ARAH KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2011
A. PENDAHULUAN Kebijakan Pengelolaan Anggaran DPR RI memiliki arti yang sangat penting dan strategis sebagai pedoman bagi Alat Kelengkapan Dewan dan Sistem Pendukung dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan . Sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 73 Ayat (1) dinyatakan bahwa: ”Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 71, DPR menyusun anggaran yang dituangkan dalam program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dalam penyusunan program dan kegiatan tersebut, DPR dapat menyusun Standar
Biaya Khusus
(SBK) sebagaimana dinyatakan
dalam
Ayat
(2)
bahwa:”Dalam menyusun program dan kegiatan DPR sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), untuk memenuhi kebutuhannya, DPR dapat menyusun
standar
biaya
khusus
dan
mengajukannya
kepada
Pemerintah untuk dibahas bersama”.
1
UU No. 27 Tahun 2009 dalam pasal yang sama pada ayat (3) diatur mengenai pelaksana dan pengawas pengelolaan anggaran DPR yang dinyatakan dalam:
“Pengelolaan anggaran DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal DPR dibawah pengawasan Badan Urusan Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” Sementara untuk pertanggungjawaban dan pengelolaan anggaran DPR RI dinyatakan dalam Ayat (4) bahwa:”DPR menetapkan pertanggungjawaban
pengelolaan anggaran DPR dalam peraturan DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. disebutkan
bahwa:
“DPR
melaporkan
Dan
pada
pengelolaan
Ayat
(5)
anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada publik dalam laporan kinerja tahunan”. Pasal 133 huruf a dan Peraturan DPR RI No. 1/DPR RI/I/2009-2010 Tentang Tata Tertib pada Pasal 86 huruf a yang menyebutkan bahwa salah satu tugas BURT adalah menetapkan kebijakan kerumahtanggaan sebagaimana dinyatakan
“BURT bertugas menetapkan kebijakan kerumahtanggaan DPR”. Hal tersebut lebih diperjelas lagi dalam Pasal 87 huruf a Peraturan DPR RI No. 1/DPR RI/I/2009-2010 Tentang Tata Tertib yang menyatakan “Dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, BURT menetapkan arah, kebijakan umum dan strategi pengelolaan anggaran DPR dengan pimpinan DPR, yang selanjutnya disampaikan kepada Alat Kelengkapan sebagai Pedoman dalam Penyusunan Anggaran.”
2
Sementara itu, masing-masing Alat Kelengkapan Dewan juga diamanatkan menyusun
rancangan
anggaran
untuk
pelaksanaan
tugasnya
dengan
berpedoman pada Arah Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran DPR RI yang disampaikan oleh BURT setelah sebelumnya ditetapkan bersama dengan Pimpinan DPR RI. UU No. 27 Tahun 2009 pasal 84 ayat (1) huruf j dinyatakan bahwa: “Pimpinan
DPR bertugas menyusun rencana anggaran DPR bersama Badan Urusan Rumah Tangga yang pengesahannya dilakukan dalam Rapat Paripurna”. UU No. 27 Tahun 2009 pasal 90 ayat (2) dinyatakan bahwa: “Badan
Musyawarah menyusun rancangan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada Badan Urusan Rumah Tangga”. UU No. 27 Tahun 2009 pasal 96 ayat (8) dinyatakan bahwa: “Komisi
menyusun rancangan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada Badan Urusan Rumah Tangga”. UU No. 27 Tahun 2009 pasal 102 ayat (2) dinyatakan bahwa: “Badan Legislasi
menyusun rancangan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada Badan Urusan Rumah Tangga”. UU No. 27 Tahun 2009 pasal 108 dinyatakan bahwa: “Badan Anggaran
menyusun rancangan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada Badan Urusan Rumah Tangga”.
