AD/ART KM UGM
PEMBUKAAN Bahwa sesungguhnya kemerdekaan Republik Indonesia harus diisi dengan kegiatan pembangunan yang bervisi kerakyatan sebagai perwujudan rasa syukur bangsa Indonesia atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Mahasiswa sebagai bagian dari bangsa Indonesia berkewajiban mengisi kemerdekaan tersebut sesuai dengan hati nurani rakyat yang mencita-citanya terlaksananya kebenaran, keadilan sosial, dan kesejahteraan umum yang berdasarkan Pancasila Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada adalah organisasi kemahasiswaan dilingkungan Universitas Gadjah Mada yang merupakan wadah pembinaan dan pengabdian masyarakat yang independen, egaliter dan demokratis Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada sebagai bagian integral dari rakyat Indonesia menyadari hak, kewajiban, posisi, dan perannya dalam dharma baktinya pada tanah air, bangsa, dan almamater dengan cara belajar, berkarya dan berjuang. Atas dasar inilah dengan kemurnian hati, itikad baik, kedaulatan, kebersamaan, dan kebebasan akademik yang berkesusilaan, maka mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang memiliki organisasi ini menyusun anggaran dasar sebagai berikut: BAB I NAMA, WAKTU, TEMPAT Pasal 1 Organisasi ini bernama Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang untuk selanjutnya disingkat dengan KM UGM Pasal 2 KM UGM didiirikan di Yogyakarta pada tanggal 31 Januari 1992
Pasal 3 KM UGM berkedudukan di kampus Universitas Gadjah Mada Pasal 4 KM UGM tidak dapat dibekukan atau dibubarkan BAB II KEDAULATAN Pasal 5 Kedaulatan tertinggi KM UGM ada ditangan mahasiswa yang diwujudkan dalam Kongres KM UGM BAB III SIFAT, ASAS DAN KEDUDUKAN Pasal 6 KM UGM bersifat: 1. Otonom; artinya memiliki kebebasan dalam menjalankan organisasi baik dalam lingkup internal maupun eksternal kampus sebagai representasi mahasiswa UGM, 2. Egaliter, artinya setiap mahasiswa memiliki kesempatan yang sama dalam organisasi; 3. Demokratis, artinya segala aspirasi dan keputusan organisasi didasarkan kepada kehendak mahasiswa UGM dan dilakukan dengan prinsip-prinsip keterwakilan demokrasi secara universal. Pasal 7 KM UGM berasas Pancasila. Pasal 8 Kedudukan KM UGM merupakan kelengkapan nonstruktural pada organisasi UGM.
BAB IV Tujuan dan fungsi Pasal 9 KM UGM mengusahakan terwujudnya mahasiswa yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bewawasan luas, cendikia, memiliki integritas, berkepribadian, bertanggungjawab, serta berkepedulian sosial Pasal 10 Fungsi KM UGM adalah 1. Menggali aspirasi secara umum; 2. Menindaklanjuti aspirasi yang timbul dari mahasiswa UGM dalam bentuk kebijakan dan/atau program; 3. Menanggapi dinamika eksternal dan internal kampus UGM untuk diabdikan kepada kepentingan mahasiswa khususnya serta bangsa dan negara; 4. Membela kepentingan mahasiswa, masyarakat luas dalam bentuk dan skala tertentu sesuai dengan sifat, asas, kedudukan, dan tujuan KM UGM BAB V VISI DAN MISI Pasal 11 Visi : Mewujudkan KM UGM yang memiliki nilai ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kerakyatan, pengembangan pengetahuan untuk kemajuan, kemasyarakatan, dan kebudayaan. Pasal 12 Misi : 1. Memperjuangkan nilai-nilai, prinsip, dan semangat KM UGM dalam ruang lingkup nasional maupun internasional; 2. Menjadi wadah aspirasi, koordinasi, dan komunikasi antar mahasiswa Universitas Gadjah Mada maupun dengan mahasiswa nasional dan internasional
