Analisis Politik Nasional dan Millenium Development Goal (MDG)

Case Study : Analisis Kebijakan Kesehatan

Analisis Politik Nasional dan Millenium Development Goal (MDG)

Drh. Wiku Adisasmito, M.Sc, Ph.D

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia 2008

Daftar Isi

Kata Pengantar...........................................................................................................................i Problem Overview .................................................................................................................... 1 Policy Question......................................................................................................................... 1 BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................................... 2 1.1. Latar Belakang .............................................................................................................. 2 1.2 Manfaat .......................................................................................................................... 3 BAB II ANALISA SITUASI ....................................................................................................... 4 2.1 Tujuan (goal) MDG, Target MDG dan Indikator MDG .................................................... 4 2.2 Indikator Pencapaian Indonesia Sehat 2010.................................................................. 6 2.3 Demografi Masyarakat Indonesia................................................................................... 9 2.4 Profil Pendidikan, Pekerjaan dan Pendapatan Masyarakat Indonesia ......................... 10 2.5 Profil Kesehatan Masyarakat Indonesia dan Ketercakupan Pelayanan Kesehatan ..... 11 2.6 Profil Gizi Masyarakat Indonesia .................................................................................. 14 2.7 Kondisi Geografis dan Fasilitas Pengadaan Air Bersih Masyarakat Indonesia ............ 17 2.8 Peta Perpolitikan di Indonesia ...................................................................................... 18 2.9 Pelaksanaan Otonomi Daerah ..................................................................................... 18 2.10 Alokasi Dana APBN untuk Sektor Kesehatan ............................................................ 24 2.11 Indeks Pembangunan Nasional dan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia ........ 25 BAB III KAJIAN AKADEMIK .................................................................................................. 26 3.1 Arah dan Kebijakan Pembangunan Nasional ............................................................... 26 3.2 Arah dan Kebijakan Kesehatan Nasional ..................................................................... 27 3.3 Arah dan Kebijakan Politik Nasional yang Terkait Dengan MDG ................................. 28 3.4 Pencapaian (Goal) MDG versi Indonesia ..................................................................... 30 3.5 Program partai-partai yang ada terkait dalam pelaksanaan MDG................................ 31 BAB IV PEMBAHASAN ......................................................................................................... 33 KESIMPULAN ........................................................................................................................ 38 DAFTAR PUSTAKA................................................................................................................ 39

Case Studi: Analisis Politik Nasional dan MDG

Kata Pengantar

Assalamualaikum Wr. Wb. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan memudahkan proses belajar mengajar di Universitas Indonesia, khususnya untuk Topik Kebijakan Kesehatan, penulis membuat Seri Studi Kasus tentang Pembuatan Kebijakan Kesehatan. Studi kasus ini dikembangkan dari kegiatan belajar mengajar berbagai Mata Ajaran di tingkat Pascasarjana dan Sarjana tentang Kebijakan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Sebagai penanggung jawab Mata ajaran tentang Pembuatan Kebijakan Kesehatan di lingkungan FKM UI, penulis merasa perlu untuk menyusun Studi Kasus ini agar dapat merangsang kreativitas dan memberikan perspektif yang komprehensif dan luas sambil mengasah daya nalar yang kritis dari setiap mahasiswa dalam mempelajari berbagai aspek dalam pembuatan kebijakan publik di sektor kesehatan. Seluruh topik dan format, serta sebagian isi yang ada pada Seri Studi Kasus ini penulis susun sebagai penugasan pada mahasiswa untuk selanjutnya dielaborasi menjadi sebuah makalah ilmiah. Hasil dari penyusunan makalah ilmiah ini penulis sempurnakan menjadi Studi Kasus untuk dimanfaatkan dalam pembelajaran topik Pembuatan Kebijakan Kesehatan terutama di lingkungan Universitas Indonesia. Adanya kelengkapan struktur Studi Kasus yang meliputi: Naskah Akademik & Draft Pasal Peraturan Perundangan yang diusulkan. Naskah Akademik memuat substansi: Pendahuluan, Tinjauan Masalah, Landasan Hukum, Materi Muatan, Penutup, Daftar Pustaka. Struktur ini diharapkan dapat membantu mahasiswa menyusun sebuah kebijakan berdasarkan masalah kesehatan masyarakat (Public Health problem-based) yang dilengkapi dengan sintesis & analisis, dikemas berdasarkan teori dan perspektif ilmiah dalam sebuah Naskah Akademik, dan kemudian diuraikan dalam konstruksi sebuah Draft Peraturan Perundangan. Kepustakaan utama yang digunakan dalam penyusunan Studi Kasus ini adalah Sistem Kesehatan, Wiku Adisasmito (2007), Making Health Policy, Kent Buse, et al (2006), The Health Care Policy Process, Carol Barker (1996), Health Policy, An Introduction to Process and Power, Gill Walt (1994), dan UU No 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan. Dengan demikian diharapkan studi kasus ini dapat memberikan materi komplit yang diperlukan dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar. Penulis ucapkan terima kasih kepada Sdr Khania Puspitasari, mahasiswa Program Pascasarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat, FKM UI Angkatan 2006/2007 yang telah membantu menyusun makalah yang kemudian makalah tersebut dimodivikasi oleh penulis sebagai studi kasus. Mohon maaf apabila ada kekurangan / kesalahan dalam penyusunan materi Studi Kasus ini. Kritik dan saran akan membantu penulis dalam upaya meningkatkan kualitas Studi Kasus ini. Semoga kita semua selalu mendapatkan ridlo Illahi dalam menuntut ilmu agar bermanfaat. Amin.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. Depok, 27 Februari 2008

Drh. Wiku Adisasmito, MSc, PhD Departemen Administrasi & Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia

Drh. Wiku Adisasmito, MSc, PhD.

i


POLITIK NASIONAL DAN MILLENIUM DEVELOPMENT GOAL (MDG) Oleh: Wiku Adisasmito dan Khania Puspitasari

Problem Overview: MDG adalah tujuan dan tanggung jawab dari semua negara yang berpartisipasi dalam KTT Milenium, baik pada rakyatnya maupun secara bersama antar pemerintahan. MDG memiliki 8 tujuan, 18 target, dan 48 indikator yang telah disusun oleh konsensus para ahli dari sekretariat PBB, Dana Moneter Internasional (IMF), Organisasi untuk Pembangunan dan Kerjasama Ekonomi (OECD) dan Bank Dunia. Masing-masing indikator digunakan untuk memonitor perkembangan pencapaian setiap tujuan dan target. Keikutsertaan Indonesia menandatangani Millenium Development Goal (MDG), menjadikan Indonesia harus berusaha untuk turut mensukseskan MDG sebagai komitmen global.

Policy Question: 1. Apa Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah terkait politik nasional dan MDGs ? 2. Bagaimana content kebijakan tersebut dianalisis? 3. Apakah kebijakan tersebut sudah memenuhi aspek-aspek lingkungan strategis (IPOLEKSOSBUDHANKAM)?

1



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang a. Sejarah pembentukan MDG Kehidupan yang layak dan kesejahteraan penduduk merupakan tujuan dari pembangunan di setiap negara, agar keadaan bumi yang aman, makmur, dan sejahtera dapat tercapai. Untuk mewujudkan semua itu, pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) bulan September 2000, sebanyak 189 negara anggota PBB yang diwakili oleh kepala negara dan kepala pemerintahan sepakat untuk melahirkan sebuah deklarasi Millenium Development Goal (MDG) atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Tujuan Pembagunan Millenium.1,2 Deklarasi itu berdasarkan pendekatan yang inklusif, dan berpijak pada perhatian bagi pemenuhan hak-hak dasar manusia.1 Di dalam KTT Milenium tersebut juga dihasilkan konsensus yang merangkai upaya-upaya untuk mencapai tujuan MDG dengan perhatian utama pada hak asasi manusia, tata pemerintahan yang baik, demokratisasi, pencegahan konflik, dan pembangunan perdamaian.2,4 Pada mulanya, MDG merupakan sebuah review atas kebijakan pembangunan yang dikeluarkan oleh OECD-DAC pada pertengahan tahun 1990 dan kemudian dimasukkan kedalam Tujuan Pembangunan Internasional (Internasional Development Goals) tahun 2000 dan direvisi menjadi Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals) pada KTT Milenium.4 Setiap tujuan (goal) dari MDG memiliki satu atau beberapa target dengan beberapa indikatornya. MDG memiliki 8 tujuan, 18 target, dan 48 indikator yang telah disusun oleh konsensus para ahli dari sekertariat PBB, Dana Moneter Internasional (IMF), Organisasi untuk Pembangunan dan Kerjasama Ekonomi (OECD) dan Bank Dunia.2,5 Masing-masing indikator digunakan untuk memonitor perkembangan pencapaian setiap tujuan dan target.1 Selain Tujuan Pembangunan Milenium (MDG), ada beberapa tujuan pembangunan yang lain ditetapkan pada dekade 1960-an hingga 1980-an. Sebagian terlahir dari konferensi global yang diselenggarakan PBB pada 1990-an, termasuk KTT Dunia untuk Anak, Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua 1990 di Jomtien, Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan 1992 di Rio de Janeiro, serta KTT Dunia untuk Pembangunan Sosial 1995 di Copenhagen. MDG tidak bertentangan dengan komitmen global yang sebelumnya karena sebagian dari MDG itu telah dicanangkan dalam Tujuan Pembangunan Internasional (IDG), oleh negara-negara maju yang tergabung dalam OECD pada 1996 hingga selanjutnya diadopsi oleh PBB, Bank Dunia dan IMF.1 Beberapa hal penting yang perlu mendapat perhatian berkaitan dengan MDG adalah sebagai berikut: Pertama, MDG bukan tujuan PBB, sekalipun PBB merupakan lembaga yang aktif terlibat dalam promosi global untuk merealisasikannya. MDG adalah tujuan dan tanggung jawab dari semua negara yang berpartisipasi dalam KTT Milenium, baik pada rakyatnya maupun secara bersama antar pemerintahan. Kedua, tujuh dari delapan tujuan telah dikuantitatifkan sebagai target dengan waktu pencapaian yang jelas, hingga memungkinkan pengukuran dan pelaporan kemajuan secara objektif dengan indikator yang sebagian besar secara internasional dapat diperbandingkan. Ketiga, tujuan-tujuan dalam MDG saling terkait satu dengan yang lain. Keempat, dengan dukungan PBB, terjadi upaya global untuk memantau kemajuan, meningkatkan perhatian, mendorong tindakan dan penelitian yang akan menjadi landasan intelektual bagi reformasi kebijakan, pembangunan kapasitas dan memobilisasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai semua target. Kelima, 18 belas target dan lebih dari 40 indikator terkait ditetapkan untuk dapat dicapai dalam jangka waktu 25


2


tahun antara 1990 dan 2015. Sekalipun MDG merupakan sebuah komitmen global tetapi diupayakan untuk lebih mengakomodasikan nilai-nilai lokal sesuai dengan karakteristik masing-masing negara sehingga lebih mudah untuk diaplikasikan.1 Dalam sidang umum PBB yang ke-60 pada tanggal 14-16 September 2005, dilakukan juga evaluasi pelaksanaan lima tahun MDG. Dalam evaluasi tersebut dikatakan bahwa 50 negara gagal mencapai paling sedikit satu target MDG. Sedangkan 65 negara lainnya beresiko untuk sama sekali gagal mencapai paling tidak satu MDG hingga 2040. Sehingga hingga kini, MDG masih menjadi suatu perdebatan tentang tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam MDG, sumber daya yang dibutuhkan dan bagaimana cara pencapaian MDG.4 b. Keikutsertaan Indonesia dalam MDG Sejak Indonesia tergabung dalam keanggotaan PBB, secara otomatis Indonesia banyak telibat dalam menyukseskan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh PBB. Keikutsertaan Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) bulan September 2000 dan menandatangani Millenium Development Goal (MDG), menjadikan Indonesia harus berusaha untuk turut menyukseskan MDG sebagai komitmen global. Indonesia menyadari bahwa MDG bukan tujuan PBB, sekalipun PBB merupakan lembaga yang aktif terlibat dalam promosi global untuk merealisasikannya. MDG adalah tujuan dan tanggung jawab dari semua negara yang berpartisipasi dalam KTT Milenium, baik pada rakyatnya maupun secara bersama antar pemerintahan. Penggunaan indikator MDG akan merangsang lembaga-lembaga pemerintah dan swasta di tingkat daerah untuk menyatukan upaya pembangunan. Sehingga bisa dihasilkan sinergi positif yang menguntungkan rakyat banyak. Karena persatuan dan kesatuan yang terjadi pada tingkat penduduk, terutama pada tingkat rakyat banyak (grass root level) memerlukan pelayanan manusiawi dan dikemudian hari bisa menikmatinya, merupakan sumbangan pembangunan yang sangat dibutuhkan. 1.2 Manfaat a. memberikan informasi yang lengkap mengenai proses penyelesaian suatu masalah kesehatan b. sebagai bahan pertimbangan dalam membuat suatu kebijakan kesehatan di masa yang akan datang

3



BAB II ANALISA SITUASI

2.1 Tujuan (goal) MDG, Target MDG dan Indikator MDG Telah disebutkan sebelumnya bahwa di dalam Tujuan Pembangunan Milenium (MDG) terdapat 8 tujuan yang harus dicapai dengan 18 target dan 48 indikator yang diharapkan dapat membantu tercapainya tujuan dari MDG. Adapun 18 target dan 48 indikator tersebut disusun oleh konsensus para ahli dari sekertariat PBB, Dana Moneter Internasional (IMF), Organisasi untuk Pembangunan dan Kerjasama Ekonomi (OECD) dan Bank Dunia.1,2,5 Tujuan (goal) MDG, target MDG dan indikator MDG adalah sebagai berikut:1,2,5,6 a. Tujuan 1: Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan  Target 1: Menurunkan proporsi penduduk yang tingkat pendapatannya di bawah $1 per hari menjadi setengahnya antara 1990–2015. Indikator 1: Proporsi populasi yang tingkat pendapatannya dibawah $1 per hari. Indikator 2: Ratio gap kemiskinan. Indikator 3: Sumbangan kuantil termiskin dalam konsumsi nasional.  Target 2: Menurunkan proporsi penduduk yang menderita kelaparan menjadi setengahnya antara tahun 1990–2015. Indikator 4: Prevalensi balita dengan berat badan rendah. Indikator 5: Proporsi penduduk yang konsumsi makanan berenergi di bawah batas minimal. b. Tujuan 2: Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua  Target 3: Memastikan pada 2015 semua anak dimanapun, laki-laki maupun perempuan, dapat menyelesaikan seluruh pendidikan dasar. Indikator 6: Ratio pendaftaran sekolah pada jenjang pendidikan dasar. Indikator 7: Proporsi murid-murid yang menyelesaikan pendidikan dari kelas 1 hingga kelas 5. Indikator 8: rata-rata melek huruf usia15-24 tahun. c. Tujuan 3: Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan  Target 4: Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005 dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015. Indikator 9: Ratio anak laki-laki dan perempuan pada pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Indikator 10: Rasio wanita terpelajar terhadap laki-laki terpelajar, usia 15-24 tahun. Indikator 11: Pendapatan pekerja wanita pada sektor non-agrikultural. Indikator 12: Proporsi jumlah kursi yang diduduki oleh wanita pada parlemen nasional. Indikator 13: Angka kematian balita. Indikator 14: Angka kematian bayi. Indikator 15: Proporsi anak usia 1 tahun yang diimunisasi polio. e. Tujuan 5: Meningkatkan Kesehatan Ibu  Target 6: Menurunkan angka kematian ibu sebesar tiga perempatnya antara tahun 1990 dan 2015. Indikator 16: Rasio kematian ibu. Drh. Wiku Adisasmito, MSc, PhD.

