ANALISIS SITUASI PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA PALU 2014

ANALISIS SITUASI PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA PALU

2014

ANALISIS SITUASI PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA PALU TAHUN 2014

ISBN

:

Ukuran Buku

: 15 cm x 21 cm

Jumlah Halaman

: 171 + xviii

Naskah

: Tim Penyusun

Gambar Kulit

: Tim Penyusun

Diterbitkan Oleh

: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kota Palu

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

SAMBUTAN WALIKOTA PALU Kita menyadari bahwa pembangunan manusia memiliki peranan yang amat penting khususnya dalam pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Untuk mengetahui peta pembangunan manusia baik pencapaian, posisi, maupun disparitas antar daerah, maka dibutuhkan suatu kajian analisis yang dapat memacu upaya peningkatan kinerja pembangunan melalui peningkatan kapasitas dasar penduduk. Oleh karenanya saya menyambut gembira dengan diterbitkannya buku “Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kota Palu Tahun 2014”. Buku ini menyajikan data secara komprehensif keberhasilan pembangunan, untuk itu saya minta agar semua unsur pelaksana dan penanggung jawab pembangunan di Kota Palu agar mengadakan evaluasi sudah sejauh mana hasil-hasil pembangunan yang telah kita capai serta mencermati dimana letak kelemahan dan kekurangannya untuk selanjutnya mengadakan perbaikan dan penyempurnaan guna peningkatan pada tahun yang akan datang. Kepada Kepala Bappeda dan Penanaman Modal Kota Palu beserta seluruh tim penyusun yang telah berhasil menerbitkan buku ini, saya ucapkan terima kasih dan saya harapkan agar senantiasa meningkatkan mutu dan keragaman data yang disajikan. Terima kasih dan selamat bekerja, semoga Allah SWT senantiasa menyertai kita semua.

Palu, September 2014 WALIKOTA PALU,

H. RUSDY MASTURA

KATA PENGANTAR

Buku “Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kota Palu Tahun 2014” merupakan bagian dari upaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kota Palu, untuk melihat secara garis besar tentang kondisi pembangunan sumberdaya manusia dan masalah kesejahteraan penduduk Kota Palu yang direpresentasikan ke dalam suatu besaran Indeks Pembangunan Manusia. Dalam publikasi ini disajikan informasi mengenai gambaran sumber daya manusia yang terefleksi dari komponen Indeks Pembangunan Manusia yang antara lain berupa angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, kemampuan daya beli masyarakat dan komponen lain di Kota Palu. Terima

kasih

yang

sebesar-besarnya

diucapkan

kepada

Tim

Penyusun dan semua pihak yang telah membantu terwujudnya publikasi ini. Kritik dan saran guna perbaikan penerbitan publikasi selanjutnya sangat kami harapkan.

Palu, September 2014 KEPALA BAPPEDA DAN PENANAMAN MODAL KOTA PALU,

Ir. DHARMA GUNAWAN M., M.Si NIP. 19591125 198903 1 007

Daftar isi

DAFTAR ISI Halaman SAMBUTAN ................................................................................................ iii KATA PENGANTAR…...………………………………………….iv DAFTAR ISI...…………………………………………....…………v DAFTAR TABEL ……………………………….................……… vii DAFTAR GAMBAR………………………………………............. viii BAB I.

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang.....................................................................2 1.2. Tujuan penulisan.................................................................5 1.3. Sistematika...........................................................................5

BAB II.

TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Pandangan Baru tentang Pembangunan Ekonomi.......8 2.2. Tiga Tujuan pembangunan.............................................10 2.3. Paradigma Baru Perencanaan Pembangunan Daerah…............................................................................11 2.4. Urgensi Situasi Pembangunan Manusia Untuk Perencanaan Daerah ........................................................17 2.5. Fungsi dan Keterbatasan Pembangunan Manusia ....22 2.6. Penjelasan Teknis Pembangunan Manusia ................23 2.7. Konsep Definisi..............................................................30 2.8. Sumber Data....................................................................31

Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kota Palu Tahun 2014

v

Daftar isi

BAB III.

ANALISIS PEMBANGUNAN DAYA MANUSIA

SUMBER

3.1. Indikator Pembangunan Terpilih..................................33 3.1.1. Penduduk................................................................33 3.1.2. Ekonomi….............................................................35 3.2. Evaluasi Pembangunan Sumber Daya Manusia...........37 3.2.1. Indikator dan Indeks Harapan Hidup................39 3.2.2. Indikator dan Indeks Pendidikan…...................42 3.2.3. Indikator dan Indeks Daya Beli…......................46 3.2.4. Indeks Pembangunan Manusia….......................48 BAB IV.

PENUTUP 4.1. Kesimpulan........................................................................53 4.2. Implikasi Kebijakan..........................................................54

DAFTAR PUSTAKA.................................................................................58


vi

Daftar Tabel

DAFTAR TABEL Halaman Tabel 2.1.

Klasifikasi Komponen IPM …………………………

25

Tabel 2.2.

Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM yang Digunkan dalam perhitungan…………….…

26

Tabel 2.3.

Jenjang Pendidikan dan Skor yang Digunakan untuk Ratarata Lama Sekolah (MYS)……………………………

28

Tabel 3.1

Total PDRB dan PDRB per Kapita Kabupaten Donggala Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2000 Tahun 2010-2012…………………….

36

Tabel 3.2.

Indikator dan Indeks Harapan Hidup di Kabupaten Donggala Tahun 2011-2012……….................................

41

Tabel .3.3.

Indikator Melek Huruf dan Lama Sekolah di Kabupaten DonggalaTahun 2011–2012…………….

43

Tabel .3.4.

Indeks Melek Huruf, Lama Sekolah dan Pendidikan di Kabupaten DonggalaTahun 2011–2012….................…

45

Tabel .3.5.

Indikator dan Indeks Daya Beli di Kabupaten Donggala Tahun 2011–2012…………..................……

46

Tabel. 3.6

Indeks Pembangunan Manusia dan Komponennya di Kabupaten Donggala 2011–2012………..............……

50


vi

Daftar Gambar

DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 1 .

Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur……………………………………………

33

Gambar 2 .

Hubungan Antara Program Gizi dan Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi ………………...

42

Gambar 3 .

Hubungan antara masukan dan keluaran dalam pembentukan kualitas manusia……………………...

51


vii

1.1 Latar Belakang 1.2 Tujuan Penulisan 1.3 Sistematika

Pendahuluan

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Keberhasilan pembangunan khususnya pembangunan manusia dapat

dinilai secara parsial dengan melihat seberapa besar permasalahan yang paling mendasar di masyarakat tersebut dapat teratasi. Permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya adalah kemiskinan, pengangguran, buta huruf, ketahanan pangan, dan penegakan demokrasi. Namun persoalannya adalah capaian pembangunan manusia secara parsial sangat bervariasi dimana beberapa aspek pembangunan tertentu berhasil dan beberapa aspek pembangunan lainnya gagal. Selanjutnya bagaimana menilai keberhasilan pembangunan manusia secara keseluruhan? Dewasa ini persoalan mengenai capaian pembangunan manusia telah menjadi perhatian para penyelenggara pemerintahan. Berbagai ukuran pembangunan manusia dibuat namun tidak semuanya dapat digunakan sebagai ukuran standar yang dapat dibandingkan antar wilayah atau antar negara. Oleh karena itu Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan suatu ukuran standar pembangunan manusia yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau

Human Development Index (HDI). Indeks ini dibentuk berdasarkan empat indikator yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan kemampuan daya beli. Indikator angka harapan hidup merepresentasikan


3

Pendahuluan

dimensi umur panjang dan sehat. Selanjutnya angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah mencerminkan output dari dimensi pengetahuan. Adapun indikator kemampuan daya beli digunakan untuk mengukur dimensi hidup layak. Luasnya cakupan pembangunan manusia menjadikan peningkatan IPM sebagai manifestasi dari pembangunan manusia dapat ditafsirkan sebagai keberhasilan

dalam

meningkatkan

kemampuan

dalam

memperluas

pilihan- pilihan (enlarging the choices of the people ). Seperti diketahui, beberapa faktor penting dalam pembangunan yang sangat efektif bagi pembagunan manusia adalah pendidikan dan kesehatan. Dua faktor penting ini merupakan kebutuhan dasar manusia yang perlu dimiliki agar mampu meningkatkan potensi daerah itu. Ditengah eskalasi persaingan global, tuntutan terhadap kapabilitas dasar itu dirasakan semakin tinggi, jika tidak demikian maka daerah tersebut akan kalah bersaing dengan daerah-daerah lain yang lebih maju. Untuk

meningkatkan

IPM

semata-mata

tidak

hanya

pada

pertumbuhan ekonomi karena pertumbuhan ekonomi baru merupakan syarat perlu. Agar pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pembangunan manusia, maka pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan syarat cukup yaitu pemerataan pembangunan. Dengan pemerataan pembangunan terdapat jaminan bahwa semua penduduk dapat menikmati hasil-hasil pembangunan. Berdasarkan pengalaman pembangunan di berbagai negara diperoleh pembelajaran bahwa untuk mempercepat pembangunan manusia dapat dilakukan antara lain melalui dua hal, yaitu distribusi pendapatan yang merata dan alokasi


4

Pendahuluan

belanja publik yang memadai untuk pendidikan dan kesehatan. Korea Selatan sebagai Negara contoh sukses, tetap konsisten melakukan dua hal tersebut, sebaliknya Brazil mengalami kegagalan karena memiliki distribusi pendapatan yang timpang dan alokasi belanja publik yang kurang memadai untuk pendidikan dan kesehatan (UNDP , BPS, Bappenas, 2004) Saat

ini

tampaknya

pemerintah

sangat

perhatian

dengan

isue

pembangunan manusia. Hal ini ditandai dengan diikutkannya IPM sebagai salah satu alokator dana alokasi umum (DAU) untuk mengatasi kesenjangan keuangan wilayah (fiscal gap). Alokator lainnya adalah luas wilayah, jumlah penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan indeks kemahalan konstruksi. Seyogianya, wilayah dengan IPM rendah secara perlahan dapat mengejar ketertinggalan karena memperoleh alokasi dana yang berlebih. Meskipun demikian, hal itu masih sangat tergantung dengan strategi pembangunan yang dijalankan oleh wilayah tersebut. Dengan demikian, cukup menarik untuk melihat pencapaian pembangunan manusia yang telah dilakukan selama ini khususnya pada satu dasawarsa terakhir. Selain itu, menarik pula untuk dilihat perkembangan masingmasing komponen IPM dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan IPM. Terkait dengan pelaksanaan desentralisasi pemerintahan, barangkali perlu dilihat hasil-hasil pemerataan pembangunan manusia antar wilayah, khususnya pada level kabupaten/kota.


