BAB III TINJAUAN KOTA KUDUS 3.1 TINJAUAN UMUM KOTA KUDUS 3.1.1 Kondisi Fisik Kota a. Letak Geografis Kabupaten Kudus secara keseluruhan memiliki luas wilayah sebesar 21.516 Ha atau sekitar 1,31% luas propinsi Jawa Tengah, terbagi menjadi 9 kecamatan dan 124 Desa serta 7 kelurahan, dengan : -Sebelah Utara : Kabupaten Jepara dan Kab. Pati -Sebelah Timur : Kabupaten Pati -Sebelah Selatan : Kabupaten Grobobogan dan Kab. Pati -Sebelah Barat : Kabupaten Demak Gambar 3.1 gambar batas-batas kabupaten Kudus Sumber : google.com
Letak Kbupaten Kudus antara 100o36’ dan 110o50’ Bujur Timur dan antara 6o51’ dan 7o16’ Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Kudus memiliki topografi yang beragam, yang ditunjukkan dengan ketinggian wilayah berkisar antara 5 sampai 1.600 meter di atas permukaan air laut. Wilayah yang memiliki ketinggian terendah, yaitu 5 meter diatas permukaan air laut berada di kecamatan Undaan. Sedangkan wilayah dengan ketinggian tertinggi berda di kecamatan Dawe, yang berupa daratan tinggi dengan ketinggian 1,600 meter diatas permukaan air laut. b. Kependudukan Berdasarkan data kepundudukan, jumlah penduduk yang terdapat di wilayah Kabupaten Kudus pada tahun 2002 sebesar 718.001 jiwa yang tersebar di masing-masing kecamatan. Kecamatan Kota memiliki jumlah penduduk terbesar yaitu sejumlah 91.700 jiwa (12,77%). Sedangkan jumlah penduduk terkecil yaitu kecamatan Bae yaitu sejumlah 58.841 jiwa (11,74%). Laju pertumbuhan penduduk alami adalah sebesar 2,00%. Dari perkembangan penduduk dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2002 terjadi penurunan jumlah penduduk Kota Kudus yang sangat tinggi pada tahun 1999, yaitu sebanyak 53.234 jiwa, untuk kemudian pertumbuhan meningkat pada tahun 2002. Dengan melihat kondisi pertumbuhan penduduk tersebut yang berfluktuasi terutama pada tahun 1998, maka diambil angka pertumbuhan pada tahun 1999 sampai tahun 2002 dengan tingkat pertumbuhan relatif konstan yaitu 2,00% tiap tahun. 3.1.2 Kondisi Non Fisik Kota a. Keadaan Sosial, Budaya, dan Ekonomi Masyarakat Kudus masih berpegang teguh pada tradisi yang telah lama ada dalama kehidupan mereka. Bahasa jawa, Upacara tradisional, kegiatan-kegiatan keagamaan masih kental dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kekentalan kegiatan keagamaan disebabkan adanya kebudayaan Islam di sekitar daerah Kudus Kulon ( Masjid Menara Kudus) yang merupakan daerah pertama kali masuknya agama Islam yang dibawa oleh Sunan Kudus.