4


Indikator 17: Proporsi kelahiran yang ditangani tenaga kesehatan terlatih. f. Tujuan 6: Memerangi HIV/AIDS, Malaria, dan Penyakit Menular Lainnya  Target 7: Mengendalikan penyebaran HIV/AIDS dan mulai menurunnya jumlah kasus baru pada tahun 2015. Indikator 18: Prevalensi HIV pada wanita hamil usia 15-24 tahun. Indikator 19: Angka pemakaian kondom sebagai alat kontrasepsi. 19a. Penggunaan kondom pada hubungan seks beresiko tinggi. 19b. Persentasi populasi usia 15-24 dengan pengetahuan yang benar tentang HIV/AIDS. Indikator 20: rasio antara anak yatim piatu yang bersekolah dengan anak non-yatim piatu yang berusia antara 10-14 tahun.  Target 8: Mengendalikan penyakit malaria dan mulai menurunnya jumlah kasus malaria dan penyakit lainnya pada tahun 2015. Indikator 21: Prevalensi malaria dan angka kematian karena malaria. Indikator 22: Proporsi populasi pada daerah resiko tinggi malaria dengan menggunakan pengukuran pencegahan dan pengobatan malaria yang efektif. Indikator 23: Prevalensi tuberkulosis dan angka kematian karena tuberkulosis. Indikator 24: Prevalensi kasus tuberkulosis yang terdeteksi dan ditangani dengan DOTS. g. Tujuan 7: Memastikan Keberlanjutan Lingkungan Hidup  Target 9: Memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan dan program nasional dan mengurangi pengrusakan lingkungan. Indikator 25: Proporsi daerah yang masih ditutupi hutan. Indikator 26: Rasio daerah yang dilindungi untuk menjaga keanekaragaman biologi terhadap daerah permukaan. Indikator 27: Energi yang digunakan (rata-rata kg minyak) per $1 GDP (PPP). Indikator 28: Emisi CO2 per kapita dan konsumsi CFC penyebab kerusakan ozon. Indikator 29: Proporsi populasi yang menggunakan bahan bakar padat.  Target 10: Penurunan sebesar separuh, proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar pada tahun 2015. Indikator 30: Proporsi populasi yang mempunyai kemudahan akses untuk memperoleh air minum, kota dan desa. Indikator 31: Proporsi populasi yang mempunyai akses untuk memperoleh sanitasi, kota dan desa.  Target 11: Mencapai perbaikan yang berarti dalam kehidupan penduduk miskin di pemukiman kumuh pada tahun 2020. Indikator 32: Proporsi rumah tangga dengan akses lingkungan yang aman. h. Tujuan 8: Membangun Kemitraan Global untuk Pembangunan  Target 12: Membangun sistem keuangan dan perdagangan yang terbuka, berdasarkan hukum, dapat diprediksi, dan tidak diskriminatif.  Target 13: Memberikan perhatian khusus pada negara-negara miskin, termasuk.  Target 14: Memberikan perhatian khusus pada negara-negara terisolir dan negara pulau yang kecil.  Target 15: Berhubungan dengan permasalahan-permasalahan hutang negaranegara berkembang melalui perhitungan-perhitungan nasional dan internasional dalam rangka membuat hutang tersebut bisa menopang dalam waktu lama.

5



Indikator 33: Jumlah Official Developmet Assistance (ODA), keseluruhan terhadap LDCs, sebagai persentasi pendapatan national total dari donor OECD atau Development Assistance Committee (DAC) Indikator 34: Proporsi hubungan bilateral total, alokasi sektor donor ODA dari OECD/DAC terhadap pelayanan sosial dasar (pendidikan dasar, pelayanan kesehatan primer, nutrisi, air bersih dan sanitasi). Indikator 35: Proporsi donor bilateral ODA dari OECD/DAC yang tidak terikat. Indikator 36: ODA diterima di negara berkembang yang dikelilingi daratan sebagai sebuah bagian dari GNI mereka. Indikator 37: ODA diterima di negara kepulauan kecil yang sedang berkembang sebagai bagian GNI mereka. Indikator 38: Proporsi total import dari negara maju. Indikator 39: Rata-rata tarif yang ditentukan oleh negara-negara maju terhadap hasil pertanian, textil, dan pakaian dari negara-negara berkembang. Indikator 40: Perkiraan dukungan pertanian untuk negara-negara OECD sebagai persentase dari GDP. Indikator 41: Proporsi dari ODA yang disediakan untuk membantu pembangunan kapasitas perdagangan. Indikator 42: Jumlah total negara-negara yang telah mencapai Heavily Indebted Poor Countries Initiatives (HIPC) decision points dan jumlah negara-negara yang telah mencapai HIPC completion points (cumulative). Indikator 43: Komitmen pembebasan hutang dibawah inisiatif HIPC. Indikator 44: Perbaikan hutang sebagai persentase dari eksport barang dan jasa.  Target 16: Dalam kerja samanya dengan negara-negara berkembang, pengembangan dan penerapan strategi untuk para remaja pada pekerjaan yang produktif dan layak. Indikator 45:Rata-rata jumlah untuk tiap jenis kelamin dan keseluruhan untuk remaja usia 15-24 tahun yang tidak bekerja.  Target 17: Bekerjasama dengan perusahaan farmasi dalam menyediakan akses untuk pengadaan obat esensial di negara berkembang. Indikator 46: Proporsi populasi dengan akses terhadap ketersediaan obat-obat esensial sesuai dasar yang telah ditentukan.  Target 18: Bekerjasama dengan sektor swasta untuk menyediakan teknologi baru yang menguntungkan terutama dalam hal informasi dan komunikasi. Indikator 47: Jumlah pelanggan saluran telepon dan telepon selular per 100 populasi. Indikator 48: Personal computer yang digunakan 100 populasi dan pengguna internet per 100 populasi. 2.2 Indikator Pencapaian Indonesia Sehat 2010 Sejak awal tahun 1999, telah ditetapkan Visi baru Pembangunan Kesehatan yang secara singkat dinyatakan sebagai INDONESIA SEHAT 2010. Dengan rumusan ini dimaksudkan bahwa pada tahun 2010 kelak bangsa Indonesia sudah akan hidup sehat dalam lingkungan yang sehat, berperilaku hidup bersih dan sehat, serta dapat memilih, menjangkau dan memanfaatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan berkeadilan, sehingga memiliki derajat kesehatan yang optimal.7 Pencapaian visi Provinsi Sehat dan pencapaian visi Kabupaten/Kota Sehat merupakan modal dasar bagi tercapainya visi Indonesia Sehat 2010. Adapun indikator pencapaian pencapaian visi Indonesia Sehat 2010 adalah: a. Derajat Kesehatan yang Optimal


6


Derajat kesehatan yang optimal akan dilihat dari unsur kualitas hidup serta unsurunsur mortalitas dan yang mempengaruhinya, yaitu morbiditas dan status gizi. Untuk kualitas hidup, yang digunakan sebagai indikator adalah Angka Harapan Hidup Waktu Lahir (Lo). Sedangkan untuk mortalitas telah disepakati lima indikator, yaitu Angka Kematian Bayi (AKB) per-1000 Kelahiran Hidup, Angka Kematian Balita (AKABA) per1000 Kelahiran Hidup, Angka Kematian Pneumonia Pada Balita per-1000 Balita, Angka Kematian Diare Pada Balita per-1000 Balita, dan Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) per-100000 Kelahiran Hidup. Untuk morbiditas telah disepakati beberapa indikator, yaitu Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per-100000 Penduduk, Angka Kesakitan Malaria per-1000 Penduduk, Persentase Kesembuhan TB Paru, Persentase Penderita HIV/AIDS Terhadap Penduduk Berisiko, dan Angka “Acute Flaccid Paralysis” (AFP) Pada Anak Usia <15 Tahun per-100000 Anak. b.

Lingkungan yang Sehat Untuk menilai keadaan lingkungan sehat telah dipilih empat indikator yang diprogramkan dalam sektor kesehatan7, yaitu persentase keluarga yang memiliki persediaan air minum sehat, persentase keluarga yang memiliki akses terhadap jamban sehat, persentase keluarga yang mengelola sampah dengan baik, dan persentase keluarga yang mengelola air limbahnya dengan aman. Sedangkan lingkungan yang dikembangkan sektor-sektor terkait mencakup kependudukan, kondisi lingkungan sosial, dan kondisi ekonomi.

c.

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Perilaku hidup bersih dan sehat mencakup perilaku individu dan keluarga dalam rangka meningkatkan kesehatannya serta perilaku kelompok dan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan kesehatan. Untuk ini telah disepakati empat indikator, yaitu Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas yang Melakukan Olah Raga Secara Teratur, Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas yang Tidak Merokok, Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Pelayanan Kesehatan (Rawat Jalan), dan Persentase Desa yang Memiliki Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM).

d.

Pelayanan Kesehatan Bermutu dan Terjangkau Untuk melihat pemerataan, mutu, keterjangkauan, dan keadilan pelayanan kesehatan telah disepakati delapan indikator, yaitu rasio puskesmas terhadap penduduk, rasio puskesmas pembantu terhadap penduduk, rasio rumah sakit terhadap penduduk, rasio tempat tidur rumah sakit terhadap penduduk, persentase penduduk yang puas memanfaatkan pelayanan rawat jalan, persentase penduduk yang puas memanfaatkan pelayanan rawat inap, dan persentase penduduk yang tercakup jaminan pembiayaan kesehatan.

Hasil atau keluaran tersebut di atas dicapai melalui penyelenggaraan Pembangunan Kesehatan yang membawa empat Misi, yaitu: (1) Pembangunan Kesehatan harus dapat menggerakkan Pembangunan Nasional yang berwawasan kesehatan; (2) Pembangunan Kesehatan harus dapat mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat; (3) Pembangunan Kesehatan harus dapat memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau; dan (4) Pembangunan Kesehatan harus dapat meningkatkan kesehatan individu, keluarga, masyarakat serta lingkungannya.

7



Kesemuanya itu dilaksanakan melalui strategi utama berupa: (1) Desentralisasi Kesehatan, yang berisi strategi-strategi; (2) Pembangunan Berwawasan Kesehatan; (3) Profesionalisme; dan (4) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Untuk menggambarkan kegiatan Pembangunan Kesehatan telah disepakati adanya sebelas (11) indikator pelayanan kesehatan dan enam (6) indikator manajemen kesehatan. Indikator-indikator pelayanan kesehatan terdiri atas7: (1) Persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan K4; (2) Persentase ibu hamil yang mendapat tablet Fe; (3) Persentase ibu hamil yang mendapat kapsul yodium; (4) Persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan; (5) Persentase bayi baru lahir yang mendapat kunjungan tenaga kesehatan; (6) Persentase peserta KB aktif; (7) Persentase balita yang mendapat kapsul vitamin A; (8) Persentase bayi yang mendapat imunisasi campak; (9) Cakupan pengobatan TB paru; (10)Persentase rumah/bangunan yang bebas jentik nyamuk; (11) Persentase murid SD/MI yang tercakup perawatan kesehatan gigi. (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Sedangkan indikator-indikator manajemen kesehatan terdiri atas7: Rasio dokter terhadap penduduk, Rasio dokter gigi terhadap penduduk, Rasio perawat terhadap penduduk, Rasio bidan terhadap penduduk, Persentase persediaan obat Puskesmas terhadap kebutuhan, Persentase anggaran kesehatan daerah terhadap APBD. Secara skematis mengenai visi Indonesia Sehat 2010 dapat digambarkan sebagai

berikut:8


8


Visi Indonesia Sehat 2010 (KepMenKes No. 574/Men.Kes/SK/IV/2000 tentang Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010) Kebijakan 1. 2. 3. 4. 5.

Peningkatan KS Lintor Peningkatan perilaku dan pemberdayaan dan kemitraan Peningkatan Kesling Peningkatan Upaya Kesehatan Derajat Kesehatan

Strategi 1. 2. 3. 4.

Visi 2010

MISI: 1. 2. 3.

Masyarakat sehat dg: Lingkungan sehat, Perilaku sehat, Yankes bermutu, adil dan merata

Pembangunan berwawasan kesehatan Kemandirian Masyarakat Peningkatan Yankes yang bermudtu, merata, dan terjangkau

Pembangunan Was Kes Desentralisasi Profesionalisme PO DAN P ROGR KOK PROG JPKM R AM K ESEHA AM TAN U NGG

Mei 06

SASARAN ULAN

1. 2. 3. 4. 5.

Perilkau hidup sehat Lingkungan Sehat Upaya Kesehatan Manajemen Bangkes Derajat Kesehatan 8

sumber : Bahan perkuliahan Sistim Pelayanan Kesehatan KARS UI 2005

2.3 Demografi Masyarakat Indonesia Indikator kependudukan yang terpenting adalah Pertumbuhan Penduduk Rata-rata per Tahun (Persen) dan Prevalensi Akseptor Keluarga Berencana (Persentase Terhadap Pasangan Usia Subur).7 Pada tahun 2000, jumlah penduduk Indonesia adalah 206 juta, keempat terbanyak di dunia. Di kawasan ASEAN pertumbuhannya pada 1990-2001 sekitar 1,49 persen per tahun dan pada tahun 2005 sekitar 1,45 persen7,12 setelah Kamboja, Laos, dan Brunei Darussalam sedangkan Singapura merupakan negara di kawasan Asia Tenggara dengan laju pertumbuhan penduduk terendah, yaitu sebesar 0,8% per tahun.7 Salah satu indikator pertumbuhan suatu bangsa tercermin dari peningkatan persentase penduduk yang tinggal di perkotaan. Di negara maju sebagian besar penduduknya tinggal di daerah perkotaan karena sebagian desa telah diubah menjadi kota. Keadaan di Indonesia merupakan kebalikannya, yaitu sebagian besar penduduknya tinggal di pedesaan (56,87% berbanding 43,13%). Distribusi penduduk tetap timpang, meskipun telah diupayakan transmigrasi untuk mengurangi kepadatan di Pulau Jawa, Bali, dan Madura. Lebih dari 60 persen penduduk masih bertempat tinggal di ketiga pulau yang luasnya hanya tujuh persen dari luas daratan Indonesia itu.7 Komposisi penduduk Indonesia dirinci menurut kelompok umur dan jenis kelamin, menunjukkan penduduk laki-laki maupun perempuan terbanyak berada pada kelompok umur 5-9 dan 10-14 tahun. Gambaran komposisi penduduk secara lebih rinci dapat dilihat dalam gambar berikut7:

