ANALISIS PENGARUH KEPEMILIKAN PEMERINTAH DAN KEPUTUSAN KEUANGAN TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN: STUDI TERHADAP PERUSAHAAN PEMERINTAH YANG LISTED DI BEI

ANALISIS PENGARUH KEPEMILIKAN PEMERINTAH DAN KEPUTUSAN KEUANGAN TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN: STUDI TERHADAP PERUSAHAAN PEMERINTAH YANG LISTED DI BEI Vera Diyanty Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Abstract Ownership structure plays an important role to minimize the problem result from agency conflict in a company through the increase of managerial ownership and institutional ownership. The objective of this research is to find out the effect of Government ownership and the financial decision: dividend policy, financing and investment decision to the State Owned Enterprise’s performance. By knowing the impact of government ownership & its financial decision to the state-owned enterprises, government can justify its role as a shareholder in state-owned enterprises whether it has positive impact or not. The population of this research is State Owned Enterprise that are listed on Indonesian Stock Exchange (IDX) over a period 2004 to 2006. The sampling method used in this research is purposive sampling. This research used regression model. Base on the hypothesis test it can be summarized that government’s ownership, financing decision are statically significant positive effect to firm’s performance. Dividend and investing decision are not statistically significant effect to the firm’s performance Keywords: Government Ownership, Dividend Decision, Financing Decision, Investment Decision, Firm’s Performance, Agency conflict, Agency cost

155

156

Jurnal Akuntansi, Volume 10, Nomor 2, Mei 2010 : 155 - 180

Pendahuluan Perdebatan mengenai hubungan antara struktur kepemilikan perusahaan dan kinerja perusahaan telah dilakukan sejak tahun 1932. Berle and Means (1932) melihat bahwa kinerja struktur kepemilikan memiliki hubungan yang terbalik. Pada saat kepemilikan meningkat, para pemegang saham memiliki pengaruh yang kuat dalam mengendalikan manajemen, sehingga timbullah masalah sehubungan dengan “Agency Problem”. Jika masalah tersebut muncul, manajemen perusahaan tentunya akan berusaha untuk tidak memaksimalkan kesejahteraan para pemegang saham. Tetapi yang perlu diingat adalah bahwa salah satu penyebab dari beberapa penyebab timbulnya krisis di Asia tahun 1997 lebih banyak ditemui karena masalah kepemilikan yang cenderung terkonsentrasi terhadap satu pihak, terutama kepemilikan keluarga dalam suatu perusahaan . Beberapa penelitian telah dilakukan sebagai kelanjutan dari penelitian Berle dan Means (1932) untuk menjelaskan hubungan antara struktur kepemilikan dengan kinerja perusahaan (Morck, Shleifer and Vishny, 1988; McConnell and Servaes, 1990; Holderness, Koroszner, and Sheehan, 1999; Li”ns, 2002). Namun demikian, belum ada hasil yang conclusive tentang hubungan antara struktur kepemilikan dengan kinerja perusahaan. Seluruh penelitian tersebut berfokus pada perusahaan-perusahaan di negara maju, di mana regulasi bisnis lebih lengkap dan lebih dipaksakan dalam pelaksanaanya dibandingkan di negara berkembang. Pemerintah di negara maju jarang memiliki kepentingan yang signifikan di suatu perusahaan seperti yang terjadi di negara berkembang. Sebagai contoh, Pemerintah Indonesia memiliki kepentingan yang signifikan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN sebagai salah satu pilar dalam perekonomian Indonesia merupakan entitas ekonomi yang harus menjadi perhatian utama dalam memajukan perekomian Indonesia serta mampu berperan dalam konstelasi perekonomian global. Selain itu BUMN dibentuk dengan tujuan mencapai tujuan pemerintah seperti pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan tingkat pengangguran yang rendah. Di tahun 2008, jumlah perusahaan BUMN mencapai 140. Dari total 140 tersebut, 14 BUMN sudah listed di Bursa Efek Indonesia. Sebagian besar BUMN memiliki tujuan untuk memyediakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh Indonesia.

Analisis Pengaruh Kepemilikan Pemerintah dan Keputusan Keuangan

157

Pemerintah sebagai pemegang saham, seringkali memiliki tujuan yang berbeda dengan tujuan pemegang saham selain pemerintah. Pemerintah umumnya memiliki tujuan politik dan sosial yang seringkali tidak konsisten dan sejalan dengan tujuan perusahaan dalam meningkatkan nilai pemegang saham melalui kenaikan harga saham yang berkelanjutan Sebagai contoh dari tujuan politik dan sosial yang bertentangan dengan tujuan perusahaan adalah kebijakan pembayaran dividen. Setiap awal tahun, pemerintah menargetkan sejumlah porsi dari keuntungan dalam bentuk penyisihan laba (dividen) sebagai kontribusi BUMN kepada APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) tanpa mempertimbangkan apakah BUMN tersebut membutuhkan keuntungan yang diperoleh untuk diinvestasikan dalam proyek mereka. Akibat adanya kebijakan tersebut berdampak pada keterbatasan pertumbuhan BUMN itu sendiri sehingga dikhawatirkan pergerakan harga saham tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sebagai akibatnya kepentingan pemegang saham minoritas dalam BUMN kalah dengan kepentingan pemerintah sebagai pemegang saham terbesar. Pemerintah sebagai pemegang saham terbesar di BUMN go public, akan sangat berpengaruh terhadap keputusan penting keuangan BUMN. Keputusan keuangan tersebut tentunya akan berdampak pada kinerja perusahaan. Penelitian mengenai pengaruh hubungan antara kepemilikan Pemerintah dan kinerja perusahaan telah dilakukan di China, yang menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Penelitian yang dilakuknan oleh Sun and Thong (2003) di China terhadap perusahaan yang telah go public & listed menunjukkan hubungan positif antara kepemilikan pemerintah dengan kinerja perusahaan. Tetapi hasil yang berbeda ditunjukkan penelitian oleh Gunasekarage et al. (2007) and Wei et al. (2005) yang menunjukkan hubungan negatif antara struktur kepemilikan dan kebijakan dividen. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah kepemilikan pemerintah dan keputusan keuangan manajemen akan mempengaruhi kinerja BUMN go public & listed yang tercermin pada peningkatan nilai perusahaan. Tujuan dan Manfaat Penelitian Tujuan dan Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh struktur kepemilikan dan keputusan keuangan terhadap kinerja perusahaan.