5

Pendahuluan

1.2.

Tujuan Penulisan Secara umum, publikasi ini untuk menyiapkan perangkat yang

digunakan agar perencanaan pembangunan dapat dilakukan dengan lebih baik dan terarah, sehingga mencapai sasaran sebagaimana ditentukan. Dengan demikian kegiatan ini bertujuan: menyiapkan basis data, indikator dan indeks yang memberikan gambaran tentang kemajuan pembangunan manusia guna melengkapi data basis atau digunakan untuk mengungkap keberhasilan pembangunan di Kota Palu. Adanya pemahaman bersama pentingnya berbagai indikator dan indeks pembangunan manusia (IPM) dan implikasinya terhadap kebijaksanaan dan program pembangunan secara menyeluruh. Memberikan masukan kepada para penentu kebijakan untuk menyusun dan mengarahkan kegiatan pembangunan yang lebih tepat di masa mendatang. Agar tujuan dari studi ini dapat dicapai secara optimal, maka hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah: a.

Tersedianya berbagai indikator pembangunan manusia yang berguna dalam pelaksanaan evaluasi dan perencanaan pembangunan yang berjajar dengan indikator pertumbuhan ekonomi daerah.

b.

1.3.

Tersedianya IPM dan indikator yang relevan.

Sistematika Penulisan Sebelum Bab inti, buku ini akan menguraikan latar belakang, tujuan

dan hasil yang diharapkan dari penulisan. Bab II menjelaskan mengenai


6

Pendahuluan

tinjauan pustaka yang meliputi perubahan paradigma pembangunan, urgensi indeks pembangunan manusia untuk perencanaan daerah, fungsi dan keterbatasan IPM, pengertian, konsep definisi, penjelasan teknis komponenkomponen dan cara perhitungan indeks masing-masing komponen, serta sumber data. Dalam Bab III berupa hasil kajian yang meliputi beberapa indikator terpilih sebagai gambaran umum yang mendukung pembahasan inti, kemudian disajikan hasil perhitungan indeks yaitu IPM, yang menggambarkan perkembangan dan perbandingan situasi pembangunan manusia. Selanjutnya Bab IV adalah penutup, yang berisi kesimpulan dan saran implikasi kebijakan.


7

2.1 Pandangan Baru tentang Pembangunan Ekonomi 2.2 Tiga Tujuan Pembangunan 2.3 Paradigma Baru Perencanaan Pembangunan Daerah 2.4 Urgensi Indeks Pembangunan manusia Untuk Perencanaan Daerah 2.5 Fungsi dan Keterbatasan IPM 2.6 Penjelasan Teknis IPM 2.7 Konsep Definisi 2.8 Konsep Definisi 2.9 Sumber Data

Tinjauan Pustaka

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1.

Pandangan Baru Tentang Pembangunan Ekonomi Kenyataan-kenyataan yang dialami berbagai daerah dan masyarakat

dalam rangkaian pembangunan ekonomi telah menggiring perkembangan pemikiran tentang makna pembangunan itu sendiri. Paradigma pembangunan ekonomi yang senantiasa didengung-dengungkan selama ini termasuk di Kota Palu, mengacu pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, secara nyata hal ini ditegaskan dalam Trilogi Pembangunan. Tidak dapat dipungkiri bahwa target laju pertumbuhan yang cukup tinggi tersebut dapat dicapai secara cepat, namun sebaliknya cenderung mengesampingkan aspek taraf hidup khalayak banyak. Fakta tersebut membuktikan sempitnya rumusan pembangunan yang diterapkan selama ini. Selaras dengan rumusan tersebut, dan fakta-fakta yang dihasilkan oleh kriteria ekonomi yang sempit mendorong timbulnya kritik dan hujatan kalangan ekonomi serta para pembuat kebijakan untuk merombak kriteria pembangunan yang didominasi oleh pendapatan semata. Secara ringkas, pembangunan ekonomi dirumuskan kembali menjadi pengertian untuk mengurangi atau menghilangkan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran didalam konteks suatu pertumbuhan ekonomi.

Dudley Serr menegaskan bahwa pertanyaan yang patut dilontarkan tentang pembangunan adalah; Apa yang telah dan sedang terjadi dengan


9

Tinjauan Pustaka

kemiskinan?, Apa yang telah dan sedang terjadi dengan pengangguran?, Apa yang telah dan sedang terjadi dengan ketimpangan? Manakala telah terjadi penurunan dalam ketiga hal tersebut diatas dari tingkat yang tinggi tak perlu diragukan lagi bahwa periode tersebut merupakan periode pembangunan. Jika satu atau dua dari masalah pokok tadi perkembangannya semakin memburuk, apalagi jika terjadi pada ketiga-tiganya, maka akan sangat aneh untuk menyebutkan sebagai hasil pembangunan, bahkan jika pendapatan perkapitanya dapat dilipat gandakan itulah output pembangunan. Penegasan Serr tersebut mengandung makna bahwa pembangunan mengandung indikator-indikator yang cukup luas dan harus menjadi satu kesatuan analisis. Sekalipun pendapatan perkapita dapat dilipat gandakan namun jika tidak disertai oleh aspek riil kesejahteraan, maka hal ini tidaklah urgen sebagai hasil dari pembangunan.

Denis Goullf menegaskan bahwa pembangunan itu harus dipandang sebagai proses berdimensi ragam yang diliputi perubahan struktur, sikap,

kelembagaan yang sama halnya dengan pacuan pertumbuhan ekonomi, pengurangan

ketimpangan,

dan

pemusnahan

kemiskinan

mutlak.

Pembangunan harus menunjukkan skala perubahan secara keseluruhan dari kondisi hidup yang secara umum dianggap tidak memuaskan dan mengarah pada kondisi hidup secara material, spiritual yang lebih baik.


10

Tinjauan Pustaka

2.2.

Tiga Tujuan Pembangunan Bertolak dari pandangan baru tentang pembangunan tersebut, dapat

kembali ditegaskan bahwa pembangunan merupakan kenyataan fisik dari suatu tingkat pemikiran dimana suatu masyarakat lewat beberapa gabungan proses ekonomi, sosial dan kelembangaan, telah mendapatkan peralatan untuk memperoleh suatu kehidupan yang lebih baik. Apapun unsur-unsur khusus dari kehidupan yang lebih baik ini, pembangunan dari setiap masyarakat paling tidak harus mengandung tiga tujuan: 1. Untuk meningkatkan tersedianya dan memperluas penyebaran barang kebutuhan pokok seperti makanan, tempat bernaung, kesehatan dan perlindungan bagi semua anggota masyarakat. 2. Untuk meningkatkan taraf hidup, meliputi lapangan pekerjaan, pendidikan yang lebih baik dan perhatian yang lebih besar terhadap nilai budaya dan nilai manusiawi disamping pendapatan yang lebih tinggi. 3. Memperluas ragam pilihan ekonomi dan sosial bagi masyarakat dan memerdekakan dari perbudakan dan ketergantungan, tidak saja dalam hubungannya dengan sesama masyarakat juga dari kebodohan.

2.3.

Paradigma Baru Perencanaan Pembangunan Daerah Eksistensi kelembagaan dalam proses perencanaan pembangunan

sangat menentukan signifikansi antara rencana dan hasil-hasil pembangunan yang dicapai baik dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka


11

Tinjauan Pustaka

panjang. Eksistensi kelembagaan ini baik secara terpadu maupun secara parsial dituntut untuk mampu menjangkau segenap aspek sumberdaya, problema, dan sasaran yang hendak dicapai dari proses perencanaan itu sendiri. Apabila kita kembali menoleh pada makna dan fungsi perencanaan yakni

suatu

pengarahan

penggunaan

sumber-sumber

pembangunan

(termasuk sumber-sumber ekonomi) yang terbatas, untuk mencapai tujuantujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efisien dan efektif. Bertolak dari makna dan fungsi perencanaan tersebut dapatlah ditarik beberapa inti pokok yang sangat mendasar: 1. Permasalahan pembangunan yang dikaitkan dengan sumber-sumber pembangunan yang dapat diusahakan, dalam hal ini sumberdaya ekonomi dan sumberdaya lainnya. 2. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. 3. Kebijakan dan cara untuk mencapai tujuan serta sasaran rencana dengan melihat

penggunaan

sumber-sumbernya

dan

pemilihan

alternatif-

alternatif yang terbaik. 4. Penterjemahan dalam program-program atau kegiatan-kegiatan usaha kongkrit. 5. Jangka waktu pencapaian tujuan. Bertolak dari makna, fungsi dan inti pokok yang mendasar tersebut pada hakekatnya lembaga perencana pembangunan harus menguasai dan


12

Tinjauan Pustaka

memahami

secara

mendalam

wilayah

perencanaan

yang

menjadi

wewenangnya. Dengan demikian terdapat sinkronisasi antara proses perencanaan dan sasaran-sasaran baik prioritas dan sasaran tambahan yang hendak dicapai, selaras dengan hal tersebut dapat dicapai apa yang disebut dengan efisiensi dan efektifitas perencanaan pembangunan. Mekanisme perencanaan di Indonesia, hingga akhir PJP I masih menempatkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

sebagai lembaga penentu. Disisi lain, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai unit perencana (Planning Cells) yang justru lebih menguasai dan memahami problematika dan kebutuhan-kebutuhan pembangunan di daerah hanya ditempatkan sebagai konsideran atau pendukung bagi Bappenas dalam

menetapkan

skala

prioritas

nasional.

