Analisis Terhadap Kegiatan Impor Serta Praktik Perpajakan Terkait Kegiatan Impor Pada PT Kewalram Indonesia

Analisis Terhadap Kegiatan Impor Serta Praktik Perpajakan Terkait Kegiatan Impor Pada PT Kewalram Indonesia Dina Rahmanur Fajarwati, Eko Wisnu Warsitosunu Progam Studi Akuntansi Program Ekstensi Fakultas Ekonomi Universitas Indoneia E-mail : [email protected]

Abstrak Skripsi ini membahas mengenai kegiatan impor serta praktik perpajakan atas kegiatan impor yang dilakukan oleh PT Kewalram Indonesia serta menganalisis masalah dan kendala yang dihadapai oleh perusahaan terkait kegiatan impor dan praktik perpajakannya. Dari analisis hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa dalam melaksanakan kegiatan impor dan praktik perpajakan, PT Kewalram Indonesia selain telah mengikuti peraturan mengenai penghitungan PPh 22 impor, PPN dan PPnBM yang berlaku umum, juga telah mengikuti Peraturan Menteri Keuangan No. 147/PMK.04/2011 dan Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai No. 57/BC/2011 tentang Kawasan Berikat, terkait status perusahaan sebagai PDKB.

Analisys of Import Activity and Taxation Practice Related to Import Transaction at PT Kewalram Indonesia Abstract The focus on this study is import activity and taxation practice related to import transaction conducted by PT Kewalram Indonesia and also analize the problem and constraints faced by the company. From the research, we conclude that PT Kewalram Indonesia has followed the rules regarding the calculation of income tax 22 import, VAT and VAT on Luxury Goods and also followed regulation of Ministry of Finance No. 147/PMK.04/2011 and Directorate General of Custom and Excise No. 57/BC/2011 about Bonded Zone, related to company’s status as a PDKB. Keyword : Income tax 22 import, VAT dan VAT on Luxury Goods, Bonded Zone

Pendahuluan Perkembangan ekonomi dunia telah menyebabkan meningkatnya hubungan perdagangan antara beberapa negara. Di satu pihak, hal ini menyebabkan tantangan dan kendala yang harus dikendalikan. Di pihak lain hal tersebut merupakan suatu peluang baru yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional. Perdagangan dua negara atau lebih ini berasal dari timbulnya kebutuhan di suatu negara dan adanya kelebihan suplai di negara lain sehingga terjadi mekanisme pasar antara pembeli dan penjual yang merupakan dua negara yang berbeda dimana banyak faktor yang mempengaruhi perdagangan tersebut, antara lain

Analisis terhadap..., Dina Rahmanur Fajarwati, FE UI, 2013

stabilitas politik, nilai tukar, tingkat permintaan dan penawaran, dan lain sebagainya. Suatu negara melakukan impor karena mengalami defisiensi dalam menyelenggarakan produksi atas barang dan jasa bagi kebutuhan konsumsi penduduknya. Ada dua macam defisiensi (kekurangan) yang mungkin terjadi dalam memproduksi barang dan jasa, yaitu defisiensi kuantitas dan defisiensi kualitas. Defisiensi kuantitas mungkin saja terjadi dikarenakan faktor-faktor alamiah. Sehingga wajar saja melakuakan impor dengan alasan defisiensi kuantitas. Berbeda halnya apabila suatu negara melakukan impor dikarenakan defisiensi kualitas. Penyebab utama hal ini adalah faktor selera yang sangat bersifat psikologikal. Dalam hal perpajakan, kegiatan impor ini dikenakan 3 (tiga) kewajiban perpajakan yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) serta Pajak Penghasilan (PPh) 22 Impor. Namun, terkadang praktik perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan berbeda dengan teori yang ada. Seperti penelitian yang pernah dilakukan oleh Fajarwati (2011) terhadap praktik perpajakan terkait impor pada perusahaan yang bergerak dalam bidang impor tekstil/garmen di Provinsi Jawa Barat. Dalam teorinya, perusahaan harus menghitung PPh 22 Impornya berdasarkan harga yang terdapat dalam dokumen Impor. Namun dalam praktiknya perusahaan yang menjadi objek penelitian tersebut menghitung

