Arah program urusan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) antara lain untuk:

Profil Written by Administrator

Arah program urusan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) antara lain untuk: - Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) . - Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM). - Menerapkan kebijakan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota. - Mengembangkan dan melaksanakan sistem registrasi UKM, termasuk kaki lima dan melakukan pemutakhiran data setiap tahun. - Meningkatkan sistem dan manajemen pembinaan lembaga dan pengelola koperasi dan UKM. - Meningkatkan kinerja jaringan koperasi dan UKM. Regulasi untuk meningkatkan akses Koperasi dan UKM terhadap modal, teknologi, dan pasar. - Memfasilitasi pengembangan sumber daya ekonomi lokal. Regulasi untuk memfasilitasi penyediaan ruang bagi koperasi, UKM, dan kaki lima. - Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas professional dalam penyelenggaraan urusan Koperasi dan UKM. - Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Koperasi dan UKM.

Arah Program urusan Perdagangan antara lain untuk: - Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Perdagangan. - Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Perdagangan. - Menerapkan kebijakan Perdagangan yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota. - Meningkatkan regulasi terhadap keamanan barang yang dikonsumsi masyarakat. - Meningkatkan regulasi perdagangan produktidakhanya hasil industri, tapi juga hasil hutan, pertanian, perikanan, peternakan. - Membangun iklim yang kondusif dan memfasilitasi diversifikasi pasar ekspor produk yang memenuhi syarat dalam rangka mendorong peningkatan produksi dan - promosi. - Meningkatkan peran masyarakatdan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Perdagangan

1/8


3. LANDASAN HUKUM 1. a. Pemberdayaan Koperasi, UMKM

1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah

3) Undang-Undang Nomor 34 Tahurn 1999 tentang Pemerintah Propinsi DKI Jakarta

4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

5) Peraturan Pemerintah No.4 tahun 1994 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

6) Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah

7) Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2007 tentang percepatan pembangunan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah

8) Keputusan Bersama Menteri Koperasi dan UMKM, Mendagri dan Kepala Pertanahan nasional Rl Nomor 017 SKB/M.KUKM/VII/2007Nomer57-351 tahun 2007, No 5 SKB-BPN 2007 tanggal 31 Juli 2997 tentang percepatan program pemberdayaan usaha mikro dan kecil melalui kegiatan sertifikasi hak atas tanah untuk peningkatan akses permodalan.

2/8


9) Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri KUMKM dan Menteri Perdagangan No.500-738.A/2010, No 1320.1/M.DAG/MPU/IX/2010 dan No 12.1/NKB/ M.KUKM/ IX/2010 tentang sinergi program pengembangan ekonomi dan penataan lingkungan perkotaan melalui penguatan usaha sektor mikro

10) Peraturan Menteri Negera Koperasi, UMKM Rl No 197 PER/M.KUKM/XI/2008 tentang pedoman pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi

11) Surat Kementrian Koperasi dan UKM Rl No 525/SM/X/ 2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang program ekspos produk ungggulan KUKM Daerah di Gedung Smesco UKM.

12) Surat Kementrian Koperasi dan UMKM Rl No631/DEP.3.5/ VII/2009 tanggal 7 Agustus 2009 tentang penjaminan kredit Daerah (LPKD) bagi koperasi dan UKM

13) Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2007-2012

14) Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor TOTahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah

15) Peraturan Gubernur No.9 tahun 1995 tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinajam Koperasi Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta

16) Peraturan Gubernur Nomor 96 tahun 2008 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan tanggal 28 Oktober 2008;

17) Peraturan Gubernur Nomor 24 tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana

3/8


Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan tanggal 04 Maret 2009;

18) Peraturan Gubernur Nomor 63 tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi danTata Kerja Unit Pengelola Dana Bergulit Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan tanggal 10 Maret 2010;

19) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 68 Tahun 2009 tentang Organisasi danTata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta

20) Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 68 Tahun 2009 tentang Organisasidan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan

21) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pengaturan Tempat dan Pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima di Provinsi DKI Jakarta

22) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

23) Undang-Undang Nomor 1`Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

24) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

25) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

26) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4/8


27) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

28) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengen Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

29) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

30) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

31) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

32) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

33) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

34) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

35) Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

5/8


36) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 1. b. Pemberdayaan Perdagangan

1) Undang-Undang Rl No. 2 Tahun 1981 tentang Meterologi Legal

2) Undang-Undang Rl No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Dasar Daftar Perusahaan

3) Undang-Undang Rl No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

4) Undang-Undang Rl No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan

5) PP No. 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera

6) PP No. 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan atau Ditera ulang serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan ( UTTP)

7) PP No. 16 Tahun 1986 tentang Perubahan PP 26/83 tentang Tarif Biaya Tera

8) PP No. 10 Tahun 1987 tentang SatuanTurunan, Satuan Tambahan dan Satuan Lainnya yang Berlaku.

9) PP No. 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran.

10) Kep. Presiden No. 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab

6/8


Bidang Perdagangan Luar Negeri

11) Kep. Presiden No. 58 Tahun 1971 tentang Penetapan Pejabat Yang Berwenang Mengeluarkan SKA

12) Keputusan Menperindag No. 588/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang EKspor

13) Permendag Rl No. 33/M-DAG/PER/8/2010 tentang SKA Untuk Barang Ekspor Indonesia

14) Permendag Rl No. 59/M-DAG/PER/12/2010 tentang Ketentuan Penerbitan SKA Untuk Barang Ekspor Indonesia

15) Permendag Rl No. 60/M-DAG/PER/12/2010 tentang Instansi Penerbit SKA Untuk Barang Ekspor Indonesia lnstruksi Presiden Nomer 3 Tahun 2009 Tentang Program Pembangunan yang berkeadilan

16) Keputusan MENPAN No. 128/Kep/M.PAN/12/1002 tentang Jabatan Fungsional Penera dan Angka Kreditnya.

17) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rl No. 61/MPP/Kep2/1998 dan No. 251/MPP/Kep/6/1999 tentang Penyelenggaraan Kemetrologian

18) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

19) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rl No. 731/MPP/Kep/10/2002 tentang Pengelolaan Kemetrologian dan Pengelolaan Laboratorium Kemetrologian.

7/8


20) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha

21) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 46/M-DAG/ PER/9/2009 Permendag No. 20/M-DAG/PER/ 5/2009 tentang Ketentuan dan Tata cara Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa

22) Permendag No. 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

23) Permendag No. 53/M-DAG/PER/12/2010 perubahan Permendag No. 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 3586/2003 Tanggal 24 Oktober 2003 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

8/8

Arah program urusan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) antara lain untuk:

Recommend Documents