158


Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberi manfaat untuk: 1. Memahami bagaimana pengaruh dari kepemilikan Pemerintah dan keputusan keuangan manajemen terhadap kinerja BUMN go public & listed.. 2. Menjustifikasi peranan Pemerintah sebagai pemegang saham terbesar BUMN, apakah memiliki dampak positif atau negatif terhadap kinerja BUMN. 3. Memberikan kontribusi pada penelitian mengenai kepemilikan perusahaan dan keputusan keuangan terhadap kinerja perusahaan dan selanjutnya bagi para akademisi diharapkan akan menjadi lebih sempurna dalam penelitian berikutnya. Ruang lingkup penelitian Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh kepemilikan pemerintah dan kebijakan keuangan manajemen terhadap kinerja BUMN yang telah go public & listed di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2004 kecuali untuk BUMN perbankan. Penelitian akan dilakukan selama kurun waktu 4 tahun dari periode 2004-2007.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTHESIS Struktur Kepemilikan dan Kinerja Perusahaan Struktur kepemilikan merupakan salah variabel yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam struktur kepemilikan, antara lain: 1) Kepemilikan sebagian kecil saham perusahaan oleh manajemen mempengaruhi kecenderungan untuk memaksimalkan nilai pemegang saham dibanding sekedar pencapaian tujuan perusahaan semata; 2) Kepemilikan yang terkonsentrasi memberi insentif kepada pemegang saham mayoritas untuk berpartisipasi secara aktif dalam perusahaan; 3) Identitas pemilik menentukan prioritas tujuan social perusahaan dan 4)Maksimalisasi nilai pemegang saham, misalkan perusahaan milik pemerintah (BUMN) cenderung untuk mengikuti tujuan politik dibanding tujuan perusahaan. Struktur kepemilikan ini merupakan proporsi kepemilikan saham oleh manajerial, public maupun institusional. Masalah yang sering timbul dari struktur kepemilikan adalah agency conflict, yaitu terdapat kepentingan antara manajemen perusahaan sebagai pengambil decision maker dan para pemegang


159

saham sebagai owner dari perusahaan. Tentunya perbedaan ini akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Jumlah pemegang saham besar mempunyai arti penting dalam memonitor perilaku manajer dalam perusahaan (Shleifer dan Vishny: 1986). Dengan adanya konsentrasi kepemilikan, maka para pemegang saham besar seperti instutional investors akan dapat memonitor tim manajemen secara lebih efektif dan dapat meningkatkan nilai perusahaan jika terjadi takeover. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa struktur kepemilikan perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dalam Penelitian mengenai hubungan antara struktur kepemilikan dan kinerja perusahaan pertama kali dilakukan oleh Berle and Means (1932). Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan terbalik antara pemusatan kepemilikan dan kinerja perusahaan. McConnell and Servaes (1990) dalam penelitiannya melakukan penelitian terhadap lebih dari 1,000 perusahaan, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Perusahaan yang diukur melalui perhitungan Tobin’s Q, mempunyai hubungan positif dengan bagian kepemilikan yang dimiliki oleh investor institutional. Hal ini mengindikasikan bahwa institutional investor akan lebih efektif dalam memantau kinerja perusahaan dibandingkan dengan investor individu. Sehingga makin terkonsentrasi kepemilikan perusahaan, makin lebih baik kinerja perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Demsetz and Villalonga (2001) terhadap 233 Perusahaan dengan menggunakan pendekatan 2-stage least square menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan secara statistic antara kepemilikan dan kinerja perusahaan. Demsetz and Villalonga (2001) tidak mempertimbangkan kepemilikan saham oleh pemerintah. Penelitian yang dilakukan dibagi dalam bentuk kepemilikan dari luar perusahaan dan oleh manajemen, dengan sampel perusahaan –perusahaan di negara maju. Penelitian yang dilakukan oleh Sun dan Tong (2003) terhadap seluruh perusahan yang listed di the Shanghai Stock Exchange (SHSE) and Shenzhen Stock Exchange (SZSE) selama periode 1994–1997 menyimpulkan bahwa kepemilikan oleh pemerintah dan legal person memiliki hubungan positif dengan kinerja perusahaan. Market-to-book ratio digunakan sebagai ukuran kinerja perusahaan. Peneliti juga menemukan hubungan berbentuk U antara kepemilikan pemerintah dan kinerja perusahaan dan hasil penelitian mengindentifikasikan bahwa beberapa kepemilikan pemerintah memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja perusahaan dan beberapa perusahaan

160


dimana kepemilikan saham pemerintah cukup besar berdampak negatif terhadap kinerja perusahaan. Beberapa penelitian lain juga memperlihatkan hasil adanya pengaruh yang negatif dari kepemilikan pemerintah terhadap kinerja perusahaan di beberapa perusahaan listed di Negara Cina (Gunasekarage et al., 2007; Wei et al., 2005; Qi et al., 2000). Pengaruh yang negatif antara kepemilikan pemerintah terhadap kinerja perusahaan disebabkan karena 3 faktor yaitu 1). Adanya kecenderungan pemerintah terhadap tujuan sosial dan politik yang bertentangan dengan tujuan untuk memaksimalkan value dari perusahaan, 2).Direksi yang ditunjuk lebih menunjukkan adanya pengaruh kepentingan politik dari pada kemampuan mereka untuk ditunjuk sebagai direksi dan 3) Biaya transaksi yang makin tinggi (Vining and Boardman, 1992; Megginson et al., 1994; Boycko et al., 1996). Di Indonesia, sejak tahun 1991 Pemerintah Indonesia telah menjual sebagian saham BUMN di pasar modal Indonesia. Dengan menjual sebagian saham BUMN, Pemerintah memiliki dua tujuan , pertama Pemerintah ingin memperoleh pendanaan untuk mendanai budget yang defisit, kedua Pemerintah ingin agar BUMN dapat dikelola lebih efisien dan menguntungkan jika dikelola oleh manajer yang professional ,karena Return on Asset (ROA) hanya 1.55% di tahun 2000 (Purwoko, 2002). Xu and Wang (1997) menyatakan bahwa profitabilitas perusahaan akan berkorelasi negatif maupun tidak ada korelasinya terhadap bagian saham yang dimiliki oleh Pemerintah. Dengan demikian saham yang dimiliki pemerintah akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Berdasarkan hal tersebut diatas, diajukan hipotesis: H1: Kepemilikan Pemerintah memiliki pengaruh negatif dengan kinerja perusahaan Keputusan Dividen Keputusan pembagian dividen merupakan corporate action yang penting yang harus dilakukan perusahaan. Keuntungan yang akan diperoleh pemegang saham ini akan menentukan kesejahteraan para pemegang saham yang merupakan tujuan utama perusahaan. Semakin besar dividen yang dibagikan kepada pemegang saham, maka kinerja emiten atau perusahaan akan dianggap semakin baik pula dan pada akhirnya perusahaan yang memiliki kinerja yang baik dianggap menguntungkan dan tentunya penilaian terhadap perusahaan


