang dibutuhkan pengguna layanan publik.
– Jaminan mencakup kepastian penyelenggara pelayanan publik, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, jangka waktu penyelesaian pelayanan, dan biaya pelayanan – Empati meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para pelanggan. – Daya terima yaitu pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para pelaksana, bebas dari bahaya, resiko atau keragu-raguan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat – Aksesibilitas yaitu keterjangkauan pelayanan oleh pengguna, baik secara langsung melalui tatap muka maupun tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
Kewajiban Penyelenggara Pelayanan Publik • Setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyelenggarakan pelayanan publik untuk memenuhi hak-hak asasi kelompok masyarakat tertentu. • Kewajiban tersebut meliputi: – – – – –
aksesibilitas; informasi; sarana dan prasarana/fasilitas; anggaran; sumber daya manusia.
BENTUK-BENTUK KORUPSI, FAKTOR PEMBERANTASAN DAN HAMBATANNYA Bentuk – Bentuk Korupsi
PENYEBAB,
AKIBAT,
1. Penyalahgunaan wewenang 2. Pembayaran fiktif 3. Kolusi/persekongkolan 4. Biaya perjalanan dinas fiktif 5. Suap/uang pelicin 6. Pungutan tidak resmi 7. Penyalahgunaan fasilitas/inventaris kantor 8. Imbalan tidak resmi 9. Pemberian fasilitas secara tidak adil 10.Bekerja tidak sesuai ketentuan dan prosedur
UPAYA
11. Tidak disiplin waktu 12. Komisi atas transaksi jual beli yang tidak disetor ke Kas Negara 13. Menunda / memperlambat pembayaran 14. Pengumpulan dana taktis 15. Penyalahgunaan anggaran 16. Menerima hadiah, sumbangan/hibahberkaitan dengan tugas/jabatan 17. Mark up harga beli/menurunkan harga jual 18. Mengubah dan memanfaatkan kelemahan sistem teknologi informasi 19. Menurunkan kualitas/spesifikasi teknis/mengurangi volume 20. Pertanggungjawaban tidak sesuai dengan realisasi.
Faktor Penyebab Terjadinya Korupsi 1. Tanggungjawab profesi, moral dan sosial yang rendah 2. Sanksi yang lemah penerapan hukum yang tidak konsisten dari Institusi penegak hukum, institusi pemeriksa yang tidak bersih/independen. 3. Rendahnya disiplin/kepatuhan terhadap peraturan 4. Kehidupan yang konsumtif, boros dan serakah (untuk memperkaya diri) 5. Lemahnya pengawasan berjenjang (internal) dalam pelaksanaan tugas/pekerjaan 6. Kurangnya keteladanan dari atasan/pimpinan 7. Hilangnya rasa malu ber KKN 8. Wewenang yang besar tidak diikuti evaluasi laporan kinerja
9. Kesempatan yang terbuka 10. Lemahnya pengawasan Eksternal 11. Belum efektifnya pengawasan masyarakat lembaga legislative. 12. Peraturan tidak jelas 13. Budaya memberi upeti/tips 14. Pengaruh lingkungan sosial 15. Penghasilan yang rendah dibandingkan dengan kebutuhan hidup yang layak 16. Sikap permisif/serba membolehkan dalam masyarakat, dan sungkan untuk saling mengingatkan. 17. Rendahnya kepedulian terhadap kehidupan masyarakat 18. Lemah penghayatan dan pengamalan agama.
Akibat yang Ditimbulkan
1. Merusak mental aparat/masyarakat (budaya instan) 2. Menurunkan/menghilangkan kepercayaan, citra dan martabat 3. Ekonomi biaya tinggi, investasi rendah, laporan kerja/usaha rendah 4. Hasil pembangunan tidak dinikmati sebagian besar masyarakat, sebaliknya lebih banyak untuk penguasa yang akhirnya akan menimbulkan kesenjangan sosial 5. Kualitas prestasi kerja/kinerja aparat rendah 6. Output tidak optimal/tidak dapat dimanfaatkan tepat waktu/tepat standar 7. Peraturan/prosedur tidak dapat ditegakan 8. Kekuasaan dan kewenangan berkuasa melalui uang
Upaya Memberantas KKN
1. Meninjau/menyempurnakan pendapat peraturan, perundang-undangan disegala bidang 2. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten dengan sanksi berat kepada pelaku korupsi 3. Meningkatkan komitmen, konsisten dengan sanksi berat kepada pelaku korupsi 4. Menata kembali organisasi, memperjelas/ mempertegas visi, misi, tugas dan fungsi yang diemban oleh setiap instansi 5. Menyempurnakan sistem Ketatalaksanaan meliputi: perumusan kebijakan, perencanaan penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi pertanggungjawaban kinerja serta kualitas pelayanan masyarakat.