9



sumber : Profil Kesehatan Indonesa tahun 2001

Penduduk menurut kelompok umur menunjukkan bahwa 30,50% penduduk Indonesia berusia muda (0-14 tahun), 64,83% berusia produktif (umur 15-64 tahun), dan hanya 4,68% yang berumur 65 tahun lebih, sehingga diperoleh angka rasio ketergantungan penduduk Indonesia sebesar 54,25 artinya setiap 100 penduduk usia produktif menganggung sekitar 54 orang penduduk usia tidak produktif. 2.4 Profil Pendidikan, Pekerjaan, dan Pendapatan Masyarakat Indonesia Garis besar kebijakan pendidikan adalah perluasan dan pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu dan kesejahteraan pendidik, dan memberdayakan lembaga pendidikan. Selain itu, tujuan pembangunan pendidikan juga melakukan pembaruan dan pemantapan sistem pendidikan, termasuk pembaruan kurikulum dan pelaksanaan desentralisasi pendidikan. Data SUSENAS 20041 menunjukkan bahwa angka partisipasi murni (APM) jenjang SD/MI telah mengalami peningkatan dari 88,7% pada tahun 1992 menjadi sekitar 93% pada tahun 2004. Sedangkan angka partisipasi kasar (APK) untuk jenjang SD/MI 117,13% pada tahun 2004. Untuk jenjang SD/MI tidak tampak perbedaan partisipasi pendidikan secara signifikan antara wilayah pedesaan dan perkotaan, antara lakilaki dan perempuan, serta antar kelompok masyarakat. Menurut data SUSENAS 2004 pula terlihat bahwa angka partisipasi sekolah (APS) penduduk usia 7-12 tahun: 96,77%; 13-15 tahun: 83,49%; 16-18 tahun: 53,48%; 19-24 tahun: 12,07%. Persentase penduduk berusia 10 tahun ke atas yang tidak/belum pernah bersekolah adalah 10,25%. Namun demikian angka partisipasi pendidikan masih bervariasi antar propinsi.7 Angka persentase terendah adalah di provinsi Sulawesi Utara, yaitu hanya 1,35% penduduknya yang tidak/belum pernah bersekolah, sedangkan yang tertinggi di Papua, yaitu sebesar 28,17%. Sementara itu secara nasional penduduk usia 10 tahun ke atas yang masih bersekolah sebesar 19,57% terdiri dari 8,63% bersekolah di SD/MI, 5,91% di SLTP/MTs, 3,67% di SMU/SMK/MA, dan 1,36 % di akademi/universitas. Secara nasional penduduk berumur 10 tahun keatas yang tidak/belum pernah sekolah sebagian besar tinggal di pedesaan (13,69%) dibanding di perkotaan (5,84%). Dibandingkan menurut jenis kelamin, terlihat penduduk perempuan yang tidak/belum pernah sekolah besarnya dua kali lipat penduduk laki-laki (13,93% berbanding 6,51%). Hal ini terutama disebabkan tingginya angka persentase penduduk perempuan yang tidak/belum pernah sekolah pada kelompok umur dewasa/tua. Ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki penduduk merupakan indikator pokok kualitas pendidikan formal. Semakin tinggi ijazah/STTB yang dimiliki oleh rata-rata penduduk suatu


10


negara mencerminkan semakin tingginya taraf intelektualitas bangsa dari negara tersebut. Di Indonesia pada tahun 2001, penduduk berumur 10 tahun ke atas yang tidak/belum memiliki ijazah/STTB sebanyak 34,36%. Sedangkan yang sudah memiliki ijazah terdiri atas tamat SD/MI sebanyak 32,80%, tamat SLTP/MTs sebanyak 14,84%, tamat SMU/SMK sebanyak 14,70%, dan tamat Perguruan Tinggi sebanyak 3,31%. Dilihat dari segi jenis kelamin, ijazah/STTB yang dimiliki oleh penduduk laki-laki ternyata masih lebih baik bila dibanding yang dimiliki perempuan. Sementara bila dilihat dari segi tempat tinggal, ijazah/STTB yang dimiliki penduduk yang tinggal di perkotaan lebih baik dibanding yang dimiliki oleh mereka yang tinggal di pedesaan. Kemampuan membaca dan menulis atau baca-tulis merupakan keterampilan minimum yang dibutuhkan oleh penduduk untuk mencapai kesejahteraannya. Kemampuan baca-tulis ini tercermin dari Angka Melek Huruf, yaitu persentase penduduk umur 10 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya.7 Menurut data statistik pendidikan pada tahun 2003 angka buta aksara penduduk 15 tahun keatas: 10,21%.1 Namun secara nasional, untuk usia 15-24 tahun angka ini mengalami perbaikan pada tahun 2004 berdasarkan data SUSENAS 2004, yaitu dari 96,2% pada tahun 1990 menjadi 98,7% pada tahun 2004.7 Menurut CIA The World Factbook, angkatan kerja total pada tahun 2005 sebanyak 110,4 juta orang, yang bekerja pada bidang pertanian sebanyak 45%, bidang industri sebanyak 16% dan dalam bidang jasa sebanyak 39%. Pendapatan Domestik Bruto perkapita pada tahun 2005 sebesar 3.700 dollar AS.12 Pendapatan perkapita di Indonesia hanya 400-500 dollar AS, sementara Cina dengan penduduk 1,3 milyar jiwa perkapitanya mencapai 1000 dollar AS.25 2.5 Profil Kesehatan Masyarakat Indonesia dan Ketercakupan Pelayanan Kesehatan Sejak ditetapkannya visi Indonesia Sehat 2010 dan pemberlakuan otonomi daerah, profil kesehatan menjadi lebih strategis. Profil kesehatan provinsi, melalui indikator-indikator yang disepakati, dapat digunakan sebagai salah satu sarana untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian visi Provinsi Sehat. Demikian pula, profil kesehatan kabupaten/kota dapat digunakan sebagai salah satu sarana untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian visi Kabupaten/Kota Sehat, yang pencapaian visi Provinsi Sehat dan pencapaian visi Kabupaten/Kota Sehat merupakan modal dasar bagi tercapainya visi Indonesia Sehat 2010. Lingkungan politik, ekonomi, dan sosial yang serba tidak menentu sebagai dampak berkepanjangan dari krisis multi dimensional di negara ini, mengakibatkan organisasi milik pemerintah maupun swasta sulit menentu arah perkembangan di masa mendatang. Bahkan untuk beberapa di antara organisasi tersebut yang menjadi masalah bukannya perkembangan, tetapi bagaimana organisasinya bisa tetap hidup di tengah berbagai tantangan mulai dari desentralisasi sampai globalisasi dan liberalisasi perdagangan. Hal ini terjadi pada fasilitas pelayanan medik milik pemerintah atau swasta. Kenyataan yang kini dihadapi di negara ini dengan aneka ragam permasalahannya, menuntut organisasi untuk beradaptasi terhadap berbagai perubahan lingkungan yang perlu diakomodasikan demi kelangsungan hidup organisasi, maupun perkembangan selanjutnya. Permasalahan pokok yang dihadapi oleh Sistem Pelayanan Medik, antara lain adalah: a. Ada kesenjangan antara kebutuhan dan permintaan terhadap pelayanan rumah sakit. Dibandingkan negara-negara tetangga, jumlah tempat tidur rumah sakit di Indonesia relatif masih rendah, yaitu 1:1.628 atau kurang lebih 60 tempat tidur RS per 100.000 penduduk, atau ke-8 paling rendah di dunia dalam rasio tempat tidur dibandingkan jumlah penduduk.7,10

11



b. Sebenarnya kebutuhan riil akan pelayanan kesehatan di Indonesia sangat besar. Ini tercermin dari derajat kesehatan yang relatif lebih rendah dibandingkan negara tetangga. Angka kematian ibu dalam Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2002-2003 menunjukkan bahwa AKI di Indonesia 307 per 100.000 kelahiran hidup antara 1998– 2002.1 c. Walaupun pasokan tempat tidur rumah sakit masih sangat rendah, ternyata pemakaian tempat tidur juga masih rendah. Bed Occupancy Rate (BOR) hingga tahun 2004 hanya sekitar 55-57 persen.Rata-rata tiap hari dari 100.000 penduduk hanya 30 orang yang sedang dirawat di rumah sakit. Data di atas menunjukkan bahwa kebutuhan yang tinggi ini tak diiringi dengan permintaan yang tinggi.7,11 d. Rasio antar dokter dan penduduk Jumlah sumber daya manusia (SDM) kesehatan belum memadai. Rasio tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk masih rendah. Produksi dokter setiap tahun sekitar 2.500 dokter baru, sedangkan rasio dokter terhadap jumlah penduduk adalah 1:5000. Produksi perawat setiap tahun sekitar 40.000 perawat baru, dengan rasio terhadap jumlah penduduk adalah 1:2.850. Sedangkan produksi bidan setiap tahun sekitar 600 bidan baru, dengan rasio terhadap jumlah penduduk adalah 1:2.600. Namun daya serap tenaga kesehatan oleh jaringan pelayanan kesehatan masih terbatas.14 Penyebaran SDM Kesehatan juga belum menggembirakan, sekalipun sejak tahun 1992 telah diterapkan kebijakan penempatan tenaga dokter dan bidan dengan sistem PTT. Tercatat rasio dokter terhadap Puskesmas untuk kawasan Indonesia bagian barat, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah bagian timur. Rasio tenaga dokter terhadap Puskesmas di Provinsi Sumatera Utara = 0,84 dibanding dengan Provinsi NTT = 0,26 dan Provinsi Papua = 0,12.14 Mutu SDM Kesehatan masih membutuhkan pembenahan. Hal ini tercermin dari kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang belum optimal. Menurut SUSENAS 2001, ditemukan 23,2% masyarakat yang bertempat tinggal di Pulau Jawa dan Bali menyatakan tidak/kurang puas terhadap pelayanan rawat jalan yang diselenggarakan oleh rumah sakit pemerintah di kedua pulau tersebut. Sistem penghargaan dan sanksi, peningkatan karier, pendidikan dan pelatihan berjenjang dan berkelanjutan, akreditasi pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi, registrasi dan lisensi SDM kesehatan belum mantap. Sampai saat ini sistem sertifikasi, registrasi dan lisensi SDM di Indonesia belum mencakup aspek profesionalisme. Sistem yang dipergunakan pada saat ini, karena hanya dilakukan oleh Departemen Kesehatan masih bersifat administratif. Kerja sama lintas program, lintas sektor dan dengan organisasi profesi serta lembaga swadaya masyarakat dalam pengembangan tenaga kesehatan masih terbatas. e. Menurunnya hari-hari rawat sebesar 12,3 persen pada ruang rawat kelas III RSU pemerintah untuk pasien miskin selama dekade terakhir, ini menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat yang menurun di samping ketidakjangkauan pembiayaan, padahal setiap tahunnya total hari rawat meningkat 1 persen. f. Jenjang rujukan antara Puskesmas dengan semua kelas RSU tidak berjalan secara hierarkis sesuai kebutuhan. Begitu pula rujukan antara RSU kelas A, B, C, dan D tidak berjalan secara efektif dan efisien. Pemerataan mendapatkan pelayanan medik yang bermutu, efisien dan berkesinambungan belum dirasakan oleh masyarakat luas.


12


g. Hampir 50 persen dari masyarakat yang mempunyai keluhan sakit, sama sekali tidak memanfaatkan fasilitas pelayanan formal. Sebagian besar dari mereka melakukan pengobatan sendiri, sedangkan sisanya berobat ke dukun atau bahkan sama sekali tidak berobat. h. Adanya perbedaan pemahaman antara pejabat/instansi di pusat dan daerah tentang hakekat otonomi daerah di bidang kesehatan. Masalah ini sangat berkaitan erat dengan masalah sosialisasi dan kebutuhan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang baru. i.

Konflik kepentingan antara pusat dan daerah adalah keberaneka ragaman dan kelokalan. Sementara pengalaman masa lalu lebih didominasi oleh wajah tunggal dalam segala bidang dengan pola penyeragaman dan terpusat. Keanekaragaman dan kelokalan itu dapat terlihat dari: 1) Peraturan daerah 2) Sumber daya daerah Kemungkinan akan semakin melebarnya jurang kesenjangan di bidang kesehatan (pelayanan medis) karena adanya perbedaan antara daerah yang kaya dan daerah yang miskin dilihat dari pendapatan daerah, juga antara daerah yang memiliki perhatian secara politis tinggi dengan yang perhatiannya rendah.

j.

RS pendidikan beban ganda pendidikan dan pelayanan, kepemimpinan ganda Depdikbud-Depkes, karena masalah RS pendidikan menjadi beban RS karena mahasiswa menjadi beban pembiayaan RS (subsidi pendidikan masih tinggi).

k. Pemerintah belum mampu menjamin pengadaan darah yang aman dan memadai. l.

RS masih terlalu besar mensubsidi PT Askes dengan tarif ditetapkan oleh Askes dengan adanya SKB 2 menteri. Jadi perlu ditinjau kembali kerja sama Askes dengan RS/Puskesmas.

Dari permasalahan di atas dapat ditentukan 11 pokok isu strategis, yaitu: (1) Rendahnya pemanfaatan fasilitas medik oleh masyarakat karena masih rendahnya keterjangkauan secara biaya, geografis dan pengetahuan; (2) Adanya kesenjangan anatara kebutuhan dan permintaan terhadap pelayanan medik yang tersedia; (3) Kesenjangan pelayanan medik antara daerah; (4) Kerjasama lintas sektor, lintas program dan lintas unit dalam pembangunan kesehatan masih belum optimal; (5) Mekanisme pasar yang tidak terkendali di kota/kabupaten sebagai dampak negatif globalisasi dan perubahan yang cepat dari masyarakat; (6) Desentralisasi manajemen pelayanan kesehatan masih lebih banyak ditentukan oleh suprasistem di luar Depkes; (7) Ditjen Pelayanan Medik belum memiliki konsep desentralisasi; (8) Mutu SDM yang kurang profesional; (9) Reformasi sistem pelayanan medik yang berazas demokrasi, akuntabilitas dan transparansi belum tercapai; (10) Kurangnya pemberdayaan masyarakat dalam sistem pelayanan medik; (11) Sistem rujukan pelayanan medik yang belum berjalan secara efektif dan efisien.