serta masyarakat pada umumnya; 3. Menjadi wadah untuk memperjuangkan kepentingan maupun hak-hak mahasiswa, dan masyarakat pada umumnya. BAB VI KEANGGOTAAN Pasal 13 Anggota KM UGM adalah seluruh mahasiswa S1 dan vokasi. BAB VII KEUANGAN Pasal 14 Keuangan KM UGM dapat diperoleh dari 1. Dana yang dikelola oleh universitas, 2. Usaha-usaha yang sah dan halal serta tidak bertentangan dengan sifat, asas, dan kedudukan UGM, 3. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan sifat, asas, dan kedudukan KM UGM. BAB VIII KOMPONEN DAN PENGELOLAAN ORGANISASI Pasal 15 KM UGM terdiri atas: 1. Lembaga tingkat universitas; 2. Lembaga tingkat fakultas; 3. Lembaga tingkat jurusan dan/atau program studi Pasal 16 (1) Bentuk organisasi KM UGM adalah federasi;
(2) Bentuk federasi KM UGM dilaksanakan dengan mengembangkan pembagian lingkungan berkegiatan yang bebas dengan struktur kepengurusan sesuai kultur dan kondisi di tingkat universitas, fakultas, jurusan dan/atau program studi dengan tetap menjalin koordinasi dengan baik. BAB IX KELEMBAGAAN DAN PERIODE KEPENGURUSAN Pasal 17 Kelembagaan KM UGM terdiri atas: 1. Kongres Mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disingkat dengan Kongres KM UGM; 2. Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disingkat dengan BEM KM UGM yang dipimpin oleh Presiden Mahasiswa UGM Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disingkat Presma UGM. 3. Senat Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disingkat dengan SM KM UGM yang dipimpin oleh 5 (lima) orang pimpinan SM KM UGM yang salah satunya bertugas sebagai Koordinator SM KM UGM. 4. Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disingkat dengan MWA UGM unsur mahasiswa yang diwakili oleh 1 (satu) orang mahasiswa S1 UGM. Pasal 18 Satu periode kepengurusan adalah satu tahun terhitung sejak ditetapkan dalam Kongres KM UGM BAB X PEMILIHAN RAYA MAHASISWA Pasal 19 Pemira adalah pemilihan raya mahasiswa yang dilakukan untuk memilih Presiden
Mahasiswa UGM dan anggota SM KM UGM BAB XI MEKANISME ORGANISASI Pasal 20 Mekanisme organisasi guna mengambil keputusan-keputusan bagi penyelenggaraan KM UGM dilaksanakan dengan: 1. Kongres KM UGM; 2. Kongres Istimewa; 3. Rapat bersama Presiden Mahasiswa UGM dan SM KM UGM; 4. Rapat bersama SM KM UGM; 5. Rapat SM KM UGM; 6. Rapat BEM KM UGM; 7. Dan rapat-rapat lain yang dibutuhkan. BAB XII LAMBANG DAN ATRIBUT Pasal 21 Lambang organisasi ini adalah lambang Universitas Gadjah Mada dengan tulisan ‘KM UGM’ di bawahnya. Pasal 22 Atribut organisasi ini adalah bendera putih yang bergambar lambang Universitas Gadjah Mada dengan tulisan ‘KM UGM’ di bawahnya dengan warna biru. BAB XIII PERUBAHAN AD KM UGM Pasal 23
(1) Usul perubahan pasal-pasal AD KM UGM hanya dapat diagendakan dalam Kongres KM UGM apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/2 dari jumlah peserta penuh Kongres KM UGM yang hadir (2) Setiap usul perubahan pasal-pasal AD KM UGM diajukan secara lisan dan/atau tulisan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. (3) Untuk mengubah pasal-pasal AD KM UGM, usulan harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari peserta penuh Kongres KM UGM yang hadir. BAB XIV ATURAN PERALIHAN Pasal 24 1. Ketentuan yang sudah ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar KM UGM 2. Ketentuan mahasiswa vokasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 disesuaikan dengan kedudukan sekolah vokasi. BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 25 1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar KM UGM ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART). 2. Anggaran Dasar KM UGM berlaku sejak tanggal disahkan.
