Antara : KEPALA DPPKA KOTA MOJOKERTO (AGUNG MOELJONO SOEBAGIJO, SH., MH.)
Dengan : WALIKOTA MOJOKERTO (Drs. H. MAS’UD YUNUS)
a. b. c. d. e.
Nama : AGUNG MOELJONO SOEBAGIJO, SH., MH. Tempat/Tgl/lahir : Surabaya, 19 November 1967 NIP : 19671119 199403 1 007 Jabatan : Kepala DPPKA Kota Mojokerto Pendidikan : S-2
1. Kepala ; 2. Sekretariat, terdiri atas : a. Sub Bagian Penyusunan Program ; b. Sub Bagian Keuangan ; c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum. 3. Bidang Pendapatan, terdiri atas : a. Seksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) ; b. Seksi Perimbangan keuangan dan pendapatan lain-lain ; c. Seksi Penagihan ; 4. Bidang Anggaran, terdiri atas : a. Seksi Perencanaan Program dan Kegiatan ; b. Seksi Perencanaan Anggaran. 5. Bidang Akuntansi dan Asset, terdiri atas : a. Seksi Akuntansi dan Pelaporan ; b. Seksi Pengelolaan Asset dan Investasi. 6. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas : a. Seksi Penerimaan ; b. Seksi Pengeluaran. 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
Berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-dinas Kota Mojokerto, DPPKA mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan anggaran daerah, pendapatan dan investasi daerah, dana perimbangan serta akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset yang meliputi Anggaran Daerah, Pendapatan dan Investasi Daerah, Dana Perimbangan serta Penatausahaan Akuntansi dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ; 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset ; 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset ; 4. Pengelolaan urusan ketatusahaan dinas ; 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, antara lain bertindak selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan melaksanakan fungsi sebagai BUD.
NO
GOLONGAN
JUMLAH
RUANG 1.
Golongan IV b
2 orang
NO
2.
Golongan IV a
4 orang
1.
Magister (S2)
8 orang
3.
Golongan III d
7 orang
2.
Sarjana (S1)
27 orang
4.
Golongan III c
4 orang
3.
Diploma (D3)
2 orang
5.
Golongan III b
7 orang
4.
SLTA
22 orang
6.
Golongan III a
15 orang
5.
SLTP
- orang
7.
Golongan II d
2 orang
8.
Golongan II c
14 orang
9.
Golongan II b
3 orang
1.
Golongan II a
1 orang
Jumlah
59 orang
PENDIDIKAN
Jumlah
JUMLAH
59 orang
“Mewujudkan Kota Mojokerto sebagai service city yang maju, sehat, cerdas, sejahtera dan bermoral” “Maju” layanan yang modern dengan menggunakan tehnologi informasi yang handal dan efisien. “Sehat” lingkungan yang bersih, peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pola hidup sehat “Cerdas” Sumber daya manusia yang berkualitas dan menguasai Tehnologi Informasi “Sejahtera” layanan yang memberikan nilai tambah ekonomi dan peningkatan kesejahteraam masyarakat “Bermoral” layanan yang dilandasi oleh nilai-nilai moral, etika dan norma sosial, budaya, agama, maupun negara.
1.
Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) Tujuan : a. Meningkatkan capaian Indeks pembangunan manusia (IPM) b. Mengembangkan SDM yang kompetitif &komparatif
2.
Menyediakan produk, jasa dan layanan yang maju dan berdaya saing tinggi Tujuanya : Menjadikan Kota Mojokerto sebagai sentra layanan pendidikan, kesehatan, perdagangan barang/jasa, bisnis dan investasi
3.
Menyediakan infrastruktur dan sarana prasarana yang baik dan memadai Tujuanya : Mengembangkan infrastruktur dan sarana prasarana Kota Mojokerto yang layak sebagai service city
4.
Menciptakan Lingkungan yang Aman, Nyaman dan Tentram Tujuan : a. Menjadikan Kota Mojokerto sebagai daerah yang aman, tertib, dan tentram b. Menjadikan Kota Mojokerto sebagai daerah yang nyaman
1. Untuk mewujudkan Misi Pemerintah Kota Mojokerto khususnya Misi No. 2 dan 3 maka sesuai dengan Tupoksinya DPPKA harus dapat menyediakan jasa dan layanan yang berdaya saing tinggi serta menyediakan infrastruktur dan sarana prasarana yang baik dan memadai. 2. Untuk dapat melaksanakan pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi-nya Pemerintah Kota Mojokerto memerlukan dana yang cukup dan sistem pengelolaan keuangan serta aset yang akuntabel. 3. Atas dasar point 1 dan 2 diatas, maka dirumuskanlah Visi dan Misi DPPKA.
VISI “Terwujudnya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto sebagai Pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang akuntabel dan berkualitas.”
MISI 1. 2. 3. 4.
Mewujudkan pelayanan prima dalam pengelolaan pendapatan, pelayanan pengelolaan keuangan dan aset; Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi yang efisien dan efektif; Mewujudkan pendapatan daerah yang optimal dengan meningkatkan secara berkelanjutan; Mewujudkan akuntabilitas dan transparansi manajemen keuangan dan asset.