161

tersebut akan semakin baik pula dan pada akhirnya perusahaan yang memiliki kinerja yang baik dianggap menguntungkan dan tentunya penilaian terhadap perusahaan tersebut akan semain baik pula, yang biasanya tercermin melalui tingkat harga saham perusahaan. Keputusan pembagian dividen menyangkut tentang penggunaan laba yang menjadi hak para pemegang saham. Pada dasarnya laba tersebut bias dibagi sebagai dividen atau ditahan untuk diinvestasikan kembali. Bhattacharya (1979) menjelaskan bahwa investor menyukai dividen yang tinggi karena dividen yang diterima seperti burung di tangan yang resikonya lebih kecil dibandingkan dengan dividen yang tidak dibagikan. Selanjutnya Rozef(1982) dan Easterbrook (1984) menunjukkan semakin banyak dividen yang ingin dibayarkan oleh perusahaan semakin besar kemungkinan berkurangnya laba ditahan. Akibatnya, perusahaan harus mencari biaya eksternal untuk melakukan investasi baru. Sehingga pembayaran dividen menjadi mahal karena meningkatnya kebutuhan untuk menambah modal eksternal yang lebih mahal. Terdapat 4 jenis dari keputusan mengenai deviden yaitu: 1. Kas dividen 2. Divien saham 3. Pemecahan saham (Stock Split) 4. Share repurchase Rozef (1982) menganggap bahwa dividen nampaknya memiliki atau mengandung informasi atau sebagai isyarat akan prospek perusahaan. Apabila perusahaan meningkatkan pembayaran dividen, dapat diartikan sebagai suatu sinyal harapan manajemen tentang membaiknya kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Dengan demikian manajemen enggan mengurangi dividen apabila dianggap sebagai memburuknya kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Selain itu, dividen dapat digunakan untuk mengurangi equity agency cost Apabila perusahaan meningkatkan pembayaran dividen, mungkin dapat diartikan oleh pemodal sebagai sinyal harapan manajemen tentang akan membaiknya kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Sehingga kebijakan dividen memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini sesuai dengan penelitian Gordon (1963) Adanya kebijakan dividen yang akan diberikan kepada pemegang saham dapat menentukan berapa banyak keuntungan yang akan diperoleh oleh pemegang saham. Semakin besar kebijakan pembagian dividen akan

162


ditangkap oleh pasar bahwa semakin membaiknya kinerja perusahaan. Sehingga kebijakan dividen memiliki berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan yang baik dianggap menguntungkan dan tentunya penilaian terhadap perusahaan akan naik, yang tercermin melalui tingkat harga saham perusahaan Hal ini sesuai dengan penelitian Bhattacharya (1979), Myers & Majluf (1984). Beberapa penelitian lain yang memperlihatkan hasil adanya pengaruh keputusan dividen terhadap kinerja perusahaan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Aharoy & Swani (1980), yang menyatakan bahwa pengumuman meningkatnya dividen telah meningkatkan return saham dan dapat digunakan untuk menangkal isu-isu yang tidak diharapkan perusahaan di masa yang akan datang. Dalam penelitian ini akan dilakukan penelitian untuk melihat pengaruh dari keputusan dividen kas terhadap kinerja perusahaan, sehingga pengembangan hipotesa adalah sebagai berikut: H2: Keputusan dividen berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan Keputusan Pendanaan Keputusan pendanaan merupakan keputusan manajemen keuangan dalam melakukan pertimbangan dan analisis perpaduan antara sumber –sumber dana yang paling ekonomis bagi perusahaan untuk mendanai kebutuhan-kebutuhan investasi serta kegiatan operasional perusahaan. Keputusan pendanaan berkaitan dengan pemilihan sumber dana baik yang berasal dari dalam maupun luar perusahaan sangat mempengaruhi nilai perusahaan. Sumber dana perusahaan dari internal berasal dari saldo laba. Apabila perusahaan memenuhi kebutuhan dananya dari sumber intern dikatakan perusahaan tersebut melakukan pendanaan intern (internal financing). Selain sumber internal dalam memenuhi kebutuhan dananya, suatu perusahaan dapat pula memenuhi kebutuhan dananya dari sumber eksternal, yaitu sumber dana yang berasal dari tambahan penyertaan modal pemilik, emisi saham baru, penjualan obligasi dan kredit dari bank. Apabila perusahan memenuhi kebutuhan dananya dari luar perusahaan disebut pendanaan eksternal. Apabila perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dananya dipenuhi dari dana yang berasal dari pinjaman, dikatakan perusahaan tersebut melakukan pendanaan hutang (debt financing). Jika perusahaan memenuhi kebutuhan dananya berasal dari


163

emisi atau penerbitan saham baru, dikatakan perusahaan tersebut melakukan pendanaan modal sendiri (external equity financing). Modigliani & Miller (1963) mengatakan keputusan pendanaan merupakan keputusan relevan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Kelangsungan operasional perusahaan serta pertumbuhan perusahaan di masa depan berhubungan dengan keputusan pendanaan atau keputusan struktur modal yang harus diambil oleh perusahaan. Struktur modal perusahaan merupakan komposisi pendanaan yang diambil perusahaan yang menunjukkan komposisi modal internal dan eksternal. Jika sumber pendanaan internal perusahaan tidak mencukupi, maka perusahaan harus mengambil sumber pendanaan dari luar perusahaan, dalam bentuk hutang ataupun saham. Keputusan mengenai pendanaan perusahaan digambarkan melalui rasio leverage yang terjadi di perusahaan . Rasio leverage menggambarkan sumber dana operasi yang digunakan oleh perusahaan. Rasio leverage juga menunjukkan risiko yang dihadapi perusahaan. Semakin besar risiko yang dihadapi oleh perusahaan maka ketidakpastian untuk menghasilkan laba di masa depan juga akan makin meningkat. Foster (1986:65-66) mengungkapkan bahwa terdapat hubungan antara rasio leverage dengan return perusahaan. Artinya hutang dapat digunakan untuk memprediksi keuntungan yang kemungkinan bisa diperoleh bagi investor jika berinvestasi pada suatu perusahaan. Dampak dari pembiayaan melalui hutang akan timbul efek tax deductible yang tentunya akan dapat memberi manfaat bagi perusahaan dalam bentuk menambah laba perusahaan dan dana tersebut dapat dipakai untuk investasi perusahaan di masa yang akan datang. Sehingga keputusan pendanaan yang akan diambil perusahaan tentunya akan memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Soliha dan Taswan (2002) menunjukkan bahwa kebijakan hutang berhasil mempengaruhi nilai perusahaan yang secara langsung mendukung pernyataan Modigliani and Miller (1963), yaitu penggunaan hutang berhubungan positif dengan nilai perusahaan. Di sisi lain penelitian Herry dan Hamin (2005) menunjukkan bahwa leverage berhasil meningkatkan nilai perusahaan (value enchancing). Pengaruh ini disebabkan oleh penggunaan aktiva perusahaan yang sebagian besar dibiayai dengan hutang secara efektif. Penggunaan secara efektif ini akan menghasilkan profit yang akhirnya berdampak pada meningkatnya kinerja perusahaan.

