ANGGARAN RUMAH TANGGA PERHIMPUNAN KEDOKTERAN PSIKOSOMATIK INDONESIA (PKPI) The Indonesian Society of Psychosomatic Medicine
JAKARTA, AGUSTUS 2000 Alamat Sekretariat : Divisi Psikosomatik Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI RS Dr. Cipto Mangunkusumo Jl. Salemba Raya No.6 Jakarta 10430 Telp. 021 319 8301 Ext.6218
ANGGARAN RUMAH TANGGA PERHIMPUNAN KEDOKTERAN PSIKOSOMATIK INDONESIA PASAL I BAB. WILAYAH 1. Wilayah kegiatan PKPI ialah seluruh daerah Negara Republik Indonesia. 2. Dalam bidangnya, kegiatan PKPI juga memassuki wilayah regional dan internasional. PASAL II BAB. SIFAT PKPI merupakan suatu Badan Hukum yang bersift otoom yang mempunyai wewenang penuh dalam menentukn ddan mealaksanakan jalannya organisasi baik ke dalam maupun keluar. PASAL III BAB. HUBNGAN PKPI DENGAN PERHIMPUNAN-PERHIMPUNAN OKTER AHLI DALAM RUANG LINGKUP IDI Dalam pelaksanaann tugas organisasi, perhimpunan menyelenggarakan hubungan yang bebas, erat dan bersifat kekeluargaan dengan Perhiimpunan-perhimpunan lain dalam ruang lingkup Ikatan Dokter Indonesia. PASAL IV BAB. AZAS Cukup Jelas PASAL V BAB . TUJUAN Cukup Jelas PASAL VI
BAB. KEGIATAN Cukup Jelas
PASAL VII BAB.KEANGGOTAAN Anggota Biasa : Sarjana kedokteran yang tinggal di Indonesia yang berminat atau yang terlibat dengan Kedokteran Psikosomatik, dapat diterima menjadi anggota perhimpunan ni. Anggota Lur Biasa : Siapapun yang berminat boleh menjadi angota luar bisas dengan persetujuan pengurus. Anggota kehormatan : Yang diusulkan menjadi anggota kehormatan adalah : a. Orang yang telah berjasa dalam bidang ilmu kedoktern psikossomatik b. Penderma atau badan yang member sumbangan berupa apapun yang tidak mengikat. Penerimaan dan PengesahanAnggota. 1. Semua calon anggota yang memenuhi syarat dapat mendaftarkan diri menjaddi anggota setelah mengisi formulir pendaftaran 2. Permintaan untuk menjadi anggota biasa dan luar biasa diajukaan secara tertulis, melalui pengurus cabang dan disahkan 9oleh pengurus besar 3. Anggota kehoratan ditetapkan oleh konggres atas usul cabang. 4. Keanggotaan PKPI bddi daerah harus melalui cabang setempat atau yang terdekat (kumunikatif) Kewajiban dan Hak 1. Anggota biasa dan luar biasa berkewajiban : 2. Hanya anggota biasa yang mempunyai hak suara, memilih dan dipilih. 3. Setiap anggota PKPI tetap memiliki kenggotaan organisasi keahlian massing-masing. Pemberhentian dan Pemecatan Anggota 1. Pengunduran diri sebagai anggota hanya dapat dilakukan dengan permintaan secara tertulis kepada pengurus cabang, sekurang-kuangnya satu bulan sebelumnya. Selanjutnya pengurus cabang meneruskan kepada pengurus besar. 2. Anggota dapat dipecat sementara oleh pengurus cabang setelah mendapat petunjuk atau peringatan dari pengurus bila : a. Dipandang merugikan organisasi PKPI, berupa pelanggaranketentuan-ketentuan yang dicantumkan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga. b. Melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan martabat organisasi. 3. Pengurus besar mengeluarkan surat keputusan tentang peberhentian anggota karena mengundurkan diri, meninggal atau dipecat. 4. Pemecatan anggota dilakukan oleh pengrus besar atas usul pengurus cabang yang didahului dengan pemecatan sementara. 5. Waktu pemecatan sementara paling lama enam bulan
