ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PEMBAYARAN PENSIUN BULANAN APBN OLEH PT TASPEN (PERSERO)

ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PEMBAYARAN PENSIUN BULANAN APBN OLEH PT TASPEN (PERSERO) Riska Alfriani Chaerul D. Djakman Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Abstrak

Pensiun merupakan salah satu bentuk jaminan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Setiap tahunnya pemerintah mengeluarkan uang untuk pembayaran pensiun. Melihat jumlahnya yang cukup membebani fiskal APBN maka dalam pelaksanaan pembayaran pensiun diperlukan pengendalian internal untuk menjaga agar dana tersebut tersalurkan kepada penerima yang berhak. Skripsi ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap mekanisme pembayaran pensiun serta pengendalian internal yang dilakukan oleh PT TASPEN (Persero) selaku pelaksana pembayaran pensiun bulanan APBN. Adapun hasil penelitian ini berupa gambaran proses dan prosedur pengendalian internal dari pembayaran pensiun. Manfaat yang diperoleh manajemen PT TASPEN (Persero) adalah pemahaman atas pengendalian internal yang telah dilakukan dengan teori dan best practice yang ada dimana selanjutnya hal tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan meminimalisir risiko yang ada. Kata Kunci : APBN; pengendalian internal; pensiun; TASPEN

ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF INTERNAL CONTROL IN MONTHLY PAYMENTS OF STATE PENSION AT PT TASPEN (PERSERO) Abstract Pension is one kind of social security provided by the government for retired Civil Servant (PNS). Every year the government spend money for pension payments. By seeing a considerable amount that burden fiscal budget pension payments need an internal control to ensure that funds are distributed to eligible recipients. This research is aimed to analyze the mechanisms of pension payments and its internal control perforrmed by PT TASPEN (Persero) as executant of this program. The results of this study are a description of internal control process and procedure of pension payments. Besides, the benefit for the management of PT TASPEN (Persero) is also in terms of a better understanding regarding the internal control done in TASPEN between the theory and best practice, through which can further enhance the eficiency and minimize the risks. Keywords : Internal control; pension; state budget; TASPEN

Analisis pengendalian …, Riska Alfriani, FE UI, 2013

I.

PENDAHULUAN Dana Pensiun adalah salah satu bentuk jaminan sosial yang merupakan hal yang paling

ditunggu-tunggu oleh para pekerja yang mereka telah memasuki masa pensiun. Ditinjau dari peserta dan pendiri Dana Pensiun, terdapat 2 jenis Dana Pensiun di Indonesia, yaitu Dana Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang didirikan oleh Pemerintah penyelenggaraannya berdasarkan Undang Undang 11 tahun 1969, dan Dana Pensiun Swasta berdasarkan Undang Undang 11 tahun 1992. Sifat pensiun PNS menurut Undang Undang 11 tahun 1969 diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasanya selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas Pemerintah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang 11 tahun 1969 sebelum terbentuknya suatu Dana Pensiun PNS maka pembayaran pensiun PNS dibiayai oleh Negara yaitu APBN. Dana Pensiun yang digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat dinilai sangat memberatkan APBN. Menurut Eugenia (2012), masih terdapat masalah dalam sistem administrasi Dana Pensiun seperti pejabat yang mendapatkan hak pensiun ganda, peraturan perundang-undangan yang belum tegas dalam mengatur hal ini, dan penerima pensiun yang melanggar peraturan yang berlaku seperti tidak melaporkan keadaan keluarganya saat ini dengan jujur. Tabel 1.1 dan tabel 1.2 menampilkan jumlah pensiun PNS beserta besaran dana APBN yang dikeluarkan oleh pemerintah dari tahun 2008 hingga tahun 2012. Tabel 1.1 Jumlah Pensiunan PNS Berdasarkan Kelompok Tahun

Kelompok Pensiunan PNS

2008

2009

2010

2011

2012

1.035.229

1.043.635

1.054.830

1.055.141

1.049.246

605.349

630.559

680.703

728.329

775.323

Hakim

2.780

2.874

2.998

3.039

3.064

Pejabat Negara

5.935

6.312

6.574

6.314

6.027

TNI

268.750

263.380

251.330

236.788

221.210

Veteran

166.601

158.710

143.348

128.725

114.930

Polisi

1.434

1.359

1.216

1.085

966

PNS Pegadaian

1.127

1.117

1.091

1.052

1.007

2.087.205

2.107.946

2.142.090

2.160.473

2.171.773

PNS Pusat PNS Daerah

Total


Tabel 1.2 Jumlah Dana Pensiun yang Diterima Oleh Pensiunan PNS Berdasarkan Kelompok (Dalam Miliar Rp) Tahun