3
UU No. 27 Tahun 2009 pasal 115 dinyatakan bahwa: “Badan Akuntabilitas
Keuangan Negara (BAKN) menyusun rancangan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada Badan Urusan Rumah Tangga”. UU No. 27 Tahun 2009 pasal 121 dinyatakan bahwa: “BKSAP menyusun
rancangan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada Badan Urusan Rumah Tangga”. UU No. 27 Tahun 2009 pasal 128 dinyatakan bahwa: “Badan Kehormatan
menyusun rancangan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada Badan Urusan Rumah Tangga”. UU No. 27 Tahun 2009 pasal 134 dinyatakan bahwa: “BURT menyusun
rancangan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan”. Arah Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran DPR RI yang disiapkan oleh Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dan disampaikan dalam Forum Rapat Pimpinan DPR RI akan menjadi dasar/pedoman bagi alat-alat kelengkapan DPR RI dan perangkat sistem pendukung dalam menyusun rencana kerja
dan anggaran
Tahun 2011 yang harus dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Atas dasar pedoman kebijakan tersebut, masing-masing Alat Kelengkapan Dewan
dan
Sekretariat
Jenderal
menyusun
rancangan
anggaran
yang
ukurannya/berbasis kinerja. Setelah masing-masing Alat Kelengkapan Dewan menyerahkan rancangan anggarannya maka BURT bersama Sekretariat jenderal melakukan kompilasi dan sinkronisasi terhadap usulan anggaran masing-masing Alat Kelengkapan Dewan dan Sekretariat Jenderal, melalui pembahasa. BURT juga dapat mengadakan rapat dengan unsur pimpinan Alat Kelengkapan dengan 4
masing-masing Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan dan selanjutnya menjadi pagu usulan Anggaran DPR RI. BURT juga melakukan menyampaikan rancangan anggaran tersebut kepada Badan Anggaran untuk mendapat masukan dan melaporkan hasil pembahasan rancangan anggaran tersebut dalam Rapat Paripurna untuk ditetapkan menjadi Rancangan Anggaran DPR RI. Sehubungan dengan hal tersebut maka BURT bersama Pimpinan DPR RI menetapkan Kebijakan Pengelolaan Anggaran DPR RI sebagai pedoman bagi Alat Kelengkapan Dewan dalam merumuskan Rencana Kerja dan Anggaran DPR RI Tahun 2011 dalam bentuk program dan kegiatan guna terwujudnya peningkatan kinerja dan citra DPR RI.
B. PRINSIP DASAR PENGELOLAAN ANGGARAN DPR Rencana kerja dan anggaran Tahun 2011 yang akan disusun oleh masing-masing Alat kelengkapan maupun unit kerja Sistem Pendukung harus memperhatikan aspek rasionalitas, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas serta dilandasi oleh prinsip-prinsip dasar agar pengelolaan anggaran dapat dilakukan secara optimal dalam konteks penegakan praktek-praktek tata kelola yang baik (good
governance). Prinsip-prinsip dasar pengelolaan anggaran harus diwujudkan dalam setiap tahapan proses pengelolaan anggaran sebagaimana dijelaskan dibawah ini:
I. Tahapan Perencanaan Anggaran DPR RI Tahapan perencanaan anggaran DPR harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Perencanaan dan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran DPR RI dalam setiap tahun anggaran harus sejalan dengan visi dan misi serta arah kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan skala prioritas yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan.
5
2. Proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran DPR RI harus melibatkan seluruh Alat Kelengkapan serta Unit Kerja Sistem Pendukung dengan mengoptimalkan mekanisme koordinasi sehingga anggaran berbasis kinerja dapat terwujud. 3. Sinkronisasi program maupun kegiatan terlebih dahulu harus dilakukan, baik secara horizontal maupun vertikal, baik diantara Alat Kelengkapan maupun diantara Unit Kerja Sistem Pendukung. 4. Penyusunan dan Penyempurnaan Nomenklatur Program dan Kegiatan harus terus dilakukan dan disesuaikan dengan karakteristik, kekuasaan, tugas dan fungsi lembaga legislatif. 5. Perencanaan dan penyusunan Program dan Kegiatan dilakukan dengan penerapan anggaran berbasis kinerja yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact) dan manfaat (benefit) yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. 6. Pengalokasian anggaran didasarkan pada tingkat keluaran (output) kegiatan yang direncanakan dengan mengacu pada Standar Biaya Umum (SBU). 7. Penyusunan dan penerapan Standar Biaya Khusus (SBK) yang selektif dan implementatif sesuai dengan kebutuhan Dewan.
II. Tahapan Pelaksanaan Anggaran DPR RI Tahapan pelaksanaan anggaran DPR RI harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Pelaksanaan anggaran DPR RI mengedepankan efisiensi dan efektifitas dalam kerangka peningkatan kinerja dan citra DPR RI. 2. Pelaksanaan
anggaran
DPR
RI
diselenggarakan
dalam
kerangka
pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. 3. Program dan kegiatan yang menjadi skala prioritas masing-masing Alat Kelengkapan harus diutamakan pelaksanaannya. 6
4. Optimalisasi anggaran dilakukan dengan memperhatikan prioritas kegiatan dan atau kegiatan baru yang dianggap penting dan perlu segera direalisasikan. 5. Revisi/realokasi anggaran dilakukan dengan memperhatikan prioritas kegiatan dan atau kegiatan baru yang dianggap penting dan perlu segera untuk direalisasikan melalui pergeseran kegiatan yang ada dengan tetap memperhatikan pelaksanaan tupoksi DPR RI. 6. Optimalisasi
dan
revisi/realokasi
pelaksanaan
anggaran
melalui
mekanisme pengawasan yang efektif sehingga dapat memperkuat sistem pengendalian internal. 7. Bantuan luar negeri (hibah) harus dimanfaatkan secara maksimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan.
