ANALISIS TERHADAP VOORGEZETTE HANDELING DALAM PERKARA PIDANA (SUATU TINJAUAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PERKARA No. 184/Pid.B/2010/PN.Bgr)
Oleh Fadli Indra Kusuma 010104084 (Mahasiswa Hukum Universitas Pakuan) ABSTRAK Pencurian adalah suatu perbuatan yang tercela dan perbuatan yang sangat tidak disukai oleh masyarakat. Faktor yang menyebabkan timbulnya pencurian adalah tingkat sosial yang berbeda. Bentuk perbuatan berlanjut apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan beberapa perbuatan itu merupakan tindak pidana sendiri-sendiri tetapi diantara perbuatan itu ada hubungan yang sedemikian eratnya satu sama lain, sehingga beberapa perbuatan itu harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut.
Sejalan dengan hal tersebut sesuai
Latar Belakang Masalah kejahatan pencurian ini
dengan pendapat Sahetaty, dimana
merupakan suatu persoalan yang tidak
beliau mengatakan bahwa kejahatan
hanya dialami oleh masyarakat atau
erat hubungannya dengan bagian dari
negara berkembang saja tetapi juga
hasil budaya itu sendiri. Ini berarti
oleh masyarakat atau negara yang maju
semakin tinggi budaya dan semakin
(modern). Bahkan pada realitannya
modern suatu bangsa, maka semakin
perkembangan masyarakat yang pesat mempunyai peluang yang besar, untuk timbulnya kejahatan pencurian tersebut.
1
modern pula kejahatan itu dalam
penjatuhan
hukuman
dan
bukan
bentuk dan sifat serta pelaksanaannya.1
mengatur
masalah
pembentukan
Pencurian adalah suatu perbuatan
sejumlah tindak pidana menjadi satu
yang tercela dan perbuatan yang sangat
keseluruhan menurut undang-undang,
tidak disukai oleh masyarakat. pada
hal ini mempunyai arti yang sangat
dasarnya
yang
penting bagi lembaga-lembaga locus
menimbulkan pencurian adalah karena
delicti, kedaluwarsa dan keturutsertaan.
keadaan yang memaksa, kebutuhan
Mengenai masalah bilamana beberapa
ekonomi yang mendesak, sedangkan
perilaku itu harus dianggap sebagai
lapangan pekerjaan sulit didapatkan
suatu tindakan yang berlanjut, yaitu
membuat mereka melakukan pencurian,
tentang kriteria yang bagaimana yang
meskipun mereka sendiri menyadari
harus
bahwa
menganggap bahwa beberapa perilaku
penyebab
perbuatan
utama
tersebut
adalah
dipergunakan
perbuatan yang tercela yang dapat
itu
dikenakan sanksi hukuman.
tindakan yang berlanjut.
Faktor lain yang menyebabkan
sebenarnya
orang
Menurut
untuk
merupakan
Wirjono
suatu
Projodikoro
timbulnya pencurian adalah tinggkat
mengenai voorgezette handeling atau
sosial yang berbeda. Perbedaan tingkat
perbuatan berlanjut adalah dianggap
sosial kadang-kadang membuat mereka
sebagai perbuatan yang dilanjutkan
mengambil jalan pintas untuk berbuat
adalah
sesuatu agar keadaan sama dengan lain
melakukan beberapa perbuatan yang
atau sifat ingin memiliki kepunyaan
masing-masing
orang lain tetapi karena keadaan tidak
pidana, yang masing-masing tindak
mampu, ada kalanya orang tersebut
pidana itu ada hubungan satu sama lain.
melakukan pencurian.