6. Anggota yang dipecat sementara diberi kesempatan membela diri di depan pengurus besar 7. Anggota yang dipecat sementara oleh pengurus besar berhak mengajukan keberatan atas keputusan pengurus besar tersebut kepada atau dihadapan konggres yang akan datang. 8. Bila pemecatan sementara diakhiri dengan rehabilitasi, semua tunggakan iuran selama masa pemecatan sementara harus dibayar. PASAL VIII BAB.ORGANISASI 1. Konggres merupakan badan legislative tertinggi dan dilaksanakan sekali dalam 3 tahun 2. Konferensi kerja merupakan badan legislative yang tingkatnya dibawah konggres dan dilaksanakan diantara dua kongres. 3. Rapat anggota cabang merupakan badanlegislatif tingkat daerah. 4. Pengurus cabang menjalankan tugas melaksanakan keputusan rapat anggota cabang daerahnya serta menjalankan tugas yang telah digariskan oleh pengurus cabang. Pembentukan Cabang 1. Cabang dapat didirikan di daerah tingkat I (propinsi) 2. Cabang dapat didirikan bila di Popinsi atau daerah yang bersangkutan sekurang-kurangnya terdapat empat orang anggota biasa. Cabang baru disahkan oleh pengurus besar dan selanjutnya pengurus besar mengumumkannya kepada ssemua orang. 3. Bilamana dalam suatu propinsi atau daerah jumlah anggota PKPI kurang dari jumlah minimum bagi pembentukan cabang yang bersangkutan dapat menggabungkan diri pada cabang yang terdekat. Pengurus 1. Pengurus cabang dipilih langsung oleh para anggota untuk tiga tahun dan disahkan oleh pengurus besar. 2. Ketua umum pengurus besar dipilih oleh kongres organisasi yang harus melengkapi susunan pengurusnya dan mengumumkan kepada cabang-cabang selambat-lambatnya satu tahun. 3. Cara pemilihan dilaksanakan sebagai berikut : a. Ketua umum pengurus besar yang baru, dipilih secara rahasia dan tertulis b. Calon-calon Ketua umum pengurus besar diusulkan oleh cabang-cabang selambatlambatnya satu tahun c. Anggota pengurus besar yang lama dapat diaajukan sebagai caalon ketua umum pengurus besar baru d. Ketua umum hanya dapat dipilih untuk jabatan dua kali berturut-turut dengan masa jabatan tiga tahun. 4. Jumlah anggota pengurus besar atau cabang disesuaikan dengan keperluan organisasis. 5. Ika seorang anggota pengurus besar terpaksa meletakkan jabatan ebelum waktunya, pengurus menunjuk penggantinya yang kemudian harus disahkan oleh rapat umum anggota dan pengurus besar. Tugas dan Wewenang Pengurus Besar 1. Tugas utama pengurus Basar PKPI adalah melaksanakan tugas yang diamatkan oleh kongres dalam kurun waktu kepengurusannya
2. Membuat kebijkan yang menunjang upaya untuk mencapai tujuan PKPI, seperti yang tercantum dalam pasal V. 3. Melakssanakan dan bertanggung jawab atas usaha-usaha PKPI yang tercantum dalam pasal VI. 4. Melaporkan hasil kerjanya selama kurun waktu kepengurusannya kepada kongres. Rapat 1. 2. 3. 4. 5.
Rapat anggota dilaksanakan menurut keperluan Rapat organisassi dianggap sah jika dihadiri oleh separuh jumlah anggota. Bila dalam rapat tersbut quorum tidak tercapai rapat ditunda menurut kebijakan penguruss. Setelah dalam batas waktu yang ditentukan quorum belum tercapai rapat dianggap batal. Guna menghindari kegagalan rapat anggota, pengurus diberi wewenang utnuk mengambil langkah-langkah dan mengaturnya dengan pemberitahuan sebelumnya. Dalam hal ini rapat anggota dapat dianggap sah meskipun tidak mencapai jumlah yang termaksud dalam ayat 2.
