ANALISIS PERBEDAAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN SEBELUM DAN SESUDAN TAX AUDIT (STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA JAKARTA TEBET)
SKRIPSI
DISUSUN OLEH: SAFINATUN NAJAH
104082002670
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
2008MI1429 H
ANALISIS PERBEDAAN TING KAT KEP ATUHAN W AJIB PAJAK BADAN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN SEBELUM DAN SESUDAH TAX AUDIT (STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA JAKARTA TEBET)
Skripsi Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Untuk Memenuhi Syarat-Syarat untuk Meraih Gelar Smjana
Oleh: Safinatun Najah NIM: 104082002670
Di Bawah Bimbingan Pembimbing I
Pembimbing 2
Afif Sulfa, SE, Ak., Msi
Dr. Yahya I-Iamja, MM. NIP. 130 676 334
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UNIVERSIT AS ISLAM NEGERI SY ARIF HIDAY ATULLAH JAKARTA 2008 MI 1429 H
Hari ini kamis Tanggal 15 Mei Tahun Dua Ribu Delapan telah dilakukan Ujian Komprehensif atas nama Safinatun Najah NIM : 104082002670 dengan judul skripsi
"ANALISIS PERBEDAAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN SEBELUM DAN SESUDAH TAX AUDIT (STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA JAKARTA TEBET) " Memperhatikan penampilan mahasiswa tersebut selama ujian berlangsung, maka skripsi ini sudah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Ncgcri Syarif Hidayalulluh .lakartu.
Jakaiia, 15 Mei 2008
Tim l'cnguji Ujian Komp1·chcnsif
Y essi Fitri, SE, Ak., Msi Sekretaris
Amilin, SE,Ak., Msi Ketua
Prof. Dr. J\hdul I lrn11jl[, M..,<>_,
Pcnguji Ahli
Hari ini Jumat Tanggal 13 Juni Tahun Dua Ribu Delapan telah dilakukan Ujian Sidang Skripsi atas nama Safinatun Najah NIM : I 04082002670 dengan judul Skripsi "ANALISIS PERBEDAAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN SEBELUM DAN SESUDAH TAX AUDIT (STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA JAKARTA TEBET) " Memperhatikan penampilan mahasiswa tersebut selama ujian berlangsung, maka skripsi ini sudah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakaita. Jakarta, 13 Juni 2008
Tim Penguji Ujian Sidang Skripsi
Dr. Yahya Hamja, MM. Pembimbing I
Afif Sulfa, SE, Ak., Msi Pembimbing 2
DAFTAR RIWAYAT HID UP Data Pribadi Nama
: Safinatun Najah
Jenis Kelamin
: Perempuan
Tempat/Tanggal lahir
: Jakarta/ 06 Maret 1986
Agama
: Islam
Telp.
: (021) 78881001 085691228853
Alam at
: JI. Wr. Sila Rt 001 Rw 05 gudang baru, Ciganjur Jagakarsa Jakarta - Selatan 12630
Pendidikan Tahun 2008 : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2004 : Madrasah Aliyah Negeri 7 Jakarta Tahun 2001 : Madrasah Tsanawiyah Al-Makmur Jakarta Tahun 1998: Madrasah Ibtidaiyah Al-Mahad Alislamy Jakarta
THE DIFFERENCE ANALYZE OF THE LEVEL OF COMPANIES THE TAX PAYERS COMPLIANCE FULLFILED TAX OBLIGATION BEFORAND AFTER TAX AUDIT (CASE STUDY: KPP PRATAMA JAKARTA TEBET) By : Safinatun Najah
ABSTRACT
The purpose this reaserch is to analyze the difference level of companies the tax payers compliance jitllfiled for to report SPT PPh Yearly befor and after tax audit. The method used in the reaserch was non-parametic method, McNemar method for testing the level of tax payers compliance to report the yearly of SPT PPh with level significant 0.05 (a 5 %). Tha reaserch cases at Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet, wich had 25 companies tax payers as sample. The result show used McNemar method, that there no the difference level of companies the tax payers compliance befor and after tax audit, with level probability (0.388>0.05). and the result the resultedof the comparison between Z account and Z table is Z account 1.154 < Z table 1. 654, that's means no the difference level of companies the tax payers compliance befor and after tax audit.
Key Word: Tax Audit, Tax Payers Complience, Yearly of SPT PPh
ANALISIS PERBEDAAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJKAN SEBELUM DAN SESUDAH TAX AUDIT ( STUDI KASUS : KPP PRATAMA JAKARTA TEBET) By : Safinatun Najah
ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakan yaitu penyampaian SPT Tahunan PPh Badan sebelum dan sesudah dilakukan pemeriksaan pajak. Dalam penelitian ini digunakan metode statistic non-parametik yaitu metode McNemar untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam menyampaikan SPT Tahunan dengan menetapkan tingkat signifikansi 0.05 (a 5 %). Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet, dengan jumlah sampel sebanyak 25 wajib pajak badan yang pernah dilakukan pemeriksaan. Hasil pengolahan data menggunakan metode McNemar menunjukan tidak terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak badan sebelum dan sesudah dilakukan pemeriksaan yaitu dengan probabilitas (0.388>0.05). dan hasil dengan melakukan perbandingan antara Z hitung dan Z table adalah Z hitung 1.154 < Z tabel 1.654 yang artinya tidak terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak badan sebelum dan sesudah dilakukan pemeriksaan
Kata Kunci: Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Wajib pajak, SPT PPh Tahunan
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahiim
Dengan nama Allah yang maha rahn1an dan rahim, Ilahi Robbi Rob yang maha pengasih tanpa pilih kasih, maha penyayang yang sayangnya tiada terbilang, maha kuasa, maha perkasa lagi pengampun dosa dan hanya bagi-Nya yang merajai hari akhir. Atas nikmat dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw yang telah membawa cahaya kebenaran, yang diutus sebagai Rahmatan lil'alamin yang membawa kedamaian hati danjiwa. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak luput dari berbagai hambatan dan rintangan, namun keberhasilan yang diperoleh bukanlah hasil perjuangan sendiri, melainkan berkat bantuan, bimbingan, arahan dan dorongan serta do'a dari berbagai pihak yang tidak ternilai harganya. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang memberikan bantuan baik moril maupun materil. Terima kasih yang amat sangat untuk orang tua penulis, Umi dan Walid yang selalu mendo' akan yang terbaik disetiap langkah penulis, karena harapan merekalah penulis semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini, (semoga Allah memanjangkan umur mereka, amien ). Skripsi ini juga penulis persembahkan untuk adik-adikku (Nana, Wita, dan Sabna) terima kasih untuk canda dan tawa kalian yang menjadi pengobat dikala kelelahan dan kejenuhan menghapiri, semoga kita mampu menjadi yang terbaik untuk Umi dan Walid serta semua orang yang menyayangi kita. Serta ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada : I. Bapak Yahya Hamja,MM sebagai dosen pembimbing 1 yang selalu memberi
arahan dan solusi setiap pe1masalahan dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi
I
I
ini. Bapak Afif Sulfa,SE,Ak,Msi sebagai pembimbing ke2 yang telab meluangkan waktu untuk membimbing dan memotivasi penulis. 2. Bapak Drs. M Faisal Badroen MBA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SyarifHidayatullab Jakarta. 3. Bpk Drs. Abdul Hamid Cebba, Ak, MBA selaku Ketua Jurusan Akuntansi dan Bapak Amilin SE, Ak. selaku sekretaris Jurusan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SyarifHidayatullab Jakarta. 4. Seluruh Bapak/Ibu dosen FEIS yang telah memberikan ilmu yang tidak temilai hingga penulis menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SyarifHidayatullab Jakarta ini. 5. Kasubag dan sekretaris Tata Usaba serta Kepala Bagian Pemeriksaan KPP Pratama Jakarta Tebet, yang telab memberi ijin penulis untuk mengambil data. 6. Indra 1 Q terima kasih atas semangat dan bantuannya, Ochi_Desi Terima kasih untuk kerjasamanya, Dw_ teh Yani makasih sudab menjadi pelopor skripsi penulis, Dwin and Ayu makasih atas do' a dan suportnya. 7. Friend's Akun B, Pajak A Angkatan 2004, Tetap SEMANGAT! ! !! 8. pihak-pihak lain yang mempunyai peran yang besar dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat, serta tak lupa penulis mengharapkan kritik dan saran sebagai penyempumaan skripsi ini.