Arief Riyanda 21020110110014
Page 23
15
10 5 5 5
25 15 10 15 10
15 10
Permukiman
25
20 5 20
Pemerintahan
5
Perdagangan
5
Industri
Olahraga
I II III IV V
Pariwisata
SWP
Pendidikan
Namun demikian kegiatan perdagangan dan industri di Kudus cukup pesat. Pendapatan perekonomian kota yang berasal dari industrial 72%, perdagangan 19%, dan kegiatan perbankan 9%, Kegiatan-kegiatan yang paling dominan berkembang di kota Kudus adalah sektor perdagangan dan industri, disamping sektor-sektor lain seperti pemerintahan, pendidikan, pariwisata dan lain-lain. Perkembangan yang pesat dari sektor-sektor produktif inilah yang mendorong pengalihan kegiatan kota dari agraris menjadi industri dan meningkatkan terbentuknya struktur ekonomi kota. KEGIATAN KOTA (%) JUMLAH (%)
20 70 45 80 70
100 100 100 100 100
Tabel 3.1 Pendistribusian kegiatan Kabupaten Kudus Sumber : RUTRK
b. Distribusi Kegiatan Kabupaten Kudus terbagi kedalam 5 Sub Wilayah Pembangunan (SWP), adapun wilayah Kota Kudus masuk ke dalam SWP I. Tiap SWP mengatur pendistribusian kegiatan yang berlangsung setiap harinya dalam kota. Tiap-tiap SWP mempunyai fungsi dominan sendiri, yang ditentukan berdasarkan pada kemampuan tiap wilayah. Berdasarkan kemampuan tiap wilayah tersebut, maka dapat ditentukan fungsi dominan dari tiap SWP. 3.1.3
Kebijakan dan Rencana Perkembangan Kota A. Fungsi dan peranan Kota Kudus Sebagai pusat perkembangan X yang meliputi Kabupaten Kudus, Jepara, Pati dan Rembang, Kota Kudus mempunyai peran primer terhadap daerah hinterlandnya baik dalam skala Kabupaten Kudus maupun skala wilayah pembangunan X, dan bertindak sebagai : -Sebagai pusat kegiatan Industri -Sebagai pusat kegiatan Perdagangan -Sebagai pusat pelayanan Pariwisata sekunder Disamping itu Kota Kudus juga dilalui jalur transportasi regional Jakarta – Surabaya yang tentunya akan membawa pengaruh yang besar bagi pertumbuhan Kota Kudus baik terhadap fisik Kota maupun sosial ekonominya. Pusat perdagangan yang ada di Kota Kudus adalah terdapat di wilayah SWP I yang mencakup Kecamatan Kota, Kecamatan Jati, Kecamatan Bae, dan Kecamatan Mejobo. Adapun Kecamatan Kota Kudus merupakan pusat perkembangan dari SWP I. B.Rencana Pembangunan dan Pengembangan Wilayah Kota Kabupaten Kudus dibagi menjadi beberapa Sub Wilayah Pembangunan, meliputi : 1. Sub Wilayah Pembangunan (SWP) I, meliputi Kecamatan Kota, Kecamatan Jati, Kecamatan Bae dan Kecamatan Mejobo dengan pusat pengembangan di Kecamatan Kota Kudus.
Arief Riyanda 21020110110014
Page 24
2. Sub Wilayah Pembangunan (SWP) II ,meliputi kecamatan Jekulo dengan pusat pengembangan di ibukota Kecamatan Jekulo. 3. Sup Wilayah pembangunan (SWP) III, meliputi Kecamatan Dawe dan Kecamatan Gebog ,dengan pusat pengembangan di kecamatan dawe. 4. Sup Wilayah pembangunan (SWP) IV,Meliputi Kecamatan Undaan ,dengan pusat pengembangan di ibu kota Kecamatan Undaan. 5. Sup Wilayah pembangunan (SWP) V, meliputi Kecamtan Kaliwungu, dengan pusat pengembangan di ibu kota Kecamatan Kaliwungu. Dalam Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK)tahun 2010-2029 yang merupakan landasan bagi penentuan tata guna lahan di Kabupaten Kudus. Ditetapkan 8 macam atau kelompok kegiatan utama yang akan dikembangakan dalam tiap SWP.Kegiatan-kegiatan ini akan dikembangkan sebagai fungsifungsi dominan dalam setiap SWP. Sesuai dengan fungsi dan peran Kota Kudus sebagai pusat kegiatan sektor-sektor strategis ,maka kegiatan yang paling dominan adalah industri,perdagangan,jasa,pemerintahan,pendidikan dan pemukiman. Perkembangan yang pesat pada sektor-sektor tersebut yang mendorong pengalihan kota dari agraris menjadi non agraris yang mempercepat terbentuknya struktur ekonomi kota. Berdasarkan RUTRK Kota Kudus 2010-2029 , Kota Kudus dibagi menjadi 5 bagian wilayah kota (BWK),yaitu: 1. BWK 1,di pusat kota dengan luas 1.439,834 Ha,prioritas pengembangan sector-sector kegiatan meliputi perkantoran /pemerintahan ,perdagangan,jasa,pusat olahraga dan permukiman dengan kepadatan sedang. 