DANA APBN/APBD 2015 TAHUN 2016 PALEMBANG, 21 Nopember2016
AGENDA SOSIALISASI PPh Pasal 4 (2) PAJAK PENGHASILAN
PPh Pasal 21/26 PPh Pasal 22 PPh Pasal 23/26
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Barang Jasa
PENGERTIAN PAJAK UU NOMOR 6 TAHUN 1983 JO UU NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
APBN/APBD DIKELOLA
INSTANSI PEMERINTAH PUSAT INSTANSI PEMERINTAH DAERAH LEMBAGA NEGARA MELALUI SUATU KEGIATAN
BENDAHARA /PEMEGANG KAS WAJIB MELAKUKAN PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PUSAT
BENDAHARA PEMERINTAH
WAJIB MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PEMOTONGAN & PEMOTONGAN PAJAK PUSAT ATAS DANA YG BERASAL DARI APBN/APBD Objek
Penjelasan
PPh Pasal 21
Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan jabatan, jasa & kegiatan
PPh Pasal 4 ayat (2)
Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan jasa tertentu & sumber tertentu (jasa konstruksi, sewa tanah/bangunan,pengalihan hak atas tanah/bangunan, hadiah undian dan lainnya)
PPh Pasal 22
Pemungutan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan dengan pembelian barang
PPh Pasal 23
Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan berupa hadiah, bunga, deviden, sewa, royalty dan jasa-jasa lainnya selain Objek PPh Psl 21
PPh Pasal 26
Pembayaran atas penghasilan kepada Wajib Pajak Luar Negeri.
PPN dan PPnBM
Pemungutan atas pajak konsumsi yg dibayar sendiri sehubungan penyerahan Barang Kena Pajak & Jasa Kena Pajak Pembayaran atas pemanfaatan dokumen2 tertentu (kuitansi, kontrak)
Bea Materai
PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN
PAJAK PENGHASILAN OLEH BENDAHARA
Penghasilan Dibayarkan kepada
Dibayarkan atas
Dibayarkan atas Dibayarkan atas
ORANG PRIBADI sehubungan dgn: Pekerjaan Jabatan Jasa Kegiatan
PPh Ps.21/26
PEMBELIAN BARANG
PPh Ps.22
Hadiah (selain obj.21) Bunga, Deviden Royalti Sewa Jasa (selain obj.21)
PPh Ps.23/26
OBYEK-OBYEK PPh Final
PPh Final
PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PPh PPh PASAL 21
Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan jabatan jasa & kegiatan
Status PTKP WP Tidak Kawin Kode 0 Tanggungan 1 Tanggungan 2 Tanggungan 3 Tanggungan
Mulai 1 Januari 2016 (PMK No. 101/PMK.010/2016)
TK/0 TK/1 TK/2 TK/3
54.000.000 58.500.000 63.000.000 67.500.000
WP Kawin
Kode
Mulai 1 Januari 2016 (PMK No. 101/PMK.010/2016)
0 Tanggungan 1 Tanggungan 2 Tanggungan 3 Tanggungan
K/0 K/1 K/2 K/3
58.500.000 63.000.000 67.500.000 72.000.000
TARIF BERDASARKAN PASAL 17 AYAT (1) A UU NO.36/2008 (UU PPh) KETENTUAN BARU (Mulai tahun pajak 2009): NO
Lapisan Penghasilan
Tarif
1.
S.d.. Rp 50.000.000 S.d
5%
2.
Di atas Rp50.000.000 - s.d. Rp 250.000.000
15%
3.
Di atas Rp250.000.000 - s.d.Rp500.000.000 s.d.Rp500.000.000--
25%
4.