Jakarta,
mei 2008 Penulis
DAFTARISI Halaman Lembar Pengesaban Dosen ........................................................................................... i Lembar Pengesaban Komprehensif .............................................................................. ii Lembar Pengesaban Skripsi .......................................................................................... iii Daftar Riwayat Hidup ................................................................................................... iv Abstract.......................................................................................................................... v Abstrak ........................................................................................................................... vi Kata pengantar .............................................................................................................. vii Daftar Isi ....................................................................................................................... ix Daftar Tabel .................................................................................................................. xi Daftar Gambar .............................................................................................................. xii Daftar Lampiran ............................................................................................................ xiii
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ............................................................................................ 1 B. Perumusan Masalab .................................................................................... 7 C. Tujuan dan Manfaat.. .................................................................................. 7
1. Tujuan Penelitian .................................................................................. 7 2. Manfaat Penelitian ................................................................................ 8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Dasar-Dasar Pe1pajakan .............................................................................. 9 1. Pengertian Pajak ................................................................................... 9
2. Pajak Penghasilan ................................................................................. 11 3. Surat Pemberitabuan ............................................................................. 12 B. Konsep Pemeriksaan Pajak ......................................................................... 15 1. Pengertian Pemeriksaan Pajak .............................................................. 15 2. Tujuan Pemeriksaan Pajak .................................................................... 15 3. Ruang lingkup danjangka waktu Pemeriksaan Pajak .......................... 16
4. Norma Pemeriksaan.Pajak .................................................................... 16 5. Metode dan Teknik Pemeriksaan Pajak ................................................ 21 6. Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak ........................................................... 23 7. Jenis-Jenis Pemeriksaan Pajak .............................................................. 24 C. Kepatuhan Pajak (Tax Compliance) .......................................................... 26 D. Kerangka Pemikiran ................................................................................... 31 E. Hipotesis ..................................................................................................... 32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Ruang Lingkup Penelitian .......................................................................... 33 B. Metode Penentuan Sampel ......................................................................... 33
C. Metode Pengumpulan Data......................................................................... 34 D. Metode Analisis Data ................................................................................. 34 E. Operasional Variabel Data .......................................................................... 36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN A. Gambaran Umum KPP Pratama Jakarta Tebet.. ......................................... 41
1. Sejarah KPP Pratama Jakarta Tebet ..................................................... 41
2. Struktur Organisasi ............................................................................... 45 B. Hasii dan pembahasan ................................................................................ 47
BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN A. Kesimpulan ................................................................................................. 54 B. Implikasi ..................................................................................................... 55 C. Saran-Saran ................................................................................................. 56
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................... 57
LAMP IRAN ................................................................................................................. 59
DAFTAR TABEL
No
Keterangan
Halaman
2.1
Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan SPT
14
3.1
Operasional V ariabel
36
4.1
Jumlab Pegawai KPP Pratama Tebet Jakmia menurut Jenjang Pendidikan
43
4.2
Luas Daerah Kewenangan KPP Pratama Tebet Jakaiia
44
4.3
Data dan Klasifikasi kepatuhan Penyampaian SPT
48
PPhBadan
4.4
Pengujim1 Pelaporan SPT
49
4.5
Tabel Statistik Uji McNemar
51
DAFTAR GAMBAR
No
Keterangan
Hal am an
2.1
Kerangka Pemikiran
31
4.6
'iabel Z
52
DAFTAR LAMPIRAN
No
Keterangan
Halaman
I
Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan SPT
59
2
Data dan Klasifikasi kepatuhan Penyampaian SPT
60
PPhBadan 3
Pengujian Pelaporan SPT
61
4.
Tabel Statistik Uji McNemar
61
5.
Tabel Distribusi Z
62
6.
Strukti.rr Organisasi
63
Surat Izin Riset
64
Surat keterangan Riset
65
7. 8.
BABI PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Semakin meningkatnya kebutuhan dalam menyejahtrakan masyarakat serta meningkatnya dana pembangunan mendorong pemerintah untuk menggali sumber-sumber pendapatannya secara lebih intensif. Pajak adalah salah satu sumber pendapatan pemerintah yang sangat potensial dan berfungsi tidak hanya sebagai sumber pendapatan, tetapi juga mempakan salal1 satu variabel kebijakan yang digunakan untuk mengatur jalannya perekonomian, juga dapat mengatur alokasi sumber-sumber ekonomi. Selain
itu, pajak
merupakan sumber utama APBN yang digunakan untuk membiayai pengeluaran
negara,
baik
pengeluaran
mtin
maupun
pengeluaran
pembangunan. Melalui reformasi perpajakan pada tahun 1983 sistem perpajakan di Indonesia telah bembah dari Official Assesment menjadi Self Assesment
System. Dalam Official Assesment System wewenang untuk menentukan besamya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak bersifat pasif, jadi fiskuslah yang lebih aktif mencari wajib pajak dan menentukan berapa jumlah pajak yang hams dibayar, sedangkan dalam Self Assesment System wajib pajak diberi kepercayaan untuk menentukan, menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang hams dibayar kepada kantor pelayanan pajalc dimana Wajib Pajak terdaftar (Undang-Undang No.28
Pada Self Assesment System penerapan sistem ini bukan berarti Wajib Pajak yang diberi kebebasan untuk memenuhi kewajiban pajak semaunya, sebab dalam Undang-Undang telah diatur mekanisme kontrol serta sanksisanksi bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar dan tepat waktu. walaupun demikian masih banyak Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak merupakan ha! yang tidak mudah. Pada umumnya bagi beberapa orang te1ientu, pajak masih merupakan momok yang menakutkan. Namun demikian pemerintah harus tetap memotivasi para Wajib Pajak untuk dapat menjadikan pajak sebagai suatu kesadaran bukan kewajiban. Dari kenyataan seperti itu dibutuhkan upaya yang sungguh-sungguh dan berkesinambungan, berupa pengawasan dan sekaligus pembinaan terhadap para Wajib Pajak. Pelaksanaan tax audit (Pemeriksaan Pajak) merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, karena di dalam pemeriksaan pajak terdapat pengawasan dan sekaligus pembinaan terhadap para Wajib Pajak. Selain itu, penerapan SelfAsessment System menyebabkan pemerintah harus ekstra ketat dalam ha! pengawasan perpajakan. Oleh karena itu, pemeriksaan bukan hanya dilakukan karena aparat punya bukti bahwa Wajib Pajak melaporkan tidak benar perhitungan pajaknya, mengaku rugi, atau melaporkan lebih bayar, namun pemeriksaan pajak dilakukan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalan1 memenuhi kewajiban pajaknya. Berbekal semangat itu, fiskus setiap saat bisa turun
memeriksa Wajib Pajak, meski tidak memiliki bukti Wajib Pajak melakukan kecurangan atau Wajib Pajak tidak melaporkan rugi fiskal atau lebih bayar. Hal tersebut untuk menghindarkan penyimpangan yang mungkin terjadi serta bagi tindak pengawasan atas pelaksanaan sistem Self Assesment. Oleh karena itu, pemeriksaan pajak haruslah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan diharapkan partisipasi yang baik dari Wajib Pajak yang diperiksa untuk memperoleh hasil yang maksimal. Bila hal ini dapat dilaksanakan maka kemungkinan besar penerimaan negara dari sektor pajak: dapat ditingkatkan. Menurut undang-undang No.28 tahun 2007 pemeriksaan pajak adalah : "Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain (Other Purpose) dalam rangka melasanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. " Dalam pelaksanaan pemeriksaan pajalc baik fiskus maupun wajib pajak hendalmya memahami hal-hal yang berkaitan dengan sebab dilakukan pemeriksaan pajak yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlalru. Hal-ha! yang berkaitan dengan pemeriksaan adalah : I. Surat Pemberitahuan menunjukan kelebihan pembayaran pajak termasuk yang telah diberikan pengambalian kelebihan pajak. 2. Surat Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan menunjukan rugi. 3. Surat pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang ditetapkan. 4. Surat pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh
5. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secarajabatan. 6. Penghapusan NPWP. 7. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). 8. Wajib Pajak mengajukan keberatan.
9. Pencocokan data atau keterangan. 10. Pengumpulan bahan guna penyusunan norma perhitungan penghasilan
neto. 11. Pencocokan data atau keterangan. 12. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil. 13. Penentuan data atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai. 14. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk
tujuan lain. Tujuan utama setiap institusi pemungut pajak adalah tercapainya penerimaan pajak yang optimal, yakni berimbangnya tingkat penerimaan pajak aktual dengan penerimaan pajak potensial atau dengan kata lain tidak ada selisih penerimaan aktual dengan penerimaan potensial yang sering disebut sebagai "Tax Gap". Secara umum kinerja penerimaan pajak yang juga menunjukkan
tingkat
kepatuhan
pajak
masyarakat
menunjukkan
kecenderungan yang semakin meningkat, dan salah satu tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk merealisasikan tujuan tersebut. Penelitian yang berkaitan dengan tax audit (Pemeriksaan Pajak) terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan telah dilakukan oleh beberapa peneliti, misalnya : Nina Risdiana (2004) meneliti
mengenai "Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Memenuhi kewajiban Perpajakan dan Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pemeriksaan PPh Badan Pada KPP PMA IV), dimana penelitian tersebut menggunakan teknik analisis statistik non-parametik yaitu metode Mc.Necmar untuk menguji tingkat kepatuhan dan Wilcoxson untuk menguji
persentase pajak penghasilan terhutang terhadap peredaran usaha pada taraf signifikansi a : 0,05. Hasil pengolahan data yang dilakukan menunjukkan tidak terdapatnya pengaruh pemeriksaan yang dilakukan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak. Rahmayanti (2006) dengan juclul penelitian "Analisis pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhaclap Kepatuhan Wajib Pajak clan Penerimaan Pajak (Stucli Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Kramat Jati), dalam penelitian tersebut metode yang digunakan adalah metode McNemar untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak, metode Wilcoxon clan Korelasi Spearmen untuk menguji pengaruh penerimaan pajak. Hasil pengolahan data yang clilakukan menunjukkan ticlak terclapatnya pengaruh pemeriksaan yang clilakukan clengan tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak. Tri juwita (2007) yang meneliti mengenai " Analisis Pengaruh Sebelum dan Sesudahnya Program e-jilling Terhaclap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan SPT Masa PPN" (Stucli Kasus Pada Direktorat Jenclral Pajak). Dalam penelitian tersebut menunjukan bahwa terclapat hubungan yang sangat erat antara program efilling clengan kepatuhan wajib pajak clalam mevamnaikan SPT. nenelitian tersebut iuiJa menuniukbn h"hw" vMi"h"l
sebelum dan sesudah program e.jilling terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Masa PPN, berdasarkan sample 5 KPP yang terdiri dari 50 perusahaan sekitar 82%. Dalam penelitian ini peneliti ingin menguji atau meneliti kembali yang telah dilakukan penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nina Risdiana (2004) dan Ralunayanti (2006),yang keduanya menyatakan tidak terdapat pengaruh antara pemeriksaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Pada dalam penelitian ini peneliti menguji kembali pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian
terdahulu
penelitian
m1
menggunakan
Sampel
yang
diklasifikasikan yaitu wajib pajak badan yang pernah dilakukan pemeriksaan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebet Jakarta. Berdasarkan paparan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk menguji kembali
mengenai pemeriksaan pajak dan pengaruhnya terhadap
kepatuhan wajib pajak. Dengan membandingkan kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah dilakuka1111ya pemeriksaan pajak yang di susun dalam proposal skripsi ini dengan judul " Analisis Perbedaan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Sebelum dan Sesudah Tax Audit ( Studi Kasus pada Kantor Pratama Tebet Jakarta ) ".