Mengenai
Dalam Pasal 64 KUHP hanya memuat
suatu
peraturan
apabila
adanya
seorang
merupakan
adanya
hubungan
tindak
yang
mengacu pada penafsiran Hoge Raad
mengenai
tentang Pasal 64 KUHP yang harus dipenuhi tiga syarat yaitu, kesatu harus
1
Sahetapy, Kuasa dan Beberapa Analisis Kriminalitas, (Bandung: Alumni 1981), hal.116.
ada satu penentuan kehendak dari si pelaku yang meliputi semua perbuatan 2
itu,
kedua
perbuatan-perbuatan
itu
eratnya. Satu sama lainnya, sehingga
harus sejenis, ketiga tenggang waktu
beberapa perbuatan itu harus dianggap
antara perbuatan-perbuatan itu harus
sebagai satu perbuatan berlanjut.
pendek.2
Bentuk tindakan berlanjut dirumuskan
Satochid Kartanegara, menyatakan bahwa
seseorang
dalam Pasal 64 KUHP yang menyatakan
dapat
:
dipertanggungjawabkan jika : 1) keadaan jiwa itu adalah sedemikian
1. Jika antara beberapa tindakan
rupa sehingga ia dapat mengerti
yang masing-masing merupakan
atau tahu akan nilai perbuatannya
kejahatan atau pelanggaran, ada
itu
hubungan
sedemikian
sehingga
harus
dan
juga
akan
mengerti
akibatnya;
rupa,
dipandang
sebagai satu tindakan berlanjut,
2) keadaan jiwa itu adalah sedemikian rupa sehingga ia dapat menentukan
maka
kehendaknya atas perbuatan yang
pidana yang diterapkan, jika
dilakukan;
berbeda maka yang diterapkan
perbuatan yang terlarang atau tidak
2. Begitu juga hanya diterapkan
dapat dibenarkan dari sudut hukum,
satu
masyarakat maupun tata susila. berlanjut
perbuatan
dan
ketentuan
petindak ini
melakukan
terdapat apabila seseorang melakukan beberapa
ketentuan
pidana pokok yang paling berat.
perbuatan yang dilakukan adalah
perbuatan
satu
adalah yang memuat ancaman
3) orang itu harus sadar, insyaf, bahwa
Bentuk
hanya
perusakan
beberapa
demikian
perbuatan itu merupakan tindak pidana
pidana,
dinyatakan
bersalah
pemalsuan mata juga
jika
uang,
atau dan
menggunakan
barang yang dipalsu atau yang
sendiri-sendiri tetapi diantara perbuatan
dirusak itu.
itu ada hubungan yang sedemikian 3.
Akan tetapi, jika yang dilakukan
2
Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2002), hal.132.
itu kejahatan-kejahatan tersebut Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379,
3
dan Pasal 407 ayat (1), sebagai tindakan
berlanjut
3) Tenggang waktu antara terjadinya
sedangkan
tindakan-tindakan
nilai kerugian yang ditimbulkan
Menurut
padanya diterapkan ketentuan
tindakan
hubungan itu harus memenuhi syarat, yaitu : 3
masing-masing merupakan kejahatan
a. Harus memenuhi dari satu niat atau
atau pelanggaran, akan tetapi ada
kehendak atau keputusan, misalnya
hubungan sedemikian rupa, sehingga
berlanjut.
Di
sebagai
dalam
seorang
tindakan
KUHP
telah
melakukan
berniat
(mencuri),
tidak
mempunyai
tetapi
tidak
ada
kesempatan untuk mencuri satu
dijelaskan kapan seseorang itu dapat dikatakan
dipandang
sama lain ada hubungannya dan juga
berlanjut, apabila tindakan-tindakan itu
dipandang
Soesilo,
itu apabila beberapa perbuatan satu
372, Pasal 378, dan Pasal 406.
harus
R.
sebagai satu perbuatan yang diteruskan
pidana tersebut Pasal 362, Pasal
berbarengan
tidak
terlampau lama.
tidak melebihi Rp. 250, maka
Dikatakan
tersebut
pesawat radio yang komplit.
suatu
b. Perbuatan-perbuatannya itu harus
perbuatan berlanjut. Namun hal ini dapat dilihat di memorie van Toelecting
sama
(MvT) diaman terhadap perubahan
misalnya
voorgezette handeling harus dipenuhi
pencurian, termasuk pula segala
syarat-syarat sebagai berikut :
macam
pencurian
teringan
sampai
1) Tindakan-tindakan
yang
terjadi
jahat
(one
sama
macamnya,
pencurian
dengan
dari yang
yang terberat,
begitu juga pada penganiayaan.
adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak
atau
Namun apabila seseorang yang
criminal
amat marahnya memaki-maki pada
intention).
