Volume XVI Tahun 8, Desember 2015 hal 20-26 Jurnal Ekonomi Pembangunan FE-Unhalu
ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI DI PROPINSI SULAWESI TENGGARA1) Muhammad Nur Afiat2)
ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap perubahan struktur ekonomi di Propinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian ini menggunakan data sekunder hasil publikasi Badan Pusat Statistik Sulawesi Tenggara periode 1994-2008. Struktur ekonomi diproxi dengan produksi sektor industri. Adapun metode yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif dengan menggunakan alat analisis regresi. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap perubahan struktur ekonomi. Hasil analisis memperlihatkan koefisien estimasi sebesar 0,518 yang menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah akan mendorong pertumbuhan sektor industri di Propinsi Sulawesi Tenggara. Kata Kunci : pengeluaran pemerintah , industri, struktur ekonomi
I. PENDAHULUAN Secara umum peningkatan belanja pemerintah lebih didominasi untuk fungsi pelayanan umum. Berdasarkan klasifikasi belanja negara menurut fungsi, belanja negara dibedakan menjadi belanja untuk fungsi pelayanan umum, dan fungsi ekonomi. Anggaran fungsi pelayanan umum tersebut antara lain mencakup: program-program pelayanan umum yang dilakukan oleh kementerian negara/lembaga, pemberian berbagai jenis subsidi, pembayaran bunga utang, program penataan administrasi kependudukan, program pemberdayaan masyarakat, pembangunan daerah, serta program penelitian dan pengembangan iptek. Sementara itu, belanja pada fungsi ekonomi dialokasikan untuk mendukung upaya percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan memperkuat daya tahan ekonomi yang didukung oleh pembangunan transportasi, pertanian, infrastruktur, dan energi. Walaupun menunjukan peningkatan, jumlah anggaran yang dialokasikan untuk fungsi ini tidak lebih besar daripada fungsi pelayanan umum. ___________________________________________ 1) Hasil Penelitian Jurnal Ekonomi Pembangunan 8, Desember 2) Dosen Fakultas Ekonomi dan BisnisVolume UniversitasXVI HaluTahun Oleo Kendari
2015
20
Belanja negara juga dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis belanjanya. Berdasarkan jenis belanja tersebut, perkembangan belanja pemerintah pusat masih didominasi oleh pengeluaran yang sifatnya wajib (non discretionary expenditure) daripada pengeluaran yang bersifat tidak mengikat. Pengeluaran yang sifatnya wajib meliputi: belanja pegawai, pembayaran bunga utang, subsidi, dan sebagian belanja barang. Pengeluaran yang tidak mengikat seperti: belanja modal, bantuan sosial, sebagian belanja barang dan belanja lain-lain. Berdasarkan Tabel 1 selama priode 1994-2008 pertumbuhan pengeluaran konsumsi pemerintah di Provinsi Sulawesi Tenggara terus mengalami peningkatan. Dari sisi persentase kontribusi pengeluaran pemerintah atas PDRB cukup fluktuatif, ini terlihat antara tahun 1998 hingga 2008. Tabel 1 Kontribusi Pengeluaran Pemerintah Atas PDRB Sulawesi Tenggara Tahun 1994-2008 Tahun
Pengeluaran Pemerintah Juta Rupiah
%
1994 1995
361.657.890
23,94
423.039.980
23,25
1996
511.817.600
24,35
1997
529.429.270
22,18
1998
795.666.470
18,18
1999
953.756.600
20,15
2000
1.139.489.120
19,89
2001
1.374.755.190
20,05
2002
1.711.924.440
19,62
2003
1.980.013.880
19,53
2004
2.324.907.940
22,64
2005
2.846.857.720
23,94
2006
3.341.165.220
23,25
2007
3.684.979.050
24,35
2008
4.129.121.993
22,18
