ANALISIS PERILAKU PEMILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DESYTA NUGRAHENI

ANALISIS PERILAKU PEMILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA

DESYTA NUGRAHENI

DEPARTEMEN SAINS KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2016

PERNYATAAN MENGENAI PROPOSAL PENELITIAN DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul “Analisis Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa” adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini. Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Oktober 2016

Desyta Nugraheni NIM I34120098

ABSTRAK DESYTA NUGRAHENI. Analisis Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa. Dibimbing oleh LALA M. KOLOPAKING. Pemilihan kepala desa adalah agenda lima tahunan yang dilakukan oleh desa. Satu unsur penentu terselenggaranya proses tersebut adalah penggunaan hak pilih dari warga desa untuk memilih kepala desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku pemilih dalam menggunakan haknya memilih kepala desa. Bentuk penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan didukung dengan analisis data kualitatif. Responden dalam penelitian sebanyak 35 orang dipilih dengan teknik simple random sampling. Hasil penelitian ini menunjukan, bahwa perilaku pemilih masyarakat dari Desa Padas berciri seragam secara sosiologis dan psikologis sosial. Ciri sosiologis terdiri dari umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan. Sedangkan, ciri psikologis sosial berkait “rasa kedekatan” pemilih dengan calon kepala desa akibat kesamaan tempat tinggal. Ditemukan juga bahwa ada korelasi antara kesamaan ciri perilaku pemilih dengan pengetahuan program yang ditawarkan oleh calon kepala desa. Calon kepala desa terpilih berjenis kelamin perempuan. Calon tersebut banyak dipilih oleh pemilih perempuan didasarkan program yang diusung sesuai dengan kepentingan pemilih, yaitu pengembangan bidang pertanian pangan. Kata Kunci: Pemilihan kepala desa, pemilih perempuan, perilaku pemilih

ABSTRACT DESYTA NUGRAHENI. Analysis of Voter Behavior In The Village Head Election. Supervised by LALA M. KOLOPAKING. Head of village elections is a five-year agenda undertaken by the village. One decisive element of that implementation process is the voting rights of the villagers to elect the head of the village. This study aimed to analyze the voters behavior in using their voting rights toselect the head of the village. This research is quantitative research and supported by the qualitative data analysis. The respondents of the research are 35 people selected by simple random sampling technique. This research results that the voting behavior of villagers from Padas characterized by the same sociological and social psychological. Sociological characteristics include age, gender, education, employment, and income. Meanwhile, social psychological is related to the "sense of closeness" of the voters with the head of the village candidate due to the similarity of residence. It was also found that there is a correlation between the similiarity of voters behavior with the knowledge of the program offered by the village head candidate. The head of village candidates that got elected was female. That candidate chosen by the female voters based on the program that was carried in accordance with the interests of voters, namely the development of agri-food field. Keywords: Village head elections, fimale voters, voter behavior

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2016 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB

ANALISIS PERILAKU PEMILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA

DESYTA NUGRAHENI

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Komunikasi dan Pengembangan Masyrakat pada Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat

DEPARTEMEN SAINS KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2016

PRAKATA Puji dan syukur penulis ucapkan atas ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa”. Pujian dan sholawat senantiasa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga serta para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Penulisan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjama pada Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik karena dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada: 1. Dr Ir Lala M. Kolopaking, MS sebagai dosen pembimbing yang senantiasa memberikan saran, arahan serta masukan yang berarti kepada penulis selama penulisan skripsi ini. 2. Orangtua penulis, Bapak Rusmanto dan Ibu Siswati yang telah membesarkan, memberikan kasih sayang dan senantiasa mendoakan serta memberikan dukungannya kepada penulis. 3. Kakak dan adik tercinta, yakni Galih Wahyu Nugroho dan Rio Aji Nugrahanto yang senantiasa memberikan semangat dan peduli kepada penulis dikala senang dan susah. 4. Meilinda Lathfia, Maya Resty Andryana dan Oryza Gustining Setyowati sebagai sahabat yang seperti keluarga kedua bagi penulis. Terimakasih atas segala motivasi, nasehat, kritikan dan kebersamaannya selama ini. 5. Hanifah Firda Fauziah Gunadi yang menjadi teman diskusi dan membantu penulis dalam penyusunan skripsi. 6. SKPM 49, BEM FEMA Kabinet Mozaik Toska dan BEM FEMA Kabinet Terasa Manis yang telah memberikan inspirasi, dukungan dan doa bagi penulis. Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca dalam memahami tentang faktor-faktor perilaku pemilih dalam pemilihan kepala desa. Bogor, Oktober 2016

Desyta Nugraheni NIM I34120098

DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN PENDAHULUAN

xvi xvi xvi 1

Latar Belakang

1

Masalah Penelitian

3

Tujuan Penelitian

3

Kegunaan Penelitian

4

PENDEKATAN TEORITIS Tinjauan Pustaka Pengertian Desa Pengertian Pemilihan Kepala Desa Konsep Perilaku Pemilih Pengertian Perilaku Tidak Memilih Pengertian Penggunaan Hak Pilih Perempuan dalam Politik di Indonesia

5 5 5 6 7 10 10 11

Kerangka Pemikiran

12

Hipotesis Penelitian

14

PENDEKATAN LAPANGAN

15

Lokasi dan Waktu

15

Teknik Pengumpulan Data

15

Teknik Penentuan Responden dan Informan

16

Teknik Pengolahan dan Analisis Data

17

Definisi Operasional

18

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

21

Kondisi Geografis

21

Kondisi Sosial dan Kependudukan

21

Kondisi Pendidikan

23

Kondisi Ekonomi

24

PROSES PEMILIHAN KEPALA DESA

27

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

27

Pengumuman Kekosongan Jabatan Kepala Desa

28

Penyusunan Daftar Pemilih Sementara dan Penelitian Berkas Lamaran

30

Pengundian Nomor dan Tanda Gambar

32

Kampanye Program Calon Kepala Desa dan Tata Cara Memilih

32

Rangkaian Akhir Proses Persiapan

34

Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara

35

Rangkaian Akhir Pemilihan Kepala Desa

36

ANALISIS PERILAKU MEMILIH Perilaku Memilih Ciri Sosiologis Perilaku Pemilih Keuntungan Ekonomi Perilaku Pemilih yang Tidak Menggunakan Hak Suara

39 39 41 47 50

ANALISIS CIRI PERILAKU PEMILIH YANG BERHUBUNGAN DENGAN CALON KEPALA DESA 53 Isu Program dari Calon Kepala Desa dan Calon Kepala Desa

53

Tujuan Pemilih Berdasarkan Keuntungan Pemilih dan Calon Kepala Desa

56

PENUTUP

59

Simpulan

59

Saran

60

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN RIWAYAT HIDUP

61 67 87

DAFTAR TABEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Perilaku pemilih 9 Metode pengumpulan data 16 Definisi operasional perilaku pemilih 18 Definisi operasional penggunaan hak pilih terhadap calon kepala desa 20 Jumlah dan persentase penduduk berdasarkan mata pencaharian 22 Jumlah penduduk Desa Padas berdasarkan tingkat pendidikan 23 Jumlah sarana pendidikan di Desa Padas 24 Jumlah dan presentase pendapatan perbulan berdasarkan sektor usaha 24 Waktu pelaksanaan kegiatan pemilihan kepala desa 28 Profil kandidat calon Kepala Desa 31 Jumlah dan persentase responden menurut kategori usia 42 Jumlah dan persentase responden menurut kategori pekerjaan 43 Jumlah dan presentase responden menurut kategori pendapatan 43 Jumlah dan frekuensi responden menurut kategori pendidikan 44 Jumlah dan presentse responden menurut kategori jenis kelamin 45 Jumlah dan presentase responden menurut kategori perasaan kedekatan 46 Jumlah dan presentase responden menurut bentuk tujuan pemilih 49 Jumlah dan persentase responden menurut pengetahuan isu politik 49 Jumlah dan persentase tingkat pengetahuan terhadap informasi program dari calon kepala desa dengan penggunaan hak pilih 53 20 Jumlah persentase tingkat keuntungan yang didapat oleh pemilih dengan penggunaan hak pilih 56 DAFTAR GAMBAR 1 2 3 4 5

Kerangka pemikiran Piramida penduduk Desa Padas Dendogram perilaku pemilih Dendogram faktor internal perilaku pemilih Dendogram faktor eksternal perilaku pemilih

13 22 39 42 48

DAFTAR LAMPIRAN 1 2 3 4 5 6 7 8

Peta lokasi Alokasi waktu penelitian Kerangka sampling penelitian Susunan panitia pemilihan kepala Desa Padas Hasil uji Statistik Dokumentasi penelitian Catatan lapang Catatan Tematik

67 68 69 72 74 80 81 83

PENDAHULUAN Latar Belakang Demokrasi merupakan sistem pemerintahan Indonesia sejak kemerdekaan Indonesia dicapai. Sistem pemerintahan tersebut berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Indonesia sebagai negara demokrasi sampai saat ini telah melalui empat masa demokrasi yakni masa demokrasi parlementer (1945-1959), masa demokrasi terpimpin (1959-1965), masa demokrasi pancasila (1965-1998), dan masa reformasi (1998-sekarang) (Budiarjo 2008). Meskipun telah menerapkan sistem pemerintahan demokrasi sejak lama, sistem pemerintahan yang menetapkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi ini masih dirasa belum berkembang dengan baik sampai saat ini. Tim IPDN (2013) berpendapat, bahwa demokrasi di Indonesia adalah demokrasi yang masih memuat aspek prosedural, belum menyentuh aspek substansi, dan mendudukkan rakyat untuk ikut berpartisipasi tanpa mengerti makna hak dan kewajiban politiknya. Tim ini juga menambahkan, bahwa pada era reformasi rakyat masih dianggap sebagai alat untuk legitimasi elit politik. Pelaksanaan pemilu masih menjadi “pesta” para elit, sedangkan rakyat hanya sebagai pelengkap. Meskipun demikian pemilu tahun 2004 adalah peristiwa sejarah di Indonesia. Oleh karena pada pemilu tersebut, untuk pertama kalinya rakyat bebas memilih presiden dan wakil presiden untuk jangka waktu lima tahun dengan jumlah partisipasi pemilih sebesar 113.462.414 1 (76,66 persen) dari 148.000.369 pemilih tetap. Kemudian pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2009 diketahui partisipasi pemilih menurun, yakni 104.099.785 (60,78 persen) pemilih dari 171.265.442 2 pemilih tetap. Namun pada pemilihan tahun 2014 pemilihan presiden dan wakil presiden mengalami kenaikan, sebesar 134.953.967 (71,68 persen) pemilih dari 188.268.423 3 pemilih tetap. Adanya pertambahan jumlah pemilih dan jumlah partisipasi rakyat pada tahun 2014 menandakan bahwa sudah semakin pedulinya rakyat terhadap proses penentuan pemimpin masa depan mereka. Perilaku pemilih dinyatakan oleh Jaringan Pendidikan Pemilih Rakyat (2015) bahwa, setiap masyarakat memiliki preferensi (memilih) dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka. Bisa dikatakan bahwa masa depan pejabat publik dalam suatu pemilu tergantung pada preferensi masyarakat sebagai pemilih. Tidak hanya itu, partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dapat dipandang sebagai kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan. Kontrol yang dimaksud seperti kontrol masyarakat untuk lebih memilih pejabat publik dari kalangan berpendidikan. Ini dimaksudkan agar nantinya jika terjadi permasalahan, maka pejabat tersebut dapat mengatasi dengan keilmuannya.

1

Mad.2014. http://news.detik.com/berita/2645783/partisipasi-pemilih-2014-meningkat-

ini-beda-data-dengan-pilpres-sebelumnya 2 Pramono. 2009. https://m.tempo.com/news/2009/03/12/146164476/total-jumlah-171265-442-orang 3 Komisi Pemilihan Umum. 2014. https://data.kpu.go.id/ss8.php#

2

Partisipasi masyarakat dalam politik tercermin dalam wujud pemenuhan penggunaan hak politik. Wujud dari pemenuhan hak-hak politik adalah adanya kebebasan bagi setiap warga untuk menyatakan pendapat dan berkumpul (Surbakti 2007). Seperti yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 28: “kemerdekaan berserikat dan berkempul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Salah satu yang termasuk ke dalam hak politik adalah hak pilih masyarakat. Penggunaan hak pilih masyarakat tergantung pada masing-masing individu sebagai pemilih apakah akan mempergunakannya atau tidak. Penggunaan hak pilih pada pemilih dipengaruhi oleh perilaku pemilih. Jaringan Pendidik Pemilih Rakyat (2015) juga menyatakan perilaku pemilih merupakan perilaku mengenai alasan dan faktor yang menyebabkan seseorang memilih suatu partai atau kandidat yang ikut dalam kontestasi politik. Perilaku memilih baik sebagai konstituen maupun masyarakat umum dipahami sebagai bagian dari konsep partisipasi rakyat dalam sistem perpolitikan yang cenderung demokratis. Alamsyah (2011) juga berpendapat bahwa pelaksanaan pemilihan apapun sistem dan metodenya, keputusan akhir pada pemilih berada dua spektrum pilihan, yakni memilih atau tidak memilih. Keputusan memilih atau tidak memilih dalam pemilihan umum berlaku juga dalam pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa sendiri diartikan sebagai kegiatan berjangka waktu yang dilakukan setiap enam tahun dan menjelang masa jabatan kepala desa berakhir. Pemilihan kepala desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Oleh karena itu pemilihan kepala desa juga disebut sebagai cerminan pesta demokrasi rakyat dalam pemerintahan desa sama halnya dengan pemilihan umum yang disebut sebagai pesta demokrasi rakyat dalam skala pemerintahan negara. Selain itu, pemilihan kepala desa juga menjadi ajang bagi pemilih untuk menentukan calon kepala desa yang tepat dan baik menurut pemilih. Pemilihan Kepala Desa oleh pemilih dipengaruhi oleh banyak faktor perilaku pemilih. Thomassen (2005) dalam Alamsyah (2011) menjelaskan keputusan pemilih untuk memilih pemimpin itu dapat dikarenakan oleh agama, kelas sosial, identifikasi partai, orientasi nilai dan ideologi, isu-isu politik, dan konteks kelembagaan politik. Penelitian yang dilakukan oleh Alamsyah (2011) juga menunjukkan keputusan pemilih untuk memilih calon kepala desa dipengaruhi oleh kelas sosial, kapasitas mengolah informasi, motivasi, media komunikasi, dan isu-isu politik. Namun keputusan pemilih memiliki hasil yang berbeda jika dihubungkan dengan calon pemipin perempuan menurut hasil penelitian Astuti. Astuti (2008) menyatakan bahwa perempuan dipilih menjadi pemimpin bukan karena kemampuannya, namun lebih disebabkan karena silsilah dirinya dalam keluarga. Perilaku pemilih seseorang terhadap calon kepala desa laki-laki maupun perempuan berbeda pada setiap daerah. Diketahui, bahwa saat ini pemimpin perempuan sudah banyak ditemui di desa-desa di Jawa Tengah. Perempuan dipilih bukan hanya karena kedudukan keluarganya dalam pemerintahan, namun juga karena kemampuan dan hubungannya terhadap kemajuan pembangunan serta kesejahteraan masyarakatnya. Adanya kemampuan dan hubungan antara

3

pemimpin perempuan dengan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat ini kemudian menjadi alasan bagi peneliti untuk melakukan penelitian di desa di Jawa Tengah. Lebih spesifik peneliti menetapkan Desa Padas, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen sebagai tempat penelitian. Diketahui desa ini merupakan desa dengan jumlah kemenangan suara calon kepala desa perempuan lebih besar dibandingkan suara calon kepala desa laki-laki. Kemenangan suara tersebut yakni 75,86 persen untuk calon kepala desa perempuan dan 24,14 persen untuk calon kepala desa laki-laki. Alasan ini yang kemudian melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian di Desa Padas, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen. Masalah Penelitian Pemilihan kepala desa merupakan agenda politik desa yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan disebut sebagai pesta masyarakat desa. Disebut pesta masyarakat desa karena, dalam prosesnya para calon kepala desa akan dipilih oleh masyarakat desa melalui penggunaan hak suara atau hak pilih mereka. Namun sebelum proses pemilihan kepala desa dilaksanakan, proses pembentukan panitia pemilihan kepala desa terlebih dahulu dilakukan. Dengan demikian, timbul pertanyaan mengenai bagimanakah proses pemilihan kepala desa? Setelah proses pembentukan panitia pemilihan dilakukan, maka hal yang menjadi penting selanjutnya adalah mengenai hak suara. Hak suara merupakan kebebasan masyarakat sebagai pemilih. Penggunaan hak suara masyarakat ditentukan oleh pilihan atau keputusan masing-masing perilaku individu pemilih. Penggunaanya, individu sebagai pemilih tidak boleh diinterverensi oleh siapapun. Baik intervensi dari internal individu maupun eksternal individu, sehingga perlu dikaji lebih jauh permasalahan mengenai bagaimana perilaku pemilih dalam menentukan pilihan? Individu sebagai pemilih bebas untuk memilih calon kepala desa, baik calon kepala desa berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Diketahui bahwa keterlibatan perempuan dalam dunia politik sampai saat ini masih kurang. Hal ini terjadi karena perempuann masih dianggap “tidak layak” memimpin, tidak rasional dan lebih mengandalkan emosinya. Selain itu juga terdapat pandangan mengenai dunia politik, bahwa dunia politik adalah dunia publik, dunia yang keras, dunia yang memerlukan akal pikiran, dunia yang penuh debat, dan dunia yang membutuhkan pikiran cerdas, yang kesemuanya itu diasumsikan sebagai milik laki-laki bukan milik perempuan. Oleh sebab itu perlu untuk dikaji lebih jauh mengenai bagaimana ciri perilaku pemilih yang berhubungan dengan penggunaan hak pilih terhadap calon kepala desa? Tujuan Penelitian Berdasarkan pada rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut : 1. Menganalisis proses pemilihan kepala desa 2. Menganalisis perilaku pemilih dalam menentukan pilihan 3. Menganalisis ciri perilaku pemilih yang berhubungan dengan penggunaan hak pilih terhadap calon kepala desa

4

Kegunaan Penelitian Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut : 1. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan menjadi proses pembelajaran mengenai perilaku pemilih, terutama mengenai faktor internal dan faktor eksternal perilaku pemilih dalam pemilihan kepala desa. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan literatur untuk penelitian yang lebih baik. 2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai perilaku pemilih dalam pemilihan kepala desa, serta mampu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pemilihan kepala desa. 3. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai kondisi politik masyarakat pedesaan dan berguna sebagai acuan membuat serta melaksanakan kebijakan.

PENDEKATAN TEORITIS Tinjauan Pustaka Pengertian Desa Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menurut PP Nomor 72 Tahun 2005. Sedangkan menurut UU Nomor 6 Tahun 2014, PP Nomor 43 Tahun 2014, dan Permen Nomor 112 Tahun 2014, Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Janwandri (2013) menambahkan bahwa desa merupakan bagian dari wilayah kecamatan yang ditempati oleh kesatuan masyarakat hukum yang memiliki otonomi untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Maschab (2013) menyatakan “apabila membicarakan desa di Indonesia, maka sekurang-kurangnya akan menimbulkan tiga macam penafsiran atau pengertian”. Dari penjelasan tersebut, disebutkan pertama, pengertian secara sosiologis, desa menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan. Masyarakat di desa saling mengenal dengan baik, corak kehidupan mereka relatif homogen, dan banyak bergantung kepada kebaikan-kebaikan alam. Kedua, pengertian secara ekonomi, desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam sekitarnya. Cara beraktivitas seperti bertani, berburu, dan merambah hutan, menangkap ikan, beternak, menenun pakaian dan anayaman-anyaman lainnya merupakan bagian dari usaha mereka membangun kehidupan. Batas-batas dalam aktivitas ekonomi ini kemudian diklaim menjadi hak milik desa. Ketiga, pengertian secara politik, desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politis mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara. Desa juga sering dirumuskan sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Maka sebagai kesatuan masyarakat hukum desa mempunyai wewenang dalam lingkungan wilayahnya untuk mengatur dan memutuskan sesuatu sesuai kepentingan masyarakat hukum yang bersangkutan. Lobolo (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa desa dengan aspek tradisional, ekonomi, dan politik menjadi basis bagi representasi semua entitas dalam batas kumpulan individu yang memiliki karakteristik homogen, terikat kuat secara emosional dalam suatu sistem sosial budaya serta memiliki organisasi yang bersifat primitif, dimana kepala desa menjadi sentral gravitasi politik, ekonomi dan sosial budaya.

6

Pengertian Pemilihan Kepala Desa Menurut Permen Nomor 112 Tahun 2014 pasal 1 ayat 5, Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Lebih lanjut Janwandri (2013) menyatakan pemilihan kepala desa bertujuan untuk memilih calon kepala desa yang bersaing dalam pemilihan kepala desa untuk dapat memimpin desa serta mampu membawa aspirasi masyarakat dan pembangunan desanya. Selain itu Mulyawarman (2008) menyatakan bahwa pemilihan kepala desa merupakan kesempatan rakyat untuk menunjukkan kesetiaan dan preferensi lokal mereka. Pemilihan kepala desa dilakukan setiap periode enam tahun, kemudian dapat dipilih kembali dalam 2 kali periode berikutnya baik secara berturut–turut maupun tidak, sesuai dengan Permen Nomor 112 tahun 2014 pasal 4 ayat 2 dan PP Nomor 43 Tahun 2014 pasal 39 ayat 1 dan 2. Berdasarkan pasal 6 Permen Nomor 112 Tahun 2014 pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui empat tahapan, yakni: persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan. Adapun calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 33 dan Peraturan Menteri Nomor 112 Tahun 2014 pasal 21 yakni: a. warga negara Republik Indonesia; b. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa; c. memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat; e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar; f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa; g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; k. berbadan sehat; l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan m. syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah

7

Konsep Perilaku Pemilih Miriam Budiarjo (2008) mendefinisikan perilaku pemilih sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Menurut Plano, Ringgs, dan Robin (1985) perilaku pemilih yakni kecenderungan pilihan rakyat dalam pemilihan umum serta latar belakang mengapa mereka melakukan pilihan itu. Kemudian Nasrudin (2010) berpendapat bahwa perilaku pemilih merupakan tindakan para pemilih dalam memberikan suaranya pada pemilihan kepala daerah. Secara lebih mendalam Gaffar (1992) menyatakan bahwa perilaku memilih merupakan bentuk partisipasi politik aktif yang paling kecil dari masyarakat, karena hal itu hanya menuntut suatu keterlibatan minimal yang akan berhenti jika pemberian suara telah terlaksanana. Beberapa ahli menjelaskan teori perilaku pemilih ke dalam berbagai pendekatan. Rochimah (2009) menjelaskan perilaku pemilih ke dalam tiga pendekatan, yakni pendekatan sosiologis, ekonomi dan psikologi sosial. Pendekatan sosiologis lebih menekankan pada keadaan dan kategori sosial seseorang di dalam sebuah kelompok seperti keagamaan, kelas, pembagian wilayah, ras, dan kelompok etnis, yang mana keadaan dan kategori tersebut banyak mempengaruhi tindakan-tindakan politiknya. Kemudian, pendekatan ekonomi lebih menyatakan mengenai pemilih yang dapat mengubah pilihannya sewaktu-waktu, terutama berkaitan dengan pemenuhan janji masa depan. Selanjutnya, pendekatan psikologi sosial lebih kepada pertimbangan unsur loyalitas pemilih terhadap kandidat. Kemudian Plano, Ringgs, dan Robin (1985) menjelaskan perilaku pemilih ke dalam tiga pendekatan, yakni pendekatan sosiologis, psikologis, dan politik rasional. Pendekatan sosiologis menjelaskan bahwa karakteristik sosial seperti pendapatan, ras, jenis kelamin, status kewarganegaraan, dan partisipasi sosial mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan perilaku pemilih. Kemudian, pendekatan psikologis menjelaskan mengenai konsep sikap dan sosialisasi dalam hubungannya dengan perilaku pemilih. Berikutnya, pendekatan politik rasional menjelaskan rasional pemilih, yakni mengenai isu-isu politik yang berkembang di masyarakat serta mengenai isu kandidat yang maju. Hampir serupa dengan Rochimah dan Plano, Ringgs serta Robin, Surbakti (2010) membagi pendekatan perilaku pemilih ke dalam lima pendekatan. Tiga diantaranya sama yakni pendekatan sosiologis, psikologi sosial dan rasional. Sedangkan dua lainnya, Surbakti menambahkan pendekatan struktural dan ekologis. Pendekatan struktural menekankaan kegiatan memilih terjadi dalam konteks yang lebih luas seperti struktur sosial, sistem partai, dan peraturan pemilu. Pendekatan sosiologis cenderung menempatkan kegiatan memilih dalam kaitan dengan konteks sosial dan demografi seperti: jenis kelamin, tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan, kelas, latar belakang keluarga dab agama. Pendekatan psikologi sosial melihat faktor psikologis berupa rasa dekat sebagai latar belakang pilihan seseorang. Pendekatan rasional diartikan sebagai pendekatan memilih yang dikaitkan dengan untung rugi. Kemudian terakhir adalah pendekatan ekologis yang hanya relevan apabila suatu daerah pemilihan terdapat karakteristik

8

pemilih berdasarkan unit teritorial seperti desa, keluarahan, kecamatan, dan kabupaten. Berdasarkan teori para ahli maka dapat disimpulkan bahwa perilaku pemilih dapat dijelaskan ke dalam tujuh pendekatan, yakni sosiologis, psikologi sosial, politik rasional, ekonomi, struktural, ekologis dan rasional. Merujuk pada teoriteori perilaku pemilih tersebut, peneliti membedakan perilaku pemilih ke dalam tiga pendekatan. Sebagimana digambarkan dalam tabel 1 pada halaman 9. Menurut Meriam Budiarjo (2008) perilaku pemilih dapat dikategorikan ke dalam dua besaran, yakni: 1. Perilaku Memilih Rasional Perilaku memilih ini disebabkan oleh faktor-faktor yang berasal dari internal pemilih sehingga pemilih berkedudukan sebagai makhluk yang independen, memiliki hak bebas untuk menentukan memilih partai atau kandidat manapun, dan sebagian besar mereka berasal dari internal pemilih sendiri, hasil berpikir dan penilaian terhadap objek politik tertentu. 2. Perilaku Memilih Emosional Perilaku pemilih yang lebih banyak disebabkan oleh faktor-faktor yang berasal dari lingkungan, seperti faktor sosiologis, struktur sosial dan ekologi. Sejalan dengan pengkategorian Meriam Budiarjo, Surbakti (2010) menambahkan perilaku pemilih merupakan realitas sosial politik yang tidak lepas dari pengaruh faktor eksternal dan internal. Secara eksternal perilaku politik merupakan hasil dari sosialisasi nilai-nilai dari lingkungannya, sedangkan secara internal merupakan tindakan yang didasarkan atas rasionalitas berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Analisis dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Suryatna (2009) mengenai pemilihan Bupati, menyatakan bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap perilaku pemilih berdasarkan pendekatan sosiologis adalah pendidikan, pekerjaan dan penghasilan. Suryatna menyatakan bahwa seseorang yang memiliki penghasilan tinggi cenderung memiliki pendidikan yang tinggi dan memiliki pekerjaan yang dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan pemerintah. Sehingga sikap rasionalnya dalam mengambil keputusan untuk memilih kemungkinan didorong oleh sikap kehati-hatianya dalam menilai pasangan calon, karena hasil pemilihan dikhawatirkan akan mempengaruhi posisinya dalam pekerjaan atau usahanya Berdasarkan penjelasan teori menurut para ahli, maka dapat diambil kesimpulan: 1) perilaku pemilih merupakan tindakan individu atau tingkah laku individu pemilih mengenai sebab yang mendasari mereka melakukan proses pemilihan yang dapat dijelaskan melaui pendekatan-pendekatan, 2) kemudian perilaku pemilih dapat dikategorikan dalam faktor yang berasal dari diri pemilih (faktor internal) dan faktor dari lingkungan pemilih (faktor eksternal).

