ARTIKEL
Manajemen e-Government Berbasis Web Model Government-to-Citizen (G2C) Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah
Oleh :
Rina Noviana, Sulandari, Lituhayu
Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Jl. Profesor Haji Sudarto, Sarjana.Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405 Laman : http://www.fisip.undip.ac.id email
[email protected]
ABSTRACT
Information and Communication Technology/IC become very important in the globalization era. At this time begin to grow electronic government (e-gov) as the implementation of information and communication technology using in the Local and Province Government. One of the E-gov applications in the Government Organization, namely regional or provincial government websites. As do with the cultural and tourism agency in Central Java Province implementing government website as the simplest measure to see e-government, its contents still general formation that is needed by the community as the information seekers. The problem is how to manage e-Gov Government-to-Citizen (G2C) model web based in The Culture And Tourism Agency in Central Java Province. This research aim to explain management functions related to e-Gov implementation and to analyze the factors that become an obstacle in the e-Gov management web in The Culture and Tourism Agency in Central Java Province. To answer this problem is by using management function from G.R. Terry. This study used a qualitative exploratory design research. The results of this research showed that e-Gov management based on the web model G2C in The Culture and Tourism Agency in Central Java Province located in the second stages, namely ripening. This condition can be seen from the planning, organizing, actuating and controlling in the culture
and tourism Agency in Central Java Province. The management obstacle of e-Gov management based on the web model G2C in The Culture and Tourism Agency in Central Java Province Agency is seen from the process of planning, organizing, actuating, controlling is not yet reached the maximum in overall. Human resources have not been fullest, lack of socialization for the community, sectoral ego in several government local agencies, and lack of budgets from the local governments. There are some improvement and change management in some aspect of planning, organizing, actuating, and controlling. Improving socialization for the community, the existence of a good budget planning, and improving the capabilities of employees is the suggestions to improve.
Keywords: Management e-Government, Government-to-Citizen, Management functions.
PENDAHULUAN
jika infrastruktur dan tingkat pendidikan
A. LATAR BELAKANG
masyarakat telah maju, maka G2C akan
Jawa Tengah dikenal sebagai tempat yang
sangat mempermudah urusan kenegaraan.
mengagumkan
keindahan
Di dalam kategori ini menangani masalah
panorama, sejarah, budaya dan warisan
yang berkaitan dengan layanan masyarakat
seni leluhur. Sebagai salah satu destinasi
luas seputar kebudayaan dan pariwisata
unggulan di Indonesia, dimana pariwisata
Jawa Tengah, baik bagi warga negara
yang ada selalu menjadi
Indonesia
tersendiri.
dengan
Kebudayaan
maupun
warga
asing
yang
dan
membutuhkan informasi mengenai berita
Pariwisata Provinsi Jawa Tengah di dalam
terkait. Untuk itu peran media elektronik
upaya meningkatkan dan mempromosikan
sangat dibutuhkan di dalam menunjang
kapasitas pariwisatanya telah melakukan
keberhasilan
e-government
beberapa terobosan melalui media promosi
sasaran
Dinas
yang akurat seperti internet. Sasarannya
Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, sehingga
yaitu
baik
G2C
Dinas
daya tarik
(Government
to
Citizen),
di
wisatawan
yang
tepat
Kebudayaan
dan
domestik
maupun
merupakan kategori e-gov yang meliputi
mancanegara dapat melihat bahwa Jawa
semua interaksi antara pemerintah dengan
Tengah
masyarakat. G2C membangun fasilitas satu
diperhitungkan.
pintu yang mudah ditemui, serta mudah
promosinya
digunakan
meningkatkan
untuk
semua
layanan
pemerintahan kepada warga negara. Artinya
menjadi
provinsi
yang
Dengan
dapat
demikian
tersebut
juga
dapat
salah
satunya
yaitu
pendapatan asli daerah (PAD) melalui
bahwa:
manajemen
pariwisatanya.
perencanaan,
adalah
proses
pengorganisasian,
menggerakkan serta mengawasi aktivitasB. Tujuan
aktivitas suatu organisasi dalam rangka
Tujuan penelitian ini adalah untuk :
upaya mencapai suatu koordinasi sumber-
1. Mengkaji manajemen e-Government
sumber daya manusia dan sumber-sumber
yang
dijalankan
oleh
Dinas
daya alam dalam hal pencapaian sasaran
Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi
secara efektif serta efisien”. (Winardi,
Jawa Tengah.