Di atas Rp500.000.000
30%
9
TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21
PENGHASILAN PEMBAYARAN MANFAAT ATAU SANTUNAN ASURANSI DARI PERUSAHAAN SEHUBUNGAN DGN ASURANSI KESEHATAN, ASURANSI KECELAKAAN, ASURANSI JIWA, ASURANSI DWIGUNA, DAN ASURANSI BEASISWA PENERIMAN DLM BENTUK NATURA DAN/ATAU /KENIKMATAN DLM BENTUK APAPUN YG DIBERIKAN OLEH WAJIB PAJAK ATAU PEMERINTAH (Contoh PPh 21 yg ditanggung Pemberi Kerja atau yg ditanggung Pemerintah)
IURAN PENSIUN YANG DIBAYARKAN KEPADA DANA PENSIUN YG PENDIRIANNYA TLH DISAHKAN MENKEU,IURAN TUNJANGAN HARI TUA ATAU IURAN JAMINAN HARI TUA KEPADA BADAN PENYELENGGARA TUNJANGAN HARI TUA/JAMSOSTEK YANG DIBAYAR OLEH PEMBERI KERJA ZAKAT YG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI YG BERHAK DARI BADAN/ LEMBAGA AMIL ZAKAT YG DIBENTUK ATAU DISAHKAN PEMERINTAH, ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YG SIFATNYA WAJIB BAGI PEMELUK AGAMA YG DIAKUI DI INDONESIA YG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI YG BERHAK DARI LEMBAGA KEAGAMAAN YG DIBENTUK ATAU DISAHKAN PEMERINTAH BEASISWA YG DITERIMA WNI DLM RANGKA MENGIKUTI PENDIDIKAN FORMAL/NON FORMAL (TERSTRUKTUR DAN BERJENJANG) DI DLM NEGERI DAN/ATAU DI LUAR NEGERI DGN SYARAT PEMBERI DGN PENERIMA 10 BEASISWA TDK MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 OLEH BENDAHARA PENGHASILAN SEHUBUNGAN PEKERJAAN, JABATAN, JASA, KEGIATAN YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA/DAERAH
DIBAYARKAN KEPADA PEJABAT NEGARA/PNS/ANGGOTA TNI/POLRI/PENSIUNANNYA
- GAJI/PENSIUN - TUNJANGAN TERKAIT
TARIF PS.17 X PENGHASILAN KENA PAJAK
Peng Bruto-Biaya Jab=Peng Netto-PTKP=PKP
HONORARIUM IMBALAN LAIN DGN NAMA APAPUN
0% = (Gol. I & II), 5% = (Gol. III) atau 15% = (Gol. IV) X Ph Bruto = (PPh Final)
DIBAYARKAN KEPADA BUKAN PEJABAT NEG/PNS/ANGGOTA TNI/ANGGOTAPOLRI/PENSIUNANNYA UPAH HARIAN/ MINGGUAN/ BORONGAN
5% X (BRUTO-Rp.300.000) PER HARI bila>Rp.3.000.000 dlm 1 bln: 5 % X (bruto-PTKP harian sebenarnya) (-) pot sebelumnya Bila dibayar bulanan: (Peng bruto-ptkp)disetahunkan X tarif ps.17, dibagi 12
HONOR, U.SAKU HADIAH, KOMISI, BEASISWA, PEMBAYARAN LAIN SEHUBUNGAN DGN PEKERJAAN JASA KEGIATAN
TARIF PS.17 X PH. BRUTO
TENAGA AHLI : PENGACARA AKUNTAN ARSITEK DOKTER KONSULTAN NOTARIS PENILAI AKTUARIS
TARIF PS.17 X DASAR PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN (50% x Peng Bruto)
PENGHASILAN YANG DITERIMA PEJABAT NEGARA/PNS/ANGGOTA TNI & POLRI/PENSIUNAN Penghasilan Yang Diterima PEJABAT NEGARA
PNS
ANGGOTA TNI & POLRI
PENSIUNAN*)
YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA/DAERAH PENGHASILAN TERATUR
GAJI, GAJI KEHORMATAN, UANG PENSIUN, DAN TUNJANGAN LAINNYA
PPh Ps. 21 DITANGGUNG PEMERINTAH *) TERMASUK JANDA/DUDA, DAN / ATAU ANAKANAKNYA
PENGHASILAN TIDAK TERATUR
HONORARIUM, UANG SIDANG, UANG HADIR, UANG LEMBUR, IMBALAN PRESTASI KERJA, DAN IMBALAN LAIN DENGAN NAMA APAPUN
DIPOTONG PPh Ps.21
13
Penghitungan PPh Pasal 21 (PER - 32/PJ/2015) PENGHASILAN TERATUR DARI APBN/APBD PENGHASILAN BRUTO
- GAJI KEHORMATAN - GAJI - TUNJANGAN YG TERKAIT
- UANG PENSIUN - TUNJANGAN YG TERKAIT