Kelompok Pensiunan PNS

2008

2009

2010

2011

2012

PNS Pusat

16.759,3

19.059,3

21.609,9

24.189,9

26.856,2

PNS Daerah

10.735,7

12.667,5

15.531,9

18.801,9

22.553,1

Hakim

102,2

118,3

136,9

153,4

170,8

Pejabat Negara

145,4

177,5

211,5

224,7

237,1

TNI

3.621,7

3.983,4

4.194,2

4.343,9

4.452,6

Veteran

1.527,2

1.631,3

1.616,9

1.593,8

1.562,2

Polisi

19,8

20,9

20,6

20,1

19,6

PNS Pegadaian

16,4

18,2

19,6

20,8

21,8

32.927,7

37.676,4

43.341,5

49.348,5

55.873,4

Total

Sumber: PT TASPEN (Persero) Saat ini pemerintah mengeluarkan dana APBN sekitar Rp 55 triliyun setiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan pembayaran pensiun PNS. Jumlahnya yang besar dan terus meningkat membuat pemerintah kewalahan untuk mengawasinya. Untuk melaksanakan fungsi pengawasan tersebut Pemerintah dapat memberi penugasan khusus kepada Instansi Pemerintah yang ditunjuk. Pada tahun 2010 dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pencairan, Penyaluran, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Pensiun oleh PT TASPEN (Persero) Pemerintah menugaskan PT TASPEN (Persero) untuk melaksanakan dan bertanggungjawab mutlak atas pembayaran pensiun bulanan APBN. Permasalahan pembayaran pensiun bukanlah hal yang mudah mengingat domisili penerima pensiun yang menyebar di seluruh pelosok tanah air. Dalam rangka mendekatkan dengan penerima pensiun, TASPEN telah membuka 48 Kantor Cabang. Namun, jumlah Kantor Cabang tersebut belum cukup menjangkau penerima pensiun, sehingga TASPEN perlu melakukan kerjasama dengan perbankan dan PT Pos Indonesia sebagai mitra bayar pensiun. Selain melakukan perpanjangan tangan, TASPEN juga meningkatkan pengendalian internal dalam pelaksanaan pembayaran pensiun dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk pembayaran pensiun dalam bentuk daftar pembayaran pensiun elektronik (e-Dapem) dan kartu identitas pensiun elektronik (e-Karip). Namun berdasarkan hasil penelitian, upaya-


upaya ini masih belum bisa diimplementasikan dengan baik karena terdapat kendala-kendala yang berasal dari sisi internal maupun eksternal.

II.

LANDASAN TEORI

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Indonesia yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam penyusunannya, APBN memiliki struktur dasar yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu Belanja Negara dan Pendapatan/Pembiayaan Negara. Belanja Negara adalah kewajiban Pemerintah Pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja Negara terdiri atas dua jenis, Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah. Terkait dengan penelitian ini, bagian dari APBN yang akan dibahas adalah Belanja Pemerintah Pusat terutama pada anggaran Belanja Pegawai. Belanja Pegawai adalah kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, PNS, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Belanja Pegawai terbagi atas beberapa komponen yaitu, gaji dan tunjangan, honorarium dan vakasi, serta kontribusi sosial. Dalam komponen gaji, terdapat komponen pensiun yang menjadi bahasan skripsi ini. Dana yang dialokasikan kepada komponen pensiun ini disebut Dana Belanja Pensiun dalam APBN. Dana Belanja Pensiun adalah dana yang merupakan pengeluaran rutin yang dikeluarkan oleh pemerintah setiap tahunnya guna memberikan kesejahteraan kepada para pensiun PNS Pusat, Eks PNS Pegadaian, Eks PNS Departemen Perhubungan pada PT Kereta Api Indonesia (persero), Pejabat negara, Hakim, PNS Daerah, Anggota TNI/Polri yang pensiun sebelum 1 April 1989, Tunjangan Veteran, Tunjangan PKRI/KNIP, dan Dana Kehormatan Veteran. Dana Pensiun Pensiun, sampai saat ini, dianggap sebagai ungkapan terimakasih. Menurut Hendriksen dan Michael (2002) pensiun adalah janji untuk membayar jumlah-jumlah tertentu kepada para pensiunan. Pensiun merupakan hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerjaasekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan (Kashmir, 2002). Sehingga dapat disimpilkan pensiun merupakan uang tunjangan yang diterima secara berkala setelah karyawan tersebut tidak


bekerja lagi untuk membantu masa-masa tua karyawan tersebut. Pensiun dikelola oleh suatu badan hukum yang menjanjikan manfaat pensiun, yaitu Dana Pensiun. Menurut Iman Sjahputra (1999) Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan Manfaat Pensiun. Program Pensiun adalah setiap program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi peserta, dan Manfaat Pensiun itu sendiri adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada masa pensiun dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Tidak hanya peserta pensiun yang berhak menerima manfaat pensiun, tetapi juga Janda/Duda yang merupakan suami/istri yang sah atau anak yang sah dari peserta pensiun atau pensiunan yang meninggal dunia, yang telah terdaftar dalam Dana Pensiun sebelum peserta meninggal dunia atau pensiun. Dalam kasus peserta tidak menikah atau tidak mempunyai anak bisa juga penerima merupakan seseorang yang ditunjuk. Menurut Wahab (2001) maksud dan tujuan dibentuknya suatu dana pensiun dapat dilihat dari beberapa sisi, yaitu: 1. Sisi Pemberi Kerja Sebagai usaha untuk menarik atau mempertahankan karyawan perusahaan yang memiliki potensi, cerdas, terampil dan produktif yang diharapkan dapat meningkatkan atau mengembangkan perusahaan. Disamping sebagai tanggung jawab moral dan sosial pemberi kerja kepada karyawan serta keluarganya pada saat karyawan tidak mampu lagi bekerja atau pensiun atau meninggal dunia. 2. Sisi Karyawan Dana pensiun adalah untuk memberikan rasa aman terhadap masa yang akan datang dalam arti tetap mempunyai penghasilan pada saat memasuki masa pensiun. 3. Sisi Pemerintah Dengan adanya dana pensiun, akan mengurangi kerawanan sosial. Kondisi tersebut merupakan unsur yang sangat penting dalam menciptakan kestabilan negara. 4. Sisi Masyarakat Terbentuknya akumulasi dana yang tersumber dari dalam negeri dapat membiayai pembangunan nasional dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Menurut Dahlan Siamat (1995) Manfaat Pensiun adalah pembayaran berkala atas hak peserta yang dibayarkan pada saat jatuh tempo dan dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun. Sementara menurut Wahab (2001) manfaat pensiun terdiri atas beberapa macam:


a. Manfaat pensiun normal adalah manfaat pensiun bagi peserta yang mulai dibayarkan pada saat peserta pensiun setelah mencapai usia normal atau sesudahnya. b. Manfaat pensiun dipercepat adalah Manfaat Pensiun bagi Peserta yang berhenti bekerja pada usia sekurang-kurangnya 46 tahun; c. Manfaat pensiun cacat adalah Manfaat Pensiun bagi Peserta yang berhenti bekerja karena dinyatakan cacat oleh dokter yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja; d. Manfaat pensiun ditunda adalah Hak atas Pensiun Ditunda yang dibayarkan pada saat usia pensiun dipercepat atau setelahnya. Disamping itu terdapat pula Manfaat Pensiun Janda/Duda atau Anak, yakni : a. Manfaat Pensiun Janda/Duda adalah Manfaat Pensiun dari Peserta/Pensiun Peserta yang meninggal dunia dan masih memiliki pasangan yang tercatat dalam Daftar Susunan Keluarga yang diketahui/disetujui oleh Perusahaan sebagai Penerima Manfaat Pensiun. b. Manfaat Pensiun Anak adalah Manfaat Pensiun dari Peserta/Pensiun Peserta yang meninggal dunia dan tidak memiliki pasangan yang tercatat dalam Daftar Susunan Keluarga yang diketahui/disetujui oleh Perusahaan sebagai Penerima Manfaat Pensiun. Anak berhak menerima Manfaat Pensiun apabila : a. Pensiunan meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda; atau b. Janda/Duda menikah lagi; atau c. Janda/Duda meninggal dunia. Pengendalian Internal Pengendalian internal merupakan kegiatan yang sangat penting sekali dalam pencapaian tujuan usaha. Demikian pula dunia usaha mempunyai perhatian yang makin meningkat terhadap pengendalian internal. Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam bukunya “Standar Profesional Akuntan Publik” (2011), pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektivitas dan efisiensi operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Menurut COSO (2013) definisi pengendalian internal adalah “A process, effected by an entity’s board of directors,


management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives relating to operations, reporting, and compliance.” Menurut Sawyer (2005) pengendalian internal pada hakekatnya adalah suatu mekanisme yang didesain untuk menjaga (preventif), mendeteksi (detectif), dan memberikan mekanisme pembetulan (correctif) terhadap potensi terjadinya kesalahan (kekeliruan, kelalaian,

error)

maupun

penyalahgunaan

(kecurangan).

Preventif controls,

yaitu

pengendalian internal yang dirancang untuk mengurangi kemungkinan terjadi kesalahan dan penyalahgunaan. Detection controls, adalah pengendalian yang didesain dengan tujuan agar data yang direkam atau dikonversi dari media sumber untuk ditransfer ke sistem komputer dapat dideteksi bila terjadi kesalahan atau tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Corrective controls, ialah pengendalian yang sifatnya memeriksa jika terdapat data yang sebenarnya error tetapi tidak terdeteksi oleh program validasi dengan maksud untuk mengurangi kemungkinan kerugian jika kesalahan atau penyalahgunaan tersebut sudah benarbenar terjadi. Berdasarkan COSO (2013) pengendalian internal memiliki lima unsur yang saling berhubungan, yaitu lingkungan pengendalian, penentuan risiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian, dan pemantauan. Menurut Bambang Hartadi (1999) untuk dapat mencapai tujaun pengendalian, suatu sistem harus memenuhi enam prinsip

dasar

pengendalian internal, yaitu pemisahan fungsi, prosedur pemberian wewenang, prosedur dokumentasi, prosedur dan catatan akuntansi, pengawasan fisik, dan pemeriksaan internal secara bebas. Standar Profesional Akuntan Publik IAI (2011) menyebutkan bahwa terlepas dari bagaimana bagusnya desain dan operasinya, pengendalian intern hanya dapat memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen dan dewan direksi berkaitan dengan pencapaian tujuan pengendalian intern entitas. Keterbatasan pengendalian dapat terjadi karena adanya kesalahan manusia, kolusi, dan masalah biaya.

III. METODE PENELITIAN Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menganalisa pembentukan sistem penyaluran, pembayaran, dan pertanggungjawaban yang efektif di TASPEN sebagai bentuk penguatan kontrol internal perusahaan dalam


mengendalikan risiko yang ada. Dalam melakukan analisa tersebut, penulis melakukan kajian pada beberapa variabel yang dapat mempengaruhi efektivitas sistem pengendalian internal TASPEN. Kemudian metode yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk menyelidiki objek yang tidak dapat diukur dengan angka. Dengan menggunakan metode kualitatif, penulis akan menganalisa pendapat pegawai TASPEN selaku pelaksana pembayaran pensiun bulanan APBN oleh TASPEN selama ini dan menganalisa evaluasi yang diperlukan terkait sistem pengendalian internal. Jenis data yang dibutuhkan oleh penulis adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan informasi terkait penelitian yang diperoleh langsung oleh penulis melalui berbagai narasumber, melalui observasi, dan wawancara. Sementara data sekunder merupakan seluruh informasi yang sudah ada ataupun diberikan oleh pihak lain seperti studi literatur, jurnal, website perusahaan, artikel penunjang, serta data lain yang terkait dengan tema pengendalian internal dan pengembangannya.