ART KM UGM BAB I HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA Pasal 1 Hak anggota: 1. mengajukan aspirasinya kepada KM UGM; 2. mendapat kesempatan yang sama dalam KM UGM; 3. diperjuangkan aspirasinya oleh KM UGM 4. mengkritisi kebijakan dan program-program KM UGM; 5. mendapatkan fasilitas dan pelayanan yang disediakan oleh KM UGM; Pasal 2 Kewajiban anggota: 1. menjaga nama baik KM UGM dan civitas akademika UGM; 2. mentaati AD/ART yang berlaku; 3. mendukung kebijakan dan program-program KM UGM selama tidak bertentangan dengan sifat, asas, dan kedudukan KM UGM; BAB II MASA KEANGGOTAAN Pasal 3 Keanggotaan KM UGM berakhir jika: 1. diwisuda menurut jenjang akademik yang ditempuhnya;
2. berhenti sebagai mahasiswa UGM; 3. meninggal dunia. BAB III TATA URUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KM UGM Pasal 4 (1) Tata urut perundang-undangan KM UGM yaitu : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KM UGM; 2. Ketetapan Kongres KM UGM, 3. Undang-undang , 4. Peraturan lembaga tingkat universitas, 5. Peraturan lembaga tingkat fakultas, 6. Peraturan lembaga tingkat Jurusan dan/atau program studi, 7. Keputusan Presiden Mahasiswa UGM, 8. Keputusan Kementrian BEM KM UGM. (2) Kekuatan hukum perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). BAB IV SM KM UGM Pasal 5 (1) SM KM UGM adalah lembaga legislatif yang berasal dari unsur partai Mahasiswa dan Independen. (2) Anggota SM KM UGM dari unsur partai Mahasiswa dan Independen dipilih melalui Pemira. (3) Anggota SM KM UGM dari unsur Independen berasal dari perseorangan yang mewakili fakultas dan Vokasi. (4) Anggota SM KM UGM dari unsur Independen dipilih melalui Pemira dengan sistem pemilihan distrik.
(5) SM KM UGM bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. (6) Ketentuan mengenai jumlah kursi SM KM UGM diatur lebih lanjut dalam undang- undang.
Pasal 6 (1) SM KM UGM memegang kekuasaan membentuk Rancangan Undang-Undang. (2) Setiap Rancangan Undang-Undang dibahas oleh SM KM UGM, SM KM UGM dan Presiden Mahasiswa UGM untuk mendapat persetujuan bersama. (3) Jika Rancangan Undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, Rancangan Undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan masa itu . (4) Dalam hal Rancangan Undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut disahkan oleh Presiden Mahasiswa UGM dalam waktu 15 (lima belas) hari semenjak Rancangan Undangundang tersebut disetujui, Rancangan Undang-Undang tersebut menjadi sah dan wajib diundangkan. Pasal 7 (1) SM KM UGM memiliki fungsi legislasi, fungsi aspirasi, dan fungsi pengawasan. (2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain AD/ART KM UGM ini, SM KM UGM mempunyai hak interplasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. (3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain AD/ART KM UGM ini, setiap anggota SM KM UGM mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat. (4) SM KM UGM menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas dalam Kongres KM UGM. (5) SM KM UGM menyosialisasikan perkembangan kerja SM KM UGM sekurang-kurangnya satu kali pada tengah kepengurusan kepada mahasiswa dalam bentuk laporan publik. (6) SM KM UGM menyosialisasikan perkembangan kebijakan kampus UGM pada Mahasiswa. (7) SM KM UGM membentuk Badan Pekerja Kongres KM UGM. (8) Ketentuan lebih lanjut tentang, fungsi, hak, dan kewajiban anggota SM KM UGM diatur dalam undang-undang. Pasal 8
Anggota SM KM UGM dari unsur partai Mahasiswa dan Independen setidak-tidaknya memenuhi persyaratan: (1) harus Mahasiswa S1 atau Vokasi UGM dan tidak pernah terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai anggota SM KM UGM. (2) Bersedia untuk tidak meninggalkan KM UGM selama maksimal 30 hari kecuali untuk alasan akademis; (3) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) calon anggota SM KM UGM minimal 2,75; (4) ketentuan lain mengenai persyaratan anggota SM KM UGM diatur lebih lanjutdalam undang-undang.