3
R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (KUHP) Serta KomentarKomentar Lengkap Pasal Demi Pasal,(Bogor: Politeia, 1993), hal. 81.
2) Delik-delik yang terjadi itu sejenis, dan
4
temannya, kemudian memukulnya,
a. Apabila
perilaku
-
perilaku
pada akhirnya merusak barangnya
seorang tertuduh itu merupakan
itu tidak dipandang sebagai satu
pelaksanaan
perbuatan yang diteruskan karena
terlarang.
perbuatan-perbuatan itu tidak sama
b.
macamnya. c. Waktu antara tidak boleh terlalu lama. Penyeselaiannya
mungkin
tahunan,
tetapi
akan
perbuatan.
Apabila
perilaku
seorang
tertuduh
keputusan
–
perilaku
itu
telah
menyebabkan terjadinya beberapa
sampai perbuatn-
satu
tindak pidana yang sejenis dan. c.
Apabila
pelaksanaan
tindak
pindana yang satu dengan tindak
d. Berulang untuk menyelesaikannya itu diantaranya tidak boleh terlalu lama.
pidana
yang
lain
itu
tidak
dipisahkan oleh satu jangka waktu yang relatife cukup lama.
Syarat-Syarat Voorgezette Handeling
Bahwa
Syarat-syarat voorgezette handeling menurut MVT, yaitu :
ada
ciri
pokok
yang
membedakan suatu perbuatan
atau
tindakan merupakan tindak pidana
1. Timbul dari satu kehendak.
internasional atau bukan merupakan tindak pidana internasional. Ciri pokok
2. Perbuatan tersebut sejenis.
dimaksud ialah tindakan tersebut harus 3. Jangka waktu pelaksanaan antara perbuatan
yang
perbuatan
lainnya
satu
mengandung unsur-unsur transnasional
dengan
tidak
dan atau internasional serta harus
terlalu
diukur
lama.
mengandung
unsur
necessity atau necessity element.
Syarat voorgezette handeling menurut Pasal 64 ayat (1) KUHP, yaitu :
apakah
Perbedaan
4
Penerapan
Voorgezette
Handeling Dengan Voorgezette Delic Concursus murni adalah apabila
4
P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir. Hukum Pidana Indonesia (Bandung : Sinar Baru, 1983). hal.48 - 49
satu perbuatan melanggar beberapa
5
ketentuan undang
pidana, sendiri
sebab
Undang-
mengetahui
idealis terdapat hubungan conditio sine
bahwa
quo non (hubungan yang sangat erat).
perbuatan tersebut adalah perbuatan concursus.
Concursus
tidak
2. Concursus Realis
murni
merupakan voorgezette handeling atau
Yaitu apabila seseorang melakukan
perbuatan yang dilanjutkan yaitu suatu
perbuatan yang berdiri sendiri dan
perbuatan pidana yang timbul dari satu
melanggar
beberapa
kehendak
pidana.
Concursus
tetapi
pelaksanaannya
ketentuan realis
dilakukan beberapa kali atau tidak
dipengaruhi oleh tempat dan waktu,
dilakukan
dikatakan
artinya perbuatan tersebut terjadi
concursus tidak murni sebab Undang-
bukan pada waktu dan tempat yang
undang tidak secara tegas menyebut
sama atau walaupun tempatnya sama
perbuatan
tetapi waktunya berbeda. Dalam
sekaligus,
tersebut
perbuatan
concursus
concursus.
realis
tidak
terdapat
hubungan conditio sine qua non.