DIKURANGI: - BIAYA JABATAN, 5% DARI PENGH. BRUTO MAKS Rp 6.000.000,-/ THN ATAU Rp 500.000,-/BLN - IURAN YG TERIKAT DGN PENGH. TETAP
PTKP
DIKURANGI
DIKURANGI: BIAYA PENSIUN, 5% DARI PENGH. BRUTO (UANG PENSIUN) MAKS Rp.2.400.000/THN ATAU Rp 200.000/BLN
PENGHASILAN NETO
PENGHASILAN KENA PAJAK PAJAK TERUTANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH
TARIF PS.17 UU PPh JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI
14
PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PENERIMA PENGHASILAN SELAIN PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA TNI DAN PARA PENSIUNAN YG DIBEBANKAN KEPADA APBN/APBD Penghasilan teratur dan tidak teratur
UPAH HARIAN UPAH MINGGUAN UPAH SATUAN UANG SAKU HARIAN UPAH BORONGAN
HONORARIUM, UANG SAKU, HADIAH, PENGHARGAAN, KOMISI, FEE, DAN PEMBAYARAN LAIN SBG IMBALAN SEHUBUNGAN DGN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN
DIPOTONG PPh PASAL 21/26 DARI PENGHASILAN BRUTO 15
PESERTA KEGIATAN 1. PESERTA PERLOMBAAN DALAM SEGALA BIDANG; 2. PESERTA RAPAT, KONFERENSI,SIDANG,PERTEMUAN DAN KUNJUNGAN KERJA; 3. PESERTA/ANGGOTA DALAM SUATU KEPANITIAAN; 4. PESERTA PENDIDIKAN,PELATIHAN & MAGANG; 5. PESERTA KEGIATAN LAINNYA MENERIMA IMBALAN :
UANG SAKU, UANG REPRESENTASI, UANG RAPAT, HONORARIUM, HADIAH DAN PENGHARGAAN
DIPOTONG PPH PS.21 DGN TARIF PASAL 17 AYAT (1) HURUF a DARI JUMLAH PENGHASILAN BRUTO UTK SETIAP KALI PEMBAYARAN YG BERSIFAT UTUH & TDK DIPECAH 16
BUKAN PEGAWAI (PER-32/PJ/2015 PASAL 3 HURUF C) TENAGA AHLI (PENGACARA, AKUNTAN, ARSITEK, DOKTER, KONSULTAN, NOTARIS, PENILAI DAN AKTUARIS PEMAIN MUSIK, PEMBAWA ACARA, PENYANYI, PELAWAK, BINTANG FILM, BINTANG SINETRON, BINTANG IKLAN, SUTRADARA, KRU FILM, FOTO MODEL, PERAGAWAN/TI, PEMAIN DRAMA, PENARI, PEMAHAT, PELUKIS & SENIMAN LAINNYA OLAHRAGAWAN; PENASEHAT, PENGAJAR, PELATIH, PENCERAMAH, PENYULUH & MODERATOR PENGARANG, PENELITI, DAN PENERJEMAH; AGEN IKLAN;
PEMBERI JASA DLM SEGALA BDG TERMASUK TEKNIK, KOMPUTER DAN SISTEM APLIKASINYA TELEKOMUNIKASI, ELEKTRONIKA, FOTOGRAPHI, EKONOMI DAN SOSIAL SERTA PEMBERIAN JASA KPD SUATU PANITIA PENGAWAS, PENGELOLA PROYEK; PEMBAWA PESANAN/PENEMU LANGGANAN ATAU YG MENJADI PERANTARA PENJAJA BARANG DAGANGAN PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI; DISTRIBUTOR PERUSAHAAN MULTILEVEL MARKETING ATAU DIRECT SELLING & KEGIATAN SEJENIS LAINNYA
MENERIMA IMBALAN BERUPA HONORARIUM, KOMISI, FEE, DAN IMBALAN SEJENISNYA DGN NAMA & DALAM BENTUK APAPUN YG DIBAYARKAN SECARA TDK BERKESINAMBUNGAN
MENERIMA IMBALAN BERUPA HONORARIUM, KOMISI, FEE, DAN IMBALAN SEJENISNYA DGN NAMA & DALAM BENTUK APAPUN YG DIBAYARKAN BERKESINAMBUNGAN
DPP= 50% DARI JUMLAH PENGHASILAN BRUTO
DPP= 50% DARI JUMLAH PENGHASILAN BRUTO DIKURANGI
JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI
DIPOTONG PPH PS.21 DGN TARIF PASAL 17 AYAT (1) HURUF a DARI DASAR PENGENAAN & PEMOTONGAN PPh PASAL 21
PTKP* * SYARATNYA HARUS MEMILIKI 17 NPWP & TDK MENERIMA SUMBER PENGHASILAN LAIN
Tarif Final Penghasilan Atas Honorarium Yang Bersumber dari APBN/APBD Mulai 1 Januari 2011 (PP 80/2010) Untuk PNS Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya NO. 1.