13



Kesebelas isu strategis tersebut berkaitan dengan mutu, efisiensi, keadilan dan pemerataan pelayanan medik. Selama lima (5) tahun (1994-1998), pertumbuhan jumlah rumah sakit swasta hanya 18,3 persen, bahkan rumah sakit pemerintah tidak berkembang sama sekali. Pertumbuhan tempat tidur di RS pemerintah nol persen, dan di RS swasta 14,2 persen. Pada tahun 1997, secara nasional, 10.000 penduduk hanya dilayani sembilan dokter umum, lima dokter spesialis, dan 82 tenaga paramedik. Selain itu, alokasi dana pemerintah di sektor kesehatan hanya 2,5 persen. Kualitas pelayanan di unit-unit kesehatan memang masih lemah, terutama di RS pemerintah. Salah satu alasannya, masyarakat sering minta dilayani di RS rujukan untuk kasus-kasus primer sehingga pasien tidak segera tertangani, dan RS rujukan menjadi semacam puskesmas raksasa. Keadaan ini membuat RS pemerintah sulit merencanakan pengembangan. 25 2.6 Profil Gizi Masyarakat Indonesia Tujuan pertama dari MDG adalah menanggulangi kemiskinan dan kelaparan dengan salah satu targetnya adalah menurunkan proporsi penduduk yang menderita kelaparan menjadi setengahnya antara tahun 1990–2015. Kondisi ini bisa terlihat dari keadaan gizi masyarakat Indonesia. Keadaan gizi masyarakat Indonesia bisa dilihat dari indikator-indikator berikut 7: Persentase Bayi Dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), Persentase Balita Dengan Gizi Baik, Persentase Wanita Usia Subur (WUS) Yang Kurang Energi Kronis (KEK), Prevalensi Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY), dan Prevalensi Anemia Gizi. a. Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR <2500 gram) Secara khusus kita belum pernah melakukan penelitian untuk mengetahui secara pasti angka BBLR yang terjadi di masyarakat, namun dari berbagai penelitian kesehatan lain (SDKI, SKRT, Susenas) dan beberapa pengamatan intensif telah didapatkan perkiraan angka BBLR yang ada di masyarakat. Pada periode 1990 - 2000, proporsi BBLR diestimasikan sebesar 7%-14%, sedangkan dari hasil pengumpulan data indikator kesehatan provinsi yang berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan proporsi BBLR pada tahun 2000 berkisar antara 0,91% (Gorontalo) dan 18,89% (Jawa Tengah), sedangkan pada tahun 2001 berkisar antara 0.54% (Nanggroe Aceh Darussalam) dan 6,90% (Sumatera Utara). Angka tersebut belum mencerminkan kondisi sebenarnya yang ada di masyarakat, karena belum semua berat badan bayi yang dilahirkan dapat dipantau oleh petugas kesehatan, khususnya yang ditolong oleh dukun atau tenaga non kesehatan lainnya. b. Gizi Balita Pengukuran gizi pada Balita difokuskan pada tingkat kecukupan gizinya yang diukur melalui berat badan terhadap umur (BB/U) atau berat badan terhadap tinggi badan (BB/TB). Dari hasil Susenas 2001, persentase Balita yang bergizi baik adalah sebesar 64,14%, yang bergizi sedang 21,51%, dan sisanya 9,35% adalah Balita bergizi kurang/buruk atau yang dikenal dengan istilah Kurang Kalori Protein (KKP). Balita bergizi baik di perkotaan (72,6%) relatif lebih tinggi dibandingkan di pedesaan (66,8%). Sedangkan Balita yang bergizi kurang/buruk di pedesaan (10,3%) lebih tinggi dibandingkan di perkotaan (8,0%). Bila dibandingkan menurut jenis kelamin, persentase Balita perempuan yang bergizi baik relatif lebih tinggi daripada Balita laki-laki. Demikian pula gizi kurang/buruk lebih tinggi pada Balita laki-laki dibandingkan Balita perempuan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini. PERSENTASE BALITA (0-59 BULAN) MENURUT STATUS GIZI DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2001


14


Dari berbagai penelitian/survei yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir, diperoleh gambaran perkembangan status gizi balita seperti terlihat pada gambar berikut: PERSENTASE BALITA GIZI BURUK, GIZI KURANG, DAN GIZI LEBIH TAHUN 1989 - 2001

Sementara itu, dari beberapa studi/survei yang lainnya dilakukan pengukuran gizi dengan menggunakan indikator BB/TB. Pada umumnya, pengukuran BB/TB menunjukkan keadaan gizi kurang yang lebih jelas dan sensitif/peka dibandingkan prevalensi berdasarkan pengukuran berat badan menurut umur, sebagaimana disajikan pada tabel berikut: PREVALENSI WASTING (BB/TB < - 2SD) TAHUN 1990-1999

Akibat dari tingginya BBLR dan gizi kurang pada balita, berkelanjutan pada anak usia baru masuk sekolah. Indonesia telah melaksanakan pengukuran tinggi badan pada kelompok anak ini secara nasional pada tahun 1994 dan 1999. Tidak terlihat perubahan perbaikan gizi yang bermakna dari hasil pengukuran tersebut. Pada tahun 1994, prevalensi gizi kurang menurut tinggi badan anak usia 5-9 tahun (anak pendek) adalah 39,8%. Pengukuran yang sama dilakukan pada tahun 1999, prevalensi ini hanya berkurang 3,7%, yaitu menjadi 36,1%. Jika proporsi anak usia 5-9 tahun adalah 10% dari total penduduk, maka terdapat 7.616.518 anak usia 5-9 tahun dengan status pendek. c. Kurang Energi Kronis (KEK) 15



Indikator KEK dimaksudkan untuk mengetahui status gizi Wanita Usia Subur (WUS) 15-49 tahun dengan menggunakan standard lingkar lengan atas (LILA) <23,5cm. Hasil Susenas 2001 menunjukkan sebesar 21,53% WUS menderita KEK. Di perkotaan persentase WUS yang menderita KEK lebih rendah dibandingkan di pedesaan, yaitu masing-masing 19,39% dan 23,36%. Persentase terbesar WUS menderita KEK di Provinsi Nusa Tenggara Timur (44,03%), Nusa Tenggara Barat (29,69%), dan Papua (27,86%). Sedangkan yang terendah di Provinsi Sulawesi Utara (12,64%), Riau (14,45%), dan Sumatera Utara (14,94%). Sebaran WUS yang menderita KEK menurut provinsi dapat diuraikan dalam gambar berikut: PERSENTASE WANITA USIA SUBUR (WUS) YANG MEMPUNYAI RISIKO KEK MENURUT PROVINSI TAHUN 2001

Pada gambar di atas bisa dilihat bahwa ada sembilan (9) provinsi dengan angka melebihi rata-rata angka nasional (19,1%), dan di antaranya satu provinsi mempunyai risiko KEK berat (> 30%), yaitu Nusa Tenggara Timur (40,8%). Sedangkan lima provinsi mempunyai risiko KEK sedang (20-30%), yaitu Nusa Tenggara Barat (26,7%), Papua (25,7%), Bangka Belitung (22,4%), Jawa Tengah (22,2%), dan Jawa Timur (21,9%). Dari hasil survei tahun 1999-2000 diperoleh gambaran KEK menurut kelompok umur, seperti terlihat dalam gambar berikut: PERSENTASE WANITA USIA SUBUR DENGAN LILA <23,5 CM SUSENAS 1999-2000


16


Dari penelitian Susenas selama 3 tahun terakhir diperoleh gambaran KEK secara nasional seperti terlihat pada gambar berikut: PERSENTASE KEK PADA WANITA USIA SUBUR (15-49 TAHUN) TAHUN 1999-2001

c. Gangguan Akibat Kekurangan Yodium Untuk mengetahui masalah kurang yodium, telah dilakukan survei nasional tahun 1980 dan 1998. Pada tahun 1980, prevalensi Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY) pada anak usia sekolah adalah 30%, prevalensi ini menurun menjadi 9,8% pada tahun 1998. Walaupun terjadi penurunan yang cukup berarti, GAKY masih dianggap masalah kesehatan masyarakat, karena secara umum prevalensi masih di atas 5%. Hasil Susenas menunjukkan persentase rumah tangga yang mengkonsumsi garam dengan kandungan yodium cukup antara tahun 1999 sampai 2001 mengalami peningkatan, yaitu dari 63,56% (1999) menjadi 64,48% (2000), dan 65,43% (2001). Sedangkan persentase keluarga yang mengkonsumsi garam tanpa yodium pada kurun waktu yang sama adalah 18,49% (1999), menurun menjadi 17,03% (2000), dan meningkat menjadi 17,91% (2001). d. Prevalensi Anemia Gizi Kajian SKRT 1995 menunjukkan bahwa prevalensi anemia pada ibu hamil adalah 50,9%, pada wanita usia subur 39,5%, pada remaja putri 57,1%, dan pada Balita 40,5%. 2.7 Kondisi Geografis dan Fasilitas Pengadaan Air Bersih Masyarakat Indonesia Sumber air minum dibedakan menjadi dua (2) jenis sumber, yakni sumber air minum terlindung dan tidak terlindung. Sumber air minum terlindung (jenis sarana yang dianggap memenuhi persyaratan kesehatan) adalah air kemasan, ledeng, pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung. Susenas 2001 memberi gambaran bahwa 75% rumah tangga telah menggunakan sumber air terlindung, 83% ditemukan di Jawa-Bali diikuti Kawasan Timur Indonesia (KTI) (60%), dan Sumatera (59%). Di antara wilayah KTI, persentase penduduk yang menggunakan sumber air terlindung yang terendah adalah di Kalimantan (41,2%). Jenis sumber air terbanyak didominasi oleh sumur terlindung dan ditemukan paling banyak digunakan penduduk di Jawa-Bali. Penggunaan ledeng sebagai sumber air baru 19,5% dan paling tinggi persentasenya ditemukan di Kawasan Timur Indonesia yaitu Sulawesi dan Kalimantan. Sumber air minum yang tidak terlindung adalah jenis sarana yang dianggap tidak memenuhi persyaratan kesehatan seperti sumur yang tidak terlindung, air sungai, penampungan air hujan, dan mata air tidak terlindung Apabila persediaan air minum sehat adalah air kemasan, ledeng, pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung, maka dapat dikatakan bahwa keluarga di Indonesia yang memiliki persediaan air minum sehat baru 75%.7

17



2.8 Peta Perpolitikan di Indonesia Semenjak proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia mengalami tiga masa pemerintahan, yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi.1,2 a. Orde Lama Secara formal pemerintah Indonesia baru menerima kedaulatan dari Belanda pada akhir 1949. Lima belas tahun pertama kemerdekaan Indonesia diwarnai ketidakstabilan politik dan kemerosotan ekonomi. Republik Indonesia yang liberal didirikan pada 1950, bercirikan seringnya terjadi perubahan kabinet, ketegangan di beberapa daerah, dan kesulitan dalam masalah ekonomi. Setelah tahun 1965, keadaan terus memburuk hingga terjadi peristiwa G30S/PKI pada tahun 1965. b. Orde Baru Pada tahun 1966 pemerintahan diambil alih oleh Genderal Soeharto yang kemudian menjadi presiden tahun 1967 dan berkuasa sepanjang masa Orde Baru, yaitu selama enam periode berikutnya. Pemerintah Orde Baru sangat menekankan stabilitas dan penerapan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) pada setiap periodenya. Namun, pembangunan ekonomi yang berhasil tidak dibarengi dengan partisipasi politik, perwujudan HAM, keadilan, dan transparansi pembuatan keputusan publik. Pada masa ini transaksi keuangan sering diwarnai korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pada akhirnya penolakan atas rezim Orde Baru meningkat dan menemukan momentumnya ketika Krisis Ekonomi tahun 1997. Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998. c. Era Reformasi Semenjak tahun 1998 Indonesia memasuki masa penuh perubahan politik, ekonomi, dan sosial, dan memasuki cara pemerintahan yang lebih demokratis. Sampai sekarang telah terjadi tiga kali pergantian pemerintahan dan banyak sekali partai politik. Reformasi ini meliputi juga penguatan dan pembentukan lembaga baru yang mendukung governance yang lebih demokratis dan efektif, dengan akuntabilitas dan transparansi yang lebih besar dalam pelaksanaan fungsi pemerintah. Reformasi konstitusi telah memperkenalkan sistim perwakilan yang lebih adil dalam bidang legislatif dan mulai pada tahun 2004 rakyatlah, bukan anggota MPR, yang akan memilih kepala pemerintahan secara langsung. 2.9 Pelaksanaan Otonomi Daerah : a. Latar belakang pembentukan otonomi daerah Berkembangnya demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara serta komitmen nasional untuk mewujudkan pola kepemerintahan yang baik (good governance) mendorong pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah sebagai salah satu pola pokok penyelenggaraan berbagai aktivitas pembangunan. Desentralisasi dan otonomi daerah dibutuhkan untuk menumbuhkan prakarsa daerah sekaligus memfasilitasi aspirasi daerah sesuai dengan keanekaragaman kondisinya masing-masing. Dengan keragaman kondisi dan kemajuan daerah serta bentang geografis Indonesia yang demikian besar, dan pengalaman pelaksanaan pembangunan selama ini menunjukkan bahwa kebijakan yang bersifat one-size fits all (uniform) tidak lagi aplikatif. Namun demikian, agar sesuai dengan amanat konstitusi (Pasal 1 UUD 1945), pola tersebut tetap perlu terwujudkan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan demikian, di dalam pengejawantahannya, pengertian desentralisasi tidak bisa dipisahkan dari otonomi daerah karena sesuai dengan prinsip NKRI.9 Otonomi daerah diwujudkan sebagai hasil dari pendelegasian sebagian urusan pusat berdasarkan perspektif yang bertujuan mencapai kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Di dalam Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perspektif pendelegasian urusan tersebut ditetapkan dengan menggunakan 3 (tiga) prinsip


18


dasar, yaitu efisiensi, eksternalitas, dan akuntabilitas. Ketiga prinsip dasar di atas menjadi landasan dan kriteria bagi pelaksanaan pembagian fungsi utama pemerintah sebagaimana diuraikan di atas. Dengan pemahaman ini, masing-masing jenjang pemerintahan (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota) memiliki kewenangan sekaligus peran dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang telah disepakati bersama secara nasional. Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia dapat dilacak dalam kerangka konstitusi NKRI. Dalam UUD 1945 terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan, yakni nilai unitaris dan nilai desentralisasi teritorial. Nilai dasar unitaris diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintah lain di dalamnya yang bersifat negara. Artinya kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi diantara kesatuan-kesatuan pemerintahan. Sementara itu nilai dasar desentralisasi teritorial diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah dalam bentuk otonomi daerah.13 Pembangunan daerah merupakan bagian integral dan merupakan penjabaran dari pembangunan nasional dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yang disesuaikan dengan potensi, aspirasi, dan permasalahan pembangunan di daerah. Kunci keberhasilan pembangunan daerah dalam mencapai sasaran pembangunan nasional secara efisien dan efektif, termasuk penyebaran hasilnya secara merata di seluruh Indonesia adalah koordinasi dan keterpaduan antara pemerintah pusat dan daerah, antar sektor, antara sektor dan daerah, antarprovinsi, antar kabupaten/kota, serta antara provinsi dan kabupaten/kota. Pembangunan daerah dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional serta untuk meningkatkan hasil-hasil pembangunan daerah bagi masyarakat secara adil dan merata. Pembangunan daerah merupakan usaha mengembangkan dan memperkuat pemerintahan daerah dalam rangka makin mantapnya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab. UU No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) juga menetapkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Gubernur atau Bupati/Walikota terpilih dilantik dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah. Untuk itu, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam kaitan ini adalah: (1) RPJM Nasional hendaknya menjadi pedoman bagi Gubernur/Bupati/Walikota terpilih dalam penyusunan RPJM Daerah masing-masing. (2) Penyusunan RPJM Daerah hendaknya memperhatikan pula sasaran-sasaran yang merupakan komitmen internasional Indonesia terutama pencapaian sasaran dalam Millenium Development Goals (MDGs). (3) Perhatian khusus perlu diberikan untuk kabupatenkabupaten yang relatif masih tertinggal dalam wilayah provinsi, dan kecamatan-kecamatan tertinggal dalam wilayah kabupaten. Sasaran dan Indikator Kinerja Pencapaian Pembangunan 2004 – 2009 SASARAN RPJMN 2004 - 2009 INDIKATOR KINERJA YANG BERHUBUNGAN DENGAN DAERAH AGENDA AMAN DAN DAMAI 1. Menurunnya konflik 1. Jumlah konflik etnis dan sosial. 2. Menurunnya kriminalitas 2. IPM dan HPI wilayah konflik 3. Menurunnya kejahatan di lautan dan lintas 3. Indeks kriminalitas dan rasio penyelesaian batas kasus kriminalitas 4. Tertanganinya separatisme 4. jumlah pecandu narkoba. 5. Tertanganinya terorisme 5. Angka illegal logging dan illegal trading 6. Berperannya Indonesia dalam 6. Sosialisasi dan upaya perlindungan menciptakan perdamaian dunia masyarakat terhadap aksi terorisme. 7. Terjaganya kedaulatan NKRI 19