Concursus murni terbagi 2 (dua), yaitu :5
Berdasarkan rumusan ayat (1), dapat ditarik
1. Concursus Idealis
1. Adanya
perbuatan yang melanggar beberapa pidana.
dari
perbuatan
berlanjut, yaitu :
Yaitu satu orang melakukan satu
ketentuan
unsur-unsur
Dimana
meskipun
antara
beberapa berupa
perbuatan, pelanggaran
ataupun kejahatan;
ketentuan yang dilanggar tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain, artinya
2. Antara perbuatan yang satu dengan
apabila ketentuan yang satu dihapuskan
yang lain terdapat hubungan yang
maka ketentuan yang lain tidak akan
sedemikian rupa sehingga harus
dilanggar sehingga dalam concursus
dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut.
5
Leden Marpaung . Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). hal.45.
Perbuatan berlanjut itu sendiri terdiri dari perbuatan pidana yang masing-
6
masing adalah berdiri sendiri, akan
perbuatan itu menjadi kejahatan atau
tetapi mempunyai pertalian satu sama
pelanggaran, jika hukumannya utama.”
lain. Jadi masing-masing perbuatan
perbedaan
pidana itu mempunyai tempat, waktu
dengan
dan daluarsanya sendiri-sendiri.6 Yang
dikategorikan
perbuatan
berlanjut
berlanjut
(Voorgezette
voorgezette
voorgezette
handeling
delic
yaitu
Voorgezette handeling lebih berpegang sebagai
teguh kepada pasal 64 ayat 1 meskipun
kegiatan
kejahatan yang dilakukannya berat
Handeling)
ataupun ringan. Sedangkan voorgezette
atau
adalah apabila seseorang melakukan
delic
beberapa perbuatan-perbuatan, dimana
mengambil
masing-masing merupakan kejahatan
melihat pada sisi kejahatannya dan bisa
sendiri, akan tetapi diantara perbuatan-
digunakan pasal yang lain dan tidak
perbuatan
itu
hanya terpaku pada satu pasal saja.
hubungan
yang
terdapat
hubungan-
demikian
eratnya,
lebih
berpegang suatu
teguh
hukum
dan
dengan
Pengertian Tindak Pidana Pencurian
sehingga rangkaian perbuatan itu harus
Moeljatno berpendapat bahwa :7
di artikan sebagai perbuatan lanjutan.
“Perbuatan pidana adalah
Sedangkan pengaturan hukum tentang perbuatan berlanjut ini telah diatur pada
perbuatan
Pasal 64 KUHP ayat (1) dan yang
aturan
berbunyi “Jika beberapa perbuatan
diancam dengan pidana, asal
perhubungan,
saja dalam pada itu diingat
sehingga
dengan
yang
hukum
oleh dilarang
demikian harus dipandang sebagai satu
bahwa
larangan
perbuatan yang diteruskan, maka hanya
diajukan
pada
satu
yaitu
ketentuan
pidana
saja
yang
digunakan walaupun masing-masing
suatu
suatu dan
tersebut
perbuatannya, keadaan
atau
kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan
orang,
sedangkan
ancaman pidananya ditujukan kepada
6
Moeliatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011). Cet. Ke-29. Hal.28.
7
orang
yang
Moejatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hal. 56.
7
menimbulkan
Yaitu sikap pantang dilakukan
kejadian
tersebut”.
perbuatan
Seseorang orang
dapat
atau
dengan
beberapa
dikatakan
itu
sudah
wajar,
tampak
sifat
yang
demikian ini ialah sifat yang
telah
melawan hukumnya perbuatan
melakukan tindak pidana pencurian,
tidak
apabila perbuatan yang dilakukan
perlu
sebagai
telah memenuhi unsur-unsur tindak
elemen
tersendiri
pidana yang terdapat dalam KUHP.
dirumuskan atau
seperti
lagi unsur
Pasal
285
KUHP tentang perkosaan. Unsur-unsur
tindak
pidana
e. Unsur melawan hukum subyektif
yang dimaksud menurut Moelyanto terdiri dari:8
Yaitu perbuatan pidana yang seharusnya
a. Unsur kelakuan akibat
akibat
kelakuan
yang
dilakukan
seperti Pasal 362 KUHP tentang
Yaitu perbuatan pidana yang mengandung
tidak
pencurian.
dan Pertanggung
ditimbulkan
Jawaban
Tindak
Pidana Pencurian
karenanya adalah suatu kejadian dalam alam lahir.