2000, h.4).
2. Mengetahui hambatan manajemen e-
Definisi
yang
diungkapkan
Government yang telah dilaksanakan di
mengingatkan kita pada pendapat G.R.
Dinas
Terry yang menyatakan bahwa proses
Kebudayaan dan Pariwisata
Provinsi Jawa Tengah. 3. Mengetahui diterapkan
manajemen terdiri dari apa yang disingkat
solusi di
hambatan
yang
dalam
yang
dapat
menghadapi
terjadi
pada
menjadi P.O.A.C. (Winardi, 2000, h.6-10) 1. Planning (Perencanaan) proses yang menyangkut upaya yang
pelaksanaan manajemen e-Government
dilakukan
untuk
mengantisipasi
di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
kecenderungan di masa yang akan
Provinsi Jawa Tengah.
datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi.
C. Kerangka Teori
2. Organizing (pengorganisasian)
1. Manajemen Salah satu dasar agar organisasi dapat
proses yang menyangkut bagaimana
berjalan
strategi
dengan
baik
adalah
adanya
dan
taktik
yang
telah
manajemen yang baik pula. Manajemen
dirumuskan
merupakan salah satu unsur yang terdapat
didesain
dalam disiplin ilmu administrasi publik. Ada
organisasi yang tepat dan tangguh,
macam-macam
tentang
sistem dan lingkungan organisasi yang
bahwa
kondusif, dan dapat memastikan bahwa
ada
semua pihak dalam organisasi dapat
menunjukkan sifat sera pentingnya proses
bekerja secara efektif dan efisien guna
manajemen. Robert L. Trewathn dan M.
pencapaian tujuan organisasi
manajemen. kebanyakan
definisi
Dapat
dikatakan
definisi
yang
Gene Newport dalam buku mereka yang berjudul
“Management”
menyatakan
dalam dalam
perencanaan
sebuah
3. Actuating (menggerakkan)
struktur
proses menggerakkan program agar
UNDP
dapat dijalankan oleh seluruh pihak
Programme) mendefinisikan e-goverment
dalam
secara
organisasi
serta
proses
(United
lebih
Nation
Development
sederhana,
“E-
yaitu:
memotivasi agar semua pihak tersebut
government is the application of the
dapat menjalankan tanggungjawabnya
Information
and
dengan
Technology
(ICT)
penuh
kesadaran
dan
Communication by
government
agencies”. (Indrajit, 2004:2)
produktifitas yang tinggi. 4. Controlling (pengawasan) proses
yang
dilakukan
untuk
Clay
G.
Wescott
mendefinisikan
memastikan seluruh rangkaian kegiatan
government
yang
direncanakan,
“E-government is the use of information
diorganisasikan dan digerakkan dapat
and communications technology (ICT) to
berjalan sesuai dengan target yang
promote more efficiency and cost-effective
diharapkan
berbagai
government, facilitate more convenient
perubahan terjadi dalam lingkungan
government services, allow greater public
yang dihadapi.
access to information, and make goverment
telah
sekalipun
sebagai
e-
(Indrajit,2004:4-5):
more accountable to cittizens.” 1. E-Government Prinsip
e-government
berawal
dari
Jenis-jenis layanan e-government yaitu
kekhawatiran Bank Dunia sebagai lembaga
Government-to-Citizen
(G2C),
dunia dalam mengantisipasi permasalahan-
Government-to-Business
(G2B),
permasalahan globalisasi seperti ekonomi,
Government-to-Employee
sosial,
Government-to-Government
budaya,
politik
dan
hukum.