Bertolak

dari

interaksi

kelembagaan antara Bappenas dan lembaga terkait lainnya serta konsideran tersebut ditetapkan rencana pembangunan secara nasional. Pertanyaan yang senantiasa muncul adalah bagaimana keselarasan perencanaan nasional dengan perencanaan daerah dengan pola terpusat tersebut. Kenyataan yang senantiasa muncul adalah terjadinya perbedaan visi perencanaan daerah dan realisasi yang ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) senantiasa berupaya menyuarakan aspirasi dan kebutuhan pembangunan daerah sesuai dengan indikator-indikator daerahnya, namun tidak selamanya sejalan dengan Visi Bappenas dan sebagai konsideran,


13

Tinjauan Pustaka

Bappeda cenderung lebih mengacu pada ketentuan-ketentuan Bappenas. Dengan kondisi demikian semakin terpola perencanaan yang bersifat Top-

Down bukan pola Bottom-Up. Bintoro

Tjakroamidjoyo,

menegaskan

bahwa

perencanaan

pembangunan sebenarnya merupakan proses politik yang mencakup penjabaran teknik analisa ekonomi dan kekuatan konsensus pembangunan, penentuan keputusan dan penentuan tindakan yang merupakan inti proses politik. Sebagaimana diketahui sistem pemerintahan Indonesia yang bersifat sentralisasi merupakan lembaga-lembaga pemerintah pusat sebagai acuan kebijaksanaan pembangunan daerah. Namun sejak didengungkannya kembali azas desentralisasi dalam sistem pemerintahan Indonesia, maka pemerintah daerah semakin diarahkan pada kondisi daerah otonom sehingga rentang kendali pembangunan lebih pendek. Dengan demikian daerah semakin berwewenang dan bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangganya sendiri dan semakin terlepas dari intervensi pemerintah pusat. Dalam menyahuti orientasi sistem pemerintahan yang mengacu pada otonomi daerah tersebut, perangkat pemerintah daerah harus dipersiapkan sedini mungkin untuk mampu mengemban tugas dan kewajiban dalam proses pembangunan daerah. Pada hakekatnya penyerahan urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah sebagaimana dituangkan dalam Undang – Undang Otonomi Daerah bukan sekedar hak tetapi lebih bernuansa sebagai kewajiban. Dengan dituangkannya sistem pemeritahan yang berazaskan desentralisasi


14

Tinjauan Pustaka

tersebut, pemerintah daerah semakin berperan dalam menentukan proses pembangunan daerah. Selaras dengan hal tersebut Bappeda menjadi lembaga pemerintah daerah yang berfungsi untuk menuangkan, merencanakan, dan menerapkan langkah-langkah pembangunan di daerah sesuai dengan kondisi sumber daya, problema, kebutuhan dan sasaran yang dikehendaki masyarakat di daerah. Kesiapan perangkat pemerintah daerah bukanlah semata-mata dalam aspek sarana dan prasarana, aparatur maupun strukturnya, tetapi lebih mendasar lagi adalah pendalaman tentang potensi ekonomi dan kondisi kemasyarakatan secara meyeluruh yang selanjutnya menjadi dasar kebijakan terutama dalam penerapan perencanaan pembangunan daerah. Selaras dengan perubahan paradigma perencanaan pembangunan daerah tersebut, orientasi pemberdayaan masyarakat juga mengalami perubahan dari pemberdayaan masyarakat minoritas yakni segelintir masyarakat kaya ke arah pemberdayaan masyarakat kebanyakan yakni masyarakat miskin. Pada hakekatnya orientasi pembangunan masyarakat miskin tidak asing lagi bagi pembangunan daerah. Program pembangunan pedesaan sejak dicanangkannya, seperti Gerbosbangdes dan Gemabangdes mencerminkan perhatian yang serius dari pemerintah daerah di Kota Palu terhadap pemberdayaan masyarakat miskin yang lebih terkonsentrasi di pedesaan. Dengan pengejawatahan orientasi pembangunan nasional yang


15

Tinjauan Pustaka

lebih

desentralisasi

dan

menekankan

kembali

aspek

pemerataan

kesejahteraan semakin mendukung pola pembangunan daerah. Pertanyaan lain yang muncul disekitar perencanaan pembangunan daerah adalah apa dan bagaimana kondisi ekonomi masyarakat saat ini dan di masa akan datang. Selaras dengan pertanyaan tersebut, indikator-indikator apa yang seharusnya digunakan untuk dapat dijadikan dasar perencanaan pembangunan daerah dan dapat sekaligus mencerminkan kondisi riil masyarakat Kota Palu. Seperti dikemukakan Bintoro Tjakroamidjoyo bahwa penentuan indikator dan data-data statistik sangat menentukan mutu perencanaan. Seringkali perencanaan tidak dapat dilakukan secara baik oleh karena kurangnya data atau lemahnya indikator-indikator yang digunakan dalam proses perencanaan pembangunan. Sesungguhnya diakui bahwa ketersediaan data statistik dan hasil-hasil penelitian selama ini telah banyak mendukung proses perencanaan pembangunan daerah di Kota Palu. Data-data statistik masih menitikberatkan pada perhitungan pendapatan, produksi, tabungan, jumlah penduduk, inventasi dan prediksi umum lainnya. Padahal dalam proses perencanaan pembangunan meliputi berbagai variabel ekonomi, sosial dan budaya yang seharusnya lebih terinci mencerminkan kondisi riil masyarakat. Dapatlah dikatakan data-data yang kita miliki masih lebih bersifat global dan apabila data global tersebut digunakan

sebagai data dasar (data base) dalam


16

Tinjauan Pustaka

perencanaan dapat menimbulkan hasil-hasil yang kurang menyentuh problema yang dihadapi masyarakat. Olehnya pendekatan dan indikator/data statistik harus disiapkan lebih rinci untuk mencapai perencanaan yang optimal.

Sajogyo juga mengungkapkan tentang data statistik yang kita miliki saat ini hanya merupakan daftar panjang tentang “Apa yang sudah dikerjakan oleh sekian banyak program sehingga bersifat serba input?. Yang kadangkala tidak disertai oleh output khususnya mengenai nasib orang, rumah tangga dan kelompok sasaran program. Padahal kondisi kongkrit masyarakat lebih dapat diungkapkan melalui penyajian output khusus tersebut dan kondisi kongkrit masyarakat tersebut dapat diungkapkan dengan indikator atau indeks pembangunan manusia.

2.4.

Urgensi Situasi Pembangunan Manusia Untuk Perencanaan Daerah

Pada hakekatnya, manusia secara individual dan masyarakat secara kolektif merupakan sasaran dari proses pembangunan. Dengan kata lain, pembangunan dilaksanakan untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat dari kondisi sebelumnya. Dan untuk menciptakan perbaikan mutu hidup tersebut, berawal dari konsep perencanaan pembangunan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.


17

Tinjauan Pustaka

Pembangunan manusia dalam konteks perencanaan pembangunan bukanlah dalam konsep yang sempit atau bagi sekelompok orang atau masyarakat tertentu, tetapi mencakup segenap lapisan masyarakat. Olehnya konsep pembangunan manusia lebih mengarah pada aspek pemerataan dalam pemenuhan segenap kebutuhan hidup. Konsep jalur pemerataan yang diterapkan sejak pelita III dan dikaitkan dengan kepentingan masyarakat banyak yang dituntut hingga saat ini masih cukup penting untuk ditindaklanjuti. Sebagaimana dituangkan dalam konsep delapan jalur pemerataan mengandung unsur-unsur peluang berusaha, peluang bekerja yang menghasilkan jalur ketiga yakni kecukupan tingkat penghasilan. Jalur tingkat penghasilan ini pula membuka peluang kecukupan pangan, sandang, dan kesehatan. Tiga jalur lainnya yang mencakup partisipasi masyarakat mulai dari peluang berusaha, bekerja sampai mengenyam hasilnya seperti pemerataan pembangunan antar daerah dan pelayanan hukum dalam berusaha, bekerja dan memperoleh nafkah yang layak merupakan cakupan lima jalur pemerataan. Bertolak dari konsep jalur pemerataan tersebut (meskipun kenyataan belum dapat diaktualisasikan hingga saat ini) dapatlah terungkap bahwa delapan jalur pemerataan sudah merupakan ramuan indikator sosial ekonomi (kesejahteraan rakyat). Meskipun demikian, penyajian indikator ini masih dilakukan dalam seri terpisah, padahal sesungguhnya indikator tersebut masih dapat disajikan secara lengkap dalam satu set indeks pembangunan manusia


18

Tinjauan Pustaka

atau dengan kata lain dapat dipadukan menjadi indikator majemuk (komposit) atau indeks yang menyatukan beberapa indikator. Salah satu contoh indikator majemuk tersebut adalah Physical Quality

of Life Index (PQLI) atau indeks mutu hidup. Indeks Mutu Hidup (IMH) justru lebih efektif dan efisien dalam menyajikan kondisi kongkrit masyarakat baik dari aspek pemerataan ekonomi maupun aspek pemeratan manfaat sosial yang dicerminkan oleh tiga indikator yaitu angka kematian bayi, angka harapan hidup, dan tingkat melek huruf. Namun demikian, pengkajian terhadap situasi pembangunan manusia terus dikembangkan dengan munculnya paradigma baru yang diukur dengan penggunaan Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index). Jika Indeks Mutu Hidup (IMH) mengunakan tiga indikator yaitu kematian bayi, harapan hidup diwaktu lahir dan melek huruf maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengunakan indikator-indikator yang lebih luas yaitu: 1. Usia hidup (Longevity) yang diukur dengan angka harapan hidup 2. Pengetahuan (Knowledge) yang diukur dengan kombinasi antara melek huruf dan tingkat partisipasi sekolah (dasar, menengah dan tinggi). 3. Standar hidup layak (Decent Living) yang diukur dengan GDP riil perkapita. Bertolak dari esensi Indeks Pembangunan Manusia tersebut nyatalah bahwa paradigma pembangunan manusia semakin meninggalkan paradigma pembangunan yang lama. Sebagaimana ditegaskan oleh UNDP bahwa pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-


19

Tinjauan Pustaka

pilihan bagi penduduk. Dalam hal ini penduduk ditetapkan sebagai tujuan akhir (the ultimate end) dari pembangunan yang merupakan sarana ( prinscipal

means)

untuk

mencapai

tujuan.