IV.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Mekanisme Pelaksanaan Pembayaan Pensiun Bulanan APBN Pembayaran Dana Pensiun yang dilakukan oleh TASPEN merupakan program yang didanai oleh APBN. sehingga pelaksanaan serta pertanggungjawaban program tersebut harus sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku sebagai landasan pelaksanaan program. Agar program dapat berjalan sesuai ketentuan penggunaan APBN, TASPEN mengikuti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 218/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Pencairan, Penyaluran, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Pensiun oleh PT TASPEN (Persero), Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-70/PB/2010 tentang Tata Cara Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun Yang Dilaksanakan Oleh PT TASPEN (Persero), dan Surat Keputusan Direksi Nomor SK28/DIR/2011. Sedangkan untuk proses pembayaran pensiun bulanan yang dilakukan oleh mitra bayar, TASPEN menerbitkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ditandatangani oleh Direksi kedua belah pihak. Berdasarkan

PMK

Nomor: 218/PMK.02/2010,

PER-70/PB/2010, SK-

28/DIR/2011 dan PKS maka tahapan-tahapan dalam pelaksanaan pembayaran pensiun bulanan APBN terbagi menjadi 7 tahap yaitu pembentukan dapem, pengiriman dapem,


penyaluran dana kepada mitra, pertanggungjawaban oleh mitra, pengembalian saldo uang pensiun oleh mitra, dan pertanggungjawaban oleh TASPEN. Tabel 1.3 berikut ini menjelaskan secara singkat kelebihan dan kelemahan dalam mekanisme pelaksanaan pembayaran pensiun bulanan APBN oleh TASPEN. Tabel 1.3 Kelebihan dan Kelemahan dalam Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Pensiun Bulanan APBN No

Tahapan Pembayaran Pensiun Bulanan APBN

Keterangan

Kelebihan

Kekurangan

1

Pembentukan Dapem

Dilaksanakan tanggal 6-10 setiap bulannya berdasarkan input data dari Kantor Cabang berupa Pembayaran Pensiun Pertama dan mutasi

-

2

Pengiriman Dapem

Transfer data ke FTP masing-masing KC TASPEN dan KP mitra bayar pada server Dapem TASPEN. Selanjutnya KP mitra bayar mengunduh data Dapem dari FTP masing-masing mitra bayar untuk didistribusikan ke KC mitra bayar.

-

3

Penyaluran Dana Kepada Mitra

KC yang mengirimkan Surat Permohonan Bayar (SPB) kepada KP TASPEN. KP menginventarisir kebutuhan dana setiap KC dan mengecek kesesuaian data dengan cara membandingkan SPB dengan proyeksi yang sebelumnya dikirimkan oleh KC. Apabila data sesuai, maka SPB akan diteruskan kepada Bank BRI Veteran selaku sentral account TASPEN. Pada tanggal 28, secara otomatis KC TASPEN akan menarik dana dari rekening pusat TASPEN setelah mendapatkan otorisasi dari Kepala Cabang.

-

4

Pembayaran Pensiun oleh Mitra

Penggunaan sistem berbasis TI, yaitu e-Dapem dan e-Karip.

Setelah menerima dana pensiun mitra bayar perbankan, mitra akan langsung mentransfer dana pensiun ke dalam rekening-rekening penerima pensiun. Sementara pada kantor bayar POSINDO mengingat pembayaran pensiun dilaksanakan secara


Pada mitra POSINDO proses pembayaran masih berlangsung secara manual dengan membagikan uang ke dalam amplop-amplop. Sehingga berisiko uang hilang.

5

Pertanggungjawab kan oleh Mitra

tunai, maka POSINDO akan membagi dana pensiun ke dalam sejumlah amplop yang sesuai dengan jumlah penerima pensiun yang berada dalam tanggung jawabnya.

Kesalahan input kode oleh petugas mitra bayar perbankan.

Mitra menghitung jumlah uang pensiun yang belum/tidak dibayarkan oleh mitra. Dana pensiun yang belum/tidak diambil oleh penerima pensiun disebut juga Saldo Uang Pensiun (SUP). Kemudian mitra mengirimkan Laporan Realisasi Pembayaran miliknya kepada KC/KCU/KCP TASPEN dan akan dicek oleh KC/KCU/KCP TASPEN apakah data mitra sesuai dengan data TASPEN. Apabila terdapat perbedaan maka mitra harus mengecek kembali poin-poin tersebut.

Berkaitan dengan human error pada tahap 4 memberikan efek pada perbedaan jumlah SUP pada laporan atas pembayaran pensiun oleh mitra. Penggunaan sistem berbasis TI, yaitu e-Dapem dan e-Karip.

6

Pengembalian Saldo Uang Pensiun Oleh Mitra

Mitra mengembalikan SUP kepada KC TAPSEN. KC TASPEN akan membuat Laporan Pertanggungjawaban dan voucher penerimaan SUP. Apabila seluruh daftar SUP sesuai dengan realisasi pembayaran, maka daftar SUP akan ditandatangani oleh Kepala Kas KC atau Kepada Bidang Kas KCU. Daftar SUP diperiksa sekali lagi oleh bagian administrasi dan keuangan KC TASPEN. Apabila daftar SUP telah sesuai, maka daftar SUP dapat disimpan oleh KC TASPEN. Daftar SUP juga diunggah ke dalam server TASPEN agar KP TASPEN dapat mengakses langsung daftar dari tiaptiap KC. Sementara itu, dana terkait dengan SUP yang telah dikembalikan oleh mitra kepada KC TASPEN akan disetorkan kembali kepada KP TASPEN.

Masih ada mitra yang terlambat mengembalikan SUP kepada TASPEN. Pada kasus keterlambatan mitra perbankan daerah, terlihat otoritas dari bank daerah untuk kesejahteraan masyarakat daerah dengan menyediakan layanan kredit.