B. Perumusan Masalah Berdasarkau perwnusau masalah yaug telah dikemukakau di atas maka penulis dapat merumuskau masalah sebagai berikut I. Seberapa besar perbedaau tingkat kepatuhau wajib pajak badau dalam memenuhi kewajibau perpajakau sebelum dau sesudah dilakukannya pemeriksaan pajak ?
C. Tujuan dan Manfaat
I. Tujuan Penelitian
Tujuau penelitiau adalah untuk mencari jawabau atas permasalahan mengenai pengaruh dari hasil pemeriksaau pajak terhadap kepatuhau pajak wajib pajak badan dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakau, yaitu : a. Untuk mengetahui dau mendeskripsikau bagaimaua kepatuhau wajib pajak badan sebelum dilakukan pemeriksaan pajak daau1 memenuhi kewajibau perpajakan. b. Untuk mengetahui dau mendeskripsikau bagaimaua kepatuhan wajib pajak badau sebelum dilakukau pemeriksaau pajak daam memenuhi kewajiban perpajakau. c. Mengetahui dau mendeskripsikau Seberapa besar perbedaan tingkat kepatuhau wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebelum dau sesudah dilakukannya pemeriksaan pajak.
2. Manfaat Penelitian a. Bagi Peneliti Untuk menerapkan ilmu yang selama ini diperoleh dibangku kuliah dan untuk mempraktekannya sesuai dengan kondisi yang ada dilapangan. b. Bagi Instansi Memberikan masukan sekaligus pertimbangan bagi pihak yang terkait dalam menentukan kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan khususnya untuk memenuhi kewajiban perpajakaunya. c. Bagi Fakultas Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan untuk menambah pengetahuan tentang pemeriksaan pajak sakaligus sebagai pembanding bagi peneliti serupa dimasa mendatang dalam rangka pengembangan ilmu perpajakan. d. Bagi Penulis selanjutnya Sebagai
tambali.an
informasi
dan
masukan
untuk
membantu
memberikan gambaran yang lebih jelas bagi para peneliti yang ingin melakukan penelitian mengenai perpajakan secara umum dan juga mengenai pemeriksaan pajak.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Dasar-Dasar Perpajakan 1. Pengertian Pajak Secara umum pengertian pajak lebih dikenal sebagai pungutan yang harus dibayar oleh individu kepada pemerintah yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang, dimana dalam ha! ini individu pembayar pajak tidak memiliki kontrapersi secara langsung atas pungutan yang dibayarnya, atas pajak yang dibayarnya digunakan untuk kepentingan public secara umum. Salah satu diantara batasan-batasan itu dijabarkan pengertian pajak oleh : Andriani (Waluyo, Ilyas B. Wirawan, Perpajakan Indonesia, 2000:2) yang berbunyi sebagai berikut : "Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh Wajib Pajak pembayarannya menumt peraturan-peraturan yang tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalal1 untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan ". Rachmad Soemitro ( Siti Resmi, Perpajakan Teori dan Kasus 2005:2) "Pajal( adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak terdapat jasa timbal balik (kontrapretasi) yang dapat langsung ditunjukan, dan yang digunakan pembayaran dan pengeluaran umum". Dari penegertian tersebut terlihat adanya dua pihak yang saling berhadapan yaitu rakyat (disatu pihak), dengan pemerintah atau negara (dipihak lain). Bahwa melalui sarana pajak sebagian harta kekayaan rakyat
ditetapkan. Yang dimaksud dapat dipaksakan artinya bila hutang pajak tidak dibayar, hutang itu dapat ditagih dengan kekuasaan, salah satunya dengan menggunakan surat paksa. Terhadap pembayar pajak tidak dapat ditunjukkan rasa timbal balik tertentu seperti retribusi. Dari beberapa penge1iian tersebut clapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pajak (Resmi, 2005:2) : a. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara Yang berhak memungut pajak adalah negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang) yang digunakan untuk kepentingan rakyat. b. Berdasarkan Undang-undang Pajak dipungut berdasarkan atau dengan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. c. Dapat dipaksakan Yang dimaksud dapat dipaksakan artinya bila hutang pajak tidak dibayar, hutang itu dapat ditagih dengan kekuasaan, salah satunya dengan menggunakan surat paksa, bila perlu ditindak atau dikenai sanksi bila melaknkan perlawanan. d. Tidak ada kontra prestasi atau timbal balik langsung Untuk membedakan pajak dengan retribusi. Pembayar pajak tidak dapat menikmati secara langsung atas pajak yang dibayar .
e. Untuk mebiayai pengeluaran-pengeluaran umum pemerintah Dalarn negara terdapat Anggaran Pendapat dan Belanja Negara, dan paj ak merupakan salah satu penyokong utarna dalarn penerimaan yang kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran dari pemerintah.
2. Pajak Penghasilan a. Pengertian Pajak Penghasilan Penghasilan berdasarkan Undang-undang Perpajakan (Pasal 4 ayat (1)) Undang-undang pajak penghasilan "setiap tambahan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun berasal dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menarnbah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan.
b. Subjek Pajak Penghasilan Subjek pajak penghasilan a0alah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Yang menjadi subjek pajak penghasilan menurut undang-undang Pasal 2 ayat I UU No.17 Tahun 2000 dikelompokkan subjek pajal' adalah : 1 ) Subjek pajak orang pribadi Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun diluar di Indonesia.
2) Subjek pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. 3) Subjek pajak badan Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. 4) Subjek pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT) Bentuk
Usaha
Tetap
(BUT)
adalah
bentuk
usaha
yang
dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalamjangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalaukan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.
3. Surat Pemberitahuan (SPT) Surat Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai suatu sarana
bagi
Wajib
Pajak
di
dalam
melaporkan
dan
mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu Surat Pemberitahuan berfungsi tmtuk melaporkan pembiayaan atau pelunasan pajak baik yang dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ke-3, melaporkan harta clan kewajiban, dan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang
telah dilakukan. Sehingga Surat Pemberitahuan mempunyai makna yang cukup penting baik bagi wajib pajak maupun aparatur pajak. Pelaporan pajak disampaikan ke KPP
dimana wajib pajak
terdaftar. SPT dapat dibedakan sebagai berikut : a. SPT Masa, yaitu SPT yang diglmakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan. Ada beberapa SPT Masa : (I) PPh Pasal 21,
(5)
PPh Pasal 26,
(2) PPh Pasal 22,
(6)
PPN dan PPnBM,
(3) PPh Pasal 23,
(7)
Pemungut PPN
(4) PPh Pasal 25, b. SPT Tahunan, yaitu SPT yang digunakan lmtuk pelaporan talmnan. Ada beberapajenis SPT Tahunan: (1) Badan (2) Orang Pribadi (3) Pasal 21 Keterlambatan pelaporan untuk SPT Masa dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 50.000,- dan SPT Tahunan sebesar Rp. 100.000,-.
Tabel 2.1 Batas waktu pembayaran dan pelaporan SPT BatasWaktu Batas Waktu Pelaporan Pembayaran Mas a 1. PPh Pasal 21/26 Tgl. 10 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut PPh Pasal 23/26 I gl. 10 bulan berikut Tgl. 20 bulan oerikut Tgl. 15 bulan berikut Tgl. 20 bulan 13. DPh Pasal 25 berikut I 4. PPh Pasal 22, PPN & PPn 1 hari setelah 7 hari setelah BM oleh Bea Cukai dipungut Jembayaran PPh Pasal 22 Bendaharawan Pacla hari yang sama l'gl. 14 bulan 15. oerikujt Pemerintah saat penyerahan oarang Sebelum Delivery 6. PPh Pasal 22 - Pertamina Order dibayar PPh Pasal 22 Pemungut T gl. 10 buIan berikut Tgl. 20 bulan 7. ertentu berikut Tgl. 10 bulan berikut Tgl. 20 bulan 8. PPh Pasal 4 ayat (2) berikut Tgl. 15 bulan berikut Tgl. 20 bulan 9. i>PN dan PPn BM - PKP berikut Tgl. 17 bulan berikut I gl. 14 bulan 10. PPN dan PPn BM Bendaharawan berikut PPN & PPn BM Pemungut I gl. 15 bulan berikut Tgl. 20 bulan 11. berikut Non Bendaharawan Tahunan 1. PPh - Badan, OP, PPh Pasal rgl. 25 bulan ketiga Tgl. 31 bulan 21 setelah berakhirnya ketiga setelah tahun atau bagian berakhirnya ahun atau bagian ahunpajak ahunpajak 6 (enam) bulan sejak 2. PBB ---anggal diterimanya SPPT Dilunasi pada saat BPHTB ---terjadinya perolehan hak atas tanah dan bangunan No
F
I'
Jenis SPT
B. Konsep Pemeriksaan Pajak
Pemeriksaan pajak pada dasarnya diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Mengingat jumlah wajib pajak biasanya lebih banyak dari petugas pemeriksa yang ada, maka pemeriksaan mustahil dilakukan terhadap semua wajib pajak. Oleh karena itu, prioritas pemeriksaan terutama ditujukan kepada wajib pajak dengan resiko tinggi melakukan tindakan penggelapan pajak (high risk in terms of tax evasion). 1. Pengertian Pemeriksaan Pajak
Pengertian pemeriksaan pajak
sebagaimana dinyatakan
dalam
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 angka 24 KUP, pemeriksaan adalah kegiatan untuk mencari, mengumpulkan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan pernndang-undangan perpajakan. 2. Tujuan Pemeriksaan Pajak
Tujuan pemeriksaan pajak ( Hananta Bwoga, Yoseph Agus BBN, Tony Marsyahrul, Pemeriksaan Pajak di Indonesia 2005) : a. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada wajib pajak. b. Tujuan dalam rangka mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Ruang lingkup dau Jangka Waktu Pemeriksaan Pajak
Ruang lingkup pemeriksaan terdiri dari : a. Pemeriksaan Lapangan 1 ) Pemeriksaan lapangan meliputi suatu jenis pajak atau selurnh jenis pajak, nntuk tahnn berjalan atau tahun-tahnn sebelumnya dan atau nntuk tujuan lain yang dilakukan ditempat wajib pajak. 2) Pemeriksaan lapangan dapat dilakukan dengan pemeriksaan lengkap atau sederhana. b. Pemeriksaan Kantor 1 ) Pemeriksaan kantor meliputi suatu jenis pajak tertentu baik tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan di !cantor Direktorat Jenderal Pajalc 2) Pemeriksaan !cantor hanya dapat dilakukan dengan pemeriksaan sederhana. 3) Apabila dalam pemeriksaan tersebut ditemukan adanya indikasi transaksi yang menemukan unsur transfer pricing, maka lingkup pemeriksaan ditingkatkan menjadi pemeriksaan kantor.
