IRONI TARGET MILLENIUM DEVELOPMENT GOAL DALAM PELUANG DEMOGRAFI Rachmawati Madjid Dosen FE Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
ABSTRACT Reports of human development in a systematic appears to lead to a state of human liberty, that makes human beings live in equality, justice, peace, and freedom from fear. From the perspective of human security or human security, with clearly visible that the threat to humans is not limited to war or conflict and other physical violence, but also economic, political, social, and culture that creates the opportunity for a decent human life is threatened. The problem of poverty and hunger in the world is not caused by lack of food, but because people do not have access to food. Estimates of the demographic bonus as an opportunity to achieve the Millennium Developmen Goals (MDGs) by 2015 does not automatically happen. This will require the preparation of human resources and the availability of jobs with various policies towards that point.
Keywords : Millenium Development Goal (MDG), Population, Human resources, Human Development Report (HDR).
PENDAHULUAN Perserikatan Bangsa-Bangsa mencanangkan hitung mundur 1.000 hari hingga ke tenggat tujuan Pembangunan Milenium pada akhir 2015. Sebagai upaya penghapusan kemiskinan dunia paling luas abad ke 21. Data PBB mnunjukkan, sejak MDG diadopsi seluruh negara anggota PBB tahun 2000, kemiskinan ekstrem global turun hingga setengah dan 2 miliar jiwa bisa mengakses air minum aman. Angka kematian bayi dan ibu berkurang sehingga banyak negara tinggal berkonsentrasi mengatasi penyakit yang mematikan seperti AIDS, tuberkulosis, dan malaria. Masih menurut PBB, jumlah anak-anak yang belajar di sekolah dasar meningkat pesat, demikian pula dengan proporsi anak perempuan dan laki-laki di sekolah, untuk pertama kalinya tidak berbeda signifikan, pada kenyataannya banyak kekurangan yang harus dikejar. Semua persoalan ini tidak hanya membuat Indonesia terancam gagal memanfaatkan bonus demografi, tetapi juga tidak bisa mencapai target MDG Halaman | 87 JURNAL EKONOMI
ISSN: 2302-7169
Vol. 2 No. 3 Mei-Agustus 2014
2015. Suatu ironi di tengah terpilihnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Panel Tingkat PBB untuk membuat panduan pembangunan pasca-2015. Sesunggunys Indonesia memiliki peluang demografi pada tahun 2020-2030, yang bisa memberikan bonus demografi berupa kemudahan mencapai kesejahteraan. Namun, menuju ke sana memang tidaklah mudah. Terdapat tingkat fertilitas total (TFP) di sana pada angka 2,6 harus diturunkan menjadi 2,01-1,87 dan tingkat pendidikan, kesehatan, ataupun kesetaraan perlu menjadi perhatian yang serius. Keberhasilan pengendalian populasi membuat jumlah tanggungan penduduk usia produktif terhadap anak dan warga lanjut usia makin turun. Jumlah tanggungan terendah akan tercapai tahun 2020-2030 yang diharapkan memberi peluang bagi Indonesia melompat menjadi negara maju. Namun, Indonesia saat ini menghadapi empat masalah pokok kependudukan tingkat kelahiran yang tinggi, distribusi penduduk yang tidak merata, pengangguran dan kemiskinan, serta urbanisasi desa-kota. Pembangunan di daerah menjadi semakin tertinggal karena kebanyakan "putra daerah" yang menempuh pendidikan di Jawa dan tidak mau pulang membangun wilayahnya. Tindakan ini sama halnya dengan desa yang tidak berkembang karena penduduknya berurbanisasi ke kota. MASALAH Pembangunan manusia di Indonesia rentan guncangan. Untuk itu, pembangunan perlu memperhatikan risiko serta kerentanan di dalam masyarakat dan lingkungan agar ada ketahanan dalam menghadapi guncangan. Begitu pembangunan manusia terperosok, maka, butuh waktu lama untuk bangkit. Tanpa adanya perhatian pada masalah kerentanan, MDG sulit berhasil. KAJIAN LITERATUR Dalam HDR 2003, penerima penghargaan Nobel Ekonomi tahun 2002 Joseph E Stiglitz menulis, pertumbuhan ekonomi kadang membantu orang