6. Memperbaiki manajemen Kepegawaian (penerimaan, penempatan, pengembangan, kesejahteraan, jaminan hari tua) 7. Mengembangkan budaya kerja/tertib/malu melakukan KKN 8. Melakukan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 9. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan sistem Pengendalian Manajemen, Pengawasan fungsional/berjenjang dan memperdayakan pengawasan masyarakat. 10. Meningkatkan transparansi, Akuntabilitas dan Pelayanan Prima.
Hambatan Utama Pemberantasan Korupsi Aspek Struktural
1. 2. 3. 4.
Lemahnya koordinasi Ego Sektoral / Instansional Lemahnya pelaksanaan SPI Belum efektifnya pelaksanaan TLHP
Aspek Kultural
Kurangnya komitmen, konsistensi, kompetensi dan professional SDM
Aspek Instrumental
Masih adanya peraturan perundangundangan dan kebijakan yang belum mendukung upaya pemberantasan KKN
Aspek Manajemen
1. Kualitas kepemimpinan yang kurang komitmen, konsisten dan tegas 2. Kurang dukungan teknologi informasi.
• Tidak tegaknya hukum merupakan ciri dari proses krisis kewibawaan (crisis gezag). Krisis ini berdampak multi-dimensi dan pada ujungngnya erosi kepercayaan yang mendorong anarki. Anarki yang sering terjadi mendorong munculnya keinginan penguasa bertangan besi.
• Dalam suasana chaotis demikian, persatuan dan kesatuan terancam: a. ada yang ingin memperbaiki prilaku demokratik; b. ada yang mengharapkan jalan pintas, pemerintah/pemimpin yang tegas, lugas atau otoriter untuk menormalisasi situasi.
Prinsip Hukum dalam Al-Quran dan Ass-Sunnah 1. Kekuasaan sebagai amanah; 2. Musyawarah (Asy-Syura 38); 3. Keadilan (Anissa ayat 58,105,135, Al-Maidah 8, AlHujarat 9); 4. Kesejahteraan umat 5. Persamaan; 6. Demokrasi keadaban 7. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia (Annisa 29-30); 8. Independesi peradilan ( An-Nisa 58, Muslim dari Abu Zar r.a, Riwayat Abu Dawud); 9. Perdamaian (rahmatan lil al-alamin); 10. Kepatuhan hukum (Al-Dzariat 56, An-Nisa 36-42)
11. Haqq dan ma’ruf (Al-Araf 157) 12. Memelihara alam/lingkungan (Ar-Rum 41,46 ) 13. Tidak boleh mengurangi timbangan (Al- Mutafifin 1-3) 14. Wajib menepati janji (Al-Baqarah 177, Al-Imran 76 15. Mengahalalkan jual beli mengharamkan riba (Albaqarah 275, Al Imran 130) 16. Tidak membedakan secara prinsip antara hukum publik dan hukum privat (mahdoh dan ghoir mahdoh)
Hubungan antara HAN dan HTN • Badan pemerintah tanpa kaidah-kidah HTN akan lumpuh dan badan pemerintah tanpa kaidah HAN akan bebas dan dapat sewenangwenang (Oppenheim dan Van Vollenhoven) • HAN merupakan perpanjangan dari HTN (J.B.J.M ten Berge) • HAN merupakan hukum sekunder dari HTN (J.B.J.M ten Berge)
AWY/Silabus HAN FH
Hubungan antara HAN dan HTN • HAN dan HTN bagaikan koin dengan dua sisi, dapat dibedakan namun tak dapat dipisahkan. (Bahsan Mustafa) • Perbedaan antara HAN dan HTN tidak prinsipil, melainkan berdasarkan “doelmatige arbeidsverdeling” (tujuan membagi pekerjaan) akibat perkembangan sejarah (Kranenburg). • Tidak mungkin untuk menarik garis batas yang tegas antara dua jenis hukum ini (WF Prins) AWY/Silabus HAN FH
Hubungan antara HAN dan HTN • HTN dalam arti sempit (Staatssrecht in enge zin) adalah sama dengan Hukum Konstitusi (Constitutioneelrecht), sedangakan HAN meruapakan HTN dalam arti luas (staatsrecht in ruime zin). HTN tanpa bantuan HAN tidak dapat dipahami (niet te begrijpen), begitu pula sebaliknya (FAM Stroink dan J.G Steenbeek).