7

Pertanggungjawab an TASPEN

KP TASPEN membuat rekonsiliasi LPJ dan menyetorkan LPJ kepada DJPBN. Sementara SUP disetorkan oleh TASPEN kepada KPPN.

Pembagian wewenang otorisasi serta pemisahan tugas pada tahap KC tipe C masih berfungsi ganda atau belum ada pemisahan.


Analisis Pengendalian Internal PT TASPEN (Persero) Analisis Pengendalian Internal Terhadap Internal Perusahaan Sebagai BUMN yang bermisi mewujudkan manfaat dan pelayanan yang semakin baik bagi peserta dan stakeholder lainnya secara Profesional dan Akuntabel maka dalam melaksanakan pengendalian internal TASPEN berupaya untuk melaksanakan ketentuan maupun standar dasar pelaksanaan pengendalian internal yang berlaku. Pelaksanaan pengendalian internal yang efektif mengikuti ketentuan dari: 1. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) 2. COSO’s Framework Kedua landasan tersebut diterapkan oleh TASPEN baik kepada internal perusahaan dan juga pihak eksternal terkait, yaitu mitra bayar. Tabel 1.4 berikut ini menjelaskan secara singkat kelebihan dan kekurangan pengendalian internal yang dilaksanalan oleh TASPEN berdasarkan unsur-unsur pengendalian. Tabel 1.4 Kelebihan dan Kekurangan Pelaksanaan Pengendalian Internal Oleh TASPEN No

Unsur

Kelebihan

Kelemahan

Pengendalian Internal 1

Struktur organisasi TASPEN pada KC tipe C masih terdapat bagian yang berfungsi ganda yaitu Seksi Kas, Administrasi Keuangan, dan Verifikasi SPJP. Dimana seharusnya fungsi kas dan keuangan terpisah.

Lingkungan Pengendalian

KCP TASPEN tidak bertanggung jawab langsung terhadap KP, melainkan kepada KC terdekatnya. Sehingga TASPEN tidak bisa mengukur kinerja KCP. 2

Aktivitas Pengendalian

Sistem otorisasi sudah terstruktur, SOP menggambarkan dengan jelas pihak-pihak berwenang untuk verifikasi tiap-tiap dokumen yang ada dalam pelaksanaan

TASPEN belum memiliki bagian pengecekan atas kinerja secara independen dari pihak internal. Pada KP dan KCU sudah ada, tetapi pada KC tipe B dan C terutama yang berada di luar Pulau Jawa belum memiliki bagian pengecekan independen ini. Pada 2013 TASPEN membentuk SPIDA


pembayaran pensiun.

namun belum berjalan.

Penggunaan sistem dokumentasi berbasis TI yang memfasilitasi pengkajian dan verifikasi dokumen. Sehingga waktu dan biaya yang dibutuhkan oleh TASPEN dalam pendokumentasian menjadi lebih efisien. 3

Informasi dan Komunikasi

4

Pengkajian dan Pengelolaan Risiko

5

Pemantauan

Sistem informasi dan komunikasi TASPEN telah terpusat melalui e-Dapem baik untuk pihak internal maupun dengan eksternal mitra bayar. TASPEN belum memiliki divisi khusus untuk menangani pengkajian dan pengelolaan risiko. Saat ini pengkajian dan pengelolaan risiko dilakukan oleh setiap divisi yang ada dan secara general dilakukan oleh Divisi Perencanaan dan Pengembangan Bisnis. Divisi Perencanaan dan Pengembangan Bisnis TASPEN melakukan evaluasi dan pemantauan atas proses bisnis seecara keseluruhan terutama pelaksanaan pembayaran pensiun bulanan APBN.

Evaluasi yang dilakukan oleh divisi-divisi terkait dengan pelaksaanaan pembayaran pensiun bulanan APBN belum dilakukan secara berkesinambungan.

Analisis Pengendalian Melalui Mitra Bayar Untuk dapat mengendalikan pelaksanaan pembayaran pensiun bulanan APBN pada mitra bayar, TASPEN mengeluarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk setiap mitra. Berikut ini adalah kebijakan-kebijakan yang terdapat dalam PKS mitra bayar. 1. Sosialisasi Sosialisasi adalah langkah awal yang dilakukan TASPEN dalam menerapkan pengendalian pada pelaksanaan pembayaran pensiun bulanan APBN oleh mitra. Dalam sosialisasi, TASPEN menyampaikan kepada mitra bayar tentang tata cara pembayaran pensiun bulanan APBN serta segala informasi yang terkait dengan pembayaran pensiun. Selanjutnya mitra bayar berkewajiban untuk menyampaikan prosedur dan tatacara tersebut kepada seluruh jajarannya sehingga dapat dipahami


petugas mitra bayar. Mitra bayar berkewajiban memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan penerima pensiun baik secara lisan maupun melalui media cetak seperti poster, brosur, dan booklet yang dibagikan kepada penerima pensiun yang menjadi nasabah mitra. Berdasarkan data penelitian yang diperoleh penulis melalui wawancara dan observasi terhadap penerima pensiun di KCU DKI Jakarta menunjukan bahwa mitra bayar masih belum melaksanakan sosialisasi kepada penerima pensiun dengan baik. Sehingga masih banyak pertanyaan yang muncul dari penerima pensiun perihal waktu pemberitahuan informasi terkait pembayaran pensiun dari pihak TASPEN. Padahal pihak TASPEN telah berusaha menyampaikan kepada penerima pensiun apabila terdapat informasi terbaru terkait pembayaran pensiun baik dilakukan oleh pihak internal maupun melalui pihak eksternal selaku perpanjangan tangan TASPEN. Diakui oleh pegawai-pegawai yang pernah bertugas di KC/KCU/KCP TASPEN di berbagai daerah di Indonesia, pelaksanaan kebijakan sosialisasi ini belum berhasil terutama pada wilayah Indonesia bagian timur dan pelosok kepulauan, sehingga TASPEN harus bekerja dua kali dengan kembali melakukan sosialisasi kepada penerima pensiun. Apabila dikaitkan dengan pendapat Courtland dan John (2008) bahwa komunikasi dapat tercipta apabila informasi yang disampaikan diterima dengan baik oleh penerima dan direspon oleh si penerima, maka dalam hal ini komunikasi melalui sosialisasi yang terjadi antara mitra bayar dan penerima pensiun belum berjalan dengan baik. Hal ini menunjukan tidak efektif dan efisiennya kebijakan sosialisasi yang seharusnya dapat terbantu dengan adanya mitra sebagai perpanjangan tangan TASPEN.