miskin, tetapi kadang juga tidak. Isu kebijakannya kemudian bukanlah "untuk globalisasi atau bukan globalisasi", an dalam beberapa kasus untuk pertumbuhan atau bukan untuk pertumbuhan", dan dalam beberapa kasus juga bukan "untuk meliberalisasi atau tidak meliberalisasi", tetapi bagaimana melakukannya. Yang terpenting kemudian adalah langkah seperti apa liberalisasi perdagangan dilakukan, dan kebijakan seperti apa yang menyertainya, adakah strategi pertumbuhan yang berpihak pada orang miskin. Menurut Sri Edi Swasono, pembangunan harus mengandung paradigma baru, yang lebih berpihak kepada kaum miskin. Pembangunan juga harus Halaman | 88 JURNAL EKONOMI 2014
ISSN: 2302-7169
Vol. 2 No. 3 • Mei-Agustus
berbasis manusia, biarkan lapangan kerja yang berperan untuk menuntun pertumbuhan. Mengenai sistem ekonomi terbuka "pasar tidak bisa menjawab semua persoalan" Laporan pembangunan manusia /HDR yang pernah diterbitkan oleh Dana pembangunan PBB untuk pembangunan (UNDP) sejak tahun 1990 merupakan upaya untuk mengoreksi pendapat bahwa tingkat kemajuan suatu bangsa tidsk bisa hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi penting untuk pembangunan, tetapi pertumbuhan ekonomi saja tidak selalu membawa konsekuensi positif pada tujuan pembangunan. Pembangunan memiliki implikasi yang lebih luas : ia harus memampukan setiap orang untuk membuat pilihan-pilihan secara bebas bagi kehidupan yang lebih baik. Gagasan ini, menurut pembrakarsa HDR, almarhum Dr Mahbub ul Haq, bukanlah merupakan sesuatu yang baru, tetapi merupakan perluasan dari konsep "kebaikan manusia" yang telah dikemukakan banyak filsuf, mulai dari Aristoteles. HDR dibuat hampir bersamaan waktunya dengan munculnya " keyakinan ekonomi tunggal" untuk melepaskan semua negara miskin dan kurang berkembang, dari kemiskikinan yang mengerikan dengan mengubah negara-negara itu ke dalam sistem ekonomi kapitalis yang baru. Keyakinan yang tunggal itulah yang secara fundamental terkandung dalam Konsensus Washington terdiri dari serangkaian prinsip kebijakan ekonomi yang lahir dari konsultasi berkesinambungan antara Kongres dan Pemerintah AS, Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia (WB) dengan para bankir, eksekutif transnasional, politisi, dan para menteri keuangan. Peran utama dari keyakinan itu menurut Oswalso de Rivero dalam The Myth of Development (2001), adalah bahwa pasar bebas harus meregulasi seluruh kegiatan ekonomi, negara harus menjaga disiplin fiskal, mencapai tingkat yang stabil dari nilai tukar, meliberalisasi, mengderegulasi, dan memprivatisasi ekonomi, sekaligus memungkinkan fleksibilitas lapangan kerja. Itulah satu-satunya cara untuk memperoleh akses pada kredit dan mengundang investasi asing. Sejak itulah, pertumbuhan ekonomi semakin diyakini sebagai indikator kemajuan suatu bangsa. Laporan-laporan pembangunan manusia yang selalu mengarah kepada suatu keadaan yang membuat manusia hidup dalam kesetaraan, keadilan, sejahtera, dan bebas dari rasa takut. HRD juga mengoreksi konsep keamanan manusia (human security) untuk mengukur terpenuhinya hak manusia yang paling asasi. Tahun 2003, HDR mengangkat tema "Millenium Development Goal" (MDG), suatu tema yang sebenarnya juga merupakan perincian dari tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu kehidupan yang sehat, memiliki Halaman | 89 JURNAL EKONOMI 2014
ISSN: 2302-7169
Vol. 2 No. 3 • Mei-Agustus
kemampuan untuk bereproduksi secara aman dan sehat, serta berpendidikan dan berpengetahuan. MDG mengantung delapan tujuan. Masing-masing merupakan komitmen khusus untuk membendung laju penyebaran kemiskinan dan penyakit yang harus dicapai pada tahun 2015, didukung suatu rencana aksi beserta 18 tujuan yang terukur untuk mengurangi angka kemiskinan, kelaparan, penyakit buta huruf, kerusakan lingkungan dan diskriminasi terhadap perempuan. Gambar 1
Sumber ; Human Development Report 1. 2. 3. 4. 5. 6.