AWY/Silabus HAN FH
PEMBAGIAN HAN • Hukum Administrasi Umum (algemeen deel) • Hukum Administrasi Khusus (bijzonder deel) • HAN Heteronom • HAN Otonom AWY/Silabus HAN FH
Ciri HAN Umum • Bersifat fundamental • Prinsip-prinsip umum dan Pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan • Bersumber dari HAN heteronom • Relatif berlaku jangka panjang • Menyangkut lintas bidang/sektor • Dimungkinkan untuk dilakukan kodifikasi AWY/Silabus HAN FH
Ciri HAN Khusus • Bersifat teknis operasional • Daya berlaku jangka pendek atau ad.hoc • Berkenaan dengan satu sektor/bidang tertentu • Relatif cepat berubah • Bersumber dari HAN otonom
AWY/Silabus HAN FH
• Sumber Hukum Administrasi • Sumber Hukum Materil • Sumber Hukum Formil
AWY/Silabus HAN FH
• Perbuatan Pemerintahan (Bestuurs handeling): • Perbuatan Nyata (feitelijke handelingen) • Perbuatan Hukum (recht handelingen): o Perbutan Hukum Perdata o Perbuatan Hukum Publik: • Hukum Publik Bersegi Satu • Hukum Publik Bersegi Dua
AWY/Silabus HAN FH
Dasar Keabsahan Perbuatan Hukum Pemerintahan • Rechtmatigheid (sah secara/berdasar hukum) • Wetmatigheid (sah secara/berdasar undangundang) • Doelmatigheid en doeltraffenheid (sah secara/berdasar tujuan yang efektif dan efisien) • Discretie (asas kebebasan bertindak dari penguasa/pemerintah) AWY/Silabus HAN FH
• Susunan Pemerintahan Nasional Daerah Hubungan Antar Susunan Pemerintahan: Pusat Provinsi Kab/Kota AWY/Silabus HAN FH
• Produk Hukum • Algemene Verbidende Voorschriften (Peraturan perundang-undangan) • besluit van algemene strekking (keputusan yang isinya bersifat mengatur/umum) • Beschikking (Keputusan yang besifat penetapan) • Beleidsregel (Aturan kebijakan) • Beleidsoveenkomst (perjanjian kebijakan) AWY/Silabus HAN FH
• Teori Beschikking (Keputusan TUN): Pengertian Beschikking Ciri-ciri Beschikking Macam Beschikking Corak Beschikking
AWY/Silabus HAN FH
Macam-macam beschikking • Beschikking dalam rangka larangan/perintah • Beschikking yang menyediakan sejumlah uang • Beschikking yang membebankan suatu kewajiban keuangan • Beschikking yang memberikan kedudukan • Beschikking penyitaan
AWY/Silabus HAN FH
Corak/sifat Beschikking • Beschikking yang bebas dan terikat • Beschikking yang memberi keuntungan dan yang memberi beban • Beschikking yang seketika berakhir dan yang lama berjalan terus • Beschikking bersifat perorangan dan yang bersifat kebendaan
AWY/Silabus HAN FH
• • • •
Konsesi Lisensi Izin Dispensasi
AWY/Silabus HAN FH
HUKUM PERIZINAN
AWY/Silabus HAN FH
PERISTILAHAN • Izin
• Vergunning • Permit • License
Ijin
• Mogen, mogelijkheid instemmen, goedvinden; • Allow, to be allowed to • may
AWY/Silabus HAN FH
Pengertian Izin • Suatu Keputusan TUN yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha/badan hukum perdata (korporasi) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang pada dasarnya dilarang oleh hukum administrasi, sehingga perbutannya tersebut menjadi sah/legal.
AWY/Silabus HAN FH
Unsur Izin • • • •
Instrumen pemerintahan; Yuridis preventif; Sarana hukum administrasi; Pengendalian (sturen) prilaku masyarakat.
AWY/Silabus HAN FH
Tujuan Perizinan 1. Mengkonkretkan norma umum pada perbuatan hukum tertentu; 2. Mengatur pada perbuatan individual; 3. Memberikan perlindungan hukum; 4. Melindungan kepentingan umum, barang publik, benda cagar budaya, dan lingkungan hidup.