PPh 22 Impor berdasarkan harga jual

kembali barang yang diimpor tersebut ke pasar domestik. Penghitungan Perpajakan Dalam Rangka Impor (PDRI) berdasarkan harga jual barang yang diimpor ke pasar domestik ini hanya boleh dilakukan oleh importir/pengusaha yang berada di kawasan berikat (PDKB), terkait fasilitas PDRI yang didapat perusahaan selaku PDKB yaitu penangguhan PDRI ketika melakukan impor barang. Sedangkan perusahaan yang menjadi objek penelitian Fajarwati ini merupakan importir biasa dan bukan PDKB sehingga seharusnya perusahaan tersebut menghitung perpajakan impornya berdasarkan nilai impor yang tertera dalam dokumen impor. Salah satu perusahaan yang melaksanakan kegiatan impor dan menjalankan kewajiban perpajakan terkait kegiatan impor adalah PT Kewalram Indonesia. PT Kewalram Indonesia adalah perusahaan tekstil terkemuka di Asia Tenggara. PT Kewalram Indonesia memproduksi bordir benang sintetis yang berkualitas tinggi. Produk ini diekspor ke lebih dari 40 negara di seluruh dunia. PT Kewalram Indonesia ini juga merupakan PDKB, sehingga penghitungan PDRInya berbeda dari penghitungan yang dilakukan oleh importir biasa meskipun tetap menggunakan tarif perpajakan yang berlaku umum. Dalam menjalankan kegiatan produksinya, PT Kewalram


Indonesia melakukan impor yang utama untuk bahan baku berupa fiber rayon, fiber polyester, kapas asli (cotton), kain, dan benang serta barang modal. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk menganalisis praktik perpajakan atas impor yang dilakukan oleh PT Kewalram Indonesia yang akan disajikan dalam bentuk skripsi dengan judul “ANALISIS TERHADAP KEGIATAN IMPOR SERTA PRAKTIK PERPAJAKAN TERKAIT KEGIATAN IMPOR PADA PT KEWALRAM INDONESIA”. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kegiatan impor serta praktik perpajakan yang dilakukan oleh PT Kewalram Indonesia terkait kegiatan impor dan fasilitas PDRI yang didapatkan perusahaan selaku PDKB. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi pemenuhan kewajiban perpajakan di bidang impor serta menemukan kendala yang dihadapi oleh PT Kewalram Indonesia dalam melakukan kewajiban perpajakan di bidang impor dan memberikan alternatif solusi atas kendala yang dihadapi oleh PT Kewalram Indonesia.

Tinjauan Teoritis Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006, Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan. Barang yang dimasukkan ke dalam Daerah Pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang Bea Masuk. Sedangkan pengertian Barang Impor menurut Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Ditjen Bea Cukai) No. P42/BC/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Barang Impor Untuk Dipakai adalah barang yang dimasukkan kedalam Daerah Pabean. Pengertian importir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan impor. Dalam kegiatan impor, terdapat tiga kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan oleh Importir, yaitu PPh 22 Impor, PPN, dan PPnBM, yaitu: 1. Pajak Penghasilan 22 Impor


PPh 22 Impor diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Pemungutnya adalah Bendaharawan Ditjen Bea Cukai atau Bank Devisa. Subjek PPh 22 Impor adalah importir, sedangkan objek pajaknya adalah pembelian barang-barang tertentu dari luar negeri (impor barang). Besarnya PPh 22 Impor: 

Yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API) tarif pemungutanya adalah 2,5% dari Nilai Impor.



Yang tidak menggunakan API tarif pemungutannya adalah 7,5% dari Nilai Impor.



Yang tidak dikuasai tarif pemungutannya adalah 7,5% dari Harga Jual Lelang. Nilai Impor adalah nilai berupa nominal uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk

yaitu Cost, Insurance, and Freight ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan Pabean di bidang impor. 2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Menurut Muljono (2008) PPN adalah pajak penjualan yang dipungut atas dasar nilai tambah yang timbul pada setiap transaksi. Nilai tambah adalah setiap tambahan yang dilakukan penjual atas barang atau jasa yang dijual, karena pada prinsipnya setiap penjual menghendaki adanya tambahan tersebut yang bagi penjual merupakan keuntungan. PPN diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1983 tentang PPN Atas Barang dan Jasa dan PPnBM sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 2009 yang mulai berlaku bulan April tahun 2010. Di dalam pasal 1 ayat 27 UU PPN, disebutkan Pemungut PPN adalah Bendaharawan Pemerintah, Badan, atau Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP kepada bendaharawan pemerintah, badan, atau instansi pemerintah tersebut. Subjek PPN yaitu: 1. Pengusaha Kena Pajak (PKP) Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.


PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP/JKP, mengekspor BKP, menyerahkan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang dikenakan PPN tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Kriteria pengusaha kecil yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 68/PMK.03/2010 tanggal 23 Maret 2010 adalah: a. Pengusaha kecil adalah pengusaha yang menyerahkan BKP/JKP dalam satu tahun buku memperoleh peredaran bruto tidak lebih dari Rp. 600.000.000,00. b. Meskipun peredaran bruto dalam 1 tahun buku tidak lebih dari Rp. 600.000.000,pengusaha kecil dapat memilih untuk dikukuhkan menjadi PKP. c. Pengusaha kecil yang peredaran brutonya telah melampaui Rp. 600.000.000,- dalam suatu masa pajak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat akhir bulan setelah bulan terlampauinya batasan tersebut. d. Jika pelaporan tidak tepat waktu, maka saat pengukuhan adalah awal bulan berikutnya setelah akhir bulan seharusnya kewajiban pelaporan usaha dilakukan. e. Jika pengukuhan PKP dilakukan secara jabatan, maka saat pengukuhan adalah awal bulan berikutnya setelah akhir bulan seharusnya kewajiban pelaporan usaha dilakukan. 2. Bukan PKP (Non PKP) yang melakukan kegiatan impor BKP, yang memanfaatkan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, dan yang membangun sendiri tidak dalam lingkungan usaha/pekerjaannya. Jenis barang dan jasa yang dikenakan PPN dapat dikelompokkan menjadi: 1. Penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha 2. Impor BKP 3. Penyerahan JKP yang dilakukan oleh pengusaha di dalam daerah pabean. 4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. 5. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. 6. Ekspor BKP berwujud oleh PKP. 7. Ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP. 8. Ekspor JKP oleh PKP


Tarif PPN adalah 10%, dikenakan atas DPP berupa harga jual, penggantian, nilai impor. Namun tarif PPN 0% diterapkan atas: 1. Ekspor BKP berwujud 2. Ekspor BKP tidak berwujud 3. Ekspor JKP Pengenaan tarif 0% bukan berarti pembebasan dari pengenaan PPN, tetapi Pajak Masukan yang telah dibayar dari barang yang di ekspor dapat dikreditkan. Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, dengan peraturan pemerintah tarif PPN dapat diubah serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15% dengan tetap memakai prinsip tarif tunggal. Terutangnya PPN terjadi pada saat: 1. Penyerahan BKP; 2. Impor BKP; 3. Penyerahan JKP; 4. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar daerah pabean; 5. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean; 6. Ekspor BKP Berwujud; 7. Ekspor BKP Tidak Berwujud; 8. Ekspor JKP. Dalam rangka menentukan besarnya PPN yang terutang dalam satu masa pajak, perlu diperhatikan pajak masukannya terlebih dahulu. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 24 UU PPN, Pajak Masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan BKP dan atau penerimaan JKP dan atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean dan atau impor BKP. 3.

Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Disamping pengenaan PPN, dikenakan juga PPnBM terhadap: 1. Penyerahan BKP yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Yang termasuk ke dalam pengertian menghasilkan adalah kegiatan: a. Merakit, yaitu menggabungkan bagian-bagian lepas dari suatu barang menjadi barang setengah jadi atau barang jadi seperti merakit mobil, barang elektronik, dan perabotan rumah tangga.


b. Memasak, yaitu mengolah barang dengan cara memanaskan baik dicampur bahan lain maupun tidak. c. Mencampur, yaitu mempersatukan dua atau lebih unsur (zat) untuk menghasilkan satu atau lebih barang lain. d. Mengemas, yaitu menempatkan suatu barang ke dalam suatu benda untuk melindunginya dari kerusakan dan/atau untuk meningkatkan pemasarannya. e. Membotolkan, yaitu memasukkan minuman atau benda cair ke dalam botol yang ditutup menurut cara tertentu. 2. Impor BKP yang tergolong mewah. PPnBM dikenakan hanya satu kali pada waktu penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor BKP yang tergolong mewah. Yang dimaksud dengan BKP yang tergolong mewah adalah: 1. Barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok. 2. Barang yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. 3. Barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. 4. Barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status. Pengenaan PPnBM atas impor BKP yang tergolong mewah tidak memperhatikan siapa yang mengimpor BKP tersebut serta tidak memperhatikan apakah impor tersebut dilakukan secara terus menerus atau hanya sekali saja. Selain itu, pengenaan PPnBM terhadap suatu penyerahan BKP yang tergolong mewah tidak memperhatikan apakah suatu bagian dari BKP tersebut telah dikenai atau tidak dikenai PPnBM pada transaksi sebelumnya. Tarif PPnBM dapat ditetapkan dalam beberapa kelompok tarif, yaitu tarif paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Perbedaan kelompok tarif tersebut didasarkan pada pengelompokan BKP yang tergolong mewah yang dikenai PPnBM. PPnBM adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi BKP yang tergolong mewah di dalam daerah pabean. Oleh karena itu, BKP yang tergolong mewah yang diekspor atau dikonsumsi di luar daerah pabean dikenai PPnBM dengan tarif 0% (nol persen). PPnBM yang telah dibayar atas perolehan BKP yang tergolong mewah yang diekspor tersebut dapat diminta kembali. Praktik Perpajakan Dalam Rangka Impor Pada Kawasan Berikat Kawasan Berikat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 147/PMK.04/2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK No. 44/PMK.04/2012


