ANGGARAN DASAR
FORUM PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI INDONESIA (INDONESIAN UNIVERSITY QUALITY ASSURANCE FORUM)
PEMBUKAAN Perguruan Tinggi di Indonesia dalam menghadapi persaingan global perlu sistem penjaminan mutu perguruan tinggi (SPM-PT) yang dilakukan secara kontinyu baik secara internal maupun eksternal untuk menjaga kualitas lulusan pendidikan tinggi agar lulusan segera dapat dimanfaatkan oleh pengguna. Oleh karena itu perguruan tinggi hendaknya memiliki kemampuan memanfaatkan informasi nasional maupun internasional, dan infrastruktur yang terintegrasi serta sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif. Hal ini sangat dibutuhkan di dalam rangka menyongsong dan mengantisipasi perkembangan pendidikan tinggi di masa depan. Kondisi mendatang yang sarat dengan perubahan, persaingan dan kompleksitas khususnya di bidang SPM-PT merupakan kebutuhan dan persyaratan utama yang harus dipersiapkan oleh Perguruan Tinggi di Indonesia. Informasi kegiatan SPM-PT telah berjalan dengan sangat cepat dalam era teknologi informasi saat ini. Kegiatan SPM-PT telah banyak dilakukan di berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia untuk peningkatan mutu dalam rangka menghadapi persaingan global. Namun belum terdapat keterpaduan informasi dan pengalaman dalam penyelenggaraan kegiatan sistem penjaminan mutu, mengingat belum adanya forum atau media khususnya di bidang SPM-PT. Mengacu kepada perkembangan kegiatan SPM-PT yang ada, diperlukan suatu forum yang dapat menampung aspirasi dan praktek baik dari seluruh potensi yang dimiliki setiap perguruan tinggi dan menjadi mediator antara perguruan tinggi dan pemerintah. Forum tersebut dimaksudkan sebagai sarana yang dapat digunakan untuk pertukaran informasi, berbagi pengalaman dan penyelarasan langkah dalam kaitannya dengan kebijakan SPM-PT oleh Pemerintah (Kemenristek dan Dikti), serta memberikan masukan kepada pemerintah terkait kebijakan pelaksanaan SPM-PT. Oleh karena itu perlu dibentuk Forum Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Indonesia (FPMPTI). Organisasi ini memerlukan landasan kebijakan dan operasional, maka dibuatlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Forum Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Indonesia (ADART FPMPTI).
BAB I NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1 (1)
(2)
(3)
Organisasi ini bernama Forum Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Indonesia yang disingkat FPMPTI atau dalam Bahasa Inggris disebut Indonesian University Quality Assurance Forum (IUQAF). Forum Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Indonesia didirikan atas prakarsa Universitas Brawijaya pada tanggal 20 Desember 2014 untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya. Forum Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Indonesia berkedudukan di Indonesia dan berpusat di tempat berdomisilinya Ketua Umum terpilih.
BAB II ASAS, SIFAT, TUJUAN DAN KEGIATAN Pasal 2 Asas Forum Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Indonesia berasaskan Pancasila dan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 3 Sifat Forum Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Indonesia bersifat independen, profesional, ilmiah dan kekeluargaan. Pasal 4 Tujuan Forum Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kinerja SPM-PT di Indonesia.
Pasal 5 Kegiatan (1) Membina kontinyuitas komunikasi dan kerjasama antar anggota dalam upaya meningkatkan peranannya di bidang penjaminan mutu. (2) Mengadakan pertemuan secara berkala dengan anggota dan/atau organisasi lain yang berskala lokal, nasional, regional maupun internasional dalam rangka pengembangan praktik baik penjaminan mutu pendidikan tinggi agar semakin berkualitas. (3) Memberdayakan organisasi FPMPTI sebagai media efektif untuk mengkritisi secara konstruktif kebijakan pemerintah terkait penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia.
BAB III FUNGSI Pasal 6 Forum Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Indonesia berfungsi: a. sebagai media untuk menampung aspirasi, bertukar informasi, berbagi praktek baik dalam kegiatan penjaminan mutu perguruan tinggi; b. sebagai mediator antara perguruan tinggi dan pemerintah untuk menyelaraskan kebijakan dalam kegiatan penjaminan mutu perguruan tinggi; c. memberikan masukan dan saran kepada pemerintah terkait kebijakan SPM-PT.
BAB IV ORGANISASI Pasal 7 (1)
(2) (3)
(4) (5) (6)
Susunan organisasi FPMPTI terdiri atas: a. Pelindung; b. Dewan Penasehat; c. Dewan Pengurus. Pelindung adalah Rektor Perguruan Tinggi dari Ketua Umum terpilih. Dewan Penasehat terdiri atas para pakar SPM-PT yang terdaftar sebagai anggota sejumlah tiga (3) orang, terdiri dari satu orang wakil pemerintah dan dua orang wakil perguruan tinggi. Dewan Penasehat dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Anggota. Dewan Penasehat dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Penasehat. Dewan Pengurus sedikitnya terdiri atas: a. Ketua Umum (Perwakilan Perguruan Tinggi); b. Wakil Ketua (Perwakilan Perguruan Tinggi);
Sekretaris (Perwakilan Perguruan Tinggi); d. Bendahara (Perwakilan Perguruan Tinggi); e. Anggota (Perwakilan Perguruan Tinggi) sejumlah minimal tiga orang. Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara pemilihan, hak dan kewajiban, uraian tugas dan pemberhentian Dewan Penasehat dan Dewan Pengurus, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. c.