AGENDA ADIL DAN DEMOKRATIS 1. Meningkatnya keadilan hukum dan 1. Peraturan daerah yang spesifik mengenai penegakan hukum mekanisme dan koordinasi dana 2. Terciptanya sistem hukum yang dekonsentrasi konsekuen dan tidak diskriminatif serta 2. Perbaikan proses penyelenggaraan yang memberikan perlindungan dan Musrenbang penghormatan terhadap hak asasi 3. Tingkat partisipasi politik masyarakat manusia. dalam Pilkada 3. Meningkatnya pelayanan masyarakat 4. Angka Gender-related Development 4. Meningkatnya penyelenggaraan otonomi Index(GDI) daerah 5. Angka Gender Empowerment Measurement (GEM) 5. Terpeliharanya konsolidasi demokrasi Kesejahteraan anak 6. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7. Status gizi balita buruk 8. Persalinan bayi oleh tenaga kesehatan Perlindungan anak 9. Pekerja anak (%) 10. Jumlah anak yang memiliki akte Kelahiran Sumber: Buku pegangan 2006 penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Republik Indonesia

b. Indikator dan pengukuran kinerja penyelenggaraan otonomi daerah Indikator dan pengukuran kinerja penyelenggaraan otonomi daerah dapat dilihat dalam tabel berikut ini9: Indikator Kemajuan Otonomi Daerah N o 1

Parameter

Indikator

Skala Kehidupan Ekonomi Pertumbuhan Pemerataan Kesinambungan Pemberdayaan

2

Layanan Publik

Efisiensi Sufisiensi Fasilitasi

3

Resiko-resiko Lokal

Keamanan


Sub Indikator  Pertumbuhan Pendapatan  Distribusi Pendapatan  Pemerataan Akses Modal  Daya Dukung Lingkungan  Daya Dukung Manusia Berkeahlian  Pemberdayaan Ekonomi Lemah  Pemberdayaan Ekonomi Lokal  Keterpaduan Birokrasi  Sanitari Birokrasi  Ketersediaan Kebutuhan Dana Sosial  Ketersediaan Infrastruktur  Fasilitasi Partisipasi Sosial  Kesetaraan Gender  Fasilitasi Resolusi Konflik  Keamanan Hak Sipil  Keamanan Hak Politik  Keamanan Hak Ekonomi 20


Stabilitas

Demokrasi

Otonomi

 Kesinambungan Politik  Kesehatan Makro Ekonomi  Integrasi Sosial  Supremasi Hukum  Kontrol dan Pertimbangan  Pertanggungjawaban Politik  Kebebasan Pers  Kemandirian Daerah  Lokalisme Lokal

Pengukuran Kinerja Penyelenggaraan Otonomi Daerah No 1

Parameter Umum Derajat Kesejahteraan Umum

Ekonomi

Sosial 2

Derajat Pelayanan Publik

21

Indikator - Pertumbuhan ekonomi daerah Tingkat Pendapatan rata-rata Perkapita Per Tahun (PDRB atau NetIncome) - Penurunan angka pengangguran terbuka - Kenaikan angka partisipasi kerja - Penurunan Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) - Kenaikan Indeks Pembangunan Manusia(IPM)

Infrastruktur

Jaringan jalan : - Rasio panjang jalan dengan luas wilayah - Rasio panjang jalan dengan kondisi tidak rusak per panjang jalan keseluruhan - Rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan umum roda Sanitasi : - Penurunan peresentase penduduk tanpa akses terhadap sanitasi

Kebutuhan Dasar

Kesehatan : - Penurunan angka kematian bayi - Penurunan angka kematian ibu - Rasio jumlah penduduk dengan jumlah rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya Pendidikan : - Rasio jumlah murid per jumlah sekolah - Rasio jumlah murid per jumlah guru - Rasio jumlah guru per jumlah sekolah - Angka partisipasi sekolah - Penurunan angka putus sekolah - Nilai rata-rata Ebta Murni/UAN Air Bersih : - Akses terhadap air bersih Transportasi Umum : - Rasio jumlah kendaraan umum roda 4 per 10.000 penduduk



Pemerintahan

No 3

Parameter Umum Derajat Kehidupan Politik Demokrasi Lokal

Kepegawaian : - Rasio jumlah penduduk dengan jumlah PNS Pemda Keuangan : - Rasio PAD dengan jumlah penduduk Indikator Pemilu - Rasio jumlah pemilih yang melakukan pemilihan dengan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih - Komposisi Parpol Dalam Pemilu - Rasio jumlah Partai Politik pemenang Pemilu Lokal yang memperoleh kursi di Legislatif dengan jumlah seluruh Partai Politik peserta Pemilu Lokal -Angka Kejadian Politik Praktis Massa : - Kejadian Politik Praktis Massa/Demo dalam satu tahun

c. Hubungan politik pusat dan daerah Penyelenggaraan desentralisasi terkait dengan pola pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini karena dalam penyelenggaraan desentralisasi selalu terdapat dua elemen penting, yakni pembentukan daerah otonom dan penyerahan kekuasaan secara hukum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus bagian-bagian tertentu urusan pemerintahan. Tujuan politik kebijakan desentralisasi akan memposisikan pemerintah daerah sebagai medium pendidikan politik bagi masyarakat di tingkat lokal dan secara agregat akan berkontribusi pada pendidikan politik secara nasional untuk mempercepat terwujudnya civil society.13 Pola hubungan politik pusat dan daerah telah mengalami perubahan sejak tahun 1999 melalui amandemen UUD 1945 pasal 18 ayat 2, 5 dan 6 serta pasal 18A ayat 1 dan 2, serta penetapan UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, yang kemudian dilakukan perbaikan melalui penetapan UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Adapun beberapa prinsip hubungan pusat dan daerah berdasarkan Konstitusi dan kedua peraturan perundangan yang ada adalah sebagai berikut9: Pertama, hadirnya Konstitusi dan kedua peraturan perundangan tersebut telah menggeser pola ketidakseimbangan kekuasaan antara pusat dan daerah menjadi pola hubungan yang desentralistis yang memberikan ruang dan jaminan terhadap peran pemerintahan daerah untuk dapat mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pada masa sebelumnya pola hubungan antara pusat dan daerah lebih didominasi oleh sentralisasi kekuasaan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Lebih jauh, sebagai konsekuensi adanya amandemen Konstitusi dan kedua peraturan perundangan tersebut, pelaksanaan Pilkada yang dilakukan secara langsung oleh rakyat telah pula mengubah pola hubungan pusat dan daerah dalam penentuan dan penetapan kepala daerah. Pada masa sebelumnya pemerintah pusat memiliki ruang yang sangat besar untuk menetapkan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dalam undang-undang pemerintahan daerah yang baru, hal tersebut tidak terjadi lagi. Rakyatlah yang memiliki kewenanganan penuh untuk


22


menentukan kepala daerah yang dikehendakinya. Sedangkan pemerintah pusat, dalam hal ini diwakili oleh Presiden dan Menteri Dalam Negeri, masing-masing mengesahkan pengangkatan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur terpilih dan calon Bupati/Wakil Bupati atau calon Walikota/Wakil Walikota terpilih. Kedua, peraturan perundangan yang ada tersebut juga telah menetapkan domain (wilayah pekerjaan) masing-masing untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau di dalam UU No.32 tahun 2004 istilahnya dikenal dengan tugas dan kewenangan urusan pemerintahan daerah dan urusan pemerintah pusat. Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya/tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintah pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi, dan agama. Urusan yang menjadi kewenangan daerah meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal dan prasarana lingkungan dasar. Sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan terkait erat dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah. Dengan adanya pembagian urusan tersebut secara jelas dan tegas (walaupun dalam pelaksanaannya masih banyak memiliki kelemahan) dapat memberikan arahan yang jelas pula bagi pemerintah pusat dan daerah untuk dapat lebih berkonsentrasi pada tugas dan wewenangnya secara efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan. Ketiga, peraturan perundangan tersebut memberikan ruang dan jaminan kerjasama yang serasi, saling mendukung dan melengkapi antar susunan pemerintahan, terutama antara pemerintah pusat dan daerah. Ruang adanya kerjasama tersebut berdasarkan latar belakang pemikiran bahwa dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, terdapat urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan kata lain, dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah pusat, ada bagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, dan ada bagian urusan yang diserahkan kepada Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota. Dalam pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota perlu mempertimbangkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan mempertimbangkan keserasian hubungan pengelolaan urusan pemerintahan antar tingkat pemerintahan. Kriteria eksternalitas mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan kabupaten/kota, jika regional menjadi kewenangan provinsi dan nasional menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kriteria akuntabilitas adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan pertimbangan bahwa tingkat pemerintahan yang menangani sesuatu bagian urusan adalah tingkat pemerintahan yang lebih langsung/dekat dengan dampak/akibat dari urusan yang ditangani tersebut. Hal ini akan lebih menjamin akuntabilitas penyelenggaraan bagian urusan pemerintahan kepada masyarakat. Kriteria efisiensi, yang merupakan pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan, harus mempertimbangkan ketersediaan sumber daya personil, dana dan peralatan untuk mendapatkan ketepatan, kepastian, dan kecepatan hasil yang harus dicapai. Hal ini mengandung pengertian bahwa apabila penanganan urusan yang dilakukan oleh kabupaten/kota dapat berdaya guna dan memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat dibandingkan apabila dilakukan oleh provinsi, maka urusan tersebut dilaksanakan oleh kabupaten/kota, bukan oleh pemerintah daerah provinsi. Keempat, undang-undang pemerintah daerah telah menggabungkan semangat kebangsaan dengan mempertimbangkan semangat kedaerahan yang ada dan mencegah adanya sentralisasi yang berlebihan dengan memberikan ruang kepada putra daerah yang

23



mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya untuk menjadi calon kepala daerah. Kebijakan ini diperlukan untuk menjamin stabilitas politik dan menjaga keutuhan NKRI. Kelima, dengan berbagai pemikiran sebagaimana disampaikan tersebut di atas, penyelenggaraan pemerintahan di daerah diarahkan untuk mendukung dan menyukseskan pembangunan di daerah yang berada di dalam koridor sistem NKRI secara lebih efektif dan efisien. d. Hubungan antar daerah Pada prinsipnya penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka desentralisasi dan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi telah diberikan ruang yang cukup untuk melaksanakan kerjasama antardaerah yang didasarkan atas prinsip efisiensi dan efektivitas. Pengelolaan kerja sama antardaerah tersebut dapat dilaksanakan oleh badan pengelola yang pengaturan dan pembentukannya diatur dengan keputusan bersama antardaerah tersebut.9 Pemerintah pusat dapat melaksanakan penyediaan pelayanan publik tersebut, jika daerah belum/tidak melakukan kerja sama antardaerah. Kerja sama antardaerah tersebut dapat juga dilakukan dalam rangka pengelolaan urusan pemerintahan yang memberikan dampak lintas daerah, seperti dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. Dengan demikian masyarakat akan mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari pengelolaan urusan pemerintahan secara bersama tersebut. 2.10 Alokasi Dana APBN untuk Sektor Kesehatan Pembiayaan kesehatan bersumber dari pemerintah dan masyarakat, termasuk swasta. Sejak dilaksanakannya kebijakan desentralisasi pada tahun 2001 ini, biaya untuk pelaksanaan upaya kesehatan dari pemerintah diharapkan sebagian besar berasal dari Pemerintah Daerah. Pada tahun 2000, dalam pertemuan antara Departemen Kesehatan dengan seluruh Bupati/Walikota se-Indonesia, disepakati bahwa Pemerintah Daerah akan mengalokasikan 15% dari APBD-nya untuk pembiayaan kesehatan. Sampai saat ini, data mengenai alokasi biaya kesehatan di kabupaten/kota secara lengkap belum dapat diperoleh. Namun, data yang disampaikan oleh beberapa kabupaten/kota menunjukkan persentase anggaran kesehatan terhadap total APBD pada tahun 2001 berkisar antara 2%-6%. Sedangkan alokasi dana APBN untuk sektor kesehatan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini bisa dilihat pada tabel berikut18: Alokasi Belanja Kesehatan dalam APBN Tahun Rp Triliun 2000 0.80 2001 1,71 2002 3,05 2003 6,07 2004 6,10 2005 9,00 2006 15,7 Sumber: WHO dikutip dari Hospital News


24


Persentase alokasi anggaran pembiayaan kesehatan pemerintah tahun 2005

Puskesmas Rumah Sakit Obat&alkes Lain-lain

Sumber : WHO dikutip dari Hospital News

Adapun rincian anggaran Departemen Kesehatan tahun 2006 dapat dilihat pada tabel berikut18: Anggaran Belanja Departemen Kesehatan (dalam Miliar Rupiah) No 1. 2. 3.

Jenis Anggaran Rutin Pembangunan Sektoral PHLN* Dana Alokasi Khusus Total Total APBN Presentasi Anggaran Depkes terhadap APBN Nasional Presentasi PHLN terhadap APBN Depkes

2006 11.960,3 1.563,3 2.213,300 15.736,9 524.070 3,0% 9,9%

Sumber: Departemen Kesehatan. Pinjaman Hibah dan Luar Negeri.

2.11 Indeks Pembangunan Nasional dan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Pembangunan nasional terutama dilakukan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, hingga pertumbuhannya bisa mencapai 7 sampai 8 persen pertahun bahkan mencapai 10 persen. Akan tetapi lajunya pertumbuhan ekonomi ini ternyata tidak mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai mana diamanatkan Undang-undang Dasar 1945. Oleh karena itu pembangunan nasional harus mulai diwujudkan sejalan dengan pembangunan sumber daya manusia agar indeks pembangunan manusia Indonesia menjadi lebih baik.25 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan dasar untuk mendukung paradigma "pembangunan berwawasan penduduk" yang baru pada dasawarsa terakhir abad ke-20, mulai diperkenalkan UNDP. Pada dasarnya, pembangunan yang berwawasan penduduk itu sendiri merupakan model pembangunan yang bertujuan memperluas peluang sehingga penduduk dapat hidup layak. Masuk dalam cakupan itu antara lain keadaan sehat dan berumur panjang, berpendidikan cukup dan ekonomi cukup pula.14 Data statistik yang dibutuhkan untuk penghitungan IPM menyangkut 4 variable, yaitu: angka harapan hidup, tingkat melek huruf rata-rata, lama sekolah, dan data pendapatan penduduk. Berdasar Human Development Report yang diterbitkan UNDP tahun 2004, IPM Indonesia hanya diposisikan pada urutan ke-111 dari 177 negara. Prestasi yang kalah jauh dibanding Singapura, Malaysia, Thailand, Philipina. Hal ini terjadi karena negara ini memang kurang menaruh perhatian pada pembangunan kesejahteraan rakyatnya.