Sumber : BPS (Diolah) Menurut Tambunan (2001) pengeluaran pemerintah secara langsung dan tidak langsung dapat mempengaruhi Perubahan Struktur Ekonomi. Menurut Todaro (1991), bahwa Teori perubahan struktural menitikberatkan pembahasan pada mekanisme transformasi ekonomi yang dialami oleh Negara sedang berkembang, yang semula lebih bersifat subsisten dan menitikberatkan pada sektor pertanian menuju ke struktur perekonomian yang lebih modern, dan sangat didominasi oleh sektor industri dan jasa. Meskipun sektor pertanian mampu menjadi penyelamat perekonomian Indonesia untuk keluar dari krisis, tetapi Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume XVI Tahun 8, Desember 2015
21
kontribusi sektor pertanian terhadap PDB nasional masih tetap rendah. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti memandang perlu melakukan penelitian tentang hubungan antara pengeluaran pemerintah dan perubahan struktur ekonomi di propinsi Sulawesi tenggara. II. KAJIAN PUSTAKA Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. (Mangkoesoebroto, 1994). Pengeluaran pemerintah mempunyai dasar teori yang dapat dilihat dari identitas keseimbangan pendapatan nasional yaitu Y = C + I + G + (X-M) yang merupakan sumber legitimasi pandangan kaum Keynesian akan relevansi campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Dari persamaan diatas dapat ditelaah bahwa kenaikan atau penurunan pengeluaran pemerintah akan menaikan atau menurunkan pendapatan nasional. Banyak pertimbangan yang mendasari pengambilan keputusan pemerintah dalam mengatur pengeluarannya. Pemerintah tidak cukup hanya meraih tujuan akhir dari setiap kebijaksanaan pengeluarannya. Tetapi juga harus memperhitungkan sasaran antara yang akan menikmati kebijaksanaan tersebut. Memperbesar pengeluaran dengan tujuan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan nasional atau memperluas kesempatan kerja adalah tidak memadai. Melainkan harus diperhitungkan siapa yang akan terpekerjakan atau meningkat pendapatannya. Pemerintah pun perlu menghindari agar peningkatan perannya dalam perekonomian tidak melemahkan kegiatan pihak swasta. (Dumairy, 1997) Teori mengenai pengeluaran pemerintah juga dapat dikelompokan menjadi 2 bagian yaitu teori makro dan teori mikro. (Mangkoesoebroto, 1994). Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. (Suparmoko, 1987). Dalam teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga pos utama yang dapat digolongkan sebagai: (a) Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa; (b) Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai; dan (c) Pengeluaran pemerintah untuk transfer payment. (Boediono,1999) Transfer payment bukan pembelian barang atau jasa oleh pemerintah dipasar barang melainkan mencatat pembayaran atau pemberian langsung kepada warganya yang meliputi misalnya pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat, pembayaran pensiun, pembayaran bunga untuk pinjaman pemerintah kepada masyarakat. Secara ekonomis transfer payment mempunyai status dan pengaruh yang sama dengan pos gaji pegawai meskipun secara administrasi keduanya berbeda. (Boediono, 1999) Teori perubahan struktural menitikberatkan pembahasan pada mekanisme transformasi ekonomi yang dialami oleh Negara sedang berkembang, yang semula lebih bersifat subsisten dan menitikberatkan pada sektor pertanian Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume XVI Tahun 8, Desember 2015
22
menuju ke struktur perekonomian yang lebih modern, dan sangat didominasi oleh sektor industri dan jasa (Todaro, 1991). Teori Chenery memfokuskan pada perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi di suatu negara yang mengalami transformasi dari pertanian tradisional ke sektor industri sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi (Tambunan 2001). Faktor-faktor penyebab transisi ekonomi antara lain: 1. Kondisi dan Struktur awal ekonomi dalam negeri Suatu negara yang pada awal pembangunan ekonomi sudah memiliki industri-industri dasar yang relatif kuat akan mengalami proses industrialisasi yang lebih pesat. 