tentang Kawasan Berikat dan Peraturan Ditjen Bea Cukai No. 57/BC/2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Per-17/BC/2012 tentang Kawasan Berikat adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan, yang hasilnya terutama untuk diekspor. Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk. Pengusaha di Kawasan Berikat (PDKB) adalah badan hukum yang melakukan kegiatan pengusahaan kawasan berikat. Pengeluaran dan pemasukan barang ke dan dari kawasan berikat dilakukan dengan menggunakan pemberitahuan pabean yang disampaikan oleh PDKB melalui Pertukaran Data Elektronik (PDE). Pengeluaran barang hasil produksi kawasan berikat ke tempat lain dalam daerah pabean dapat dilakukan dengan jumlah maksimal 25% dari nilai realisasi ekspor tahun sebelumnya. Jika PDKB melanggar hal tersebut, untuk PDKB yang bersangkutan akan diberlakukan pengurangan jumlah persentase penjualan ke tempat lain dalam daerah pabean untuk periode tahun berikutnya. Jika PDKB masih melakukan pelanggaran mengenai batas pengeluaran hasil produksi ini akan dilakukan pembekuan izin kawasan berikat untuk jangka waktu tiga bulan. Perlakuan kepabeanan, cukai, dan PDRI atas barang yang dimasukkan ke dalam kawasan berikat diatur dalam PMK No. 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat, yaitu: 1. Penangguhan Bea Masuk, Cukai dan PDRI diberikan terhadap barang yang dimasukkan ke dalam kawasan berikat berupa: a. Bahan baku dan bahan penolong yang diimpor dan kemudian diolah lebih lanjut. b. Barang modal impor dan barang modal asal kawasan berikat lain yang dipergunakan di kawasan berikat. c. Peralatan perkantoran asal luar daerah pabean yang digunakan oleh PDKB. d. Barang hasil produksi kawasan berikat lain untuk diolah lebih lanjut atau dijadikan barang modal untuk proses produksi. e. Barang hasil produksi kawasan berikat yang dimasukkan kembali dari luar daerah pabean ke kawasan berikat. f. Barang hasil produksi kawasan berikat yang dimasukkan kembali dari TPPB ke kawasan berikat.


g. Barang jadi asal luar daerah pabean yang dimasukkan ke kawasan berikat untuk digabungkan dengan barang hasil produksi kawasan berikat yang semata-mata untuk diekspor. h. Pengemas dan alat bantu pengemas asal luar daerah pabean dan/atau kawasan berikat lainnya yang dimasukkan ke kawasan berikat untuk menjadi satu kesatuan dengan barang hasil produksi kawasan berikat. 2. PPN dan PPnBM tidak dipungut atas: a. Pemasukan barang dari tempat lain dalam daerah pabean ke kawasan berikat untuk diolah lebih lanjut. b. Pemasukan kembali barang dan hasil produksi kawasan berikat dalam rangka subkontrak dari kawasan berikat lain atau perusahaan industri di tempat lain dalam daerah pabean ke kawasan berikat. c. Pemasukan kembali mesin dan/atau cetakan (moulding) dalam rangka peminjaman dari kawasan berikat lain atau perusahaan di tempat lain dalam daerah pabean ke kawasan berikat. d. Pemasukan hasil produksi kawasan berikat lain atau perusahaan di tempat lain dalam daerah pabean yang bahan baku untuk menghasilkan hasil produksi berasaa dari tempat lain dalam daerah pabean untuk diolah lebih lanjut oleh kawasan berikat. e. Pemasukan hasil produksi yang berasal dari kawasan berikat lain atau perusahaan di tempat lain dalam daerah pabean yang bahan baku untuk menghasilkan hasil produksi tersebut berasal dari tempat lain dalam daerah pabean yang semata-mata akan digabungkan dengan barang hasil produksi kawasan berikat untuk diekspor. f. Pemasukan pengemas dan alat bantu pengemas dari tempat lain dalam daerah pabean ke kawasan berikat untuk menjadi satu kesatuan dengan hasil produksi kawasan berikat. g. Pengeluaran hasil produksi kawasan berikat ke kawasan berikat lainnya yang bahan bakunya berasal dari tempat lain dalam daerah pabean. h. Pengeluaran bahan baku dan bahan penolong, moulding, dan mesin dalam rangka subkontrak dari kawasan berikat kepada kawasan berikat lainnya atau perusahaan industri di tempat lain dalam daerah pabean.