25



BAB III KAJIAN AKADEMIK

3.1 Arah dan Kebijakan Pembangunan Nasional Tujuan nasional Bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut diselenggarakanlah program pembangunan nasional secara menyeluruh dan berkesinambungan. Strategi Pembangunan Indonesia, diarahkan pada dua sasaran pokok, yaitu pemenuhan hak dasar rakyat serta penciptaan landasan pembangunan yang kokoh. Melalui strategi ini, hak-hak dasar rakyat dalam bentuk bebas dari kemiskinan, pengangguran, keterbelakangan, ketidakadilan, penindasan, rasa takut, dan kebebasan mengemukakan pikiran dan pendapatnya memperoleh prioritas untuk diwujudkan. Tanpa pemenuhan hak dasar akan sulit diharapkan partisipasi pada kebebasan dan persamaan Pemenuhan hak dasar rakyat meliputi9: (1) Hak rakyat untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan; (2) Hak rakyat untuk memperoleh perlindungan hukum; (3) Hak rakyat untuk memperoleh rasa aman; (4) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan hidup (sandang, pangan, dan papan) yang terjangkau; (5) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan pendidikan; (6) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan kesehatan; (7) Hak rakyat untuk memperoleh keadilan; (8) Hak rakyat untuk berpartisipasi dalam politik dan perubahan; (9) Hak rakyat untuk berinovasi; serta (10) Hak rakyat untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

Sumber: Buku pegangan 2006 penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Republik Indonesia


26


Sumber: Buku pegangan 2006 penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Republik Indonesia

3.2 Arah dan Kebijakan Kesehatan Nasional Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.14 Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi bangsa Indonesia, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah. Keterikatan Indonesia dengan berbagai komitmen internasional seperti Millennium Development Goals, Sustainable Development Principles, World Fit for Children dan agendaagenda internasional lainnya di bidang kesehatan, perlu dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan dan penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Menghadapi berbagai perubahan dan tantangan strategis yang ada, Sidang MPR tahun 1998 telah menetapkan Ketetapan MPR R.I Nomor X Tahun 1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan. Ketetapan MPR ini mengamanatkan perlu dilakukannya pembaharuan melalui reformasi total kebijakan pembangunan dalam segala bidang. Untuk bidang kesehatan pembaharuan tersebut telah berhasil dilaksanakan yakni dengan ditetapkannya visi pembangunan kesehatan di Indonesia yang baru, yaitu Indonesia Sehat 2010.15 Selanjutnya berdasarkan visi tersebut, telah berhasil ditetapkan pula dasar-dasar, misi, strategi dan paradigma pembangunan kesehatan yang baru, yaitu Paradigma Sehat yang inti pokoknya menekankan pentingnya kesehatan sebagai hak asasi manusia,

27



kesehatan sebagai investasi bangsa dan kesehatan menjadi titik sentral pembangunan nasional. Dalam rangka melaksanakan kebijakan otonomi daerah, desentralisasi merupakan salah satu strategi yang ditetapkan untuk mencapai visi Indonesia Sehat 2010 dan misi pembangunan kesehatan.15 Pemerintah juga berusaha melakukan peningkatan jumlah dan jaringan puskesmas melalui pembangunan, perbaikan, dan pengadaan peralatan medis dan non-medis Puskesmas dan jaringannya terutama di daerah bencana, perbatasan dan tertinggal; serta pengembangan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin dengan melanjutkan pelayanan kesehatan gratis di puskesmas dan kelas III rumah sakit.9

KERANGKA PIKIR SISTEM KESEHATAN NASIONAL (2004)

Pembangunan Nasional

POLEKSOSBUDHANKAM Nasional, Regional Dan Global

Landasan

Kualitas SDM Sumber Daya Kesehatan

Pember dayaan Masy

Kecenderungan dan Isu strategis

Upaya Kes Pembiayaan Kesehatan

Prinsip Dasar

Bang. Kes yg bermutu & berkeadilan

Derajat kes. masy yg setinggitingginya

Manajemen Kes

Umpan balik

Sumber: Bahan perkuliahan Sistim Pelayanan Kesehatan KARS UI 2005

3.3 Arah dan Kebijakan Politik Nasional yang Terkait dengan MDG a. Kemiskinan dan politik Penanggulangan kemiskinan mendapat prioritas utama di dalam Propenas 2000– 2004. Berdasarkan UU No.25/2000, penanggulangan kemiskinan ditempuh melalui tiga program, yaitu1: (1) penyediaan kebutuhan pokok berupa bahan pokok pangan, pelayanan dasar di bidang kesehatan, pendidikan dan perumahan bagi keluarga dan kelompok masyarakat miskin secara merata. (2) pengembangan budaya usaha masyarakat miskin hingga dapat melakukan usaha ekonomi rakyat yang produktif atas dasar sikap demokratis dan mandiri. (3) pengembangan sistem dana jaminan sosial yang dapat melindungi kelompok masyarakat dari situasi yang mengurangi pendapatan atau konsumsinya. Kelompok sasaran diprioritaskan pada keluarga miskin, anak terlantar, kelompok lanjut usia, dan penyandang cacat. Salah satu kebijakan pemerintah adalah melaksanakan pembangunan pedesaan. Dalam mewujudkan sarana pembangunan pedesaan, banyak kendala yang akan dihadapi, yaitu masalah pengangguran, kemiskinan, kesenjangan, konflik sosial, dan lain sebagainya.


28


Masalah kemiskinan menyebabkan ketimpangan baik antar golongan penduduk, antar sektor kegiatan ekonomi maupun antar daerah. Dalam lingkup yang lebih luas, masalah kemiskinaan dan kesenjangan akan memicu kecemburuan sosial, dan pada akhirnya mengganggu kelangsungan pembangunan. Oleh karena itu pemerintah seharusnya memperhatikan pembangunan infrastruktur sarana yang sesuai, dukungan pemerintah dalam sektor permodalan serta sarana komunikasi dan transportasi, sehingga sangat mendukung kelancaran kegiatan ekonomi. b. Gizi buruk dan politik Tingkat kelaparan masyarakat ternyata masih tinggi karena dua pertiga penduduk mendapatkan asupan energi kurang dari 2.100 kkal/hari. Tantangan utama dalam mengatasi masalah kelaparan dan kekurangan gizi, tantangan yang dihadapi adalah mengusahakan agar masyarakat miskin, terutama ibu dan anak balita, dapat memperoleh bahan pangan cukup dengan gizi yang seimbang dan harga yang terjangkau. Mereka juga harus memperoleh pendidikan tentang gizi. Kebijakan penanggulangan kelaparan antara lain tecermin dalam arah pembangunan pangan dan gizi masyarakat yang diarahkan bagi pengembangan sistem ketahanan pangan. Sistem itu berbasis keragaman sumber daya bahan pangan, kelembagaan dan budaya lokal untuk tersedianya pangan dan gizi dalam jumlah dan mutu yang dibutuhkan pada tingkat harga yang terjangkau, serta sejalan dengan pemenuhan gizi seimbang. Pemerintah juga membuat prioritas kebijakan pangan dan gizi yang ditempuh melalui:  Pemberdayaan keluarga dan masyarakat untuk meningkatkan kemandirian melalui kegiatan berbasis masyarakat. Perhatian khusus diberikan pada kelompok yang rentan, terutama keluarga miskin.  Pemantapan kewaspadaan pangan dan gizi, agar selalu berjalan baik pada kondisi kritis maupun tidak.  Peningkatan mutu gizi dan pelayanan pangan dan memadukannya dengan program penanggulangan kemiskinan.  Penerapan sanksi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan tentang pangan dan gizi, di antaranya undang-undang tentang ketahanan pangan dan peraturan tentang iklan dan label pangan. Beberapa kasus khusus mengenai gizi buruk yang merebak di Indonesia, sangat berhubungan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan kecenderungan stagnasi dalam penyediaan infrastruktur pelayanan dasar kesehatan. Terhadap kasus ini, Pemerintah Pusat bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten terkait segera mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan, termasuk dalam penambahan dana untuk menambah gizi masyarakat, terutama balita, pengorganisasian tindakan tanggap darurat, serta pemberian MP-ASI (Makanan Pengganti Air Susu Ibu) secara besar-besaran di beberapa wilayah yang mengalami gejala tersebut.16 c. Angka kematian ibu, bayi dan penyakit pada bayi dengan kebijakan politik Menurut CIA The World Fact Book, angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup total sebanyak 35.6 kematian /1.000 kelahiran hidup, dengan angka kematian bayi laki-laki sebanyak 40.72 kematian/1.000 kelahiran hidup dan angka kematian bayi perempuan sebanyak 30.22 kematian/1.000 kelahiran bayi hidup. Dari data WHO-Indonesia (2006), proporsi banyaknya balita (1-4 tahun) yang meninggal karena terkena diare pada tahun 1995 sebanyak 19,2%, meninggal karena malaria 2,0%, meninggal karena cacar air 1,0%, dan meninggal karena tuberkulosis sebanyak 9,2%. Kesehatan ibu dan anak-anak sampai saat ini masih merupakan permasalahan di Indonesia. Dengan jumlah kehamilan sebanyak 5 juta tiap tahun, lebih dari 20.000 wanita meninggal tiap tahun selama kehamilan dan saat melahirkan.

29



Jumlah angka kematian yang tinggi terutama menjadi permasalahan di daerah pedesaan dengan akses yang sulit untuk mendapatkan pelayanan saat melahirkan dari orang yang terampil dan sistem rujukan yang tidak memadai. Hampir 50% wanita melahirkan tanpa dibantu oleh orang yang terampil dan 70% tidak mendapatkan perawatan pasca melahirkan selama 6 minggu setelah melahirkan. Beberapa penyakit yang biasa mengenai anak-anak dikontrol dengan imunisasi. Polio hampir bisa dihilangkan dan merupakan fokus utama saat ini dan kampanye Hari Imunisasi menjangkau daerah pedesaan di seluruh provinsi. Virus polio liar terakhir bisa diisolasi di Indonesia pada bulan Juni 1995. Dalam soal penyakit polio, Pemerintah juga menyadari bahwa harus segera memberikan respon cepat dan tepat agar kasus-kasus yang muncul tidak melanda warga dalam jumlah yang lebih besar. Untuk itu, Pemerintah telah melakukan respon secara cepat, kurang dari sebulan setelah penemuan kasus tersebut, dengan melakukan imunisasi terbatas (mopping-up) di Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta pada tahun 2005. Setelah itu Pemerintah juga langsung melanjutkan dengan melaksanakan gerakan PIN (Pekan Imunisasi Nasional) yang telah menunjukan kemajuan-kemajuan yang sangat berarti.16 Program imunisasi baru seperti hepatitis B, sedang dilaksanakan. Inisiatif lain adalah Bulan Imunisasi di Sekolah, kampanye imunisasi TT di area dengan resiko tinggi dan meningkatkan keterampilan penyuntikan. Namun demikian, dengan adanya desentralisasi sistem kesehatan, usaha yang diperbaharui diperlukan untuk meyakinkan tercapainya kebutuhan ketercakupan imunisasi. Sebuah tujuan yang penting untuk menurunkan IMR kurang dari 50 dan angka kematian dibawah 5 tiap 1000 kelahiran hidup. Salah satu caranya dengan membuat sebuah manajemen penyakit pada anak yang terintegrasi.17 3.4 Pencapaian (Goal) MDG versi Indonesia Untuk mencapai target MDG pada 2015, Indonesia masih memerlukan kerja sama internasional, khususnya dengan negara maju. Karena kurangnya modal domestik, harus diusahakan agar arus masuk modal asing lebih besar daripada arus modal keluar. Agar hal ini terjadi, Indonesia akan melakukan langkah nyata memperbaiki iklim investasi bagi penanam modal yang telah ada dan yang akan datang. Perbaikan iklim investasi meliputi reformasi hukum dan peraturan terkait dengan pelaksanaan usaha di Indonesia. Usaha lain pemerintah dalam pencapaian target MDG adalah dengan cara membuat suatu strategi pengentasan kemiskinan yang sedang dilakukan baik di pusat maupun di daerah. Karena kemiskinan berhubungan dengan kelaparan akan mempersulit pencapaian tujuan MDG 2 sampai 7. Berdasarkan ambang batas standar internasional, pendapatan $1 per orang/hari, pada 1990 penduduk miskin 20,6 persen sehingga target pada 2015 adalah 10,3 persen atau telah dicapai sebelum 1996. Jika ukuran pendapatan $2 per hari yang digunakan, penduduk miskin 71,1 persen pada 1990 yang berarti target pada 2015 adalah 35,5 persen sehingga sampai 2002 target ini masih sulit untuk dicapai. Pembangunan dalam bidang pendidikan juga dilakukan dengan cara pembaruan dan pemantapan sistem pendidikan, termasuk pembaruan kurikulum dan pelaksanaan desentralisasi pendidikan. Desentralisasi pendidikan termasuk pembaruan kurikulum, peningkatan kualitas lembaga pendidikan dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni, serta pengembangan sumber daya manusia sedini mungkin. Peningkatan jumlah masyarakat yang melek huruf juga telah terjadi dari 87,1 persen pada 1995 menjadi 91,7 persen pada 2002. Angka kematian Ibu (AKI) di Indonesia sebesar 307 per 100.000 penduduk antara 1998-2002. MDG menargetkan penurunan AKI sebesar tiga perempat antara 1990 and 2015. MDG mendukung komitmen politis yang ada untuk menghentikan dan menurunkan penyebaran tuberkulosis pada 2015. Komitmen internasional lain mencakup Deklarasi Amsterdam tahun 2000, di mana Menteri