1. Untuk mencapai tujuan meningkatkan pemberian pelayanan prima, sasaran strategis yang ingin dicapai adalah Meningkatnya kemampuan SDM 2. Untuk mencapai tujuan meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis Teknologi Informasi yang efisien dan efektif dicapai dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi yang dapat mengakomodasikan semua pelaporan dengan internet secara on line 3. Untuk mencapai tujuan Mewujudkan optimalisasi pendapatan daerah dicapai dengan Meningkatkan pengelolaan pendapatan. 4. Untuk mencapai tujuan mewujudkan Akuntabilitas dan transparansi manajemen keuangan dan aset daerah, dicapai melalui : a. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah b. Meningkatnya Pelaporan keuangan dan aset yang transparan dan akuntabel c. Meningkatnya Pengamanan asset daerah
No. Sasaran Strategis 1 2 Mewujudkan 1 pelayanan prima dalam pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset
1
2 3
2
Mewujudkan sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis Teknologi Informasi
Indikator kinerja Utama 3 Terwujudnya profesionalisme Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam Teknologi Informasi
Target 4 25 staf DPPKA dan 34 SKPD
Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana Terwujudnya pelayanan SP2D tepat waktu sesuai SOP
50% 90%
1
Tersedianya sistem pengelolaan keuangan dengan menggunakan Teknologi Informasi dalam pelaporan pengelolaan keuangan dan aset daerah
34 SKPD
2
Tersedianya sistem aplikasi pengelolaan keuangan pendapatan (Aplikasi Pelayanan
3 aplikasi
Penerimaan SIMPATDA, Conventer SIMPATDA ke SIMDA dan Aplikasi SMS Gateway)
Sasaran No. Strategis 3 Meningkatnya Pendapatan Daerah secara berkelanjutan
Indikator kinerja Utama
1 2
Tercapainya Peningkatan Pendapatan Daerah
3
Tercapainya Konstribusi PAD terhadap 12% Pendapatan Daerah Menurunnya piutang pajak daerah dan restribusi 10% daerah Tersusunnya Perwali Pengelolaan Keuangan 2 peraturan Daerah (Perwali Sisdur dan Juknis). Tersusunnya Laporan Keuangan Daerah tahun WTP 2015 tepat waktu Tersusunnya KUA-PPAS APBD 2016 Tepat waktu 2 Perda Tersusunnya APBD 2016 dan P-APBD 2015 tepat 2 perda, 2 waktu perwali
4 4
Meningkatnya manajemen Pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan transparan
Target 15% 100%
1
2 3 4 5 6 7
Tercapainya Realisasi PAD terhadap target PAD
Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan BMD Terselesaikannya sertifikasi aset tanah pemerintah kota Meningkatnya tertib administrasi calk keuangan daerah
25% 15 sertifikat 50%
A. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Rp. 669.864.000,Koordinasi, Perencanaan, Monitoring-Evaluasi dan Pelaporan kegiatan PBB BPHTB Rp. 1.071.598.000,Up dating data potensi pajak daerah, pendataan objek pajak dan operasional peningkatan PAD Rp. 1.135.403.550,Peningkatan Penagihan Pajak Daerah Rp. 498.043.250,Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Rp. 300.000.000,Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Rp. 301.000.000,Penyusunan Kebijakan Umum APBD ( KUA ) Rp. 254.053.800,Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementaran (PPAS) Rp. 188.835.500,-
9. 10. 11.
12. 13. 14. 15. 16.
17.
Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Rp. 708.406.000,Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Rp. 278.543.500,Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Rp. 83.268.450,Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Rp. 303.631.350,Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah Rp. 348.200.000,Pengamanan dan Peningkatan Pemanfaatan aset Daerah Rp. 499.250.000,Penyusunan Rancangan Perda Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Rp. 460.000.000,Penyusunan sistem informasi keuangan daerah (SIMDA) Rp. 205.791.350,Pengelolaan aset/barang milik daerah Rp. 348.200.000,-
B.
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan KDH Rp. 855.181.400,dalam bentuk : a. Monitoring Sisdur Pengelolaan Keuangan pada semua SKPD; b. Pengelolaan/penataan Dokumen/arsip keuangan; c. Penyusunan Laporan DAK, Tunjangan Profesi Guru, Daftar Transaksi Harian Pajak dari semua SKPD dan Pembuatan Rekap Transaksi Harian.
C.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Rp. 1.835.000.000,-
1. 2.
3. 4. 5. 6. 7.
8.
Keterbatasan sarana prasarana pendukung pelaksanaan pelayanan ; SDM aparatur belum siap dalam memberikan pelayanan secara efektif dan efisien ; Pengelolaan jaringan SIMDA belum optimal; Terbatasnya sumber-sumber PAD ; Adanya wacana penghapusan PBB ; Data piutang PBB dari KPP tidak valid sehingga penagihan piutang PBB sulit diselesaikan; Untuk mencapai WTP terkendala penyelesaian aset tanah yang beum jelas statusnya, dan penyelesaian piutang daerah; Pensertifikatan tanah eks desa menjadi kelurahan terkendala data riwayat tanah.
STRATEGI MENGATASI KENDALA • Menjalin kerjasama yang baik dengan wajib pajak; • Menggali potensi sumber-sumber pendapatan baru; • Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pendukung pelayanan; • Meningkatkan kompetensi SDM aparatur dalam memberikan pelayanan; • Menjalin kerjasama dengan SKPD terkait dalam pengelolaan jaringan SIMDA; • Melakukan koordinasi dengan KPP Pratama dalam penyelesaian data piutang pajak;
• Meningkatkan kualitas pengelolaan barang milik daerah, dan mendorong penyelesaian bukti kepemilikan aset;