2. Besarnya pasar dalam negeri Pasar dalam negeri yang besar merupakan salah satu faktor insentif bagi pertumbuhan kegiatan ekonomi, termasuk industri, karena menjamin adanya skala ekonomis dan efisiensi dalam proses produksi. 3. Pola distribusi pendapatan Merupakan faktor pendukung dari faktor pasar. Tingkat pendapatan tidaklah berarti bagi pertumbuhan industri-industri bila distribusinya sangat pincang. 4. Karakteristik Industrialisasi Mencakup cara pelaksanaan atau strategi pembangunan industri yang diterapkan, jenis industri yang diunggulkan, pola pembangunan industri, dan insentif yang diberikan. 5. Keberadaan sumber daya alam Ada kecenderungan bahwa negara yang kaya SDA mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah, terlambat melakukan industrialisasi, tidak berhasil melakukan diversifikasi ekonomi (perubahan struktur) daripada negara yang miskin SDA. 6. Kebijakan perdagangan luar negeri Negara yang menerapkan kebijakan ekonomi tertutup (inward looking policy), pola hasil industrialisasinya akan berkembang tidak efisien dibandingkan negara-negara yang menerapkan outward looking policy. III. METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data runtun waktu (time series) dari tahun 1994-2008 yang bersumber dari beberapa publikasi. Variabel struktur ekonomi diukur dengan indikator sektor industry. Teknik analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi, dengan formula: Y1 = β0+β1X1 + e Keterangan: Y1 X1 β0 β1 e
= = = = =
Perubahan Struktur Ekonomi (produksi sektor industri) Pengeluaran Pemerintah Konstanta Koefisien estimasi Standard Error
Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume XVI Tahun 8, Desember 2015
23
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Tabel 2 menunjukkan adanya peningkatan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan di Provinsi Sulawesi Tenggara sepanjang tahun 20012008. Di tahun 2001, pengeluaran rutin sebesar 134.968 juta rupiah, dan mencapai lebih dari 306.632 juta rupiah di tahun 2008. Pengeluaran pembangunan sepanjang tahun 2001-2008 mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada setiap tahunnya. Pada sisi lain, dari aspek produksi dan pertumbuhan sektor industri sebagaimana Tabel 3 memperlihatkan adanya peningkatan produksi sektor industri. Pada tahun 2001, sumbangan dari Sektor Industri sebesar 417 milyar rupiah, dan mencapai lebih dari 800 milyar di tahun 2008. Di sisi lain, perubahan pertumbuhan dari Sektor Industri mengalami penurunan pada tahun 2005 sebesar 4,61%, dan juga di tahun 2008 yang mencapai 5,82%. Tabel 2 Realisasi Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan di Provinsi Sultra (Juta Rupiah) Periode 2001-2008 Tahun
Pengeluaran Rutin
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Sumber: BPS Sultra
134.968,00 163.364,85 260.541,19 235.530,21 343.505,62 270.994,71 287.754,92 306.632,50
Pengeluaran Pembangunan 43.488,76 87.780,47 91.014,90 125.797,80 148.680,04 290.208,86 471.306,15 502.899,62
Selanjutnya hasil estimasi pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap perubahan struktur ekonomi yang diolah melalui regresi menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel pengeluaran pemerintah terhadap perubahan struktur ekonomi. Hasil analisis memperlihatkan koefisien sebesar 0,518, dengan nilai thitung sebesar 2,326 dan Sig t sebesar 0,038. Karena nilai thitung lebih besar daripada ttabel (2,326 > 2,179) dan nilai Sig t lebih kecil dari 5% (0,038 < 0,05). Karena koefisien bertanda positif (0,518), mengindikasikan hubungan positif atau searah. Artinya jika semakin tinggi pengeluaran pemerintah, akan semakin tinggi perubahan struktur ekonomi. Sebaliknya, jika semakin rendah pengeluaran pemerintah, akan semakin rendah perubahan struktur ekonomi.
Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume XVI Tahun 8, Desember 2015
24
Secara teoritis hasil penelitian ini sejalan dengan pemikiran Tambunan (2001) bahwa perubahan struktur ekonomi juga dipengaruhi secara langsung dan tidak langsung oleh intervensi pemerintah dalam kegiatan ekonomi Dalam konsep ekonomi makro pengeluaran pemerintah akan meningkatkan perekonomian nasional. Pengeluaran pemerintah yang mendorong perekonomian ini tentunya dengan asumsi bahwa pengeluaran pemerintah digunakan sepenuhnya untuk kegiatan-kegiatan ekonomi atau yang memberikan dorongan bagi perkembangan kegiatan ekonomi. Dalam hal intervensi pemerintah, kebijakan yang berpengaruh langsung terhadap perubahan struktur ekonomi adalah misalnya pemberian insentif bagi sektor industri, atau tidak langsung lewat pengadaan infrastruktur. Tabel 3 Produksi dan Pertumbuhan Sektor Industri Periode 2001-2008 (ADHK 2000) Industri Tahun (juta Pertumbuhan (%) rupiah) 2001 417.996 2002 9,98 459.714 2003 8,94 500.816 2004 12,27 562.262 2005 4,83 589.433 2006 28,37 756.674 2007 10,42 835.500 2008 6,18 887.093 Sumber: BPS Propinsi Sulawesi Tenggara, diolah Fakta yang mendukung pentingnya peranan dari pengeluaran pemerintah terhadap perubahan struktur ekonomi di provinsi Sulawesi antara lain: (1) Pengeluaran pemerintah daerah provinsi Sulawesi tenggara berdasarkan realisasi pengeluaran pembangunan sejak tahun 2001 sampai tahun 2008 terus mengalami peningkatan. Hal ini memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan industri dan jasa melalui: bantuan modal, alat dan mesin, pelatihan peningkatan kualitas produk bagi UKM, serta pengembangan pasar tradisional untuk para pedagang kecil; dan (2) Kondisi infrastruktur jalan di provinsi Sulawesi tenggara yang semakin membaik selama priode tahun 2001-2008. Infrasuktur jalan di provinsi Sulawesi tenggara khususnya jalan dengan kondisi rusak berat yang semula sepanjang 1.719 km kemudian terus mengalami penurunan menjadi 1.262 km. Perbaikan kualitas infrastruktur jalan ini dapat mempermudah akses pemasaran barang dan jasa sehingga semakin mendorong pertumbuhan sektor industri dan jasa antar wilayah kabupaten.
Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume XVI Tahun 8, Desember 2015
25
V. SIMPULAN DAN SARAN Pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap perubahan struktur ekonomi di provinsi sulawesi Tenggara. Semakin tinggi pengeluaran pemerintah, akan semakin tinggi perubahan struktur ekonomi dari sektor Pertanian ke sektor Industri dan sektor Jasa. Sebaliknya, jika semakin rendah pengeluaran pemerintah, akan semakin rendah perubahan struktur ekonomi dari sektor Pertanian menuju sektor Industri dan sektor Jasa. Oleh karena itu diperlukan peran pemerintah untuk meningkatkan pengeluaran pembangunan dan di arahkan pada proyek-proyek yang dapat menyerap tenaga kerja serta memperlancar aktivitas ekonomi seperti pembangunan infrastruktur. DAFTAR PUSTAKA BPS, 1993 - 2009, Statistik Indonesia. BPS, 2000 - 2014, Sulawesi Tenggara Dalam Angka. Boediono, 1999, Teori Pertumbuhan Ekonomi, BPFE-UGM, Yogyakarta Dumairy. 1997. Perekonomian Indonesia. Jakarta: Erlangga Mangkoesoebroto, Guritno. 1994, Kebijakan Ekonomi Publik Di Indonesia : Substansi dan Urgensi, cetakan pertama, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Sugiyono. 2000. Metode Penelitian Kuantitatif, Pendekatan R&D. CV Alfabeta. Bandung. Tambunan, Tulus T.H. 2001. Perekonomian Indonesia. Teori Dan Temuan Empiris. Jakarta: Indonesia. Todaro, Michael P dan Smith C. Stephen (1991), Pembangunan Ekonomi Dunia Keiga, Edisi ke delapan, Erlangga, Jakarta.
Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume XVI Tahun 8, Desember 2015
26