III. Tahapan Pertanggungjawaban dan Pelaporan Tahapan pertanggungjawaban dan pelaporan harus memenuhi hal-hal sebagai berikut: 1. Pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan anggaran DPR RI harus memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan DPR tentang pertanggungjawaban pengelolaan anggaran. 2. Pertanggungjawaban dilakukan dalam rangka akuntabilitas kinerja Alat Kelengkapan kepada Publik. 3. Pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan anggaran dilakukan dalam rangka memberikan umpan balik (feed back) sehingga perencanaan progam dan kegiatan di masa yang akan datang dapat lebih efektif. 4. Pelaporan pengelolaan anggaran DPR yang akuntabel dalam laporan kinerja tahunan yang disampaikan kepada Publik melalui Rapat Paripurna guna tercapainya peningkatan citra lembaga.
7
Selain prinsip-prinsip dasar tersebut, secara umum proses penyusunan, pelaksanaan dan pengawasan anggaran juga harus mampu mewujudkan hal-hal sebagai berikut: a. Peningkatan implementasi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). b. Penataan kesisteman yang diselaraskan/disesuaikan dengan situasi dan kondisi
yang
berkembang
serta
dilakukan
secara
konsisten
melalui
perubahan pola pikir dan pola tindak. c. Penyusunan program dan kegiatan dengan skala prioritasnya harus dapat mengantisipasi atau merespon perubahan dan dinamika yang terjadi. d. Penerapan sistem manajemen informasi dan teknologi secara terpadu. e. Sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran. f. Penerapan
pengawasan
atas
pelaksanaan
anggaran
melalui
sistem
pengawasan terpadu.
Prinsip dasar pengelolaan anggaran yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas merupakan penerapan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. C. ARAH KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN ANGGARAN DPR Arah kebijakan umum pengelolaan anggaran DPR RI Tahun 2011 merupakan arahan bagi pencapaian target keseluruhan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan yang dijabarkan dalam rencana kerja dan anggaran DPR RI. Rencana Kerja dan Anggaran DPR RI Tahun 2011 disusun dalam rangka peningkatan kinerja Alat Kelengkapan dalam melaksanaan tugas dan fungsi Dewan baik secara kelembagaan maupun keanggotaan berdasarkan pada komitmen politik, moralitas dan profesionalitas serta memenuhi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Komitmen tersebut memiliki arti penting dalam kerangka perwujudan DPR 8
RI sebagai lembaga perwakilan yang kredibel, akuntabel, transparan, akomodatif dan aspiratif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Perwujudan DPR RI sebagaimana tersebut diatas dapat terlaksana melalui dukungan keahlian, administrasi dan teknis yang diberikan oleh Sistem Pendukung secara optimal, sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja dan citra DPR RI.
Rencana Kerja dan Anggaran DPR RI Tahun 2011 diarahkan untuk mencapai visi dan misi DPR RI dengan mengacu pada arah kebijakan umum pengelolaan anggaran yang telah ditetapkan untuk masing-masing Program yang terdiri dari:
1. Program Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI a. Arah Pelaksanaan Fungsi Legislasi untuk Tahun 2011 diarahkan kepada membentuk Rancangan Undang-Undang yang aspiratif dan akomodatif sesuai dengan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) untuk mensejahterakan rakyat.
b. Strategi Untuk mendukung tercapainya arah sebagaimana telah diuraikan di atas, perlu adanya strategi dalam merumuskan Rencana Kerja dan Anggaran DPR RI pada pelaksanaan fungsi legislasi yang diwujudkan melalui: 1) Efektifitas pelaksanaan dalam penyusunan dan pembahasan RUU 2) Meningkatan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan fungsi legislasi 3) Meningkatkan peran Sistem Pendukung dalam pelaksanaan fungsi legislasi 4) Ketersediaan dukungan anggaran dalam setiap pelaksanaan fungsi legislasi.