2. BWK II ,di bagian barat kota kudus dengan luas wilayah 2.577,159 Ha, prioritas pengembangan sector-sector kegiatan perumahan berkepadatan sedang. 3. BWK III, di bagian timur kota kudus dengan luas wilayah 1.580,911 Ha, prioritas pengembangan sector-sector kegiatan meliputi pusat pendidikan , kegiatan industri (kecil dan rumah tangga) dan perumahan berkepadatan sedang. 4. BWK IV, di bagian selatan kota kudus dengan luas wilayah 3.013,802 Ha, prioritas pengembangan sector-sector kegiatan meliputiindustri (non polutan),perdagangan,dan perumahan berkepadatan sedang. 5. BWK V, di bagian utara kota kudus dengan luas wilayah 1.524,781 Ha, prioritas pengembangan sector-sector kegiatan meliputi perumahan berkepadatan sedang dan industri non polutan.
1.
3.1.4 Peraturan bangunan setempat Rencana Kepadatan Bangunan Kepadatan dan ketinggian bangunan ditentukan berdasarkan penetapan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Lantai Bangunan(KLB) . KDB merupakan maksimum perbandingan luas lahan yang tertutup bangunan atau bangunan dalam tiap petak peruntukan. Sedangkan KLB adalah prosentase luas lantai total bangunan yang terbangun pada lahan yang ada. KLB berkaitan dengan pengaturan rencana jumlah lantai bangunan yang diijinkan dalam suatu lahan. Berdasarkan RDTR Kota Kudus 2010-2029 , ketinggian bangunan di Kota Kudus dapat diatur dengan penetapan sebagai berikut: No. Fungsi jalan dan jenis bangunan KDB KLB Ketinggian bangunan Arteri primer 1 Perumahan 50% 1,5 1-3 Bangunan komersial 70% 2,1 1-3 Bangunan non komersial 60% 1,8 1-3 Arief Riyanda 21020110110014
Page 25
Arteri sekunder Perumahan Bangunan komersial Bangunan non komersial Klektor premier Perumahan Bangunan komersil Bangunan non komersil Kolektor sekunder Perumahan Bangunan komersil Bangunan non komersil Lokal Perumahan Bangunan komersil Bangunan non komersil
70% 80% 70%
2,1 4 2,8
1-3 1-5 1-4
60% 70% 60%
1,8 2,1 1,8
1-3 1-3 1-3
70% 80% 70%
2,1 3,2 2,8
1-3 1-4 1-4
50% 60% 50%
1 1,2 1
1-2 1-2 1-2
Tabel 3.2 Peraturan pembangunan Sumber : RUTRK
3.1.5 Garis Sempadan bangunan Garis sempadan bangunan bertujuan untuk memberikan batas keamanan bagi penduduk dan lingkungannya. Beberapa kegunaan lain, untuk mempermudah tim pemadan kebakaran dalam menjalankan tugas pengamanan, memberi ruang untuk masuknya cahaya srta pertimbangan estetis. a. Garis sempadan muka bangunan Pemberian garis sempadan muka bangunan di dasarkan pada rencana penggunaan dan pengembangan serta struktur jalan. Penentuan garis sempadan muka bangunan pada masing-masing ruas jalan di atur sebagai berikut: - Jalan arteri primer, berkisar antara 30 -50 m dari as jalan - Jalan arteri sekunder , berkisar antara 20 -30 m dari as jalan - Jalan kolektor primer, berkisar antara 20-30 m dari as jalan - Jalan kolektor sekunder, berkisar antara 18-30 m dari as jalan b. Garis sempadan samping dan belakang bangunan Garis sempadan samping dan belakang bangunan yang berbatasan dengan persil tetangga ditetapkan sebagai berikut -untuk bangunan tunggal tidak bertingkat dapat berimpit atau berjarak 1,5 m Untuk bangunan berderet sampai ketinggian 3 lantai dapat berhimpit.