Kongres 1. Kong es PKPI merupakan badan legeslatif tertinggi PKPI yang diselenggarakan setiap tiga tahun. Kongres dilaksanakan oleh panitia pelaksana yang dibentuk oleh setiap cabang yang bersangkutan an disahkan oleh pengurus besar. 2. Dalam keadaan luar biasa dapat diadakan kongres luar biasa atas usul sepertiga jumlah cabang yang ada. 3. Kongres menentukan tempat kongres PKPI berikutnya. 4. Kongres PKPI menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKPI serta perubahannya. Menetapkan pedoman program pokok PKPI, menilai pertanggungjawaban pengurus besar, memilih ketua pengurus besar PKPI dan menyelenggarakan siding organisasi serta sidang ilmiah. 5. Sidang organisasi dihadiri oleh pengurus besar dan utusan cabang PKPI. 6. Bila persyaratan pada ayat 5 tidak dipenuhi, kongres PKPI ditunda dan pengurus besar panitia pelaksana kongres dan caabang PKPI yang hadir diberi wewenang untuk mengambil langkah jalan keluarnya. 7. Hak suara setiap cabang ditetapkan satu suara untuk empat anggota. Bila ada lebih daari empat anggota diberikan tambahan satu suaara. Batas suara terbanyak adalah lima belas. Pengurus besar hadir sebagai nara sumber dan tidak memiliki hak suara. 8. Kongres PKPI dipimpin oleh suara presidium yang terdiri atas tiga anggota dan dibantu oleh sekretaris yang dipilih oleh peserta kongres dalam sidang paripurna. Anggota pengurus besar tidak diperkenankan menjadi pimpinan kongres. 9. Pengurus besar memberdan memberikan pertanggungjawaban hasil kerja selama masa jabatannya kepada kongres. Pengrus besar melaksanakan keputusan kongres dan memberikan pertanggungjawaban kepada kongres berikutnya. 10. Pelaksanaaan kongres PKPI diatur dalam peraturan khusus kongres PKPI yang dilampirkan pada Anggarn Dasar dan anggaran rumah Tangga PKPI. Konferensi Kerja 1. Konferensi kerja diadakan sekurang-kurangnya tiga tahun sekali, diselenggarakan diantara dua kongres dan diatur oleh pengurus besar. 2. Konferesi kerja dihadiri oleh utusan cabang yang membawa mandat dari setiap cabang.
3. Konferensi kerja mengambil keputusan yang belum diselesaikan dalam kongres sebelumnya dan dipertanggungjawabkan pada kongres berikutnya untuk kemudian dikukuhkan. 4. Tata tertib dalam konferensi kerja sesuai dengan rapat kongres sebagaimana tercantum dalam pasal VIII, Bab Orgtanisasi, Tentang Kongres, ayat : 5,6,7 dan 8.
PASAL IX BAB.KEUANGAN 1. Besarnya uang pangkal dan iuran ditetapkan oleh kongres 2. Pengurus cabang dapat menetapkan 5tambahan iuran guna keperluan cabang 3. Pengurus cabang berkewajiban melaporkan keadaan keuangan dan penggunaannya setiap tahun pada masa jabatan kepengurusannya kepada kongres. 4. Pengurus besar berkewajiban melaporkan keadaan keuangan dan penggunaanya setiap tahun atau cabang dan pada akhir masa jabatan kepengurusan kepada kongres.
PASAL X BAB.ANGGARAN RUMAH TANGGA Cukup Jelas PASAL XI BAB.PERUBAHAN AD-ART Cukup Jelas
PASAL XII BAB. PEMBUBARAN Cukup Jelas PASAL XIII BAB. PERATURAN PERALIHAN DAN TAMBAHAN Cukup Jelas
PASAL XIV BAB. PENUTUP Cukup Jelas