9

Tabel 1 Perilaku pemilih Sumber Plano, Ringgs, dan Robin (1985), Jack dikutip dari Rochimah (2009) dan Surbakti (2010)

Pendekatan perilaku pemilih 1. Sosiologis

Isi pendekatan Pendekatan ini menjelaskan perilaku pemilih yang dilatarbelakangi oleh konteks sosial dan demografi seperti: jenis kelamin, tempat tinggal, pekerjaan, pendidika, kelas, pendapatan, latar belakang keluarga, dan agama yang kuat

Faktor-faktor            

Umur Jenis kelamin Tempat tinggal Pekerjaan Pendidikan Kelas Pendapatan Latar belakang keluarga Agama Ras Partisipasi sosial Struktur sosial

Plano 2. Psikologis Ringgs, dan sosial Robin (1985), Jack dikutip dari Rochimah (2009), dan Surbakti (2010)

Pendekatan ini mempertimbangkan unsur kedekatan dan perasaan kedekatan terhadap kandidat. Pemilih dalam pendekatan ini cenderung menetap dan jarang berpindah yang disebabkan sikap loyal, sikap politik , dan terhadap keterdedahan terhadap pendidikan politik pemilih

 Perasaan kedekatan  Keterdedahan politik  Sikap loyal  Sikap politik

Plano 3. Ekonomi Ringgs, dan Robin (1985), Jack dikutip dari Rochimah (2009), dan Surbakti (2010)

Pendekatan ini menekankan pada isu-isu politik yang berkembang dalam masyarakat, serta aspek untung rugi yang mana pemilih dapat mengubah pilihannya sewaktu-waktu. Terutama mengenai janji pemenuhan kebutuhan.

 Penilaian terhadap isu politik  Penilaian isu kandidat  Untung dan rugi  Kebutuhan konkret  Tujuan pemilih

Sumber: Plano JC, Ringgs RE, Robin HS. 1985. Kamus Analisa Politik. Jakarta (ID): Rajawali Press. Rochimah, THN. 2009. Pentingnya Memahami Perilaku Politik dalam Political Marketing. http://www.umy.ac.id. Surbakti. 2010. Memahami Ilmu Politik. https://books.google.co.id/books?id=9QX84vgdbwC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summ ary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false (disintesiskan)

10

Pengertian Perilaku Tidak Memilih Arianto (2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa perilaku pemilih hanya ada dua konsep utama, yakni perilaku memilih (voting behavior) dan perilaku tidak memilih (non voting behavior). Perilaku tidak memilih merupakan suatu tindakan untuk tidak menggunakan haknya dalam pemilihan. Pemilihan dalam artian ini mencangkup pemilihan dalam skala besar sampai kecil, seperti: pemilihan umum, pemilihan legislatif, dan pemilihan kepala daerah (Arianto, 2011). Perilaku tidak memilih oleh peneliti dan dalam beberapa penelitian sering disebut dengan istilah golput (golongan putih). Istilah golput muncul pertama kali menjelang pemilu pertama zaman orde baru tahun 1971. Pemrakarsanya adalah Arief Budiman, Julius Usman, dan Imam Malujo Sumali yang didasari dari pandangan bahwa aturan main berdemokrasi tidak ditegakkan melainkan diinjakinjak (Putra, 2003). Wulandary (2016) berpendapat bahwa golput menjadi sebuah tren klasik dan polemik yang seringkali terjadi dalam pemilu. Bukan hanya dalam pilihan legislatif dan pilihan presiden, tetapi juga berlaku pada pilihan bupati di berbagai daerah. David Moon dalam Arianto (2011) menyatakan bahwa ada dua pendekatan teoritik utama dalam menjelaskan perilaku non-voting, yakni pertama, menekankan pada karakteristik sosial dan psikologi pemilih serta karakteristik institutional sistem pemilu, kedua, menekankan pada harapan pemilih tentang keuntungan dan kerugian atas keputusan mereka untuk hadir atau tidak hadir memilih. Secara lebih terperinci Dwijayanto (2011) dalam Umar (2014) mengungkapkan berdasar hasil penelitiannya bahwa ada lima faktor yang menyebabkan terjadinya golput, yakni faktor teknis berupa kendala yang dialami oleh pemilih sehingga menghalanginya dalam menggunakan hak pilih, faktor pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan, faktor administratif berupa belum terdaftarnya pemilih, faktor sosialisai berupa informasi pelaksanaan pemilu yang belum menyebar, dan faktor politik berupa alasan atau penyebab masyarakat tidak mau memilih yang berhubungan dengan partai. Pengertian Penggunaan Hak Pilih Setiap warga negara memiliki hak-hak yang melekat pada dirinya semenjak dia dilahirkan dan tidak ada seorangpun yang dapat mengambil hak-hak tersebut darinya, seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Salah satu hak warga negara yang mendasar adalah hak untuk mempergunakan suaranya dalam pemilihan, baik itu pemilihan untuk memilih seorang kepala negara, kepala daerah maupun seorang kepala desa. Hak memilih seseorang tercantum dalam Undang-Undang 39 Tahun 1999 pasal 43 ayat 1, yakni setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak memilih juga tercantum dalam Undang-Undang

11

Nomor 12 Tahun 2005 pasal 25 tentang Pengesahan Kovenan Hak Sipil dan Politik 4 yang berbunyi hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam penyelenggaraan urusan publik, untuk memilih dan dipilih. Selanjutnya aturan hak pilih diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal 45 yang berbunyi penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih. Adapun penetapan pemilih menurut Permen No 112 Tahun 2014 yakni: 1. Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih. 2. Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih. b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk. 3. Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih. Asri (2009) menyatakan hak untuk memilih wakil rakyat sepenuhnya adalah hak asasi subyektif dari setiap individu, dan penggunaannya tidak boleh diinterverensi oleh siapapun. Selanjutnya Asri (2009) juga menyatakan dalam pemilihan umum bahwa hak memberikan suara dalam pemilu juga memberikan hak kepada pemilihnya untuk menggunakannya atau tidak, dengan demikian setiap orang bebas menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya itu. Masyarakat atau negara tidak dapat membatasi hak itu dengan melarang, mengkriminalkan atau menjatuhkan sanksi moral terhadap orang yang tidak menggunakan haknya tersebut. Sejalan dengan Asri, Alamsyah (2010) menyatakan bahwa dalam pemilihan umum, apapun sistem dan metodenya, keputusan akhir para pemilih berada dua spektrum pilihan, yakni: memilih dan/atau tidak memilih. Berdasarkan berbagai penjelasan tersebut maka dapat juga dikatakan bahwa dalam memilih kepala desa penggunaan hak pilih masyarakat desa tergantung pada masing-masing individu pemilih dan tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun, akankah nantinya individu tersebut menggunakan hak pilihnya ataupun tidak. Perempuan dalam Politik di Indonesia Mukarom (2008) dalam penelitianya mengatakan kesadaran politik perempuan berdasarkan sejarah Indonesia telah tumbuh sejak Kongres Perempuan 4

UU Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam penyelenggaraan urusan publik, untuk memilih dan dipilih, serta mempunyai akses berdasarkan persyaratan umum yang sama pada jabatan publik dinegaranya.

12

pertama di Yogyajarta tahun 1928. Kesadaran ini memberikan bukti bahwa keterlibatan perempuan dalam dunia politik sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Kemudian Mukarom (2008) juga menambahkan, kesadaran politik dilanjutkan dalam bentuk keterlibatan nyata dan penggunaan hak-hak politik perempuan terjadi pada pemilu tahun 1955. Ini menandakan bahwa pengakuan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan di Indonesia telah diakui secara tegas. Astuti (2008) menyatakan bahwa peran perempuan Indonesia di bidang politik termasuk pimpinan penentu kebijakan di pemerintahan baik tingkat pusat maupun daerah, dan desa sekalipun masih didominasi kaum pria. Astuti (2008) juga menambahkan keterlibatan perempuan dalam dunia politik dinilai masih kurang. Minimnya jumlah perempuan sebagai penentu kebijakan politik menyebabkan keputusan mengenai kebijakan umum yang mempengaruhi kesejajaran perempuan masih dipegang oleh laki-laki, yang sebagian besar masih menggambarkan bahwa politik tidak cocok untuk perempuan. Penggambaran mengenai ketidak cocokan perempuan dalam politik di Indonesia dipengaruhi oleh masih kuatnya budaya patriarki. Budaya ini membedakan kekuasaan antara laki-laki dengan perempuan. Muniarti (2004) mendifinisikan patriarki sebagai suatu sistem yang bercirikan laki-laki. Dalam sistem ini, laki-laki yang berkuasa untuk menentukan segala sesuatu yang akan dilakukan atau tidak dilakukan. Sedangkan perempuan digambarkan sebagai seseorang yang “manut”5 dengan laki-laki. Perempuan dalam kepemimpinannya menurut Rahmaturrizqi, Nisa, dan Nuqul (2012) adalah suatu kemajuan dalam demokrasi. Perempuan dalam tahap ini sudah dianggap maju sebagai pengambil peran keterwakilan dalam politik. Astuti (2008) menyatakan bahwa perempuan sebagai pemimpin memiliki ciri-ciri kepribadian yang halus, lembut, ketenangan, kerendahan hati dan bijaksana terhadap bawahannya. Selain itu Astuti (2008) juga menambahkan bahwa perempuan lebih memiliki sifat analisis dan hati-hati sehingga perempuan lebih dianggap memahami dan mengerti yang diinginkan masyarakat. Kerangka Pemikiran Pemilihan kepala desa disebut sebagai pesta demokrasi beskala kecil. Sama halnya dengan pemilihan umum dalam penentuan presiden dan wakil presiden yang diperlukan adanya partisipasi masyarakat untuk memilih, pemilihan kepala desa juga memerlukan warga desa sebagai pemilih untuk memilih calon kepala desa yang nantinya akan memimpin pemerintahan desa. Prosesnya, individu sebagai pemilih memiliki kebebasan dalam menentukan pilihannya dimana pilihan individu tidak boleh mendapatkan paksaan dari pihak manapun. Individu sebagai pemilih memiliki perilakunya sendiri dalam memilih calon kepala desa. Jaringan Pemilihan Rakyat (2015) dalam laporannya menyatakan perilaku pemilih merupakan perilaku mengenai alasan dan faktor yang menyebabkan seseorang memilih suatu partai atau kandidat yang ikut dalam kontestasi politik. Perilaku pemilih tersebut digolongkan oleh Jack dikutip dari Rochimah (2009), Plano (1985) dan Surbakti (2010) ke dalam berbagai pendekatan diantaranya adalah 5

Manut merupakan arti dari menurut dalam bahasa jawa

13

sosiologis, psikologi sosial, politik rasional, ekonomi, struktural, ekologis dan rasional yang mungkin mempengaruhi individu dalam memilih. Namun dalam cangkupan masyarakat desa yang cenderung memiliki kesamaan dalam letak geografisnya, dari ke tujuh pendekatan hanya tiga pendekatan yang paling berpengaruh yakni sosiologis, psikologi sosial, dan ekonomi, dimana nantinya dari pendekatan tersebut dapat dilihat faktor internal dan faktor eksternal yang mendasari penggunaan hak pilih oleh masing-masing individu sebagai pemilih. Selain itu, dari penggunaan hak pilih individu juga dapat diketahui berjalannya proses pemilihan kepala desa.

Perilaku Pemilih Faktor Internal

Faktor Eksternal

Ciri Sosiologis - Usia - Jenis kelamin - Tingkat pendidikan - Pekerjaan - Tingkat pendapatan Ciri Psikologis Sosial - Perasaan kedekatan

Keuntungan Ekonomi - Tujuan pemilih berdasarkan keuntungan pemilih - Isu program calon kepala desa

Penggunaan Hak Pilih terhadap Calon Kepala Desa Gambar 1 Kerangka penelitian Keterangan: : berhubungan : variabel yang diuji statistik : variabel yang tidak diuji statistik

Proses Pemilihan Kepala Desa

14

Kerangka pemikiran pada Gambar 1 menggambarkan faktor internal dan eksternal perilaku pemilih berpengaruh dengan penggunaan hak pilih terhadap calon kepala desa oleh pemilih. Kemudian secara deskriptif dijelaskan lebih kanjut berjalannya proses pemilihan kepala desa, sehingga nantinya dapat diketahui bahwa kepala desa yang menjabat sesuai dengan pilihan masyarakat. Hipotesis Penelitian Berdasarkan kerangka pemikiran pada gambar 1 maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut: 1. Diduga, proses pemilihan kepala desa berjalan dengan efektif 2. Diduga, terdapat perilaku pemilih dalam tingkat penentuan pilihan 3. Diduga, terdapat hubungan antara tingkat perilaku pemilih dengan tingkat penggunaan hak pilih terhadap calon kepala desa

PENDEKATAN LAPANGAN Lokasi dan Waktu Penelitian ini dilaksanakan di RT 19 Dukuh Padas, Kebayanan I, Desa Padas, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara sengaja (purposive) dengan beberapa pertimbangan. Pertama, proses pemilihan kepala desa dilakukan kurang dari tiga tahun masa jabatan Kepala Desa Padas. Kedua, saat proses pemilihan kepala desa Padas terdapat dua calon kepala desa yang mencalonkan diri yakni satu calon laki-laki dan satu calon perempuan. Ketiga, keterwakilan presentase jumlah suara pemilih RT 19 sesuai dengan suara pemilih desa, yakni 34, 95 persen suara memilih calon kepala desa laki-laki dan 65,05 persen suara memilih calon kepala desa perempuan, sedangkan untuk suara di desa diketahui 37,67 persen memilih calon kepala desa laki-laki dan 62,33 persen memilih calon kepala desa perempuan. Keempat, kepala desa yang menjabat di Desa Padas saat ini adalah perempuan, dimana hal ini bisa dikatakan sebagai indikator bahwa telah terjadi kemajun demokrasi6 dalam pemilihan kepala desa. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Januari 2016 hingga September 2016 dengan rincian kegiatan meliputi penyusunan proposal skripsi, kolokium, perbaikan proposal skripsi, pengambilan data lapangan, pengolahan dan analisis data, penulisan draft skripsi, uji petik, sidang skripsi, dan perbaikan skripsi. Rincian mengenai waktu penelitian dapat dilihat pada Lampiran 2. Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan secara kuantitatif dan didukung data kualitatif. Data kuantitatif diperoleh dengan menetapkan konsep terlebih dahulu dan kemudian konsep tersebut dijadikan variabel. Kemudian berdasarkan variabel-variabel tersebut ditetapkan indikator-indikator pengkurannya dan dibuat dalam bentuk kuesioner dengan pilihan jawaban serta skor yang telah ditetapkan oleh peneliti. Sedangkan data kualitatif diperoleh dengan cara indepth interview (wawancara mendalam) dan dibantu dengan panduan wawancara, selain digunakan terhadap responden data kualitatif juga digunakan terhadap, ketua panitia pemilihan, Bayan (kepala dusun) dan Ketua RT. Data kuantitatif dan kualitatif akan diambil secara bertahap sesuai dengan alur saat pengambilan data. Selama proses pengumpulan data peneliti menggunakan alat perekam untuk mengantisipasi informasi yang terlupa, kemudian dilanjutkan dengan menuliskannya dalam catatan harian lapang. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data primer data sekunder. Data primer adalah data yang diambil secara langsung dari informan atau responden melalui metode wawancara dengan menggunakan kuesioner. Kemudian, data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung melalui data-data maupun literatur yang berkaitan dengan topik penelitian, seperti: profil desa, monografi desa, serta data pendukung lainnya. Sebelum digunakan, kuesioner diuji validitas dan reabilitas terlebih dahulu kepada 5 orang responden. 6

Diambil dari Jurnal Psikologi: Teori dan Terapan Vol. 3, No. 1, Agustus 2012

16

Validitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana suatu alat pengukuran itu mengukur apa yang ingin diukur. Kemudian, reabilitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran diulang dua kali atau lebih. Uji validitas dan reabilitas diolah menggunakan SPSS (Statistical Product and Service Solution) versi 21. Hasil uji validitas menunjukkan nilai nilai alpha cronbach 0,420 sedangkan reabilitas menunjukkan nilai alpha cronbach sebesar 0,812. Terdapat beberapa ketentuan yaitu jika nilai alfa > 0,334 maka validitas tinggi. Berdasarkan ketentuan maka nilai validitasnya tinggi. Sedangkan untuk uji reabilitas apabila nilai alfa > 0.90 maka realibilitas sempurna, jika nilai alfa 0.70 < alfa < 0.90 maka reliabilitas tinggi, jika nilai alpha 0.50 < alfa < 0.70 maka reliabilitas moderat, dan jika nilai alfa <0.50 maka reliabilitas rendah. Berdasarkan ketentuan tersebut, kuesioner yang digunakan memiliki reliabilitas tinggi (Sarwono dan Budiono 2012). Tabel 2 Metode pengumpulan data Teknik pengumpulan data Kuesioner Wawancara mendalam

Observasi lapang Analisis dokumen

Data yang dikumpulkan a. Karakteristik individu b. Perilaku pemilih Responden a. Persepsi pemilih terhadap hak pilih b. Persepsi pemilih pada dua calon kepala desa Informan c. Persepsi mengenai proses pemilihan kepala desa tahun 2013 a. Kondisi Desa Padas a. Data administrasi pemilihan kepala Desa Padas tahun 2013 b. Gambaran umum lokasi penelitian melalui profil desa dan monografi desa tahun 2014

Teknik Penentuan Responden dan Informan Penelitian ini menggunakan sumber data dari responden dan informan. Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah seluruh individu yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) RT 19 Dukuh Padas, Kebayanan 1, Desa Padas, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen yang berjumlah 117 jiwa. Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu atau pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya. Individu yang terdaftar dipilih menjadi responden karena individu tersebut yang bertanggung jawab atas pilihannya dan untuk menghindari individu yang pada saat proses pemilihan tidak berada di desa. Penentuan sampel dari populasi individu ditentukan dengan menggunakan teknik acak sederhana (Simple Random Sampling). Teknik ini dipilih karena populasi yang menjadi sasaran bersifat homogen, terdapat daftar kerangka sampling serta keadaan populasi tidak terlalu tersebar secara geografis (Singarimbun dan Effendi 1989). Jumlah sampel yang dijadikan responden adalah

17

35 responden yang akan diacak menggunakan Microsoft Excel 2007 dengan rumus randbetween. Informan dalam penelitian ini adalah ketua panitia pemilihan kepala desa, kepala desa Padas, Bayan (kepala dusun), Ketua RT dan tokoh mayarakat yang dianggap penting pendapatnya untuk didengar oleh masayarakat Desa Padas, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen. Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kebutuhan data yang diperlukan untuk penelitian ini selain data primer adalah data sekunder. Untuk memenuhi kebutuhan data sekunder seperti gambaran umum Desa Padas, data monografi Desa Padas, dan data sekunder lainnya akan dideskripsikan dan diinterpretasikan. Data primer didapatkan dari pengolahan data kuantitatif dengan menggunakan analisis gerombol dan analisi Chi-Square yang selanjutnya. Analisis gerombol diolah menggunakan minitab versi 17 dan analisis Chi-Square diolah menggunakan aplikasi SPSS (Statistical Product and Service Solution) versi 21. Analisis gerombol merupakan pengelompokkan objek-objek dari data yang diteliti berdasarkan kesamaan karakteristik yang dimiliki, dan hasil penggerombolannya dipengaruhi oleh: objek yang digunakan, peubah yang dipakai, ukuran kemiripan/ketakmiripan, skala pengukuran dan metode dalam penggerombolan 7 . Karakteristik dalam analisis gerombol yang digunakan oleh penulis adalah perilaku pemilih berdasarkan pendekatan sosiologis, psikologi sosial, rasional dan ekonomi. Objek yang digunakan adalah individu sebagai pemilih yang terdaftar di DPT dan menggunakan hak pilihnya. Peubah yang dipakai adalah faktor internal (umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, latar belakang keluarga, dan loyalitas) dan eksternal (kelas, isu politik, tujuan pemilih, dan keterdedahan informasi) dalam perilaku pemilih. Ukuran kemiripan/ketakmiripan adalah jarak yang dilihat dari kedekatan. Skala pengukuran adalah kategorik yang disesuaikan dengan pengkategorian dalam kuesioner. Kemudian metode dalam penggerombolan yang digunakan adalah metode pautan tunggal (single lingkage/nearest neighbour). Uji Chi-Square digunakan dalam melihat hubungan antara perilaku pemilih dengan calon kepala desa. Data kualitatif dianalisis melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan verikasi. Pertama ialah proses reduksi data yang dimulai dari proses pemilihan, penyederhanaan, abstraksi, hingga transformasi data hasil wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Tujuan dari reduksi data ini adalah untuk mempertajam, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang data yang tidak perlu serta tidak dibutuhkan. Kedua ialah penyajian data yang berupa menyusun segala informasi dan data yang diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk narasi, tabulasi silang, matriks, bagan, dan gambar ke dalam sebuah laporan. Ketiga ialah verifikasi yaitu penarikan kesimpulan dari hasil yang telah diolah pada tahap reduksi.

7

Diambil dalam E-Jurnal Matematika Vol. 2, No. 4 November 2013 hal 17-23

18

Definisi Operasional Proses Pemilihan Kepala Desa Proses pemilihan kepala desa adalah suatu rangkaian proses kegiatan untuk memilih kepala desa. Prosesnya, kegiatan pemilihan kepala desa dilakukan secara bertahap yang nantinya diharapkan dapat berjalan secara efektif dan lancar. Indikator proses pemilihan kepala desa yang berjalan dengan efektif dan lancar adalah: 1. Semua kegiatan proses pemilihan kepala desa berjalan sesuai waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan 2. Setiap proses kegiatan tidak terjadi kegaduhan, kerusuhan maupun kekerasan 3. Setiap kendala yang terjadi dapat diatasi oleh panitia pemilihan kepala desa Pendekatan Perilaku Pemilih Perilaku pemilih yakni tindakan individu atau tingkah laku individu pemilih mengenai sebab yang mendasari mereka melakukan proses pemilihan. Proses pemilihan berdasarkan perilaku pemilih dengan mengidentifikasi sebab yang mendasari memilih, baik faktor internal maupun faktor ekstenal. Faktor internal merupakan aspek-aspek yang muncul dari dalam diri pemilih dan sulit untuk dipengaruhi, sedangkan faktor eksternal merupakan aspek-aspek perilaku pemilih yang berasal dari luar diri pemilih atau berada di lingkungan pemilih dan dapat dipengaruhi. Tabel 3 Definisi operasional perilaku pemilih Variabel Definisi Operasional Indikator Usia Lama hidup seseorang sejak Dihitung mulai dari dilahirkan sampai sekarang tahun kelahiran dan atau saat ini dan diukur dibulatkan ke ulang dalam satuan waktu. tahun terdekat pada Kategorinya: saat penelitian - muda (20-43 tahun) dilakukan dan - tua (> 44 tahun) dihitung dalam satuan tahun.