2.
3.
PENERIMA PENGHASILAN PNS Golongan I
dan II
TARIF
Ket
0%
Dibuat Bukti Pemotongan
5%
Dibuat Bukti Pemotongan
15%
Dibuat Bukti Pemotongan
PNS Golongan III
Golongan
IV 18
RANGKUMAN TARIF PPH PASAL 21
Kode SSP PER-44/PJ/2015 (berlaku sejak 21 Desember 2015) No
1
Jenis Pajak
PPh Pasal 21
MAP/Kode
Kode Jenis
Jenis
Jenis Pajak
Setoran
Setoran
411121
100
Masa PPh Pasal 21
2
PPh Pasal 21
411121
402
Ph Final Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang diterima Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI dan para pensiunnya
3
PPh Pasal 22
411122
900
Pemungut PPh Pasal 22 nonBendaharawan
4
PPh Pasal 22
411122
910
Pemungut PPh Pasal 22 Bendaharawan APBN
5
PPh Pasal 22
411122
920
Pemungut PPh Pasal 22 Bendaharawan APBD
6
PPh Pasal 22
411122
930
Pemungut PPh Pasal 22 Bendaharawan Dana Desa
7
PPh Pasal 23
411124
104
PPh Pasal 23 atas Jasa
No
Jenis Pajak
MAP/Kode
Kode Jenis
Jenis
Jenis Pajak
Setoran
Setoran
402
PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
5
PPh Final Pasal 4 ayat (2)
6
PPh Final Pasal 4 ayat (2)
411128
403
PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan
7
PPh Final Pasal 4 ayat (2)
411128
405
PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Hadiah Undian
8
PPh Final Pasal 4 ayat (2)
411128
409
PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi
9
PPN
411211
900
Pemungut PPN Dalam Negeri nonBendaharawan
9
PPN
411211
910
Pemungut PPN Dalam Negeri Bendaharawan APBN
9
PPN
411211
920
Pemungut PPN Dalam Negeri Bendaharawan APBD
9
PPN
411211
930
Pemungut PPN Dalam Negeri Bendaharawan Dana Desa
411128
PPh Pasal 22
24
DEFINISI Pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lainnya.
OBJEK PPh ps. 22 Antara lain :
Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJA, bendaharawan pemerintah pusat/daerah.