4. Norma Pemeriksaan Pajak
a. Norma pemeriksaan yang berkaitan dengan pemeriksa pajak dalam pelaksanaan
yang
berkaitan
dengan
pemeriksa
pelaksanaan pemeriksaan lapangan, sebagai berikut :
pajak
dalam
1 ) Pada waktu melakukan pemeriksaan, pemeriksa pajak harus memiliki tanda pengenal pemeriksa pajak dan dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan pajak . 2) Pemeriksa pajak, wajib memberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak tentang akan dilakukmmya pemeriksaan. 3) Pemeriksa pajak wajib memperlihatkan kepada wajib pajak, tanda pengenal pemeriksa pajak dan surat perintah pemeriksaan pajak. 4) Pemeriksa pajak menjelaskan kepada wajib pajak yang akan diperiksa serta maksud dan tujuan pemeriksaan. 5) Hasil pemeriksaan dituang kedalam kertas kerja pemeriksaan (KKP). 6) Pemeriksa pajak wajib membuat laporan pemeriksaan pajak (LPP) berdasarkan KKP. 7) Pemeriksa pajak, wajib memberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak tentang hasil pemeriksaan, berupa hal-hal yang berbeda antara surat pemberitahuan dengan hasil pemeriksaan untuk ditanggapi oleh wajib pajak 8) Pemeriksa pajak wajib memberikan petunjuk kepada wajib pajak mengenai penyelenggaraan pembukuan, pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukm1.
9) Pemeriksa pajak wajib mengembalikan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari wajib pajak paling lama 14 (empat belas) hari sejak selesainya pemeriksaan pajak. Pemeriksa pajak dilarang memberitahukan kepada pihal lain yang
tidak
diberitahukan
berhak,
segala
kepadanya
sesuatu
oleh wajib
yang
diketahui
pajak
dalam
atau rangka
pemeriksaan. b. Norma pemeriksaan yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak dalam rangka pemeriksaan kantor, sebagai berikut : 1 ) Dalam rangka pemeriksaan, pemeriksa pajak dengan menggunakan surat panggilan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, memanggil wajib pajak untuk datang ke Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk. 2) Pemeriksa pajak menjelaskan kepada wajib pajak yang akan diperiksa serta maksud dan tujuan pemeriksaan. 3) Hasil pemeriksaan dituang ke dalam kertas kerja pemeriksaan (KKP).
4) Pemeriksa pajak wajib membuat laporan pemeriksaan pajak (LPP) berdasarkan KKP. 5) Pemeriksa pajak wajib memberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak tentang hasil pemeriksaan, berupa hal-hal yang berbeda antara surat pemberitahuan dengan hasil pemeriksaan untulc ditanggapi oleh wajib pajak.
6) Pemeriksa pajak wajib memberikan petunjuk kepada wajib pajak mengenai penyelenggaraan pembukuan, pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan. 7) Pemeriksa pajak wajib mengembalikan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari wajib pajak paling lama 14 (empat belas) hari sejak selesainya pemeriksaan pajak. 8) Pemeriksa pajak dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak, segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak. c. Norma pemeriksaan yang berkaitan dengan wajib pajak, yaitu: 1 ) Dalam ha! pemeriksaan lapangan, wajib pajak berhak meminta
kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan surat perintah pemeriksaan. 2) Wajib pajak berhak meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan. 3) Dalam ha! pemeriksaan kantor, wajib pajak wajib memenuhi panggilan untuk dapat menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu dan tempat yang ditentukan. 4) Wajib pajak wajib memenuhi permintaan peminjaman buku-buku, catatan-catatan, dan dokunmn-dokumen yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan se1ta memberikan keterangan dalam
jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat permintaan. 5) Wajib pajak berhak meminta kepada pemeriksa pajak rincian yang berkenaan dengan hal-hal yang berbeda dari hasil pemeriksaan dengan surat pemberitahuan. 6) Wajib pajak atas kuasanya wajib menandatangani surat pemyataan persetujuan apabila wajib pajak menyaetujui seluruh hasil pemeriksaan. 7) Dalam ha! pemeriksaan lengkap, wajib pajak atau kuasanya wajib menandatangani berita acara basil pemeriksaan tersebut tidak atau tidak seluruhnya disetujui. 8) Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan, wajib pajak wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 29 undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan dan Tata Cara Umun1 Perpajakan. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang No.28 Tahun 2007. d. Norma pemeriksaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan : 1 ) Pemeriksaan dapat dilakukan oleh seorang atau lebih pemeriksa pajak. 2) Pemeriksaan dilaksanakan dikantor Direktorat Jenderal Pajak, di kantor wajib pajak, di !cantor lainnya, di pabrik, di tempat usaha, di tempat peke1jaan bebas, di tempat tinggal wajib pajak atau di tempat lain yang telah ditentukan oleh Direktorat .TenrlterHl
P~i~k
3) Pemeriksaan dilakukan pada jam ke1ja. 4) Hasil pemeriksaan dituangkan ke dalam kertas kerja pemeriksaan. 5) Laporan pemeriksaan pajak disusun berdasarkan kertas kerja pemeriksaan. 6) Hasil pemeriksaan lapangan yang seluruhnya disetujui wajib pajak atau kuasanya, dibuatkan surat pernyataan tentang persetujan dan ditandatangani oleh wajib pajak yang bersangkutan atau oleh kuasanya. 7) Terhadap temuan sebagai hasil pemeriksaan lengkap yang tidak seluruhnya di setujui oleh wajib pajak, dilakukan pembal!asan akhir hasil pemeriksaan, dan dibuatkan berita acara hasil pemeriksaan. 8) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan pajak, diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, kecuali pemeriksaan dilanjutkan dengan tindakan penyidikan. 5. Metode dan Teknik Pemeriksaan Pajak a. Metode Pemeriksaan 1 ) Metode Dinamis
Dengan menggunakan metode ini, pemeriksa pajak dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan dunia usal!a, yaitu yang berkenaan dengan seluk beluk usaha atau bisnis yang diperiksa
2) Metode sintetis Metode yang digunakan untuk menguji angka-angka pada pos buku besar dibandingkan dengan bukti pendukung (dokumen dasar) yang berhubungan dengan arus uang yang tercermin dalam buku kas atau buku bank. 3) Metode Analitis Metode yang digunakan untuk menganalisis angka-angka dalan1 laporan keuangan, yaitu neraca dan daftar laba atau rugi untuk beberapa periode akuntansi. 4) Metode Langsung Melakukan pengujian atas kebenaran jumlah penghasilan yang dilaporkan dalam Surat Pemberitabuan dengan Laporan Keuangan serta
buku-buku,
catatan-catatan
dan
dokumen-dokumen
pendukungnya. b. Teknik Pemeriksaan
1 ) Menilai kebenaran fonnal SPT yang disampaikan oleh wajib pajak. 2) Menilai kelengkapan SPT, terutama lampiran-J.ampirannya. 3 ) Menilai sistem pengendalian intern perusabaan. 4 ) Melakukan analisis angka-angka. 5 ) Mentrasir angka-angka dan memeriksa dokumen.
6. Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak
Dalam pelaksanaan pemeriksaan Keputusan Menteri keuangan No 545/KMK 04/2000 telah menetapkan adanya wewenang pemeriksaan pajak baik pemeriksa lapangan maupun kantor yaitu: a. Dalam
Melakukan
pemeriksaan
Lapangan,
Pemeriksa
pajak
berwenang: 1 ) Memeriksa dan atau meminjam buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen pendukung lainnya . 2) Meminta keterangan Iisan dan atau tertulis dari wajib pajak yang diperiksa. 3 ) Memasuki tempat atau ruangan yang diduga menyimpan dokumen, yang dapat memberikan petunjuk tentang keadaan usaha wajib pajak. 4) Melakukan penyegelan tempat atau ruangan apabila wajib pajak atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan tersebut. 5 ) Meminta keterangan atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa. b.
Dalam melakukan pemeriksaan kantor, pemeriksa pajak berwenang : 1 ) Memeriksa atau meminjam buku-buku, catatan-catatan wajib pajak. 2) Meminta keterangan lisan atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa.
3) Meminta keterangan atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa. 7. .Jenis- Jenis Pemeriksaan Pajak Pada prinsipnya, pemeriksaan dapat dikategorikan dalam tujuh jenis pemeriksaan yaitu : a. Pemeriksaan Rutin adalah pemeriksaan yang sifatnya rutin dan dilakukan terhadap wajib pajak yang dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. b. Pemeriksaan Kriteria Seleksi adalah pemeriksaan pajak terhadap SPT tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan terpilih w1tuk diperiksa berdasarkan publik kriteri seleksi. c. Pemeriksaan Khusus adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan pemeriksaan lapangan baik melalui pemeriksaan sederhana lapangan ataupun pemeriksaan lengkap. d. Pemeriksaan Tahun Berjalan adalah pemeriksaan yang dapat dilakukan tanpa perlu dikaitkan dengan pemeriksaan tahun sebelwnnya yaitu terhadap: 1) Wajib pajak yang dalam tahun berjalan melakukan merger,
likuidasi, pemekaran. Pengambil alihan usaha, atau penilaian kembali aktiva tetap. 2) Pemotong atau pemungut pajak yang menunjukkan : a) Adanya pembayaran PPh pasal 21 yang berfluktuasi tinggi selama 6 bulan berturut-turut.
b) Adanya perbedaan yang signifikan antara pembayaran PPh pasal 26 terutama atas publik dengan objek PPN jasa Luar Negeri. c) Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi krite1ia untuk pemeriksaan tahun be1jalan. 3) Wajib pajak 1mtuk tujuan Deliquency audit yaitu audit yang dilaksanakan tmtuk mendapatkan data mengenai harta Wajib Pajak atau
penanggulangan
pajak
yang
merupakan
obyek
sita
sehubtmgan dengan adanya tunggakkan pajak sesuai dengan undang-tmdang pajak dengan surat paksa. 4) Wajib pajak tertentu berdasarkan intruksi direktur pemasaran, penyidikan dan penagihan pajak e. Pemeriksaan terhadap wajib pajak lokasi adalah pemeriksaan pajak yang dilakukan ditempat wajib pajak. f.