Paradigma

Pembangunan

Manusia

mengandung 4 (empat) komponen pokok yakni : 1. Produktivitas (productivity) dimana penduduk harus dimampukan untuk meningkatkan produktivitas 2. Kemerataan (equity) dimana penduduk harus memiliki akses terhadap peluang yang sama, hambatan bagi peluang ekonomi dan politik harus dihapus sehingga keseluruhan masyarakat dapat berpartisipasi, dan mengambil manfaat dari peluang – peluang tersebut. 3. Kesinambungan (sustainability) dimana akses terhadap peluang harus dipastikan tidak hanya untuk generasi sekarang akan tetapi juga untuk generasi mendatang. Semua sumberdaya fisik, manusia dan lingkungan harus selalu diperbarui (replenished). 4. Pemberdayaan (empowerment) dimana pembangunan harus dilakukan oleh masyakarat. Masyarakat harus berpartisipasi dan mengambil manfaat dari proses pembangunan. Selaras

dengan

pergeseran

paradigma

ukuran

keberhasilan

pembangunan yang semakin diarahkan kepada kondisi konkret manusia, maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki fungsi yang strategis. Esensi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengandung beberapa hal pokok:


20

Tinjauan Pustaka

1. Indeks Pembangunan Manusia mengandung diskripsi mengenai potensi, peluang, tantangan, kendala pembangunan manusia yang bersifat situasional, sesuai dengan kondisi daerah, lebih manusiawi dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat ( People Empowerment). 2. Indeks Pembangunan Manusia dapat dijadikan acuan penajaman prioritas pembangunan. Artinya, perubahan pola penganggaran pembangunan yang selama ini menggunakan aturan kesepakatan dari pihak penentu ke pola pembangunan yang lebih memihak orang banyak. Dengan demikian kegiatan pembangunan diarahkan pada aspek efisiensi dan efektivitas anggaran. 3. Indeks Pembangunan Manusia menjadi kerangka acuan pada penyusunan dokumen Pola Dasar dan Repetada, sehingga dokumen perencanaan pembangunan mengandung visi, misi strategi dan tujuan pembangunan manusia yang konkrit. 4. Berdasarkan

Indeks

Pembangunan

Manusia

di

daerah,

dapat

mengungkapkan potensi, peluang, tantangan, dan kendala berdasarkan lokal situasional dan sarat dengan muatan pembangunan lokal. Bertolak dari hal tersebut dapat diletakkan kebijakan-kebijakan penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah saat ini dan dimasa datang. 5. Sebagai

ukuran

komposit

(menyeluruh)

tunggal,

nilai

indeks

pembangunan manusia mengartikan status pembangunan manusia di suatu daerah yang kemudian difungsikan sebagai patokan dasar


21

Tinjauan Pustaka

perencanaan jika dibandingkan antar waktu untuk memberikan gambaran kemajuan setelah suatu periode dan jika dibandingkan antar daerah untuk memberikan gambaran tentang posisi suatu daerah relative terhadap daerah lain. Dari kelima inti pokok yang terkandung dalam indeks pembangunan manusia, secara nyata telah meramu suatu mekanisme pembangunan secara global yang bukan hanya menyangkut aspek input dan output, tetapi juga menyangkut aspek-aspek kelembagaan dan faktor eksternal secara terkait. Hal ini dilihat dalam bagan proses pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi.

2.5.

Fungsi dan Keterbatasan IPM Pada dasarnya IPM adalah suatu indeks komposit yang diharapkan

mampu mencerminkan situasi pembangunan manusia sehingga dapat dibandingkan antar wilayah atau bahkan antar waktu. Fungsi utama IPM adalah sebagai alat banding sejalan dengan fungsi Indeks Mutu Hidup ( IMH), yaitu suatu indeks komposit yang disusun dari tiga komponen : (1) angka kematian bayi (IMR), (2) angka harapan hidup umur satu tahun (el), dan (3) angka melek huruf (lit). Salah satu kritik mendasar terhadap IMH, bahwa dua komponen utama kurang lebih mengukur hal yang sama, seperti pembuktian kuatnya korelasi antar keduanya, sehingga cukup diwakili salah satu saja. Kelemahan inilah yang melatarbelakangi dikembangkannya indikator IPM.


22

Tinjauan Pustaka

Sebetulnya IPM juga masih mempunyai kelemahan sebagaimana terkandung pada IMH, yaitu dari segi data dan arti. Dari segi data kelemahannya terletak pada kenyataan bahwa konsep/definisi dan kualitas data yang digunakan antar negara sangat beragam sehingga yang bersifat umum dari satu indeks komposit adalah tidak memiliki arti tersendiri secara individual.

Atau

dengan

kata

lain,

IPM

suatu

wilayah

(provinsi,

kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan), tidak banyak mempunyai makna apabila tidak dibandingkan dengan IPM wilayah lainnya. Dibalik kelemahan sebagaimana di uraikan di atas, fungsi IPM sebagai alat advocacy diakui secara luas. Statistik Intitute for Asia and The Pasific (SIAP) merekomendasikan negara anggotanya untuk menghitung IPM “yang cocok” untuk perbandingan antara wilayah dalam suatu negara. Rekomendasi SIAP tersebut cukup realistis karena konsep/definisi system perstatistikan dalam suatu negara pada umumnya seragam sehingga kualitas data yang dihasilkan tidak berbeda. Dalam perspektif pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, IPM tidak mencakup aspek pembangunan moral dan penanaman budi luhur ke dalam sistem nilai yang merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Namun

demikian,

sebagai

suatu

upaya

dalam

memberikan

pengukuran tunggal dan sederhana dari pembangunan, indeks ini cukup memadai, karena dapat merefleksikan sampai sejauh mana upaya dan kebijaksanaan yang dilakukan dalam kerangka pembangunan manusia,


23

Tinjauan Pustaka

khususnya upaya pemberdayaan melalui pengentasan kemiskinan pasca otonomi daerah, peningkatan kualitas SDM dan partisipasi penduduk dalam pembangunan manusia.

2.6.

Penjelasan Teknis Komponen Situasi Pembangunan Manusia

a.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata

sederhana dari indeks harapan hidup (eo), indeks pendidikan (melek huruf dan rata-rata lama sekolah),dan indeks standar hidup layak, yang dirumuskan sebagai berikut : IPM = X(1) + X(2) + X(3)]………………………………………(1) Dimana: X (1)

:

Indeks harapan hidup

X (2)

:

Indeks pendidikan= 2/3(indeks melek huruf)+1/3(indeks rata-rata lama sekolah).

X (3)

:

Indeks standar hidup layak.

Nilai indeks hasil hitungan masing-masing komponen tersebut adalah antara 0 (keadaan terburuk) dan 1 (keadaan terbaik). Dalam laporan ini indeks tersebut dinyatakan dalam ratusan (dikalikan 100) untuk mempermudahkan penafsiran, seperti yang disarankan oleh BPS (BPS-UNDP , 1996). Menurut UNDP, IPM diklasifikasikan dalam 4 (empat) klasifikasi, yaitu :


24

Tinjauan Pustaka

1. IPM < 50, artinya terbelakang (kesejahteraan rendah); 2. IPM antara 50 – 65, artinya kesejahteraan menengah ke bawah; 3. IPM antara 65 – 80, artinya kesejahteraan menengah ke atas; 4. IPM di atas 80 berarti kesejahteraan tinggi. Tabel 2.1 Klasifikasi Komponen IPM

Klasifikasi

Indeks Pendidikan

Indeks Kesehatan

Indeks Daya Beli

Tinggi

78,10 - 86,98

69,70 - 74,40

52,37 - 53,77

Sedang

69,21 - 78,09

64,99 - 69,69

50,96 - 52,36

Rendah

60,32 - 69,20

60,28 - 64,98

49,55 - 50,95

Masing-masing

indeks

komponen

IPM

tersebut

merupakan

perbandingan antara selisih nilai suatu indikator dan nilai minimumnya dengan selisih nilai maksimum dan nilai minimum indikator yang bersangkutan. Rumusnya dapat disajikan sebagai berikut : Indeks X(i) =

X(i) – X(i) min / X(i) Maks – X (i) min ………………..(2)

Dimana: X (i)

: Indikator ke-i (i=1,2,3)

X (i) maks

: Nilai maksimum X (i)

X (i) min

: Nilai Minimum X (i)


25

Tinjauan Pustaka

Tabel 2.2. Nilai Maksimum Dan Minimum Komponen IPM Yang digunakan dalam perhitungan

Indikator Komponen IPM [=X(i)]

Nilai Catatan

Maksimum

Minimum

(2)

(3)

 Angka Harapan Hidup

85

25

Standar UNDP

 Angka Melek Huruf

100

0

Standar UNDP

 Rata-Rata lama Sekolah

15

0

Standar UNDP

732.720

300.000 (1996)

(1)

 Konsumsi Per Kapita Yang Disesuaikan

(4)

UNDP menggunakan PDB Per Kapita riil yang disesuaikan (dalam

360.000 (1999, 2002) penghitungan 648.200 (2013)

ini menggunakan pengeluran per kapita Susenas).