Unsur-unsur strafbaarfeit menurut Simon merupakan pertanggungjawaban
b. Unsur hal ikhwal atau keadaan
dari orang yang melakukan tindak
yang menyertai perbuatan
pidana
c. Unsur keadaan tambahan yang
adalah
mutlak,
dimana
perumusan strafbaarfeit adalah sebagai
memberatkan
berikut :
d. Unsur melawan hukum obyektif
a. Suatu perbuatan manusia. b. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum.
8
Moelyanto, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hal. 63.
8
c. Perbuatan itu dilakukan oleh orang
artinya asas ini tidak ditemukan
yang dapat dipertanggungjawabkan.
dalam KUHP Indonesia. Namun
d.
demikian berlakunya asas ini dalam
Orang itu dapat dipesalahkan. 9
hukum pidana tetap diakui dan
Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan
yang
dilakukan
merupakan suatu asas yang sangat
oleh
penting sekali. Asas ini sejalan san
seseorang yang perbuatan itu dilakukan
seiring dengan asas yang terdapat
dengan jiwa yang sehat atau keadaan
dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu
jiwa orang itu benar-benar menyadari
asas legalitas. Menurut Pasal 1 ayat
perbuatannya
dari
(1) KUHP bahwa : “tiada suatu
perbuatannya itu, orang tersebut dapat
perubahan dapat dipidana, kecuali
dipertanggungjawabkan.
berdasarkan
ada
akibat
peraturan
Adapun sistem pertanggungjawaban
ketentuan-ketentuan perundang-undangan
pidana yang telah ada sebelumnya”.
dalam hukum pidana yang dimaksud
Menurut
adalah:10
pandangan
tradisional
bahwa untuk dapat dijatuhi pidana 1. Sistem menurut
pertanggungjawaban ajaran
kesalahan
sesseorang yang telah melakukan
atau
perbuatan
schuldleer
harus
subyektif. Jadi unsur subyektif di sini adalah kesalahan baik berupa
asas yang disebut dengan geen straf schuld
artinya
kesengajaan
tiada
merupakan
asas
tidak
maupun
kealpaan.
Kemudian orang tersebut dapat
hukuman tanpa kesalahan. Asas ini
dipertanggungjawabkan. Pengertian
tertulis
dapat 9
maka
dipenuhi unsur obyektif dan unsur
Dalam hukum pidana dikenal suatu
zonder
pidana
dipertanggungjawabkan
adalah mampu bertanggungjawab.
Ibid., hal. 153.
Orang
10
Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, (Bandung: Eresco, 1986), hal. 63.
yang
bertanggungjawab
tidak adalah
mampu orang
yang tidak mengerti akan perbuatan
9
dan akibat dari perbuatannya seperti
terungkap oleh pihak kepolisian karena
orang gila, dan sebagainya
dapat banyak permasalahan, antara lain yaitu waktu kejadian yang di malam
2. Vicarious Liability
hari ketika fasiltas-fasilitas ini tidak
Pengertian vicarious liability adalah
terjaga dan tidak ada masyarakat yang
seseorang bertanggungjawab atas
menyaksikan saat pelaku melakukan
perbuatan
Menurut
pencurian. Pencurian ini sebetulnya
Undang-undang bahwa vicarious
dapat terdeteksi oleh alaram yang
liability terjadi berdasarkan prinsip
dipasang oleh pihak Plaza. Karena
pendelegasian
kelalaian petugas yang berjaga pada
orang
lain.
bahwa
seseorang
dipertanggungjawabkan
atas
waktu.
perbuatan orang lain. Jika ia telah mendelegasikan
Kesulitan
kewenangannya
lain
yaitu
menurut
pengakuan warga bahwa walaupun
menurut Undang-undang kepada
terdapat
orang
peristiwa pencurian tersebut, kadang-
lain.