164


Penelitian mengenai pengaruh keputusan pendanaan terhadap kinerja perusahaan juga dilakukan oleh Masulis (1980), yang didalam penelitiannya menyimpulkan bahwa saham suatu perusahaan akan naik, apabila diumumkan akan diterbitkan pinjaman sebagai sumber pendanaan. Masulis (1980) juga menemukan bahwa sehari sebelum dan sesudah pengumuman peningkatan proporsi hutang terdapat kenaikan abnormal return demikian sebaliknya pada saat perusahaan mengumumkan penurunan proporsi hutang berpengaruh terhadap penurunan abnormal returns, hal ini mengacu pada teori signaling. Peningkatan hutang juga dapat diartikan pihak luar tentang kewajiban di masa yang akan datang atau resiko bisnis yang rendah (Brigham et al 1999), sehingga penambahan hutang telah memberi sinyal yang positif. Bradley et al (1984) dan Park Evan (1996), dalam penelitian mengenai pengaruh keputusan pendanaan terhadap kinerja perusahaan, menyimpulkan semakin banyak pendanaan ditingkatkan akan semakin meningkatkan nilai perusahaan. Apabila pendanaan didanai melalui hutang, peningkatan tersebut terjadi akibat dari efek tax deductable yang berarti perusahaan yang memiliki hutang akan membayar bunga pinjaman yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak yang dapat memberi manfaat kepada pemegang saham, sedangkan apabila pendanaan perusahaan melalui laba ditahan atau penerbitan saham baru, maka resiko keuangan perusahaan semakin kecil. Dalam penelitian ini akan dilakukan penelitian untuk melihat pengaruh dari keputusan pendanaan hutang terhadap kinerja perusahaan, sehingga pengembangan hipotesa adalah sebagai berikut: H3: Keputusan pendanaan hutang berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan Keputusan Investasi Setelah perusahaan mencoba untuk mendapatkan dana, maka dana tersebut akan dipergunakan sebaik-baiknya untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Kegiatan investasi yang dilakukan perusahaan diharapkan akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Keuntungan bagi perusahaan akan memberikan dampak positf bagi kinerja perusahaan Apabila perusahaan salah di dalam pemilihan investasi, maka kelangsungan hidup perusahaan akan terganggu dan akan mempengaruhi kinerja perusahaan. Fama (1978) mengatakan bahwa nilai perusahaan semata-mata ditentukan oleh keputusan investasi. Hal ini berarti keputusan tersebut penting, karena


165

untuk mencapai tujuan perusahaan hanya akan dihasilkan melaui kegiatan investasi perusahaan. Investasi modal merupakan salah satu aspek utama dalam keputusan investasi selain penentuan komposisi aktiva. Keputusan pengalokasian modal ke dalam usulan-usulan investasi yang manfaatnya akan direalisasikan di masa yang akan datang harus dipertimbangkan dengan cermat. Akibat ketidakpastian di masa yang akan datang, manfaat yang akan diperoleh menjadi tidak pasti, sehingga usulan investasi tersebut mengandung resiko. Oleh karena itu, perusahaan sebelum melakukan kegiatan investasi, investasi yang akan dilakukan harus dievaluasi dan dihubungkan dengan resiko dan hasil yang diharapkan. Selain itu perusahaan hendaknya menjaga pertumbuhan investasi agar dapat mencapai tujuan perusahaan serta meningkatkan kinerja perusahaan Penelitian yang dilakukan oleh Fama (1978), menyimpulkan bahwa keputusan investasi memiliki pengaruh langsung terhadap nilai perusahaan. Efek langsung keputusan investasi terhadap nilai perusahaan merupakan hasil yang diperoleh dari kegiatan investasi itu sendiri melalui pemilihan proyek atau kebijakan lainnya seperti menciptakan produk baru, penggantian mesin yang lebih efisien dan pengembangan research & development (Myers, 1976). Apabila dikaji melalui teori sinyal (signaling theory), pengeluaran modal (capital expenditure) merupakan upaya perusahaan dalam meningkatkan nilai perusahaan. Karena jenis investasi tersebut akan memberi sinyal tentang pertumbuhan pendapatan perusahaanyang diharapkan di masa yang akan datangbdan mampu meningkatkan nilai pasar perusahaan yang diproksi melui return saham (Fama & French, 1998). Kesimpulan tersebut didasarkan pada asumsi maksimun nilai perusahaan akan diperoleh melalui pemilihan investasi yang memberi net present value positif. Pengeluaran investasi juga memberikan sinyal positif tentang pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang sehingga meningkatkan harga saham sebagai indikator nilai perusahaan (Chang et al, 1990). Dalam penelitian ini akan dilakukan penelitian untuk melihat pengaruh dari keputusan investasi yang diukur melalui pertumbuhan aset terhadap kinerja perusahaan, sehingga pengembangan hipotesa adalah sebagai berikut: H4: Keputusan Investasi berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan

166


METODOLOGI PENELITIAN Populasi & Sampel Populasi untuk penelitian ini adalah semua BUMN yang go public dan terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Dari populasi yang ada terdaftar 14 BUMN go public yang terdaftar di BEJ, dan diambil sebagai sampel sebanyak 12 BUMN. 2 BUMN tidak diambil sebagai sampel dengan pertimbangan 2 BUMN tersebut berada dalam industri perbankan, yang memiliki standar dan perlakuan akuntansi yang berbeda dengan industri lainnya. Metode Pengumpulan Data & Jenis Data Metode pengambilan sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu pemilihan sampel yang dilakukan secara tidak acak dengan jumlah sampel yang sudah ditentukan. Penelitian ini menggunakan sampel BUMN go public pada periode 2004-2007, kecuali untuk industri perbankan. Model Penelitian Pengujian terhadap hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda (multiple regression) dengan persamaan sebagai berikut: MVE = α0 + α1KP + α 2DPR + α 3DER + α 4INV + S + ε MVE = Market Value of Equity KP = Kepemilikan Pemerintah DPR = Dividen Payout Ratio DER = Debt to Equity INV = Assets Growth S = Ukuran Perusahaan Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya Variabel dalam penelitian ini meliputi definisi operasional variable terikat dan variabel-variabel independen yang terdiri dari variabel penjelas dan variabel pengendali.


167

Variabel Terikat Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kinerja perusahaan yang didefinisikan sebagai nilai perusahaan. Nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran secara maksimum apabila harga saham perusahaan meningkat. Nilai perusahaan diukur melalui Market Value of Equity. (MVE) yaitu:

MVE= Jumlah saham beredar x Harga saham penutupan Book value of equity

Jumlah saham beredar = Jumlah saham biasa yang beredar di akhir tahun Harga saham penutupan = Harga saham biasa penutupan akhir tahun. Variabel Independen Variabel independen dalam penelitian ini meliputi: 1. Variabel Penjelas Variabel penjelas dalam penelitian ini terdiri: a. Kepemilikan Pemerintah (SK) Kepemilikan pemerintah merupakan bagian kepemilikan pemerintah dalam BUMN tersebut . b. Keputusan Dividen Kas Keputusan dividen kas diukur melalui Dividen Payout Ratio (DPR). DPR merupakan rasio keuangan yang mengukur seberapa besar persentase dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham dari Net Income yang diperoleh perusahaan. DPR diukur dengan skala rasio dengan rumus yang digunakan oleh Brigham ( 1995:630): Dividen DPR = Net Income c. Keputusan Pendanaan Hutang (Leverage) Keputusan Pendanaan hutangdalam penelitian ini didefinisikan sebagai keputusan yang menyangkut komposisi pendanaan hutang yang dipilih perusahaan. Keputusan pendanaann diukur melalui Debt to Equty Ratio (DER). DER menggambarkan rasio hutang dengan modal sendiri

168


DER =

Total Debt Total Equity

d. Keputusan Investasi Keputusan investasi didefinisikan sebagai kombinasi antara aktiva yang dimiliki dan pilihan investasi di masa yang akan datang dengan net present value positive. Dalam penelitian ini keputusan investasi diukur melalui pertumbuhan aset pertahun (Asset Growth), yang dihitung dengan: INV =

Total Aset t - Total Aset t-1 Total Aset t-1

Variabel Pengendali Ukuran Perusahaan merupakan variabel pengendali dalam persamaan yang akan diuji. Ukuran perusahaan yang dipakai adalah logaritma dari total aset seperti yang digunakan oleh (Demsetz and Villalonga, 2001).