Pemeriksaan Integrasi adalah pemeriksaan yang dapat dilaksanakan terhadap wajib pajak yang berada dalam satu group atau menuju hubtmgan istimewa dan wajib pajak memiliki hubungan usaha dengan wajib pajak lain yang diperiksa.
g. Pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan apabila ada laporan pengamatan yang mengidentifikasikan bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan.
B. Kepatuhan Pajak (Tax Compliance) Menurut
Safri
Nurmantu
(2003:148),
kepatuhan
perpajakan
didefinisikan sebagai: "Suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya". Terdapat dua macam kepatuhan, yakni : kepatuhan fo1mal dan kepatuhan material, kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi
kewajiban
perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan, sedangkan wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalal1 Wajib Pajak yang
mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat
Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan ketentuan dan menyampaikan ke kantor pelayanan pajak sebelum batas waktu berakhir. Menutut James (2003) wajib pajak dapat dikatakan patuh apabila wajib pajak mempunyai kesediaan untuk mernenuhi kewajiban pajaknya sesuai aturan yang berlaku tanpa perlu dilakukannya pemeriksaan, investigasi seksanm (obtrusive Investigation), peringatan, ataupun ancaman penerapan sanksi baik publik maupun administrasi. Dengan demikian, secara hipotesis bila semua wajib pajak rnematuhi dan menaati terhadap aturan-aturan perpajakan yang berlaku, maka selisih antara penerimaan pajak potensial dengan penerirnaan pajalc actual menjacli Nol (0). Oleh karena itu dalam konsep yang sederhana, meningkatnya tingkat kepatuhan pajak akan tercermin pada penyempitan "Tax Gap".
Kepatuhan pajak juga sering kali diasosiasikan dengan dua istilah baku yang sudah popular dalam bidang-bidang perpajakan, yakni "tax avoidance" dan "tax evasion". Perbedaan dari kedua istilah ini terletak pada aspek legalitasnya. Tax Avoidance terkait dengan upaya-upaya Wajib Pajak secara legal untuk mengurangi kewajiban pajalrnya karena adanya kelemahan publik perpajakan, sedangkan tax evasion terkait upaya-upaya Wajib Pajak untuk menghindari kewajiban pajaknya. Berdasarkan beberapa studi mengenai faktor-faktor yang menentukan tingkat kepatuhan pajak, maka secara umum terdapat dua model utama, yakni: I. Model konvensional (Model Generasi Pertama)
Model konvensional lebih menekankan persoalan tax evasion dari sisi Wajib Pajak (tax payers) dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilakunya. 2. Model Generasi kedua Model Generasi kedua ini, persoalan kepatuhan pajalc juga ditentukan oleh pelaku lain yaitu petugas pajak (tax Collector). Dalam model ini analisa dilakukan pada pola kedua belah pihak (tax payer dan tax collector). Batasan sebagai wajib pajalc patuh diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000. Persyaratan sebagai wajib pajak patuh dibedakan antara wajib pajak yang laporan keuangannya telah diaudit oleh akuntan public dengan yang laporan keuangannya tidak diaudit.
Dalam ha! wajib pajak yang laporan keuangannya tidak diaudit oleh akuntan publik mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wajib pajak patuh, untuk melakukan pemenuhan ketentuan: I. Melakukan inventarisasi terhadap wajib pajak yang dalam dua tahun
takwim terakhir menyampaikan SPT Masa semua jenis pajak (PPh dan PPN) sesuai dengan ketentuan. Untuk SPT Masa tahun kedua hanya sampai dengan masa November. 2. Melakukan inventarisasi terhadap wajib pajak yang tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak per tanggal 31 Desember, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. 3. Melakukan inventarisasi terhadap wajib pajak yang dalam waktu sepuluh talmn terakhir tidak dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak patuh, oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak dimasukkan dalam Daftar Nominatif wajib pajak Patuh dan diusulkan kepada Kepala Kantor \Vilayah Direktorat Jenderal Pajak untuk ditetapkan atas nama Direktur Jenderal Pajak pada Januari. Pada dasarnya wajib pajak dimasukkan dalam kategori patnh apabila memenuhi kriteria atau persyaratan sebagai berikut (menunjukan pada kriteria menurut keputusan mentri keuangan No 545/KMK 04/2000). Yaitu :
I. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir. 2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semuajenis pajak, kecuali telah memperoleh ijin untuk mengangsur atau menunda pembayaran. 3. Tidak pemah dijatuhi hukurnan karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir. 4. Dalam 2 (dua) tahun pajak terakhir: a. Menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 Undang-Undang KUP, dan b. Dalam ha! terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan terakhir untuk masing-masinng jenis pajak terutang paling banyak 5 %. 5. Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk 2 (dua) tahun terakhir diaudit oleh akw1tan public dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laporan rugi fiskal, laporan auditnya harus disusun dalan1 bentuk panjang
(Long Form Report) yang menyajikan rekonsiliasi laporan Iaba rugi komersial dan fiskal. 6. Dalam ha! wajib pajak yang laporan keuangam1ya tidak diaudit oleh auntan public, dipersyaratkan untuk memenuhi ketentuan tersebut pada huruf d di atas.
C. Kerangka Pemikiran
Kerangka pemikiran merupakan bagian dari tinjauan pustaka yang berisikan rangkuman atas semua dasar-dasar teori yang dijadikan landasan dalam penelitian ini, dimana dalam kerangka pemikiran ini diberikan skema singkat mengenai alur-alur penelitian yang menggambarkan proses penelitian yang akan dilakukan .:
Gambar2.l Kerangka Pemikiran
Sebelum dilakukan pemeriksaan pajak
Kepatuhan WajibPajak Sesudah dilakukan pemeriksaan pajak
E. Hipotesis Berkaitan dengan penelitian ini, penulis merumuskan hipotesis yang berkaitan dengan pengaruh pemeriksaan terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai berikut:
Ho
-+
Tidak terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan sebelum dan sesudah dilakukan pemeriksaan pajak. Terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan sebelum dan sesudah dilakukan pemeriksaan pajak.
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Ruaug Lingkup Penclitian Dalam penelitian ini ingin diketahui seberapa besar perbedaab tingkat kepatuhan wajib pajak badan sebelum dan sesudah dilakukannya pemeriksaan pajak, sampel yang diambil yaitu wajib pajak badan yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan sebelum dan sesudah dilakukan pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tebet Jakarta yang beralamat Jalan Tebet Raya No.9 Jakarta Selatan. Dalam penelitian ini terdapat dua macam data yang dapat diperoleh yaitu data primer dan sekunder. Data primer merupakan sumber data penulisan yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara) yang digunakan sebagai alat pelengkap penjelasan mengenai keadaan objek peneliti, melalui tanya jawab atau wawancara dengan petugas pajak. Sedangkan data sekunder berasal dari data-data teoritis berupa literatur dan peraturan yang berkaitan dengan penulisan (Indrianto, 2002 :147).
B. Metode Penentuan Sampel Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode purposive sampling dengan menggunakan pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan (judgment sampling) yaitu pemilihan sampel dengan menggunakan pertimbangan didasarkan pada kepentingan atau tujuan penelitian tertentu dan pada penelitian ini sampel
yaitu hanya wajib pajak badan yang pemah dilakukan pemeriksaan oleh pihak fikus. (Indrianto, 2002 :131 ).
C. Metode Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini, menggunakan antara lain : 1. Studi Lapangan Wawancara
(Inteview),
yaitu
teknik
pengumpulan
data
dengan
mengadakan tanya jawab yang dilakukan penulis kepada fiskus di Kantor Pelayanan Pajak Tebet Jakarta yang berhubungan dengan penelitian. 2. Studi Kepustakaan Untuk dapat memperoleh landasan dan konsep yang kuat agar dapat memecahkan
permasalahan,
maka
penulis
melakukan
tinjauan
kepustakaan dengan membaca literatur yang ada, yang berhubungan dengan penelitian.
D. Metode Analisis Data
Metode analisis yang dilakukan dimulai dengan menyederhanakan dan mengelompokkan data yang diperoleh agar tujuan pengujian kepatuhan ini dapat dianalisis lebih mudah. Data yang diperoleh dikelompokan menjadi data pengujian kepatuhan (menggunakan data berupa tanggal penyampaian SPT Tahunan PPh badan oleh wajib pajak badan sebelum dan sesudah dilakukan pemeriksaan pajak dengan menetapkan laiteria patuh atau tidak patuh).