9
c. Kebijakan Umum Dalam rangka pencapaian arah dan strategi tersebut perlu adanya kebijakan umum sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran DPR RI. Kebijakan umum yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan kualitas pelaksanaan fungsi legislasi adalah: 1) Mengoptimalkan peran dan fungsi Alat Kelengkapan Dewan baik Badan Legislasi maupun Komisi dalam pelaksanaan fungsi legislasi yang akomodatif dan aspiratif 2) Mewujudkan mekanisme kerja pelaksanaan fungsi legislasi melalui evaluasi atas efektifitas pelaksanaan fungsi legislasi yang telah berjalan. 3) Penyusunan prolegnas dan penentuan prioritas RUU sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 4) Peningkatan kualitas dalam penyusunan dan pembahasan RUU 5) Peningkatan upaya penyelesaian RUU yang efisien dan efektif, membuka peluang bagi saran dan pendapat masyarakat, meminimalisir lahirnya undnag-undang yang dapat di ‘judicial review’ oleh Mahkamah Konstitusi dengan memperhatikan target waktu penyelesaian RUU sesuai dengan aturan tata tertib, 1 (satu) RUU diselesaikan dalam dua masa persidangan. 6) Penyelenggaraan RDPU yang transparan dalam proses penyusunan dan penentuan prioritas RUU. 7) Menciptakan iklim yang kondusif guna mendorong peran serta masyarakat dalam penyusunan dan pembahasan serta penetapan RUU. 8) Mengoptimalkan Sistem Pendukung dalam setiap tahapan penyusunan dan pembahasan legislasi dan didasarkan pada data yang akurat dan didukung oleh Naskah Akademik yang disiapkan oleh dukungan keahlian. 9) Ketersediaan data dan informasi dari Sistem Pendukung terkait fungsi legislasi. 10
10) Ketersediaan kualitas dan kuantitas SDM Sistem Pendukung di bidang legislasi. 11) Agar program Legislasi dapat berjalan dan memenuhi target maka dimungkinkan
Baleg
melakukan
kerjasama
dengan
universitas-
universitas negeri terkemuka dan berkualitas. 12) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dalam pelaksanaan fungsi legislasi yang berbasis kinerja harus rasional dan wajar sehingga tidak menimbulkan polemik di masyarakat.
2. Program Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPR RI a. Arah Pada Tahun 2011 pelaksanaan Fungsi Anggaran diarahkan kepada penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang aspiratif, akuntabel dan transparan, sesuai kebutuhan dan berbasis kinerja bagi terwujudnya kesejahteraan rakyat, sesuai peraturan perundang-undangan.
b. Strategi Untuk mendukung tercapainya arah sebagaimana telah diuraikan di atas, perlu adanya strategi dalam merumuskan Rencana Kerja dan Anggaran DPR RI pada pelaksanaan fungsi anggaran yang diwujudkan melalui: 1) Efektifitas pelaksanaan dalam kegiatan pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN, Perubahan dan Penetapan RUU APBN, RUU APBNPerubahan,
RUU
Pertanggungjawaban
Penggunaan
APBN
serta
Pembahasan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II APBN. 2) Meningkatan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan fungsi anggaran. 3) Meningkatkan peran Sistem Pendukung dalam setiap tahapan meliputi penyusunan dan pembahasan RAPBN, penetapan APBN, APBN-P, serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN 4) Ketersediaan dukungan anggaran dalam setiap pembahasan anggaran. 11
c. Kebijakan Umum Kebijakan umum yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan kualitas pelaksanaan fungsi anggaran adalah: 1) Mengoptimalkan peran dan fungsi Alat Kelengkapan Dewan dalam hal ini Badan Anggaran dan Komisi dalam pelaksanaan fungsi anggaran. 2) Mewujudkan mekanisme pelaksanaan fungsi anggaran yang efektif melalui evaluasi atas efektifitas pelaksanaan fungsi anggaran yang telah berjalan. 3) Pembicaraan Pendahuluan yang berbasis pada akurasi data dan analisa dalam rangka Penyusunan RAPBN. 4) Memastikan RAPBN yang disusun sesuai dengan skala prioritas Pembangunan Nasional untuk kesejahteraan masyarakat. 5) Pembahasan dan Penetapan RUU tentang Perubahan Atas UU APBN sesuai dengan perubahan lingkungan nasional dan internasional. 6) Pembahasan laporan realisasi dan prognosis yang berkaitan dengan APBN berbasis pada kinerja. 7) Pembahasan Pelaksanaan
dan APBN
Penetapan memenuhi
RUU
tentang
prinsip-prinsip
Pertanggungjawaban transparansi
dan
akuntabilitas Publik. 8) Penyelenggaraan RDPU yang transparan dalam proses pembahasan RAPBN 9) Menciptakan iklim yang kondusif guna mendorong peran serta masyarakat dalam penyusunan dan pembahasan serta penetapan APBN. 10) Mengoptimalkan Sistem Pendukung dalam setiap tahapan pelaksanaan fungsi anggaran. 11) Ketersediaan data dan informasi dari Sistem Pendukung terkait fungsi anggaran. 12
12) Ketersediaan kualitas dan kuantitas SDM Sistem Pendukung di bidang anggaran. 13) Untuk keseimbangan kemampuan antara Dewan dan Pemerintah dalam pembahasan APBN dan pembahasan pertanggungjawaban APBN perlu dukungan keahlian yang benar-benar professional sehingga setiap Anggota dapat memahami, menguasai substansi dalam kaitan dengan fungsi anggaran. 14) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dalam pelaksanaan fungsi anggaran yang berbasis kinerja.