(G2E),
dan (G2G).
Berdasarkan hal tersebut , Bank Dunia
(Indrajit, 2004: 41).
mendefinisikan
1. G2C mencakup penyebaran informasi
e-government
sebagai
berikut : “E-Government refers to the use
kepada
by government agencies of information
masyarakat seperti pembaruan surat izin,
technologies (such as Wide Area Network,
pemesanan
akta
kelahiran/kematian/
the Internet, and mobile computing) that
pernikahan,
dan
pembayaran
have ability to transform relation with
pendapatan, yang membantu masyarakat
citizens, businesses, and other arms of
untuk layanan dasar seperti pendidikan,
government”. (World Bank dalam Buku
kesehatan,
Indrajit, 2004 : 2).
perpustakaan, dan lain-lain.
masyarakat,
informasi
layanan
rumah
dasar
pajak
sakit,
2. G2B
meliputi
layanan
antara
berbagai
pertukaran
pemerintah
komunikasi
lembaga
pemerintah,
dengan
pendidikan dan pelatihan sumber daya
komunitas bisnis, termasuk penyebaran
manusia, penyiapan sarana akses publik
kebijakan,
misalnya
peringatan,
undang-undang.
aturan,
Layanan
dan bisnis
memperoleh informasi bisnis, formulir
warnet,
dan
sosialisasi
keberadaan layanan informasi. 2. Pematangan,
yaitu
pembuatan
situs
surat lamaran, pembaharuan surat izin,
informasi layanan publik interaktif dan
pendaftaran perusahaan, perolehan surat
pembuatan antarmuka keterhubungan
izin, dan pembayaran pajak.
dengan lembaga lain.
3. G2E meliputi layanan G2C serta layanan
3. Pemantapan, yaitu penyediaan fasilitas
khusus yang hanya mencakup pegawai
transaksi
pemerintah seperti syarat pelatihan dan
pembuatan
pengembangan Sumber Daya Manusia
maupun data dengan lembaga lain.
(SDM)
yang
meningkatkan
secara
elektronik
interoperabilitas
dan aplikasi
fungsi
4. Pemanfaatan, yang meliputi pembuatan
birokrasi dari hari ke hari dan hubungan
aplikasi untuk pelayanan G2G, G2B, dan
dengan warga.
G2C yang terintegrasi, pengembangan
4. G2G dibagi menjadi dua tingkat, yaitu
proses
layanan
e-government
yang
tingkat lokal atau domestik dan tingkat
efektif dan efisien, dan penyempurnaan
internasional. Layanan G2G merupakan
menuju kualitas layanan terbaik.
transaksi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan antardepartemen
Beberapa inisiatif e-Government
serta perwakilan dan biro terkait. Selain
dari yang berhasil dengan sukses sampai
itu,
yang gagal dipelajari secara sungguh-
layanan
G2G
juga
transaksi
antarpemerintah, dan dapat digunakan
sungguh
sebagai alat hubungan dan diplomasi
keberhasilan
internasional.
Berdasarkan studi ini, dirumuskan ada 8 (delapan)
Pengembangan
e-government
dapat
dilaksanakan melalui empat tingkatan yaitu
untuk
mencari yang
elemen
melakukan
1. Political Environment
pemanfaatan. (Kementrian Komunikasi dan
2. Leadership
Informasi, 2003).