BUKAN OBJEK PPh PASAL 22 PMK NOMOR 107/PMK.010/2015 Pasal 3, Antara lain :
Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak tidak terutang PPh. Dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh pasal 22. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp.2.000.000 dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos, pemakaian air dan listrik. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
PEMUNGUT PPh PASAL 22 PMK NOMOR 107/PMK.010/2015 a. bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga Pemerintah dan lembagalembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang; b. bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP); c. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS);
SAAT PEMUNGUTAN PADA SETIAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG OLEH REKANAN
TARIF 1,5% DARI HARGA/NILAI PEMBELIAN BARANG
JIKA REKANAN TIDAK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 100% LEBIH TINGGI 28
CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 22 Drs. Delta, Bendahara Madrasah Negeri Depok membeli komputer Rp 11.000.000, (harga yg tertulis di kuitansi) -. Penghitungan PPh Pasal 22 Harga yg tertulis di kuitansi adalah nilai barang termasuk PPN, maka Rp 11.000.000,- x 100/110 x 1,5% = Rp 150.000,*Utk mencari harga barang tanpa PPN maka nilai tertera di kuitansi tsb dikalikan 100/110 Apabila rekanan tidak memiliki NPWP maka PPh pasal 22 terutang : Rp 11.000.000,- x 100/110 x 1,5% x 200% =Rp300.000,-
29
PPh Pasal 23
30
PEMOTONG PPh PASAL 23/26
BENDAHARA PEMERINTAH PUSAT BENDAHARA PEMERINTAH DAERAH BADAN
YANG MELAKUKAN PEMBAYARAN ATAS OBJEK PPh PASAL 23 31
PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23 HADIAH DAN PENGHARGAAN SEHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN SELAIN YANG TELAH DIPOTONG PPh. 21 SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN: • JASA TEKNIK; • JASA MANAJEMEN; • JASA KONSULTAN HUKUM, • JASA KONSULTAN PAJAK, • JASA LAIN SELAIN JASA YG TELAH DIPOTONG PPh PSL 21 ( PMK NOMOR 141/PMK.03/2015, PASAL 1 AYAT (6) ) YANG BERASAL DARI MODAL : - DEVIDEN - ROYALTI - BUNGA
32
TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23 WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI / BADAN
YG DAPAT MENUNJUKKAN
SKB PEMOTONGAN PPh PASAL 23/26
YG MELAKSANAKAN PROYEK PEMERINTAH YG DIDANAI HIBAH ATAU PINJAMAN LN
33
TARIF DAN DASAR PEMOTONGAN PPh PASAL 23
HADIAH DAN PENGHARGAAN, DEVIDEN, BUNGA DAN ROYALTI
SEWA DAN JASA LAINNYA
TARIF 15 %
TARIF 2%
JUMLAH BRUTO DASAR PEMOTONGAN
JIKA REKANAN TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 100% LEBIH TINGGI
34
RANGKUMAN TARIF PPH PASAL 23
PPh Pasal 4 ayat (2)
37
OBJEK PPh PASAL 4 (2) Bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya (20% x Bruto). Penghasilan dr transaksi saham dan sekuritas lain dibursa efek (0.1%x Bruto kecuali transaksi saham pendiri 0.6%x Bruto) Penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan (5% x Bruto). Hadiah Undian (PER-11/PJ/2015) (25% x Bruto). Persewaan Tanah dan/atau Bangunan (10% x Bruto).
OBJEK PPh PASAL 4 (2) Usaha Jasa Konstruksi Dasar Hukum : PP No. 51 Tahun 2008 jo. PP No. 40 Tahun 2009 a. Jasa Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil.
2%
Penghasilan bruto
b. Jasa Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.
4%
Penghasilan bruto
c. Jasa Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
3%
Penghasilan bruto
d. Jasa Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha.
4%
Penghasilan bruto
e. Jasa Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.
6%
Penghasilan bruto
BUKAN OBJEK PPh PASAL 4 (2) Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Bunga deposito dan tabungan serta SBI, sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta SBI tdk melebihi Rp 7.500.000,- bukan jumlah terpecah2. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemi-likan RS, RSS, kavling utk RS dan RSS, rumah susun sederhana utk dihuni. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yg diterima oleh bukan subjek pajak.
RANGKUMAN TARIF PPH PASAL 4 AYAT (2)
PPN
43
PEMUNGUT PPN (Sejak 1 Januari 2004) KMK No. 563/KMK.03/2003
KANTOR PERBENDAHARAAN DAN KAS NEGARA
BENDAHARAWAN PEMERINTAH
BENDAHARAWAN PEMERINTAH PUSAT
BENDAHARAWAN PEMERINTAH DAERAH
44
PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI OLEH BENDAHARA
PENYERAHAN
BARANG KENA PAJAK
JASA KENA PAJAK
DIPUNGUT PPN
SYARAT PEMUNGUTAN PPN : ADANYA PENYERAHAN DI DALAM DAERAH PABEAN; YANG DISERAHKAN BARANG KENA PAJAK / JASA KENA PAJAK; YANG MENYERAHKAN ADALAH PENGUSAHA KENA PAJAK.