Analisa Hasil Penelitian Hasil Uji Statistik Deskriktif

TABEL 1 STATISTIK DESKRIPTIF KESELURUHAN DATA MVE

N Statistic

Range Statistic

Minimum Statistic

Maximum Statistic

Mean Statistic

Standar Deviation Statistic

43

5.470

0.593

6.063

2.484

1.429

KP

43

0.757

0.143

0.900

0.575

0.216

DER

43

6.873

0.257

7.130

1.276

1.550

DPR

43

5.352

0.000

5.352

0.421

0.801

INV

43

0.818

-0.167

0.651

0.174

0.169

Log Aset

43

2.256

5.658

7.914

6.542

0.640


169

Hasil uji Statistik Deskriptif dalam tabel 1 di atas menunjukkan bahwa: 1. MVE (Market Value Equty), memiliki nilai minimum sebesar 0.593 dan nilai maksimum 6.063. Nilai MVE tertinggi yaitu pada PT Telekomunikasi Indonesia (TI). Nilai tersebut menunjukkan bahwa pada saham TI menunjukkan kenaikan harga saham yang cukup tinggi dari tahun sebelumnya yaitu sekitar 100%. Tentunya hal tesebut berdampak pada kenaikan nilai MVE. Sedangkan nilai MVE terendah yaitu pada PT Timah di tahun 2005, disebabkan di tahun yang bersangkutan saham PT Timah mengalami penurunan harga, sehingga berdampak pada penurunan nilai MVE. Nilai mean dan standar deviasi sebesar 2,48 dan 1.429 menunjukkan bahwa pada nilai MVE telah terjadi variasi (penyebaran) nilai MVE yang cukup tinggi diantara berbagai perusahaan. 2. Mean dari kepemilikan pemerintah (KP) menunjukkan angka yang masih lebih besar dari 50%, dengan angka tertinggi KP sebesar 90% yaitu pada PT Kimia Farma, sedangkan yang terendah pada PT Indosat yaitu sebesar 14.3%. Kepemilikan Pemerintah yang rendah di PT Indosat karena sebagian saham telah dijual ke strategic partner, Singaporean Telecom (a subsidiary of Temasek Holding). 3. Pembiayaan melalui hutang yang diukur melalui DER, terlihat nilai minimum sebesar 0.257 yaitu untuk PT Semen Gresik dan nilai maksimun sebesar 7.130. adalah PT Adhi Karya. Tingginya total hutang PT Adhi karya, terkait dengan sifat industri dari PT Adhi Karya yaitu dibidang kontruksi yang membutuhkan pembiayaan yang cukup tinggi dari hutang yang sebagian besar di dalam mata uang asing ($). Nilai standar deviasi (1.550) yang menunjukkan angka lebih besar dari nilai meannya (1.276) menunjukkan kebijakan pendanaan hutang yang bervariasi pada BUMN go public. 4. Untuk nilai DPR berkisar antara 0 sampai dengan 5.352. PT Telkom sejak tahun 2004 sampai dengan 2007, tidak memberikan dividen kas kepada para pemegang saham, sehingga memiliki nilai DPR sebesar 0. Sedangkan nilai tertinggi sebesar 5,352 merupakan rasio pembagian dividen dari PT Timah di tahun 2006. Nilai standar deviasi (0.801) yang menunjukkan angka lebih besar dari nilai mean nya (0.421) menunjukkan kebijakan pembayaran dividen kas yang bervariasi pada BUMN go public. 5. Mean untuk pertumbuhan aset (inv) BUMN go public cukup rendah yaitu sebesar 17,4%, bahkan ada yang mengalami pertumbuhan negatif yaitu

170


PT Kimia Farma dan PT Indo Farma, keduanya dari industri farmasi. Pertumbuhan negatif tersebut dikarenakan karena naiknya harga bahan baku impor dan kurs mata uang asing yang menyebabkan turunnya daya beli masyarakat yang berdampak pada turunnya penjualan obat. Adanya penurunan penjualan yang negatif berdampak pada penurunan laba yang secara tidak langsung menurunkan aset perusahaan (www.wartaekonomi. com). Hasil Uji Hipotesis dan Analisa Hasil

TABEL II NILAI R, R SQUARE, SEE, DURBIN WATSON DAN F STATISTIK Model

1

Model Summary

R

R Square

Adjusted R Square

Std. Error of the Estimate

DurbinWatson

F Statistik

0.80

0.639

0.591

0.997

1.814

13.113

a. Predictors: (Constant), ASET , DPR, INV, DER, KP b. Dependent Variable: MVE

Koefisien Regresi, t Test dan Signifikansi untuk Pengujian Hipotesis Variabel Independen (Constant)

Unstandardized Coefficients

Std. Error

t statistik

Sig.

-10.416

1.904

-5.470

0.000

KP

1.605

0.788

2.036

0.049

DER

0.229

0.110

2.082

0.044

DPR

-0.290

0.193

-1.505

0.141

INV

0.981

1.000

0.982

0.333

Log ASET

1.779

0.255

6.983

0.000

a. Dependent Variable: MVE


171

Dari hasil pengujian dalam tabel 2 menunjukkan nilai adjusted R square sebesar 0.591 yang menjelaskan bahwa variabel independen hanya menjelaskan variabel dependen sebesar 59 % sisanya sebesar 41% dipengaruhi oleh variabel lainnya. Sedangkan dari hasil uji F statistik dengan tingkat signifikansi 5% yaitu sebesar 13.113, dapat disimpulkan model tersebut sangat signifikan sehingga model yang dibuat paling tidak mempunyai sebuah koefisien kemiringan (slope) sama dengan nol. Atau dengan kata lain, paling tidak ada satu variabel independen yang mempunyai pengaruh nyata pada variabel dependen. Dari hipotesis sebagaimana model matematisnya dinyatakan pada persamaan regresi di atas dapat dilihat dalam tabel 1, dengan model persamaan regresi sebagai berikut: MVE= -10.416 +1.605 KP + 0.229 DER -0.290DPR + 0.981INV + 1,779 log Aset + ε