Pasal 9 (1) Sebelum menjalankan tugas, Anggota SM KM UGM mengucapkan sumpah saat pelantikan dalam Kongres KM UGM. (2) Sumpah sebagai berikut: "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah: Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Anggota SM KM UGM dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan Sungguh sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya KM UGM, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan KM UGM dan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan."
BAB V BEM KM UGM Pasal 15
(1) Presiden Mahasiswa UGM membuat dan melaksanakan program kerja selama satu periode kepengurusan. (2) Presiden Mahasiswa UGM memperjuangkan aspirasi mahasiswa dan/atau masyarakat. (3) Presiden Mahasiswa UGM mewakili BEM KM UGM baik ke dalam maupun ke luar Internal maupun Eksternal (4) Presiden Mahasiswa UGM mengesahkan Undang-Undang dengan persetujuan bersama SM KM UGM. (5) Presiden Mahasiswa UGM mensosialisasikan perkembangan kerja tengah periode kepengurusan organisasi kepada anggota KM UGM. (6) Presiden Mahasiswa UGM menandatangani segala surat dan pernyataan sikap organisasi dengan bentuk apapun. (7) Presiden Mahasiswa UGM menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dalam Kongres Mahasiswa UGM. (8) Presiden Mahasiswa UGM membentuk Kabinet BEM KM UGM. (9) Presiden Mahasiswa UGM memiliki kebebasan yang bertanggungjawab dalam menjabarkan AD /ART KM UGM dan Undang-Undang. (10) Presiden Mahasiswa UGM merumuskan sikap organisasi terhadap persoalan-persoalan yang ada dalam kehidupan kampus, bangsa dan negara. (11) Presiden Mahasiswa UGM berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada SM KM UGM. Pasal 16 Presiden Mahasiswa UGM setidak-tidaknya memenuhi persyaratan : (1) harus Mahasiswa S1 atau Vokasi UGM dan tidak pernah terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden Mahasiswa UGM, (2)Bersedia untuk tidak meninggalkan KM UGM selama maksimal 30 hari kecuali untuk alasan akademis, (3) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) calon Presiden Mahasiswa UGM minimal 2,75, (4) Ketentuan lain mengenai persyaratan Presiden Mahasiswa UGM diatur lebih lanjut dalam undang-undang.
Pasal 17 (1) Sebelum menjalankan tugas, Presiden Mahasiswa UGM mengucapkan sumpah/ janji saat pelantikan dalam Kongres KM UGM. (2) Sumpah sebagai berikut: "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah: Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Presiden Mahasiswa UGM dengan sebaikbaiknya sesuai dengan peraturan perundang undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya KM UGM, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan KM UGM dan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan." Pasal 18 Presiden Mahasiswa UGM menjabat selama satu periode kepengurusan, dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. Pasal 19 (1)Presiden Mahasiswa UGM dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Kongres Istimewa KM UGM atas usul SM KM UGM apabila terbukti telah melanggar AD/ART KM UGM dan/atau melakukan pelanggaran hukum berupa korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden Mahasiswa UGM. Pasal 20 (1) Usul pemberhentian Presiden Mahasiswa UGM hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 1/4 dari jumlah anggota SM KM UGM. (2) Pengajuan referendum untuk diagendakan pada Kongres Istimewa hanya akan dilakukan jika disetujui oleh 2/3 dari jumlah anggota SM KM UGM. Pasal 21 Presiden Mahasiswa UGM tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan SM KM UGM
Pasal 22 Presiden Mahasiswa UGM tidak bertanggungjawab kepada SM KM UGM Pasal 23 (1) Presiden Mahasiswa UGM dibantu oleh mentri. (2) Mentri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Mahasiswa UGM. (3) Setiap kementrian membidangi urusan tertentu dalam BEM KM UGM. (4)Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementrian diatur dalam undang-undang.