TARIF PPN : 10 % x DPP
SAAT DAN DASAR PEMUNGUTAN PPN DAN PPn BM PEMUNGUTAN PPN DAN PPn BM SAAT PEMBAYARAN OLEH BENDAHARA KEPADA PKP REKANAN
DASAR PEMUNGUTAN PEMBAYARAN OLEH BENDAHARA TERMASUK PPN DAN/ATAU PPnBM
PPN YG DIPUNGUT = 10/110 X DPP
47
KELOMPOK BARANG YANG TIDAK DIKENAKAN PPN
BARANG HASIL PERTAMBANGAN ATAU HASIL PENGEBORAN YG DIAMBIL LANGSUNG DARI SUMBERNYA
BARANG-BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG SANGAT DIBUTUHKAN OLEH RAKYAT BANYAK BERUPA : BERAS, GABAH, JAGUNG, SAGU, KEDELAI, GARAM DAGING, TELOR, SUSU, BUAH-BUAHAN DAN SAYUR-SAYURAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG DISAJIKAN DI HOTEL, RESTORAN, RUMAH MAKAN, WARUNG DAN SEJENISNYA, MELIPUTI MAKANAN DAN MINUMAN BAIK YANG DIKONSUMSI DI TEMPAT MAUPUN TIDAK, TERMASUK MAKANAN DAN MINUMAN YANG DISERAHKAN OLEH USAHA JASA BOGA ATAU KATERING
UANG, EMAS BATANGAN, DAN SURAT BERHARGA
KELOMPOK JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PPN
JASA DI BIDANG PELAYANAN KESEHATAN MEDIS JASA DI BIDANG PELAYANAN SOSIAL JASA DI BIDANG PENGIRIMAN SURAT DENGAN PERANGKO JASA DI BIDANG KEUANGAN KEUANGAN, ASURANSI, SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI JASA DI BIDANG KEAGAMAAN JASA DI BIDANG PENDIDIKAN JASA DI BIDANG KESENIAN & HIBURAN YG TELAH DIKENAKAN PAJAK TONTONAN JASA DI BIDANG PENYIARAN YG BUKAN BERSIFAT IKLAN JASA DI BIDANG ANGKUTAN UMUM DI DARAT & DI AIR JASA DI BIDANG TENAGA KERJA JASA DI BIDANG PERHOTELAN JASA YG DISEDIAKAN PEMERINTAH DLM RANGKA MENJALANKAN PEMERINTAHAN SECARA UMUM JASA PENYEDIAAN TEMPAT PARKIR JASA TELEPON UMUM DG MENGGUNAKAN UANG LOGAM JASA PENGIRIMAN UANG DENGAN WESEL POS JASA BOGA / KATERING
KRITERIA JASA BOGA ATAU KATERING YANG TERMASUK DALAM JENIS JASA YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PMK NOMOR 18/PMK.010/2015
PASAL 1 (1) Jasa boga atau katering termasuk jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai. (2) Jasa boga atau katering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan. (3) Penyajian makanan dan/atau minuman di lokasi yang diinginkan oleh pemesan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya. (4) Makanan dan/atau minuman yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari penyerahan jasa boga atau katering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
PMK NOMOR 18/PMK.010/2015
PASAL 2
Tidak termasuk dalam pengertian jasa boga atau katering sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) yaitu penjualan makanan dan/atau minuman yang dilakukan melalui tempat penjualan berupa toko, kios, dan sejenisnya untuk menjual makanan dan/atau minuman, baik penjualan secara langsung maupun penjualan secara tidak langsung/pesanan
KELOMPOK BKP/JKP TERTENTU YANG ATAS PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN BERDASARKAN PP 38/2003, antara lain: a. Senjata, amunisi, alat angkutan serta suku cadangnya yang diserahkan kepada Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI; b. Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan Program Pekan Imunisasi Nasional (PIN); c. Buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama
BERDASARKAN PP 31/2007 : a. barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang; b. makanan ternak, unggas, dan ikan dan/atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas dan ikan; c. barang hasil pertanian; d. bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran atau perikanan; e. air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum; f. listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6.600 (enam ribu enam ratus) watt; dan g. Rumah Susun Sederhana Milik (RUSUNAMI).