Jadi
sistem
ini
saksi
yang
menyaksikan
dipergunakan dalam ruang lingkup
kadang
pekerjaan.
mengancam para warga sekitar lokasi
pelaku
terlebih
dulu
pencurian apabila melaporkan hal ini kepada pihak yang berwajib. 3. Strict Liability Strict
Kasus yang penulis temukan di
liability
Pengadilan Negeri Bogor ini terungkap
artinya
pertanggungjawaban
ketika timbul kecurigaan salah satu
tanpa
petugas penjaga satpam. Kemudian
kesalahan. Sering menjadi persoalan
setelah diperiksa ke lokasi yang diduga
apakah strict liability ini sama
terdapat
dengan absolute liability.
gangguan.
Orang tersebut
adalah pelaku pencurian yang tidak Permasalahan
sempat melarikan diri. Dalam proses pengadilan terhadap
Kasus pencurian pipa tembaga untuk Air
Conditioner
(AC).
Ini
kasus pencurian pipa tembaga untuk
jarang
Air Conditioner (AC) tidak ada terdapat 10
hambatan,
semua
berjalan
sesuai
menyebabkan
kecelakaan
yang
dengan peraturan yang berlaku dalam
tentunya akan menimbulkan keresahan
acara persidangan. Terdakwa mengakui
bagi pengunjung plaza matahari, maka
semua
diperlukan upaya penyelesaian yang
perbuatan
yang
telah
dilakukannya dan tidak berbelit-belit
efektif, yaitu :
dalam memberikan keterangan.
1. Masyarakat hendaknya melaporkan
Sedangkan penyidikan
dalam
kasus
tersebut
dilakukan
oleh
terdapat
hambatan.
penyidikan
polisi
dibuat
tidak Hasil
dalam
proses
kepada aparat kepolisian apabila
yang
menyaksikan pencurian terhadap
pula
fasilitas-fasilitas plaza.
dari
2. Meningkatkan kesigapan petugas-
berita
petugas
pemeriksaan dan diserahkan kepada Jaksa
Penuntut
Umum.
penjagaan
disekitar
halaman plaza Matahari.
Kasus
3. Meningkatkan
pengetahuan
pencurian pipa Air Conditioner (AC)
pemahaman
yang merupakan pencurian dengan
akibat yang di timbulkan oleh
pemberatan ini merupakan suatu gejala
pencurian dan perusakan fasilitas
sosial dalam masyarat, maka diperlukan
Plaza Matahari.
peranan hukum sebagai upaya terakhir dalam
menentukan
keadilan
merajalela
menimbulkan
tentang
4. Menerapkan sanksi terhadap para
dan
pelaku pencurian yang diatur dalam
mencegah supaya kejahatan ini tidak semakin
masyarakat
dan
undang-undang.
sehingga
keresahan
bagi
masyarakat. Penutup
Untuk mencegah supaya pencurian pipa
Air
Conditioner
fasilitas-fasilitas matahari
ini
menyebabkan
lain terus
(AC) milik
berlanjut
banyak
Dari pembahasan di atas tersebut dapat
serta
diberikan suatu kesimpulan bahwa
plaza
voorgezette handeling adalah perbuatan
dan
yang dilakukan tidak sejenis, boleh
gangguan
berbeda asal timbul dari satu kehendak
terhadap operasional plaza matahari yang
bukan
tidak
mungkin
yang tujuannya untuk melaksanakan
akan 11
suatu
perbuatan
dikehendaki,
pidana
dimana
dalam
yang
DAFTAR PUSTAKA
suatu
Sahetapy, Kuasa dan Beberapa Analisis Kriminalitas, Bandung: Alumni 1981.
tindak pidana pencurian jika antara beberapa tindakan yang masing-masing
, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: Eresco, 1986.
merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada
hubungan
sedemikian
rupa,
sehingga harus dipandang sebagai satu
Wirjono
tindakan berlanjut, maka hanya ada satu ketentuan pidana yang diterapkan, jika
Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: PT. Refika Aditama, 2002.
berbeda maka yang diterapkan adalah R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, 1993.
yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir. Hukum Pidana Indonesia Bandung : Sinar Baru, 1983.
Leden Marpaung . Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2005. Moeliatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: Bumi Aksara, 2011. Cet. Ke-29.
Moejatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Bina Aksara, 1983.
12