AWY/Silabus HAN FH
Rasionalitas Izin • • • •
Nilai Norma Kelayakan teknis Efisiensi
AWY/Silabus HAN FH
Sistem Perizinan • Sistem Terpadu • Sistem Berantai • Sistem Mandiri/Otonom
AWY/Silabus HAN FH
Asas Legalitas Perizinan • Tujuan:
menyeleksi orang dan/atau badan
privat; mencegah kerugian, bahaya dan gangguan; melindungi benda/sumber daya; mengatur dan menentukan hubungan hukum. AWY/Silabus HAN FH
• Wewenang: Sumber Atribusi Delegasi Mandat
Alokasi wewenang Struktur dan manajemen
AWY/Silabus HAN FH
• Substansi:
• Larangan • Kewajiban • Perintah
• Prosedur:
administratif yuridis teknis manajerial
• Pengawasan • Sanksi AWY/Silabus HAN FH
Persyaratan Kompetensi dan kapasitas Pemberi Izin • Dimilikinya kemampuan merumuskan persyaratan izin; • Adanya kemampuan untuk melakukan verifikasi, pengujian, dan penilaian terhadap persyaratan yang diajukan pemohon izin; • Melakukan pengawasan secara efektif; • Kemampuan untuk mengenakan sanksi kepada setiap pelanggaran izin. AWY/Silabus HAN FH
• Aturan Kebijakan (Beleidsregel/Policy Rule): • Pengertian • Fungsi • Sifat • Jenis • Ruang Lingkup/Materi Muatan AWY/Silabus HAN FH
• Asas Kebebasan bertindak (Freies Ermessen/discretionary Power: Pengertian Ciri/karakteristik Sifat Bentuk
AWY/Silabus HAN FH
Freies Ermessen/discretionary power/pouvoirdiscretionnaire (Asas kebebasan bertindak bagi Pejabat TUN) :
adalah suatu tindakan/perbuatan administrasi yang bebas menilai dan bebas mempertimbangkan terhadap situasi/persoalan yang penting dan timbul secara tiba-tiba/mendadak. Administrasi negara terpaksa bertindak cepat untuk membuat penyelesaian, namun keputusankeputusan yang diambil untuk menyelesaikan masalah-masalah itu harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum maupun moral. AWY/Silabus HAN FH
Jadi karateristik freies Ermessen itu antara lain adalah : • pada dasarnya pejabat TUN (administrasi negara) itu tidak boleh menolak untuk mengambil suatu keputusan (beleid/policy) walaupun tidak ada peraturannya; • adanya kebebasan/keleluasaan dalam batas tertentu bagi administrasi negara yang dimungkinkan oleh hukum untuk bertindak atas inisiatif sendiri;
AWY/Silabus HAN FH
• adanya persoalan penting dan mendesak untuk segera diselesaikan; • harus dipertimbangkan kelayakan dan kesesuaian secara adil demi kepentingan umum serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum.
AWY/Silabus HAN FH
• De tournemen de pouvoir (abuse of power) dan Willekeur (arbitrary) o Pengertian o Ciri o Sifat o Akibat
AWY/Silabus HAN FH
Ultra vires/abuse of power/detournement de pouvoir/abus de droit • adalah tindakan yang merupakan kebalikan dari dari tindakan freies Ermessen, yakni suatu tindakan dari administrasi negara (pejabat TUN) yang bertentangan dengan hukum, dan dipergunakan pula untuk tujuan yang bertentangan dengan atau menyimpang sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan perkataan lain ultra vires ini melanggar asas legalitas dan dapat dikualifikasi sebagai perbuatan penyelahgunaan wewenang.
AWY/Silabus HAN FH
Ciri-ciri Ultra Vires/de tournement de pouvoir/abuse of power : Bahwa suatu tindakan pejabat/badan administrasi negara akan menjadi tidak sah apabila : • mengabaikan persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam prosedurnya; • suatu tindakan bukan menjadi wewenang pejabat atau badan adminsitrasi negara yang bersangkutan; • suatu tindakan dilarang oleh peraturan untuk dilakukan.
AWY/Silabus HAN FH
• bahwa ada kemungkinan penggunaan wewenang yang salah oleh pejabat/badan adiministrasi negara (di luar wewenangnya atau sudah tidak berwenang lagi), hal ini dapat terjadi karena misalnya pejabat/badan TUN yang mendapatkan delegasi wewenang, padahal peraturan umum tidak membolehkan adanya pendelegasian wewenang itu. Dapat pula terjadi, wewenangnya itu sudah dicabut atau dialihkan kepada yang lain. • Bahwa ada kemungkinan tindakan pejabat/badan administrasi itu memang merupakan wewenangnya, namun dalam penggunaannya melampaui wewenang yang ada padanya; atau penggunaannya itu tidak sesuai menurut hukum;
AWY/Silabus HAN FH
• Bahwa tindakan pejabat/badan TUN itu ternyata dilakukan dengan tujuan yang salah atau keliru, dengan alasan-alasan yang tidak logis dan secara substansial tidak dipertimbangkan dengan cukup rasional dan relevan. Dengan perkataan lain bahwa terjadi pelanggaran hukum atau pun berada di luar hukum yang berlaku dan kepatutan dalam masyarakat. Dengan demikian, berdasarkan hukum dan moral, perwujudan dari tindakannya itu adalah tidak sah dan tidak layak bagi kemanusiaan.