MDG Pada tahun 2015, 191 negara anggota PBB berjanji untuk : Menghapuskan kemiskinan absolut dan kelaparan sampai separuh dari jumlah yang ada saat ini. Mencapai pendidikan dasar yang universal bagi semua anak perampuan dan laki-laki. Mendorong kesetaraan jender di semua tingkat pendidikan dan pemberdayaan perempuan. Menurunkan angka kematian bayi dan anak sampai dua pertiganya dari jumlah saat ini. Meningkatkan kesehatan ibu dan mengurangi sampai tiga perempat jumlah angka kematian ibu hamil dan melahirkan. Memberantas HIV/AIDS dan penyakit-penyakit infeksi penyebab utama kematian. Halaman | 90
JURNAL EKONOMI 2014
ISSN: 2302-7169
Vol. 2 No. 3 • Mei-Agustus
7. Menjamin keberlanjutan lingkungan dengan memasukkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam berbagai kebijakan dan program negara. Menghentikan kerusakan sumberdaya alamdan mengurangi sampai separuh jumlah orang yang tidak punya akses pada sanitasi dan air bersih serta meningkatkan taraf hidup dari sedikitnya 100 juta orang di pemukiman kumuh. 8. Membangun kemitraan global untuk pembangunan dengan mengembangkan sistem perdagangan terbuka dan sistem keuangan berbasis hukum, teratur, dan tidak diskriminatif, termasuk melaksanakan tata pemerintahan yang baik di tingkat nasional maupun internasional, pembangunan untuk mengurangi kemiskinan baik di tingkat nasional maupun internasional. Negara maju akan membantu negara berkembang dengan mengurangi utang dan bantuan finansial secara lebih tulus, akses negara berkembang pada obat-obatan esensial dengan harga yang terjangkau serta pemanfaatan teknologi baru, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. METODE Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif dan studi literatur dengan : a) Menelusuri literatur dalam Laporan Pembangunan Manusia untuk mendapatkan teori yang dapat menerangkan fenomena kualitas sumberdaya manusia dan mengenai Millenium Development Goal (MDG) yang dapat dilihat sebagai capacity building dalam kesetaraan. b) Mengikuti perkembangan penelitian/penulisan dalam bidang pendidikan dan kesehatan yang merupakan fondasi bangsa, dan c) Memanfaatkan data sekunder yang terhinpun pada BPS. Data tersebut disederhanakan ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan sehingga menjadi informasi yang mudah dipahami.