Jenis kelamin

Pembagian dua jenis kelamin (penyifatan) manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu (Nugroho 2011) Kategorinya: 1. Laki-laki 2. Perempuan

Ciri yang melekat pada individu sejak dilahirkan.

Jenis Data Ordinal

Nominal

19

Tingkat pendidikan

Seberapa lama pendidikan formal ditempuh dan dijalani oleh seorang. Kategorinya: 1. Tidak sekolah 2. SD 3. SMP 4. SMA Pekerjaan Kegiatan menghasilkan upah, baik dilakukan dalam hitungan harian, mingguan, bulanan maupun tahunan. Kategorinya: 1. Petani 2. Ibu RT petani 3. Buruh 4. Wiraswasta 5. Pensiunan Tingkat Rata-rata hasil kerja atau pendapat- pemasukan dari kegiatan an atau usaha yang diperoleh individu dalam jangka waktu satu bulan. Kategorinya: - rendah (≤ Rp24.000.000,00) - tinggi (> Rp24.000.000,00) Perasaan Perasaan pemilih dengan kedekatan calon kandidat kepala desa dilihat dari hubungan keluarga. Kategorinya: 1. Rendah (skor kumulatif ≤ 7) 2. Tinggi (skor kumulatif > 7)

Isu program dari calon kepala desa

-

tidak sekolah SD/sederajat SMP/sederajat SMA/sederajat

Ordinal

Kegiatan menghasilkan upah yang dilakukan minimal satu tahun terakhir

Ordinal

Rata-rata jumlah uang yang diperoleh dalam satu bulan dan dihitung dalam satuan rupiah.

Diukur dengan melihat pertimbangan keputusan pemilih kepada calon kepala desa, yakni: - hubungan spesial - hubungan berkaitan dengan jenis kelamin - kedekatan rumah - kedekatan satu dukuh - kedekatan berkaitan dengan asal kelahiran Tingkat pengetahuan Dilihat dari tingkat informasiprogram politik pengetahuan terhadap yang berada di lingkungan informasi programsaat proses pemilihan kepala program yang desa. disebarkan oleh calon

Ordinal

Ordinal

Ordinal

20

Tujuan pemilih

Kategorinya: kepala desa 1. Rendah (skor kumulatif ≤ 13) 2. Tinggi (skor kumulatif > 13) Maksud tertentu yang Diukur dari menjadi alasan pemilih keuntungan yang dalam memilih calon kepala didapat oleh individu. desa. Di dalam tipe perilaku Selanjutnya pemilih, tipe perilaku diverifikasi dengan ekonomi umumnya melihat bentuk menjadikan tujuan ekonomi keuntungan seperti: dan tujuan lainnya sebagai uang, kekerabatan, dasar seseorang jabatan, akses menjatuhkan pilihannya. birokrasi Kategorinya: 1. Rendah (skor kumulatif ≤ 10) 2. Tinggi (skor kumlatif > 10)

Ordinal

Penggunaan Hak Pilih terhadap Calon Kepala Desa Tabel 4 Definisi operasional penggunaan hak pilih terhadap calon kepala desa Variabel Definisi Operasional Indikator Jenis Data PengguPenggunaan hak pilih oleh Pemilih telah Nominal naan hak individu terhadap calon menggunakan hak pilih kepala desa berdasarkan pilihnya dan hanya terhadap hasil pemikirannya sendiri, memilih satu calon calon yang mana pemilih kepala desa kepala dibebaskan untuk memilih desa calon yang diinginkan. Kategorinya: 1. Calon kepala desa Lakilaki 2. Calon kepala desa Perempuan

21

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN Kondisi Geografis Desa Padas merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Desa ini terletak 3 km dari pusat pemerintahan Kecamatan Tanon dan dapat ditempuh dengan kendaraan bermotor selama kurang lebih lima menit. Adapun jarak Desa Padas dari pusat pemerintahan Kabupaten Sragen sebesar 16 km, jarak dengan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Tengah sebesar 120 km, dan jarak dengan pusat pemerintahan ibu kota negara sebesar 500 km. Desa Padas memiliki luas wilayah sebesar 316, 0195 Ha dan berbatasan langsung dengan desa lainnya. Batas-batas wilayah Desa Padas yakni, sebelah utara berbatasan dengan Desa Suwatu, sebelah timur berbatasan dengan Desa Kecik, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Jono dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Gabugan (lihat sketsa desa di Lampiran 1). Kondisi Sosial dan Kependudukan Desa Padas terdiri dari 3 kebayanan, 7 dukuh dan 19 RT. Kebayanan I terdiri dari Dukuh Karangturi (RT 1 dan 2), Dukuh Dadapan (RT 3 dan 4), dan Dukuh Sukorejo (RT 5, 6 dan 7). Kebayanan II terdiri dari Dukuh Kricak (RT 8, 9 dan 10) dan Dukuh Jumeneng (RT 11 dan 12). Kebayanan III terdiri dari Dukuh Methuk (RT 13 dan 14) dan Dukuh Padas (RT 15, 16, 17, 18, dan 19). Data desa Padas pada pada tahun September 2014 menunjukkan jumlah total penduduk sebesar 3476 jiwa yang terdiri dari 1.056 KK. Jumlah penduduk laki-laki adalah 1723 jiwa dan penduduk perempuan sebesar 1753 jiwa dengan rincian penduduk berusia 0-15 tahun berjumlah 789 jiwa, penduduk berusia 15-35 tahun berjumlah 1122 jiwa, penduduk berusia 35-65 tahun berjumlah 1243 jiwa dan penduduk berusia 65 tahun ke atas berjumlah 322 jiwa. Merujuk pada rincian jumlah penduduk Desa Padas, piramida penduduk dapat dilihat pada Gambar 2 di Halaman 22. Berdasarkan gambar piramida penduduk, dapat diketahui bahwa banyak penduduk Desa Padas yang berada pada kisaran usia 15-65 tahun. Ini menandakan bahwa banyak penduduk Desa Padas termasuk dalam golongan usia produktif, diketahui usia produktif menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berada pada kisaran 15-59 tahun. Sedangkan untuk penduduk yang berada pada kisaran 0-15 tahun dan 65 tahun ke atas, diketahui memiliki jumlah penduduk yang lebih sedikit. Sedikitnya penduduk Desa Padas yang berada pada kisaran usia tersebut menandakan, bahwa baik kelahiran maupun kematian tidak terlalu banyak terjadi di Desa Padas. Tidak banyak kelahiran terjadi di Desa Padas disebabkan karena masih banyak penduduk yang seharusnya sudah menikah, belum menikah. Hal ini karena penduduk yang berusia produktif masih banyak yang ingin meghasilkan uang terlebih dahulu sebelum mereka memutuskan untuk menikah.

22

Sumber: Data demografi Desa Padas tahun 2014 (diolah)

Gambar 2 Piramida penduduk Desa Padas Penduduk Desa Padas memiliki beragam mata pencaharian. Penduduk berdasarkan sektor mata pencahariannya dapat dilihat pada Tabel 5. Tabel 5 Jumlah dan persentase penduduk berdasarkan mata pencaharian Mata pencaharian Jumlah (n) Presentase (%) Petani 564 23,41 Buruh tani 851 35,32 Peternak 469 19,46 Pengusaha kecil dan menengah 92 3,81 Pegawai Negeri Sipil (PNS) 40 1,66 TNI/POLRI 14 0,58 Guru swasta 3 0,12 Bidan 2 0,08 Perawat 1 0,04 Dukun 7 0,29 Pensiunan PNS/swasta 12 0,49 Karyawan perusahaan 56 2,32 Buruh pabrik 205 8,50 Pembantu Rumah Tangga 7 0,29 Kontraktor 1 0,04 Sopir 11 0,45 J Jasa dan perdagangan 77 3,19 Total 2409 100,00 Sumber: Data monografi Desa Padas tahun 2014

Tabel 5 menunjukkan bahwa mayoritas sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di sektor pertanian dan peternakan. Sektor pertanian

23

memiliki jumlah presentase lebih besar dibandingkan dengan sektor peternakan dengan rincian 23,41 persen penduduk bekerja sebagai petani dan 35,32 persen penduduk bekerja sebagai buruh tani, sedangkan pada sektor peternakan sebesar 27,97 persen. Besarnya mata pencaharian dibidang pertanian dibandingkan dengan bidang peternakan karena lokasi Desa Padas mengelilingi lahan pertanian, baik lahan pertanian milik penduduk Desa Padas maupun milik penduduk desa tetangga lainnya. Peternakan menjadi salah satu mata pencaharian yang juga memiliki presentase tinggi yakni 27,97 persen. Besarnya presentase dikarenakan sebagian petani Desa Padas tidak hanya bekerja sebagai petani, melainkan mereka juga bekerja sebagai peternak hewan, meskipun beternak bukanlah pekerjaan utama mereka. Hal ini karena beternak merupakan cara lain untuk mendapatkan uang jika terjadi gagal panen, selain itu juga ada penduduk desa padas yang memang bermata pencarian sebagai peternak. Hewan yang diternakan kebanyakan adalah kambing, sapi, lele, nila dan gurame. Hewan-hewan tersebut biasanya diternakkan oleh petani dirumahnya. Selain mata pencaharian di bidang pertanian yang memiliki jumlah dan presentase terbesar, mata pencaharian yang memiliki jumlah dan presentase sedikit banyak adalah penduduk yang bekerja sebagai buruh pabrik. Kebanyakan mereka yang bekerja sebagai buruh pabrik adalah penduduk yang pergi merantau ke luar desa. Mereka yang merantau ke luar desa adalah penduduk usia muda yang tidak mau bekerja di bidang pertanian. Kondisi Pendidikan Kondisi pendidikan di Desa Padas dapat dilihat dari tingkat penddikan penduduk yang terdapat pada Tabel 6. Tabel 6 Jumlah penduduk Desa Padas berdasarkan tingkat pendidikan Lulusan Pendidikan Jumlah (n) Presentase (%) Tidak pernah bersekolah 379 13,34 Tidak tamat SD 142 5,00 Tidak tamat SMP/SLTA 150 5,28 Tidak tamat SMA/SMU 162 5,70 Tamat Taman Kanak-kanak 81 2,85 Tamat Sekolah Dasar (SD) 134 4,71 Tamat SMP/SLTA 680 23,95 Tamat SMA/SMU 996 35,08 Akademi/ D1-D3 85 2,99 Sarjana (S1, S2, S3) 30 1,05 Total 2839 100,00 Sumber: Data monografi Desa Padas tahun 2014

Tabel 6 menunjukkan banyak penduduk desa yang sudah menamatkan pendidikan tingkat SMA/SMU dengan presentase sebesar 35,08 persen dibandingkan dengan tingkat SD dan SMP/SLTA dengan masing presentase sebesar 4,71 persen dan 23,95, ini menandakan bahwa kesadaran akan pendidikan

24

oleh penduduk Desa Padas sudah baik, meskipun banyak juga penduduk Desa Padas yang sama sekali tidak mengenyam pendidikan dengan presentase sebesar 13,34 persen. Banyaknya penduduk Desa Padas yang tidak pernah mengenyam pendidikan maupun tidak tamat sekolah sedikitnya disebabkan karena sarana yang ada di sekitar desa tidak mendukung dan memadai. Berikut adalah rincian jumlah sarana pendidikan di Desa Padas: Tabel 7 Jumlah sarana pendidikan di Desa Padas Sarana Pendidikan Jumlah (n) Perpustakaan Desa 1 Taman Kanak-kanak 2 Sekolah Dasar 2 SMP/SLTP SMA/SLTA Akademi/ D1-D3 Sarjana (S1, S2, S3) Total 5

Presentase (%) 50,00 25,00 25,00 100,00

Sumber: Data monografi Desa Padas tahun 2014

Sedikitnya sarana pendidikan yang ada di Desa Padas membuat para orang tua di desa memikirkan cara termudah yang dapat mereka capai untuk mengusahakan pendidikan anak-anak mereka, sehingga nantinya anak-anak mereka dapat bersekolah dan melanjutkan jenjang pendidikannya yang nantinya akan berdampak pada masa depan mereka. Adapun cara penduduk Desa Padas untuk tetap menyekolahkan anak-anak mereka ke jenjang lebih tinggi adalah dengan bersekolah ke desa tetangga, ke kota Sragen atau ke kota lainnya. Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Padas kebanyakan memiliki ekonomi yang tidak terlalu tinggi. Hal ini disebabkan karena rata-rata masyarakat Desa Padas hanya memiliki kisaran pendapatan sebesar Rp1.218.000,00 perbulan. Berikut adalah pendapatan masyarakat Desa Padas perbulan berdasarkan sektor usaha: Tabel 8 Jumlah dan presentase pendapatan perbulan berdasarkan sektor usaha Jumlah pendapatan Sektor usaha Presentase (%) perbulan (Rp) Pertanian 799.800 10,93 Peternakan 1.125.000 15,38 Perikanan 999.900 13,67 Kerajinan 1.575.000 21,54 Industri kecil 1.125.500 15,38 Jasa dan perdagangan 1.687.500 23,08 Total 7.312.200 100,00 Sumber: Data monografi Desa Padas tahun 2014

25

Tidak terlalu besarnya pendapatan masyarakat Desa Padas dikarenakan memang kecilnya hasil penjulan masing-masing sektor usaha. Selain itu juga karena pada setiap sektor tidak setiap hari pada satu bulan masyarakat dapat menghasilkan dan membutuhkan jasa. Misalnya pada sektor pertanian, tidak setiap hari petani menggarap sawah sehingga tidak setiap hari juga petani dapat menghasilkan uang.

26

27

PROSES PEMILIHAN KEPALA DESA Bab ini menguraikan tentang proses pemilihan kepala desa di Desa Padas pada tahun 2013. Kegiatan tersebut diawali dengan pembentukan panitia yang dinamakan panitia pemilihan kepala desa Padas. Panitia ini bekerja sejak 15 Januari 2016 sampai 23 Februari 2016. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Proses pemilihan kepala desa diawali dengan musyawarah desa pada tanggal 8 Januari 2013 di Balai Desa Padas, yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan keputusan BPD nomor 141/04/I/BPD/2013. Musyawarah dihadiri oleh sekitar 45 orang, terdiri dari ketua BPD, anggota BPD, pejabat sementara kepala desa, perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat, ketua-ketua kebayanan, dan ketua-ketua RT. Musyawarah dilakukan untuk membentuk panitia pemilihan kepala desa. Dalam pemilihan panitia ini acara pertama adalah mengenai pemilihan ketua panitia, yang calon ketua panitianya diajukan oleh forum. Prosesnya forum memilih Budi Susilo sebagai ketua panitia. Budi Susilo dipilih karena berpengalaman dalam mengurusi pemilihan, seperti pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan pemilihan bupati. Terpilihnya Budi Susilo sebagai ketua, menjadikan acara musyawarah selanjutnya dipimpin oleh dirinya sebagai ketua panitia. Acara berikutnya yang dilakukan adalah menyusun susunan panitia. Ketua panitia mengambil inisiatif untuk menunjuk Sutarno sebagai wakil ketua, Kliwanto sebagai sekertaris, Musthofa sebagai wakil sekertaris dan Sumarno sebagai bendahara. Ditunjuknya nama-nama tersebut dikarenakan mereka sudah pernah berkerjasama dengan Budi Susilo dalam berbagai pemilihan di Desa Padas. Setelah penunjukan tersebut forum bermusyawarah dan bermufakat untuk menyetujui keputusan ketua panitia. Kemudian setelah disetujuinya keputusan tersebut, ketua panitia mengusulkan memilih wakil-wakil yang hadir dalam musyawarah desa untuk ikut serta dalam kepanitiaan pemilihan. Maka dipilihlah orang-orang menurut dukuh masingmasing untuk menjadi anggota kepanitiaan pemilihan. Untuk seksi humas pemilihan kepala desa, ketua panitia sengaja memilih M. Arif, Murtam dan Sunyoto yang pada dasarnya menjabat sebagai bayan I, II dan III. Ini dilakukan untuk mempermudah penyebaran informasi, selain itu mereka juga merupakan seseorang yang dihormati diwilayah yang dibawahinya. Sedangkan untuk susunan panitia pemilihan secara lebih lengkap terdapat dalam lampiran. Selama proses pelaksanaan musyawarah desa dari mulai memilih ketua panitia sampai pembentukan panitia, semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Semua hasil keputusan dilakukan dengan musyawarah yang disetuji secara mufakat, sehinggasaat musyawarah tidak terjadi kerusuhan. Setelah terbentuknya panitia pemilihan kepala desa, panitia pemilihan menetapkan agenda penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pemilihan kepala desa. Kegiatan tersebut dilakukan pada tanggal 15 sampai 17 Januari 2013 di balai Desa Padas. Agenda yang dibahas dalam kegiatan ini merupakan waktu-waktu pelaksanaan kegiatan, waktu kegiatan merujuk pada Tabel 8:

28

Tabel 9 Waktu pelaksanaan kegiatan pemilihan kepala desa No Kegiatan Waktu 1 Pengumuman kekosongan jabatan kepala desa 18-29 Januari 2016 2 Pendaftaran bakal calon kepala desa 18-29 Januari 2016 3 Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) 30 Januari 2016 – 2 Februari 2016 4 Pengumuman DPS 3-9 Februari 2016 5 Pendaftaran pemilih tambahan 3-9 Februari 2016 6 Penelitian berkas lamaran bakal calon kepala desa 4 Februari 2016 7 Melengkapi kekurangan berkas bakal calon kepala 5-8 Februari 2016 desa 8 Penetapan bakal calon kepala desa menjadi calon 9 Februari 2016 kepala desa 9 Pengundian nomor dan tanda gambar 11 Februari 2016 10 Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) 11 Februari 2016 11 Kirab calon kepala desa 11 Februari 2016 12 Kampanye program 12-15 Februari 2016 13 Pemberitahuan waktu dan tempat pemilihan 16-22 Februari 2016 14 Penyampaian undangan 20-22 Februari 2016 15 Persiapan tempat dan perlengkapan pemilihan 20-22 Februari 2016 16 Penerimaan kartu suara dan gladi bersih 22 Februari 2016 17 Hari tenang 22 Februari 2016 18 Pelaksanaan pemilihan kepala desa dan 23 Februari 2016 dilanjutkan perhitungan suara 19 Pelaporan penyelenggaraan dan hasil pemilihan 23 Februari 2016 BPD 20 Penetapan kepala desa terpilih oleh BPD 23 Februari 2016 Sumber: Data administrasi pemilihan kepala Desa Padas tahun 2013

Pengumuman Kekosongan Jabatan Kepala Desa Panitia mengumumkan kekosongan jabatan kepala desa pada tanggal 18 sampai 29 Januari 2013. Kekosongan jabatan ini diumumkan melalui selebaran yang ditempelkan di tempat-tempat strategis setiap RT. Tersebarnya informasi mengenai kekosongan jabatan kepala desa membuat beberapa warga di RT 19 mulai membicarakan mengenai kemungkinan siapa saja yang akan mencalonkan diri. Ada juga warga yang sudah dapat menduga bahwa calon kepala desa periode sebelumnya yang gagal akan mencalonkan dirinya kembali. “...Saya sudah tau mba, kalau Pak JS bakalan nyalon lagi. Dia kan pengen sekali jadi Kades Padas, katanya dulu pengen bisa lebih mengenal masyarakat Desa Padas dan bisa membangun Padas. Gimana mau mengenal, lha wong keluar rumah saja jarang!..” (SME, 57 tahun) Selain itu warga juga membicarakan mengenai kemungkinan adanya calon kepala desa perempuan.

29

“...Waktu itu sempet mba ngomongin Ibu SR buat nyalon kades, soalnya kan ibu SR itu baik trus orang punya lagi. Jadi kan enak mba nanti biar bisa bantu-bantu warga sini. Warga sini kan masih banyak mba yang belum mampu. Apalgi dia kan perempuan to mba, jadi lebih ngerti ama ibu-ibu sini...”(NE, 42 tahun) Kemudian, dalam pengumuman tersebut juga diumumkan mengenai pendaftaran lowongan kepada siapa saja yang berminat menjadi kepala desa. Adanya lowongan kepala Desa Padas Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen sesuai dengan pengumuman panitia pemilihan kepala Desa Padas nomor 141/02/PANT/2013. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendaftar sebagai bakal calon kepala desa yakni: Penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia (WNRI) yang memenuhi persyaratan: a. Bertakwa kepada Tuhan YME dibuktikan dengan surat pernyataan b. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republlik Indonesia tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah dibuktikan dengan surat pernyataan c. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan/atau sederajat dibuktikan dengan menunjukkan ijasah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) asli dan/atau fotocopy atau STTB yang dilegalisir pejabat berwenang d. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dibuktikan dengan menunjukkan akte kelahiran dan atau fotocopy akte kelahiran yang dilegalisir pejabat yang berwenang e. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa dibuktikan dengan surat pernyataan f. Penduduk desa setempat, sekurang-kurangnya selama tiga bulan secara berturut-turut yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) desa dan/atau Kartu Keluarga (KK) g. Berkelakuan baik dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) h. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri i. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan baik berturut-turut maupun tidak, dibuktikan dengan surat keterangan dari Camat j. Dalam keadaan sehat dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah k. Pas photo bewarna ukuran 4 x 6 sebanyak 6 (senam) lembar Pendaftaran bakal calon kepala desa dilakukan di Kantor Pemerintahan Desa Padas pada pukul 08.00-14.00 WIB. Pada saat melakukan pendaftaran bakal calon kepala desa diwajibkan untuk melakukan pendaftaran sendiri atau tidak boleh diwakilkan dan secara langsung. Ini dimaksudkan agar tidak terjadi

30

manipulasi data maupun kecurangan yang dapat terjadi saat proses pendaftaran sehingga tidak merugikan bakal calon kepala desa lain maupun panitia pemilihan kepala desa. Pendaftaran bakal calon kepala desa dilakukan hanya oleh JS dan SR. Pendaftaran dilakukan dengan menyerahakan berkas lamaran kepada panitia pemilihan kepala desa. Kedua bakal calon kepala desa menyerahkan berkas pada tanggal 29 Januari 2013 di kantor pemerintahan Desa Padas. Penyerahan berkas dilakukan keduanya dengan memberikan langsung kepada panitia pemilihan, dan saat penyerahan kedua bakal calon kepala desa juga didampingi oleh tim sukses (tim pendukung) masing-masing. Sampai akhir batas waktu pendaftaran bakal calon kepala desa pukul 14.00 WIB, hanya dua calon saja yang mengajukan diri sebagai bakal calon kepala desa. Hal ini terjadi karena tidak ada lagi warga yang berminat mencalonkan dirinya sebagai bakal calon kepala desa. Menurut mereka untuk menjadi calon kepala desa itu harus memiliki modal yang besar atau uang yang banyak. “...Lha nik aku yo ra gelem nyalon kades mba, bojoku yo ora. Lha nyalon kades kuwi modal’e gedhe lho mba. Lha daripada dienggo nyalon yo mending tak enggo nyekolahke bocah-bocah (Lha kalau saya ya tidak mau mencalon mba, suamiku juga tidak. Lha mencalon kades itu modalnya besar lho mba. Lha daripada buat mencalon lebih baik dibuat menyekolahkan anak-anak)...” (SRM, 35 tahun) Diketahui bahwa mantan kepala desa periode sebelumnya, yakni Bapak WJ juga masih ingin mengajukan dirinya kembali menjadi bakal calon kepala desa. Selain itu, Bapak WJ juga masih didukung oleh masyarakat yang mendukungnya. Namun karena tidak diperbolehkan oleh keluarga dan terbentur oleh peraturan, bahwa seseorang yang diperbolehkan mendaftar menjadi bakal calon kepala desa adalah seseorang yang belum pernah menjabat sebagai kepala desa selama 10 tahun atau dua kali masa jabat. Sedangkan Bapak WJ telah menjabat selama dua kali periode. Oleh sebab itu Bapak WJ tidak dapat mendaftarkan dirinya kembali menjadi bakal calon kepala desa. Pada tahapan pengumuman kekosongan jabatan kepala desa, dari mulai pengumuman kekosongan sampai pada penyerehan berkas diketahui selama prosesnya tidak terjadi permasalahan maupun kerusuhan. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara dan Penelitian Berkas Lamaran Penyusunan Dafar Pemilih Sementara (DPS) dilakukan pada tanggal 30 Januari 2013 hingga 2 Februari 2013. DPS didapatkan dari Pemerintah Kabupaten Sragen yang diserahkan kepada panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan Tanon. Kemudian, diberikan kepada panitia pemilihan kepala desa tingkat Desa Padas. Penyusunan DPS dilakukan dengan verifikasi nama. Langkah dari panitia pemilihan kepala desa tingkat Desa Padas yakni memilah nama-nama warga yang disebut dalam DPS. Pemilahan dilakukan untuk memilih warga yang berhak memilih dan warga yang masih tinggal di Desa Padas ataupun masih hidup. Pemilahan oleh panitia pemilihan kepala desa dilakukan dengan cara mendatangi