2. Pemantauan Pemantauan yang dilakukan oleh mitra bayar dalam pelaksanaan pembayaran pensiun adalah melalui Layanan Kunjungan Nasabah (LKN), dan konfirmasi keberadaan penerima pensiun dengan pengirimkan Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri (SPTB). Mitra bayar wajib melakukan LKN terhadap penerima pensiun yang sudah berusia lanjut (jompo) sehingga tidak sanggup datang ke lokasi mitra bayar untuk melakukan otentikasi. Sedangkan konfirmasi keberadaan penerima pensiun dilakukan kepada


penerima yang tidak melakukan otentikasi selama tiga bulan berturut-turut untuk memastikan kebenaran data dan/atau keberadaan penerima pensiun. Mitra bayar kemudian wajib melaporkan kepada KC/KCU/KCP TASPEN melalui e-Dapem dan menyerahkan SPTB maupun

hasil LKN dan konfirmasi keberadaan penerima

terutama atas keberadaan penerima pensiun yang tidak jelas atau tidak diketahui pada saat dilakukan kunjungan. SPTB adalah surat yang dibuat oleh penerima pensiun yang menyatakan dirinya masih hidup dan keadaan keluarganya disahkan serendahrendahnya oleh lurah/kepala desa setingkat. Berdasarkan data penelitian, penulis mendapatkan hasil bahwa tidak dalam semua PKS mitra bayar terdapat pasal khusus yang menjelaskan kewajiban mitra untuk melakukan LKN. Dari 47 mitra bayar TASPEN hanya satu mitra bayar yang dalam PKS terkait disebutkan kewajiban untuk melakukan LKN. Sementara PKS atas 46 mitra bayar lainnya tidak terdapat pasal khusus. Adapun pasal yang sedikit menyinggung mengenai keberadaan penerima pensiun tidak menegaskan bahwa mitra wajib melakukan kunjungan nasabah. Padahal kondisi penerima pensiun sangat beragam terutama kondisi kesehatannya. Hasil observasi penulis juga mendukung tidak terpenuhinya kewajiban LKN ini. Dalam satu hari pembayaran pensiun bulanan di KCU DKI Jakarta terdapat 5 penerima pensiun yang mengeluhkan bahwa tidak ada konfirmasi dari pihak mitra bayar mengenai keberadaan penerima pensiun. Keterangan yang penulis dapatkan dari mewawancarai penerima pensiun tersebut alasan mereka tidak dapat datang langsung ke lokasi mitra bayar adalah karena penyakit usia tua yang dideritanya. Selain fungsi mitra menjadi tidak efektif, dengan tidak tercantumnya kewajiban LKN dalam PKS juga mengurangi perlindungan hukum terhadap mitra bayar atas pengadaan LKN itu sendiri. Hal ini dikarenakan pengadaan LKN membutuhkan biaya yang besar dan harus dipertanggungjawabkan oleh mitra bayar kepada auditor dan Bank Indonesia selaku pengawas perbankan. Apabila kewajiban LKN tidak dicantumkan dalam PKS maka mitra bayar perbankan tidak akan memiliki dasar hukum untuk mengadakan LKN dan akan menjadi temuan bagi auditor serta Bank Indonesia. Sedangkan atas penyerahan SPTB, dari data penelitian penulis mendapatkan hasil bahwa 52% dari mitra bayar yang terlibat seringkali mengabaikan kewajiban penyerahan SPTB kepada TASPEN. Keterangan yang diberikan oleh pegawai yang


pernah bertugas di KC/KCU/KCP terutama di luar Pulau Jawa menyatakan bahwa mitra bayar yang mengabaikan kewajiban penyerahan SPTB biasanya adalah bank pembangunan daerah. Mitra bayar tersebut seringkali meminta penerima pensiun untuk mengurus langsung SPTB dengan pihak TASPEN. Sehingga tidak jarang KC/KCU/KCP TASPEN dipenuhi oleh penerima pensiun yang tengah mengurus pengembalian hak pensiun miliknya.