Pada tahun 2013, nilai minimum tersebut disesuaikan menjadi Rp 648.200. Penyesuaian ini dilakukan karena krisis ekonomi yang menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat yang terlihat dari penurunan upah riil. Keterangan : Semua Nilai minimum dan maksimum diambil dari (Petunjuk Penyusunan, Laporan Pembangunan Manusia per Provinsi, DIRJEN BANGDA 1998)


26

Tinjauan Pustaka

Seperti dalam rekomendasi UNDP, telah muncul berbagai kritik dan masukan berkaitan dengan rumusan indikator variabel IPM,

sampai saat ini masih

digunakan ketiga komponen diatas, yaitu komponen kesehatan ( longevity) yang diwakili dengan usia harapan hidup (life expectancy at Age 0; e0), komponen pengetahuan atau kecerdasan diwakili oleh dua buah indikator yaitu angka melek huruf (Literacy rate/Lit) dan rata-rata lama sekolah (Mean

Years of Scooling/MYS) dan indikator hidup layak (decant living) atau kemakmuran yang dimiliki dengan proxi pendapatan (konsumsi riil perkapita yang disesuaikan). b.

Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah Angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah dihitung berdasarkan

data Susenas Kor, dalam tulisan ini menggunakan penduduk 15 tahun ke atas. Indikator angka melek huruf diperoleh dari variabel kemampuan membaca dan menulis, sedangkan indikator rata-rata lama sekolah dihitung dengan metode tidak langsung. Langkah Pertama dilakukan dengan memberikan bobot variabel “pendidikan yang ditamatkan“ pada jenjang pendidikan seperti disajikan pada Tabel 2.3. Langkah selanjutnya menghitung rata-rata tertimbang dari variabel tersebut sesuai bobotnya. Secara sederhana prosedur perhitungan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

MYS =

∑fi*Si ∑ fi


27

Tinjauan Pustaka

Dimana:

MYS

: Rata-rata lama sekolah (dalam tahun)

fi

: Frekuensi (Jumlah) penduduk yang berumur 10 tahun ke atas untuk jenjang pendidikan

Si

: Skor masing-masing jenjang pendidikan i; dan

i

: jenjang pendidikan ( i =1,2, ………,7 ) Tabel 2.3. Jenjang Pendidikan Dan Skor Yang Digunakan Untuk Rata-Rata Lama Sekolah (MYS) Jenjang Pendidikan Yang Diamatkan

Tahun Konversi

(1)

(2)

Tidak Pernah Sekolah

0

Sekolah Dasar

6

SLTP

9

SLTA/SMU

12

Diploma I

13

Diploma II

14

Akademi/Dipmloma III

15

Diploma IV/Sarjana

16

Magister (S2

18

Doktor (S3)

21


28

Tinjauan Pustaka

c.

Purchasing Power Parity (PPP) Komponen standar hidup layak atau dikenal juga sebagai Purchasing

Power Parity (PPP) yang digunakan dalam publikasi ini adalah konsumsi riil perkapita yang telah disesuaikan (adjusted real ekspenditure per capita), tidak seperti yang digunakan oleh UNDP. Hal ini dapat ditempuh karena tersedia indikator lain yang lebih baik untuk perbandingan antara kabupaten/kota. Berbeda dengan laporan IPM 1996 BPS (Jakarta) yang telah menggunakan komponen yang lebih baik yaitu dengan menggunakan konsumsi riil perkapita dari hasil Susenas Modul Konsumsi yang disesuaikan dengan indeks PPP. Dengan

menggunakan

konsumsi

riil

perkapita,

diharapkan

dapat

merefleksikan daerah berdasarkan kemampuan ekonomi masing-masing. Formula Atkinson yang digunakan untuk menyesuaikan rata-rata konsumsi riil yang dianggap sebagai kemampuan daya beli (C), secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut : C(I)

= Ci

Jika Ci < Z

= Z + 2(Ci-Z)

(1/2)

Jika Z < Ci < 2Z

= Z + 2(Z)

(1/2)

+ 3(Ci-2Z)(1/3)

Jika 2Z < Ci < 3 Z

= Z + 2(Z)

(1/2)

+ 3(Z)(1/3) + 4(Ci-33Z)(1/4)

Jika 3Z < Ci < 4Z

Dimana : Ci

= PPP dari nilai riil pengeluaran per kapita

Z

= Batas tingkat pengeluaran yang ditetapkan secara arbiter sebesar Rp 549.500 per kapita pertahun.


29

Tinjauan Pustaka

2.7.

Konsep Definisi Beberapa konsep yang sering dipakai dalam analisis ini adalah:

 Tidak/belum pernah bersekolah adalah mereka yang tidak pernah atau belum pernah terdaftar dan belum aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan.  Masih bersekolah adalah mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan formal.  Tidak bersekolah lagi adalah mereka yang pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan, tetapi pada saat pencacahan yang bersangkutan tidak lagi terdaftar dan tidak aktif mengikuti pendidikan. Termasuk bagi mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti kejar paket A1 - A100.  Bekerja

adalah

kegiatan

melakukan

pekerjaan

dengan

maksud

memperoleh penghasilan atau keuntungan selama paling sedikit satu jam dalam seminggu yang lalu. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak boleh terputus.  Pekerjaan utama adalah pekerjaan yang menggunakan waktu terbanyak pada referensi waktu seminggu yang lalu (curently) dan bukan biasanya

(usually)  Angka harapan hidup adalah perkiraan lama hidup seseorang ketika lahir.  Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun pendidikan formal yang dijalani penduduk berusia 15 tahun ke atas.


30

Tinjauan Pustaka

 Melek huruf adalah kemampuan membaca dan menulis huruf latin maupun huruf lainnya.

2.8.

Sumber Data Sumber data yang digunakan bersumber dari data Badan Pusat

Statistik (BPS) terutama data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Sementara sebagai penunjang digunakan data proyeksi penduduk dan Indeks Harga Konsumen (IHK). Data Susenas digunakan untuk menghitung dua indikator pembentuk IPM yaitu Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (MYS), sementara Angka Harapan Hidup (eO) dihitung menggunakan data Susenas yang dikoreksi dengan data proyeksi penduduk. Sedangkan indikator daya beli atau PPP (Purchasing Power

Parity) dihitung menggunakan data Susenas untuk mendapatkan pengeluaran per kapita.


31

3.1 Indikator Pembangunan Terpilih 3.2 Evaluasi Pembangunan Manusia

Analisis Pembangunan SDM

BAB III ANALISIS PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA 3.1.

Indikator Pembangunan Terpilih

3.1.1. Penduduk Kependudukan merupakan salah satu aspek yang memerlukan perhatian dalam proses pembangunan, seperti jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk. Jumlah penduduk yang besar dapat merupakan modal pembangunan jika kualitasnya baik, sedangkan jika kualitasnya kurang baik dapat berakibat pada beban pembangunan. Demikian pula jika komposisi dan distribusinya tidak seimbang dan merata. Penduduk yang didominasi oleh kelompok muda usia mengakibatkan besarnya kebutuhan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Daerah yang proporsi kaum muda usianya cukup besar berarti proporsi penduduk usia produktifnya relatif kecil yang secara ekonomis berpengaruh pada pendapatan yang dihasilkan. Penduduk yang tersebar secara tidak merata dapat berakibat pertumbuhan

ekonomi

yang

tidak

seimbang.

Daerah

yang

sedikit

penduduknya relatif sulit berkembang karena kekurangan sumberdaya manusia sebagai penggerak pembangunan sekaligus sebagai sasaran pembangunan. Jumlah penduduk Kota Palu pada tahun 2013 mencapai 356.279 jiwa dan tersebar pada delapan kecamatan, yang terdiri dari 179.291 jiwa


33


penduduk laki-laki dan 176.988 jiwa penduduk perempuan. Keadaan ini menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibanding perempuan, demikian juga dengan keadaan sebagian besar kabupaten di Sulawesi Tengah.

Gambar

1

Piramida Penduduk Kota Palu, 2013

75+ 70-74 65-69 60 - 64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39

30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 30000

20000

10000

Laki-Laki

0

10000

20000

30000

Perempuan

Penduduk Kota Palu tergolong muda, hal ini terlihat dari besarnya proporsi penduduk berumur kurang dari 15 tahun yang mencapai 25,26 persen


34


pada tahun 2013 dibanding dengan penduduk berumur dari 65 tahun atau lebih hanya 2,94 persen. Kelompok umur produktif yaitu yang berumur 15-64 tahun mencapai 71,80 persen, Ini berarti angka ketergantungan mencapai 39,29 persen, artinya setiap 100 orang penduduk produktif mempunyai tanggungan lebih dari 39 orang yang tidak produktif. Jumlah penduduk dipengaruhi oleh tingkat fertilitas, mortalitas dan migrasi netto. Proporsi wanita yang berstatus kawin, partisipasi dalam keluarga berencana, dan umur wanita pada saat perkawinan pertama merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat fertilitas.