PEMBAHASAN Dengan berkurangnya angka kematian bayi dan ibu, sehingga banyak negara tinggal berkonsentrasi mengatasi penyakit yang mematikan seperti AIDS, tuberkulosis dan malaria. Pada kenyataannya, banyak kekurangan yang harus dikejar. Pakar ekonomi pertumbuhan dan bantuan luar negeri dari Universitas New York, William Easterly, mencatat kegagalan bantuan ke Afrika. Tahun 2003, setelah 43 tahun dan menghabiskan 568 miliar dollar AS, Afrika tetap terjebak dalam kemiskinan. Pasar bebas dan demokrasi bukanlah solusi. Kemudian bagaimana dengan Indonesia ? Halaman | 91 JURNAL EKONOMI 2014
ISSN: 2302-7169
Vol. 2 No. 3 • Mei-Agustus
Indonesia merupakan sebuah negara yang besar. Dilihat dari jumlah penduduk, Indonesia menduduki peringkat keempat di dunia, dengan potensi alamnya yang luar biasa. Namun, segala potensi ini menjadi sia-sia jika tidak bijak dalam mengelolanya. Saat ini Koefien Gini di Indonesia sudah melampaui 0,41 dan kemungkinan akan terus meningkat (BPS, 2013). Kesenjangan ini dirasakan bukan hanya di wilayah pendapatan, melainkan juga di berbagai sektor lain seperti ; akses untuk memperoleh pekerjaan, tingkat pendidikan, akses untuk makanan bergizi serta kesehatan dasar dan lain-lain. Disamping itu, kesenjangan juga terjadi antara perkotaan dan pedesaan serta antara Indonesia barat dan timur. Kita bisa berasumsi dan mencari bukti-bukti empiris bahwa kesenjangan tersebut terjadi karena bias geopolitik-ekonomi pembangunan. Namun, kenyataannya kesenjangan tersebut terjadi karena rendahnya investasi di sektor pembangunan manusia secara menyeluruh yang diperparah oleh bias tersebut. Dalam pengelolaan potensi sumberdaya alam tidak hanya membutuhkan tangan-tangan trampil, tetapi juga pemikiran tajam untuk memanfaatkan segala sumber daya alam untuk pengembangan ke depan. Kuncinya terletak pada sumber daya manusia yang berkualitas, dimana kualitas sumber daya manusia dan institusi ekonomi merupakan juga kunci pertumbuhan berkelanjutan. Ekonomi Indonesia berpotensi tumbuh 7 persen sebagaimana hasil penelitian. Kenyataannya, pertumbuhan ekonomi beberapa tahun terakhir berkisar 5-6 persen. Hal ini disebabkan pertumbuhan ekonomi yang masih ditopang akumulasi faktor produksi seperti kekayaan sumber daya alam (SDA) dan bonus demografi. Industri tradisional dengan nilai tambah rendah masih dominan. Isu keamanan pangan juga harus diwaspadai, tercermin dari banyaknya anak di bawah usia 5 tahun (36 persen) yang mengalami stanting (tinggi badan kurang karena lama kekurangan gizi). Kerentangan ini ditambah pula oleh ketimpangan ekonomi, sebanyak 43 persen dari 237 juta rakyat Indonesia hidup dengan pendapatan di bawah 2 dollar AS perhari. Ahli ekonomi Bank Dunia Christobal Ridao-Cano dalam pemaparannya, ketidasetaraan pendapatan utamanya disebabkan pendidikan orang tua dan lokasi kelahiran. 1. Dunia Pendidikan Masih Perlu Berbenah Satu hal yang disayangkan, kualitas pendidikan di Indonesia masih kalah dibandingkan negara lain. Padahal begitu pentingnya pendidikan sering sekali dinyatakan, bahkan konstitusi negara kita telah menetapkan, serta memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN dan Halaman | 92 JURNAL EKONOMI 2014
ISSN: 2302-7169
Vol. 2 No. 3 • Mei-Agustus
APBD. Namun, prakteknya selama ini, pembangunan pendidikan belum menjadi prioritas kinerja pemerintah. Sebagai gambaran, jumlah sekolah sekolah dasar (SD) di Indonesia sekitar 120.000, namun, jumlah sekolah menengah pertama (SMP) semakin sedikit, bahkan hampir sekitar setengah dari jumlah SD. Berlanjut pada pendidikan yang lebih tinggi, jumlahnya pun semakin berkurang. Padahal idealnya jumlah SD hingga sekolah menengah atas (SMA) kurang lebih setara. Jika jumlah antar jenjang berbeda, bagaimana nasib lulusan SD yang tidak dapat ditampung SMP, atau lulusan SMP tidak dapat tertampung SMA. Bahkan, kenyataanya tidak sedikit lulusan SD dan SMP yang memutuskan langsung bekerja dan meninggalkan kesempatan meraih pendidikan yang lebih tinggi. 2. Ketimpangan Kualitas Pendidikan. Permasalahan lain mengenai pendidikan, di kota-kota besar terutama di pulau Jawa terbilang cukup maju dalam bidang pendidikan. Namun, ternyata hal ini masih kurang merata. Sebagai contoh beragamnya sekolah di Jakarta yang terdiri dari sekolah internasional, sekolah dasar dengan kualitas menengah, contoh yang terjadi di Jakarta, belum di daerah-daerah lain. Indonesia tidak hanya Jakarta, tetapi juga Sangihe, Kapuas Hulu, Pesisir Riau dan daerah-daerah lainnya. Sangat disayangkan kualitas pendidikan yang berbeda pada tiap daerah, termasuk kualitas tenaga pengajarnya. Jika negara merupakan satu bangsa, maka penduduk di daerah-daerah pun berhak untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang sama dengan di ibu kota.
