ARAHAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI PADA ACARA SOSIALISASI PEDOMAN PERHITUNGAN JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEPAT UNTUK DAERAH Assalammu’alaikum Wr.Wb Salam Sejahtera Untuk Kita Semua, Saudara – Saudara Peserta Sosialisasi, yang saya hormati, Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir mengikuti acara Sosialisasi Pedoman Perhitungan jumlah kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Yang Tepat untuk Daerah dalam keadaan sehat walafiat. Tujuan diselenggarakannya sosialisasi ini. Pertama, untuk menyamakan persepsi tentang kondisi pegawai negeri sipil baik secara jumlah, kualitas komposisi dan distribusi PNS yang ada pada instansi Daerah untuk mampu menyelenggarakan tgas pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan terhadap masyarakat. Kedua, agar setiap instansi Daerah memiliki standar minimal jumlah, kualitas, komposisi dan distribusi pegawai yang tepat sesuai kebutuhan unit kerja organisasi dalam rangka melaksanakan tugas
1
pokok dan fungsi untuk mencapai visi, misi dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan dalam Rencana kerja tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang; Ketiga, untuk menyamakan pemahaman terhadap Peraturan Men.PAN dan RB Nomor : 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan PNS Yang Tepat Untuk Daerah sehingga secara bersama sama kita mampu melakukan perhitungan kebutuhan PNS yang tepat untuk masing - masing daerah. Keempat, untuk memahami manfaat dari perhitungan jumlah kebutuhan PNS yang tepat untuk daerah dalam perumusan kebijakan terkait dengan jumlah kualitas, distribusi, komposisi dan belanja pegawai PNS baik dalam APBD maupun APBN secara nasional. Saudara – Saudara sekalian peserta sosialisasi yang saya hormati Kondisi PNS saat ini : 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Distribusi PNS tidak proporsional dengan tugas fungsi organisasi pemerintah baik antar satuan organisasi dalam suatu instansi daerah maupun antara satu daerah dengan daerah lain. Komposisi antara jabatan teknis dengan tenaga administratif belum proporsional. Sebagian besar Daerah Belanja Pegawainya dibanding Belanja Publik dalam APBD sudah di atas 30%. Missmatch antara kompetensi PNS dengan persyaratan yang dibutuhkan jabatan. Disparitas (kesenjangan) antara kebutuhan PNS dengan ketersediaan tenaga kerja di lapangan. Kontribusi dan kinerja PNS belum mencapai standar yang diharapkan (kinerja PNS masih rendah). Penegakan disiplin belum berjalan sesuai dengan sistem, masih tergantung kepada komitmen pejabat. Penghasilan PNS belum terwujud secara adil dan layak sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawabnya.
2
Mencermati keadaan tersebut terutama mengenai rasio jumlah PNS dibandingkan dengan belanja pegawai dan belanja publik dalam APBD, Bapak Presiden RI dalam retreat ke III, Kabinet Indonesia Bersatu yang diperluas dengan para Gubernur, di Bogor pada tanggal 5-6 Agustus 2010, memberikan arahan agar “Kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta unsur daerah untuk merumuskan jumlah pegawai yang tepat untuk di daerah. “Yang penting tugas dapat dilaksanakan dengan baik secara optimal, tapi tetap dalam batas kemampuan anggaran serta melihat kembali PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah” Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden tersebut telah ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan PNS yang Tepat untuk Daerah, yang akan disosialisasikan pada hari ini. Berdasarkan pedoman tersebut Kementerian PAN-RB, bersama Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kepegawaian Negara melakukan sosialisasi untuk menghitung jumlah kebutuhan PNS yang tepat bagi daerah. Selanjutnya Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota menghitung kebutuhan PNS pada masing masing Daerah dan dapat diasisteni/bimbingan teknis oleh BKN. Dengan hasil perhitungan tersebut diharapkan akan diketahui jumlah kebutuhan PNS masing masing daerah, dengan standar perhitungan yang sama untuk memudahkan perumusan kebijakan dalam menyelesaikan salah satu permasalahan PNS dan masa mendatang secara bertahap dan berkelanjutan guna mewujudkan jumlah PNS yang proporsional pada tahun 2014 sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi.