BAB VI MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS GADJAH MADA UNSUR MAH A S I S W A Pasal 24 Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Unsur Mahasiswa adalah lembaga yang ditugaskan untuk mewakili mahasiswa dalam Majelis Wali Amanat sebagai organ tertinggi di Universitas Gadjah Mada. Tugas Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Unsur Mahasiswa :a. melakukan fungsi pelayanan dan advokasi mahasiswa di bidang akademik dan nonakademik sesuai dengan wewenang Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada; b. melakukan koordinasi dengan seluruh lembaga kemahasiswaan di Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada; c. menjaring aspirasi dari mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang kemudian diolah dan diperjuangkan dalam rapat Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada; d. memberikan informasi kebijakan Majelis Wali Amanat UGM yang bersifat terbuka kepada mahasiswa; e. mewakili mahasiswa dalam pemberian pendapat dan pengambilan keputusan di Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Unsur Mahasiswa; dan f. membuat dan melaksanakan program kerja berdasarkan AD/ART KM UGM maupun aturanaturan yang mengaturnya di Universitas Gadjah Mada Mada sesuai dengan kebutuhan.
Pasal 25 Wewenang Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Mahasiswa: a. mewakili mahasiswa dalam memberi pendapat dan mengambil keputusan di Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada; b. memiliki akses informasi ke semua lembaga kemahasiswaan dalam Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada d a l a m r a n g k a m e n j a l a n k a n t u g a s s e s u a i d e n g a n peraturan yang berlaku;
BAB VII PEMIRA Pasal 26 (1) Pemira dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap satu tahun sekali. (2) Peserta pemira untuk memilih anggota SM KM UGM, Presiden Mahasiswa UGM dari partai mahasiswa dan/atau perseorangan. (3) Pemira diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan raya mahasiswa yang bersifat sementara dan mandiri. (4) Pemira diselenggarakan yang melibatkan partisipasi aktif anggota KM UGM guna menentukan: a. Presiden Mahasiswa UGM; b. Anggota SM KM UGM. (5) Pemira dilaksanakan pada akhir periode kepengurusan KM UGM. (6) Penyelenggaraan Pemira menjadi tanggung jawab BEM KM UGM. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemira diatur dengan undang-undang.