Halaman | 93 JURNAL EKONOMI 2014
ISSN: 2302-7169
Vol. 2 No. 3 • Mei-Agustus
GAMBAR 2
Sumber ; IGI 3. Hak atas pendidikan masih terpinggirkan. Data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memaparkan bahwa 88,8 persen sekolah di Indonesia - dari SD hingga SMA/AMK - belum memenuhi mutu standar pelayanan minimal. Sebesar 40,31 persen dari 201.557 sekolah di Indonesia berada dibawah standar pelayanan minimal, 48,89 persen berada di posisi standar pelayanan minimal, dan 10,15 persen belaka yang memenuhi standar pelayanan minimal. Penyelenggaraan pendidikan harus jadi bagian strategi pembangunan kebudayaan. Karena kebudayaan berpusat pada manusia, kita perlu konsep baru tentang manusia Indonesia yang hendak dibangun dalam konteks ruang Halaman | 94 JURNAL EKONOMI 2014
ISSN: 2302-7169
Vol. 2 No. 3 • Mei-Agustus
waktu kini dan mendatang. Oleh sebab itu, setiap kebijakan pendidikan memperlikan banyak pandangan, dan sangat rawan jika digantungkan pada satu orang atau beberapa orang yang kebetulan memiliki otoritas politik saja. Para pemikir pendidikan perlu dilembagakan secara formal dalam dewan atau komisi independen di bawah presiden. 4. Kesehatan Dalam Angka Kematian Ibu Angka kematian ibu didefinisikan sebagai jumlah kematian wanita yang disebabkan komplikasi kehamilan dan kelahiran anak per 100.000 kelahiran hidup pada tahun tertentu. Harus dipahami berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), angka kematian ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup menurun secara bertahap, dari 390 (1991) menjadi 334 (1997), dan 228 (2007). Tahun 2012 untuk pertama kalinya AKI melonjak. Dengan kondisi itu perjuangan menjapai target MDG makin berat. Target MDG 2015, AKI ditekan menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup. Selain AKI, angka kematian bayi (AKB) masih jauh dari target MDG. SDKI 2012 menyebutkan, AKB 32 per 1000 kelahiran hidup, turun sedikit dibandingkan 2007, yaitu 34 per 1000 kelahiran hidup. Target MDG AKB 23 per 1000 kelahiran hidup. AKI dan AKB berkaitan erat dengan program keluarga berencana (KB), program KB kurang didukung pemerintah daerah. " Upaya (penurunan) AKI dan AKB menjadi utang program BKKBN mengingat MDG akan berakhir tahun 2015." untuk pertama kalinya tahun 2010 Survei Sosial Ekonomi Nasional (susenas) BPS mengambil data AKI. Hasilnya , AKI 259 per 100.000 kelahiran hidup. Data ini lebih valid karena langsung dari rumah ke rumah dan ada verifikasinya. SDKI 2012 menjadi pembanding. AKI di Indonesia salah satu yang tertinggi di Asia, tingginya AKI terutama akibat keterlabatan penanganan kehamilan. Untuk menekan AKI dan AKB, upaya menekan AKI untuk memenuhi target MDG adalah pekerjaan berat. Untuk itu, di tahun 2014 pemerintah melakukan terobosan, di antaranya integrasi program jaminan persalinan dengan program KB dan jaminan kesehatan nasional. Kemenkes pun malakukan program promosi kesehatan reproduksi sejak usia remaja.