i. Pengeluaran barang yang rusak dan/atau apkir (reject) asal tempat lain dalam daerah pabean yang sama sekali tidak diproses di kawasan berikat ke tempat lain dalam daerah pabean sepanjang barang tersebut dikembalikan ke perusahaan tempat asal barang. j. Pengeluaran mesin dan/atau moulding dalam rangka peminjaman ke perusahaan industri di tempat lain dalam daerah pabean dan kawasan berikat lainnya sepanjang barang tersebut digunakan untuk memproduksi barang hasil produksi yang akan diserahkan kepada pemberi pinjaman. Pada saat melakukan kegiatan impor, seluruh PDRI yang harus dibayar oleh PT Kewalram Indonesia ditangguhkan terkait fasilitasnya sebagai PDKB. Namun PDRI ini akan dipungut atas barang serta hasil produksi yang bahan bakunya diimpor, yang dikeluarkan dari kawasan berikat ke tempat lain dalam daerah pabean dengan DPP berupa harga transaksi atau harga jual pada saat pengeluaran barang tersebut dari kawasan berikat ke tempat lain dalam daerah pabean. Sedangkan jika barang serta hasil produksi yang bahan bakunya diimpor ini kemudian dijual secara ekspor, semua PRDI akan dibebaskan.

Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan penulis dalam melaksanakan penelitian ini adalah metode penelitian observasi langsung dan studi literatur yaitu penelitian yang menggambarkan apa yang dilakukan oleh PT Kewalram Indonesia berdasarkan fakta yang ada dan selanjutnya diproses menjadi data yang benar dan dapat dipercaya kemudian data tersebut dikumpulkan, dijelaskan, dan dianalisa. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder 1. Data primer: data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian baik melalui pengamatan maupun wawancara. 2. Data sekunder: data yang diperoleh dari buku-buku penunjang dalam penyusunan laporan, seperti UU Perpajakan, catatan perkuliahan yang berhubungan dengan penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara :


1. Studi Kepustakaan (Library Research) Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan 2. Studi Lapangan (Field Research) Cara mengumpulkan data dengan mengadakan penelitian langsung ke lokasi dengan cara : 

Wawancara (Interview) Cara memperoleh data dengan mengadakan tanya jawab atau dialog langsung dengan pihak yang berhubungan dengan PT Kewalram Indonesia.



Observasi

Penulis melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti namun tidak ikut terlibat dalam kegiatan yang dilakukan oleh objek, yaitu dengan datang langsung ke PT Kewalram Indonesia untuk mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. PT Kewalram Indonesia merupakan Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA), yang bergerak dibidang industri tekstil. Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas ini berlokasi di Jalan Raya Rancaekek Km. 25 Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. PT Kewalram Indonesia didirikan berdasarkan Akta Notaris Soelaeman Ardjasasmita No. 36 tanggal 29 Oktorber 1971. Pendirian perusahaan tersebut kemudian mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dengan dikeluarkannya Surat Keputusan No. 5/305/24 dan diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia No. 1 tanggal 2 Januari 1974. PT Kewalram Indonesia menjadi Pengusaha di Kawasan Berikat (PDKB) sejak Agustus 2003 berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. 367/KMK.04/2003 tanggal 21 Agustus 2003.

Hasil Penelitian Kegiatan impor pada PT Kewalram Indonesia diawali dengan membuat perencanaan impor per-4 bulan berdasarkan kapasitas produksi mesin yang dimiliki perusahaan. Karena perusahaan melakukan proses produksi atas setiap pesanan yang datang, maka impor benar-benar dilakukan