3. Program Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR RI a. Arah Arah yang akan dicapai pada Tahun 2011 dalam pelaksanaan Fungsi Pengawasan adalah mewujudkan pengawasan yang kredibel terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN dan kebijakan pemerintah lainnya melalui
optimalisasi
peran
Alat
Kelengkapan
DPR
dan
Sistem
Pendukungnya.
b. Strategi Untuk mendukung tercapainya arah sebagaimana telah diuraikan di atas, perlu adanya strategi dalam merumuskan Rencana Kerja dan Anggaran DPR RI pada pelaksanaan fungsi pengawasan yang diwujudkan melalui : 1) Efektifitas pelaksanaan fungsi pengawasan 2) Meningkatan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. 3) Meningkatkan peran Sistem Pendukung dalam setiap pelaksanaan fungsi pengawasan 4) Ketersediaan dukungan anggaran dalam setiap pelaksanaan fungsi pengawasan
13
c. Kebijakan Umum Kebijakan umum yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan kualitas pelaksanaan fungsi pengawasan adalah: 1) Mengoptimalkan peran dan fungsi Alat Kelengkapan Dewan, baik yang dilaksanakan oleh Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, Komisi, Panitia
Khusus
diselenggarakan
maupun secara
melalui
koordinasi
pembentukan dalam
Tim
pelaksanaan
yang Fungsi
Pengawasan. 2) Mewujudkan mekanisme fungsi pengawasan yang efektif melalui evaluasi atas efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan yang telah berjalan 3) Pelaksanaan pengawasan dilakukan melalui proses yang transparan kepada publik. 4) Optimalisasi pengawasan atas pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK untuk memastikan pelaksanaan APBN sesuai dengan praktek-praktek terbaik (best practices). 5) Memastikan bahwa penyusunan kebijakan-kebijakan Pemerintah dan pelaksanaannya mengacu pada ketentuan perundang-undangan. 6) Membuka
ruang
pengawasan
partisipasi
publik
terhadap pelaksanaan
dalam
pelaksanaan
fungsi
undang-undang, pengelolaan
keuangan Negara dan kebijakan pemerintah. 7) Mengoptimalkan
Sistem
Pendukung
dalam
pelaksanaan
fungsi
pengawasan baik pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, pengelolaan keuangan Negara dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. 8) Ketersediaan data dan informasi dari Sistem Pendukung terkait fungsi pengawasan. 9) Ketersediaan kuantitas dan kualitas SDM Sistem Pendukung di bidang pengawasan. 10)Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dalam pelaksanaan fungsi pengawasan yang berbasis kinerja secara proporsional dan rasional. 14
4. Penguatan Kelembagaan DPR RI 4.1. Pelaksanaan Tugas-Tugas Pimpinan DPR RI a. Arah Pada Tahun 2011, pelaksanaan tugas-tugas Pimpinan DPR RI diarahkan pada efektifitas pengelolaan DPR secara organisasi dan kelembagaan serta peningkatkan kinerja sehingga terwujud DPR RI yang terpercaya melalui dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta SDM yang berkualitas dalam mendukung pelaksanaan tugastugas Pimpinan DPR RI.
b. Strategi Untuk mendukung tercapainya arah, perlu adanya strategi dalam penyusunan
Rencana
Kerja
dan
Anggaran
DPR
RI
pada
pelaksanaan tugas-tugas Pimpinan DPR RI yang diwujudkan melalui: 1) Efektifitas dalam pelaksanaan tugas-tugas Pimpinan DPR RI. 2) Meningkatkan
peran
Sistem
Pendukung
dalam
setiap
pelaksanaan tugas-tugas Pimpinan DPR RI 3) Ketersediaan dukungan anggaran dalam setiap pelaksanaan tugas-tugas Pimpinan DPR RI
c. Kebijakan Umum Kebijakan umum yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan kualitas pelaksanaan tugas-tugas Pimpinan DPR RI adalah: 1) Optimalisasi
peran
dan
fungsi
Alat
Kelengkapan
Dewan
khususnya Pimpinan DPR RI dan Badan Musyawarah dalam memberikan arahan kepada Alat-Alat Kelengkapan Dewan, perangkat Sekretariat Jenderal agar tugas-tugas DPR RI dapat dilaksanakan secara efektif baik secara organisatoris maupun 15
kelembagaan dalam upaya meningkatkan citra dan kinerja Dewan. 2) Mewujudkan mekanisme pelaksanaan tugas-tugas Pimpinan DPR RI dan Badan Musyawarah melalui evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas yang telah berjalan dan meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi di internal kedewanan. 3) Mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugastugas Pimpinan dan tugas konstitusional lainnya dalam rangka efektifitas pengelolaan DPR secara organisasi dan kelembagaan. 4) Mampu
melakukan
koordingasi
atas
tugas-tugas
alat
kelengkapan Dewan serta sinkronisasi dan harmonisasi baik dengan Lembaga Negara yang lain maupun di internal kedewanan. 5) Prinsip check and balances dengan lembaga eksekutif dilakukan sesuai dengan amanat konstitusi. 6) Mampu menjalin hubungan yang konstruktif dengan insan pers untuk meminimalisir sorotan negatif terhadap Dewan yang didukung oleh semua pihak karena DPR adalah lembaga politis yang terdiri dari berbagai fraksi sebagai kepanjangan tangan partai-partai politik. 7) Mengarahkan
Alat
Kelengkapan
Dewan
baik
secara
kelembagaan maupun perorangan agar senantiasa menegakkan peraturan tata tertib, kode etik DPR
RI dan peraturan
perundangan lainnya. 8) Ketersediaan data dan informasi dari Sistem Pendukung terkait pelaksanaan
tugas-tugas
Pimpinan
DPR
RI
dan
Badan
Musyawarah. 9) Ketersediaan kualitas dan kuantitas SDM Sistem Pendukung dalam memberikan dukungan keahlian, administrasi dan teknis
16
bagi pelaksanaan tugas-tugas Pimpinan DPR RI dan Badan Musyawarah. 10)Mengarahkan Sekretariat Jenderal dalam memberikan dukungan keahlian
dan SDM keahlian yang berkualitas sebagai bagian
dari supporting system DPR RI. 11)Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dalam pelaksanaan tugas-tugas Pimpinan DPR RI dan Badan Musyawarah yang berbasis kinerja perlu didukung anggaran yang memadai, terarah, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.