3. Rekonsiliasi Rekonsiliasi merupakan salah satu pengendalian internal yang diterapkan oleh TASPEN kepada mitra bayarnya. Sebagai perpanjangan tangan TASPEN maka mitra bayar harus memberikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) serta Laporan Saldo Uang Pensiun (LSUP) atas pembayaran pensiun bulanan APBN kepada TASPEN untuk selanjutnya dilakukan rekonsiliasi dengan LPJ yang diterima TASPEN dari seluruh KC/KCU/KCP. Dalam PKS mitra bayar disebutkan bahwa LPJ paling lambat dikumpulkan pada tanggal 2 bulan berikutnya. Sementara LSUP paling lambat dikumpulkan 5 hari sejak surat penagihan dari pihak TASPEN diterbitkan. Penulis melakukan penelitian dan memperoleh hasil bahwa masih terdapat mitra bayar yang terlambat mengumpulkan LPJ maupun LSUP. Hal ini dikarenakan terdapat kendala-kendala dalam penyusunan LPJ dan LSUP seperti kesalahan input data dalam memasukan kode-kode rekening khusus penerima pensiun. Hal ini mengakibatkan terdapat perbedaan antara jumlah yang dilaporkan dengan jumlah yang ada secara nyata dan mitra harus melakukan penghitungan ulang untuk mencapai jumlah yang sesuai dengan realisasi pembayaran yang ada. Durasi keterlambatan pengumpulan yang terjadi biasanya berkisar 1 hingga 2 hari. Namun, untuk mitra bank pembangunan daerah durasi keterlambatan bisa menjadi lebih besar hingga hitungan minggu. Penagihan LPJ dan LSUP dari mitra bank pembangunan daerah diakui oleh pegawai pelaksana penagihan LPJ dan LSUP merupakan hal yang sulit karena bank pembangunan daerah menunjukan otoritasnya sebagai bank daerah yang berkuasa. Padahal sebagai bank pemerintah, seharusnya bank pembangunan daerah tunduk pada peraturan yang berlaku terkait tata cara pembayaran pensiun yaitu PMK No. 218/PMK.02/2010. Selain itu, sebagai kaki tangan pemerintah seharusnya bank


pembangunan daerah mendukung setiap tujuan pemerintah, salah satunya pengawasan penggunaan uang negara atas pembayaran pensiun bulanan APBN.

4. Sanksi Denda Kebijakan pengendalian internal terakhir yang dilakukan oleh TASPEN melalui pihak eksternal yang terlibat dalam pembayaran pensiun bulanan APBN adalah sanksi denda. Sanksi denda dikenakan kepada mitra bayar apabila terlambat mengembalikan dana pensiun kepada TASPEN dalam batas waktu sebagaimana disebutkan dalam PKS yaitu selambat-lambatnya 2 hari kerja sejak tanggal penerimaan surat penagihan dari KC/KCU/KCP TASPEN. Apabila mitra bayar melampaui batas yang telah diberikan oleh TASPEN maka mitra bayar harus membayar denda yang besarannya telah ditentukan dengan rumus yang tertera dalam PKS. Data penelitian yang diperoleh menunjukan bahwa mitra-mitra bayar yang mengantungi dana pensiun dalam jumlah besar dari TASPEN telah melaksanakan penyerahan LSUP tepat waktu sehingga tidak terkena sanksi denda. Apabila terkena sanksi denda mitra-mitra tersebut juga membayarkan langsung sanksi denda bersamaan dengan penyerahan dana SUP. Data penelitian selanjutnya menunjukan bahwa mitra bank pembangunan daerah, selain sulit untuk ditagihkan LPJ dan LSUP, juga sulit untuk ditagihkan sanksi denda yang menjerat mereka. Hal ini tentu menunjukan bahwa perjanjian yang dibuat oleh TASPEN belum dapat mengikat mitra untuk ikut tunduk dalam perjanjian. Berdasarkan hasil observasi penulis terhadap PKS 47 mitra bayar TASPEN, penulis tidak menemukan sanksi denda lain terkait dengan pelanggaran-pelanggaran pada kebijakan pengendalian yang diterapkan oleh TASPEN melalui pihak eksternal terkait, yaitu sosialisasi dan pemantauan. Walaupun penerapan sanksi dianggap tidak perlu (Curristine, 2005) namun dalam kasus pembayaran pensiun bulanan APBN, penerapan sanksi denda dapat memicu mitra agar lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan pembayaran pensiun. Efek positif penerapan sanksi denda ini terlihat pada pelaporan 5 mitra bayar dengan jumlah penerima pensiun dan dana pensiun terbesar disampaikan secara tepat waktu karena mitra menyadari adanya sanksi denda yang berlaku dalam PKS.


Diakui oleh 3 pegawai non officer bahwa pemberian sanksi denda atas pelanggaran sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi adalah hal penting yang harus dilakukan oleh TASPEN terhadap mitra. Selain dikarenakan mitra menjadi tidak bergerak sesuai dengan fungsinya yaitu perpanjangan tangan PT TASPEN (Persero) dalam hal pembayaran pensiun bulanan APBN, TASPEN juga dituntut oleh pemerintah dan peserta (penerima pensiun) untuk bertanggung jawab mutlak atas pembayaran pensiun serta melayani peserta dengan sebaik-baiknya sesuai dengan nilai-nilai dan target mutu perusahaan.

V.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan Sistem pengendalian internal pada pelaksanaan pembayaran pensiun bulanan APBN oleh PT TASPEN (Persero) sudah cukup efektif, dari hasil wawancara dan observasi disimpulkkan bahwa: 1. Mekanisme pembayaran pensiun bulanan APBN sudah berjalan dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari penggunaan sistem berbasis teknologi informasi yaitu e-Dapem dan e-Karip dalam pelaksanaannya. Namun, masih terdapat kelemahan dalam mekanisme pembayaran pensiun bulan APBN, yaitu kesalahan imput kode pencairan, adanya risiko pencurian, dan mitra perbankan daerah yang masih sulit bekerja sama dengan baik dalam hal penyampaian LPJ dan LSUP. 2. Pengendalian internal yang dilaksanakan oleh TASPEN sudah berjalan cukup baik, namun masih diperlukan perbaikan seperti pemisahan tugas, pengecekan independen, pemantauan oleh setiap divisi dan pengkajian serta pengelolaan risiko dimana TASPEN belum memiliki divisi khusus yang mengelola risiko. 3. Pada pengendalian melalui mitra bayar yang tertera melalui PKS kebijakankebijakannya masih belum dipatui oleh mitra bayar dengan baik. Sehingga dibutuhkan ketegasan dalam PKS untuk kedua belah pihak. Saran