Halaman | 95 JURNAL EKONOMI 2014
ISSN: 2302-7169
Vol. 2 No. 3 • Mei-Agustus
Gambar 3
Sumber ; Litbang “Kompas”/PUR, Diolah dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2012, BPS, dan Kementerian Kesehatan Terkait target Tujuan Pembangunan Milenium menurunkan AKI menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup dan AKB 23 kematian per 1000 kelahiran hidup di tahun 2015, tampaknya berat bagi Indonesia untuk mencapai target itu. Segala usaha harus ditingkatkan, seperti keberadaan dan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan serta ketersediaan dan distribusi tenaga kesehatan yang memadai di seluruh pelosok Indonesia. Selain itu, pengetahuan ibu dan masalah budaya juga perlu diperhatikan. 5. Lapangan Kerja Menciut Politik anggaran pemerintah dalam menstimulus penciptaan lapangan kerja semakin kendur. Minimal sejak tahun 2010, penciptaan lapangan kerja yang ditimbulkan dari setiap 1 pertumbuhan ekonomi konsisten mengalami penciutan. Permasalahan mendasar dalam pendidikan merembet pada dunia kerja, pangangguran diakibatkan tidak hanya oleh perkembangan jumlah lapangan kerja yang tidak seimbang dengan jumlah lulusan. Akan tetapi, hal ini juga dipengaruhi kemampuan tenaga kerja atau lulusan perguruan tinggi yang tidak sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia industri. Dunia usaha atau industri mengakui bahwa sekitar 60 % tenaga kerja yang hanya menembuh pendidikan SD dan SMP. Dengan kondisi semacam ini, tenaga Halaman | 96 JURNAL EKONOMI 2014
ISSN: 2302-7169
Vol. 2 No. 3 • Mei-Agustus
kerja Indonesia pun bisa dengan mudah mengibarkan "bendera putih" ketika harus menghadapi persaingan dengan tenaga kerja asing, terutama dalam menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean atau MEA (ASEAN Economic Community atau AEC) yang akan dimulai di tahun 2015. Pemerintah merupakan pihak yang perlu mengambil andil penting dalam pengembangan pendidikan di Indonesia. Akibat penciptaan lapangan kerja yang minim, muncul 1,2 juta pengangguran baru setiap tahun. Penumpukan pengangguran harus diantisipasi dengan penciptaan lapangan kerja baru berdaya tinggi, namun kemampuan domestik tidak cukup.. Jika rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia berkisar 5-6 persen per tahun, penciptaan lapangan kerja hanya menyerap 800.000 tenaga kerja. Sisanya 1.2 juta orang, menjadi pengangguran atau bekerja di sektor informal dengan upah minim dan kualitas hidup rendah. Mengutip buku Pilihan Ekonomi Presiden Baru, kemampuan domestik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang menghasilkan penciptaan lapangan kerja didorong oleh antara lain tabungan dalam negeri, dana perbankan, swasta nasional dan badan usaha milik negara, serta pemerintah. Salah satu strategi adalah menarik investasi asing padat modal, yakni di sektor manufaktur. Investasi diperlukan karena kemampuan domestik tidak cukup untuk mencapai target penciptaan lapangan kerja 4 juta orang per tahun. Gambar 4
Sumber ; Bappenas dan BPS 2012
Merosotnya penciptaan lapangan kerja tersebut juga disebabkan rendahnya kualitas pertumbuhan ekonomi. Di samping itu, kebijakan politik anggaran tidak memihak pada penciptaan lapangan kerja. Target anggka Halaman | 97 JURNAL EKONOMI 2014
ISSN: 2302-7169
Vol. 2 No. 3 • Mei-Agustus
pengangguran RPJMN pada tahun 2013 adalah 6-6,6 persen dari total penduduk Indonesia. Target pada APBN-P adalah 5,8-6,1 persen. Tahun 2014, RPJMN menargetkan 5-6 persen. Dalam rencana kerja pemerintah, targetnya adalah 5,6-5,9 persen. Jika tahun ini pengangguran bisa mencapai 5,8 persen, bagus sehingga tahun depan bisa mengarah ke kisaran yang bawah.
KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Tidak berubahnya struktur perekonomian sejak dulu hingga kini membuat Indonesia tertinggal dari negara tetangga. Pertumbuhan ekonomi masih bergantung pada sumber daya alam, tak ada kemajuan pada kualitas sumber daya manusia dan institusi ekonomi. Dalam pencapaian tujuan Pembangunan Milenium (MDG) sangat terkait dengan upaya menekan tingkat kematian ibu dan bayi. Indikator kesehatan Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan perbaikan. Namun, laju perbaikan itu dinilai masih lambat.masih jauh tertinggal dari negara tetangga. Oleh karena itu, perlu dipikirkan kembali bagaimana merevitalisasi pemikiran mendasar tentang pembangunan yang terfokus pada manusia dan meletakkannya dalam konteks pembangunan saat ini. Saran Pemerintah pusat perlu melakukan advokasi lebih kuat dalam menyamakan persepsi dan komitmen pemerintah daerah. Perlu ada reward and punishment. MDG award merupakan salah satu cara memotivasi daerah untuk berkomitmen pada pembangunan kesehatan dan pendidikan. Fokus pembangunan pada manusia perlu dihidupkan kembali secara koheren dan terintegrasi.
Halaman | 98 JURNAL EKONOMI 2014
ISSN: 2302-7169
Vol. 2 No. 3 • Mei-Agustus
DAFTAR PUSTAKA Badan Pusat Statistik, statistik Indonesia 2013. Brown Lester, dkk. 1989. Dunia Penuh Ancaman, Yayasan obor Indonesiaentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey 07458. Buchholz Rogene A, 1999. Principle of Environmental Management. Prentice hall, Upper Saddle River, New Jersey 07458. Engkoswara, 2002. Lembaga Pendidikan sebagai Pusat Pembudayaan, Yayasan Amal Keluarga. Harry Sonny Budiutomo Harmadi, 2013, Profil Penduduk Indonesia dan Perkiraan perkembangannya, Lembaga Demografi FE-UI Kompas, 19 April 2013. Kesempatan yang Adil bagi Semua. Latunreng Wahyuddin, 2008. Kapita Selekta Strategi Ketahanan Nasional. Perputakaan Nasional Dalam Terbitan (KDT) Malthus Thomas, Julian Huxley, Frederick Osborn, terjemahan Dindin Solahudin. 2004, Ledakan Penduduk Dunia. Prinsip-Prinsip Kependudukan dan Pengedaliannya, Yayasan Nuansa Cendekia. Bandung. Meadows Donella H, 1982, The Limits to Growth A Report for THE CLUB ROME'S Proyect on the Predicament of Mankind, PT Gramedia Jakarta. Tjiptoherijanto Prijono, 1999. Keseimbangan Penduduk, Manajemen Sumberdaya Manusia dan Pembangunan Daerah. Pustaka Sinar Harapan. www.merdeka.com, Kadin : Bonus Demografi Indonesia Bisa Jadi Musibah. 5 Oktober 2013.
Halaman | 99 JURNAL EKONOMI 2014
ISSN: 2302-7169
Vol. 2 No. 3 • Mei-Agustus