4.2. Pelaksanaan Tugas-Tugas Kerumahtanggaan DPR RI a. Arah Pelaksanaan tugas-tugas kerumahtanggaan DPR RI diarahkan pada peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan tugastugas
kerumahtanggaan
meliputi
penetapan
kebijakan
kerumahtanggaan, pembahasan dan pengelolaan anggaran DPR RI maupun
pengawasan
dalam
pelaksanaan
tugas-tugas
kerumahtanggaan sehingga tercapai DPR RI sebagai lembaga yang kredibel dan akuntabel di mata publik.
b. Strategi Untuk mendukung tercapainya arah, perlu adanya strategi dalam penyusunan
Rencana
Kerja
pelaksanaan
tugas-tugas
dan
Anggaran
Kerumahtanggaan
DPR yang
RI
pada
diwujudkan
melalui: 1) Efektifitas penyusunan, pembahasan dan monitoring anggaran DPR RI. 2) Meningkatkan
peran
Sistem
Pendukung
dalam
setiap
pelaksanaan tugas-tugas KerumahtanggaanDPR RI.
17
3) Ketersediaan dukungan anggaran dalam setiap pelaksanaan tugas-tugas kerumahtanggaan.
c. Kebijakan Umum Kebijakan umum yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan kualitas pelaksanaan tugas-tugas kerumahtanggan DPR RI adalah: 1) Mengoptimalkan peran dan fungsi Alat Kelengkapan Dewan khususnya
BURT
terkait
kebijakan
dan
tugas-tugas
kerumahtanggaan. 2) Mewujudkan
mekanisme
pelaksanaan
tugas-tugas
kerumahtanggaan DPR RI melalui evaluasi atas Pelaksanaan tugas-tugas kerumahtanggan yang telah berjalan. 3) Menetapkan kebijakan kerumahtanggaan DPR RI dalam rangka peningkatan kinerja dan citra Dewan 4) Efektifitas dalam penyusunan, pembahasan dan monitoring pelaksanaan Anggaran DPR RI 5) Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran internal DPR RI dan pelaksanaan kebijakan kerumahtanggaan lainnya. 6) Mengoptimalkan peran Sistem Pendukung dalam pelaksanaan tugas-tugas kerumahtanggaan DPR RI. 7) Ketersediaan data dan informasi dari Sistem Pendukung terkait pelaksanaan tugas-tugas Kerumahtanggaan Dewan. 8) Ketersediaan kualitas dan kuantitas SDM Sistem Pendukung dalam memberikan dukungan keahlian, administrasi dan teknis bagi pelaksanaan tugas-tugas Kerumahtanggaan. 9) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas kerumahtanggaan yang berbasis kinerja.
18
4.3. Pelaksanaan Kerjasama
Antar Parlemen / Hubungan
Internasional a. Arah Dalam rangka peningkatan hubungan antar Parlemen, pada Tahun 2011 pelaksanaan kerjasama harus terus dibina dan ditingkatkan sehingga DPR RI dapat berperan secara aktif (bilateral maupun multilateral) dalam forum-forum internasional.