31

satu persatu rumah warga, kemudian dilanjutkan dengan memverifikasi jumlah anggota rumah tangga yang masuk ke dalam DPS melalui Kartu Tanda Penduduk (KTP). Setelah DPS diverifikasi, panitia mengumumkan DPS dan pendaftaran pemilih tambahan pada tanggal 3 sampai 9 Februari 2016. Pendaftaran pemilih tambahan dibuka oleh panitia untuk mengantisipasi jika ada warga masyarakat yang terlewat saat proses verifikasi. Kegiatan yang dilakukan diantara proses pengumuman DPS dan pendaftaran pemilih tambahan adalah mengenai penelitian berkas lamaran bakal calon kepala desa. Penelitian berkas lamaran ini dilakukan pada tanggal 4 Februari 2013 oleh panitia pemilihan di kantor pemerintahan Desa Padas. Penelitian dilakukan dengan meneliti satu-persatu persyaratan menjadi bakal calon kepala desa. Kegiatan berikutnya setelah penelitian berkas yakni melengkapi kekurangan berkas bakal calon kepala desa, yang dilakukan pada tanggal 5 hingga 8 Februari 2013. Namun karena berkas kedua bakal calon kepala desa telah lengkap, maka kedua calon sudah tidak menyerahkan berkas lainnya. “...Ya alhamdulillah mba, saat meneliti berkas lamaran, berkas lamaran para bakal calon kepala desa sudah lengkap semua. Ya jadinya masing-masing bakal calon tidak perlu melengkapi berkas lagi...” (Budi Susilo, Ketua panitia pemilihan) Setelah proses penelitian berkas lamaran selesai dilakukan, kegiatan berikutnya adalah penetapan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa. Kegiatan penetapan ini dilakukan melalui rapat yang diadakan oleh panitia pemilihan kepala desa pada 9 Februari 2013 di balai Desa Padas. Rapat penetapan ini dihadiri oleh ketua panitia pemilihan, pejabat sementara kepala desa, kedua bakal calon kepala desa dan tim sukses (tim pendukung) masing-masing calon. Rapat penetapan dilakukan dengan pengesahan berkas lamaran masing masing calon oleh ketua panitia pemilihan. Berikut merupakan profil calon kepala desa yang dapat mengikuti pemilihan: Tabel 10 Profil kandidat calon Kepala Desa Kategori Usia Jenis kelamin Pekerjaan Pendidikan terakhir Alamat

Calon Kepala Desa JS 53 tahun Laki-laki Dalang SLTA/SMA Dukuh Padas RT 15

SR 49 tahun Perempuan Wiraswasta SLTA/SMA Dukuh Padas RT 18

Sumber: Data administrasi pemilihan kepala Desa Padas tahun 2013

Pelaksanaan kegiatan penyusunan DPS dan penelitian berkas lamaran setiap bakal calon kepala desa berjalan dengan baik dan lancar. Meskipun sempat terjadi kegaduhan saat penetapan bakal calon kepala desa menjadi calon kepal desa, yang disebabkan oleh masing-masing tim sukses bakal calon kepala desa saling

32

meneriakkan nama bakal calonnya. Kegaduhan dapat diatasi oleh panitia pemilihan dengan mengeluarkan beberapa orang dari masing-masing tim sukses. Pengundian Nomor dan Tanda Gambar Pengundian nomor dan tanda gambar calon kepala desa dilakukan di kantor pemerintahan Desa Padas pukul 09.00 WIB, pada tanggal 11 Februari 2013. Pengundian nomor dan tanda gambar dihadiri oleh masing-masing calon kepala desa dan tim sukes (tim pendukung) calon kepala desa. Kegiatan ini diawali dengan sambutan ketua panitia pemilihan kepala desa yang sekaligus memperkenalkan calon kepala desa. Setelah acara sambutan selanjutnya dilakukan proses pengundian nomor dan pengundian tanda gambar. Pada saat pengundian nomor panitia memanggil dua calon kepala desa untuk maju dihadapan hadirin yang datang. Kemudian dua calon kepala desa mengambil kertas gulungan yang berisi nomor. Setelah dua calon setuju dengan gulungan yang diambil, berikutnya dua calon kepala desa mengambil gulungan berisi tanda gambar. Dari pengundian tersebut diperoleh hasil bahwa calon nomor 1 adalah JS dengan tanda gambar padi, sedangkan SR pada nomor urut 2 dengan tanda gambar ketela pohon. Kedua gambar ini dipilih menjadi simbol dalam pemilihan kepala desa karena simbol dari kehidupan petani yang pada umumnya bertani padi dan ketela pohon. Selesainya proses pengundian nomor dan gambar ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh dua calon kepala desa dan ketua panitia pemilihan. Kegiatan yang juga dilakukan pada pengundian nomor dan tanda gambar adalah penetapan/pengesahan daftar pemilih tetap (DPT). Usai acara tersebut dua calon kepala desa ini dikirab keliling kampung menggunakan mobil. Aksi kirab keliling ini bertujuan untuk memperkenal calon kepala desa yang telah lolos dalam seleksi pemberkasan dan ditetapkan oleh panitia pemilihan kepala desa. Kegiatan ini dimanfaatkan juga oleh panitia pemilihan kepala desa untuk mengumumkan DPT yang ditempelkan di area-area strategis di masing-masing RT. Setiap kegiatan yang dilakukan pada proses pengundian nomor dan tanda gambar berjalan dengan baik juga lancar sehingga dapat berjalan secara efektif. Berjalannya dengan baik dan lancar setiap proses kegiatan pada tahapan ini karena antara masing-masing tim sukses dengan panitia telah terjadi perjanjian untuk tidak saling menimbulkan kerusuhan yang dapat berdampak pada kekerasan. “...Waktu itu ada perjanjian mba antara masinng-masing tim sukses dengan panitia. Isinya ya mereka harus sama-sama saling menghormati sehingga nantinya kerusuhan atau kekerasan itu tidak terjadi mba. Baik antara sesama tim sukses, tim sukses dengan warga, maupun dengan panitia...” (Budi Susilo, Ketua panitia pemilihan kepala desa) Kampanye Program Calon Kepala Desa dan Tata Cara Memilih Kegiatan awal para calon kepala desa adalah kampanye program. Kampanye program dua calon kepala desa dilakukan dari tanggal 12 sampai 15 Februari 2013.

33

Kegiatan kampanye dua calon kepala desa dilakukan ditujuh dukuh yang ada di Desa Padas, oleh sebab itu kampanye program dilakukan sebanyak tujuh kali juga. Kampanye dilakukan di Dukuh Karangturi dan Dukuh Dadapan pada tanggal 12 Februari, Dukuh Sukorejo dan Dukuh Kricak pada tanggal 13 Februari, Dukuh Jumeneng dan Dukuh Methuk pada tanggal 14 Februari, dan yang terakhir Dukuh Padas pada tanggal 15 Februari. Kampanye diawali dengan pengenalan masing-masing calon oleh ketua panitia pemilihan. Selanjutnya diberikan waktu sekitar 20 menit kepada masingmasing calon untuk berkampanye. Waktu tersebut digunakan dua calon kepala desa untuk menyampaikan visi dan misinya, serta mengapa harus memilih mereka. Visi-misi yang disampaikan dua calon tidak jauh berbeda, yakni mengenai pertanian dan kesejahteraan penduduk Desa Padas. “...Kalau Pak JS itu pengennya ya masyarakat nanti menggunakan bibit-bibit yang unggul, biar hasilnya bertambah trus penghasilan juga bertambah. Lha kalau Ibu SR itu lebih ke irigasinya mba, soalnya kan kalau disini (Desa Padas) irigasinya masih jelek jadinya sering gagal panen, lha ga ada air. Apalagi kalau lagi kemarau, susah mba air disini...” (SKM, 32 tahun) Didalam periode kampanye, panitia pemilihan juga melakukan tata cara memilih. Warga-warga desa diingatkan dan dipraktekkan mengenai tata cara saat memilih mulai dari saat datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) sampai proses memilih selesai dilakukan. Adapun tata cara memilih yang disampaikan: 1. Warga desa yang sudah masuk ke dalam DPT datang ke TPS 2. Warga masuk ke dalam bilik bewarna sesuai dengan kadus kebayanan dimana warga tinggal. Bilik I untuk kadus kebayanan 1 dengan pintu bewarna kuning, bilik II untuk kadus kebayanan 2 dengan pintu berwarna hijau, dan bilik III untuk kadus kebayanan 3 dengan pintu berwarna merah. Kadus merupakan sebutan bagi bayan dalam rangka pemilihan kepala desa. 3. Warga memberikan surat undangan yang diterimanya kepada kadus, kemudian masing-masing kadus memeriksa terlebih dahulu mengenai status DPTnya, apakah warga yang masuk ke kadusnya benar merupakan warga dikebayanannya. 4. Warga diberikan kartu suara oleh kadus yang nantinya ditukarkan dengan kartu elektrik, setelah pemilih menggunakan hak pilihnya. Didalam menggunakan surat suara, pemilih dapat mencoblos calon yang dipilih sebanyak satu atau dua kali ataupun beberapa kali, namun harus tetap dalam garis kotak foto ataupun tanda gambar calon kepala desa. 5. Warga memasukkan kartu elektrik kedalam kotak suara. Kartu elektrik ini berfungsi untuk memberikan tanda berupa suara saat warga memasukkan nya kedalam kotak suara, sehingga memberikan tanda bahwa suara warga sebagai pemilih telah digunakan. 6. Warga mencelupkan jarinya sebagai tanda bahwa dirinya telah menggunakan hak pilih. Rangkaian proses kampanye program calon kepala desa dan tata cara memilih, semuanya berjalan dengan lancar dan tidak terjadi kerusuhan maupun kekerasan. Kerusuhan dan kekerasan tidak terjadi karena pada rangkain

34

kegiatan sebelumnya tim sukses dari masing-masing calon telah menandatangani perjanjian. Meskipun juga sempat terjadi kegaduhan, namun kegaduhan dalam kegiatan ini adalah kegaduhan saat warga masyarakat mendengarkan penjelasan mengenai tata cara memilih. Kegaduhan dapat teratasi dengan mengulang tata cara sebanyak dua kali dan memberikan kesempatan warga masyarakat untuk bertanya pada setiap tahapan tata cara memilih selesai dijelaskan. Rangkaian Akhir Proses Persiapan Rangkaian akhir proses persiapan dilakukan dari tanggal 16 hingga 22 Febriari 2013. Di dalam rangkaian akhir proses persiapan terdapat lima kegiatan. Kegiatan pertama mengenai pemberitahuan waktu dan tempat pemilihan. Kegiatan dilakukan dari tanggal 16 hingga 22 Februari 2013. Waktu pemilihan kepala desa dilakukan dari pukul 08.00 WIB sampai pukul 14.00 WIB, dan dilaksanakan di satu tempat yakni di lapangan Desa Padas yang terletak di Dukuh Methuk. Pelaksanaan dilakukan di lapangan yang terletak di Methuk karena lapangan tersebut merupakan lapangan yang paling luas diantara dua lapangan desa yang ada di Desa Padas. Pemberitahuan waktu dan tempat pemilihan dilakukan melalui selebaran dan pengumuman masjid. Melalui selebaran dilakukan dengan menempelkan ditempat strategis masing-masing RT, sedangkan melalui pengumuman masjid dilakukan sehabis sholat magrib pada mushola masing-masng RT dengan cara disiarkan. Kegiatan kedua mengenai penyampaian undangan. Kegiatan penyampaian undangan dilakukan dari tanggal 20 sampai 22 Februari 2013. Penyampaian undangan dilakukan oleh panitia pemilihan dengan cara mengunjungi rumah warga satu-persatu. Selain itu, saat disampaikannya undangan warga juga diminta untuk menandatangani bukti penerimaan undangan. Kegiatan ketiga mengenai persiapan tempat dan perlengkapan pemilihan. Kegiatan dilakukan dari tanggal 20 sampai 22 Februari 2013. Didalam kegiatan persiapan tempat dan perlengkapan pemilih semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Sempat terdapat kekurangan alat perlengkapan, namun panitia melengkapinya dengan meminjam alat kepada warga desa. “...Waktu itu pernah kekurangan meja buat registrasi, tapi sudah diakali (dicari solusinya) dengan meminjam ke pak SR yang rumahnya ada didekat lapangan...” (Busi Susilo, Ketua panitia pemilihan) Kegiatan keempat mengenai penerimaan kartu suara dan gladi bersih. Kegiatan dilakukan pada tanggal 22 Februari 2013. Pada penerimaan kartu suara, panitia pemilihan menerima 2.845 suara sah, 3 buah kotak suara, dan 3 buah kunci serta gembok kotak suara dari panitia pilkades tingkat kecamatan. Kegiatan penerimaan saat itu diawasi oleh keamanan desa serta keamanan dari pihak pemerintah kecamatan. Kegiatan kelima yakni hari tenang bagi dua calon kepala desa. Hari tenang dilakukan pada tanggal 22 Februari 2013. Pada hari tenang semua kegiatan yang dilakukan oleh dua calon kepala desa dan tim sukses sudah selesai dilakukan. Hari

35

tenang juga dimanfaatkan oleh dua calon untuk mempersiapkan diri dalam pemilihan kepala desa. Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Hari pelaksanaan pemungutan suara merupakan hari yang ditunggu setelah rangkaian proses persiapan pemilihan selesai dilakukan. Kegiatan pemungutan suara dilakukan pada pukul 08.00 WIB di lapangan Desa Padas. Pemungutan suara dimulai dengan sambutan dari ketua panitia pemilihan, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan surat siap untuk menang dan kalah dalam pemilihan kepala desa oleh dua calon kepala desa. Setiap satu jam pelaksanaan pemungutan suara, ketua panitia menghentikan sementara pelaksanaan pemungutan suara sekitar 10 menit. Hal ini dilakukan ketua panitia untuk bertanya kepada dua calon kepala desa mengenai permasalahan pelaksanaan pemungutan suara. “...Setiap satu jam kedua calon saya tanyai mengenai pelaksanaan pemilihan, “Apakah ada permasalahan mengenai pelaksanaan pemilihan kades atau tidak?”, dan sementara waktu pintu untuk warga memilih distop. Setelah ditanya dan tidak ada masalah baru dilanjutkan kembali...” (Budi Susilo, Ketua panitia pemilihan) Pelaksanaan pemilihan kepala desa disambut dengan antusias tinggi oleh masyarakat Desa padas. Terbukti dari sikap warga saat pemilihan, meskipun pada saat itu lapangan Desa Padas digenangi oleh air sampai kurang lebih 10 cm diatas mata kaki namun warga masyarakat Desa Padas tetap melakukan pemungutan suara. Hal ini seperti disampaikan oleh ketua panitia: “...Alhamdulillah antusias warga saat itu tinggi, padahal saat proses pemilihan banjir sampai diatas mata kaki. Malahan ada ibu-ibu yang digendong sampai TPS agar dapat melakukan pemilihan...”(Budi Susilo, Ketua panitia pemilihan) Selain itu pelaksanaan pemilihan kepala desa juga berjalan dengan lancar, ditandai dengan tidak adanya kericuhan maupun kekerasan. “...Alhamdulillah mba tidak ada kericuhan atau kekerasan, malahan petugas yang dari kecamatan saya suruh pulang (petugas keamanan), daripada disini panas-panasan mendingan tidur dirumah, enak. Soalnya saya yakin mba tidak akan ada kerusuhan...” (Budi Susilo, Ketua panitia pemilihan) Pelaksanaan pemungutan suara ditutup pada pukul 14.00 WIB. Penutupan pemungutan suara dilakukan oleh ketua panitia pemilihan dengan menutup tiga bilik suara. Setelah penutupan, dilaksanakan kegiatan selanjutnya yakni perhitungan suara. Perhitungan suara diawali dengan penandatanganan berita acara oleh ketua panitia pemilihan, dua calon kepala desa, dan ketua tim sukses masing-masing

36

calon. Berikutnya perhitungan suara dimulai dengan pembukaan kotak suara pada bilik satu, setelah itu dilakukan perhitungan suara secara manual oleh panitia pemilihan. Kegiatan ini dilakukan sampai perhitungan kotak suara bilik ketiga. Selesainya penghitungan suara ditandai dengan selesai juga penjumlahan akhir perolehan suara dua calon kepala desa. Kemudian, dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara yang sekaligus merupakan penutupan perhitungan suara. Perolehan akhir suara dua calon kepala desa yakni calon kepala desa JS dengan jumlah suara 534 suara dan calon kepala desa SR dengan 1.678 suara. Berdasarkan hasil tersebut maka calon kepala desa SR ditetapkan sebagai peroleh kemenangan suara pemilihan dengan selisih suara sebesar 1.144 suara. Kegiatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara berjalan dengan baik dan lancar. Selain karena telah terjadi perjanjian pada rangkaian proses kegiatan sebelumnya, ketua panitia pemilihan juga mencegah terjadinya permasalahan dengan melakukan penghentian sementara proses pemungutan suara. Rangkaian Akhir Pemilihan Kepala Desa Rangkain akhir pemilihan kepala desa dilakukan pada tanggal 23 Februari 2013 di lapangan Desa Padas setelah proses penghitungan suara. Pada rangkaian akhir pemilihan terdapat dua kegiatan, yakni pelaporan penyelenggaraan dan hasil pemilihan kepada BPD yang sekaligus penutupan panitia pemilihan, kemudian kegiatan berikutnya berupa penetapan Kepala Desa Padas oleh BPD. Ketua panitia dan ketua BPD berada didepan hadirin yang datang pada proses pelaporan penyelenggaraan. Pelaporan penyelenggaraan diawali dengan penyampaian rangkaian kegiatan proses pemilihan kepala desa. Kegiatan pelaporan penyelenggaraan dimulai dari penyusunan rencana kegiatan sampai pada akhir perhitungan suara pemilihan. Setelah selesai proses pelaporan, maka ketua panitia menyerahkan hasil pemilihan kepala desa kepada ketua BPD yang ditandai dengan penandatanganan berita acara. Dilaporkan dan ditandatanganinya hasil akhir perhitungan suara menandakan bahwa tugas panitia pemilihan kepala desa padas ditutup. Kegiatan terakhir yang dilakukan dalam rangkain pemilihan adalah penetapan Kepala Desa Padas oleh BPD. Penetapan dilakukan segera setelah proses penyerahan hasil suara pemilihan oleh ketua panitia pemilihan kepada ketua BPD. Ketua BPD dan calon kepala desa SR berada didepan. Kemudian, ketua BPD menyatakan calon kepala desa SR sebagai Kepala Desa Padas, yang kemudian ditandai dengan penandatanganan berita acara. Berikut adalah pernyataan ketua panitia pemilihan kepala desa berdasarkan penyataan ketua BPD saat penetapan calon SR sebagai kepala Desa Padas pada tahun 2013. “...Dengan perolehan suara sebesar tersebut,dengan kemenangan Ibu SR. Maka saya sebagai ketua BPD menetapkan bahwa Ibu SR berdasar kemenagan perolehan suara sebagai Kepala Desa Padas periode 2013 sampai 2018...” (Budi Susilo, Ketua Panitia Pemilihan berdasarkan pernayataan Basuki, Ketua BPD) Rangkaian roses pemilihan kepala desa di Desa Padas dari mulai awal proses pembentukan panitia sampai pada rangkaian akhir pemilihan kepala desa,

37

semua prosesnya berjalan dengan baik dan lancar. Permasalahan yang terjadi pada setiap rangkaian kegiatan dapat diselesaikan oleh panitia pemilihan tanpa adanya kericuhan, kerusuhan, dan kekerasan. Selain itu pada setiap rangkain juga berjalan sesuai dengan waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan kepala desa dalam rapat yang dilakukan.

38

39

ANALISIS PERILAKU MEMILIH Bab ini menguraikan tentang bagaimana orang mau memilih atau menggunakan hak pilihnya. Serta mengulas juga bagaimana orang tidak mau memilih atau tidak menggunakan hak pilihnya. Alamsyah (2011) menyatakan bahwa pemilih dan kandidat pemilihan merupakan subyek dalam pemilihan. Perbedaan keduanya terletak pada pelaksanaan hak konstitutional. Hal ini dalam arti pelaksanaan pemilihan apapun sistem dan metodenya, keputusan akhir ada pada pemilih dengan spektrum memilih atau tidak memilih. Merujuk pandangan tersebut, pada bab ini diuraikan ke dalam sub-bab perilaku memilih dan sub-bab perilaku tidak memilih. Perilaku Memilih Berdasarkan hasil analisis dendogram diketahui bahwa perilaku memilih lebih cenderung berciri faktor internal yakni ciri sosiologis dan ciri psikologis sosial (Gambar 3). Berikut adalah gambar dendogram perilaku pemilih: Dendrogram Average Linkage; Correlation Coefficient Distance

Sim ilarit y

45,43

63,62

81,81

100,00

U

sia

an ja er k Pe ng Ti

t ka

ap nd e _P

an at

n Ti

t a gk

id nd e _P

an ik n Je

m la Ke _ is

in

Ke n_ a a s ra Pe

n ta ka e d

d er _B n a ju Tu

eu _K ar s a og Pr _ u Is

n ga un t n

m ra

a _C

ep _K n lo

a es _D a al

Variables

Gambar 3 Dendogram perilaku pemilih Ciri internal dari pemilih di masyarakat Desa Padas memiliki perilaku yang seragam. Dari segi sosiologis, masyarakat Desa Padas memiliki pemilih yang sebagian besar berusia seragam yakni masuk ke dalam kategori usia tua, bermata pencaharian seragam yakni dalam bidang pertanian, berpenghasilan seragam yakni rendah, memiliki tingkat pendidikan yang seragam yakni berpendidikan rendah dan sebagian besar pemilihnya adalah perempuan. Lebih lanjut dapat dilihat dalam sub-sub bab ciri sosiologis perilaku pemilih Halaman 41.

40

Pemilih dari masyarakat Desa Padas yang berusia lanjut dan bekerja pada sektor pertanian menggunakan hak pilihnya karena dipengaruhi oleh tujuan masyarakat Desa Padas dalam memilih calon kepala desa. Masyarakat Desa Padas memilih karena para calon kepala desa menyebarkan isu mengenai kemajuan pertanian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan isu tersebut, maka masyarakat Desa Padas beranggapan bahwa dengan memilih calon kepala desa maka akan berdampak pada peningkatan penghasilannya. Kebanyakan pemilih dari masyarakat Desa Padas memang memiliki penghasilan yang rendah. Hal ini disebabkan karena memang pekerjaan masyarakat Desa Padas yang sebagian besar bekerja dalam sektor pertanian. Selain itu juga karena pendidikan masyarakat Desa Padas yang tidak terlalu tinggi, sehingga menyebabkan masyarakat Desa Padas hanya mengerti bekerja di sektor pertanian. Maka saat proses pemilihan kepala desa masyarakat Desa Padas lebih memilih untuk menggunakan hak pilihnya dengan tujuan adanya kesesuaian antara apa yang menjadi keinginan masyarakat desa dalam peningkatan kesejahteraan dengan apa yang dapat diberikan oleh calon kepala desa. Kesesuain tersebut dilihat dari isu program-program pertanian yang diusung oleh masingmasing calon kepala desa dengan pekerjaan sebagian masyarakat desa yang memang bekerja dalam sektor pertanian. “...Kan saat itu saya mikirnya mereka (dua calon kepala desa) sama-sama ngomong soal pertanian mba. Ya jadinya, saya waktu itu lebih resep (yakin) buat milihnya nanti. Saat itu harapannya saya bisa lebih sering kerja, jadi uang yang didapat juga bertambah,bisa buat tambah-tambah jajan anak sama uang sekolah anak...” (ND, 45 tahun bekerja sebagai buruh harian) Selain itu, diketahui juga bahwa sebagian besar pemilih adalah perempuan. Persentase pemilih perempuan di Desa Padas sebesar 58,76 persen sedangkan pemilih laki-laki sebesar 41,24 persen. Banyaknya persentase perempuan ini menyebabkan lebih adanya kaitan dengan ciri psikologis sosial perilaku pemilih. Pemilih perempuan karena merasa dirinya sudah berusia tua, hanya bekerja pada sektor pertanian, sehingga pengahasilannya rendah ditambah dengan pendidikannya yang juga rendah, maka dalam merasakan kedekatan dengan calon kepala desa pemilih perempuan memiliki pertimbangan yang lebih. Pertimbangan para pemilih perempuan berkaitan dengan asal calon kepala desa. Pemilih perempuan beraggapan bahwa dengan calon kepala desa yang memang asli warga Desa Padas atau dapat dikatakan satu desa, mereka lebih merasa calon kepala desa mengerti apa yang dibutuhkan. Kemudian, pemilih perempuan juga beranggapan bahwa calon kepala desa yang satu dukuh, bahkan berdekatan jarak antar rumah dengan pemilih perempuan, tidak akan membuat pemilih perempuan lebih tidak sejahtera dari sekarang. Justru para pemilih percaya bahwa calon kepala desa mencalonkan dirinya dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan pemilih perempuan. Kesejahteraan yang pemilih perempuan harapkan berupa adanya bantuan dalam pertanian, perbaikan sarana dan prasarana serta adanya bantuan berupa uang untuk usaha-usaha kecil mereka. Terlebih lagi salah satu calon kepala desa berjenis kelamin perempuan, yang mana calon kepala desa tersebut dianggap lebih sesuai dengan pencapaian tujuan yang diinginkan oleh pemilih perempuan.