jika sudah ada pesanan atas barang yang akan diproduksi oleh perusahaan dari pembeli. Impor barang pada PT. Kewalram Indonesia dilakukan dengan dua cara yaitu pemesanan secara langsung ke negara eksportir (Direct Import) dan impor melalui Trading Company, tergantung barang yang akan diimpor. Direct import adalah kegiatan impor yang dilakukan perusahaan langsung kepada perusahaan eksportir di negara tujuan pembelian. Sedangkan impor melalui Trading Company dilakukan dengan memesan barang melalui perusahaan trading yang ada di kawasan Asia Tenggara dan kemudian perusahaan trading tersebut nantinya yang akan meneruskan order impor PT Kewalram Indonesia ke negara eksportir. Tetapi, prosedur impor yang digunakan sama yaitu diawali dari pemesanan barang dengan menggunakan Purchase Order (PO) dan selanjutnya melakukan pembayaran dengan menggunakan Telegraphic Transfer (TT) atau Letter of Credit (L/C) , tergantung kesepakatan perusahaan dengan eksportir. Setelah barang tersebut siap dikirim oleh eksportir, perusahaan menerima proforma invoice, sales order, dokumen kepastian keberangkatan barang dan estimasi kedatangan barang di pelabuhan Tanjung Priuk atau di Bandar udara Soekarno-Hatta. Setelah perusahaan menyetujui dokumen tersebut, kemudian barang diberangkatkan lewat laut atau lewat udara dan eksportir mengirim Packing List, Invoice, dan Bill of Lading atau Air Waybill. Setelah barang tersebut sampai di Indonesia, PT. Kewalram Indonesia akan mendapat Arrival Notice dari forwarder/Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) yang dipakai perusahaan kemudian perusahaan harus membuat dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang nantinya akan dikirimkan ke pihak Bea Cukai melalui program Pertukaran Data Elektronik (PDE) dan akan mendapat respon berupa Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB). Karena PT Kewalram Indonesia adalah Pengusaha di Kawasan Berikat (PDKB), maka dokumen PIB yang dibuat adalah PIB untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat (TPB) BC 2.3. Setelah itu, dokumen PIB dan SPPB akan dikirim ke forwarder untuk proses penyerahan ke pihak Bea Cukai (proses custom clearance) dengan melampirkan packing list, invoice, bill of lading atau air waybill, dan surat kuasa ke forwarder. Setelah dokumen-dokumen tersebut disahkan oleh petugas Bea Cukai yang ada di pelabuhan bongkar, maka barang impor tersebut dapat diproses untuk pengeluaran barang ke gudang perusahaan. Sebagai PDKB, barang yang diimpor oleh PT Kewalram Indonesia tidak akan mendapatkan pemeriksaan fisik di pelabuhan, tetapi akan dilakukan pengecekan fisik dan dokumen di gudang perusahaan oleh petugas bea cukai yang memang ditempatkan di PT Kewalram Indonesia.


 Penghitungan Pajak Atas Impor Karena PT. Kewalram Indonesia berada di Kawasan Berikat, maka pada dasarnya PT. Kewalram Indonesia mendapat fasilitas berupa ditangguhkannya pembayaran pajak yang berkaitan dengan kegiatan impornya yaitu PPh 22 Impor, PPN, BM, serta pungutan lainnya berdasarkan UndangUndang Kepabeanan yang belaku di Indonesia. Pajak yang ditangguhkan ini nantinya akan dilunasi apabila barang yang di impor tersebut dijual secara lokal setelah diproses menjadi barang jadi atau setengah jadi. Namun, apabila barang tersebut akan dijual secara ekspor, maka PPh Pasal 22, PPN, BM serta pungutan lainnya yang berlaku sesuai Undang-Undang di bidang Kepabeanan akan dibebaskan. Untuk impor bahan baku, perusahaan diperbolehkan untuk tidak menggunakan fasilitas sebagai PDKB apabila perusahaan bisa memastikan bahwa bahan baku yang diimpor ini seluruhnya akan dijual di pasar lokal ketika sudah diproses menjadi barang jadi atau setengah jadi. Untuk menghitung penggunaan bahan baku yang diimpor dan bahan baku yang dibeli secar lokal dalam barang jadi yang dihasilkan, perusahaan menggunakan metode rasio yaitu dengan membandingkan persentase penggunaan bahan baku impor dengan bahan baku lokal. Misalnya perusahaan menghasilkan barang jadi sebanyak 15000 Kg kain dengan bahan baku yang digunakan sebanyak 12.000 Kg serat kapas dan benang impor dan 3000 Kg serat kapas dan benang lokal, maka rasio penggunaan bahan baku impor dengan bahan baku lokal adalah 80:20. Rasio ini tergantung penggunaan bahan baku yang dipakai perusahaan dalam proses produksi dan akan berpengaruh pada penghitungan pajak impor yang harus dibayar oleh perusahaan jika terjadi penjualan hasil produksi secara lokal. PPN masukan terkait impor dan pembelian dalam negeri dapat dikreditkan dengan PPN keluaran terkait penjualan di pasar domestik sepanjang telah dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana PT Kewalram Indonesia terdaftar. Jika perusahaan tidak melaporkan, maka PM tidak bisa dikreditkan dengan PK dan biaya atas PPN tersebut tidak bisa dibiayakan dan dijadikan pengurang laba bersih perusahaan. Namun, karena PT Kewalram Indonesia merupakan PDKB, maka pada saat mengimpor, seluruh PPN akan ditangguhkan dan akan terutang ketika terjadi penjualan secara lokal atas hasil produksi bahan baku yang diimpor tersebut. Selain itu, semua transaksi pembelian barang dari dalam daerah pabean lain tidak dikenakan PPN sehingga PPN atas pembelian secara lokal adalah nol. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, seluruh transaksi penyerahan yang dilakukan PT Kewalram Indonesia terutang PPN dan


perusahaan menerbitkan faktur pajak atas PPN yang dipungut tersebut sehingga bisa dikredikan dengan PM yang dimiliki perusahaan.