Dari Persamaan tersebut, hanya terdapat tiga variable independen signifikan, dengan confidence level 90% (á:10%) yaitu variable kepemilikan pemerintah dan kebijakan pendanaan dan aset sebagai variabel pengendali yang menunjukkan terdapat suatu hubungan yang signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diukur melalui Market Value Equity (MVE) Sedangkan dua kebijakan lainnya yaitu kebijakan dividen dan investasi tidak menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap kinerja perusahaan. Hal tersebut akan dianalisis dalam bab ini. Variabel kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Ini berarti makin besar kepemilikan pemerintah , kinerja perusahaan makin baik. Dari model persamaan regesi menunjukkan kenaikan 1 % kepemilikan pemerintah akan menaikkan market value equty sebesar 1.387 %. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh oleh Sun dan Tong (2003). Dalam penelitiannya, menggunakan seluruh perusahaan pemerintah yang listed di listed the Shanghai Stock Exchange (SHSE) and Shenzen Stock Exchange (SZSE) from 1994-1997. Dalam penelitiannya, kinerja perusahaan diukur melalui Market to Book Ratio (MBR). Hasil penelitiannya menunjukkan pengaruh positif yang signifikan antara kepemilikan pemerintah dengan kinerja perusahaan. Di sisi lain hasil penelitian ini bertentangan dengan Xu and Wang (1997) yang menyatakan bahwa profitabilitas perusahaan akan berkorelasi negatif maupun tidak ada korelasinya terhadap bagian saham yang dimiliki oleh Pemerintah. Penelitian lain juga memperlihatkan hasil adanya pengaruh yang

172


negatif dari kepemilikan pemerintah terhadap kinerja perusahaan di beberapa perusahaan listed di Negara Cina (Gunasekarage et al., 2007; Wei et al., 2005; Qi et al., 2000). Salah satu penjelasan adanya hubungan positif antara kepemilikan pemerintah dengan kinerja perusahaan, yaitu realitas bahwa sebagian besar BUMN listed di Bursa Efek Indonesia merupakan perusahaan yang unggul di dalam indutrinya. PT Telekomunikasi Indonesia merupakan salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia dan terdaftar di New York Stock Exchange. PT Telekomunikasi Indonesia (TI) dengan Kepemilikan Pemerintah 51% merupakan satu-satunya perusahaan penyedia untuk .fixed line communication. Salah satu anak perusahaannya merupakan a market leader dalm wireless telecommunication di Indonesia.. Semen Gresik (51%) merupakan produsen terbesar semen Indonesia dan mengendalikan 51% market share dalam pasar semen domestik. Selain itu terdapat empat BUMN yang mempunyai bisnis utama dalam pertambangan yaitu mining, Perusahaan Gas Negara 60%, PT Aneka Tambang, (65%) PT. Batubara Bukit Asam (65%) dan PT. Timah (65%). Permintaan akan produk pertambangan dari negara China dan India cukup tinggi karena pertumbuhan ekonomi di dua Negara tersebut cukup tinggi, sehingga kondisi tersebut telah meningkatkan harga dari produk pertambangan. Hal tersebut tentunya berdampak pada kinerja perusahaan yang semakin meningkat tajam dari tahun 2004-2007. Berdasarkan alasan tersebut, bukanlah hal yang diragukan bahwa kinerja perusahaan sangat bagus karena hampir sebagian besar BUMN listed merupakan market leader dalam industri mereka berada. Pemerintah sebagai pemegang saham tebesar, melalui regulasi dan kebijakan yang dikeluarkannya akan memberikan proteksi ke BUMN, sebagai contoh PT Telekomunikasi Indonesia (TI) mempunyai hak monopoli dalam industri telekomunikasi dalam beberapa tahun. Hak monopoli inilah yang telah membangun PT TI sebagai market leader dalam industri komunikasi di Indonesia. Hak monopoli tersebut telah dicabut sejak tahun 2006 oleh pemerintah yang mengizinkan perusahaan telekomunikasi lain untuk beroprasi di Indonesia. Adanya Privilege rights ysng dimiliki oleh BUMN listed dapat menjamin keberlansungan kinerja yang baik dari BUMN di masa yang akan datang. Sejak krisis ekonomi di tahun 1997, Pemerintah Indonesia sangat tergantung pembiayaannya salah satunya melalui penjualan saham dari BUMN di pasar Modal Indonesia. Uang yang diperoleh dari penjualan saham,


173

digunakan untuk pembiayaan budget deficit. Hanya perusahaan –perusahaan yang profitable dan memiliki kinerja yang bagus yang ditawarkan sahamnya ke umum untuk medapatkan pendanaan dalam pemenuhan target budget pemerintah. Sehingga , hampir sebagian besar BUMN listed di Bursa Efek Indonesia memiliki kinerja yang bagus. Berdasarkan penjelasan tersebut emungkinan para investor tertarik dan memiliki tanggapan positif untuk melakukan investasi di BUMN listed. Permintaan yang tinggi akan saham perusahaan akan menaikkan harga saham perusahaan sehingga berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan yang tercermin dalam kenaikan MVE nya. Hal ini yang menjadikan alasan kenapa kepemilikan pemerintah memiliki hubungan yang positif terhadap kinerja perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan pendanaan yang diukur melalui Debt to Equity Ratio berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Yang berarti makin besar Debt to Equty Ratio berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan. Dari model persamaan regesi menunjukkan kenaikan 1% pendanaan hutang (DER) menaikkan kinerja perusahaan sebesar 0.217%. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Modigliani & Miller (1963), Masulis (1980), Bradley et al (1984) dan Park & Evan (1996), yang mengatakan bahwa keputusan pendanaan dapat meningkatkan value perusahaan. Apabila pendanaan didanai melalui hutang, adanya peningkatan hutang tersebut akan terjadi efek tax deductible. Perusahaan yang memiliki hutang akan membayar bunga pinjaman yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak sehingga memberikan manfaat bagi pemegang saham. Hasil pengujian ini mengacu pada teori sinyal (signaling theory), yang menyatakan bahwa nilai perusahaan pada hari pengumuman dan sehari setelah pengumuman perusahaan –perusahaan yang meningkatkan penggunaan hutang ternyata meningkat. Masih berhubungan dengan teori sinyal, peningkatan hutang juga dapat diartikan pihak luar tentang kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban di masa yang akan datang, sehingga penambahan hutang telah memberi sinyal positif . Semakin tinggi hutang perusahaan juga dapat diartikan akan meningkatkan pertumbuhan investasi. Dengan tingginya rasio hutang akan menambah sumber pendanaan yang dimiliki perusahaan. Besarnya dana yang dimiliki perusahaan, sebagian besar akan digunakan untuk kegiatan investasi guna pencapaian laba di masa yang akan datang. Berdasarkan alasan tersebut makin tinggi pendanaan yang dimiliki oleh perusahaan akan memberikan sinyal yang positif terhadap