30


Kesehatan menyetujui untuk mencapai 70 persen angka deteksi kasus pada 2005 dan keberhasilan pengobatan sebesar 85 persen. Sebagai bukti komitmen ini, Pemerintah Indonesia menyediakan sejumlah besar dana untuk pengendalian tuberkulosis, dan telah menjanjikan US$ 19,8 juta untuk obat-obatan dan gaji staf. Anggaran sebesar ini mencakup 54 persen dari kebutuhan seluruhnya sebesar US$ 36,5 juta. Pada 2002, Indonesia memiliki hutan lindung seluas 32.338.029,02 ha dan kawasan konservasi daratan sebanyak 371 unit seluas 18.344.410,04 ha. Dengan demikian, luas kawasan lindung adalah 50.682.439,05 ha. Rasio kawasan lindung terhadap total luas daratan Indonesia 26,4 persen dari total luas daratan yang merupakan kawasan konservasi.1 3.5 Program partai-partai yang ada terkait dalam pelaksanaan MDG Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang merupakan representasi partai-partai politik di Indonesia juga mengambil perannya dalam mewujudkan target-target yang ada dalam MDG Indonesia. Dalam rapat paripurna DPR, dilakukan pembahasan menyangkut bidang ekonomi dan keuangan, kinerja pemerintah di bidang itu telah menunjukkan kemajuan. Terutama bidang stabilitas ekonomi makro seperti ditandai dengan penurunan laju inflasi dan suku bunga perbankan serta peningkatan stabilitas kurs dan harga pasar saham. Namun kemajuan itu belum sepenuhnya dapat mengatasi berbagai masalah. Seperti pengangguran yang terus melonjak, ekspor menurun, investasi belum pulih sesuai dengan harapan, jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan meningkat, dan pendapatan masyarakat rendah. Pada bidang agama dua masalah perlu pencermatan menyangkut kerukunan umat beragama yang mengalami banyak hambatan, sehingga mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Mencermati bidang kesehatan, Komisi C berpendapat, pelayanan kesehatan termasuk kesehatan jiwa belum diberikan optimal dan merata. Terutama berkaitan dengan perlindungan hak dan kesehatan reproduksi perempuan, penanganan krisis gizi, dan penyakit menular yang berjangkit. Hal ini banyak terjadi di daerah pengungsian, daerah konflik, dan daerah yang mengalami bencana alam. Dalam bidang pendidikan, kondisi kesejahteraan dan kualitas guru khususnya di daerah-daerah terpencil masih sangat memprihatinkan. Demikian pula penanganan masalah anak-anak putus sekolah, anak-anak keluarga miskin di pengungsian, dan anak-anak dalam situasi khusus belum mendapat perhatian sungguh-sungguh. Pemerintah perlu membentuk jaminan sosial nasional untuk memberi perlindungan sosial yang lebih menyeluruh dan terpadu. Sampai saat ini belum ada jaminan sosial dan hukum bagi tenaga kerja Indonesia di luar negeri terutama jaminan perlindungan bagi tenaga kerja wanita. Sementara itu terhadap bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, berkembangnya perdagangan perempuan dan anak Indonesia telah meresahkan masyarakat dalam negeri dan badan-badan internasional. Penyebarannya telah melampaui batas-batas wilayah negara yang hingga kini masih belum ditangani secara terpadu. Partisipasi dan keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga pengambilan keputusan baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif masih sangat rendah. Padahal, kebijakan dasar untuk meningkatkan keterwakilan perempuan telah ditetapkan dalam Pasal 28h ayat 2 UUD 1945. Dalam bidang politik dan keamanan, Komisi C mencermati tujuh masalah, yaitu ancaman disintegrasi dan daerah konflik seperti Nangroe Aceh Darussalam, Papua, Poso, Maluku, Maluku Utara, dan Sampit Kalimatan Tengah. Kemudian tindakan anarkis, reposisi TNI/Polri, hubungan luar negeri, imigran gelap, otonomi daerah, dan persiapan pemilihan umum. Dalam bidang hukum dan hak asasi manusia telah dibahas lima masalah, yakni pemberantasan KKN, penyelesaian kasus pelanggaran HAM, pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, terorisme, dan reformasi birokrasi.30 Persoalan krusial lain yang menjadi agenda DPR saat ini adalah pembahasan RUU tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang telah diajukan pemerintah ke DPR, RUU tentang Sumber Daya Air, UU Perubahan UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan,

31



RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik dan RUU Praktik Kedokteran. Hasil pembahasan RUU ini sangat penting bagi rakyat Indonesia.31 Dalam pembahasanan alokasi dana APBN, Panitia Kerja DPR dan pemerintah juga sudah menyepakati alokasi kompensasi BBM untuk dana pendidikan sebesar 6,27 triliun atau naik dari usulan sebelumnya sebesar Rp5,6 triliun. Jumlah tersebut antara lain akan digunakan untuk memberikan biaya sekolah gratis siswa SD dan SMP yang diperkirakan mencapai 28,65 juta siswa SD dan siswa SMP 10,85 juta orang. Alokasi untuk pendidikan semula berbentuk beasiswa diubah menjadi sekolah gratis dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun dari tingkat SD hingga SMP dan program ini mulai dilaksanakan tahun ajaran semester I tahun ajaran 2005-2006. Dana yang dialokasikan dinaikkan menjadi Rp6,272 triliun dari usulan pemerintah semula sebesar Rp5,601 triliun. Tambahan anggaran sebesar Rp670,5 miliar berasal dari pengalihan dana kompensasi beras miskin (raskin) sebesar Rp433,3 miliar dan realokasi anggaran Departemen Diknas sebesar Rp140,471 miliar. Konsep biaya operasional sekolah (sekolah gratis) adalah menjamin siswa miskin tetap bersekolah dengan membebaskan seluruh iuran sekolah dan penyediaan bantuan transportasi. Sedangkan sekolah/madrasah penerima biaya operasional harus menggratiskan iuran-iuran sekolah yang akan digunakan untuk membiayai beberapa komponen pembiayaan pendidikan sebagai berikut. Rincian biaya yang harus digratiskan meliputi uang formulir pendaftaran. Buku pelajaran pokok dan buku penunjang untuk perpustakaan. Selain itu biaya pemeliharaan. ujian sekolah, ulangan umum bersama, dan ulangan umum harian juga harus digratiskan. Sementara itu sekolah/madrasah yang selama ini telah memungut biaya yang lebih kecil atau sama dengan bantuan biaya operasional sekolah tidak diperkenankan memungut biaya apapun dari peserta didik. Adapun sekolah/madrasah yang selama ini memungut biaya yang lebih besar dari bantuan biaya operasional sekolah diperkenan memungut biaya peserta didik tanpa paksaan. Penggunaan bantuan biaya operasional sekolah harus berdasarkan kesepakatan dengan komite sekolah/madrasah dan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pemerintah daerah tidak diperkenankan untuk mengurangi alokasi biaya pendidikan yang telah dilakukan. Penanganan pendidikan gratis ini meliputi 2 (dua) Departemen (Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama), maka pelaksanaannya dilakukan dengan cara joint management antara Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama dan akan dibuat petunjuk pelaksanaannya oleh Pemerintah. Untuk alokasi kompensasi BBM bidang kesehatan, dalam APBN-P 2005 disepakati naik Rp96,7 miliar menjadi Rp2,8 triliun dan dalam bentuk pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas dan rumah sakit pemerintah kelas III. Sementara itu alokasi untuk kesehatan PKPS BBM dalam bentuk pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas dan Rumah Sakit Pemerintah kelas 3. Pelayanan kesehatan gratis berupa antara lain rawat jalan tingkat pertama, rawat inap tingkat pertama, pelayanan gawat darurat di Puskesmas, serta rawat jalan dan rawat inap tingkat lanjutan di ruang rawat kelas tiga Rumah Sakit pemerintah dan Rumah Sakit swasta yang di tunjuk pemerintah. DPR dan pemerintah juga menyepakati alokasi dana untuk beras bagi keluarga miskin pada APBN 2005. Jumlah dana yang dialokasikan mencapai Rp4,682 triliun sehingga DPR dan pemerintah sepakat untuk membatalkan tambahan dana sebesar Rp530 miliar yang berasal dari PKPS-BBM.32


32


BAB IV PEMBAHASAN

Dilihat dari sudut menciptakan kesejahteraan, meskipun pada era otonomi daerah terdapat beberapa kemajuan dalam banyak aspek, perlu diakui bahwa selama lima tahun terakhir pelaksanaan otonomi daerah, belum menampakkan adanya perubahan secara signifikan atas kuantitas ataupun kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Ada berbagai penyebab yang melatar-belakangi kondisi tersebut. Pertama; belum jelasnya pembagian kewenangan atas urusan-urusan pemerintahan antar tingkatan pemerintahan yang ada yaitu Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kedua; melonjaknya biaya rutin atau overhead cost sejak diberikannya diskresi yang luas kepada daerah dengan dialokasikannya sebagian besar subsidi dari Pusat dalam bentuk "block grant" (Dana Alokasi Umum/DAU).9 Sedangkan menurut Made (2002), sampai saat ini masih terdapat friksi-friksi yang akan menghambat pelayanan kepada masyarakat. Akar dari masalah yang selalu muncul adalah kesalahan dalam persepsi otonomi. Otonomi seringkali dikaitkan dengan auto money, dan bukan pada pelayanan kepada masyarakat. Akibat konsep kewenangan lebih dikaitkan dengan keuangan, yaitu hak Daerah untuk menggali sumbersumber keuangan yang dihasikan oleh kewenangan tersebut dan bukan kwenangan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Akibat dari persepsi tersebut, maka terjadilah perebutan kewenangan antar tingkatan pemerintahan dengan justifikasinya masing-masing dan semuanya akan bermuara pada terlantarnya pelayanan rakyat. Setiap kebijakan yang dibuat pemerintah, dipastikan selalu ada respon yang positif maupun negatif. Dalam bidang kesehatan, masyarakat sangat antusias dengan revitalisasi posyandu. Hal ini seiring dengan program pemerintah yang akan berusaha menghidupkan kembali posyandu.26 Program kesehatan yang lain yaitu Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM). Masyarakat sangat antusia menyambut program ini, karena harapan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar tanpa dipungut biaya bisa mereka rasakan.Dalam pendidikan, respon masyarakat juga sangat baik. Angka Partisipasi Murni di sekolah dasar pada tahun 2002 sebesar 92,7%. Angka Partisipasi Murni di sekolah lanjutan pertama sebesar 61,7%. Sedangkan angka melek huruf usia antara 15-24 tahun sudah mencapai 98,7%1. Kepedulian masyarakat terhadap penderita HIV/AIDS juga sudah meningkat. Salah satunya pendampingan yang dilakukan oleh LSM Pendamping Penderita HIV/AIDS yang melakukan kunjungan ke Komisi E (Bidang Kesejahteraan Rakyat) DPRD Jatim. Kehadiran mereka untuk mengusulkan pembentukan support group di Jatim. Di dalamnya, para penderita HIV/AIDS dapat berkumpul untuk saling menguatkan. Selain itu, mereka juga dapat diarahkan untuk menjadi narasumber dalam berbagai forum. Ini salah satu upaya untuk mencegah penyebaran HIV/AIDS lebih lanjut.28 Dalam rangka pencapaian MDG, tentunya tidak hanya pemerintah semata yang berperan. Bantuan lembaga swasta sangat diperlukan untuk mempercepat pencapaian targettarget tersebut. Bantuan pemerintah diwujudkan dalam bentuk bantuan langsung tunai, sebesar 100 perbulan dan dibayarkan tiga bulan sekali, pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional, bantuan penanggulangan bencana alam dalam bentuk rehabilitasi pemukiman dan pertanian serta sektor ekonomi yang lain serta jaring-jaring pengaman sosial dalam bidang kesehatan, sehingga masyarakat mampu mendapat pelayanan kesehatan dasar secara gratis. Peran sektor swasta juga sangat penting. Dalam bidang ekonomi, sektor swasta sangat mendukung kesejahteraan masyarakat. Angkatan kerja yang terserap dalam bidang industri sebesar 16% dari total angkatan kerja sebanyak 110,4 juta orang. Dalam bidang pendidikan, lembaga-lembaga swasta juga banyak memberikan beasiswa belajar, baik di

33



dalam maupun di luar negeri. Beasiswa Listerine, Beasiswa Astra-Honda, Beasiswa BASF adalah sebagian kecil contoh peran swasta dalam mendukung pendidikan nasional. Bantuan analisa dan pembuatan konsep program kerja adalah bantuan yang sangat penting dari ilmuwan/akademisi yang ada di Indonesia. Salah satunya pemikiran Revrisond Baswir. Beliau menyatakan, secara khusus, masalah pokok ekonomi rakyat, seperti kemiskinan dan pengangguran, besar kemungkinan akan tetap bertahan. Bahkan, jika kabinet akhirnya benar-benar dipenuhi oleh para agen kepentingan modal internasional itu, pengusaha ataupun akademisi, tidak tertutup kemungkinan situasi yang lebih buruk bisa terjadi. Situasi yang lebih buruk itu, tidak hanya bisa terjadi karena terus dipaksakannya pelaksanaan agenda-agenda ekonomi neoliberal yang menyengsarakan rakyat, seperti penghapusan subsidi, liberalisasi ekonomi, dan privatisasi, tetapi juga karena munculnya perlawanan sengit terhadap pelaksanaan agenda-agenda tersebut, yang berakibat pada terjadinya kekacauan ekonomi.19 Pemerintah juga selalu meminta pertimbangan dari para ahli yang tergabung dalam Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. LIPI merupakan lembaga milik pemerintah yang diisi oleh para ahli dalam bidang Kajian Iptek, Geoteknologi, Oseanografi, Limnologi, Metalurgi, Biologi, Bioteknologi, Biomaterial, Fisika, Kimia, Informatika, Mekatronika, Elektronika, Budaya, Ekonomi, Kependudukan, Politik, Sumber Daya Regional, Instrumentasi & Metrologi.27 Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi Sosial (LP3ES) melakukan perannya dalam membina pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai masalah-masalah pembangunan sosial ekonomi yang dihadapi Indonesia, mengembangkan ilmu pengetahuan ekonomi dan sosial pada umumnya mengingat pentingnya hal ini untuk pembangunan ekonomi dan perubahan sosial Indonesia, menyebarkan pengetahuan yang luas tentang keadaan sosial dan ekonomi Indonesia kepada bangsa lain, mengembangkan sumberdaya manusia dan masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan mereka yang berusia muda agar mampu menjawab tantangan sosial dan ekonomi di masa datang.29 PBB melalui UNDP telah mambuat suatu usulan penting mengenai pendidikan dasar dan kesempatan memperoleh pendidikan yang sama tanpa membedakan gender. Kesempatan mengenyam pendidikan yang lebih luas adalah salah satu instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan dalam bidang sosial yang lain, termasuk beberapa tujuan yang lain dari Millennium Development Goals20: pendidikan adalah komponen kunci dari pembangunan bangsa, merupakan pembawa pemahaman terhadap sejarah dan nilai-nilai kebudayaan antar generasi, pada tingkat Negara, pendidikan merupakan sebuah penentu yang penting terhadap pertumbuhan ekonomi yang sangat dramatis di kawasan Asia Timur. Pada saat yang bersamaan, hubungan antara pendidikan dan kemakmuran terjadi hanya dalam kondisi tertentu. Pada tingkat individu, terdapat suatu hubungan yang sangat erat antara pendidikan yang diraih dan pendapatan, dan akses yang lebih besar terhadap pendidikan yang lebih baik adalah sebuah kunci strategi pengurangan kemiskinan pada negara-negara di dunia berkembang. Pendidikan orang tua, terutama pendidikan ibu, sangat kuat pengaruhnya terhadap angka kelahiran yang lebih rendah, kematian ibu yang lebih rendah dan keadaan kesehatan dan nutrisi anak yang lebih baik. UNESCO mencanangkan Enam tujuan Dakar21 dalam rangka meningkatkan dan memperluas cakupan perawatan dan pendidikan pada awal masa anak-anak, terutama pada anak-anak yang rentan dan yang tidak beruntung, menjamin bahwa pada tahun 2015 keseluruhan anak-anak, terutama perempuan, anak-anak dalam lingkungan yang tidak baik dan mereka yang merupakan suku minoritas, bebas mendapatkan pendidikan dasar yang kualitasnya baik, menjamin bahwa kebutuhan pembelajaran terhadap keseluruhan anak muda dapat diperoleh melalui akses pembelajaran yang tepat dan programprogram keterampilan, mendapatkan peningkatan sebanyak 50% pada program pemberantasan buta huruf pada tahun 2015, terutama pada wanita, dan akses yang mecukupi terhadap pendidikan dasar dan lanjutan untuk orang dewasa, penghilangan