Menurut PER-01/MBU/2011 dan COSO’s Framework, untuk mencapai pelaksanaan pengendalian internal atas pelaksanaan pembayaran pensiun bulanan APBN yang efektif, perlu dilakukan penyempurnaan oleh TASPEN terutama dalam hal: 1. Sumber Daya Manusia TASPEN perlu menambah jumlah pegawai terutama Kantor Cabang tipe C yang berada di pelosok agar tercapai pemisahan tugas yang sesuai dengan undang-undang dan best practice yang ada. 2. Teknologi Informasi Infrastruktur TI dan kesiapan SDM mitra menjadi tanggung jawab bersama kedua belah pihak. Mitra perbankan yang masih kesulitan dalam pengadaan infrastrukturnya seharusnya dibantu oleh TASPEN. Hal ini perlu dilakukan agar pengembangan edapem dan penerapan e-karip dapat dilakukan merata di seluruh mitra bayar. 3. Hubungan dengan Mitra Bayar TASPEN perlu melakukan perbaikan atas PKS dengan cara evaluasi kepatuhan terhadap PKS terhadap mitra bayar. Selain itu, audit terhadap mitra bayar sebagai salah satu cara untuk meyakinkan TASPEN bahwa pengendalian melalui mitra bayar berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Untuk dapat mencapai kedua hal tersebut, TASPEN perlu melakukan pendekatan lebih lanjut kepada mitra bayar untuk mempererat hubungan kerja sama dengan mitra bayar.

DAFTAR PUSTAKA _______. Jadi beban APBN, Sistem Kelola Dana Pensiun Kacau. Harian Ekonomi Neraca. 6 Agustus 2012. Hal-1 Kol 2-6. Hendriksen, Eldon S. dan Michael F. Van Breda, 2002. “Teori Akuntansi”, Edisi Kedua, Jakarta, Interaksara. Scott, L. David, Wall Street Words, Houghton Mifflin (Boston, 1988), hal 257. Perry. F.E., A Dictionary of Banking, Mc Donald & Evans, (London, 1983), hal 245.


Kashmir. 2002. Bank & Lembaga Keuangan Lainnya, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Edisi revisi cetakan ke 7. Zulaini Wahab. 2001. Dana Pensiun dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia. PT Citra Aditya Bakti: Bandung. Charles L. Dearing, 1954. Industrial Pensions. Brookings Institution. Washington DC. Dahlan Siamat. 2007. Manajemen Lembaga Keuangan, Edisi Kelima: LPFE-UI Sawyer, Laurence B., Mortimer A. Dittenhofer, James H. Scheiner, 2005. Sawyer’s Internal Auditing: the practice of modern internal auditing. Institute of Internal Auditors. Romney, Marshall B., & Steinbart, Paul John.(2009). Accounting Information System. New Jersey: Pearson Education, Inc. Wilkinson, Jhosep W., Cerullo, Michael J., Raval, Vasant.(2000). Accounting Information System. United States: John Willey & Sons Inc. Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Sekretariat Negara. Jakarta. Mahler C, Ammenwerth E, Wagner A, Tautz A, Happek T, Hoppe B, et al. Effects of a Computer-based Nursing Documentation System on the Quality of Nursing Documentation. Journal of Medical Systems. 2007;31(4):274-282. Bovee, Courtland L., and John C. Thill, “Business Communication Today, 9th Edition”, Prentice Hall International Inc, 2008 (BT) Teresa Curristine. 2005. Performance Information in the Budget Process: Results of the OECD 2005 Questionnaire. OECD Journal on Budgeting Volume 5 No. 2 Imam Sjahputra Tunggal, Aspek Hukum Dana Pensiun Di Indonesia, Harvarindo, Jakarta, 1999. Faccio, M. (2006). Politically-connected firms. American Economic Review 96, 369-386 Manfaat Program TASPEN (2012). Jamsos Indonesia. www.jamsosindonesia.com (diakses pada tanggal 17 Juni 2013 pukul 22.00)


Republik Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. www.mahkamahkonstitusi.go.id (diakses pada tanggal 17 Juni 2013 pukul 21.55) Republik Indonesia. 2012. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaraan 2013. Lembaran Negara Tahun 2012 No. 228. Sekretariat Negara. Jakarta. COSO (2013). Internal Control—Integrated Framework. www.coso.org (diakses pada tanggal 5 Juni 2013) Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar Profesional Akuntan Publik. 2011. Jakarta. Hartadi, Bambang (1999). Sistem Pengendalian Internal dalam Hubungannya dengan Manajemen Audit. BPFE Yogyakarta. Republik Indonesia. 1969. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Sekretariat Negara. Jakarta. Republik Indonesia. 1992. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Sekretariat Negara. Jakarta. Republik Indonesia. 2011. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara. Sekretariat Negara. Jakarta. Republik Indonesia. 2010. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 218/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Pencairan, Penyaluran, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Pensiun oleh PT TASPEN (Persero). Kementerian Keuangan. Jakarta. Republik Indonesia. 2011. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER70/PB/2010 tentang Tata Cara Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun Yang Dilaksanakan Oleh PT TASPEN (Persero). Direktorat Jendral Perbendaharaan Negara. Jakarta.


ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PEMBAYARAN PENSIUN BULANAN APBN OLEH PT TASPEN (PERSERO)

Recommend Documents