b. Strategi Untuk mendukung tercapainya arah, perlu adanya strategi dalam penyusunan
Rencana
Kerja
dan
Anggaran
DPR
RI
pada
pelaksanaan kerjasama antar parlemen/hubungan internasional yang diwujudkan melalui: 1) Efektifitas dalam pelaksanaan kegiatan terkait Kerjasama Antar Parlemen/Hubungan Internasional 2) Kerjasama DPR RI dengan Parlemen negara lain dan organisasi internasional dikemas dalam bentuk diplomasi parlementer yang dikoordinasikan oleh Badan Kerjasama Antar Parlemen. 3) Meningkatkan
peran
Sistem
Pendukung
dalam
setiap
pelaksanaan kegiatan Kerjasama Antar Parlemen/Hubungan Internasional 4) Ketersediaan dukungan anggaran dalam setiap pelaksanaan kegiatan Kerjasama Antar Parlemen/Hubungan Internasional.
c. Kebijakan Umum Kebijakan umum yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan kualitas
pelaksanaan
kerjasama
antar
parlemen/hubungan
internasional adalah:
19
1) Optimalisasi
peran
khususnya
BKSAP
dan
fungsi
dalam
Alat
Kelengkapan
pelaksanaan
Dewan
kerjasama
antar
Kerjasama
Antar
Parlemen/Hubungan Internasional. 2) Mewujudkan
mekanisme
Pelaksanaan
Parlemen/Hubungan Internasional secara efektif dan efisien melalui
evaluasi
Pelaksanaan
Kerjasama
Antar
Parlemen/Hubungan Internasional yang telah berjalan. 3) Peningkatan hubungan Dewan dengan parlemen negara-negara sahabat
dalam
rangka
pembinaan,
pengembangan
dan
peningkatann kerja sama persahabatan baik yang bersifat bilateral (GKSB), regional (AIPU) maupun Internasional (IPU), melalui kunjungan ke luar negeri baik dalam rangka menghadiri konferensi-konferensi maupun pelaksanaan kunjungan kerja delegasi muhibah dan teknis. 4) Peningkatan kerjasama bilateral khususnya di bidang politik dengan negara-negara sahabat. 5) Mengoptimalkan peran Sistem Pendukung dalam pelaksanaan kerjasama antar parlemen/hubungan internasional. 6) Ketersediaan data dan informasi dari Sistem Pendukung terkait pelaksanaan
Kerjasama
Antar
Parlemen/Hubungan
Internasional. 7) Ketersediaan kualitas dan kuantitas SDM Sistem Pendukung dalam memberikan dukungan keahlian, administrasi dan teknis bagi
pelaksanaan
Kerjasama
Antar
Parlemen/Hubungan
Internasional. 8) Peningkatan kuantitas dan kualitas analisa kerjasama parlemen. 9) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran untuk mendukung pelaksanaan kerjasama parlemen dan hubungan internasional yang berbasis kinerja.
20
4.4. Pelaksanaan Penegakan Peraturan DPR RI a. Arah Penegakkan standar etika tertinggi harus menjadi prinsip dasar bagi setiap individu di lingkungan DPR RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai bentuk kredibilitas kepada publik.
b. Strategi Untuk mendukung tercapainya arah, perlu adanya strategi dalam penyusunan
Rencana
Kerja
dan
Anggaran
DPR
RI
pada
pelaksanaan penegakkan peraturan DPR RI yang diwujudkan melalui: 1) Penguatan tugas Badan Kehormatan (BK) dalam pelaksanaan kode etik sehingga penegakkan hukum (law enforcement) dapat berjalan sesuai dengan peraturan DPR tentang tata beracara Badan Kehormatan. 2) Meningkatkan
peran
Sistem
Pendukung
dalam
setiap
pelaksanaan penegakkan Peraturan DPR RI. 3) Ketersediaan dukungan anggaran dalam setiap pelaksanaan kegiatan penegakkan Peraturan DPR RI.
c. Kebijakan Umum Kebijakan umum yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan kualitas pelaksanaan penegakkan peraturan DPR RI adalah: 1) Optimalisasi
peran
dan
fungsi
Alat
Kelengkapan
Dewan
khususnya Badan kehormatan 2) Mewujudkan mekanisme penegakkan peraturan/kode etik di lingkungan DPR RI melalui evaluasi terhadap pelaksanaan dan penegakkan Peraturan DPR RI yang telah berjalan. 3) Mengedepankan prinsip keadilan (fairness) dalam penegakan hukum di lingkungan DPR RI. 21
4) Terwujudnya penegakkan peraturan DPR RI sesuai kebutuhan untuk mewujudkan DPR RI yang akuntabel. 5) Mengoptimalkan peran Sistem Pendukung dalam penegakkan peraturan DPR RI. 6) Ketersediaan data dan informasi dari Sistem Pendukung terkait pelaksanaan penegakkan Peraturan DPR RI 7) Ketersediaan kualitas dan kuantitas SDM Sistem Pendukung dalam memberikan dukungan keahlian, administrasi dan teknis bagi pelaksanaan penegakkan Peraturan DPR RI. 8) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran untuk mendukung pelaksanaan penegakkan Peraturan DPR RI yang berbasis kinerja.