3.1.2. Ekonomi Tujuan utama pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata dengan memanfaatkan potensi dan sumber-sumber daya yang tersedia. Sejalan dengan maksud tersebut berbagai upaya telah dilakukan khususnya untuk menciptakan lapangan kerja

dan memberikan kesempatan berusaha

yang

dapat

meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan demikian maka secara otomatis akan merangsang dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Indikator agregat ekonomi yang lazim digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang timbul akibat adanya berbagai aktifitas ekonomi dalam suatu region. Data PDRB tersebut


35


menggambarkan kemampuan region mengelola sumber daya yang dimiliki menjadi suatu proses produksi. Untuk mengamati dan menganalisis ekonomi suatu region, kegiatan ekonomi dikelompokkan ke dalam sembilan sektor/ lapangan usaha. Agar hasil-hasil pembangunan benar-benar dapat dinikmati dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat, maka perlu diperhatikan adanya keserasian dan keselarasan pembangunan antara sektor/bidang yang satu dengan sektor/bidang lainnya serta antara satu daerah dengan daerah lainnya sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Namun karena hal itu tidak mungkin bisa dilaksanakan sekaligus, maka perlu adanya prioritas sesuai kebutuhan yang mendesak. Tabel 3.1. Total PDRB dan PDRB per Kapita Kota Palu Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2000 Tahun 2011-2013

Total PDRB (Juta Rupiah)

PDRB per kapita (Rupiah)

Rincian 2011

2012

2013

2011

2012

2013

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Harga Berlaku

7 131 148

8 283 620

9 728 261

20 805 441

23 813 359

27 303 645

Harga Konstan

3 016 931

3 305 139

3 635 959

8 779 718

9 503 814

10 203 214


36


Salah satu ukuran yang dapat memberikan gambaran mengenai kondisi ekonomi suatu daerah adalah melalui angka PDRB, pada tahun 2013 PDRB atas dasar harga berlaku Kota Palu mencapai 9.728.261 juta rupiah dan atas dasar harga konstan sebesar 3.635.959 juta rupiah, dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 9,96 persen yang berarti keadaan ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai angka pertumbuhan 9,61 persen. Dari sisi pendapatan perkapita atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan cukup tinggi yakni dari 20.805.441 rupiah tahun 2011 menjadi 27.303.645 rupiah tahun 2013, sedangkan berdasarkan harga konstan 2000 dari 8.799.718 rupiah menjadi 10.203.14 rupiah pada periode yang sama. Gambar 2 Peranan Sektor-sektor Ekonomi terhadap PDRB Kota Palu Tahun 2013

Pertanian; 2,65

Pertambangan & Penggalian; 4,4 Industri Pengolahan; 11,62

Jasa-jasa; 30,89

Listrik, Gas dan Air Minum; 2,22

Bangunan; 10,21

Keu, persewaan & Jasa Perush; 12,17

Perdgn , Hotel & restaurant; 13,06 Pengangkutan & Komunikasi; 12,78


37


Meningkatnya tingkat pertumbuhan dan pendapatan perkapita diakibatkan karena meningkatkan output seluruh sektor ekonomi, utamanya output sektor jasa-jasa yang merupakan sektor penyumbang terbesar yaitu 30,89 persen dalam pembentukan PDRB Kota Palu. Selanjutnya disusul sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 13,06 persen, angkutan dan komunikasi 12,78 persen serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 12,17 persen. Untuk sektor industri pengolahan memberikan andil sebesar 11,62 persen kemudian sector bangunan 10,21 persen. Sektor penggalian yang tercatat sebesar 4,40 persen kontribusinya masih diatas kontribusi yang disumbangkan oleh sektor pertanian dan sektor listrik dan air bersih yaitu masing-masing sebesar 2,65 dan 2,22 persen. Berdasarkan peranan dari masing-masing sektor tersebut, jelas terlihat bahwa perekonomian Kota Palu telah didominasi oleh sektor tersier (sektor jasa-jasa, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor angkutan dan komunikasi dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan) dengan peranan sebesar 68,90 persen terhadap total pendapatan regional Kota Palu. 3.3.

Evaluasi Pembangunan Sumber Daya Manusia Pembangunan Nasional Indonesia menempatkan manusia sebagai titik

sentral, sehingga mempunyai ciri dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam kerangka ini maka pembangunan ditujukan untuk meningkatkan partisipasi rakyat dalam semua proses dan kegiatan pembangunan, untuk


38


mencapai tujuan tersebut pemerintah melakukan upaya meningkatkan kualitas penduduk sebagai sumberdaya, baik dari aspek fisik (kesehatan), aspek intelektual (pendidikan), aspek kesejahteraan ekonomi (berdaya beli), serta aspek moralitas (iman dan ketaqwaan). Hal ini sesuai dengan tujuan nasional yang

termaktub

dalam

pembukaan

UUD

1945,

yaitu

memajukan

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Disamping itu secara implisit juga mendukung makna pemberdayaan penduduk. Model pembangunan manusia menurut UNDP (1990) ditujukan untuk memperluas pilihan yang dapat dicapai melalui upaya pemberdayaan penduduk. Pemberdayaan penduduk ini dapat dicapai melalui upaya yang menitikberatkan pada

peningkatan

kemampuan

dasar

manusia

yaitu

meningkatnya derajat kesehatan, pengetahuan, dan ketrampilan agar dapat digunakan untuk mempertinggi partisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif, sosial budaya, dan politik. UNDP melakukan pengukuran kinerja pembangunan manusia melalui suatu ukuran komposit yang diberi nama Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks tersebut memuat tiga aspek, yaitu kesehatan, pendidikan dan

ketrampilan, serta mempunyai pendapatan yang memungkinkan untuk hidup layak. IPM tidak memasukkan aspek pembangunan moral dan penanaman budi luhur bangsa ke dalam sistem nilai yang merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat kita. Hal ini disebabkan adanya alasan


39


teknis yaitu sulit mengukur aspek tersebut dan formula penghitungan menjadi tidak sederhana. Namun demikian dalam memberikan pengukuran tunggal dan sederhana dari upaya pembangunan, penggunaan indeks ini cukup memadai, karena dapat merefleksikan sampai sejauh mana upaya dan kebijakan yang dilakukan dalam kerangka pembangunan manusia, IPM hanya suatu ringkasan dan bukan suatu ukuran komprehensif dari pembangunan manusia. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan indeks ini, pertama, IPM lebih dari sekedar pendapatan/produksi yang dihasilkan daerah, seperti dalam pendekatan konvensional, indeks yang ditampilkan mengukur kesejahteraan manusia secara menyeluruh yang memasukkan aspek produksi dan distribusi komoditas serta peningkatan dan pemanfaatan kemampuan manusia. Kedua, indeks ini tidak dengan sendirinya menyajikan gambaran yang utuh, berbagai indikator pembangunan manusia yang lainnya masih harus ditambahkan untuk melengkapinya.

3.2.1. Indikator dan Indeks Harapan Hidup Perbandingan antara indikator (komponen IPM) seperti yang diuraikan di atas merupakan tinjauan parsial, artinya tingkat keberhasilan pembangunan baru diukur dari satu komponen. Untuk usia harapan hidup di Kota Palu tahun 2012 (70,54 tahun) lebih tinggi dari rata-rata usia harapan penduduk Sulawesi Tengah 67,11 tahun. Pada tahun 2013 terjadi


40


peningkatan sebesar 0,18 tahun untuk penduduk Kota Palu sedangkan Sulawesi Tengah sebesar 0,10 tahun, sehingga usia harapan hidup masing-masing menjadi 70,72 tahun dan 67,21 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan di bidang kesehatan di Kota Palu telah memberi dampak positif pada perbaikan umur yang makin panjang. Faktor

lain

yang

memberikan

sumbangan

positif

dalam

meningkatnya angka harapan hidup adalah kesadaran masyarakat dalam membudayakan pola hidup sehat. Pergeseran nilai budaya tradisional menuju hidup sehat yang lebih modern, akan menentukan kemampuan mental dan fisik penduduk. Jika dilihat dari klasifikasi komponen indeks Harapan Hidup yang dicapai maka Kota Palu pada dua tahun terakhir ini (2012-2013) berada pada kategori tinggi (antara nilai 69,70 - 74,40). Indeks harapan hidup penduduk Kota Palu pada tahun 2012 mencapai nilai 75,90 dan tahun 2013 naik menjadi 76,20. Jika dibandingkan dengan indeks harapan hidup penduduk Sulawesi Tengah, pada tahun 2012 mencapai nilai 64,09 dan tahun 2013 mencapai nilai 70,35 atau masuk dalam kategori tinggi (antara nilai 69,70 - 74,40). Dengan demikian melihat kenyataan tersebut rata-rata indeks peluang umur panjang dan sehat di Kota Palu lebih tinggi dibandingkan Sulawesi Tengah. Namun demikian secara umum indeks


41


peluang umur panjang dan sehat di Kota Palu dari tahun ke tahun dalam kondisi baik dan terus mengalami peningkatan. Hasil dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas sumberdaya manusia adalah terletak pada keadaan kesehatannya sendiri. Rendahnya kondisi kesehatan (gizi dan kalori) akan menghasilkan pekerja-pekerja yang kurang produktif dengan mental yang kurang bagus sehingga menyebabkan produktivitas rendah dan tingkat output yang dicapai tidak optimal. Dengan demikian aspek kesehatan dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, misalnya perbaikan kesehatan seseorang dapat menyebabkan peningkatan dalam partisipasi tenaga kerja, perbaikan kesehatan dapat pula membawa perbaikan dalam tingkat pendidikan, bahkan perbaikan kesehatan menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk produktif yang dapat meningkatkan partisipasi angkatan kerja, semua itu dapat berpengaruh terhadap meningkatnya pertumbuhan ekonomi.


42


Tabel 3.2. Indikator dan Indeks Harapan Hidup Kota Palu Tahun 2012–2013

Indikator Harapan Hidup (e0)

Indeks Harapan Hidup

Kota/Provinsi Reduksi shortfall

2012

2013

Selisih

2012

2013

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Kota Palu

70,54

70,72

0,18

75,90

76,20

1,24

Sulawesi Tengah

67,11

67,21

0,10

70,18

70,34

0,56

(1)

Dari gambaran tersebut, tampaknya ada semacam konsensus bahwa rendahnya derajat kesehatan masyarakat erat hubungannya dengan kemiskinan, sehingga sangat dimungkinkan apabila derajat kesehatan diperbaiki tidak saja menambah umur harapan hidup, tetapi meningkatkan pertumbuhan ekonomi (kemampuan ekonomi masyarakat) yang disebabkan makin produktifnya sumber daya manusia sebagai input bagi perkembangan perekonomian keseluruhan.