174


peningkatan kinerja perusahan sehingga akan berpengaruh terhadap kenaikan harga saham yang secara langsung akan meningkatkan Market Value Equity (MVE) Perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan keputusan dividen kas yang diukur melalui Dividen Payout Ratio (DPR) bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara kebijakan dividen dengan kinerja perusahaan. Penelitian sebelumnya menunjukkkan bahwa dividen memberikan informasi atau isyarat tentang prospek perusahaan di masa yang akan datang (Rozef,1982) dan juga pengumuman meningkatnya dividen telah meningkatkan return saham dan dapat digunakan untuk menangkal isu-isu yang tidak diharapkan perusahaan di masa yang akan datang, Charest (1978), Aharoy & Swani (1980), dan Asquith & Mullins (1984) Jika dilihat dari agency theory, masalah yang sering timbul dari struktur kepemilikan adalah agency conflict, yaitu terdapat kepentingan antara manajemen perusahaan sebagai pengambil decision maker dan para pemegang saham sebagai owner dari perusahaan dan perbedaan ini akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Pemerintah sebagai pemegang saham terbesar dalam BUMN listed tentunya memiliki pengaruh yang kuat dalam pengambilan keputusan Pemerintah sebagai pemegang saham terbesar di BUMN, seringkali memiliki tujuan yang berbeda dengan tujuan pemegang saham selain pemerintah. Pemerintah umumnya memiliki tujuan politik dan sosial yang seringkali tidak konsisten dan sejalan dengan tujuan perusahaan dalam meningkatkan nilai pemegang saham melalui kenaikan harga saham yang berkelanjutan misalkan kebijakan pembayaran dividen. Setiap awal tahun, pemerintah menargetkan sejumlah porsi dari keuntungan dalam bentuk penyisihan laba (dividen) sebagai kontribusi BUMN kepada APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) tanpa mempertimbangkan apakah BUMN tersebut membutuhkan keuntungan yang diperoleh untuk diinvestasikan dalam proyek mereka. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan membayar dividen merupakan suatu tindakan dalam rangka kontribusi BUMN untuk pemenuhan target APBN. Dan bukan dilakukan rangka meningkatkan nilai pemegang saham melalui kenaikan harga saham. Berdasarkan penjelasan tersebut, pembagian dividen oleh BUMN listed bukan diartikan oleh investor sebagai isyarat tentang prospek perusahaan di masa yang akan datang, sehingga hal ini tidak akan berpengaruh terhadap kenaikan harga saham yang akan berdampak pada perubahan MVE.


175

Dari sudut pendanaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara kebijakan pendanaan dengan kinerja perusahaan .Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan kenaikan investasi akan meningkatkan nilai perusahaan. Apabila tingkat investasi di suatu perusahaan tinggi, maka akan meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan tersebut karena pertumbuhan investasi dapat dipersepsikan sebagai good news bagi investor. Selain itu, peningkatan investasi akan dianggap sebagai pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang. Myers (1977) menyatakan bahwa nilai perusahaan dibentuk melalui indikator nilai pasar saham yang sangat dipengaruhi oleh peluang-peluang investasi dan pengeluaran discretionary di masa yang akan datang . Fama (1978) menyatakan bahwa nilai perusahaan semata-mata ditentukan oleh keputusan investasi, sehingga dapat diartikan pengeluaran investasi juga memberikan sinyal positif tentang pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang sehingga meningkatkan harga saham sebagai indikator nilai perusahaan (Chan et al, 1990). Tidak adanya hubungan antara kegiatan investasi yang diukur melalui pertumbuhan aset pada kinerja perusahaan yang diukur melalui MVE di BUMN Listed , kemungkinan disebabkan karena Pemerintah sebagai pemegang saham terbesar di BUMN akan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keputusan investasi . Investor melihat karena adanya pengaruh yang kuat dari pemerintah terhadap keputusan investasi, keputusan tersebut memiliki tujuan politik dan sosial, sehingga investor kemungkinan tidak akan merespon terhadap keputusan tersebut. Berdasarkan alasan tersebut, keputusan investasi tidak akan mempengaruhi perubahan harga saham yang secara langsung akan mempengaruhi MVE perusahaan. Ukuran perusahaan sebagai variabel pengendali memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja perusahaan. Ukuran perusahaan memiliki hubungan positif dengan kinerja perusahaan, karena adanya harapan positif dari investor bahwa ukuran perusahaan mencerminkan tingkat pertumbuhan investasi yang besar pula, sehingga makin besar ukuran perusahaan akan memberikan respon yang positif terhadap investor yang berdampak pada kenaikan harga saham yang tercermin pada kenaikan MVE perusahaan. Kesimpulan ini didukung oleh penelitian Fama (1974) dan Yuniningsih (2002), yang menemukan hubungan positif anatara ukuran perusahaan sebagai cerminan tingkat investasi yang positif terhadap kinerja perusahaan.

176


KESIMPULAN DAN IMPLIKASI Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hubungan kepemilikan pemerintah dan kebijakan keuangan terhadap kinerja perusahaan BUMN go public dengan ukuran perusahaan sebagai variabe pengendali. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahawa kepemilikan pemerintah, kebijakan pendanaan dan ukuran perusahaan terbukti signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan yang diukur melalui Market Value Equity. Hal tersebut dikarenakan 1)Pemerintah sebagai pemegang saham terbesar, melalui regulasi dan kebijakan yang dikeluarkannya akan memberikan proteksi ke BUMN, 2) Sebagian besar BUMN listed di Bursa Efek Indonesia merupakan perusahaan yang unggul di dalam indutrinya, 3) Hanya perusahaan-perusahaan yang profitable dan memiliki kinerja yang bagus yang ditawarkan sahamnya ke umum yang berarti merupakan BUMN go public. Berdasarkan fakta tersebut, adanya respon positif terhadap kepemilikan pemerintah terhadap kenaikan harga saham yang akhirnya berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan yang diukur melalui Market Value Equity (MVE). Dari hasil penelitian, dapat diartikan bahwa hanya kebijakan keuangan yaitu kebijakan pendanan yang ternyata berdamapak positif terhadap peningkatan kinerja perusahaan yang diukur melalui Market value Equity (MVE). Secara teoritis temuan ini melengkapi konsep manajemen keuangan yaitu Modigliani & Miller (1963) dan Masulis (1980). Keterbatasan penelitian ini adalah penelitian dilakukan dalam terhadap BUMN listed yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah hanya berjumlah sebanyak 12 perusahaan. Sedangkan penelitian serupa yang dilakukan di China oleh Xu and Wang (1997) terhadap perusahaan Pemerintah yang listed dilakukan terhadap terhadap 127 perusahaan. Keterbatasan dari sampel ini dikhawatirkan kurang mampu memberikan kesimpulan seperti yang diharapkan . Adapun saran untuk penelitian selanjutnya adalah dapat mengakomodasi faktor eksternal perusahaan yang sebagai variabel yang mempengaruhi nilai perusahaan seperti pengaruh politik terhadap kebijakan strategis perusahaan, tingkat inflasi serta independensi dari jajaran direksi dan komisaris dalam penelitian ini, dengan menggunakan model yang memadai, Memperpanjang waktu penelitian sehingga data yang diperoleh bisa lebih banyak , Beberapa variabel lainnya dapat digunakan sebagai pendekatan dalam mengukur kinerja


177

perusahaan seperti Return Saham yang diukur melalui capital gain dan dividen yield dan Economic Value Added (EVA).