Metode analisis data yang dilakukan menggunakan pengujian data statistik non parametik yaitu pengujian statistik dengan kondisi penelitian tertentu berdasarkan infommsi dan sampel, uji hipotesis diolah dan dianalisis dengan bantuan komputer paket program SPSS V .12 (Santoso:200 I). Metode statistik non parametik yang akan digunalcan dalam pengujian dua sampel berpasangan ini adalah : 1. Mc.Nemar
Metode ini digunakan untuk pengujian kepatuhan wajib pajak dan data yang diperoleh bernpa data nominal, yakni dengan isian dua kode saja, seperti ya atau tidak, tinggi atau rendah. Langkah - langkah yang akan digunakan adalah : a. Mengelompokkan variabel tingkat kepatuhan, penyampaian SPT Tahunan PPh Badan, yaitu kriteria patuh atau tidak patuh. b. Letakkan label frekuensi observasi dalam suatu tabel empat sisi. c. Menetapkan probabilitas atau tingkat signifikan (a) sebesar 5%
d. Pengajuan hipotesis yaitu : Pengujian kepatuhan wajib pajak badan dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan e. Melakukan pengujian statistik untuk menguji hipotesis dengan melihat angka probabilitas (level signifikan), dengan ketentuan : Probabilitas > 0,05 Maka HA ditolak Probabilitas < 0,05 Maka HA diterima
Ho
-
Tidak terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan sebelum dan sesudah dilakukan pemeriksaan pajak. Terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan sebelum dan sesudah dilakukan pemeriksaan pajak.
E. Opcrasional Variabel Penelitian
Operasional Variabel merupakan pendefinisian variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Operasional Variabel yang digunakan adalah :
Tabel 3.1 Operasional Variable Variabel
Sub Variabel
l .Pemeriksaan a. Sebagai pengawasan Pajak
sistem SelfAssesment b. Terdapat indikasi
Indikator - Penelusuran jejak - Mengecek dan
Ukuran Ketepatan waktu
(hari)
dalam
wajib pajak diduga
menghitung
penyampaian
telah melakukan
angka- angka
SPT Tahunan
tindakan pidana
dalam SPT
PPhBadan.
di bidang perpajakan
- Menilai kelengkapan SPT
c. Obyek pajak yang
- Meneliti data
menyatakan lebih bayar atau kurang bayar d. Wajib pajak yang
transaksi - Meneliti catatan atau bukti peredaran usaha
mengajukan
- Mencocokkan
permohonan
saldo laporan
pencabutan NPWP,
keuangan dengan
PKP
yang di laporan padaSPT - Mencocokkan laporan keuangan komersial sesuai ketentuan perpajakan.
n "-
12. Kepatuhan
Wajib Pajak
~~epat waktu dalam
menyampaikan SPT untuk semua jenis
- Pembayaran Masa setiap bulan - Pembayaran SPT
Ketepatan waktu (haii) dalam
paj ak dalain 2 (dua)
Masa, SPT PPN
penyampaian
tahun terakhir
setiap bulan
SPTTahunan
b. Tidak mempunyai
- Menghitung pajak
tunggakan pajak
sendiri dengan
untuk semua jenis
benar
paiak
- Melaksanakan
PPhBadan.
c. Tidak pemah dijatuhi
pembukuan
hukuman karena
dengan benar
dilakukan tindak
- Melaksanakan
pidana di bidang
kewajiban
perpajakan
administrasi yang diperlukan.
3. Sebelum
a. Belum dilakukannya
- Tidak atau belum
Ketepatan
dilakukan
pemeriksaan
dilakukan
waktu
pemeriksaan
kebenaran laporan
penelusuran
dalam
pajak
wajib pajak yang
jejak wajib pajak
penyampaian
dituangkan dalam
oleh Fiskus
SPT Tahunan
SPT beserta lampiran b. Tidak terdapat
- Tidak atau belum dilakukan
indikasi wajib pajak
pengecekan
di duga telah
dan perhitungan
melakukan tindak
angka-angka
pidana dibidang
dalam SPT oleh
perpajakan
Fiskus
c. Tidak adanya obyek pajak yang
- Tidak atau belum
menyatakan lebih
dilakukan
atau kurang bayar.
penilaian kelengkapan SPT
(hari)
PPhBadan.
wajib pajak oleh fiskus - Tidak atau belum dilakukan pencocokan saldo laporan keuangan wajib pajak dengan yang dilaporkan dalam SPT, serta pencocokan Japoran keuangan komersial sesuai dengan ketentuan perpajakan. 4. Sesudah
a. Terdapat indikasi
- Sudah dilakukan
Ketepatan
dilakukan
wajib pajak diduga
penelusuran j ej ak
waktu
pemeriksaan
telah melakukan
wajib pajak oleh
dalam
pajak
tindak pidana
Fiskus
penyampaian
dibidang perpajakan
- Sudah dilakukan
b. Adanya obyek pajak
pengecekan dan
yang menyatakan
perhitungan
lebih atau kuram!
amdca-aiwka
(hari)
SPT Tahunai1 PPh Badan.
bayar c. Wajib pajak yang mengajukan
dalam SPT oleh Fiskus - Sudal1 dilakukan
permohonan
penilaian
pencabutan NPWP,
kelengkapan
PKP
SPT wajib pajak oleh fiskus - Sudali dilakukan pencocokai1 saldo laporan keuangan wajib pajak dengan yang dilaporkan dalan1 SPT.
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Kantor Pelayanan pajak (KPP) Pratama Jakarta Tebet
1. Sejarah Kantor Pelayanan pajak (KPP) Pratama Jakarta Tebet Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah suatu instansi dari Direktorat Jendral pajak (DJP) yang berada di bawah dan be1iangung jawab langsung kepada
kantor
wilayah.
Berdasarkan
keputusan
menteri
keuangan
No.443/KMK.01/2001 pasal 30 menyebutkan bahwa "KPP mempunyai tugas melaksanakan
pelayanan, pengawasan
administratif dan
pemeriksaan
sederhana terhadap wajib pajak dibidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan pajak tidak langsung lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Berdasarkan pasal 31 fm1gsi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah sebagai berikut : a. Mengumpulkan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan dan ekstensifikasi wajib pajak. b. Penelitian dan penataan usaha Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, Surat Pemberitahuan (SPT) Masa serta berkas wajib pajak. c. Pengawasan
pembayaran masa.
Pajak
Penghasilan
(PPh),
Pajak
Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan pajak
d. Penata usahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, penyelesaian, keberatan, banding, dan penyelesaian restitusi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan pajak tidak langsung lainnya. e. Pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi perpajakan.
f. Penerbitan surat ketetapan pajak. g. Pembetulan surat ketetapan pajak. h. Pengurangan sanksi pajak. i.
Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
Berdasarkan surat keputusan menteri keuangan No.Kep-94/KM.01/94 tanggal 29 Maret 1994, dalan1 lingkungan Direktorat Jendral Pajak (DJP) telah terjadi pemekaran organisasi beberapa Kantor Pelayanan Pajalc (KPP). Salah satunya terjadi pada KPP Jakarta Selatan Satu, sehingga pecah menjadi dua KPP yaitu : Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Tebet, dan
Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Setia Budi. Pada awal berdirinya Kanter Pelayanan Pajak Jakarta Tebet menempati kantor di jalan Bukit Duri No. 8 kemudian karena terjadinya kebanjiran di sebagian wilayah Jakarta selatan khususnya kecamatan Tebet menimpa kantor, sehingga kondisi kantor menjadi tidak layak huni dan mengakibatkan kerugian materiil yang tidak sedikit, maka pada tahun 2002 Kantor Pelayan Pajak Jakarta Tebet berpindah kantor dijalan TB Simatupang No.32 yang merupakan kantor bersama dengan KPP Jakarta Cilandak. Lokasi kantor baru yang cukup
dan pembinaannya terhadap wajib pajak dirasa kurang optimal, maka pada bulan Oktober 2004 Kantor Pelayanan Jakru.ia Tebet berpindah kantor lagi di kantor bersru.na KPP Madya Jakru.ia Pusat, Karipka Jakru.·ta Dua di Jalan Tebet Raya No.9 Jakru.ia Selatan. Dan gedtmg baru tersebut telah ditempati secara penuh dan efektif dalru.n upaya untuk melaksanakan tugas pelayanru.1 dru.1 pembinaan perpajakan kepada masyru.·akat sehingga diharapkan Kantor Pelayanan Pajak Jakru.ia Tebet dapat melaksanakan tugas dengan baik secara optimal dan efektif. Jumlah pegawai di Kantor Pelayan Pajak (KPP) Jakru.ia Tebet menurut jenjang pendidikan. Tabel 4.1 Jumlah Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan
No
Golongan
SD
SMP
SMA
DI/III/IV
Sl/S2/S3
Jumlah
Pegawai 1
2
3
4
5
6
7
8
1
I
-
-
-
-
-
-
2
II
-
-
21
33
-
54
3
III
-
-
27
2
17
46
4
IV
-
-
-
-
2
2
JU MLAH
-
-
48
35
19
102
Kantor Pelayanan Pajak
Jakarta Tebet merupakan instansi vertikal
Direktorat Jendral Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala wilayah DJP Jakarta III. Sedangkan daerah kewenangan Kantor Pelayanan Pajak Jakmia Tebet dalmn melakukan pengawasan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak meliputi seluruh wilayah kecmnatan Tebet, dengan luas daerah dan jumlah penduduk yang dirinci perkelurahan adalah sebagai berikut : Tabel 4.2 Luas Daerah dan Jumlah Penduduk
No
Daerah
Luas (Ha)
Penduduk
Kepala Keluarga
1
2
3
4
5
1
Menteng dalam
258
37.045
10.178
2
Tebet Barat
172
32.872
8.049
3
TebetTimur
139
26.926
6.379
4
BukitDuri
108
41.687
9.218
5
Manggarai selatan
51
28.321
6.274
6
Manggarai
95
33.700
9.308
7
KebonBaru
130
36.777
9.714
JUMLAH
953
237.328
59.120
2.