BAB VIII Kongres KM UGM Pasal 27 (1) Kongres KM UGM adalah sidang yang dilaksanakan pada akhir periode kepengurusan; (2) Kongres KM UGM memiliki tugas: a. Mendengar dan menanggapi Laporan Pelaksanaan Tugas Presiden Mahasiswa UGM b. Mendengar dan menanggapi Laporan Pelaksanaan Tugas SM KM UGM; c. Mendengar dan menanggapi Laporan Pertanggungjawaban perwakilan Majelis Wali Amanat UGM unsur mahasiswa; c. Menyatakan status demisioner kepengurusan KM UGM; d. Melantik Presiden Mahasiswa UGM dan anggota SM KM UGM; (3) Kongres KM UGM memiliki wewenang: 1. Mengubah dan/atau menetapkan AD/ART; dan 2. Menetapkan hal-hal lain yang dianggap perlu. Pasal 28 (1) Badan Pekerja Kongres KM UGM merupakan pelaksana Kongres KM UGM yang dibentuk oleh SM KM UGM (2) Badan Pekerja Kongres memiliki tugas dan wewenang: a. menyerap aspirasi mahasiswa terkait usulan perubahan AD/ART KM UGM; b. menyelenggarakan rancangan usulan perubahan AD/ART dalam bentuk tertulis selambat-lambatnya tiga hari sebelum Kongres KM UGM; c. mensosialisasikan rancangan usulan perubahan selambat-lambatnya tiga hari sebelum Kongres KM UGM; d. menyelenggarakan Kongres KM UGM selambat-lambatnya 15 hari setelah pelaksanaan Pemira;
e. menyusun susunan acara Kongres KM UGM; f. menyusun fungsi administrasi dalam Kongres KM UGM. (3) Badan Pekerja Kongres bertanggungjawab kepada SM KM UGM Pasal 29 (1) Peserta Kongres KM UGM adalah representasi seluruh anggota KM UGM. (2) Peserta Kongres KM UGM terdiri dari Peserta Penuh dan Peserta Peninjau. (3) Peserta Penuh adalah peserta yang memiliki hak bicara dan hak suara yaitu Presiden Mahasiswa UGM dan anggota SM KM UGM. (4) Peserta Peninjau adalah peserta yang hanya memiliki hak bicara yaitu seluruh anggota KM UGM. BAB IX KONGRES ISTIMEWA Pasal 30 (1) Kongres Istimewa adalah sidang yang mempunyai kekuasaan sama dengan kongres KM UGM. (2) Kongres Istimewa dilaksanakan dalam hal-hal yang bersifat mendesak jika: a. Presiden Mahasiswa UGM berhalangan tetap. b. Presiden Mahasiswa UGM melakukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 19. Pasal 31 (1) Kewenangan Kongres Istimewa adalah a. Melakukan mekanisme referendum pemberhentian Presiden Mahasiswa UGM b. Mengangkat pejabat sementara Presiden Mahasiswa UGM, yang dipilih dari kementrian BEM KM UGM.
(2) Referendum sebagaimana disebutkan Pasal 20 Ayat (2), dianggap sah apabila sekurangkurangnya 2/3 (dua pertiga) anggota SM KM UGM menggunakan hak pilihnya. (3) Keputusan atas usul pemberhentian Presiden Mahasiswa UGM harus diambil dalam Kongres Istimewa yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota SM KM UGM dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota SM KM UGM yang hadir, setelah Presiden Mahasiswa UGM diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan dalam Kongres Istimewa. BAB X PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA Pasal 32 (1) Usul perubahan pasal-pasal ART KM UGM hanya dapat diagendakan dalam Kongres KM UGM apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/2 dari jumlah peserta penuh Kongres KM UGM yang hadir (2) Setiap usul perubahan pasal-pasal ART KM UGM diajukan secara lisan dan/atau tulisan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. (3) Untuk mengubah pasal-pasal ART KM UGM, usulan harus disetujui oleh sekurangkurangnya 2/3 dari peserta penuh Kongres KM UGM yang hadir. BAB XI ATURAN PERALIHAN Pasal 33 Ketentuan yang sudah ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ART KM UGM. BAB XII
KETENTUAN PENUTUP Pasal 34 (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga akan diatur dalam undang-undang. (2) ART KM UGM ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. ATURAN TAMBAHAN Pasal I SM KM UGM diberi tugas untuk membentuk undang-undang sebagaimana diamanatkan oleh AD/ART KM UGM ini paling lambat 6 (enam) bulan setelah berlakunya AD/ART KM UGM ini. Pasal II Dengan ditetapkannya perubahan AD/ART KM UGM ini, AD/ART KM UGM terdiri atas Pembukaan dan Pasal-Pasal.
Yogyakarta, 20 Januari 2012