3
Peserta sosialisasi yang saya hormati Pemerintah saat ini tengah melaksanakan program Reformasi Birokrasi, hal ini dilakukan dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional, Pelaksanaan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor : 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi dan Peraturan Men.PAN-RB Nomor 20 tahun 2011 tentang Road Map Reformasi Birokrasi. Oleh karena itu segenap aparatur negara harus melakukan pembenahan birokrasi secara internal dan melakukan inovasi di bidang pelayanan publik, sehingga mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan mendatangkan investasi yang membawa pengaruh positif bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan kesejahteraan PNS pada khususnya. Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan harus memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kinerja dan reformasi pelayanan publik. Semua aspek pendayagunaan aparatur negara, baik kelembagaan, SDM Aparatur, ketatalaksanaan (bussines process), akuntabilitas dan pengawasan diarahkan kepada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Saudara – saudara peserta sosialisasi yang saya hormati, Untuk mewujudkan program reformasi birokrasi tersebut dan dalam upaya mewujudkan organisasi pemerintahan yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan organisasi, maka diperlukan perencanaan sumber daya manusia yang akurat. Melalui perencanaan yang rasional dan sistematis dengan metode analisis jabatan dan perhitungan beban kerja diharapkan memperoleh jumlah dan kualitas pegawai yang secara riil dibutuhkan oleh organisasi.
4
1. Perumusan jumlah kebutuhan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan perhitungan beban kerja telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 dan petunjuk pelaksanaannya serta Keputusan Menpan : Nomor Kep : 75/M.PAN/7/2004, namun dalam kenyataanya belum banyak instansi yang benar-benar melakukan perhitungan secara cermat dan akurat, hal ini kemungkinan terjadi karena keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, kesulitan memahami peraturannya maupun keterbatasan waktu dan anggaran. Oleh karena itu dilakukan terobosan (sasaran antara) dengan Peraturan Men.PAN-RB Nomor : 26 Tahun 2011, dapat digunakan sebagai alat untuk menghitung jumlah kebutuhan PNS minimal dengan cara yang lebih cepat, hal lain yang perlu juga harus dilakukan dalam penataan manajemen SDM Aparatur adalah tahapan tahapan sebagaimana diamanatkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi yaitu yang meliputi: a. analisis jabatan b. evaluasi jabatan c. penyusunan standar kompetensi jabatan d. penataan sistem rekrutmen pegawai e. assessmen individu berdasarkan kompetensi f. penerapan sistem penilaian kinerja individu g. pembangunan/pengembangan data base pegawai h. pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi Peserta Rapat Sosialisasi yang saya hormati, Untuk mewujudkan perhitungan jumlah PNS yang tepat tersebut, saya mengharapkan agar peserta Sosialisasi memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1. Birokrasi merupakan alat pemerintah untuk menyelenggarakan tugas tugas pemerintahan dalam mencapai tujuan bernegara harus didukung oleh SDM Aparatur yang profesional, berintegritas, jujur, berkinerja tinggi dan akuntabel, sehingga mampu merespon dengan cepat dan tepat terhadap perubahan lingkungan strategis yang berorientasi kepada masyarakat.
5
2. Reformasi Birokrasi khususnya reformasi di bidang manajemen sumber daya manusia aparatur ditujukan untuk penyempurnaan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur yang dapat memacu peningkatan profesionalisme, integritas, jujur, berkinerja tinggi, netral, akuntabel dan sejahtera serta yang dapat memacu produktivitas kerja aparatur. 3. Memperhatikan dan mencermati informasi yang dijelaskan, terutama simulasi perhitungan yang diberikan oleh para narasumber sehingga akan memudahkan dalam melakukan perhitungan pada instansi masing masing. Sebagai akhir kata, dengan sosialisasi ini para peserta dapat memahami secara baik dan mampu mengimplementasikan pada instansi masing-masing, semoga mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa dalam membangun bangsa dan negara melalui pendayagunaan aparatur negara.
Demikian dan terima kasih, selamat mengikuti sosialisasi. Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi
ttd E.E. Mangindaan
6
