ANGGARAN RUMAH TANGGA LEMBAGA RUMAH ZAKAT GERAKAN CINTA SHALAT (RUMAH ZAKAT GENTA) BAB I ATRIBUT LEMBAGA Pasal 1: Tafsir Atribut (1) Bingkai segi tiga lengkung melambangkan integrasi dan sinergi antara keimanan, keislaman dan keihsanan sebagai landasan aktifitas pengelolaan lembaga. (2) Bingkai berwarna dasar biru melambangkan keluasan dan kedalaman berpikir dan bertindak dalam mengakomodir berbagai pemahaman dan kepentingan yang terkait dengan pengelolaan lembaga sejalan dengan asa dan aqidah lembaga. (3) Pohon yang sedang tumbuh, berdaun dan berbunga melambangkan fungsi zakat, infaq dan shadaqah untuk menumbuhkembangkan vitalitas dan kesejahteraan hidup umat Islam secara personal maupun social. (4) Batang, daun dan bunga melambangkan zakat, infaq dan shadaqah yang mampu menumbuhkan kesuburan dan kelimpahan rizqi bagi muzakki (aghniya) maupun mereka yang berhak menerimanya. (5) Batang, daun dan kelopak bunga berurat garis putih melambangkan keamanahan, transparansi, akuntabilitas dan profesionalitas pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah.
Pasal 2: Penggunaan Atribut (1) Atribut dipergunakan untuk kop surat, baju/jaket, bendera dan benda-benda lain yang diperlukan. (2) Ukuran atribut proporsional. (3) Visualisasi atribut terlampir pada Aggaran Rumah Tangga. BAB II DEWAN LEMBAGA Pasal 3: Keanggotaan Dewan Lembaga Dewan Lembaga beranggotakan: (1) Ketua dan Anggota Badan Pembina. (2) Ketua dan Anggota Badan Pengurus. (3) Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan. (4) Ketua dan Anggota Unit-unit Kegiatan. Pasal 4: Persyaratan Anggota Dewan Lembaga Yang dapat menjadi anggota Dewan Lembaga adalah muslim/muslimah yang: (1) Menerima dan menjunjung Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga.
(2) Memiliki komitmen dan kompetensi berperan serta melaksanakan mewujudkan visi, misi dan program Lembaga. Pasal 5: Pemberhentian dan Pergantian (1) Anggota Dewan Lembaga berhenti karena: a. Meninggal dunia, atau b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri, atau c. Habis masa jabatannya, atau d. Diberhentikan oleh Musyawarah Pleno Dewan Lembaga. (2) Pengisian kekosongan keanggotaan sebagai akibat termaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oelh Badan Pembina atas usul Badan Pengurus. (3) Pengunduran diri atas permintaan sendiri dilakukan secara tertulis kepada dan mendapat persetujuan dari Dewan Pengurus. (4) Anggota Dewan Pengurus yang berhenti karena habis masa jabatannya dapat diangkat kembali untuk masa bakti berikutnya. BAB III TUGAS DAN WEWENANG Pasal 6: Tugas dan Kewenangan Dewan Lembaga (1) Menyelenggarakan musyawarah pleno Dewan Lembaga sekurang-kurangnya satu kali dalam satu masa bakti. (2) Merumuskan garis-garis besar program lembaga. (3) Meminta pertanggungjawaban Badan Pembina, Badan Pengurus dan Badan Pemeriksa Keuangan. Pasal 7: Tugas dan Kewenangan Badan Pembina (1) Melakukan monitoring umum kegiatan satuan kegiatan di lingkungan lembaga. (2) Member nasehat dan/atau pertimbangan kepada Badan Pengurus, Badan Pengawas Keuangan dan Unit-unit Kegiatan. Pasal 8: Tugas dan Kewenangan Badan Pengurus (1) Memimpin dan mengelola lembaga sehari-hari. (2) Melaksanakan program kerja yang ditetapkan oleh Rapat Pleno Dewan Lembaga. (3) Melaksanakan usaha-usaha lain yang dipandang perlu untuk pengembangan lembaga yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. (4) Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahunan dan akhir masa bakti kepada Dewan Lembaga. Pasal 9: Tugas dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (1) Sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun melakukan pemeriksanaan keadaan kekayaan lembaga dan unit-unit kegiatan. (2) Melaporkan hasil pemeriksaan kepada Dewan Lembaga. Pasal 10: Tugas dan Kewenangan Unit-unit Kegiatan (1) Menjabarkan dan melaksanakan program kerja yang ditetapkan oleh Dewan Lembaga.
(2) Mengkoordinasikan jabaran dan pelaksanaan program kerja kepada Badan Pengurus. (3) Dalam upaya mewujudkan misi, visi dan program kerja lembaga, Unit Kegiatan dapat menjalin kerja sama dengan instansi atau lembaga lain. (4) Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban bulanan dan tahunan kepada Dewan Pengurus.