41

Adanya kesuaian tujuan ini yang meyebabkan pemilih perempuan mau ikut serta untuk menggunakan hak pilihnya atau memilih dan memilih calon kepala desa. “...Ya saya milih to mba, masak yo ora (tidak). Kan supaya nanti kades yang jadi bisa benerin tu sawah-sawah, trus supaya benerin saluran air mba, trus mbangun posyandu juga, sama buat bantubantu usaha-usaha masyarakatnya. Ditambah lagi kan waktu pemilihan calon kades ada bu kades yang sekarang mba, saya jadinya ya lebih mau milih. Kan bu kades perempuan mba, jadi yo ngerti (mengerti) apa yang jadi kebutuhane ibu-ibu sini (Desa Padas)...” (SA, 40 tahun, perempuan) Tidak hanya pemilih perempuan yang ikut serta dalam menggunakan hak pilihnya, pemilih laki-laki juga ikut serta dalam menggunakan hak pilihnya. Alasan pemilih laki-laki memilih hampir sama dengan pemilih perempuan, yakni mengenai pertanian. Lebih lanjut dapat dilihat pada Halaman 51. “...Alhamdulillah mba calonnya (calon kepala desa) pada lebih memperhatikan mengenai pertanian. Ini kan artinya kita sebagai petani bisa minta tolong agar ada solusi untuk masalah air, hama, dan lainnya. Kalau begini kan saya lebih enak mba kalau mau milih kades nanti. Jadi ada yang saya pilih...(ES, 35 tahun, laki-laki) Pemilih perempuan Desa Padas dalam memilih atau penggunaan hak pilihnya lebih cenderung memiliki perilaku yang sesuai dengan tujuan yang ingin mereka capai, begitu juga dengan pemilih laki-laki. Memang saat pemilihan calon kepala desa, para calon kepala desa memberikan janji-janji mengenai peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Padas. Terlebih lagi para calon kepala desa juga tidak lupa memberi perhatian lebih terhadap masalah pertanian yang dialami oleh masyarakat Desa Padas. Janji peningkatan kesejahteraan dan perhatian dalam bidang pertanian ini berkaitan dengan faktor eksternal perilaku pemilih mengenai keuntungan ekonomi. Kepentingan ekonomi selanjutnya akan dibahas lebih lanjut pada Halaman 47. Ciri Sosiologis Perilaku Pemilih Setiap pemilih memiliki cirinya masing-masing dalam perilaku memilih. Perilaku pemilih masyarakat Desa Padas seperti diketahui lebih cenderung berciri sosiologis dan psikologis sosial. Terlihat pada Gambar 2, faktor internal perilaku pemilih yang dicirikan oleh ciri sosiologis dan ciri psikologis sosial, yang mana terdapat enam variabel didalamnya. Berikut merupakan gambar dendogram faktor internal secara lebih terperinci:

42

Dendrogram Average Linkage; Correlation Coefficient Distance

Sim ilarity

48,30

65,53

82,77

100,00

m U

ur

a rja ke e P

n

t ka ng i T

ap nd e _P

an at t ka ng i T

n ka di i d en _P

m la Ke _ s ni Je

in

ra Pe

Ke n_ a sa

n ta ka e d

Variables

Gambar 4 Dendogram faktor internal perilaku pemilih Berdasarkan Gambar 4, usia dan pekerjaan memiliki kemiripan paling tinggi diantara faktor lain dalam faktor internal perilaku pemilih. Kemiripan diantara keduanya sebesar 76,35 persen. Diketahui bahwa usia kategori tua lebih mendominasi dalam memilih calon kepala desa dibandingkan dengan usia kategori muda. Hal ini dibuktikan dengan presentasi usia dalam kategori tua lebih besar yakni sebesar 71,42 persen dibandingkan dengan umur dalam kategori muda 28,57 persen. Selengkapnya mengenai usia dapat dilihat pada Tabel 11. Tabel 11 Jumlah dan persentase responden menurut kategori usia Kategori Jumlah reponden Presentase (%) Muda 10 28,57 Tua 25 71,42 Total 35 100,00 Usia dalam kategori muda lebih kecil dalam pemilihan karena banyaknya anak muda di Desa Padas yang pergi dari desa, sehingga mereka tidak ikut memilih saat diadakannya pemilihan kepala desa. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat, anak muda Desa Padas banyak yang pergi ke luar desa karena mereka bekerja dikota-kota besar. Penyebab mereka lebih memilih bekerja di luar desa karena lapangan pekerjaan lebih banyak tersedia dan lebih beragam dibandingkan mereka bekerja didesa, selain itu mereka juga lebih memilih untuk bekerja di non-sektor pertanian. Sedangkan mereka yang masuk dalam kategori usia tua lebih banyak memilih bekerja di desa dan bekerja pada sektor pertanian, sehingga menyebabkan kemungkinan untuk memilih kepala desa lebih besar juga. “...Kebanyakan yang muda-muda disini pada merantau mba jadi ga bisa milih kades kemaren. Pada kerja mereka mba. Ya gimana ya mba, disini kan paling-paling cuma nani (bertani) kalo ga ya ngangon kambing. Daripada cuma kerja begitu trus hasilnya juga ga seberapa,

43

ya mending pada kerja dikota. Anak saya juga merantau kok mba, dia kerja di Jakarta jadi yang bersih-bersih di kantor...” (FU, 58 tahun) “...Lha kalo kayak saya ini mba yang udah tua ngapain ke kota segala?Lha wong dari kecil juga diajarinnya udah nanem tani, diwariskannya juga cuma sawah bukan lainnya...” (FU, 58 tahun) Berdasarkan dari pernyataan tersebut ditemukan bahwa memang kebanyakan pemilih yang bekerja di desa memiliki pekerjaan di bidang pertanian, baik sebagai petani, ibu rumah tangga petani maupun buruh tani. Kebanyakan pemilih yang bekerja sebagi petani ini biasanya memang lebih memilih untuk bekerja di desa saja. Selain karena memang dari kecil kebanyakan pemilih sudah diajarkan bekerja sebagai petani, kebanyakan pemilih juga telah diwarisi lahan sawah. Dimana lahan sawah tersebut merupakan lahan yang kebanyakan pemilih garap (kerjakan) dari kecil. Selengkapnya mengenai kategori pekerjaan dapat dilihat pada Tabel 12. Tabel 12 Jumlah dan persentase responden menurut kategori pekerjaan Kategori Jumlah reponden Presentase (%) Petani 12 34,28 Ibu RT petani 10 28,57 Buruh 6 17,14 Wiraswasta 5 8,57 Pensiunan 2 5,71 Total 35 100,00 Sesuai dengan hasil dendogram, maka memang dapat dikatakan bahwa usia memiliki kemiripan yang besar dengan pekerjaan. Setelah usia dengan pekerjaan kemiripan perilaku pemilih yang masih berkaitan dengan keduanya adalah faktor pendapatan. Antara pendapatan dengan usia dan pekerjaan memiliki kemiripan sebesar 68,94 persen. Sejalan dengan hasil analisis usia dan pekerjaan, kebanyakan masyarakat yang memilih calon kepala desa adalah kebanyakan pemilih yang memiliki pendapatan rendah. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 91,42 persen masyarakat Desa Padas termasuk dalam kategori berpendapatan rendah, sedangkan 8,58 persen sisanya masuk ke dalam kategori berpendapatan tinggi. Selengkapnya mengenai kategori pendapatan dapat dilihat pada Tabel 13 Tabel 13 Jumlah dan presentase responden menurut kategori pendapatan Kategori Jumlah reponden Presentase (%) Rendah 32 91,42 Tinggi 3 8,58 Total 35 100,00 Kebanyakan pemilih yang berpendapatan rendah adalah masyarakat desa yang bekerja pada bidang pertanian. Hanya tiga orang saja yang diketahui masuk dalam kategori berpendapatan tinggi, dua orang bekerja sebagai wiraswasta dan

44

satu orang bekerja sebagai petani. Dua orang yang bekerja sebagai wiraswasta diketahui memiliki pendapatan diatas Rp45.000.000,00 dalam satu tahun, sedangkan satu orang petani memiliki pendapatan Rp30.000.000,00 dalam satu tahun. Besarnya pendapatan petani ini karena dia memilki lahan sawah sebesar 1,05 ha, sedangkan petani yang lain hanya memiliki atau menyewa lahan sawah dikisaran 0,25 sampai 0,5 ha saja. Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh dapat dikatakan, bahwa mayoritas masyarakat Desa Padas yang memilih calon kepala desa adalah mereka yang sudah berusia tua, bekerja sebagai petani, dan berpenghasilan rendah. Hal ini sesuai dengan pernyataan FU, yang menyatakan bahwa masyarakat desa yang masih muda cenderung bekerja diluar desa untuk memperoleh pendapatan yang lebih baik. Selain itu juga diketahui bahwa masyarakat yang banyak memilih adalah kebanyakan pemilih yang berpendidikan rendah. Hal ini dibuktikan dengan besarnya presentase pemilih yang berstatus tidak sekolah dan hanya berpendidikan tamat SD, yakni sebesar 28,63 persen dan 31,23 persen. Sedang yang bersetatus tamat SMP dan SMA yakni sebesar 22, 91 persen dan 17,20 persen. Diketahui rendahnya pendidikan masyarakat Desa Padas karena akses masyarakat desa untuk ke sekolah dirasa susah. Hal ini dikarenakan letak sekolah dengan Desa Padas memiliki jarak jauh, diketahui bahwa tidak ada SMP maupun SMA yang berada disekitar Desa Padas. Kebanyakan SMP dan SMA berada di luar desa bahkan di kota. Selengkapnya mengenai kategori pendidikan dapat dilihat pada Tabel 14. Tabel 14 Jumlah dan frekuensi responden menurut kategori pendidikan Tingkat pendidikan Jumlah reponden Presentase (%) Tidak sekolah 10 28,63 SD 11 31,24 SMP 8 22, 92 SMA 6 17,21 Total 35 100,00 Perolehan presentase pendidikan didukung oleh pernyataan responden: “...Saya kan anaknya orang ga punya mba, bapak ama ibu cuma jadi buruh tani yang penghasilanya cuma cukup buat makan sama kebutuhan sehari-hari. Ya waktu itu daripada saya sekolah trus ngeluarin biaya, ya mending buat kebutuhan...” (MR, 44 tahun) “...Kula mboten sekolah’o mba, lha wong jaman biyen’e mba nopo ngerti sekolah. Kula mawon mboten saget moco kalian nulis (Saya tidak sekolah mba, lha orang jaman dulu apa tau sekolah. Saya saja tidak bisa membaca dan menulis)...” (JI, 63 tahun) Pendidikan pemilih tidak memiliki keterkaitan dalam melakukan pilihan atau memilih. Kebanyakan dari masyarakat Desa Padas berpendapat bahwa memilih kepala desa adalah suatu kewajiban, jika memang ada pemilihan maka masyarakat Desa Padas akan ikut serta memilih. Masayarakat Desa Padas menyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat, sudah seharusnya masyarakat

45

desa mengikuti aturan yang ada, baik itu aturan desa maupun aturan negara. Lakilaki maupun perempuan tidak ada beda bagi masyarakat Desa Padas dalam memenuhi kewajiban dan menjalankan aturan. “...Siapapun bisa milih mba, mau pendidikannya apapun juga bisa milih. Lha wong punya kesempatan buat bisa milih kenapa ga milih?...(WLI, 61 tahun) “...Tidak berbeda mba antara hak laki-laki maupun hak perempuan. Namanya juga sama-sama manusia harus saling mengerti. Lha memang kenapa kalau perempuan juga ikutan milih, perempuan juga kan orang Indonesia...” (WLI, 38 tahun) Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam memilih oleh masyarakat Desa Padas membuktikan bahwa tidak adanya pendiskriminasian jenis kelamin di Desa Padas. Sehingga, bisa dikatakan bahwa masyarakat Desa Padas sudah saling menghormati dan meghargai. Hal tersebut diperkuat dengan jumlah pemilih lebih banyak perempuan (62,86 persen) dari pada pemilih laki-laki (37,14 persen). Selengkapnya mengenai kategori jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 15. Tabel 15 Jumlah dan presentse responden menurut kategori jenis kelamin Kategori Jumlah reponden Presentase (%) Laki-laki 13 37,14 Perempuan 22 62,86 Total 35 100,00 Faktor terakhir yang menjadi ciri perilaku pemilih internal adalah faktor perasaan kedekatan. Ciri perilaku ini biasanya terdapat pada seseorang yang memiliki hubungan lebih dekat dengan calon kepala desa sehingga dirinya lebih cenderung untuk memilih calon tersebut. Kedekatan ini bisa berupa kedekatan jarak antar rumah, asal dukuh, asal desa, dan jenis kelamin. Selain itu ditambah dengan kedekatan dalam membantu dalam proses pemilihan. Sejalan pada pernyataan ini Mulyawarman (2008) dalam penelitiannya mengenai perilaku pemilih masyarakat dalam pemilihan kepala desa, kasus Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar berpendapat bahwa, seseorang yang memiliki hubungan kekerabatan, biasanya mempertimbangkan hubungan kedekatan serta lebih mengenal figur kepala desa. Selain itu juga tidak mempertimbangkan kelayakan dari unsur pengalam calon dan kemampuan dalam pemerintahan desa. Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mulyawarman, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa keterkaitan antara perilaku pemilih dengan perasaan kedekatan bisa dikatakan tinggi atau dekat. Terlihat dari banyaknya masyarakat yang merasa memiliki persaan kedekatan terhadap dua calon kepala desa. Masyarakat yang merasa memiliki persaaan kedekatan dalam kategori tinggi diketahui sebesar 83,33 persen, sedangkan masyarakat yang merasa memiliki kedekatan rendah memiliki presentase lebih kecil yakni 16,67 persen. Selengkapnya mengenai kategori perasaan kedekatan dapat dilihat pada Tabel 16.

46

Tabel 16 Jumlah dan presentase responden menurut kategori perasaan kedekatan Kategori Jumlah reponden Presentase (%) Rendah 5 16,67 Tinggi 30 83,33 Total 35 100,00 Adanya perasaan kedekatan antara masyarakat Desa Padas dengan dua calon kepala desa yakni JS dan SR disebabkan adanya kedekatan rumah dan dukuh. Masyarakat desa menganggap, kenyataan bahwa dengan kebanyakan pemilih adalah satu dukuh, bahkan memiliki jarak yang tidak terlalu jauh dengan dua calon kepala desa meyebabkan adanya rasa kedekatan tersendiri. Kedekatan ini berupa adanya kemudahan yang dirasakan saat masyarakat membutuhkan bantuan. Selain itu kedekatan yang dirasakan adalah dua calon kepala desa mengetahui apa yang menjadi kebutuhan utama masyarakat Desa Padas. Meskipun calon kepala desa JS bukan warga asli Desa Padas atau tidak lahir di Desa Padas sedangkan calon kepala desa SR merupakan warga asli Desa, calon kepala desa JS dan calon kepala desa SR tetap mengutamakan kebutuhan masyarakat Desa Padas yang utama, yakni berkaitan dengan bidang pertanian. Bidang pertanian yang membuat laki-laki maupun perempuan masyarakat Desa Padas tertarik untuk menggunakan pilihannya adalah mengenai programprogram yang dibawa masing-masing calon kepala desa. Program-program tersebut dirasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang mayoritas bekerja pada bidang pertanian. Lebih lanjut mengenai program calon kepala desa dapat dilihat pada Halaman 49. Perempuan di Desa Padas lebih banyak memilih selain karena memang jumlah pemilih perempuan lebih besar dari pada pemilih laki-laki, juga karena perempuan di Desa Padas menganggap bahwa apa yang disuarakan oleh calon kepala dsa SR sangat sesuai dengan kebutuhan mereka dalam meningkatkan penghasilan pada saat itu. Selain itu ditambah dengan calon kepala desa SR yang berjenis kelamin perempuan, hal tersebut menjadi tambahan penyebab perempuan di Desa Padas memilih calon kepala desa SR. Sama halnya dengan perempuan di Desa Padas, laki-laki Desa Padas kurang lebih memiliki penyebab yang sama dalam memilih namun laki-laki di Desa Padas lebih rasional. Kebanyakan dari laki-laki Desa Padas juga memilih calon kepala desa SR dibandingkan calon kepala desa JS. Lebih lengkap hubungan penyebab pemilih baik laki-laki dan perempuan menggunakan hak pilihnya terhadap calon kepala desa dikaitkan dengan keuntungan ekonomi pemilih dapat dihat pada Halaman 53. Perasaan kedekatan masyarakat Desa Padas yang berkaitan dengan hubungan keluarga diketahui justru tidak terlalu memberikan andil dalam masyarakat memilih. Hal ini karena setiap keluarga Desa Padas membebaskan anggota keluarga mereka untuk memilih siapapun yang mereka inginkan menjadi kepala desa. Tidak ada paksaan dari anggota keluarga untuk memilih calon tertentu, karena menurut mereka setiap orang berhak untuk mengambil keputusan dan memilih seseorang itu merupakan kewajiban bagi dirinya. Serta karena setiap orang pastilah memiliki alasannya masing-masing untuk menggunakan hak

47

pilihnya. Oleh karena itu perasaan kedekatan masyarakat Desa Padas lebih berkaitan dengan kedekatan jarak rumah, asal, dan satu dukuh. “...Tidak mba, keluarga tidak memaksa untuk memilih calon si A atau si B. Katanya yang penting saya sudah bisa milih dan mau milih...” (PI, 20 tahun) “...Milih itu kan hak orang, ya masak harus ditentuin milih ini atau milih itu. Biarkan saja pada milih yang mana, terserah mereka (keluarganya). Kan nantinya mereka juga yang merasakan kalau pemimpin desanya bagus atau tidak...” (Budi Susilo, Ketua Panitia Pemilihan) Hal tersebut juga diperkuat dengan pendapat keluarga jauh salah satu calon kepala desa, yakni anggota calon kepala desa JS. Keluarga jauh calon kepala desa JS menjelaskan bahwa hak memilih itu adalah hak semua orang dan penggunaannya seharusnya tidak diinterverensi oleh siapapun. Selain itu keluarga jauh calon kepala desa JS menjelaskan bahwa mereka lebih memilih keuntungan apa yang dapat mereka dapat dari siapapun itu calon kepala desanya daripada sibuk sendiri mengurusi periapan saudaranya maju menjadi calon kepala desa. “...Saya waktu itu bilang ke dia mba (calon JS) “kamu kalo mau maju ya silahkan, tapi soal aku mau milih siapa nanti ya terserah, ga perlu kamu dekte-dekte segala”. Ya gimana ya mba, dia itu udah pernah nyalonin diri trus gagal, masak mau nyalon lagi. Apa ndak cukup?Biarkan sajalah ...” (K, 57 tahun, keluarga jauh calon kepala desa JS) “...Setiap orang kan perlu memenuhi kebutuhan masing-masing mba. Ya kalau saya yang penting bisa menguntungkan buat semua warga Desa Padas. Ya yang mana menurut masyarakat Desa lebih bermanfaat saja mba kadesnya...” (Ibu K, 55 tahun, istri responden K , keluarga jauh calon kepala desa JS) Selain mengenai kebebasan hak, keluarga jauh calon keluarga JS juga menjelaskan bahwa mereka sama sekali tidak membantu calon JS dalam masamasa proses pemilihan kepala desa. Baik saat proses awal pendaftaran, kampanye dan sampai pada akhir proses pemilihan yakni saat penggambilan suara. Keuntungan Ekonomi Keuntungan ekonomi adalah ciri penentu dari faktor eksternal perilaku pemilih dari masyarakat Desa Padas. Seperti pada Gambar 5, diketahui bahwa ciri faktor eksternal perilaku pemilih dicirikan oleh keuntungan ekonomi yang dilihat dari tujuan pemilih berdasarkan keuntungan pemilih dan isu program calon kepala desa. Diketahui kemiripan antara keduanya hanya sebesar 60,77 persen. Berikut merupakan gambar dendogram perilaku eksternal secara lebih terperinci:

48

Dendrogram Average Linkage; Correlation Coefficient Distance

Sim ilarity

61,77

74,51

87,26

100,00 Isu_Program_Calon_Kepala_Desa

Tujuan_Berdasar_Keuntungan

Variables

Gambar 5 Dendogram faktor eksternal perilaku pemilih Tujuan pemilih dalam penelitian ini adalah mengenai maksud tertentu atau keuntungan yang didapat oleh pemilih yang menjadikan alasan kenapa pemilih memilih calon kepala desa, selain itu juga keuntungan pemilih memiliki hubungan dengan janji-janji calon kepala desa. Janji-janji yang diungkapkan oleh dua calon kepala desa adalah janji mengenai kesejahteraan masyarakat desa dan pembangunan desa. Calon JS menjanjikan kesejahteraan masyarakat dengan peningkatan hasil pertanian melalui peningkatan penghasilan dan peningkatan hasil pertanian melalui teknologi terbarukan yakni melalui pembagian bibit unggul. Selanjutnya untuk pembangunan desa calon JS menjanjikan dibangunnya gedung serba guna yang dapat digunakan untuk siapa saja. Sedangkan calon SR, hampir sama mengenai kesejahteraan masyarakat desa. Calon SR juga menjanjikan peningkatan kesejahteraan pada bidang pertanian dengan pembangunan irigasi. Berkaitan dengan adanya janji-janji dari calon kepala desa, masyarakat sebagai pemilih lebih cenderung menggunakan hak pilihnya kepada calon kepala desa yang menurut masyarakat desa memberikan keuntungan lebih. Baik pemilih laki-laki maupun pemilih perempuan lebih mengutamakan janji yang dapat direalisasikan dengan lebih cepat dibandingkan janji yang harus menunggu contoh hasilnya terlebih dahulu untuk diimplementasikan. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Desa Padas menggunakan orientasi kepentingannya terlebih dahulu sebelum memilih calon kepala desa. Orientasi tersebut dilakukan oleh masyarakat agar peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya ucapan dari janji calon kepala desa namun juga dapat diwujudkan. Kemudian tujuan lainya yang ikut menjadi bahan pertimbangan masyarakat memilih adalah megenai bentuk keuntungan Didalam pemilihan kepala desa Padas bentuk keuntungan yang didapat adalah uang, jalinan kekerabatan, jabatan dan akses birokrasi. Kebanyakan dari pemilih menyatakan bahwa adanya pembagian uang merupakan suatu hal yang sudah menjadi kebiasaan dalam setiap kegiatan pemilihan, baik itu pemilihanan presiden, gubernur, bupati maunpun

49

kepala desa. Oleh sebab itu mereka tetap menerima bentuk-bentuk keuntungan tersebut meskipun nantinya mereka tidak akan memilih calon tersebut. “...Ya Pak JS ngasih, Bu SR juga ngasih mba. Pak JS itu 75 ribu dan Bu SR 100 ribu. Biasalah mba, setiap ada pemilihan pasti pada ngasih. Kemarin pas pemilihan bupati juga ngasih, itu Yuni ngasih Rp25.000,- setiap orang trus calon dari Plupuh juga ngasih Rp10.000,-. Disini kalo ada seperti itu biasanya pendukungpendukungnya yang ngasih ke rumah-rumah...” (ET, 53 tahun) Berikut adalah jumlah dan presentase bentuk tujuan pemilih: Tabel 17 Jumlah dan presentase responden menurut bentuk tujuan pemilih Bentuk tujuan pemilih Jumlah reponden Presentase (%) Uang 25 71,39 Kekerabatan 3 8,58 Jabatan 5 14,31 Akses birokrasi 2 5,72 Total 35 100,00 Terlihat dari Tabel 17 bahwa kebanyakan dari pemilih Desa Padas memilih bentuk keuntungan berupa uang dengan persentase sebesar 71,39 persen. Masyarakat Desa Padas tetap mengambil uang yang diberikan kepada dirinya dari calon kepala desa karena itu merupakan haknya untuk merima. Masyarakat Desa Padas beranggapan bahwa uang yang diberi merupaka rejeki, bagaimanapun itu tujuannya. Pikiran yang masih terbelakang inilah yang menyebabkan praktik politik uang masih banyak terjadi di Desa Padas. Praktik politik ini tidak hanya pada pemilihan kepala desa namun juga pemilihan-pemilihan pemimpin yang lainnya. Persentase bentuk keuntungan lain lebih sedikit dari uang selain karena klaim hak pribadi juga karena uang merupakan bentuk paling mudah dan cepat untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat desa. Sedangkan bentuk keuntungan lain hanya dapat dinikmati saat masyarakat menyatakan keinginannya terhadap calon kepala desa. Kemudian, mengenai isu politik yang dimaksud yakni mengenai isu-isu yang beredar di masyarakat desa saat proses pemilihan kepala desa. Masyarakat Desa Padas diketahui lebih banyak (tinggi) yang mengetahui isu politik yang beredar dimasyarakat dengan persentase sebesar 68,57 persen, sedangkan masyarakat desa yang hanya sekedar mengetahui saja (rendah) sebesar 31,42 persen. Tabel 18 Jumlah dan persentase responden menurut pengetahuan isu politik Kategori Jumlah reponden Presentase (%) Rendah 11 31,42 Tinggi 24 68,57 Total 35 100,00