Struktur Organisasi
Struktur organisasi di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tebet dipimpin oleh Kepala Kantor yang membawahi beberapa bagian dan seksi. di bawah ini adalah bagian dan seksi-seksi yang di bawahi oleh Kepala Kantor KPP Tebet Jakarta beserta tugas dari masing-masing subbagian tersebut : a. Subbagian Umum Memberikan pelayanan antara lain melakukan umsan kepagawaian, keuangan dan tata usaha mmah tangga. b. Seksi Pengolahan Data dan informasi (PDI) Memberikan pelayanan antara lain : melakukan unJSan pengolahan data dan penyajian informasi, pembuatan monografi fiskal, penggalian potensi perpajakan dan ekstensifikasi wajib pajak dan pengusaha kena pajak. c. Seksi Pelayanan Memberikan pelayanan antara lain : layanan terpadu (pelaporan, surat masuk, dsb), pendaftaran wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak, pengajuan usu! penghapusan NPWP dan pencabutan pengukuhan PKP. Perubahan identitas wajib pajak, perpindahan wajib pajak, dan perpanjanganjangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh. d. Seksi Ekstensifikasi Melakukan penyuluhan pajak kelapangan langsung kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak.
e. Seksi penagihan Memberikan pelayanan antara lain : angsuran atau penundaan pembayaran pajak, pencabutan sita, pembatalan lelang.
f.
Seksi Pemeriksaan Memberikan pelayanan kepada wajib pajak yang mengajukan pemeriksaan pajak akibat lebih bayar serta pemeriksaan pajak kerena alasan lain.
g. Seksi Pengawasan dan konsultasi I Peninjauan kembali alas SKP dan STP, surat Keterangan Domisili (SKD). h. Seksi Pengawasan dan konsuitasi II Peninjauan Surat Keterangan Fiskal (SKF) dan Surat Keterangan Kewarganegaraan.
i.
Seksi Pengawasan dan konsultasi III Peninjauan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22, Pasal 23, Pasal 4 (2) Dana Pensiun dan PPh Final.
j.
Seksi Pengawasan dan konsultasi IV Legalisasi Surat Keterangan Lokasi dan m.:mberikan jawaban secara tertulis haI-hal yang menjadi dasar pengenaan pajaic atau perhitungan rugi, pemotongan atau pemungutan pajak alas permintaan wajib pajaic dan Kantor Pelayanan Pajak Lai1111ya.
k. Kelompok Jabatan FungsionaI Melakukan atau menjaiankan proses pemeriksaan pajak kepada wajib pajaic.
B. Hasil Dan Pembahasan a. Hasil Observasi ..
pata-data yang berhasil dikumpulkan sebagai bahan pendukung dalam
' analisis kualitatif dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Sample yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu dengan sampel populasi terdapat sebanyak 25 wajib pajak badan yang sudah pernal1 dilakukan pemeriksaan. b. Data yang terseleksi menjadi objek penelitian (sampel), diambil dari datadata pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tebet, data yang diperoleh dibagi menjadi 2 janis data: I) Penyampaian SPT Tallwmn PPh Badan yang dilakukan oleh wajib pajak ke Kantor Pelayanan Pajal( Jakarta Tebet sebelum wajib pajak tersebut dilakukan pemeriksaan. 2) Penyampaian SPT Tallunan PPh Badan yang dilakukan oleh wajib pajak ke Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tebet sesudall wajib pajak tersebut dilakukan pemeriksaan. b. Pengolahan Data dan Hasil pengujian Statistik Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan pengolahan data. Pengolahan data ini menggooakan metode pengnjian sebagaimana disajikan berikut ini : Pengujian Kepatuhan Wajib pajak Badan Menggunakan Metode McNemar.
Kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan di bagi menjadi 2 yaitu Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan yang dilakukan oleh wajib pajak ke Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tebet sebelum wajib pajak tersebut dilakukan pemeriksaan, dan Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan yang dilakukan oleh wajib pajak ke Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tebet sesudah wajib pajak tersebut dilakukan pemeriksaan. dikategorikan menurut kriteri_a UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No.28 Tahun 2007 Pasal 3 ayat 1 dan 3 : a. Dikatakan patuh apabila wajib pajak menyampaikan atau melaporkan SPT Tahunan PPh Badan secara tepat waktu yaitu paling lambat (3) bulan setelah akhir tahun pajak. b. Dikatakan tidak patuh apabila wajib pajak menyampaikan atau melaporkan SPT Tahtman PPh Badan tidak tepat waktu yaitu paling lambat (3) bulan setelah akhir tahun pajak . Tabel 4.3 Data dan K;lasifikasi Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan
No 1 2 3 4 5 6 7 II
Wajib Paiak A B
c
D E F G T-l"
Sebelum Tax Audit 1
1
Patuh Patuh TidakPatuh Patuh TidakPatuh TidakPatuh Patuh
Sesudah tax Audit 1 0 l 0 1 1 1
(\
rr;A<::ilr P,,.tH'h
1
1 0 1 0 0
Klasifikasi
Klasifikasi Patuh TidakPatuh Patuh TidakPatuh Patuh Patuh Patuh D.-.tnh
10
s
1 1 1 0 1 0 1 1 1 1
T
0
u
1 1
J K L M N 0
11
12 13
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
p Q R
v w x
Patuh Patuh Patuh TidakPatuh Patuh TidakPatuh Patuh Patuh Patuh Patuh TidakPatuh Patuh Patuh Tidak Patuh Patuh Tidak Patuh
0
1
y
0
1 0 0
1 1 0 1 1 I
1 1 1 l 1 I l
Patuh Tidak Patuh Tidak Patuh Patuh Patuh TidakPatuh Patuh Patuh Patuh Patuh Patuh Patuh Patuh Patuh Patuh Patuh
Hasil uji kepatuhan wajib pajak badan dalam menyampaikan atau melaporkan SPT tahunan PPh badan
Crosstabs
Tabel 4.4 pengujian pelaporan SPT tahtman sblm.audit & ssdah.audit ssdah.audit sblm.audit
0 1
0
1 1 4
8 12
Tabel pengujian pelaporan SPT Tahunan di atas menunjukan bahwa: a. Ada 1 wajib pajak dengan sikap kepatuhan dari tidak patuh tetap tidak patuh. b. Ada 8 wajib pajak dengan sikap kepatuhan dari tidak patuh menjadi patuh
c.
Ada 4 wajib pajak dengan sikap kepatuhan dari patuh menjadi tidak patuh.
d. Ada 12 wajib pajak dengan sikap kepatuhan dari patuh tetap patuh
Apabila dilihat dari kolom hasil pengujian, menunjukan adanya kecendrungan sikap pada arah tingkat tinggi pada wajib pajak dalam menyampaikan atau melaporkan SPT Tahunan dibandingkan dengan sikap wajib pajak dengan sikap kepatuhan yang tetap rendah. Dengan melihat hasil bahwa 12 wajib pajak badan atau 48 % dari seluruh sampel wajib pajak badan yang dilakukan pemeriksaan telah memiliki sikap kepatuhan tinggi baik sebelum dilakukannya pemeriksaan maupun sesudah dilakukan pemeriksaan, dibandingkan tingkat kepatuhan yang menuju kepada arah tingkat rendah yaitu 4 wajib pajak badan atau 10% dari seluruh sampel. Selain dilakukan pengujian 4 kolom, harus dilakukan pengujian kembali yaitu dengan dilakukannya pengujian statistik metode Mc Nemar agar diperoleh keyakinan apakah terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam menyampaikan atau melaporkan SPT Tahunan PPh Badan sesudah dilakukannya pemeriksaan.
Tabel 4.5 Statistik uji Mc.Nemar Test StatisticS>
N Exact Sig. (2-tailed)
sblm.audit & ssdah.audit 25
.388 8
a. Binomial distribution used. b. McNemar Test
Tabel statistik uji Mc.Nemar menunjukan sampel (N) digunakan berjumlah 25 sampel ( wajib pajak badan ). Sedangkan kolom Exact Sig. Atau signifikansi yang diperoleh untuk uji dua sisi adalah 0.388, ha! ini berarti nilai probabilitas yang ditetapkan ( 0.388 > 0.05 ) maka keputusannya adalah HA ditolak yaitu tidak terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan sebelum dan sesudah dilakukannya tax audit.
C . Membandingkan Z Hitung dan Z Tabel Z I-Iitung,
=
1.154 (b -C)
( 8 - 4)
=
Z Tabel = 1.654 Z tabel bisa dihitung pada tabel, dengan a= I 0% dan uji dua sisi (10 % dibagi 2 menjadi 5 % ), maka luas kurva normal adalah 50% - 5% = 45 %
angka Z sekitar 1.645. Oleh karena Z hitung 1.154 < 1.645 maka HA ditolak yaitu tidak terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan sebelum dan sesudah dilakukaimya tax audit.
Gambai· 4.1 Tabel Distribusi Z
Ho
- 1.645
+1.154
+1.654
Hasil tes statistik menunjukan bahwa tidak terdapatnya perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak badai1 dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan sebelum dan sesudah dilakukannya tax audit..
Berdasarkai1 dari beberapa basil uji di atas yai1g menyatakan bahwa tidak adanya perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan
sehelnm
chn
s"srnhh
dilakukannya tax audit. Hal ini perlu diperhatikan mengapa pemeriksaan yang erat kaitannya dengan kepatuhan justru tidak memberikan perbedaan peningkatan kepatuban yang signifikan.
Tidak meningkatnya kepatuhan wajib pajak atau masih adanya wajib pajak yang tidak patuh walaupm1 sudall dilakukan pemeriksaan salall satunya disebabkan karena kurangnya sosialisasi terhadap wajib pajak sehingga sering terjadi kesalahan yang dilakukan wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan. Selain itu kurang efektifnya pemeriksaan yang dilakukan juga menjadi faktor mengapa tidak ada peruballan peningkatan kepatuhan sebelum dan sesudall pemeriksaan. Fal,tor-faktor yang menyebabkan ketidak patuhan itu tentunya masih dapat diatasi dengan meningkatkan pengetalluan kepada wajib pajak tentang bagaimana proses penyelasaian pajak yang efektif dan efisien, serta peningkatan sikap profesionalisme aparat pajak dalam menjalankan tugas.