43


Gambar 3 Hubungan Antara Program Gizi dan Kesehatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Peningkatan Individu Fisik Mental Tenaga Tingkah laku

Hasil Kehadirian Partisipasi

Program Gizi

Efek

Pendidikan

PDRB(Output)

Pendidikan Pengetahuan Ketrampilan Kemampuan

Efisiensi Hari kerja Partisipasi

Perbaikan gizi

Mortalitas Morbilitas

Program Kesehatan

Pertumbuhan Penduduk

3.2.2. Indikator dan Indeks Pendidikan Pada Tabel 3.3. terlihat bahwa selama kurun waktu 2012-2013, Angka Melek Huruf (Lit) di Kota Palu mengalami kenaikan 0,03 persen poin dari sebesar 99,34 persen menjadi 99,37 persen. Hal serupa terjadi pada rata-rata penduduk Sulawesi Tengah dimana terjadi kenaikan 0,06 persen poin yaitu sebesar 96,16 persen tahun 2012 menjadi 96,22 persen pada tahun 2013.


44


Pembangunan

Pendidikan

sebagai

salah

satu

kunci

dari

pembangunan manusia telah memberi hasil yang memuaskan. Secara makro dari ukuran rata-rata lama sekolah penduduk tersebut menunjukkan trend semakin meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk di Kota Palu tahun 2012-2013 naik sebesar 0,02 yakni dari 11,05 tahun pada tahun 2012 menjadi 11,07 tahun pada tahun 2013. Tabel 3.3. Indikator Melek Huruf, Lama Sekolah di Kota Palu Tahun 2012–2013 Indikator Angka Melek Huruf

Kota/ Provinsi

(%)

Rata-rata Lama Sekolah

(tahun)

2012

2013

Selisih

2012

2013

Selisih

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Palu

99,34

99,37

0,03

11,05

11,07

0,02

Sulawesi Tengah

96,16

96,22

0,06

8,13

8,22

0,09

(1)

Upaya untuk memperluas jangkauan pelayanan pendidikan di Kota Palu telah berhasil meningkatkan pemerataan pada fasilitas pendidikan sehingga makin banyak penduduk yang dapat bersekolah dan berdampak pada meningkatnya kemampuan penduduk untuk berkomunikasi secara tertulis.


45


Rata-rata lama sekolah (mean years of schooling) merupakan salah satu subkomponen yang mempengaruhi penilaian pembangunan manusia. Indikator ini menunjukkan sampai pada jenjang pendidikan apa, tingkat pendidikan penduduk di Kota Palu. Pada indikator ini terlihat rata-rata lama sekolah penduduk Kota Palu pada keadaan tahun 2013 sebesar 11,07 tahun, kondisi ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan rata-rata yang dicapai penduduk di Sulawesi Tengah yakni sebesar 8,22 tahun. Namun demikian angka melek huruf di Kota Palu maupun kabupaten/kota masuk kategori tinggi. Dari kedua indikator tersebut menentukan indeks capaian komponennya, dimana indeks melek huruf di Kota Palu periode 2012-2013 mengalami peningkatan dengan tahun sebelumnya yaitu 99,34 tahun menjadi 99,37; sehingga indeks melek huruf mengalami perbedaan yang kecil dengan indeks referensi (ideal 100). Sementara indeks lama sekolah menunjukan peningkatan dengan kecepatan yang lambat yaitu 73,67 pada 2012 menjadi 73,80 pada 2013. Hal ini menunjukkan masih jauh dari indeks referensi yang menunjukkan ketertinggalan.


46


Tabel 3.4. Indeks Melek Huruf, Lama Sekolah dan Pendidikan di Kota Palu, Tahun 2012–2013 Indeks Melek Huruf

Kota/Provinsi

Indeks Rata-rata Lama Sekolah

Indeks Pendidikan

2012

2013

Reduksi Shortfall

2012

2013

Reduksi Shortfall

2012

2013

Reduksi Shortfall

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Palu

99,34

99,37

4,55

73,67

73,80

0,51

90,78

90,85

0,70

Sulawesi Tengah

96,16

96,22

1,56

54,20

54,80

1,31

82,17

82,41

1,35

(1)

Demikian pula terjadi pada indeks pendidikan pada periode 2012-2013 dengan nilai capaian 99,34 pada tahun 2012 menjadi 99,37 pada tahun 2013 yang memberi arti nilai ketertinggalan pendidikan masyarakat Kota Palu dari nilai indeks pendidikan referensi. Tantangan pemerintah

daerah

ke

depan

adalah

bagaimana

memperkecil

ketertinggalan dari nilai referensi dan ketertinggalan yang diposisikan dengan daerah lainnya diposisikan dengan daerah lainnya. Dari klasifikasi komponen indeks pendidikan dapat di lihat Kota Palu pada tahun 2012-2013 sudah berada pada kategori tinggi (antara nilai 78,10–86,98), kondisi ini sama dengan indeks pendidikan rata-rata penduduk Sulawesi Tengah.


47


3.2.3. Indikator dan Indeks Daya Beli Komponen PPP atau dikenal sebagai komponen kemampuan daya beli atau standar layak hidup dalam laporan ini diukur dengan indikator rata-rata konsumsi riil perkapita yang disesuaikan (UNDP menggunakan

indikator PDB perkapita riil yang telah disesuaikan (adjusted real GDP per capita) karena tidak tersedia indikator lain yang lebih baik untuk keperluan perbandingan antar negara). Pada Tabel 3.5. komponen PPP (standar hidup layak) yang dibandingkan antara Tahun 2012 dan 2013 seluruhnya menghasilkan angka positif artinya terjadi peningkatan daya beli yang dimiliki masyarakat di Kota Palu maupun Sulawesi Tengah secara umum. Pola konsumsi penduduk sangat berpengaruh pada kualitas penduduk, oleh karena melalui pola konsumsi tercermin pola alokasi pendapatan kepada berbagai macam pengeluaran yang berbentuk makanan dan non makanan. Tabel 3.5. Indikator dan Indeks Daya Beli Kota Palu Tahun 2012–2013

Kota/Provinsi

Indikator Daya Beli (Rp 000)

Indeks Daya Beli Reduksi

2012

2013

Selisih

2012

2013

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

644,56 648,20

3,64

65,76

66,60

2,46

Sulawesi Tengah 637,34 640,69

3,13

64,09

64,87

2,16

(1)

Palu


Shortfall

48


Berbagai refleksi dari masih rendahnya kemampuan daya beli masyarakat tercermin dari besarnya angka kemiskinan, rendahnya akses terhadap sumber daya ekonomi seperti luas lahan garapan (tingginya angka petani gurem), rendahnya akses terhadap fasilitas kesehatan (perbandingan individu yang merasa terganggu kesehatan dengan yang berkunjung ke fasilitas kesehatan), rendahnya kualitas rumah, rendahnya akses terhadap air bersih, dan penerangan listrik. Daya beli penduduk Kota Palu yang dicerminkan oleh besaran pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan sebesar Rp. 644,56 pada tahun 2012 menjadi Rp 648,20 pada tahun 2013. Besaran tersebut menunjukkan adanya kecenderungan meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat di Kota Palu, bila dibandingkan rata-rata penduduk Sulawesi Tengah baik tahun 2012 (Rp 637.340) dan Rp 640.690 tahun 2013. Kemampuan daya beli Kota Palu masih di atas rata-rata penduduk Sulawesi Tengah. Sementara capaian indeks daya beli (PPP) mempunyai pola yang sama dengan indikator konsumsi riil perkapita dengan perubahan indeks dari 65,76 persen menjadi 66,60 persen. Dilihat dari perubahan indeks ini, nilai reduksi shortfall di Kota Palu mencapai 2,46 persen pada tahun 2013. Demikian halnya dengan capaian indeks daya beli penduduk rata-rata Sulawesi Tengah menunjukan pola yang sama dengan capaian indeks daya beli Kota Palu. Jika dibandingkan


49


nilai reduksi shortfall 2013 di Kota Palu dengan provinsi menunjukkan peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat masing-masing 2,46 persen dan 2,16 persen, dimana kenaikan pendapatan daya beli masyarakat Kota Palu lebih tinggi dari rata-rata penduduk Sulawesi Tengah. Jika dilihat klasifikasi komponen indeks daya beli maka Kota Palu pada tahun 2012 dan 2013 melampaui kategori tinggi (antara nilai 52,37-53,77), yaitu sebesar 65,76 dan 66,60. Bila dibandingkan dengan rata-rata penduduk Sulawesi Tengah, maka Kota Palu mempunyai tingkat kategori yang sama untuk dua tahun terakhir ini.

3.2.4. Indeks Pembangunan Manusia Angka IPM suatu daerah memperlihatkan jarak yang harus ditempuh shortfall untuk mencapai nilai maksimum, yaitu 100 (Angka IPM berkisar antara 0–100). Hasil penghitungan angka IPM Kota Palu dan Sulawesi Tengah ternyata belum termasuk dalam kategori tinggi menurut skala internasional (IPM lebih dari 80). IPM Kota Palu tahun 2012 sebesar 77,48, termasuk dalam tingkat pembangunan manusia menengah ke atas (IPM antara 65,00–80,00) dan meningkat menjadi 77,88 pada tahun 2013, nilai ini masih termasuk dalam tingkat pembangunan manusia menengah ke atas. Untuk rata-rata penduduk Sulawesi Tengah tahun 2012 sebesar 72,54


50


termasuk dalam tingkat pembangunan manusia menengah ke atas (IPM antara 65,00–80,00), artinya tingkat variasi pembangunan baik dari sisi kesehatan, pendidikan dan perekonomian masih relatif sama. Kemudian ditinjau dari capaian IPM antar kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah, peringkat IPM Kota Palu berada pada posisi ke-1 pada tahun 2012 dari 13 kabupaten/kota se Sulawesi Tengah. Pada tahun 2013 tidak mengalami pergeseran yaitu tetap pada posisi ke-1. Hal ini bukan dikarenakan pembangunan manusia di Kota Palu hingga tahun 2013 tidak mengalami peningkatan (percepatan pembangunan manusia) yang cukup dibandingkan dengan daerah lain di Sulawesi Tengah. Sementara kondisi yang berbeda untuk rata-rata penduduk Sulawesi Tengah berada pada posisi ke 23 dari 34 provinsi di Indonesia pada periode tahun 2012-2013 (tabel 3.6). Memperhatikan nilai IPM dalam dua tahun terakhir dapat dikatakan bahwa terdapat kecenderungan ke arah peningkatan baik IPM Provinsi Sulawesi Tengah maupun Kota Palu. Jika dibandingkan pembangunan manusia di Kota Palu dengan Provinsi

Sulawesi Tengah dapat dikatakan tingkat

kecepatan pengurangan ketertinggalan provinsi 1,44 poin sedangkan Kota Palu lebih tinggi yaitu 1,78 poin (reduction shortfall).