Pembahasan

Permasalahan

Keadaan di perusahaan dan yang

Saran

seharusnya dilaksanakan Mekanisme

Salah satu mekanisme impor yang 1. Mencari eksportir dari negara

impor.

dijalani melalui

perusahaan trading

adalah

impor

lain yang memiliki kualitas

company

yang

serta harga barang yang sama

berakibat biaya yang harus dikeluarkan

dan

oleh PT Kewalram Indonesia menjadi

perusahaan untuk melakukan

lebih besar dan waktu untuk impor

kegiatan

menjadi

trading company.

lebih

lama.

seharusnya,

tidak

mengharuskan

impor

melalui

dengan mekanisme impor yang ada 2. Melakukan pembelian bahan memudahkan importir dari segi waktu

baku secara lokal dengan

serta biaya.

mempertimbangkan kualitas bahan

baku

yang

dijual

dalam pasar domestik serta harganya. Metode

Salah satu metode yang digunakan Menggunakan alternatif metode

pengepakan dan adalah Less Than Container Load lain seperti Free on Board (FOB) pengiriman.

yang menyebabkan biaya yang harus yang dapat meminimalisir biaya dikeluarkan

oleh

PT

Kewalram yang harus dikeluarkan oleh

Indonesia menjadi lebih besar.

perusahaan karena perusahaan hanya akan menanggung biaya pengiriman.

Sedangkan

pengepakan

akan

biaya

ditanggung

oleh eksportir. Dan perusahaan


bisa menentukan sendiri jasa pengangkutan

yang

akan

digunakan. Petugas Cukai.

Bea Petugas Bea Cukai yang bertugas 1. Perusahaan

bisa

mengawasi kegiatan impor pada PT

menggunakan

Kewalram Indonesia tidak setiap saat

komunikasi

berada di perusahaan sehingga proses

yang

pembongkaran

mendokumentasikan

penyimpanan menjadi

barang barang

terhambat

ke

dan gudang

karena

semua

alat dan

teknologi

ada

untuk proses

pembongkaran barang dan penyimpanan

barang

ke

barang yang diimpor harus diperiksa

gudang sebagai bukti untuk

fisik dan dokumen oleh petugas bea

pemeriksaan

cukai tersebut. Seharusnya, petugas

bea cukai sehingga walaupun

bea cukai tersebut bisa mengawasi

petugas

secara menyeluruh kegiatan impor

berada di perusahaan, PT

yang dilakukan oleh PT Kewalram

Kewalram

Indonesia

langsung membongkar dan

tanpa

menyebabkan

oleh

bea

terhambatnya proses produksi yang

menyimpan

akan dilakukan oleh perusahaan.

diimpor. 2. Penambahan

petugas

cukai

Indonesia

barang

petugas

tidak

bisa

yang

bea

cukai oleh Ditjen Bea Cukai mengingat perusahaan yang berstatus

PDKB

sangat

sering melakukan kegiatan impor

dan

harus

mendapatkan pengawasan.


Penghitungan

Saat

ini

perusahaan

masih Sebaiknya

PT

Kewalram

pajak atas impor

menggunakan metode rasio untuk Indonesia menggunakan metode menghitung penggunaan bahan baku konversi mengikuti metode yang impor

dalam

proses

produksi. telah ditetapkan oleh Ditjen Bea

Seharusnya sebagai PDKB dengan Cukai

untuk

menghindari

reputasi baik, PT Kewalram Indonesia masalah

dalam

penghitungan

mengikuti

metode

yang

ditetapkan oleh Ditjen Bea Cukai.

telah PDRI yang ditanggung. Selain itu, dari pihak Ditjen Bea Cukai harus memberikan sanksi yang tegas bagi PDKB yang tidak menerapkan metode tersebut.

Tidak

adanya PT

Kewalram

stok atas bahan menginginkan baku diimpor.