TIDAK DILAKUKAN PEMUNGUTAN PPN & PPnBM OLEH BENDAHARA ATAS : PEMBAYARAN YANG JUMLAHNYA PALING BANYAK Rp 1.000.000,- DAN TIDAK TERPECAH-PECAH UNTUK PEMBEBASAN TANAH PEMBAYARAN ATAS BKP/JKP YANG MENURUT KETENTUAN PER-UU-AN MENDAPAT FASILITAS PPN TIDAK DIPUNGUT / DIBEBASKAN PENYERAHAN BBM & BUKAN BBM OLEH PT. PERTAMINA REKENING TELEPON JASA ANGKUTAN UDARA YANG DISERAHKAN OLEH PERUSAHAAN PENERBANGAN PEMBAYARAN LAINNYA ATAS PENYERAHAN BKP/JKP YANG MENURUT KETENTUAN PER-UU-AN TIDAK DIKENAKAN PPN
ATAS PEMBAYARAN TAGIHAN YANG TDK MELEBIHI Rp 1.000.000 TETAP TERUTANG PPN & PPnBM FAKTUR PAJAK TETAP DIBUAT OLEH REKANAN PPN & PPnBM HRS DIPUNGUT, DISETOR DAN DILAPORKAN SENDIRI
OLEH REKANAN
CARA PENGISIAN SSP Identitas WP (Nama & NPWP)
:
Kode Akun Pajak/KJS
:
Tandatangan
:
Rekanan 411211 - 920
Bendaharawan APBD
CONTOH Transaksi Pembelian Komputer kepada PT Multikom : Pemungutan PPN atas pembayaran komputer tersebut dipungut PPN sebagai berikut: - Nilai pembelian sudah termasuk PPN… Rp 11.000.000,00 - Dasar Pengenaan PPN = 100/110 X Rp.11.000.000,00 Rp. 10.000.000,00 - PPN harus dipungut = (10% x Rp10.000.000,00) Rp 1.000.000,00 Tatacara pengisian SSP : Identitas pada SSP Kode Akun Pajak PPN Kode Jenis Setoran Wajib Pajak / Penyetor Tempat Pembayaran
= = = = =
nama dan NPWP (identitas) Rekanan; 411211 920 Bendahara Dinas Pendidikan Kota Palembang Bank persepsi dengan id billing atau kantor pos
Transaksi Pembelian Alat Tulis Kantor dengan Tuan Joko / Toko Perwira Pembelian alat-alat tulis kantor Rp1.100.000,00, dari toko PERWIRA dipungut PPN dengan cara perhitungan seperti diatas : - Nilai pembelian sudah termasuk PPN… Rp 1.100.000,00 - Dasar Pengenaan PPN = 100/110 X Rp1.100.000,00 Rp 1.000.000,00 - PPN harus dipungut = (10% x Rp10.000.000,00) Rp 100.000,00
PEMBAYARAN YANG TIDAK MELEBIHI JUMLAH Rp 1.000.000,00 DAN MERUPAKAN PEMBAYARAN YANG TIDAK DIPECAH-PECAH YANG DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PPN/PPn BM
CONTOH A
HARGA JUAL PPN= 10 % X Rp 800.000 PPn BM=20 % X Rp 800.000 HARGA JUAL TERMSK PPN/PPn BM
Rp 800.000,00 Rp 80.000,00 Rp 160.000,00 Rp 1.040.000,00 DIPUNGUT PPN/PPn BM
Rp 1.040.000,- > Rp 1.000.000,-
B
HARGA JUAL PPN= 10 % X Rp 800.000 PPn BM= 10 % X Rp 800.000 HARGA JUAL TERMSK PPN/PPn BM Rp 960.000,- Rp 1.000.000,-
Rp 800.000,00 Rp 80.000,00 Rp 80.000,00 Rp 960.000,00 TIDAK DIPUNGUT PPN/PPn BM PPN/PPn BM TERUTANG DISETOR SENDIRI OLEH PKP
56
PERHATIAN !!! – Untuk memudahkan pengadministrasian baik itu penyetoran dan pelaporan pajak, dianjurkan kepada bendaharawan untuk bekerja sama/berbelanja HANYA dengan rekanan yang telah memiliki NPWP DAN telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). – Mintalah Faktur Pajak dari rekanan yang telah dikukuhkan sebagai PKP, setiap melakukan transaksi pembelian barang. Faktur Pajak dibuat/diterbitkan oleh rekanan bukannya oleh bendaharawan. – Setiap rekanan yang telah memiliki NPWP BELUM TENTU berhak menerbitkan Faktur Pajak . Pastikan rekanan tersebut telah dikukuhkan sebagai PKP.