BAB IV KEANGGOTAN Pasal 11: Kategori Anggota (1) Anggota aktif adalah anggota masyarakat yang terdaftar sebagai anggota Lembaga. (2) Anggota kehormatan adalah anggota masyarakat yang bersimpati dan mendukung visi, misi dan program-program Lembaga. Pasal 12: Kewajiban dan Hak Anggota Aktif (1) Anggota aktif berkewajiban a. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga. b. Berperan aktif dalam mewujudkan visi, misi dan program-program Lembaga. c. Menjaga integritas dan nama baik Lembaga. (2) Anggota aktif berhak a. Mendapat perlakukan yang sama sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga. b. Mengeluarkan pendapat, saran atau pandangan. c. Memilih dan dipilih menjadi pengurus lembaga. d. Mengakses data dan informasi kelembagaan. Pasal 13: Kewajiban dan Hak Anggota Kehormatan (1) Anggota kehormatan berkewajiban member dukungan moral dan/atau financial kepada Lembaga. (2) Anggota Kehormatan berhak mengemukakan pendapat, saran atau pandangan.
BAB V RAPAT-RAPAT Pasal 14: Rapat Pleno Lembaga (1) Rapat pleno Lembaga diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu masa bakti. (2) Dihadiri oleh anggota Dewan Lembaga. (3) Dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Lembaga. (4) Rapat pleno akhir tahun membahas: a. Laporan Dewan Pembina, Dewan Pengurus, Dewan Pemeriksa Keuangan dan Unit-unit Kegiatan. b. Evaluasi, koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan program kerja tahunan.
(5) Rapat pleno akhir masa bakti membahas: a. Laporan pertanggungjawaban Dewan Pembina, Dewan Pengurus, Dewan Pemeriksa Keuangan dan Unit-unit Kegiatan selama masa bakti. b. Perubahan dan/atau penetapan pemilihan dan penetapan anggota Dewan Lembaga. c. Penetapan garis-garis besar program kerja Lembaga. (6) Rapat pleno Luar Biasa a. Diselenggarakan dalam rangka pembubaran Lembaga. b. Diusulkan sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota Dewan Lembaga. Pasal 15: Rapat Koordinasi (1) Rapat koordinasi internal a. Diselenggarakan oleh internal Badan Pembina, Badan Pengurus, Badan pengurus atau Unit-unit Kegiatan. b. Dilaksanakan pada akhir bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan. c. Membahas dan/atau evaluasi pelaksanaan program kerja dan/atau penyiapan laporan bulanan. d. Membahas hal-hal lain yang dipandang perlu dalam rangka koordinasi dan konsolidasi organisasi. (2) Rapat koordinasi gabungan a. Dilaksanakan oleh gabungan antar badan, antar unit kegiatan atau antara badan, unit kegiatan dengan instansi lain. b. Dilaksanakan sewaktu-waktu jika diperlukan. c. Membahas agenda yang disekapati pihak-pihak yang terlibat. BAB VI PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 16: Rapat Pleno (1) Rapat pleno dinyatakan sah jika dihadiri oleh dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota Rapat Pleno. (2) Keputusan diupasayakan musyawarah untuk mufakat, dan jika tercapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara. (3) Pemungutan suara dinyatakan sah jika disetujui oleh separoh plus satu dari jumlah anggota yang hadir. (4) Apabila tidak tercapai suara terbanyak sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, rapat ditunda paling lama dua jam. (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini tidak dicapai keputusan, maka pengambilan keputusan diserahkan pada unsur pimpinan Dewan Lembaga. Pasal 17: Rapak Koordinasi (1) Pengambilan keputusan diupayakan melalui musyawarah mufakat. (2) Jika tidak tercapai permufakatan, pengambilan keputusan diserahkan kepada unsure pimpinan badan, unit kegiatan dan lembaga yang terlibat dalam rapat koordinasi. BAB VII PENGELOLAAN KEKAYAAN
Pasal 18: Keuangan dan Kekayaan Lembaga (1) Keuangan dan kekayaan yang diterima langsung oleh Lembaga dikelola oleh Badan Pengurus. (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berpedoman pada aturan yang berlaku. (3) Keuangan dan kekayaan yang diterima langsung oleh unit-unit kegiatan, dikelola oleh unit kegiatan bersangkutan. (4) Pengelolaan keuangan dan kekayaan kekayaanoleh Badan Pengurus dan atau Unit Kegiatan dapat diaudit oleh auditor independen. (5) Sebelum dilakukan audit oleh auditor independen, Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit internal. (6) Apabila dipandang perlu, Badan Pengurus dapat melimpahkan pengelolaan keuangan dan kekayaan lembaga kepada Unit Kegiatan. (7) Dalam hal terjadinya pelimpahan pengelolaan sebagaimana dimaksu ayat (6) pasal ini, unit bersangkutan berkewajiban menyampaikan laporan apabila diminta oleh Badan Pengurus. (8) Badan Pengurus berhak mengatur subsidi silang antar Unit Kegiatan. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 19: Klausa Penutup (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, diatur dalam Peraturan dan/atau Surat Keputusan Dewan Pengurus. (2) Peraturan dan/atau Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga. (3) Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak ditetapkan.
Ditetapkan di : Winong Tanggal : 7 Nopember 2010. Pendiri 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Aksin Abdullah, ST. H. Arry Triananto, ST. Drs. Ahmad Thoha Nur Muhsin, S.Ag. Budi Hartono. Ayundi. Faiz Al Mu’tabar, S.Ag. H. Tri Handoko.
:
: …………………… : ………………….. : …………………… : …………………. : …………………… : …………………. : …………………… : ………………….