50

Diketahui bahwa masyarakat Desa Padas banyak membicarakan mengenai latar belakang kedua calon kepala desa. Hal ini karena menurut masyarakat desa, asal seseorang calon itu penting untuk diketahui, karena asal calon kepala desa dapat menjadi cerminan desa itu sendiri. Masyarakat Desa Padas mengatakan calon JS bukan merupakan warga asli Desa Padas, sedangkan SR merupakan warga asli Desa Padas, sehingga kebanyakan masyarakat desa lebih banyak setuju calon SR untuk menjadi kepala desa dibandingkan calon JS. “...Soalnyakan Ibu SR asli Padas mba jadi banyak yang dukung trus orangnya juga baik. Kalau Pak JS kan bukan asli Padas jadi ya gimana kalau jadi kepala desa? Kayaknya banyak yang kurang setuju gitu mba...” (NM, 37 tahun) Isu lain yang beredar adalah mengenai calon SR yang dikabarkan merupakan cucu dari seseorang yang termasuk dalam G30 SPKI. “...Dia kan (ibu SR) katanya cucu dari orang PKI mba, jadi saya kurang sreg sama dia. Ya gimana, masak nanti dia yang jadi kades? Intinya saya ga terlalu suka sama dia mba...” (PHS, 61 tahun) Selain isu-isu tersebut, isu lain yang beredar adalah isu mengenai pertanian. Isu pertanian merupakan isu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Desa Padas. Merujuk pada keuntungan pemilih, isu pertanian yang menyebar berupa pembangunan irigasi yang dijanjikan oleh calon SR dan pembagian bibit yang dijanjikan oleh calon JS. Sektor pertanian menjadi perhatian kedua calon kepala desa karena memang sebagian besar masyarakat Desa Padas bekerja sebagai petani dan wilayah Desa Padas juga mengelilingi lahan persawahan. Pelaksanaan janji mengenai irigasi dan bibit unggul, masing-masing calon menjanjikan akan segera dilaksanakan saat mereka telah menjabat sebagai kepala desa. Isu program calon kepala desa dan tujuan pemilih berdasarkan keuntungan pemilih lebih disebabkan karena adanya pengaruh dari lingkungan individu sebagai pemilih. Maka diketahui bahwa kedua keuntungan ekonomi ini lebih dihubungkan dengan penggunaan hak pilih terhadap calon kepala desa, yang mana tujuan pemilih berdasarkan keuntungan pemilih dan isu program calon kepala desa tidak dapat dilepaskan dari calon kepala desa JS dan SR. Selain itu karena kedua keuntungan pemilih merupakan tujuan dari perilaku pemilih, yang diketahui perilaku pemilih masyarakat Desa Padas lebih cenderung berciri sosiologis dan psikologis sosial dibandingkan keuntungan ekonomi. Lebih lanjut dapat dilihat pada Halaman 53. Perilaku Pemilih yang Tidak Menggunakan Hak Suara Perilaku tidak memilih atau orang yang tidak menggunakan hak suara adalah perilaku seseorang yang memutuskan untuk tidak menggunakan hak suara atupun hak pilih saat seharusnya dirinya dapat memilih. Perilaku tersebut dapat di istilahkan dengan golput. Hutasoit (2014) menyatakan bahwa golongan putih merupakan sebuah istilah bagi seseorang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum di Indonesia, sedangkan dalam ilmiahnya lebih dikenal

51

dengan sebutan voting behavior atau perilaku pemilih. Perilaku pemilih untuk tidak memilih sendiri pada dasarnya akan selalu ada di setiap proses pemilihan. Hal ini mengacu pada pendapat Arianto (2011) yang menyatakan bahwa golput selalu ada di setiap pemilihan, tidak hanya terjadi dalam pemilu legislatif tetapi perhelatan politik di tingkat lokal seperti pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) gejala golput juga terjadi. Selain pemilihan tingkat lokal, golput juga terjadi pada pemilihan tingkat desa. Meskipun dalam konteks pemilihan tingkat desa, jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya bisa dikatakan sedikit, seperti halnya pemilihan kepala desa di Desa Padas. Dari jumlah 2.244 DPT dan penerima undangan pemilihan kepala desa penduduk Desa Padas, hanya 32 orang pemilih atau 1,4 persen saja yang tidak melakukan pemungutan suara. Ini membuktikan warga masyarakat Desa Padas memiliki antusias tinggi dalam memilih kepala desanya. Berbagai alasan yang melatar belakangi masyarakat Desa Padas tidak memilih atau menggunakan hak pilihnya. Faktor yang disebut oleh mereka yang tidak memilih adalah mengenai pekerjaan. Mereka menyatakan tidak memilih karena sedang bekerja diluar desa, sehingga tidak memungkinkan bagi mereka untuk pulang ke Desa. Mereka yang beralasan karena pekerjaan biasanya bekerja di kota-kota besar, sebagai misal Jakarta, Malang, Surabaya, dan Banjarmasin. “...Saat itu saya di Jakarta mba, ya masak pulang ke desa cuma gara-gara harus nyoblos? Soalnya kan waktu pemilihan Kades saya ga libur mba, itu kan hari kerja. Namanya juga saya pas di Jakarta cuma buruh mba, mau gimana lagi?...” (AS, 38 tahun) Selain faktor pekerjaan adalah faktor usia. Usia masuk ke dalam alasan tidak memilih karena menurut pemilih dia sudah berusia lanjut dan susah untuk sampai ke tempat pemilihan. Pemilih juga berpendapat bahwa siapapun kepala desanya, yang terpenting ada pemimpin di Desa Padas. “...Lha kula niki mpun tuo mba, yo sampun mboten retos koyo menika (pilkades). Ngih sing pundi mawon sing penting saged ndadosaken deso makmur kaliyan maju. (Lha saya ini sudah tua, ya sudah tidak tahu seperti itu (pilkades). Yang mana saja yang penting bisa menjadikan desa makmur dan maju). (Mbah Rebo, tokoh masyarakat, 83 tahun) Seperti diketahui jumlah masyarakat Desa padas yang berusia 65 tahun ke atas adalah 322 jiwa, maka bisa dikatakan umur merupakan salah satu penyebab yang menjadikan masyarakat tidak memilih. Faktor lainnya adalah faktor sakit. Sakit termasuk dalam alasan tidak memilih karena menurut pendapat Pak Bayan Murtam (Kadus kebayanan 2), pada saat itu ada warganya yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit. Hal itulah yang menyebabkan warganya tidak memilih.

52

“...Ada mba, waktu itu kalo tidak salah ada warga saya yang tinggal di Dukuh Kricak antara RT 8 atau RT 9 saya lupa. Dia habis kecelakaan dan dirawat di rumah sakit mba, makanya tidak bisa milih trus keluarganya juga tidak milih sepertinya...” (Bayan Murtam, 56 tahun) Temuan penelitian ini tidak jauh berbeda dengan temuan Hutasoit tentang perilaku pemilih golongan putih pada pemilihan kepala daerah Kalimantan Barat 2012. Hutasoit (2014) menyatakan bahwa masyarakat yang pekerjaannya tergolong pada penghasilan rendah, lebih memilih untuk tidak memilih. Hal ini dikarenakan dengan bekerja mereka dapat mengasilkan uang, dan apabila mereka tidak bekerja, maka hilanglah pengahasilann pada hari itu. Penelitian lain yang dilakukan oleh Umar (2014) mengenai golongan putih pada pemilihan kepala daerah di Gorontalo menunjukkan bahwa kebanyakan orang tidak memilih karena mereka sedang bekerja di luar kampung atau merantau keluar kampung. Selain faktor pekerjaan faktor lain yang juga menjadi alasan adalah mengenai faktor administrasi pemilihan, dimana banyak masyarakat Kecamatan Aantinggoli yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Kemudian ada faktor sosialisasi yang kurang menjangkau desa-desa terpencil, faktor teknis seperti sakit, dan faktor politik mengenai ketidakpercayaan masyarakat.

53

ANALISIS CIRI PERILAKU PEMILIH YANG BERHUBUNGAN DENGAN CALON KEPALA DESA Bab ini menguraikan mengenai analisis hubungan antara ciri perilaku pemilih yakni isu program dari calon kepala desa dan tujuan pemilih berdasarkan keuntungan pemilih dengan dua calon kepala desa. Diketahui berdasarkan uji yang dilakukan dengan uji Chi-square bahwa faktor internal dan eksternal berupa: umur, pekerjaan, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, dan perasaan kedekatan tidak memiliki hubungan dengan dua calon kepala desa dan memiliki signifikansi rata-rata diatas 10 persen. Hal ini karena, dalam menggunakan hak pilihnya terhadap dua calon kepala desa, pemilih lebih mempertimbangkan keuntungan ekonomi pribadinya. Keuntungan tersebut berupa pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan mereka. Selengkapnya mengenai hasil uji dari faktor internal dan faktor eksternal dapat dilihat di lampiran. Isu Program dari Calon Kepala Desa dan Calon Kepala Desa Hubungan antara ciri perilaku pemilih isu program dari calon kepala desa dengan calon kepala desa perempuan dalam pemilihan kepala desa dapat dilihat pada Tabel 19. Isu politik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah informasi politik dalam bidang peratanian yang dibawa masing-masing calon. Tabel 19 Jumlah dan persentase tingkat pengetahuan terhadap informasi program dari calon kepala desa dengan penggunaan hak pilih Tingkat Tingkat penggunaan hak pilih pengetahuan Total Calon kepala desa Calon kepala desa terhadap laki-laki perempuan informasi program dari n % n % n % calon kepala desa Rendah 0 0,0 11 100,0 11 100,0 Tinggi 6 25,0 18 75,0 24 100,0 Total 6 17,1 29 82,9 35 100,0 Jumlah dan presentase yang tertera pada Tabel 20 menunjukkan adanya hubungan antara informasi program dari calon kepala desa dengan penggunaan hak pilih pada calon kepala desa. Baik masyarakat yang mengetahui lebih banyak (tinggi) informasi program dari clon kepala desa yakni sebesar 75 persen, maupun masyarakat yang sedikit mengetahui (rendah) mengenai informasi program dari calon kepala desa yakni sebesar 100 persen, sama-sama cenderung lebih menggunakan hak pilihnya terhadap calon kepala desa perempuan daripada calon kepala desa laki-laki. Masyarakat yang mengetahui lebih banyak maupun sedikit sedikit informasi mengenai program dari calon kepala desa cenderung lebih memilih calon kepala desa perempuan. Hal ini karena informasi program yang dibangun oleh kepala desa perempuan mengenai irigasi sawah dianggap lebih penting daripada isu

54

program yang dibangun oleh calon kepala desa laki-laki mengenai bibit unggul. Terlebih isu program calon kepala desa perempuan dianggap sangat berpengaruh oleh pemilih perempuan. Pemilih perempuan beranggapan bahwa program yang diusung oleh calon kepala desa perempuan sangat dibutuhkan untuk perbaikan hasil sawah mereka. Analisis tersebut juga didukung oleh uji statistik dengan uji Chi-square antara tingkat pengetahuan terhadap informasi program dari calon kepala desa dengan calon kepala desa. Hasil uji menunjukkan bahwa pearson Chi-square memiliki nilai hitung 3,319 dengan df=1dan Asymp Sig (2-sided) sebesar 0,068. Karena nilai Chi-square tabel untuk df=1 dan probabilitas 10% adalah 2,70 maka dapat dikatakan bahwa nilai Chi-square hitung lebih besar daripada Chi-square tabel dan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,10. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan terhadap informasi program dari calon kepala desa dengan penggunaan hak pilih. Hasil uji Chi-square sesuai dengan yang terjadi di Desa Padas. Masyarakat Desa Padas mengganggap bahwa akan dibuatnya irigasi saat calon kepala desa perempuan terpilih merupakan hal yang mereka butuhkan sejak lama, karena keinginan untuk membuat irigasi yang lebih baik memang telah direncanakan oleh masyarakat, namun terbentur oleh dana sehingga mengakibatkan pembuatan irigasi tidak kunjung terlaksanan. Masyarakat berpendapat bahwa dengan dibangunnya saluran irigasi baru maka akan berdampak pada peningkatan hasil panen dan kualitas padi mereka, selain itu juga meningkatnya penghasilan mereka. “...Irigasi disini jelek mba. Waktu itu kan buatnya cuma sekedarnya, jadinya karena sudah lama ainya itu jalannya ga lancar. Jadi kadang sawah yang paling ujung itu tidak dapat air, padahal kan buatnya sama-sama, semua yang merasa punya sawah ikut mbantu...” (SIN, 54 tahun) “...Wah irigasinya mampet mba. Lha wong itu harusnya dibenerin, ya tapi gimana kan ndak ada dananya. Makanya pas ada kabar bu SR mau buat irigasi ya saya sangat dukung mba. Kan kalau irigasinya bagus, airnya lancar trus panennya juga bisa lebih banyak dan lebih baik juga, trus nanti uang yang didapat juga bisa lebih banyak...” (DP, 33 tahun) Alasan mengenai peningkatan hasil tersebut sangat diperhitungkan oleh pemilih, terlebih bagi pemilih perempuan. Pemilih perempuan dengan segala perhitungannya, yakni berupa peningkatan penghasilan dan pengeluaran yang dilakukan, lebih cenderung memilih kepala desa perempuan. Hal ini karena pemilih perempuan beranggapan bahwa calon kepala desa perempuan akan lebih mengerti tentang kebutuhan utama yang pemilih perempuan butuhkan. Pemilih perempuan mengunggkapkan bahwa antara sesama perempuan pastilah lebih mengerti dibandingkan tidak dengan sesama perempuan. Pernyataan ini dapat dilihat lebih jelas dalam anlisis perasaaan kedekatan pada Halaman 46. Berbeda dengan kebutuhan irigasi yang dirasa sangat perlu oleh masyarakat Desa Padas, kebutuhan akan bibit unggul yang digagas oleh calon JS dirasa tidak terlalu penting. Hal ini dikarenakan masyarakat Desa Padas umumnya sudah

55

menggunakan bibit yang dirasa sesuai dengan kondisi lahan sawah mereka. Kemudian apabila lahan sawah masyarakat Desa Padas di tanami dengan bibit yang lain, masyarakat desa khawatir akan hasil yang dicapai tidak sesuai dengan ekspetasi atau gagal. Kekhawatiran ini yang meyebabkan masyarakat lebih memilih calon kepala desa SR dibandingkan calon kepala desa JS. “...Ya kalau ada bibit baru itukan belum tentu bagus tho mba. Memang mungkin bibit itu adalah bibit unggul, lha tapi kan ya belum tentu sesuai ama tanah disini mba. Saya kurang setuju kalau harus nyobain pake bibit yang diomongin pak JS, yang katanya mau dibagikan pas dia kepilih jadi kades. Nanti bukannya untung malah rugi. Soalnya dulu pernah kejadian mba masalah penggunaan bibit jenis baru, tapi tidak di Padas mba, di desa sebelah. Mereka pada gagal panen mba, berasnya ga pada ngisi, kebanyakan kosong semua mba. Jadi malah pada rugi...” (ND, 51 tahun) “...Sebenarnya saya tu seneng-seneng aja mba kalau dikasih bibit. Tapi nanti kalau pas saya tanem bibit itu trus hasilnya ternyata gagal, siapa yang mau ngeganti mba. Pasti kan nanti jadi tanggungan saya sendiri. Memang pak JS mau ngeganti mba, ya pasti ndak to mba...” (NM, 43 tahun) “...Saya lebih milih bu SR karena kan ibu itu baik mba, pengertian, tau apa yang diinginkan warganya. Sesuai gitu lho mba apa yang masyarakat desa butuhkan dengan yang dilakukan ibu. Ya kayak irigasi itu mba, kita sebagai petani itu membutuhkan sekali yang namanya air, trus kan air bisanya ngalir dari irigasi. Sedangkan kita irigasi sudah rusak, kesumbat, trus ibu bilang kalau nanti jadi kades bakalan membuat irigasi. Kalau seperti itu kan namanya nyambung mba...” (RM, 36 tahun) Masyarakat juga menambahkan bahwa terpilihnya calon kepala desa SR menjadi kepala Desa Padas dikarenakan oleh sifatnya menomor satukan kebutuhan dan keinginan rakyat dibandingkan dengan kebutuhan pemerintahan desa. Dalam hal ini pemilih perempuan lebih mendominasi dalam pernyataannya. Masyarakat juga mengatakan bahwa sosok kepala desa SR merupakan sosok yang sangat dibutuhkan oleh Desa Padas saat ini. Sosok yang dikenal masyarakat sebagai orang yang ngemong, bertanggung jawab, berdedikasi tinggi, dan memiliki perilaku yang baik. Penggambaran sosok inilah yang menjadi alasan penguat masyarakat Desa Padas untuk menggunkan hak pilihnya terhadap calon kepala desa perempuan. Terlebih untuk pemilih perempuan, kepala desa perempuan adalah penggamabaran keterwakilan dirinya. Keterwakilan yang dimaksudkan adalah mengenai pengambilan keputusan dan dalam bertindak. Seperti diketahui bahwa perempuan selalu memikirkan keberlanjutan kehidupannya dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambilnya, maka inilah yang meyebabkan pemilih perempuan lebih merasa yakin. Adanya calon kepala desa perempuan adalah angin sejuk dalam pemerintahan desa yang selalu didominasi oleh kaum laki-laki.

56

“...Ibu itu sangat baik mba, apa yang jadi masalah warga selalu ditanya pas kalau lagi ada kumpul-kumpul. Rendah hati sama warga yang ga punya, kalau ada warganya yang lagi kesusahan datang kerumahnya ya dibantu, dikasih uang. Kalau ada yang meninggal, ibu itu pasti datang mba kalau bisa. Pokoknya bagus lah mba...” (WLI, 51 tahun) Gambaran sosok kepala desa oleh masyarakat Desa Padas sejalan dengan pendapat Muchtar (2008) dalam bukunya berjudul mendorong keterwakilan perempuan dalam politik yang menyatakan bahwa, perempuan dekat dengan isuisu kebijakan publik dalam proses kebijakan terutama di lembaga perwakilan rakyat. Tujuan Pemilih Berdasarkan Keuntungan Pemilih dan Calon Kepala Desa Hubungan antara ciri perilaku pemilih tujujuan pemilih berdasarkankeuntungan pemilih dengan calon kepala desa perempuan dalam pemilihan kepala desa dapat dilihat pada tabulasi silang dibawah ini. Tujuan pemilih berdasarkan keuntungan pemilih yang dimaksud dalam penelitian ini mengenai keuntungan yang didapatkan oleh pemilih. Keuntungan yang didapatkan dalam penelitian ini berupa janji-janji yang diberikan oleh calon kepala desa kepada masyarakat. Selain itu keuntungan lain yang didapat berupa diperolehnya bentuk keuntungan oleh masyarakat desa. Tabel 20 Jumlah persentase tingkat keuntungan yang didapat oleh pemilih dengan penggunaan hak pilih Tingkat penggunaan hak pilih Tingkat Total keuntungan yang Calon kepala desa Calon kepala desa didapat oleh laki-laki perempuan pemilih n % n % n % Rendah 3 23,1 10 76,9 13 100 Tinggi 3 13,6 19 86,4 22 100 Total 6 17,1 29 82,9 35 100 Jumlah dan presentase yang tertera pada tabel 20 menunjukkan adanya hubungan antara tingkat keuntungan yang didapat oleh pemilih dengan penggunaan hak pilih pada calon kepala desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, baik masyarakat yang mendapat keuntungan lebih sedikit atau rendah (76,9 persen) maupun masyarakat yang keuntungan lebih besar atau tinggi (86,4 persen) sama-sama lebih cenderung memilih calon kepala desa perempuan dibandingkan dengan calon kepala desa laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat desa Padas lebih menganggap penting keuntungan mengenai janji yang diberikan oleh calon kepala desa perempuan dibandingkan calon kepala desa laki-laki. Selain itu masyarakat desa juga lebih memilih mendapatkan bentuk keuntungan dari calon kepala desa perempuan dibandingkan calon kepala desa laki-laki.

57

Analisis tersebut juga didukung oleh uji statistik dengan uji Chi-square antara tingkat keuntungan yang didapat dari oleh pemilih dengan calon kepala desa. Hasil uji menunjukkan bahwa pearson Chi-square memiliki nilai hitung 3,133 dengan df=1dan Asymp Sig (2-sided) sebesar 0,077. Karena nilai Chisquare tabel untuk df=1 dan probabilitas 10% adalah 2,70 maka dapat dikatakan bahwa nilai Chi-square hitung lebih besar daripada Chi-square tabel dan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,10. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara tingkat keuntungan yang didapat oleh pemilih dengan penggunaan hak pilih. Hasil uji Chi-square sesuai dengan yang terjadi di Desa Padas. Masyarakat Desa Padas merasa dengan adanya janji-janji mengenai peningkatan kesejahteraan dan pembangunan desa, mereka menganggap akan ada juga perbaikan taraf hidup. Perbaikan taraf hidup ini merujuk pada Halaman 48. Calon kepala desa perempuan menjanjikan akan segera direalisisakan teknologi terbarukan agar peningkatan hasil pertanian juga segera bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sedangkan calon kepala desa laki-laki menjanjikan teknologi terbarukan yang dijanjikannya harus diuji terlebih dahulu, merujuk pada penjelasan mengenai isu program, yang mana teknologi yang diusulkannya terdapat sedikit permasalahan. Adanya permasalah ini menyebabkan pemilih perempuan sebagai pemilih dominan tidak memilih calon kepala desa laki-laki dan lebih memilih calon kepala desa perempuan. Hal yang sama juga terjadi kepada pemilih laki-laki meskipun tidak sebesar pengaruh terhadap pemilih perempuan. Pemilih perempuan dalam menggunakan hak pilihnya lebih menggunakan perasaaannya dalam memilih, maka menyebabkan dirinya merasa lebih dekat dengan calon kepala desa perempuan. Pemilih perempuan menganggap kepala desa adalah sosok yang sangat pemilih perempuan butuhkan ditengah-tengah dominasi laki-laki dalam sistem pemerintahan di desanya. Pemilih perempuan menggap adanya kepala desa perempuan dalam pemerintahan nantinya dapat membuat pemerintahan lebih ramah terhadap perempuan. Maksudnya mengenai, kemudahan dalam hal birokrasi sehingga nantinya tidak lagi belbelit-belit dan membbutuhkan waktu lama. “...Saya milih selain karena ibu SR perempuan, juga agar saat ngurus-ngurus surat itu bisa lebih cepet mba. Jadinya kan ga usah lama-lama. Trus ditambah ibu juga mau benerin irigasi desa, jadinya saya tambah milih ibu saja yang jadi kades. Berharapnya kebutuhan saya nanti dapat dipenuhi sebagai masyarakat Desa Padas...” (HEW, 30 tahun) Selain permasalahan mengenai uji teknologi pertanian terbarukan permasalahan lain yakni mengenai perbedaan waktu pelaksanaan. Janji-janji mengenai teknologi terbarukan membuat masyarakat Desa Padas lebih cenderung memilih calon kepala desa perempuan. Diketahui bahwa teknologi terbarukan yang dimaksudkan oleh calon kepala desa merujuk penjelasan isu program adalah pembangunan irigasi dan pembagian bibit unggul. Selanjutnya mengenai teknologi terbarukan dapat dilihat pada Halaman 53. Selain itu masyarakat Desa Padas lebih percaya dengan janji yang dapat segera direalisasikan setelah calon kepala desa terpilih dibandingkan dengan janji yang harus menunggu pembuktian

58

hasilnya, yang mana menurut mereka itu dapat menjadi indikator sebagai kelalaian calon kepala desa. Menurut masyarakat Desa Padas dengan segera adanya irigasi yang dibangun akan berdampak juga pada kebutuhan air lahan sawah mereka yang nantinya dapat berakibat pada peningkatan hasil panen mereka. Sedangkan bila menunggu pembagian bibit unggul yang dijanjikan calon kepala desa laki-laki, masalah utama masayarakat Desa Padas tidak dapat teratasi, karena memang berbeda pokok solusi yang diberikan terhadap masalah yang ada. “...Lebih milih bu SR saya mba. Soalnya kan janjinya itu lho, yang buat irigasi sawah itu bakalan langsung dikerjain katanya mba, kan nanti kalau udah lancar airnya, jadinya kan sawah saya lebih sering tidak kekurangan air trus lebih sering juga hasil panenya tetap (kuantitasnya). Lha kalo yang bibit-bibit itu, ya buat apa mba, kan kalau saya sebagai petani, khususnya di Desa Padas lebih butuh air daripada bibit. Selain itu mba, bu SR kan juga lebih punya (lebih kaya) mba daripada pak JS, orang ngasinya (politik uang) juga lebih besar...” (SKI, 40 tahun) Merujuk pada pernyataan SKI dan merujuk pada Halaman 48, banyak masyarakat Desa Padas yang selain memilih calon kepala desa perempuan karena program irigasi yang disebarkan juga karena calon kepala desa perempuan memberikan uang kepada masyarakat lebih besar nominalnya dibandingkan calon kepala desa laki-laki. Maka dapat juga dikatakan bahwa masyarakat Desa Padas memilih calon kepala desa SR karena program yang dibawa dan karena calon kepala desa SR adalah orang yang mampu secara materil. “...Saya kan juga tidak bohong bahwa uang itu penting bagi kami (orang yang bekerja dibidang pertanian). Tidak setiap hari saya kerja dan tidak setiap hari juga saya dapat uang. Makanya saat pemilihan kades trus bu SR ngasih uang lebih besar, ya saya milih bu SR, tapi saya milihnya juga karena bu SR mau bikin irigasi juga mba. Ngasih uang aja besar mba, pastinya yang katannya dia (ibu SR) mau bikin irigasi itu juga dapat dilakukan secepatnya. Yah kalau saya setuju dia saja yang jadi kades...” (RM, 52 tahun) “...Setuju dan milih bu SR karena dia programnya sesuai dengan masyarakat Desa Padas. Ditambah kemarin saat pilihan ngasih uangnya lebih besar dari pak JS. Selain itu juga bu SR kan memang orang kaya mba, jadinya nanti kalau ada apa-apa bisa minta tolong sama bu SR untuk dibantu...” (TH, 44 tahun)

59

PENUTUP Simpulan Berdasarkan penelitian yang dilakukan terdapat beberapa kesimpulan yang dapat dikemukakan. Kesimpulan tersebut antara lain 1. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku proses pemilihan kepala Desa Padas mulai dari pembentukan panitia sampai pada rangkaian akhir pemilihan kepala desa dinilai berjalan dengan efektif. Meskipun demikian, studi ini memukan persoalan. Hal itu berkaitan dengan penegakan peraturan pemilihan kepala desa yang baru. Persoalannya yakni jumlah calon yang ingin mencalonkan dirinya menjadi terbatas atau lebih sedikit karena adanya peraturan baru tersebut. Padahal banyak calon yang ingin mecalonkan dirinya. Contohnya seseorang yang akan mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala desa, namun karena dirinya sudah pernah menjabat sebagai kepala desa selama dua kali perode, sehingga menyebabkan orang tersebut tidak dapat mendaftarkan diri. 2. Perilaku pemilih masyarakat desa dalam menggunakan hak suaranya lebih berciri karena kesamaan sosiologis dan psikologis individu pemilih. Perilaku pemilih masyarakat Desa Padas itu seragam, yakni pemilih yang sebagian besar berusia seragam masuk ke dalam kategori usia tua, bermata pencaharian seragam yakni dalam bidang pertanian, berpenghasilan seragam yakni rendah, memiliki tingkat pendidikan yang seragam yakni berpendidikan rendah dan sebagian besar pemilihnya adalah perempuan. Masyarakat ini sama-sama memilih menggunkan hak pilihnya karena adanya kesesuain program yang dibawa oleh calon kepala desa dengan tujuan peningkatan kesejahteraan mereka. Pemilih perempuan lebih cenderung memilih calon kepala desa perempuan. Hal ini disebabkan adanya perasaan kedekatan karena sama-sama perempuan. Selain itu juga karena pemilih perempuan merasa bahwa program yang dibawa calon kepala desa perempuan sangat dibutuhkan untuk peningkatan penghasilan mereka. Sedangkan pemilih laki-laki meskipun mereka berbeda jenis kelamin dengan calon kepala desa perempuan, pemilih laki-laki juga lebih banyak memilih calon kepala desa perempuan. Alasan pemilih laki-laki memilih calon kepala desa perempuan karena program yang dibawa dirasa lebih rasional untuk segera dilakukan dibandingkan program yang dibawa calon kepala desa laki-laki. 3. Tingkat pengetahuan isu program yang diusung oleh calon kepala desa berkorelasi dengan perilaku pemilih. Pemilih dari masyarakat Desa Padas berjenis kelamin perempuan memilih kepala desa berdasarkan isu program karena berkaitan dengan usulan perbaikan irigasi dan diusung oleh calon kepala desa yang juga perempuan. Kemenangan calon kepala desa perempuan yang menganggakat isu program irigasi dinilai oleh pemilih perempuan lebih besar dapat memberi keuntungan.