3. Planning
1. Persiapan, yang meliputi pembuatan
4. Stakeholders
didalam
proyek
Government.
persiapan, pematangan, pemantapan, dan
situs web sebagai media informasi dan
dimaksud.
sukses
manajemen
elemen
5. Transparency/Visibility
e-
6. Budgets
terbentuknya masyarakat modern dengan
7. Technology
mindset atau pola pikir yang modern pula
8. Innovation
dan semakin dinamis serta mengikuti
Jika
sungguh-
perkembangan zaman, maka Pemerintah
penting
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi
tersebut tidaklah berdiri sendiri, melainkan
Jawa Tengah, terkait mengenai kebudayaan
di antaranya memiliki hubungan keterkaitan
dan pariwisata di Jawa Tengah selaku
satu dengan lainnya. Dengan memahami
Koordinator mulai giat melakukan upaya
secara
pengembangan
sungguh,
dilihat
kedelapan
secara elemen
sungguh-sungguh
hasil
kajian,
dan
pelaksanaan
diharapkan mereka yang ingin atau sedang
manajemen e-Government nya. Upaya yang
di dalam proses mengelola proyek e-
dilakukan antara lain :
Government
1. Planning atau Perencanaan
dapat
meningkatkan
probabilitas keberhasilan proyek sehingga
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah
dapat memberikan manfaat yang besar bagi
mengembangkan
para pengguna (end users) dari proyek
sebagai berikut:
terkait. (Indrajit, 2004, h.82-89)
a. Pengembangan sistem pelayanan
perencanaan
nya
yang andal dan terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas. 2.
b. Penataan sistem manajemen dan
Metodelogi Penelitian
Peneliti menggunakan tipe eksploratif yaitu untuk memperdalam pengetahuan mengenai manajemen e-Government berbasis web model Government-to-Citizen di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.
Penggunaan
tipe
proses kerja secara holistik. c. Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal. d. Pengembangan kapasitas SDM 2. Organizing atau Pengorganisasian
eksploratif
Kegiatan pengorganisasian yang telah
dimaksudkan sebagai prosedur pemecahan
dijalankan atau sedang berjalan di
masalah yang diselidiki dengan menggali
Dinas
obyek yang akan diteliti pada saat sekarang
adalah:
berdasarkan fakta-fakta yang tampak.
a. Pengalokasian
Kebudayaan dan Pariwisata
merumuskan
sumber dan
daya,
menetapkan
PEMBAHASAN
tugas, dan menetapkan prosedur
A. Hasil Penelitian dan Pembahasan
yang diperlukan.
Karena kesadaran akan perkembanganan kemajuan teknologi dan informasi, serta
b. Penetapan struktur organisasi yang menunjukkan
adanya
garis
kewenangan dan tanggungjawab. c. Kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan
dan
d. Pembanding pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan. e. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan.
pengembangan
sumber daya manusia/tenaga kerja.
Hambatan didalam melaksanakan
d. Kegiatan penempatan sumber daya
manajemen e-Government di Dinas
manusia pada posisi yang paling
Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi
tepat.
Jawa Tengah adalah :
3. Actuating atau Menggerakkan
1. Pelayanan yang diberikan melalui
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga
situs website Dinas belum ditunjang
telah menggerakkan proses manajemen
dengan proses kerja yang efektif
nya melalui beberapa hal dibawah ini :
karena kesiapan peraturan, prosedur,
a. Menggerakkan
proses
dan
kepemimpinan,
pembimbingan,
keterbatasan
manusia.
Memang
sumber
daya
pihak
Dinas
dan pemberian motivasi kepada
Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi
pegawai agar dapat bekerja secara
Jawa
efektif
mengoptimalkan
dan
efisien
dalam
pencapaian tujuan.