Arief Riyanda 21020110110014
Page 26
3.2 Tinjauan umum Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus
Gambar 3. 1 Denah kantor Dishub
Gambar 3.2 Denah ruang UJI KIR
Arief Riyanda 21020110110014
Page 27
Gambar 3.3 Site Plan Dishub
Arief Riyanda 21020110110014
Page 28
Tampak Bangunan Dinas Perhubungan kab. Kudus
Tampak bangunan Uji KIR Dinas Perhubungan
Arief Riyanda 21020110110014
Tampak samping bangunan uji kir
Page 29
No. 1
2
Jenis Ruang Ruang Kepala Dinas Ruang Kerja Ruang Tamu Ruang Rapat Ruang Sekretaris Ruang Tunggu Ruang Istirahat Toilet Ruang Sekretaris Dinas Ruang Kepala Sekretaris Dinas Ruang Kerja Ruang Tamu Ruang Sekretaris Ruang Subbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Ruang Kerja Kasubbag Ruang Simpan Arsip Kasubbag Ruang Staff Penyimpanan Arsip Ruang Tamu Ruang Subbag Keuangan Ruang Kerja KaSubbag Ruang Simpan Arsip Kasubbag Ruang Staff Penyimpanan Arsip Ruang Tamu Ruang Subbag Umum dan Kepegawaian Ruang Kerja Kasubbag Ruang Simpan Arsip Kasubbag Ruang Staff Penyimpanan Arsip Ruang Tamu Ruang Penunjang Ruang Fotocopi
Arief Riyanda 21020110110014
Luasan M2/org atau m2/unit
Permen PU
Existing
Kapasitas
Satuan
1 1 1 1 1 1 1
Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit
14 12 14 10 12 5 3
Permen PU Permen PU Permen PU Permen PU Permen PU Permen PU Permen PU
12 3
1 1 1
Unit Unit Unit
12 Permen PU 6 Permen PU 3 Permen PU
9 -
1 1
Unit Unit
8 Permen PU 2 Permen PU
6 -
7 7 4
Orang Orang Orang
2,2 Permen PU 0,4 Permen PU 2,25 Permen PU
-
1
Unit
8 Permen PU
6
1
Unit
2 Permen PU
-
7 7 4
Orang Orang Orang
2,2 Permen PU 0,4 Permen PU 2,25 Permen PU
-
1 1
Unit Unit
8 Permen PU 2 Permen PU
6 -
7 7 4
Orang Orang Orang
2,2 Permen PU 0,4 Permen PU 2,25 Permen PU
-
2
Unit
2,52 Permen PU
Page 30
3
4
Bidang laluu lintas dan angkutan jalan Ruang Kepala Bidang Ruang Kerja Ruang Tamu Ruang Sekretaris Penyimpanan Arsip Ruang Seksi lalu lintas Ruang Kepala Seksi Ruang Simpan Arsip Kasi Ruang Staff Penyimpanan Arsip Ruang Tamu Ruang Seksi angkutan jalan Ruang Kerja Seksi Ruang Simpan Arsip Kasi Ruang Staff Penyimpanan Arsip Ruang Tamu Ruang Penunjang Ruang Fotocopi Bidang keselamatan dan sarana Ruang Kepala Bidang Ruang Kerja Ruang Tamu Ruang Arsip Ruang Sekretaris Ruang Seksi keselamatan Ruang Kerja Kasi Ruang Simpan Arsip Kasi Ruang Staff Penyimpanan Arsip Ruang Tamu Ruang Seksi sarana Ruang Kepala Seksi Ruang Simpan Arsip Kasi Ruang Staff Penyimpanan Arsip Ruang Tamu
Arief Riyanda 21020110110014
1 1 1 1
Unit Unit Unit Unit
1 1
Unit Unit
10 10 4
Orang Orang Orang
1 1
Unit Unit
10 10 4
12 6 3 3
Permen PU Permen PU Permen PU Permen PU
6 -