(3)
BAB V LAMBANG Pasal 8 (1) Lambang FPMPTI berbentuk bulat, dengan gambar toga berwarna hitam di dalamnya, garis tepi lingkaran berwarna merah dilengkapi dengan tanda centang (checkmark) berwarna hijau daun, warna dasar dalam lingkaran putih, dengan tulisan Forum Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Indonesia berwarna biru. (2) Lambang FPMPTI tersaji sebagai berikut:
(lambang diperbaiki) (3) Makna lambang adalah sebagai berikut: a. Lingkaran bermakna organisasi, komunitas, dan/atau komunikasi yang terusmenerus; b. Gambar toga bermakna perguruan tinggi; c. Huruf “Q” bermakna kualitas dan/atau bermutu; d. Tulisan Forum Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Indonesia menunjukkan nama organisasi; e. Secara keseluruhan, lambang ini menunjukkan suatu forum atau komunitas, yang di dalamnya terdapat komunikasi tentang penjaminan mutu perguruan tinggi di Indonesia secara terus-menerus; f. Warna merah pada lingkaran mengandung arti berani dan kuat; g. Warna hitam pada toga mengandung arti tegas dan konsisten; h. Warna biru pada tulisan mengandung arti dinamis.
BAB VI KEANGGOTAAN Pasal 9 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Anggota FPMPTI terdiri atas anggota biasa dan anggota luar biasa. Anggota biasa adalah perwakilan Perguruan Tinggi yang mempunyai kegiatan melaksanakan SPM-PT di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi. Anggota luar biasa adalah perwakilan dari institusi di luar perguruan tinggi yang mempunyai kegiatan penjaminan mutu pendidikan tinggi. Permohonan menjadi anggota FPMPTI diajukan secara tertulis oleh pimpinan institusi kepada Ketua Umum. Penerimaan dan pengesahan menjadi anggota FPMPTI dilakukan oleh Dewan Pengurus. Ketentuan mengenai tata-cara, hak, kewajiban anggota dan pemberhentian anggota diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB VII JENIS RAPAT Pasal 10 Jenis rapat FPMPTI adalah sebagai berikut: a. Rapat Anggota; b. Rapat Pengurus; c. Musyawarah Nasional (Munas). Pasal 11 Rapat Anggota (1) (2) (3) (4)
(6)
Rapat Anggota diikuti oleh anggota yang terdaftar dan sudah disahkan. Tiap peserta Rapat Anggota mempunyai hak 1 (satu) suara. Rapat Anggota diadakan minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun di perguruan tinggi Dewan Pengurus secara bergantian. Rapat Anggota dapat diadakan: a. Atas permintaan Ketua Dewan Pengurus, atau b. Atas permintaan tertulis dari anggota yang diajukan oleh paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) jumlah anggota FPMPTI. Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan Rapat Anggota diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 12 Rapat Pengurus (1) Rapat Pengurus merupakan rapat yang diikuti oleh seluruh pengurus organisasi. (2) Rapat Pengurus dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun. (3) Rapat Pengurus dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari 50% dari jumlah Dewan Pengurus.
Pasal 13 Musyawarah Nasional (Munas) (1) Musyawarah Nasional merupakan pertemuan pengurus organisasi dan anggota. (2) Musyawarah Nasional diselenggarakan dalam rangka pergantian pengurus dan/atau perubahan AD-ART. (3) Musyawarah Nasional dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun. (4) Musyawarah Nasional dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah perwakilan perguruan tinggi. BAB VIII KEUANGAN Pasal 14 (1) Sumber dana diperoleh dari: a. Iuran anggota tahunan; b. Hibah; c. Pemerintah; d. Sumber dana lain yang sah. (2) Besarnya iuran tahunan anggota biasa dan iuran tahunan anggota luar biasa ditetapkan dalam Rapat Anggota. (3) Iuran tahunan dipungut oleh Bendahara. (4) Hal-hal yang menyangkut keuangan organisasi dipertanggungjawabkan oleh Ketua Dewan Pengurus dalam Rapat Anggota BAB VIII PEMBUBARAN ORGANISASI Pasal 12 (1) (2)
Forum Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi hanya dapat dibubarkan oleh Rapat Anggota khusus yang diadakan untuk keperluan itu. Rapat Anggota khusus dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir.
(3) (4)
Keputusan Rapat Anggota dinyatakan sah, apabila disetujui oleh sekurangkurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir. Apabila terjadi pembubaran organisasi, semua dokumen organisasi disimpan oleh perguruan tinggi pendiri.
BAB IX PENUTUP Pasal 13 (1) (2)
Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Malang Tanggal 20 Desember 2014 Ketua Sidang,
Ir. Achmad Wicaksono, M.Eng., Ph.D. (Ketua PJM Universitas Brawijaya)