51


Tabel 3.6 Indeks Pembangunan Manusia dan Komponennya menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Tahun 2012–2013

Kabupaten/Kota

Angka Harapan Hidup

Angka Melek Huruf

Rata-Rata Lama Sekolah

2012

2013

2012

2013

2012

2013

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Banggai Kepulauan

64,85

64,85

95,08

95,11

7,94

7,96

Banggai

68,96

69,03

95,99

96,05

8,03

8,05

Morowali

65,91

65,95

97,49

97,54

8,20

8,28

Poso

65,45

65,52

97,97

97,98

8,80

8,82

Donggala

66,01

66,29

94,71

94,75

7,65

7,67

Tolitoli

64,73

64,82

95,37

95,76

7,86

8,09

Buol

65,86

65,95

98,69

98,75

8,30

8,38

Parigi Moutong

65,79

66,02

93,98

94,85

7,17

7,19

Tojo Una-Una

64,20

64,22

97,56

97,58

7,92

7,94

Sigi

65,88

66,00

96,56

96,59

8,06

8,09

Banggai Laut

-

63,33

-

97,57

-

8,08

Morowali Utara

-

69,46

-

95,20

-

8,29

Palu

70,54

70,72

99,34

99,37

11,05

11,07

Sulawesi Tengah

67,11

67,21

96,16

96,22

8,13

8,22


52


Tabel 3.6 Lanjutan

IPM Kabupaten/Kota 2012

2013

(1)

(8)

(9)

Banggai Kepulauan

68,90

Banggai

Peringkat Reduksi

2012

2013

(10)

(11)

(12)

69,12

0,70

10

11

72,37

72,75

1,34

2

2

Morowali

71,95

72,27

1,16

3

3

Poso

71,20

71,54

1,19

4

4

Donggala

70,94

71,42

1,67

5

5

Tolitoli

69,67

70,24

1,87

9

9

Buol

70,71

71,07

1,24

6

7

Parigi Moutong

69,75

70,33

1,92

7

8

Tojo Una-Una

69,71

70,00

0,95

8

10

Sigi

68,61

68,96

1,09

11

12

Banggai Laut

-

68,61

-

-

13

Morowali Utara

-

71,20

-

-

6

Palu

77,48

77,88

1,78

1

1

Sulawesi Tengah

72,14

72,54

1,44

22

23

Shortfall

Nilai Indeks Pembangunan Manusia Kota Palu sangat ditentukan oleh capaian

tiga

dimensi

dasar

pembangunan

manusia.

Dilihat

dari

peningkatannya, ternyata indeks pembangunan manusia dari komponen angka harapan hidup, daya beli, pendidikan terjadi kenaikan, Peningkatan tertinggi dicapai indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks daya beli.


53


Dari indikator (indeks) tersebut menjelaskan telah terjadi perbaikan besarbesaran pada aspek ekonomi dan kesehatan di Kota Palu, perbaikan ini dalam jangka panjang berdampak pula pada peningkatan angka pendidikan. Adapun

hubungan

antara

masukan

dan

keluaran

dalam

pembentukan kualitas manusia (Ascobat Gani, 1984) dapat dilihat dalam bentuk skema sebagai berikut:

Gambar 4 Hubungan Antara Masukan dan Keluaran Dalam Pembentukan Kualitas Manusia Kualitas Masukan:

Gizi Pendidikan Lingkungan: -Fisik -Biologis -Sosial

Ekonomi

Kualitas Manusia (Individu)

Fisik: -Ukuran/Bobot -Tenaga -Daya Tahan Non Fisik -Kecerdasan -Emosional

-Budi

-Iman

Kualitas Penduduk (Sosial)

Fisik: - PQLI - IPM

Non Fisik - Produktivitas penduduk - Disiplin sosial - Kemandirian - Solidaritas Sosial - Etika Lingkungan

Output: -Kreativitas -Produktivitas -Disiplin/Etika - Kemandirian/

Identitas diri


54

4.1 Kesimpulan 4.2 Implikasi Kebijakan

Penutup

BAB IV PENUTUP

4.1.

Kesimpulan Dari hasil pembahasan dapat diambil kesimpulan:

a. Sebagai indikator tunggal IPM dapat mencerminkan aspek-aspek pembangunan yang lebih luas. Indikator ini dianggap cukup baik dalam menggambarkan aspek sosial maupun aspek ekonomi yang telah dicapai oleh suatu daerah. Seperti telah dikemukakan oleh M.C. Alpin (1982), IPM dapat digunakan untuk melihat posisi tingkat keberhasilan pembangunan di suatu daerah berupa output peningkatan kebutuhan fisik dasar manusia dan perluasan pilihan dan kemampuan dasar manusia. b. Telah terjadi perbaikan besar-besaran pada aspek pendidikan dan ekonomi di Kota Palu maupun provinsi yang digambarkan oleh perubahan positif nilai IPM dalam kurun waktu 2012-2013. c.

Status pembangunan manusia yang ditunjukkan oleh nilai IPM, di Kota Palu tahun 2012 pada kategori tingkat pembangunan manusia menengah ke atas, tahun 2013 masih pada tingkat kategori yang sama walaupun terjadi peningkatan IPM dari 77,48 menjadi 77,88. Indeks Pendidikan Kota Palu pada tahun 2012 sebesar 90,78 menjadi 90,85 pada tahun 2013 dan masih dibawah rata-rata provinsi dimana indeks pendidikan pada tingkat kategori tinggi yaitu 82,17 (antara nilai 78,10-86,98) pada tahun 2012, meningkat menjadi 82,41 pada tahun 2013.


57

Penutup

d. Salah satu indikator kesehatan penduduk Kota Palu dapat dilihat dari Indeks Harapan Hidup, pada tahun 2013 melampaui pada tingkat kategori tinggi (antara nilai 69,70-74,40) yaitu 76,20; semenatara Provinsi Sulawesi Tengah berada pada tingkat kategori tinggi yaitu 70,35. e. Kemampuan daya beli penduduk Kota Palu maupun Sulawesi Tengah terjadi peningkatan dari tahun 2012-2013. Indeks daya beli Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah termasuk kategori tinggi (antara nilai 52,3753,77) selama periode 2012-2013 masing-masing sebesar 65,76; 64,09, dan 66,60; 64,87. 4.2.

Implikasi Kebijakan Beberapa kebijakan yang dapat diambil dalam rangka meningkatkat

kualitas sumber daya manusia adalah: a. Dari pemahaman hubungan IPM dengan komponennya dapat dirancang program peningkatan kesejahteraan penduduk melalui upaya peningkatan kesehatan dan peningkatan pendidikan penduduk secara umum. Sementara itu upaya peningkatan daya beli dapat merupakan dampak berantai dari upaya peningkatan pendidikan penduduk. b. Upaya peningkatan kesehatan dapat dilakukan melalui :  Peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai cara hidup yang sehat (upaya pencegahan) dan upaya pengobatan baik tradisional maupun modern.


58

Penutup

 Peningkatan ketersediaan obat-obat modern yang terjangkau oleh masyarakat.  Peningkatan ketersediaan layanan kesehatan terutama berupa revitalisasi posyandu dan layanan puskesmas (keliling, pengobatan, biasa).  Peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya pengadaan dana kesehatan

melalui

JPKM

sebagai

penunjang

JPS-BK

yang

diselenggarakan oleh pemerintah. c.

Upaya pendidikan masyarakat dapat dilakukan melalui :  Penajaman sasaran WAJAR pendidikan dasar 9 tahun melalui berbagai jalur.  Khusus mengenai upaya pemberantasan buta huruf melalui kejar Paket A agar dapat dijaga kemampuan peserta yang telah lulus dengan adanya kegiatan lanjutan seperti kelompok pembaca. Dengan demikian kemampuan membaca dapat tetap terjaga di samping merupakan

upaya

pembekalan

ilmu

pengetahuan

yang

berkesinambungan.  Upaya pengajar terhadap anak-anak yang terpaksa harus bekerja mendukung perekonomian rumah tangga agar dapat disesuaikan jadwalnya, sehingga pada hari yang sama mereka dapat bekerja dan belajar.


59

Daftar Pustaka

DAFTAR PUSTAKA

BPS, 1998

PANDUAN PELATIHAN PEMANTAUAN PERKEMBANGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT : Pemanfaatan Data Survei Sosial Ekonomi Nasional dan Data Sosial Kependudukan Lainnya, BPS :Jakarta

BPS, 1996

Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Perban-dingan Antar Propinsi 1990-1993,

BPS: Jakarta BPS, 2001

Menuju Konsensus baru, BPS, Bappenas, UNDP :

F.E. U.I, 1981

Dasar-Dasar Demografi, Lembaga Demografi

BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 2014

Statistik Kesejahteraan Rakyat Sulawesi Tengah 2012.

Bappeda dan PM Kota Palu, 2014

Profil Kota Palu 2014.

Bappeda dan PM Kota Palu, 2014

Kinerja Pembangunan Ekonomi Kota Palu Tahun 2014.

Indonesia

F.E.U.I: Jakarta Indonesia


61

ANALISIS SITUASI PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA PALU 2014

Recommend Documents