5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya dari Sistem Pendukung DPR RI a. Arah Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya diarahkan pada terwujudnya manajemen perubahan (change management) melalui penerapan
manajemen
mutu
layanan
yang
didukung
dengan
pengembangan pembelajaran organisasi dan pengembangan budaya organisasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan termasuk peningkatan dukungan kinerja fraksi-fraksi dalam rangka mewujudkan DPR RI yang kredibel, akuntabel, transparan, akomodatif dan aspiratif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
b. Strategi Untuk mendukung tercapainya arah, perlu adanya strategi dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran DPR RI pada pelaksanaan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya yang diwujudkan melalui: 22
1) Efektifitas
penyelenggaran
kegiatan
Sistem
Pendukung
dalam
memberikan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya melalui peningkatan kinerja organisasi Sekretariat Jenderal dan penyeimbangan
dukungan
keahlian
dengan
dukungan
administrasi/teknis. 2) Ketersediaan dukungan anggaran dalam setiap penyelenggaraan kegiatan dukungan manajemen dan pelaksoanaan tugas lainnya dari Sistem Pendukung DPR RI.
c. Kebijakan Umum Kebijakan umum yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan kualitas pelaksanaan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya adalah: 1) Mewujudkan mekanisme dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya secara efektif dan efisien melalui evaluasi kinerja Sistem Pendukung yang telah berjalan. 2) Mendorong
pelaksanaan
kegiatan-kegiatan
yang
memberikan
dampak pada peningkatan citra lembaga secara profesional. 3) Peningkatan dan perbaikan kinerja organisasi melalui pengelolaan manajemen SDM secara profesional serta mengembangkan sistem tata kelola organisasi yang terintegrasi berbasis pada Information
Communication Technology (ICT). 4) Peningkatan
dan
pengembangan
kompetensi
SDM
melalui
pengelolaan SDM yang terstruktur dan sistematis sehingga tercipta SDM yang profesional. 5) Optimalisasi peranan sistem pendukung dalam memberikan layanan yang terbaik berupa dukungan keahlian, administrasi dan teknis. 6) Mewujudkan kinerja organisasi yang prima dengan melakukan perbaikan serta pengembangan sistem manajemen organisasi yang
23
handal
berbasis
pada
peningkatan
yang
berkesinambungan
(continuous improvement). 7) Modernisasi sarana dan prasarana penunjang tugas DPR yang berbasis pada information communication and technology (ICT). 8) Mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam melakukan pengelolaan organisasi sistem pendukung. 9) Mewujudkan pengelolaan anggaran DPR RI berbasis kinerja secara efisien dan efektif. 10)Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya Sistem Pendukung DPR RI termasuk didalamnya dukungan manajemen dan operasional intern fraksi-fraksi.
6. Penyediaan Sarana dan Prasarana a. Arah Rencana Kerja dan Anggaran pada penyediaan sarana dan prasarana Tahun 2011 diarahkan pada ketersediaan sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan maupun Sistem Pendukung dalam rangka peningkatan citra dan kinerja DPR RI.
b. Strategi Untuk mendukung tercapainya arah, perlu adanya strategi dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran DPR RI pada penyediaan sarana dan prasarana yang diwujudkan melalui: 1) Efektifitas pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana 2) Ketersediaan dukungan anggaran dalam setiap pelaksanaan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana di lingkungan DPR RI termasuk penyelenggaraan kegiatan internal fraksi-fraksi.
24
c. Kebijakan Umum Kebijakan umum yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan kualitas penyediaan sarana dan prasarana adalah: 1) Menyiapkan sarana dan prasarana bagi dukungan kegiatan Dewan disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini dan ke depan. 2) Mewujudkan mekanisme penyediaan sarana dan prasarana yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan melalui evaluasi pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana yang telah berjalan. 3) Menetapkan skala prioritas kebutuhan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan Dewan dan Sistem Pendukung. 4) Penyelenggaraan kegiatan penyediaan sarana dan parasara harus memenuhi ketentuan : tepat waktu, tepat guna dan tepat kualitas 5) Penataan ulang ruang dan fasilitas kerja Anggota dan SDM Sistem Pendukung 6) Pembangunan ruang dan fasilitas kerja Anggota dan SDM Sistem Pendukung 7) Pengelolaan gedung dan fasilitas di kawasan MPR/DPR/DPD RI dilakukan secara sinergi antara pengelola dari tiga lembaga negara MPR, DPR dan DPD RI. 8) Mengagendakan penataan ulang kawasan kompleks MPR/DPR/DPD RI (grand design) mengingat Presiden Pertama RI telah menetapkan area Senayan sebagai Political Venue. 9) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana di lingkungan DPR RI. 10)Transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa untuk tersedianya sarana dan prasarana guna mewujudkan DPR RI yang akuntabel.
25