rutin mengenai pekerjaan kebijakan
saja
di
kelemahan-
dalam
keterbatasan yang
ditetapkan
itu
pelaksanaannya tetap
menjadi
kendala pelaksanaan e-Government. 2. Belum mapannya strategi. Strategi
4. Controlling atau Pengawasan Dinas
sudah
kelemahan tersebut, namun tetap
b. Memberikan tugas dan penjelasan
c. Menjelaskan
Tengah
yang diharapkan Dinas kedepannya
Kebudayaan dan Pariwisata
akan
mampu
merangkul
semua
Provinsi Jawa Tengah di dalam proses
aspek di dalam komunikasi dan
pengawasannya mengambil langkah-
informasi. Pada tahap planning atau
langkah seperti dibawah ini sebagai
perencanaan di Dinas Kebudayaan
bahan perbaikannya:
dan
a. Pengawasan
pada
Pariwisata
Provinsi
Jawa
penetapan
Tengah mengadaptasi pada Inpres
standar pelaksanaan (perencanaan)
nomor 3 Tahun 2003, yang mana
b. Penentuan
pengukuran
pelaksanaan kegiatan c. Pengukuran pelaksanaan kegiatan
pengembangan e-Government dapat dilaksanakan melalui 4 (empat) tingkatan, yaitu :
a. Tahap persiapan
peluang
b. Tahap pematangan
pengelolaan,
c. Tahap pemantapan
informasi dalam volume yang besar
d. Tahap pemanfaatan
secara cepat dan akurat. Kenyataan
Namun pada kenyataan nya pihak
telah
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
penggunaan
Provinsi Jawa Tengah masih berada
merupakan
pada tahap 2 (kedua) yaitu tahap
penting.
pematangan.
pengembangan
pelaksanaan
e-Government
mengalami
pengaksesan,
dan
pendayagunaan
menunjukkan media faktor
bahwa elektronik
yang
sangat
2. Adanya masyararakat yang semakin
3. Dari segi pendanaan atau financial dalam
bagi
hambatan.
Hal
modern, dimana dalam hal ini
dan
pemerintah harus mampu memenuhi
juga
tuntutan masyarakat.
ini
3. Dinas
harus
menyusun
rencana
dikarenakan dana yang diperoleh
strategis
hanya
APBD
Government. Rencana strategis itu
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
dengan jelas menjabarkan lingkup
dan belum ada stakeholder yang
dan
bekerjasama
dalam
Government yang ingin dicapai,
e-Government
kondisi yang dimiliki saat ini,
berasal
mengembangkan
dari
yang ada.
pengembangan
sasaran
e-
pengembangan
e-
strategi dan tahapan pencapaian sasaran yang ditentukan, kebutuhan
Solusi yang dapat diberikan untuk Pemerintah
Dinas
Kebudayaan
dan
dan rencana pengembangan sumber daya
manusia,
serta
rencana
Pariwisata Provinsi Jawa Tengah atau pihak
investasi yang diperlukan. Untuk
lain yang memiliki keterlibatan dalam hal
menghindari pemborosan anggaran
ini, diantaranya :
pemerintah,
1. Tuntutan perubahan. Perubahan bisa
investasi
penyusunan
harus
disertai
rencana dengan
terjadi dari penataan di berbagai segi
analisis kelayakan investasi terhadap
kelembagaan, perubahan mindset
manfaat
atau pola pikir di dalam pengelolaan
dihasilkan. (dalam Inpres nomor 3
SDM
tahun 2003).
nya,
dan
dari
tatanan
kemajuan teknologi informasi yang demikian
pesat
serta
potensi
pemanfaatan secara luas, membuka
sosial-ekonomi
yang
PENUTUP
berbasis
Kesimpulan dan Saran
Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa
Salah satu penerapan E gov pada organisasi
Tengah yaitu dilihat dari proses planning,
pemerintahan yaitu website pemerintah
organizing, actuating, serta
daerah atau provinsi. Begitupun hal nya
yang belum maksimal secara keseluruhan,
dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
sumber
Provinsi Jawa Tengah menerapkan Website
maksimal,
pemerintahan, sebagai tolok ukur yang
masyarakat, ego sektoral di beberapa SKPD
paling
e-
serta minimnya anggaran dari Pemerintah
government, isinya masih bersifat informasi
Daerah. Adanya beberapa perbaikan dan
umum yang di butuhkan masyarakat selaku
manajemen perubahan di beberapa aspek
pecari informasi. Masalah yang muncul
planning,
adalah
e-Gov
controlling. meningkatkan sosialisasi bagi
berbasis web model Government-to-Citizen
masyarakat, adanya perencanaan anggaran
(G2C) di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
yang baik serta meningkatkan kemampuan
Provinsi Jawa Tengah. Tujuan penelitian
pegawai merupakan saran perbaikan.