Indonesia

memiliki

stok

tidak Seharusnya, perusahaan memiliki atas stok atas bahan baku impor

yang bahan baku yang mereka impor karena mengingat pemakaian atas bahan jika terdapat stok akan menyebabkan baku impor sangat besar jika biaya yang tinggi di inventori untuk dibandingkan pemakaian bahan persediaan bahan baku. Dan tidak mau baku

dari

pasar

domestik.

menanggung resiko kerugian akibat Namun, jika perusahaan memang rusaknya bahan baku yang mereka tidak mau memiliki stok atas impor. Hal ini menyebabkan sedikit bahan baku tersebut, mereka bisa terhambatnya

proses

produksi. saja membeli bahan baku yang

Seharusnya sebagai perusahaan yang sama dalam pasar domestik jika bahan baku utamanya

berasal dari tersedia,

tentu

saja

dengan

negara lain, perusahaan harus memiliki mempertimbangkan kualitas serta stok atas bahan baku.

harga dari bahan baku tersebut.

Kesimpulan


Dalam kesimpulan ini, penulis menyimpulkan bahwa kegiatan impor serta praktik perpajakan atas kegiatan impor yang dilakukan oleh perusahaan adalah sebagai berikut: 1. Dalam penghitungan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), PT Kewalram Indonesia memiliki penghitungan yang berbeda dari penghitungan pajak impor pada umumnya meskipun tetap menggunakan tarif pajak yang sama dengan penghitungan PPh 22 impor serta PPN dan PPnBM yang berlaku karena perusahaan ini merupakan Pengusaha di Kawasan Berikat (PDKB) sehingga penghitungan dilakukan dengan merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan No. 147/PMK.04/2011 dan Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai No. 57/BC/2011 tentang Kawasan Berikat. Selain itu, dalam hal penetapan penggunaan bahan baku impor yang digunakan oleh perusahaan dalam proses produksi yang nanti akan digunakan untuk menghitung PDRI, PT Kewalram harus mengikuti metode yang harus diterapkan oleh Ditjen Bea Cukai yaitu metode konversi. 2. Dalam hal kegiatan impor, fasilitas yang diperoleh oleh PT Kewalram Indonesia selaku PDKB adalah berupa penangguhan perpajakan terkait kegiatan impor, baik impor bahan baku maupun impor barang modal. PDRI yang ditangguhkan ini nantinya harus dibayar apabila terjadi penjualan secara lokal dari bahan baku dan barang modal yang diimpor tersebut dan akan dibebaskan apabila bahan baku, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah serta barang modal tersebut diekspor. Fasilitas yang didapat oleh perusahaan terkait praktik impor sendiri adalah tidak diperlukan pengecekan dokumen dan pengecekan fisik barang yang diimpor perusahaan di pelabuhan dan barang impor tersebut akan diperiksa oleh perugas bea cukai ketika barang impor tersebut telah sampai di PT Kewalram Indonesia. 3. Dalam melakukan kegiatan impornya, perusahaan hanya dikenakan Bea Masuk (BM), PPh 22 Impor dan PPN dan tidak dikenakan PPnBM karena PT Kewalram Indonesia tidak mengimpor luxury goods. Namun, karena PT. Kewalram Indonesia berada di Kawasan Berikat, maka pada dasarnya PT. Kewalram Indonesia mendapat fasilitas berupa ditangguhkannya pembayaran pajak yang berkaitan dengan kegiatan impornya yaitu PPh 22 Impor, PPN, BM, serta pungutan lainnya berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan yang belaku di Indonesia. Pajak yang ditangguhkan ini nantinya akan dilunasi apabila barang yang diimpor tersebut dijual secara lokal setelah diproses menjadi barang jadi atau setengah jadi dan PDRI yang harus dibayarkan oleh perusahaan hanya sebesar kandungan bahan baku impor yang dijual secara lokal tersebut. PDRI tersebut akan dibebaskan apabila barang


tersebut kemudian diekspor. Dari hasil penelitian penulis, PT Kewalram Indonesia telah melakukan penghitungan perpajakan impor sebagaimana mestinya, baik dalam segi tarif berdasarkan tarif perpajakan impor yang berlaku maupun dari segi penetapan dasar pengenaan pajak impor terkait perusahaan sebagai PDKB.

Daftar Referensi Barata, Atep Adya. 2011. Panduan Lengkap Pajak Penghasilan. Jakarta: Visimedia. Direktorat Jenderal Pajak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Direktorat Jenderal Pajak. Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Direktorat Jenderal Pajak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor 57/BC/2011 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor17/BC/2012. http://www.nct-cargo.com/2011/03/istilah-istilah-dalam-transportasi.html http://rusdiharahap.wordpress.com/2012/10/30/beberapa-pengertian-istilah-mengenai-exportimport/. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.04/2011. Sukardji, Untung. 2012. Pokok-Pokok PPN Pajak Pertambahan Nilai Indonesia Edisi Revisi 2012. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta. Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.


Analisis Terhadap Kegiatan Impor Serta Praktik Perpajakan Terkait Kegiatan Impor Pada PT Kewalram Indonesia

Recommend Documents