8 Permen PU 2 Permen PU
6 -
2,2 Permen PU 0,4 Permen PU 2,25 Permen PU
-
8 Permen PU 2 Permen PU
6 -
Orang Orang Orang
2,2 Permen PU 0,4 Permen PU 2,25 Permen PU
-
2
Unit
2,52 Permen PU
-
1 1 1 1
Unit Unit Unit Unit
1 1
Unit Unit
10 10 4
Orang Orang Orang
1 1
Unit Unit
11 11 4
Orang Orang Orang
12 6 3 3
Permen PU Permen PU Permen PU Permen PU
6 -
8 Permen PU 2 Permen PU
6 -
2,2 Permen PU 0,4 Permen PU 2,25 Permen PU
-
8 Permen PU 2 Permen PU
6 -
2,2 Permen PU 0,4 Permen PU 2,25 Permen PU
Page 31
5
6
Ruang Penunjang Ruang Fotocopi 2 Bidang kominfo Ruang Kepala Bidang Ruang Kerja 1 Ruang Tamu 1 Ruang Arsip 1 Ruang Sekretaris 1 Ruang Seksi informatika Ruang Kepala Seksi 1 Ruang Simpan Kasi 1 Ruang Staff 10 Penyimpanan Arsip 10 Ruang Tamu 4 Ruang Seksi komunikasi Ruang Kepala Seksi 1 Ruang Simpan Kasi 1 Ruang Staff 11 Penyimpanan Arsip 11 Ruang Tamu 4 Ruang Penunjang Ruang Fotocopi 2 Kelompok UPT Ruang Kepala UPT per-parkiran Ruang Kerja 1 Ruang Tamu 1 Ruang Sekretaris 1 Ruang Arsip 1 Ruang UPT terminal Ruang Kerja 1 Koordinator Penyuluh Pertanian Ruang Simpan Arsip 1 Koordinator Ruang Penyuluh 35 Pertanian Penyimpanan Arsip 35 Ruang Tamu 4
Unit
2,25 Permen PU
Unit Unit Unit Unit Unit Unit Orang Orang Orang Unit Unit Orang Orang Orang
8 2
Unit
-
12 6 3 3
Permen PU Permen PU Permen PU Permen PU
6 -
8 2 2,2 0,4 2,25
Permen PU Permen PU Permen PU Permen PU Permen PU
6 -
Permen PU Permen PU 2,2 Permen PU 0,4 Permen PU 2,25 Permen PU
6 -
2,52 Permen PU
-
Unit Unit Unit Unit
12 6 3 3
Permen PU Permen PU Permen PU Permen PU
6 -
Unit
8
Permen PU
6
Unit
2
Permen PU
-
Orang
2,2
Permen PU
-
Orang Orang
0,4 2,25
Permen PU Permen PU
-
Tabel 3.1. Perbandingan standar besaran ruang permen pu dan existing Sumber : analisa pribadi
Arief Riyanda 21020110110014
Page 32
Ruang penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdir atas: a. ruang ibadah; b. lobi; X c. ruang pusat data (server); X d. ruang arsip; e. ruang perpustakaan; X f. ruang penyimpanan barang; X X g. ruang pusat cctv; h. ruang sentral telepon; X i. ruang pos penjagaan keamanan; X X k. ruang kantin pegawai; l. ruang sumber tenaga diesel (Genset); m. ruang LPSE; n. ruang pantry; o. ruang media center; p. toilet; r. ruang panel listrik; s. ruang merokok;
X X X X X
Jumlah Karyawan Dishub = 150 orang Umur Bangunan = 1979 – 2014 = 35 tahun Dengan Perbandingan ruang dengan standar pemerintah , UU pasal 48 tahun 2013 tentang sarana prasarana bangunan kantor pemerintahan , maka bangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus dinyatakan Tidak Memenuhi Standar dan layak untuk di Redesain.
Arief Riyanda 21020110110014
Page 33