DAFTAR PUSTAKA Aharony, J & Swary, I, “Quarterly Dividend and Earnings Announcements & Stockholders Return: An Empirical Analysus,” Journal of Finance, March, 1-12, 1980 Ang, J.S., Cole, R.A., and Lin, J.W. “Agency Cost and Ownership Structure,” The Journal of Finance, LV, 1 (February), 81 – 106. 2000 Berle, A., Means, G. “The Modern Corporation and Private Property”,. New York: Harcourt, Brace, & World, 1932 Bhatala.C.T.; K.P. Moon, dan R.P. Rao, “Managerial Ownership, Debt Policy, and the Impact of Institutional Holdings. An Agency Perspective,”Financial Management, 23, h. 38-50.1994 Bhattacharya, S., “Imperfect Information, Dividend Policy and The Bird In The Hand Fallacy,” Bell Journal of Economics 10, 259-270. 1979 Boycko, M., Shleifer, A., Vishny, R.W. “A theory of privatization,. Economics Journal, 106, 309–319. 1996 Brigham, Eugene F dan Louis C Gapenski, “International Financial Management”, Florida: The Dryden Press, 1993 Chang R. P., dan S. G. Rhee., “Tax and Dividend : The Impact of Personal taxes on Corporate Dividen Policy and Capital Structure Decisions,” Financial Management Summer, 21-31. 1990 Chen, R. Carl dan Steiner, ”Managerial Ownership and Agency Conflicts: A Nonlinear Simultaneous Equation Analysis of Managerial Ownership, Risk Taking, Debt Policy, and Dividend Policy,” Financial Review,VoI.34, h. 119137. 1999

178


Chevalier, A., Prasteyantoko, A. and Rokhim, R. “Foreign Ownership and Corporate Governance Practices in Indonesia,” Paper presentes at Mondialisation et recomposition des gouvernances – à la recherché d’une approche commune”, Université Paris-Dauphine, 21 – 22 September 2006. 2006 Cooper R Donald dan Pamela Schindler, Business Research Method, McGraw Hill. 2003 Demsetz, H. and Lehn, K. “The structure of corporate ownership: causes and consquenses,” Journal of Political Economy, 93, 1155 – 77. 1985 Demsetz, H. and Villalonga, B. “Ownership Structure and Corporate Performance,” Journal of Corporate Finance, 7, 209-233. 2001 Easterbrook, F.H., “Two Agency Cost Explanationsof Dividends,” American Economic Review 74, 650-659.1984 Fama, E., “The Empirical Relationship Between Dividend and Invesment Decisions on Firms,” American Economic Review, June, 304-318. 1974 Fama, Eugene & French, Kenneth R., “Taxes, Financing Decision, and Firm Value,” The Journal of Finance Vol LII, 819-843. 1998 Gunasekarage, A., Hess, K., Huu, A. “The Influence of the degree of state ownership and the ownership concentration on the performance of listed Chinese companies,” Research in International Business and Finance, 21, 379 – 395. 2007 Gordon, M.J., “Optimal Invesment and Financing Policy,” Journal of Finance, 264-272. 1963 Holderness, C., Kroszner, R., Sheehan, D. “Were the good old days that good? Evaluation of managerial stock ownership since the Great Depression,” Journal of Finance, 54, 435–469. 1999


179

Jensen, M.C., Meckling, W.H. “Theory of the firm: managerial behaviour, agency costs and ownership structure,” Journal of Financial Economics, 3, 305-360. 1976 Lins, Karl V. “Equity ownership and firm value in emerging markets”, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 38,159-184. 2003 McConnell, J., Servaes, H. “Additional evidence on equity ownership and corporate value’, Journal of Financial Economics, 27, 595–612. 1990 Megginson,W.L., Nash, R.C., Van Randenborgh, M. “The financial and operating performance of newly privatized firms: an international empirical analysis”, Journal of Finance, 49, 403–452. 1994 Morck, R., Shleifer, A., Vishny, R.W. “Management ownership and firm value: an empirical analysis,” Journal of Financial Economics, 20, 293–315. 1988 Myers, S.C, and N.S. Majluf., “Corporate Financing and Invesment Decision When Firm Have Information That Investor Do Not Have,” Journal of Financial Economics, June, 187-221. 1984 Modigliani F., and M.H. Miller, “The Cost of Capital, Corporation Finance and The Theory of Invesment,” The American Economic Review, 261297. 1958 Nachrowi, D.Nachrowi, and Usman, H., Ekonometrika, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2006 Purwoko, “Model Privatisasi Bumn Yang Mendatangkan Manfaat Bagi Pemerintah Dan Masyarakat Indonesia,” Kajian Ekonomi dan Keuangan, Vol 6, No.1. 2002 Qi, D.,Wu,W., Zhang, H. “Shareholding structure and corporate performance of partially privatized firms: evidence from listed Chinese companies”, Pacific-Basin Finance Journal, 8, 587–610.2000

180


Rozeff, M., ”Growth, Beta, and Agency Cost as Determinants of Dividend Payout Ratios,” Journal of Financial Research 5, 11, 249-259. 1982 Shleifer, A. and R.W. Vishny. 1997. A Survey of Corporate Governance. The Journal of Finance, Vol. 52, No. 2, hlm. 737-783. 1997 Sri Hasnawati, “Implikasi Keputusan Investasi, Pendanaan dan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan Publik di BEJ,” Usahawan, No.09, September. 2005 Sun, Q., Tong, W.H.S, “China share issue privatization: the extent of its success,”. Journal of Financial Economics, 70, 183–222. 2003 Vining, A.R., Boardman, A.E. “Ownership versus competition: efficiency in public enterprise,. Public Choice, 73, 205–239. 1992 Wahyudi Untung dan Hartini, “Implikasi Struktur Kepemilikan Terhadap Nilai Perusahaan : Dengan Keputusan Keuangan Sebagai Variabel Inverting”, Simposium Nasional Akuntansi, Padang. 2006 Wei, Z., Xie, F., Zhang, S. “Ownership structure and firm value in China’s privatized firms: 1991–2001’, Journal of Financial Quantitative Analysis, 40, 87 – 108. 2005 Welch, E. “The Relationship Between Ownership Structure and Performance in Listed Australian Companies,” Australian Journal of Management, 28 (Dec), 287 – 305. 2003 Xu, X. and Wang, Y. “Ownership Structure, Corporate Governance, and Firms Performance: The Case of Chinese Stock Companies,”Amherst College and The World Bank. 1997

ANALISIS PENGARUH KEPEMILIKAN PEMERINTAH DAN KEPUTUSAN KEUANGAN TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN: STUDI TERHADAP PERUSAHAAN PEMERINTAH YANG LISTED DI BEI

Recommend Documents