AWY/Silabus HAN FH
Penyelesaian Sengketa Administrasi • Upaya Administrasi: - Keberatan - Banding Administrasi • Gugatan ke PTUN
AWY/Silabus HAN FH
Lembaga Pengawasan • • • • •
Ombudsman KPK KPPU KPU Media Massa
AWY/Silabus HAN FH
Sumber Wewenang • Atribusi • Delegasi • Mandat
AWY/Silabus HAN FH
Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik
• • • • •
Asas Persamaan Asas Kepercayaan Asas Kepastian Hukum Asas Kecermatan Asas larangan penyalahgunaan wewenang dan sewenang-wenang
AWY/Silabus HAN FH
• Sanksi Administrasi: Pembatalan/pencabutan keputusan TUN Bestuursdwang Dwangsom Denda
AWY/Silabus HAN FH
Jenis-jenis sanksi
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
penolakan izin ; penundaan izin; pembekuan izin; pembatalan izin; pencabutan izin; audit wajib; peringatan dan atau teguran;
AWY/Silabus HAN FH
8. penutupan sementara usaha/kegiatan ; 9. uang jaminan ; 10. melakukan perbuatan tertentu yang diperintahkan; 11. paksaan pemerintahan ; 12. uang paksa; 13. pembayaran sejumlah uang tertentu; 14. denda administrasi ; 15. disinsentif. AWY/Silabus HAN FH
• Dalam konteks penegakan hukum administrasi, maka perangkat yang harus dikembangkan meliputi: 1)izin yang harus didayagunakan sebagai perangkat pengawasan dan pengendalian; 2)persyaratan dalam izin wajib merujuk pada peruntukan sesuai dengan rencana tata ruang, standar konstruksi, kelayakan lingkungan, hak-hak masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 3)mekanisme dan prosedur pengawasan penaatan;
4) keberadaan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, baik pejabat pemberi izin maupun pejabat pengawas yang memadai; 5) sarana dan prasarana pengawasan dan penegakan hukum yang memadai; dan 6) sanksi administrasi yang efektif. Keenam perangkat ini merupakan prasyarat awal dari efektivitas penegakan hukum adminsitrasi.
License Withdrawal License Suspension Criminal Penalties Mandatory Audit Civil Penalties Disincentives (economical instrument Self Regulation (-consulting-negotiating- agreeing-settling)
Enforcement Pyramide (Prof. John Braithwaite, 1993)
Hatur nuhun, Wassalam
Ringkasan Biodata Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, SH.,MH Tempat/tanggal lahir : Bandung, 9 Juli 1960 Alamat Rumah : Jln. Solo No. 38 Antapani Bandung Tlp/Fax. (022) 7204775 HP: 0816.62.4195 E-mail:
[email protected] Alamat Kantor : Kampus Pascasarjana Unpar Jalan Merdeka No. 30 Bandung, 40117 Pangkat/Jabatan Akademik: IV/E - Guru Besar
PENDIDIKAN Doktor Ilmu Hukum (S-3) : Universitas Indonesia, lulus 2002 Magister Hukum (S-2) : Universitas Padjadjaran, lulus 1990 Sarjana Hukum (S-1): Universitas Katolik Parahyangan, lulus 1984 Course on Legal Drafting, Indonesia-Netherlands Cooperation, 1986; Course on Decentralization in Planning and Organization, Indonesia-Netherlands Cooperation, 1989; Course on Adiministrative Law Enforcement: A Study Comparative between Netherlands and Indonesia, 1995; Course on Environmantal Law and Administration, VROM Ministry of Netherlands - Leiden University, Den Haag Netherlands 1998; Training on Environmental Law and Enforcement, AUS-Aid - MA ICEL, 2000.
PEKERJAAN 1984 – sekarang : Dosen pada Fakultas Hukum Unpar Bandung JABATAN STRUKTURAL: Kepala Program Doktor dan Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Unpar Bandung