sederhana
dalam
bagaimana
melihat
manajemen
web
model
daya
G2C
manusia
kurangnya
organizing,
di
Dinas
controlling
yang
belum
sosialisasi
actuating,
bagi
dan
yaitu menjelaskan fungsi manajemen terkait penerapan e-gov dan menganalisis faktor-
DAFTAR PUSTAKA
faktor yang menjadi penghambat di dalam
Buku;
manajemen e-gov berbasis web di Dinas
Arikunto, Suharsimi. (2002). Prosedur
Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa
Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.
Tengah. Upaya menjawab permasalahan ini
Dwijowijoto,
dengan
menggunakan
Teori
Fungsi
Riant
Kebijakan
Nugroho. Publik:
(2004).
Formulasi,
Manajemen G.R. Terry. Penelitian ini
Implementasi, Evaluasi. Jakarta:
menggunakan desain penelitian kualitatif
PT.
eksploratif. Hasil penelitian menunjukkan
Kelompok Gramedia.
Elex
Media
Komputindo
bahwa manajemen e-Gov berbasis web
Indrajit, Richardus Eko,dkk. (2005). E-
model G2C di Dinas Kebudayaan dan
government in Action. Yogyakarta: Penerbit
Pariwisata Provinsi Jawa Tengah berada
ANDI
pada tahap kedua yaitu tahap pematangan,
Indrajid, Richardus Eko. (2004). Electronic
Hal
ini
dapat
dilihat
dari
planning,
Government
(Strategi
organizing, actuating, dan controlling di
Pembangunan dan Pengembangan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi
Sistem Pelayanan Publik Berbasis
Jawa Tengah. Hambatan manajemen e-Gov
Teknologi Digital). Yogyakarta:
Regulasi;
Penerbit ANDI.
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003
Moleong,
Lexy
J.
(2005).
Metode
tentang Kebijakan dan Strategi
Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja
Nasional
Rosdakarya.
Government.
Nawawi, Hadari. (2003). Metode Penelitian
Pengembangan
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor
Bidang Sosial. Yogyakarta: Gajah
45
Mada University Press.
Penyelenggaraan
Silalahi, Ulbert. (2005). Studi Tentang Ilmu
Tahun
Informasi Pemerintah
Dimensi. Bandung: Penerbit Sinar
Tengah.
Jakarta: Erlangga. Sri.
(2008).
Teknologi Komunikasi
Provinsi
66
Tahun
2008
Konsep
Dasar
Fungsi
Tata
Universitas Diponegoro.
Provinsi Jawa Tengah.
Winardi. (2000). Asas-asas Manajemen. Bandung: Penerbit Mandar Maju. Penelitian dan Jurnal; Hartono, Dwiarso Utomo, Edy Mulyanto. (2010). Electronic Government Pemberdayaan Pemerintahan dan Potensi
Desa
Jurnal
Teknologi
Berbasis
Web.
Informasi,
Volume 6 Nomor 1, (April): 921. G.
(2012).
Analisis
Implementasi e-Government pada Pemerintah
Daerah
Tingkat
Provinsi di Indonesia. Laporan Penelitian.
Peneliti
Manajemen Sistem Lapan.
tentang
Kerja
Kebudayaan
Igif
Jawa
Penjabaran Tugas Pokok dan
Kebijakan Publik. Semarang :
Prihanto,
tentang
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor
Stoner, James A.F. (1992). Manajemen.
Suwitri,
2013
dan
Administrasi: Konsep, Teori dan
Baru Algensindo.
e-
Bidang Informasi,
dan
Dinas
Pariwisata