60

Saran Berdasarkan penelitian yang dilakukan terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh pihak-pihak terkait. Saran tersebut antara lain: 1. Proses pemilihan kepala desa merupakan proses dengan rangkaian kegiatan yang panjang dan melibatkan banyak orang, serta dalam setiap kegiatannya penuh dengan berbagai ancaman kekerasan dan kericuhan yang menyebabkan prosesnya tidak dapat berjalan efektif. Oleh sebab itu perlu adanya koordinasi yang lebih baik dan terencana antara satu panitia dengan panitia yang lainnya. Selain itu adanya peraturan baru seharusnya juga diikuti dengan adanya sosialisasi lebih terhadap masyarakat. 2. Individu sebagai pemilih pastilah memiliki perilakunya sendiri dalam memilih. Diketahui dalam penelitian ini bahwa sebagian besar responden adalah perempuan, oleh sebab itu mayoritas pemilih adalah perempuan. Disarankan pada penelitian selanjutnya agar meneliti perilaku pemilih berdasarkan jenis kelamin, sehingga nantinya diharapkan adanya perbedaan hasil perilaku pemilih antara pemilih laki-laki dan pemilih perempuan. Kemudian perlu juga diperdalam mengenai memilih calon kepala desa perempuan dan calon kepala desa laki-laki yang hubungannya dengan perilaku pemilih berdasarkan. Selain itu studi ini tidak mendalam dengan kaitan menganalsis perilaku pemilih dalam perspektif gender. Apabila akan dilakukan penelitian perilaku pemilih berkaitan dengan pilihan calon kepala desa laki-laki dan perempuan ataupun perilaku memilih pemilih laki-laki dan perempuan, diharapkan desain lebih dulu mempertimbangkan analisis berdasarkan teori-teori gender. 3. Penelitian ini hanya membahas mengenai pengetahuan masyarakat terhadap isu pertanian dalam hubungannya dengan penggunaan hak pilih pada calon kepala desa laki-laki dan calon kepala desa perempuan. Penelitian ini juga tidak terlalu membahas lebih dalam mengenai adanya politik uang di masyarakat. Disarankan pada penelitian mengenai ciri perilaku pemilih berdasarkan keuntungan ekonomi selanjutnya agar tidak hanya meneliti mengenai isu pertanian, namun juga isu politik lainnya seperti isu politik uang, dan isu keberlanjutan program selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA Tim IPDN. 2013. Reformasi dan Arah Perubahan Politik Indonesia (Transisi Demokrasi Di Indonesia). Jurnal Ilmu Pemerintahan. [internet]. [diunduh pada 6 Maret 2016]; 3:-. Tersedia pada: http://mipi.or.id/jurnal-ilmupemerintahan/item/123-reformasi-dan-arah-perubahan-politik-indonesiatransisi-demokrasi-di-indonesia Alamsyah. 2011. Dinamika Politik Pilkades Di Era Otonomi Daerah Studi tentang Relasi Politik Calon Kepala Desa dengan Para Pemilih Pilkades. Jurnal Tamanpraja. [internet]. [diunduh 9 Oktober 2015]; 1(1): -. Tersedia pada: https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd= 4&cad=rja&uact=8&ved=0CDYQFjADahUKEwi72Mrk8rPIAhXTGo4 KHZrPADM&url=http%3A%2F%2Feprints.unsri.ac.id%2F462%2F1%2 FDINAMIKA_POLITIK_PILKADES_DI_ERA_OTONOMI_DAERAH .pdf&usg=AFQjCNGUErTtcflOUkDEgN6zWNpFfNUcHA&bvm=bv.10 4615367,d.c2E Arianto B. 2011. Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih dalam Pemilu. Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan. [internet]. [diunduh 19 Januari 2016]; 1:1. Tersedia pada: https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd= 2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFl4Xg6svKAhWRCY4KHXBaA74 QFggiMAE&url=http%3A%2F%2Ffisip.umrah.ac.id%2Fwpcontent%2F uploads%2F2012%2F03%2FJURNAL-ILMU-PEMERINTAHAN BARU-KOREKSI last_57_66.pdf&usg=AFQjCNGadMRxpqjuVuwiXGGA4plq4XrgiA&b vm=bv.112766941,d.c2E Ariawan IMA, Kencana IPEN, Suciptawati NLP. 2013. Komparasi Analisis Gerombol (Cluster) dan Biplot dalam Pengelompokan. E-Jurnal Matematika. [internet]. [diunduh 5 Februari 2016]; 2: 17–22. Terdapat pada: http://ojs.unud.ac.id/index.php/mtk/article/view/7838/5914 Asri DPB. 2009. Pemenuhan Hak Asasi Manusia Terhadap Hak Untuk Memilih dan Tidak Memilih (Golput) dalam Pemilu 2009. Jurnal Konstitusi. [internet]. [diunduh 19 Januari 2016]; 2:-. Terdapat pada: http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infoumum/ejurnal/ pdf/ejurnal_Jurnal%20Konstitusi%20IAIN%20Antasari%20Vol%202%2 0no%201.pdf#page=25 Astuti, TMP. 2008. Citra Perempuan dalam Politik. Jurnal Studi Gender dan Anak. [internet]. [diunduh 11 Agustus 2016];3 (1): 3-16. Tersedia pada: http://pensa-sb.info/wp-content/uploads/2011/02/Citra-Perempuan.pdf Binarto A, Sartika E, Lusiani A.2013. Penggunaan analisis gerombol dalam mengidentifikasi karakteristik mahasiswa politeknik negeri bandung. TEDC Jurnal Ilmiah Berkala. [internet]. [diunduh 5 Februari 2016]; 7: 141-148. Tersedia pada: https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd= 3&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwi3ydHU4OnKAhXFto4KHS 20CBIQFggsMAI&url=http%3A%2F%2Fdownload.portalgaruda.org%2

62

Farticle.php%3Farticle%3D143948%26val%3D980&usg=AFQjCNEL5y RUn2ekAgPVnmkpqHv6zR0Y8g&bvm=bv.113943665,d.c2E Budiardjo M. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta (ID): PT Gramedia Pustaka Utama. Firdaus PN. 2014. Preferensi Politik Anggota Kelembagaan di Desa Sumberejo, Lumajang, Jawa Timur. [skripsi]. [internet]. [diunduh 1 Januari 2016]. Terdapat pada: http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/70549 Gaffar, A. 1992. Javanese Voters: A Case Study Of Election Under A Hegemonic Party System. [disertasi]. [internet]. [diunduh 28 Januari 2016]. Terdapat pada: https://etd.ohiolink.edu/rws_etd/document/get/osu1382024748/inline Halili. 2009. Praktik Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi di Desa Pakandang Barat Bluto Sumenep Madura). Jurnal Humaniora. [internet]. [diunduh 10 oktober 2015]; 14: 99-112. Tersedia pada: https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd= 9&cad=rja&uact=8&ved=0CGIQFjAIahUKEwiT9Jqrjc7IAhWTjo4KHU ZbASE&url=http%3A%2F%2Fcore.ac.uk%2Fdownload%2Fpdf%2F110 60898.pdf&usg=AFQjCNEKv4kYM_2gs2HW-H-GshSwL0W9eA Hermansyah. 2015. Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung (Studi Kasus di Desa Tanah Merah dan Desa Sambungan). E-Jurnal Pemerintah Integratif. [internet]. [diunduh 26 Oktober 2015]; 3: 351-362. Tersedia pada: https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd= 41&cad=rja&uact=8&ved=0CBoQFjAAOChqFQoTCOnIk-f38gCFYillAod1DUPTg&url=http%3A%2F%2Fejournal.pin.or.id%2Fsit e%2Fwpcontent%2Fuploads%2F2015%2F04%2FJURNAL%2520HER MANSYAH%2520(04-28-15-01-1508).pdf&usg=AFQjCNGwj_xtCYHlNoHeXzTputznYmRMdA&sig2=fH D9rxI7Eequ5hNmb9RvIA&bvm=bv.105841590,d.dGo Hutasoit, RN. 2014. Perilaku Pemilih Golongan Putih pada Pemilihan Kepala Daerah Kalbar 2012. Jurnal Apirasi. [internet]. [diunduh 11Agustus 2016]; 3: 4. Tersedia pada: https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd= 10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjas5bLwbfOAhVFM48KHY75A_I QFghaMAk&url=http%3A%2F%2Fjurmafis.untan.ac.id%2Findex.php% 2Faspirasi%2Farticle%2Fdownload%2F495%2Fpdf_1&usg=AFQjCNE Qd89bXrnecPqG7juP4dMaUfoAAw&sig2=LSCrXA2wjHVK8qyZ3bbg Hw&bvm=bv.129389765,d.c2I Jawandri. 2013. Proses Pemilihan Kepala Desa Di Desa Tanjung Nanga Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau. E-Jurnal Ilmu Pemerintahan. [internet]. [diunduh 9 Oktober 2015]; 1: 235-247. Tersedia pada: https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd= 8&cad=rja&uact=8&ved=0CFkQFjAHahUKEwi72Mrk8rPIAhXTGo4K HZrPADM&url=http%3A%2F%2Fejournal.ip.fisipunmul.ac.id%2Fsite%2Fwpcontent%2Fuploads%2F2013%2F02%2Fjanwandri%2520journal%2520( 02-27-13-09-29

63

44).pdf&usg=AFQjCNFUxCQLQPTSKmRCuZpedYrbI9W85w&bvm= bv.104615367,d.c2E JPPR. 2015. Laporan riset perilaku pemilih di kabupaten barru. E-Pemerintahan. [internet]. [diunduh 19 Januari 2016]; -. Tersedia pada: https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd= 2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwje06SylLXKAhWTH44KHfJxDK8 QFggjMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.kpu.go.id%2Fkoleksigambar% 2FPerilaku_Memilih_Barru_sulsel.pdf&usg=AFQjCNHnNfQXSVKwdft H3H_dILjhfIA-nA&sig2=UyWCqwd_DrXDT6OrM0LdA&bvm=bv.112064104,d.c2E Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Kelas Sosial, Status Sosial, Peranan Sosial dan Pengaruhnya. [internet]. [diunduh pada 2 Februari 2016]. Tersedia pada: https://belajar.kemdikbud.go.id/SumberBelajar/tampilajar.php?ver=12&i dmateri=84&lvl1=3&lvl2=0&lvl3=0&kl=11 Komisi Pemilihan Umum. 2014. Data Pemilih Tetap Pilres. [internet]. [diunduh 17 Februari 2016]. Tersedia Pada: https://data.kpu.go.id/ss8.php# Labolo M. 2015. Dinamika Politik dan Pemerintahan Lokal. Bogor (ID): Penerbit Ghalia Indonesia. Mad. 2014 juli 23. Partisipasi Pemilih 2014 Meningkat, Ini Beda Data dengan Pilpres Sebelumnya. Detikcom. [internet]. [diunduh 6 Maret 2016]. Tersedia pada: http://news.detik.com/berita/2645783/partisipasi-pemilih2014-meningkat-ini-beda-data-dengan-pilpres-sebelumnya Maschab M. 2013. Politik Pemerintahan Desa di Indonesia.Yogyakarta (ID): Pusat Antara Universita (PAU) UGM. Muchtar, AT. 2008. Mendorong Keterwakilan Perempuan dalam Politik. Jakarta (ID): Bumi Angkasa Mukarom, Z. 2008. Perempuan dan Politik: Studi Komunikasi Politik tentang Keterwakilan Perempuan di Legislatif. Mediator Jurnal Komunikasi. [internet]. [diunduh 19 Agustus 2016]; 2 : -. Tersedia pada: https://repository.ugm.ac.id/32645/1/Jurnal_Pemikiran_Sosiologi%2C_P artini_2012.pdf Muniarti. 2004. Getar Gender Perempuan dalam Perspektif Agama, Budaya, dan Keluarga. Magelang (ID): Tera. Mulyawarman. 2008. Perilaku Pemilih Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa: Kasus Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Jurnal PNS. [internet]. [diunduh 11 Januari 2016]; -. Tersedia pada: https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd= 8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjDhsf_2aDKAhVUkI4KHS3JB7YQ FghXMAc&url=http%3A%2F%2Fejournal.unri.ac.id%2Findex.php%2F JDOD%2Farticle%2Fdownload%2F1265%2F1256&usg=AFQjCNGhkG SeAQTeHxHAyVgsxwvAonjOfQ&sig2=Y7ed_KXsv8OyhYVC1z3zQ&bvm=bv.111396085,d.c2E Nasrudin A. 2010. Indentifikasi Perilaku Memilih (Voting Behavior) pada Pemilu Legislatif 2009 di Jawa Barat. [skripsi]. [internet]. [diunduh 6 Januari 2016]. Tersedia pada: http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/61724

64

Nugroho R. 2011. Gender dan Strategi Pengarus-Utamaannya Di Indonesia. Yogyakarta (ID): Pustaka Pelajar. [Permen] Peraturan Menteri Dalam Negeri. 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa. [internet]. [diunduh 17 Desember 2015]. Tersedia pada: http://www.kemendagri.go.id/produk-hukum/2015/01/29/pemilihankepala-desa Plano JC, Ringgs RE, Robin HS. 1985. Kamus Analisa Politik. Jakarta (ID): Rajawali Press. [PP] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. [internet]. [diunduh 17 Desember 2015]. Tersedia pada: https://www.google.co.id/?gws_rd=cr,ssl&ei=vHqAVo20Gc2OuASs6oq QAg#q=pp+72+tahun+2005 [PP] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. [internet]. [diunduh 17 Desember 2015]. Tersedia pada: https://www.kemenkopmk.go.id/sites/default/files/produkhukum/PP%20 Nomor%2043%20Tahun%202014.pdf Pramono. 2009 Maret 12. Total Jumlah 171.265.442 Orang. Tempo. [internet]. [diunduh 3 Agustus 2016]. Tersedia pada: https://m.tempo.com/news/2009/03/12/146164476/total-jumlah-171-265442-orang Putra, F. 2003. Partai Politik dan Kebijakan Publik. Yogyakarta (ID): Pustaka Pelajar. Rahmaturrizqi, Choirun N, dan Fathul LN. 2012. Gender dan Perilaku Memilih: Sebuah Kajian Psikologi Politik. Jurnal Psikologi. [internet]. [diunduh 11 Januari 2016]; 3: -. Tersedia pada: http://psikologi.uin-malang.ac.id/wpcontent/uploads/2014/03/Gender-dan-Perilaku-Memilih-Sebuah-KajianPsikologi-Politik.pd Rivai V dan Deddy Mulyadi. 2012. Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. Jakarta (ID): PT. Raja Grafindo Persada. Rochimah THN. 2009. Pentingnya Memahami Perilaku Politik dalam Political marketing, Komunikator. Jurnal Politik. [internet]. [diunduh 1 Desember 2015]; 1(1): 1-21. Tersedia pada: http://www.umy.ac.id Shofiyah, St. 2011. Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa sebagai Opinion Leader di Desa Pewunu Kec. Dolo Barat Kab.Sigi. Jurnal Academia. [internet]. [diunduh 11 November 2015]; 1: -. Tersedia pada: http://download.portalgaruda.org/article.php?article=167169&val=6118 &title=PERSEPSI%20MASYARAKAT%20TERHADAP%20PELAKS ANAAN%20FUNGSI%20KEPALA%20DESA%20SEBAGAI%20OPI NION%20LEADER%20DI%20DESA%20PEWUNU%20KEC.%20DO LO%20BARAT%20KAB.%20SIGI Singarimbun M. 1989. Metode Penelitian Survei. Effendi S, editor. Jakarta (ID): LP3S

65

Suryatna U. 2009. Hubungan Karakteristik Pemilih dan Terpaan Informasi Kampanye Politik dengan Perilaku Pemilih (Kasus Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2008). [thesis]. [internet]. [diunduh pada 6 Januari 2016]. Tersedia pada: http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/10462 Surbakti R. 2007. Memahami Ilmu Politik. Jakarta (ID): PT Gramedia Widiasarna Indonesia. Surbakti R. 2010. Memahami Ilmu Politik. [internet]. [diunduh 12 Januari 2016]. Tersedia pada: https://books.google.co.id/books?id=9QX84vgdbwC&printsec=frontcove r&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false Syahyuti. 2006. 30 Konsep Penting dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian. Jakarta (ID): PT Bina Rena Pariwara. Umar DM, Paluhulawa J, dan Hamim U. 2014. Golongan Putih (Golput) pada Pemilihan Kepala Daerah Gorontalo Utara, Studi Kasus Bagi Warga Pemilih di Kecamatan Atinggola. Jurnal Kim Fakultas Ilmu Sosial. [internet]. [diunduh 11 Agustus 2016]; 2:3. Tersedia pada: http://kim.ung.ac.id/index.php/KIMFIS/article/view/6640/6536 Wulandary, RMC. 2016. Persepsi Masyarakat terhadap Golput pada Pemilukada Kabupaten Ponorogo Tahun 2010. Jurnal Reformasi. [internet]. [diunduh 11 Agustus 2016]; 6:1. Tersedia pada: http://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/view/456/447 [UU] Undang-Undang Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. [internet]. [diunduh 2 Februari 2016]. Tersedia pada: http://www.komnasham.go.id/instrumen-hamnasional/uu-no-39-tahun-1999-tentang-ham [UU] Undang-Undang Republik Indonesia. 2005. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. [internet]. [diunduh 2 Februari 2016]. Tersedia pada: https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd= 2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_tsXUl9nKAhWB2aYKHThjAuIQ FggjMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.hukumonline.com%2Fpusatdata %2Fdownloadfile%2Flt4c3c7b5252174%2Fparent%2F24213&usg=AFQ jCNESumAhwICt5xZAGXP9bocPgsZ0zg&bvm=bv.113034660,d.dGY [UU] Undang-Undang Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. [internet]. [diunduh 17 Desember 2015]. Tersedia pada: http://www.bpn.go.id/Publikasi/PeraturanPerundangan/UndangUndang/undang-undang-nomor-6-tahun-2014-4723

67

LAMPIRAN Lampiran 1 Peta lokasi Lokasi Desa Padas, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen

68

Lampiran 2 Alokasi waktu penelitian Kegiatan Penyusunan proposal skripsi Kolokium Perbaikan Proposal Skripsi Pengambilan Data Lapangan Pengolahan dan Analisis Data Penulisan Draft Skripsi Uji Kelayakan Sidang Skripsi Perbaikan Skripsi

JanuariFebruari

Maret

April

MeiAgustus

F

September

69

Lampiran 3 Kerangka sampling penelitian No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Nama AB ASB AW AS A AP ASS BP BH BW BS DS D DM DNS DP DPI EP EA ES ET FTS FU G H HR HW HEW J JS JD JM JI KD K KW KT KM LK MS MR MY MR

Jenis Kelamin P P P L P P L P P L P P P L P L P L P L P L P P P P L P P L P L P L L P L P P L P P P

Alamat Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19

70

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

NE NO NG ND NM NE PW PD PA PI PD PR PT PHS PO PS RM SI SL SR SJ SA SE SNMS SY SK SN SS ST SA SG SU SM SUG SKI SIN SME SKD SKM SMR SNR SPR SRN SRM SSN STR

P L P L L P L P P P L P P L P L P L P P L L P P P P P P P P L P P P P L P P L L P P P P P P

Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19

71

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103

SRS SW SWD SWR SYT TS TH TY WG WGI WK WLA WLI WD

P L L P P P L L P L P L P L

Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19

72

Lampiran 4 Susunan panitia pemilihan kepala Desa Padas No

Nama

Unsur/Jabatan

1 2 3 4 5 6 7

Budi Susilo Sutarno Kliwanto Musthofa Sumarno Suharno W. Wiyono

Tokoh masyarakat Tokoh masyarakat Tokoh masyarakat Tokoh masyarakat Perangkat desa Tokoh masyarakat Tokoh masyarakat

8

Saronto

Perangkat desa

9

Wakidi W P

Tokoh masyarakat

10

S. Teguh M

Tokoh masyarakat

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Mulyadi P. Hadi Suyono Fajar Riyanto Suparno Dwi Nanang S. Saiful Evi Winarni Dityo Laksono S. Zainil Arifin Kasno Yusuf Saifudin Sugeng Wiyanto Sumadiyo Mulyono Jiman Laitel Pono Suwardi Supriyono

Tokoh masyarakat Tokoh masyarakat Tokoh masyarakat Tokoh masyarakat Tokoh masyarakat Tokoh masyarakat Tokoh masyarakat Tokoh masyarakat Tokoh masyarakat Tokoh masyarakat Tokoh masyarakat Tokoh masyarakat Tokoh masyarakat Tokoh masyarakat Tokoh masyarakat Tokoh masyarakat Tokoh masyarakat Tokoh masyarakat

29

Wakidi PH.