BABV KESIMPULAN , IMPLIKASI DAN SARAN
A. Kesimpulan Berdasarkan paparan pada bab - bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
1. Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan
berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu dengan menggunakan metode McNemar diperolah hasil, bahwa signifikansi yang diperoleh untuk uji dua sisi adalah 0.3 88, ha! ini berarti nilai probabilitas yang ditetapkan ( 0.388 > 0.05 ) maka keputusannya adalah HA ditolak, yaitu tidak terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan sebelum dan sesudah dilakukannya tax audit. 2. Selain menggunakan metode McNemar untuk lebih meyakiukan apakah terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakan yaitu penyampaian SPT PPh tahunan Badan sebelum dan sesudah tax audit, dilakukan pengujian dengan membandingkan Z hitung dan Z tabel dengan hasil Z hitung 1.154 < 1.654 maka
HA ditolak, artinya tidak terdapat perbedaan tingkat
kepatuhan wajib pajak badan dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan sebelum dan sesudah dilakukannya tax audit.
B. Implikasi
Berdasarkan hasil kesimpulan yaitu tidak terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalan1 memenuhi kewajiban perpajakaooya sebelum dan sesudall dilakukaooya tax audit. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya perubahan yang signifikan dalam penyampaian atau pelaporan SPT Tallunan PPh Badan sebelum dan sesudal1 dilakukaooya pemeriksaan pajak. Hal ini terjadi disebabkan kurangnya sosialisasi terhadap wajib pajak yang mengakibatnya minimnya pengetalluan wajib pajak akan tatacara pelaksanaan pajak sehingga sering terjadi kesalallan yang dilakukan wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan, selain itu kurangnya sikap profesionalisme para aparat pajak merupakan salall satu faktor yang menyebabkan tidak adanya peruballan yang signifikan terhadap wajib pajak yang telall dilakukan pemeriksaan.
Berdasarkan ha! tersebut, maka wajib pajak badan yang telall dilakukan pemeriksaan ini tergolong waj1b pajak yang tidak patuh pajak. Hal ini berakibat penerimaan di KPP tersebut tidak sesuai dengan pajalc potensial yang seharusnya.
C. Saran - Saran
Berdasarkan implikasi di atas, maka saran - saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut : 1. Penyuluhan dan
sosialisasi
mengenai
pajak hendaknya terus
dikembangkan sehingga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan dan dapat membantu kelancaran kegiatan
yang
berkaitan dengan perpajakan terutama dengan
pemeriksaan. 2. Perlu ditumbuhkan kesadaran yang tinggi dari wajib pajak dengan penegakan hukum yang jelas terhadap wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan, karena dengan pemeriksaan saja belmn cukup membentuk wajib pajak patuh pada peraturan perpajakan yang berlaku. 3. Peningkatan sikap profesionalisme dari para fiskus dalam melakukan pemeriksaan pajak untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak.
DAFTARPUSTAKA
Bwoga, Hananta, Agus BBN, Yoseph, Marsyahul Tony. 2005. "Pemeriksaan
pqjak di
Indonesia edisi ke dua," Jakaiia : PT. Grasindo.
Djoned, Gunadi M. 2002. "Ketentuan Formal Perpajakan Dalam Pemeriksaan
Pajak", Volume 1. Jurnal Perpajkan Indonesia.
Gunadi. 2005. "Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Terhadap Kepatuhan
Pajak", Volume empat. Jurnal Perpajakan Indonesia.
Hainid, Abdul. Prof., Dr., MS., 2007. "Panduan Penulisan Skripsi", FEIS UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.
Ilyas, Wirawan B, Burton, Richard. 2000. "Hukum Pajak'', Jakaiia.
Juwita, Tri. 2007 " Analisis Pengaruh Sebelum dan Sesudah Program e-Filling
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan SPT Masa PPN". Jakarta: FEIS UIN SyarifHidayatullah.
Resmi, Siti. 2005. "Perpajakan Teori dan kasus edisi ke dua", Jakarta : Salemba Empat.
Santoso, Singgih. 2001. "SPSS Versi 12 Mengolah Data Statistik Secara
Profesional ", Jakarta : PT Alek Media Komputindo.
Suandy, Erly. 2006. "Perpajakan", Jakarta: Salemba Empat.
Rahmayanti. 2006 " Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan
dan Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pqjak Kramat Jati)", Jakarta: FEIS UIN SyarifHidayatullah.
Risdiana, Nina. 2004
"Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pqjak Terhadap
Kepetuhan Wqjib Pajak Untuk Memenuhi Kewajiban Perpajakan" . Jakarta: FEIS UIN Syarif Hidayatullah.
Sugiyono, Prof, Dr. 2005 "Metoda Penelitian Bisnis ", Alfabeta, Bandung.
Waluyo, Burton,Richard. 1997. "Ketentuan Undang - Undang baru dibidang
perpajakan" Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
LAMPIRAN I Batas waktu pembayaran dan pelaporan SPT
!Nol
Jenis SPT
I
Batas Waktu
~ Waktu
)--·-···-········----··--···-·--- ·-·-··--··--- _____ _!'~l!lbaya!:l!..~--- ·---~~!:l.P.?!a~---· · Mas a -1. IPPhPasaf2 J/26 --1-gl-.-1o--:--bu_,1-an-berikut ~!~k~~ bulan ! 2· /.PPh Pasal 23/26
iff>11 Pasa1 25
]Tgl. l 0 bulan berikut I gl. 20 bulan I berikut
ygi~Js"biiim1be~ikiii~!!i~u~biiia~
\
--1
•:--4.-.IPPhPasal . 22, PPN .& PPn Jl .harl setelah ]7 hari setelah ~-~Mole~ Bea Cuka1 d1pungut. .\Eembayaran __ 1 '5. JPPh P~sal 22-Bendaharawan Padahan yang sama (Tgl: l~ bulan ! ~emenntah saa.t penyerahan jbenkuJt I I barang ! 6. jPPh Pasal 22 - Pertamina · S~belum Delivery .. . JOrder dibayar I 7 · IPPh PasaT22 - Pemungut - Tgl. Io bulan berikntjTgl. 20 bula;-·----1 ~ertentu 11Jerikut [s:JP'Pii-PasaC4ayai(2r···------·rf!iITo"b;:;1;;nJ;~rikiitlfgi~-:fo'biiim1. . . i I ~enkut jPPN dan PPn BM - PKP jTg!. 15 bulan berikut ;-jT-gl-:-20_b_u_lan----1 i I ~er1kut
I
----
19·
11o:r~~d:~=~~M ~--~~----fgCT1 i;;:;1an~~~ikj!~:~~~T;;---dPN & PPn BM - Pemungut f[gl. 15 bulan berikut ]Tgl. 20 bulan !'"~on Bendaharawan I Jberikut ;---~~
1
~~~~~~---;
Tahunau
I. PPh - Badan, OP, PPh Pasal Egl. 25 bulan ketiga gl. 31 bulan i I setelah berakhimya etiga setelah r tahun atau bagian berakhimya hun pajak ~ahun at~u bagian j.
I
I
:
I
1 1
1te1Jadmya perolehan ~ak atas tanah dan ibangunan
, J
J
I
LAMPIRAN2
Data dan Klasi:fikasi Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan No
I 2 3 4 5 6 7 8 9
IO 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Wajib Paiak A
B
Sebelum Tax Audit
Klasifikasi
I I
Patuh Patuh TidakPatuh Patuh Tidak Patuh TidakPatuh Patuh Tidak Patuh Patuh Patuh Patuh Patuh TidakPatuh Patuh TidakPatuh Patuh Patuh Patuh Patuh Tidak Patuh Patuh Patuh TidakPatuh Patuh Tidak Patuh
c
0
D E F G H I J K L M N
I 0 0
I 0
I I I I
0
0 I 0
p
I
Q
1 1 1 0 1 I 0 I 0
R
s
T
u v
w x y
Sesudah tax Audit
Klasifikasi
I
Patuh TidakPatuh Patuh Tidak Patuh Patuh Patuh Patuh Patuh Patuh Patuh TidakPatuh TidakPatuh Patuh Patuh TidakPatuh Patuh Patuh Patuh Patuh Patuh Patuh Patuh Patuh Patuh Patuh
0
I 0
I I I I I I 0 0
I I 0 1 I 1 1 1 I
I I
1 I
LAMPIRAN3
Pengujian pelaporan SPT tahunan
sblm.audit & ssdah.audit ssdah.audit sblm.aud
1
0
0
1
8
1
4
12
Statistik uji Mc.Nemar
Test Statistic$J sblm.audit & ssdah.audit 25
N Exact Sig. (2-tailed)
.3888
a. Binomial distribution used . b. McNemar Test
LAMPIRAN 4
Tabel Distribusi Z
Hod' ol
Ho
Ho itolak
____,/ - 1.645
+l.154
+l.654
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN
KANTOR PELAYANAN PAJAK JAV.ARTA TEBET Telepon: (021} 8296869 Fakslmil: (021) 8296901
JI. Tebet Raya No. 9 Jakarta Selatan 12842
SURAT KETERANGAN KET- t.4& /WPJ.04/KP.0301/2008
Yang bertanda tangan dibawah ini : Cipta ldaman Aritonang Nama NIP 060058259 Pangkat/Gol Pembina (IV-a) Kepala Sub Bagian Umum Jabatan Kantor Pelayanan Pajak Prate.ma Jakarta Tebet Dengan ini menerangkan bahwa : Nama Safinatun Najah Asal Sekolah : Fakultas Ekonomi dan llmu Sosial Universitas Islam Negeri ( UIN ) Syarif Hidayatullah Jakarta Program Studi : Akuntansi NIM /NIRM : 104082002670 Telah melakukan Riset dalam rangka menyusun tugas akhir ( skripsi } di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet pada bulan Maret 2008. Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
_, ._,;:o·-•-=:::->·Jakarta Maret 2008 . . --~ /t:..""r, ··.",. , >-------.:~-Kepala Sub Bagian Umum,
. ~.-·
/
( :<:.:~:;.~;~-;-~-):~
\ _\ ,_ ·~::__ .... --CJbfhJdaman Aritonang ·: ·, : ::::/NIP,060058259 '·.
• •
·~~:
I·~ •. ., _ _ ..-
'·
.,,
-;/'
.. ,;/
"'vMM-'""~M·:..·· .......