34


pembedaan gender pada pendidikan primer dan sekunder pada tahun 2005 dan mencapai kesamaan gender dalam bidang pendidikan pada tahun 2015, dengan terfokus pada kesempatan yang sama untuk wanita dalam perkembangan pendidikan dasar yang berkualitas baik., serta eningkatkan semua aspek kualitas pendidikan dan menjamin kualitas yang baik terhadap hasil pembelajaran yang diperoleh oleh semuanya, terutama pada pemberantasan buta huruf, angka dan keterampilan-keterampilan yang penting. Perkembangan lebih lanjut dalam mengurangi kemiskinan dihambat oleh dua faktor utama, yakni investasi yang rendah dan penyediaan pelayanan yang lemah yang terutama disebabkan karena permasalahan pemerintahan. Keseluruhan usaha kelompok bank dalam bentuk pelayanan analisa dan nasihat, pinjaman, aktivitas perusahaan pembiayaan internasional, aktivitas perwakilan penjaminan investasi multilateral dan koordinasi donor, akan membantu mengarahkan permasalahan ini. Dalam rangka meningkatkan iklim investasi yang lebih baik, dukungan kelompok bank akan ditujukan pada lima area kunci yang sangat penting untuk menambah tingkat investasi dari tingkat yang sekarang, yakni 20% dari GDP: meningkatkan kestabilan mikroekonomi, membangun sektor ekonomi yang lebih kuat, membantu agar sektor swasta menjadi lebih kompetitif, membangun infrastruktur Indonesia, membuat kesempatan pendapatan bagi petani dan keluarga miskin. Membuat pelayanan yang peduli terhadap kebutuhan orang miskin, pelayanan yang lemah mengurangi peningkatan kualitas kehidupan bangsa Indonesia dan pencapaian MDG-nya. Dukungan kelompok bank akan menyediakan bantuan dalam merubah sistem manajemen dan akuntansi sistem pelayanan sehingga membuat penyedia pelayanan yang lebih bertanggung jawab terhadap para nasabahnya. Perhatian akan ditujukan dalam penerapan prinsip-prinsip dalam Laporan Pembangunan Dunia 2004, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan, namun juga dalam bidang penelitian pertanian, perluasan lahan dan irigasi, dan pelayanan masyarakat pada umumnya.22 Untuk mendorong kemajuan di kawasan Asia Tenggara, Indonesia aktif berperan dalam ASEAN. ASEAN mempunyai 3 tujuan penting yakni: meningkatkan kerjasama regional melalui promosi kerjasama ASEAN yang lebih luas, memperkuatkan integrasi ekonomi melalui harmonisasi perdagangan dan praktik ekonomi dan meningkatkan daya saing melalu dukungan dasar terhadap sektor swasta dan penyesuaian proses agar bisa beadaptasi terhadap perubahan lingkungan ekonomi global.23 Dalam bidang ekonomi negara anggota ASEAN mempunyai beberapa pilihan kebijakan, yang diterapkan dalam tiga program utama: kerjasama pembangunan antara ASEAN dengan Australia [ASEAN-Australia Development Cooperation Program-Regional Economic Policy Support Facility (AADCP-REPSF)], kerjasama ASEAN dengan UNDP (ASEAN-UNDP Partnership Facility), and kerja sama antara ASEAN dengan Uni-Eropa [ASEAN-EU Programme for Regional Integration Support (APRIS)].24 Rencana strategis kerja sama ASEAN dalam bidang pertanian dan bahan makanan menjadi prioritas dalam Kesepakatan Tingkat Menteri pada Kerjasama ASEAN dalam Bidang Makanan, Pertanian, dan Kehutanan yang dilaksanakan pada tahun 1993, dalam rangka memperkuat ketahanan pangan dalam wilayah, meningkatkan daya saing internasional pada bidang makanan dan pertanian serta memperkuat posisi peran serta ASEAN dalam menjaga flora internasional. Upaya yang dilakukan adalah23: memperkuat ketahanan pangan dalam wilayah, meningkatkan daya saing internasional produk/komoditi makanan dan pertanian ASEAN, peningkatan pendekatan kerjasama ASEAN dalam permasalahan internasiona dan regional,peningkatan dan akselerasi penerapan tekonolgi baru, peningkatan keterlibatan sektor swasta, manajemen, dan penerapan tatacara konservasi alam yang sesuai Dalam KTT PBB-ASEAN di Markas Besar PBB di New York, Presiden RI menyampaikan beberapa pokok yang tercantum dalam Deklarasi Jakarta, antara lain tentang komitmen negara-negara di Asia Pasifik mencapai MDG, mengintegrasikannya dalam kerja

35



sama regional guna mencapai MDG pada tahun 2015. Peningkatan kerja sama PBB-ASEAN juga perlu ditingkatkan, terutama keterlibatan Badan Kesehatan PBB (WHO) dalam pemberantasan penyakit. 33 MDG itu dijadikan acuan, karena pembangunan berwawasan penduduk yang dikluarkan oleh UNDP telah mengalami perluasan cakupan berkaitan dengan perkembangan di bidang kesehatan, kesetaraan gender, lingkungan hidup dan kerjasama global untuk pembangunan. Paradigma baru itu akhirnya mencakup pula pada masalah pengentasan kemiskinan, pemerataan pendidikan dasar, pemberdayaan perempuan, pengurangan kematian anak/bayi, perbaikan kesehatan ibu hamil, pemberantasan HIV/AIDS, malaria dan penyakit lain, pelestarian lingkungan dan kerja sama global. Tapi, MDG ini masih terlalu global, sehingga penerapannya di Indonesia masih membutuhkan modifikasi yang lebih cocok dengan kebutuhan spesifik Indonesia yang memperhatikan unsur-unsur dalam IPM. Di negara ini, pada tingkat nasional dan provinsi, masalah yang dijumpai tidak terlalu signifikan. Tapi untuk kabupaten/kota, masalah dan kendalanya cukup besar sehingga tidak semua indikator tersedia datanya.14 Hal-hal lain yang mempengaruhi dalam pencapaian MDG di Indonesia terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah adalah9 masih tingginya kesenjangan daerah akan mempersulit tercapainya tujuan pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, yaitu mencapai kesejahteraan pembangunan di daerah. Kesenjangan ekonomi antar daerah akan menimbulkan arus migrasi dari satu daerah ke daerah lainnya yang memiliki sumber ekonomi yang lebih memadai. Belum matang dan dewasanya elit politik lokal dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang benar-benar ditujukan demi kemakmuran rakyat berpotensi menimbulkan masalah termasuk menciptakan disharmoni di dalam masyarakat, bahkan dapat mengancam disintegrasi bangsa. Dengan demikian, peran pendidikan politik menjadi kunci untuk merubah paradigma budaya politik, etika politik dan meningkatkan pemahaman yang utuh mengenai partisipasi politik secara benar. Permasalahan lain yaitu belum tertatanya administrasi kependudukan dalam rangka membangun sistem pembangunan, pemerintahan, dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Meskipun telah dirintis sejak tahun 1960-an, hingga saat ini administrasi kependudukan belum tertata dengan baik. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan dan tertib administrasi juga belum memadai. Penyadaran pemahaman tentang pentingnya melakukan strategi pengarusutamaan gender terutama di kalangan para penentu kebijakan dan perencana di tingkat provinsi dan kabupaten masih rendah. Untuk itu, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diharapkan dapat melaksanakan strategi pengarusutamaan gender di berbagai tahapan pembangunan di wilayahnya masing-masing, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga tahap evaluasi. Kesemuanya tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan. Isu utama dalam pembangunan anak yang perlu memperoleh perhatian dari seluruh pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) adalah masih rendahnya kesejahteraan dan perlindungan anak. Kesejahteraan anak dapat diukur dari tingkat kesehatan dan gizi anak, serta tingkat pendidikan mereka. Sedangkan rendahnya perlindungan anak antara lain dapat dilihat dari masih banyaknya anak yang bekerja yaitu sekitar 5,6 persen pada tahun 2003, masih sedikitnya anak yang memiliki akta kelahiran (42 persen pada tahun 2004), dan banyaknya kegiatan pembangunan yang belum sepenuhnya peduli anak. Perhatian pemerintah terhadap pembangunan daerah, pengelolaan maupun pemeliharaan fasilitas infrastruktur yang ada, penyediaan jasa infrastruktur bagi masyarakat yang kurang mampu atau mereka yang tinggal di daerah terpencil/tertinggal masih sangat kurang. Hal ini ditambahkan dengan belum mantapnya kelembagaan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur mengakibatkan pembangunan sebagian infrastruktur di daerah masih belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Kelembagaan penyelenggara


36


pembangunan infrastruktur saat ini belum berada pada tingkat kinerja yang optimal untuk menjalankan fungsi, baik sebagai pembangun (provider) maupun pemberdaya (enabler). Pemerintah daerah juga belum mampu memanfaatkan fasilitas infrastruktur yang ada secara optimal untuk mendorong pembangunan daerah.

37



KESIMPULAN

1. Hasil pelaksanaan MDG di Indonesia menunjukkan ketidakseimbangan kemajuan antar daerah. Pembangunan yang terkonsentrasi di perkotaan harus diperluas sampai ke daerah-daerah terpencil yang masih tertinggal, sehingga tidak terjadi kesenjangan yang akan menyebabkan kecemburuan sosial. 2. Sistem pelaporan dan pengawasan pelaksanaan MDG di Indonesia harus diperbaiki sehingga kemajuan yang ada bisa dipantau dengan baik dan dievaluasi. 3. Terdapat tantangan yang berat untuk mencapai target-target MDG di Indonesia, hal ini salah satunya disebabkan karena terjadi banyak bencana alam yang menimbulkan kerusakan fasilitas umum seperti gedung sekolah, sarana kesehatan, sarana sanitasi, lahan pertanian, pabrik dan pasar. Kejadian tersebut akan menyebabkan kemunduran kualitas kehidupan masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu pemerintah harus lebih memberikan dukungan kepada masyarakat untuk membangun kembali sarana yang rusak. Masih diperlukannya peningkatan kualitas sistem pendidikan nasional, penambahan tenaga kerja bidang kesehatan, peningkatan kualitas tenaga kerja bidang kesehatan dan penyebarannya, pengaturan laju pertumbuhan penduduk dan pemberdayaan perempuan di segala bidang kehidupan. Dukungan yang tidak kalah penting adalah alokasi anggaran yang mencukupi dalam APBN untuk melaksanakan program-program pendukung. 4. Pencapaian target-target MDG harus diselaraskan dengan tujuan Pembangunan Nasional Indonesia. Hal ini akan bisa dilakukan apabila ada dukungan dari pemerintah sebagai lembaga eksekutif pelaksana pemerintahan dengan DPR sebagai lembaga legislatif yang membuat acuan untuk terlaksananya pembangunan Indonesia dengan baik. 5. Dalam era otonomi daerah ini, pemerintah pusat harus mampu memberikan arahan dan batasan tanggung jawab yang jelas sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa diperbaiki. Pemerintah daerah, meliputi Kepala Daerah Tingkat I dan II serta DPRD harus membuat suatu kemitraan kerja yang sinergis dan pengawasan yang lebih baik terhadap program kerja pemerintah. 6. Untuk mencapai target-target MDG, pemerintah harus tetap berkomitmen untuk melaksanakan MDG Goal sebagai acuan. Pemerintah juga harus mampu mendorong, memberikan motivasi kepada seluruh rakyat, agar bersama-sama menerapkan program MDG demi kesejahteraan rakyat. 7. Pembuatan kebijakan pemerintah bersama lembaga perwakilan rakyat diharapkan lebih berpihak kepada rakyat dan mendukung pencapaian target MDG.


38


DAFTAR PUSTAKA

1. Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Indonesia; Februari 2004; IndonesiaMDG_BI.pdf 2. Millennium Development Goals Indonesia Final Report april 2004; MDG_Reports_Ino_MDG_Report.pdf 3. Health and the MDGs: background; www.who.int/mdg/background/en/index.html 4. Harcourt, Wendy; The Road to the UN Millennium Development Goals Some insights into the International Debate; Amsterdam; Oktober 2004; www.ncdo.nl 5. Target and Indicators; www.un_ngls.org/MDG/TARGETS.htm 6. Health in the Millennium Development Goals; Goals, targets and indicators related to health; www.who.int/mdg 7. Profil Kesehatan Indonesia 2001; Departemen Kesehatan 8. Sjaaf, Amal.C.; Bahan Perkuliahan Sistim Pelayanan Kesehatan, KARS 2005 9. Buku pegangan 2006 penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Republik Indonesia; Jakarta; 1 Desember 2005; Handbook 2006.pdf 10. Yahya, Adib A.; Tantangan dan Peluang Rumah Sakit di Indonesia; Seminar Akademik Perumah Sakitan di Indonesia, FKM UI; Depok, 11 Mei 2006 11. Hospital News, vol 1 no 1; November 2005 12. Indonesia; CIA-The World Fact Book; 10 January 2006; http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/id.html 13. Suwandi, Made; Pokok-Pokok Pikiran Konsepsi Dasar Otonomi Indonesia (Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Yang Demokratis dan Efisien); Jakarta; 2002; www.gtzsfdm.or.id.pdf 14. Kekuatan Bangsa Terletak Pada SDM Bukan Sebatas Pada Sumber Daya Alam; 3 Maret 2006; http://www.suarakarya-online.com/news.html; 15. Sistim Kesehatan Nasional, Departemen Kesehatan 16. Hujan Interupsi Warnai Sidang Paripurna Bahas Interpelasi Busung Lapar dan Polio; 10 Mar 2006; http://www.dpr.go.id/artikel/terkini/artikel.php 17. WHO Indonesia; Country Cooperation Strategy; Septemeber 2000; Cooperation_Strategy_idn_en.pdf 18. Hospital News, edisi 1 tahun II; January 2006 19. Sistim Pendidikan Nasional; suara merdeka; Kamis; 21 Oktober 2004 20. Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Indonesia; Februari 2004; IndonesiaMDG_Background Goal2.pdf 21. Education for All: Information Kit, UNESCO 22. Document of The World Bank; 2003; 27108.pdf 23. Strategic Plan of Action on ASEAN Cooperation in Food, Agriculture and Forestry; www.aseansec.org 24. Development Cooperation ASEAN; www.aseansec.org 25. Wapres: Pembangunan Nasional Harus Sejalan Dengan Pembangunan SDM; Kompas cybermedia; Kamis, 10 Juli 2003; www.kompas.com 26. Pemerintah Minta Posyandu Aktif Akhir Bulan Ini; Sabtu, 03 September 2005; www.tempo.com 27. Kompetensi Ilmiah; www.lipi.or.id 28. LSM dan Penderita HIV/AIDS Datangi DPRD; Rabu, 30 Oktober 2002; www.kompas.com 29. Lembaga Pengembangan Masyarakat; www.deliveri.org 30. Komisi C Sepakati Solusi 15 Bidang; Sabtu, 10 Agustus 2002; Suara Merdeka 39



31. Gajah Tinggalkan Gading, DPR Sisakan RUU; Rabu, 21 April 2004; www.kompas.com 32. Update Perkembangan Pembahasan APBNP 2005 di DPR RI Paska Rapat Panita Anggaran DPR RI-Pemerintah; 6 Juni 2005; www.kau.or.id 33. Presiden berharap ASEAN-PBB Wujudkan MDGs; 14 September 2005; www.kompas.com


40

Analisis Politik Nasional dan Millenium Development Goal (MDG)

Recommend Documents