Perangkat desa

30

Sukarmanto

Perangkat desa

31 32

M. Arif Murtam

Kadus 1 Kadus 2

Kedudukan dalam Panitia Ketua panitia Wakil ketua Sekertaris Wakil sekertaris Bendahara Wakil bendahara Koord. Pendaftaran calon kepala desa Koord. Pendaftaran calon kepala desa Koord. Pendaftaran calon pemilih Koord. Pendaftaran calon pemilih Panitia pemilihan Panitia pemilihan Panitia pemilihan Panitia pemilihan Panitia pemilihan Panitia pemilihan Panitia pemilihan Panitia pemilihan Panitia pemilihan Panitia pemilihan Panitia pemilihan Panitia pemilihan Panitia pemilihan Panitia pemilihan Panitia pemilihan Panitia pemilihan Panitia pemilihan Seksi perlengkapan Seksi perlengkapan Seksi perlengkapan Seksi humas Seksi humas

Alamat Kricak Metuk Padas Jumeneng Sukorejo Sukorejo Karangturi

Karangturi

Padas

Metuk

Karangturi Karangturi Dadapan Dadapan Sukerejo Sukerejo Kricak Kricak Jumeneng Jumeneng Metuk Metuk Padas Padas Padas Padas Padas Metuk Metuk Karangturi Sukorejo Jumeneng

73

33 34 35 36 37 38 39 40 41

Sunyoto Ashari Sugiyanto Siti Aminah Supartinah Titik Setyowati Wiwik Winarni Endang S. Pono

Kadus 3 Jogoboyo Tokoh masyarakat Tokoh masyarakat Tokoh masyarakat Bidan desa Tokoh masyarakat Tokoh masyarakat Tokoh masyarakat

Seksi humas Seksi keamanan Seksi keamanan Seksi konsumsi Seksi konsumsi Seksi kesehatan Seksi kesehatan Seksi kesehatan Seksi dekdok

Padas Jumeneng Sukorejo Metuk Karangturi Jumeneng Metuk Metuk Padas

74

Lampiran 5 Hasil uji Statistik Hasil uji jarak kemiripan perilaku pemilih dengan uji gerombol Number Step 1 2 3 4 5 6 7

Number of clusters 7 6 5 4 3 2 1

Similarity level 76,3597 68,9455 62,9036 61,7684 53,9111 48,2982 45,4283

Distance level 0,47281 0,62109 0,74193 0,76463 0,92178 1,03404 1,09143

Clusters joined 1 4 3 6 1 8 2 7 1 3 1 5 1 2

New cluster 1 3 1 2 1 1 1

of obs. in new cluster 2 2 3 2 5 6 8

Hasil uji faktor internal perilaku pemilih dengan uji gerombol Number Step 1 2 3 4 5

Number of clusters 5 4 3 2 1

Similarity level 81,6228 81,6228 70,4057 61,1803 50,0820

Distance level 0,367544 0,367544 0,591886 0,776393 0,998360

Clusters joined 4 5 1 3 1 2 4 6 1 4

New cluster 4 1 1 4 1

of obs. in new cluster 2 2 3 3 6

Hasil uji faktor eksternal perilaku pemilih dengan uji gerombol

Step 1

Number of clusters 1

Similarity level 61,7684

Distance level 0,764633

Clusters joined 1 2

New cluster 1

Number of obs. in new cluster 2

Hasil uji Chi-square faktor eksternal isu program calon kepala desa dengan penggunaan hak pilih terhadap calon kepala desa Chi-Square Tests Value

Pearson Chi-Square Continuity Correction Likelihood Ratio

Asymp. Sig.

Exact Sig. (2-

Exact Sig. (1-

(2-sided)

sided)

sided)

a

1

,068

1,792

1

,181

5,078

1

,024

3,319 b

df

,146

Fisher's Exact Test Linear-by-Linear

3,224

1

,083

,073

Association N of Valid Cases

35

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,89. b. Computed only for a 2x2 table

Hasil uji Chi-square faktor eksternal tujuan pemilih berdasarkan keuntungan pemilih dengan penggunaan hak pilih terhadap calon kepala desa

75

Chi-Square Tests Value

df

Asymp. Sig.

Exact Sig. (2- Exact Sig. (1-

(2-sided)

Continuity Correction

1

,077

1,912

1

,167

3,072

1

,080

3,133

Pearson Chi-Square b

Likelihood Ratio

sided)

a

sided)

,123

Fisher's Exact Test 3,043

Linear-by-Linear

1

,084

,081

Association 35

N of Valid Cases

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,71. b. Computed only for a 2x2 table

Hasil uji Chi-square faktor internal yakni usia dengan penggunaan hak pilih terhadap calon kepala desa Crosstab Penggunaan_Hak_Pilih

Total

Calon kepala

Calon kepala

desa laki-laki

desa perempuan

Count

2

8

10

20,0%

80,0%

100,0%

4

21

25

16,0%

84,0%

100,0%

6

29

35

17,1%

82,9%

100,0%

Muda % within Usia Usia Count Tua % within Usia Count Total % within Usia

Chi-Square Tests Value

Pearson Chi-Square Continuity Correction Likelihood Ratio

Asymp. Sig.

Exact Sig.

Exact Sig.

(2-sided)

(2-sided)

(1-sided)

a

1

,777

,000

1

1,000

,079

1

,779

,080 b

df

Fisher's Exact Test Linear-by-Linear

1,000 ,078

1

,564

,780

Association N of Valid Cases

35

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,71. b. Computed only for a 2x2 table

76

Hasil uji Chi-square faktor internal yakni pendidikan dengan penggunaan hak pilih terhadap calon kepala desa Pendidikan * Penggunaan_Hak_Pilih Crosstabulation Penggunaan_Hak_Pilih

Total

Calon kepala

Calon kepala

desa laki-laki

desa perempuan

Count

0

8

8

0,0%

100,0%

100,0%

3

7

10

30,0%

70,0%

100,0%

1

3

4

25,0%

75,0%

100,0%

2

11

13

15,4%

84,6%

100,0%

6

29

35

17,1%

82,9%

100,0%

Tidak Sekolah % within Pendidikan Count SD % within Pendidikan Pendidikan Count SMP % within Pendidikan Count SMA % within Pendidikan Count Total % within Pendidikan

Chi-Square Tests Value

df

Asymp. Sig. (2sided)

a

3

,388

Likelihood Ratio

4,192

3

,241

Linear-by-Linear

,206

1

,650

Pearson Chi-Square

3,021

Association N of Valid Cases

35

a. 5 cells (62,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,69.

77

Hasil uji Chi-square faktor internal yakni pekerjaan dengan penggunaan hak pilih terhadap calon kepala desa Crosstab Penggunaan_Hak_Pilih

Total

Calon kepala

Calon kepala

desa laki-laki

desa perempuan

Count

5

14

19

26,3%

73,7%

100,0%

0

6

6

0,0%

100,0%

100,0%

0

5

5

0,0%

100,0%

100,0%

1

2

3

33,3%

66,7%

100,0%

0

2

2

0,0%

100,0%

100,0%

6

29

35

17,1%

82,9%

100,0%

Petani % within Pekerjaan Count Buruh % within Pekerjaan Count Pekerjaan

Wiraswasta % within Pekerjaan Count Ibu RT % within Pekerjaan Count Pensiunan % within Pekerjaan Count

Total % within Pekerjaan

Chi-Square Tests Value

df

Asymp. Sig. (2sided)

a

4

,358

Likelihood Ratio

6,350

4

,174

Linear-by-Linear

,896

1

,344

Pearson Chi-Square

4,369

Association N of Valid Cases

35

a. 9 cells (90,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,34.

78

Hasil uji Chi-square faktor internal yakni pendapatan dengan penggunaan hak pilih terhadap calon kepala desa Crosstab Penggunaan_Hak_Pilih

Total

Calon kepala

Calon kepala

desa laki-laki

desa perempuan 6

26

32

18,8%

81,3%

100,0%

0

3

3

0,0%

100,0%

100,0%

6

29

35

17,1%

82,9%

100,0%

Count Rendah % within Pendapatan Pendapatan Count Tinggi % within Pendapatan Count Total % within Pendapatan

Chi-Square Tests Value

Continuity Correction Likelihood Ratio

b

Asymp. Sig.

Exact Sig. (2-

Exact Sig. (1-

(2-sided)

sided)

sided)

a

1

,410

,001

1

,982

1,185

1

,276

,679

Pearson Chi-Square

df

1,000

Fisher's Exact Test Linear-by-Linear

,659

1

,417

Association N of Valid Cases

35

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,51. b. Computed only for a 2x2 table

,558

79

Hasil uji Chi-square faktor internal yakni perasaan kedekatan dengan penggunaan hak pilih terhadap calon kepala desa Crosstab Penggunaan_Hak_Pilih

Total

Calon kepala

Calon kepala

desa laki-laki

desa perempuan

Count % within

Rendah

4

25

29

13,8%

86,2%

100,0

Perasaan_Ke

%

dekatan Perasaan_Kedekatan Count % within

Tinggi

2

4

6

33,3%

66,7%

100,0

Perasaan_Ke

%

dekatan 6

29

35

17,1%

82,9%

100,0

Count % within

Total

Perasaan_Ke

%

dekatan

Chi-Square Tests Value

Continuity Correction Likelihood Ratio

b

Asymp. Sig.

Exact Sig. (2-

Exact Sig. (1-

(2-sided)

sided)

sided)

a

1

,248

,315

1

,575

1,163

1

,281

1,336

Pearson Chi-Square

df

,268

Fisher's Exact Test Linear-by-Linear

1,298

1

,255

Association N of Valid Cases

35

a. 3 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,03. b. Computed only for a 2x2 table

,268

80

Lampiran 6 Dokumentasi penelitian

Gapura masuk Dukuh Padas

Kantor kepala Desa Padas

Jalan di RT 19 Dukuh Padas

Wawancara dengan responden

Bersama pemerintah Desa Padas

Ketua panitia pemilihan

Proses perhitungan suara

Calon kepala Desa Padas

81

Lampiran 7 Catatan lapang No. Informan/Partisipan Hari & Tanggal Waktu & Durasi Tempat

: : : : :

1 Ibu AP Senin, 4 April 2016 10.12 & 1 jam 23 menit Rumah Ibu AP, Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kondisi & Situasi : Sedang diluar rumah dan bersantai bersama ibu mertua dan bapak mertua DESKRIPSI Hari pertama turun ke lapang untuk wawancara responden di awali dengan menyusuri Desa Padas. Penyusuran dimulai dari Dukuh Jumeneng kemudian berlanjut ke Dukuh Kricak, Dukuh Sukorejo, Dukuh Dadapan,Dukuh Karangturi, Dukuh Padas, dan terakhir Dukuh Methuk. Setelah selesai menuyusuri seluruh Desa Padas kegiatan selanjutnya adalah mencari rumah responden. Responden pertama yang ditemui adalah ibu AP dan kebetulan ibu AP sedang berada di teras rumah bersama dengan kedua mertua dan anaknya. Ibu AP berusia 20 tahun dan memiliki satu anak laki-laki. Ibu AP bukan penduduk asli Desa Padas, melainkan asli penduduk Tangen. Ibu AP menikah dengan suaminya saat berusia 17 tahun, sehingga saat ada pemilihan kepala Desa Padas ibu AP juga ikut memilih. Saat ditanya apakah ibu AP mengenal dan mengetahui siapa saja calon kepala desa, ibu AP hanya menjawab bahwa dirinya tidak tahu menau mengenai calon kepala desa, yang diketahuinya bahwa setiap calon memberikan uang saat proses kampanye berjalan. Calon laki-laki memberi uang sebesar Rp75.000,- dan calon perempuan memberikan uang sebesar Rp100.000,-. Ibu AP hanya mengikuti pilihan keluarga saaat proses pemilihan kepala desa, sedangkan hal-hal yang lebih jauh mengenai pemilihan kepala desa ibu AP tidak tahu sama sekali. Dalam menggunakan pilihannya ibu AP mengikuti apa yang dipilih keluarganya. Menurut ibu AP setiap orang harus menggunakan pilihannya tidak ada beda antara laki-laki maupun perempuan, yang terpenting sudah lewat dari 17 tahun. Sosok yang menjadi panutan ibu AP dalam menggambarkan sosok adalah presiden Jokowi, sehingga dalam menggambarkan sosok kepala desa idamannya tidak jauh berbeda dengan sosok Jokowi. Kepala desa itu seharunya sudah dalam usia matang dikisaran 45 tahun, laki-laki, lulus kuliah minimal S1, loyal mau menolong warga desanya, dan sering mengunjungi warga. Namun menurutnya sebenarnya sosok kepala desa itu mengikuti selera orang karena setiap orang berbeda-beda. Menurut ibu AP sosok kepala desa saat ini adalah kepala desa yang baik karena mau langsung ke rumah-rumah warga untuk berinteraksi, sering hadir saat warganya ada hajatan maupun saat warganya ada yang meningal. KESIMPULAN Ibu AP dalam menggunakan hak pilihnya dipengaruhi oleh keluarganya. Ibu AP tidak dipengaruhi faktor lain dalam menggunakan hak pilihnya.

82

No. Informan/Partisipan Hari & Tanggal Waktu & Durasi Tempat

: : : : :

2 Ibu BS Senin, 4 April 2016 12.15 & 45 menit Rumah Ibu BS, Kebayanan 1 Dukuh Padas RT 19 Kondisi & Situasi : Sedang menjahit, setelah adzan Zuhur DESKRIPSI Ibu BS bekerja sebagai ibu rumah tangga petani, sdangkan istrinya sebagai petani. Ibu BS tinggal bersama ibunya yang bekerja sebagai petani. Ibu BS bekerja sejak 21 tahun yang lalu yakni pada saat ibu BS berusia 9 tahun. Ibu BS merupakan orang pemerintahan Desa Padas secara informal, maksudnya setiap ada kegiatan yang diadakan oleh pihak kelurahan ibu BS selalu dijadikan sebagai panitianya namun ibu BS tidak tercatat dalam pemerintahan Desa Padas. Pemilihan kepala desa bagi ibu BS adalah proses formalitas, maksudnya siapapun yang jadi kepala desa tidak berpengaruh terhadap ibu BS dan tidak ada masalah. Menurutnya yang penting ada yang mau mencalonkan diri sebagai calon kepala desa. Untuk calon kepala Desa Padas ibu BS hanya mengenal calon kepala desa perempuan sedangkan yang laki-laki ibu BS tidak mengenalnya. Ketidak tahuan ibu BS disebabkan calon kepdes laki-laki bukan merupakan warga asli Desa Padas. Sosok pemimpin menurut ibu BS yakni seorang laki-laki, berumur sekitar 50 tahun, minimal lulusan SMA, memiliki pekerjaan sampingan, berpendapatan tinggi, loyal terhadap masyrakat dalam hal dana, masyarakat asli Desa Padas, mengetahui mengenai kondisi desa dan mengetahui keinginan warganya. Tokoh pemimpin yang menjadi panutannya adalah presiden Jokowi. Menurut ibu BS kepala desa yang menjabat saat ini sudah sesuai dengan yang diharapkan. Ibu BS mengatakan jika memang dari atas belum ada uang untuk proses pembangunan desa maka pembangunan dilakukan dengan swadaya masyarakat. Pembangunan jalan-jalan kecil merupakan gabungan dari dana pemerintah dan swadaya masyarakat, sedangkan jalan-jalan besar yang menghubungkan setiap dukuh merupakan dana dari pemerinah. Dari sebagian janji yang diungkapkan oleh kepala desa saat mencalonkan diri sebagian besar sudah dijalankan, sedangkan janji yang belum dilaksanakan masih menunggu dana dari pemerintah pusat seperti pembangunan gedung kesehatan dan darma wanita. Kedepannya ibu BS menyatakan bahwa akan mendukung ibu SR lagi apabila ibu SR mencalonkan dirinya kembali sebagai kepala desa. Menurut ibu BS, ibu SR memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap warganya dan kepemimpinannya berbeda dengan kepala desa sebelumnya. Ibu SR digambarkan sebagai seorang yang memiliki rasa ngemong dan lebih dapat menerima pendapat masyarakat desa. KESIMPULAN Ibu BS mengetahui tentang perkembangan pemerintahan desa. Ibu BS dalam menggunakan hak pilihnya dipengaruhi oleh perasaan kedekatan, calon kepala desa yang diketahui dan tidak mempengaruhi kedudukan dirinya dalam pemerintahan informal desa.

83

Lampiran 8 Catatan Tematik Proses pemilihan kepala desa Pemilihan kepala desa diawali dengan pemilihan ketua panitia yang kemudian dilanjutkan dengan pembentukan panitia pemilihan kepala desa. Proses pembentukan panitia dilakukan dengan musyawarah mufakat, begitu juga dengan penetapan rangkaian kegiatan proses pemilihan kepala desa. Setelah selesai proses pemilihan dilanjutkan dengan pengumuman kekosongan jabatan kepala desa, kemudian penyusunan DPS dan penelitian berkas lamaran, kemudian nomor dan tanda gambar, kampanye program calon kepala desa dan tata cara memilih, kemudian diakhiri dengan rangkaian akhir proses persiapan. Semua rangkain proses pemilihan kepala desa dilakukan dengan sesuai jadwal yang telah direncanakan dan berjalan dengan baik. Hal tersebut sesuai dengan beberapa pernyataan ketua panitia pemilihan dalam proses pemilihan: Waktu itu pernah kekurangan meja buat registrasi, tapi sudah diakali (dicari solusinya) dengan meminjam ke pak SR yang rumahnya ada didekat lapangan.(Busi Susilo, Ketua panitia pemilihan) Setiap satu jam kedua calon saya tanyai mengenai pelaksanaan pemilihan, “Apakah ada permasalahan mengenai pelaksanaan pemilihan kades atau tidak?”, dan sementara waktu pintu untuk warga memilih distop. Setelah ditanya dan tidak ada masalah baru dilanjutkan kembali. (Budi Susilo, Ketua panitia pemilihan Alhamdulillah mba tidak ada kericuhan atau kekerasan, malahan petugas yang dari kecamatan saya suruh pulang (petugas keamanan), daripada disini panas-panasan mendingan tidur dirumah, enak. Soalnya saya yakin mba tidak akan ada kerusuhan.(Budi Susilo, Ketua panitia pemilihan) Mengenai masyarakat yang mendaftar sebagai bakal calon kepala desa diketahui hanya dua orang saja. Kebanyakan masyrakat desa tidak mau mencalonkan dirinya karena mennganggap dirinya tidak mampu dan tidak meiliki biaya. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan responden: Lha nik aku yo ra gelem nyalon kades mba, bojoku yo ora. Lha nyalon kades kuwi modal’e gedhe lho mba. Lha daripada dienggo nyalon yo mending tak enggo nyekolahke bocah-bocah (Lha kalau saya ya tidak mau mencalon mba, suamiku juga tidak. Lha mencalon kades itu modalnya besar lho mba. Lha daripada buat mencalon lebih baik dibuat menyekolahkan anak-anak) (SRM, 35 tahun) Selain itu karena masyrakat desa juga telah menduga bahwa yang mendaftar sebagai calon kepala desa adalah JS dan SR. Hal tersebut diutarakan oleh beberapa responden: Saya sudah tau mba, kalau Pak JS bakalan nyalon lagi. Dia kan pengen sekali jadi Kades Padas, katanya dulu pengen bisa lebih mengenal masyarakat Desa Padas dan bisa membangun Padas. Gimana mau mengenal, lha wong keluar rumah saja jarang!(SME, 57 tahun) Waktu itu sempet mba ngomongin Ibu SR buat nyalon kades, soalnya kan ibu SR itu baik trus orang punya lagi. Jadi kan enak mba nanti biar bisa bantubantu warga sini. Warga sini kan masih banyak mba yang belum mampu. Apalgi dia kan perempuan to mba, jadi lebih ngerti ama ibu-ibu sini.(NE, 42 tahun)

84

Faktor internal perilaku pemilih Faktor internal perilaku pemilih merupakan faktor yang datangnya dari diri perilaku pemilih sendiri. Menurut beberapa ahli perilaku pemilih internal itu hampir sam dengan karakteristik yang terdapat pada diri. Perilaku internal seharusnya tidak diinterverensi oleh siapapun, baik ari pihak keluarga maupun dari pihak lingkungan. Faktor internal perilaku pemilih yang digunakan dalam peneltian ini adalah umur, pendidikan, pendapatan, jenis kelamin, dan perasaan kedekatan. Pernyataan mengenai faktor internal diutarakan oleh beberapa orang: Kebanyakan yang muda-muda disini pada merantau mba jadi ga bisa milih kades kemaren. Pada kerja mereka mba. Ya gimana ya mba, disini kan palingpaling cuma nani (bertani) kalo ga ya ngangon kambing. Daripada cuma kerja begitu trus hasilnya juga ga seberapa, ya mending pada kerja dikota. Anak saya juga merantau kok mba, dia kerja di Jakarta jadi yang bersih-bersih di kantor. (FU, 58 tahun) Lha kalo kayak saya ini mba yang udah tua ngapain ke kota segala?Lha wong dari kecil juga diajarinnya udah nanem tani, diwariskannya juga cuma sawah bukan lainnya.. (FU, 58 tahun) Saya kan anaknya orang ga punya mba, bapak ama ibu cuma jadi buruh tani yang penghasilanya cuma cukup buat makan sama kebutuhan sehari-hari. Ya waktu itu daripada saya sekolah trus ngeluarin biaya, ya mending buat kebutuhan. (MR, 44 tahun) Kula mboten sekolah’o mba, lha wong jaman biyen’e mba nopo ngerti sekolah. Kula mawon mboten saget moco kalian nulis (Saya tidak sekolah mba, lha orang jaman dulu apa tau sekolah. Saya saja tidak bisa membaca dan menulis.(JI, 63 tahun) Siapapun bisa milih mba, mau pendidikannya apapun juga bisa milih. Lha wong punya kesempatan buat bisa milih kenapa ga milih?.(WLI, 61 tahun) Tidak berbeda mba antara hak laki-laki maupun hak perempuan. Namanya juga sama-sama manusia harus saling mengerti. Lha memang kenapa kalau perempuan juga ikutan milih, perempuan juga kan orang Indonesia (WLI, 38 tahun) Perasaan kedekatan dalam penelitian ini dilihat dari pemilih yang merasakan apakah dirinya merasa dekat dengan calon kepala desa baik secara pribadi maupun secara keluarga. Namun perasaan kedekatan dalam penelitian ini tidak beraku bagi anggota keluaraga jauh calon JS. Hal tersebut seperti diungkapkan oleh keluarga jauhnya: Tidak mba, keluarga tidak memaksa untuk memilih calon si A atau si B. Katanya yang penting saya sudah bisa milih dan mau milih.(PI, 20 tahun) Saya waktu itu bilang ke dia mba (calon JS) “kamu kalo mau maju ya silahkan, tapi soal aku mau milih siapa nanti ya terserah, ga perlu kamu dektedekte segala”. Ya gimana ya mba, dia itu udah pernah nyalonin diri trus gagal, masak mau nyalon lagi. Apa ndak cukup?Biarkan sajalah. (K, 57 tahun, keluarga jauh calon kepala desa JS)

85

Faktor eksternal perilaku pemilih Faktor eksternal perilaku pemilih berasal dari luar diri perilaku pemilih sendiri. Faktor eksternal biasanya dipengaruhi oleh banyak hal, dapat berupa pengaruh dari keluarga maupun dari lingkungan sekitar. Perilaku eksternal pada penelitian ini berupa tujuan pemilih berdasarkan motif ekonomi, isu politik dan keteredahan informasi berupa isu politik pertanian calon kepala desa. Janji mengenai pembangunan irigasi oleh calon kepala desa perempuan dan pembagian bibit unggul oleh calon kepala desa laki-laki. Motif ekonomi yang ditemui di Desa Padas yang membuat masyarakat desa memilih calon tersebut adalah faktor uang. Uang menjadi barang yang biasa didapat oleh masyarakat saat ada pemilihan, baik pemilihan kepala desa maupun pemilihan lainnya. Hal tersebut seperti diungkapkan responden: Ya Pak JS ngasih, Bu SR juga ngasih mba. Pak JS itu 75 ribu dan Bu SR 100 ribu. Biasalah mba, setiap ada pemilihan pasti pada ngasih. Kemarin pas pemilihan bupati juga ngasih, itu Yuni ngasih Rp25.000,- setiap orang trus calon dari Plupuh juga ngasih Rp10.000,-. Disini kalo ada seperti itu biasanya pendukung-pendukungnya yang ngasih ke rumah-rumah. (ET, 53 tahun) Alasan mendukung lainnya adalah mengenai isu-isu yang banyak beredar dimasyarakat, yakni mengenai latar belakang keluarga dua calon kepala desa. Menurut masyarakat desa seseorang yang berasal dari desanyalah yang seharusnya menjadi kepala desa. Hal tersebut dibuktikan dengan penyataan responden: Soalnyakan Ibu SR asli Padas mba jadi banyak yang dukung trus orangnya juga baik. Kalau Pak JS kan bukan asli Padas jadi ya gimana kalau jadi kepala desa? Kayaknya banyak yang kurang setuju gitu mba. (NM, 37 tahun) Dia kan (ibu SR) katanya cucu dari orang PKI mba, jadi saya kurang sreg sama dia. Ya gimana, masak nanti dia yang jadi kades? Intinya saya ga terlalu suka sama dia mba. (PHS, 61 tahun)

86

87

RIWAYAT HIDUP Desyta Nugraheni (penulis) dilahirkan di Sragen pada tanggal 15 Desember 1994. Penulis merupakan anak kedua dari pasangan Rusmanto dan Siswati. Pendidikan formal yang pernah dijalani oleh penulis mulai dari TK 408 Sragen tahun 1999-2000, SDN 2 Plumbungan Indah tahun 2000-2006, SMP N 1 Sragen tahun 2006-2009, SMA N 1 Sragen tahun 2009-2010. Pada tahun 2012, penulis diterima sebagai mahasiswa Tingkat Persiapan Bersama Institut Pertanian Bogor melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB dan pada tahun 2013 Penulis diterima sebagai mahasiswa Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor. Selama menjadi mahasiswa, penulis mendapatkan beasiswa BBM dari DIKTI pada semester empat, lima dan enam. Selain aktif dalam perkuliahan penulis juga aktif dalam bidang organisasi kemahasiswaan dan kepanitian, dalam organisasi penulis aktif sebagai bendahara Departemen Pengembangan Sumberdaya Mahasiswa (PSDM) Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekologi Manusia (BEM FEMA) masa kepengurusan 2013-2015 dan dalam kepanitian penulis aktif dalam kepanitian MPF, INDEX, IBF, dan PSDM.