ANALISIS PENGARUH CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR), LOAN TO DEPOSIT RATIO (LDR), RETURN ON ASSET (ROA), DAN DANA PIHAK KETIGA (DPK) TERHADAP PENYALURAN PEMBIAYAAN
(Studi Kasus Bank Bukopin Syariah Periode 2010-2014)
DISUSUN OLEH VINA RIZQA SABRINA LANGI NIM. S.1115.127
PROGRAM STUDI BISNIS DAN MANAJEMEN ISLAM SEKOLAH TINGGI TAZKIA BOGOR 2014 M / 1436 H
EKONOMI ISLAM
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1; Latar Belakang
Perekonomian negara dibangun atas sektor riil dan moneter. Sektor riil merupakan sektor ekonomi yang ditumpukan pada manufaktur dan jasa. Sedangkan sektor moneter ditumpukan pada sektor perbankan (Nurbaya, 2013). Seperti yang kita ketahui, perbankan di
Indonesia memegang peran penting
dalam perekonomian, salah satunya sebagai lembaga intermediasi yang tugasnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk produk produk perbankan itu sendiri seperti kredit. Pembangunan pada sektor keuangan, khususnya perubahan struktur perbankan Indonesia diharapkan mampu meningkatkan perekonomian, dikarenakan lembaga perbankan mempunyai peranan yang amat strategis dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Berdasarkan sistem operasionalnya, perbankan di Indonesia terbagi menjadi dua sistem, yaitu perbankan konvensional yang mendominasi dengan sistem bunga, dan yang kedua adalah perbankan syariah yang beroprasi berdasarkan prinsip prinsip syariah Islam yang berlandaskan pasa Al-Qur’an dan Hadits dimana masyrakat mengenal perbankan syariah ini dengan bagi hasil. Perbankan Syariah merupakan pengembangan dari konsep ekonomi Islam yaitu dalam bidang keuangan yang di aplikasikan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslin yang berupaya mengakomodasi tuntutan dan kebutuhan dari berbagai pihak yang mendukung terciptanya jasa perbankan yang dijalankan sesuai dengan syariah Islam. Sistem Ekonomi Islam sendiri semakin popular bukan hanya di negaranegara Islam tapi bahkan juga di negara-negara barat. Banyak kalangan melihat, islam dengan sistem nilai dan tatanan normatifnya sebagai faktor penghambat pembangunan. Penganut paham liberalisme dan pragmatisme sempit menilai
bahwa kegiatan ekonomi dan keuangan akan semakin meningkat dan berkembang bila dibebaskan dari nilainilai normatif dan rambu-rambu ilahi (Antonio, 2001). Sejalan dengan perkembangan dunia perbankan yang makin melengkapi kebutuhan masyarakat, di Indonesia sendiri terlihat jelas bahwa kebutuhan masyarakat semakin meningkat baik dalam hal pemenuhan modal kerja dan usaha, maupun untuk kebutuhan konsumsi dan investasi. Sebagian besar dari masyarakat kita tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut dari penghasilan masyarakat itu sendiri, sehingga alternatif yang ditawarkan oleh perbankan menjadi alat bantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya. Permintaan akan produk pembiayaan yang meluas ini, memacu pertumbuhan sektor perbankan yang memiliki fungsi pokok sebagai penghimpun dana masyarakat dan sebagai intermediasi atas dana yang diterima dari nasabah yang kemudian akan disalurkan kembali dalam berbagai instrumentnya untuk menjaga fungsi operasional dan profit dari perusahaan yang bergerak dalam bidang perbankan itu sendiri agar tetap stabil. Seperti konsep Islam yang menjaga keseimbangan antara sektor riil dengan sektor moneter yang membuat pertumbuhan pembiayaan tidak akan lepas dari pertumbuhan sektor riil yang dibiayainya. Kegiatan bank syariah mulai menjadi salah satu faktor industri yang berkembang pesat di Indonesia, pertumbuhan kegiatan bank syariah tersebut disebabkan oleh pesatnya pengenalan praktik kerja yang terdapat di bank syariah serta pengetahuan yang cukup meluas tentang praktik yang terkandung di dalam kegiatan bank syariah tersebut. Keberadaan perbankan syariah merupakan sebuah alternatif bagi praktik perbankan konvensional. Pesatnya pertumbuhan perbankan syariah sudah seharusnya diiringi dengan perkembangan jenis produk dan variasi akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Perkembangan produk ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan transaksi nasabah. Hingga saat ini perbankan syariah berada dalam tahap perkembangan dengan tetap gencar dalam meningkatkan pangsa nya dimana masyarakat Indonesia merupakan pangsa yang menjajikan dan berpotensi. Salah satu
perkembangan dari bank syariah ini adalah dari sisi pembiayaan. Terlihat dari perkembangan aset perbankan syariah sebagaimana yang tercatat di BI: Gambar 1.1 Perkembangan Aset Perbankan Syaiah
Sumber : Statistik Perbankan Syariah Indonesia, Bank Indonesia
Meskipun mengalami perlambatan, laju pertumbuhan aset perbankan syariah tersebut tetap lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan aset perbankan secara nasional, sehingga pangsa perbankan syariah terhadap industri perbankan nasional meningkat dari 4,0%
menjadi 4,6%. Selain itu, pertumbuhan aset
tersebut tetap diikuti pelaksanaan intermediasi dana pihak ketiga yang dihimpun yang mencapai Rp150,5 triliun, ke berbagai segmen pembiayaan secara optimal. Hal ini tercermin dari besarnya pembiayaan yang mencapai Rp151,1 triliun yang mendorong kenaikan financing to deposit ratio perbankan syariah, diantaranya pada kelompok BUS dari 86,7% pada 2011 menjadi 95,4% pada akhir periode laporan. Peningkatan perbankan syariah ini tidak
hanya terlihat dari aset
perbankannya saja, melainkan juga dari beberapa indikator lain, seperti dana pihak ketika (DPK) dan juga pembiayaan. Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan secara nominal pertumbuhan DPK mengalami pelambatan, namun dari sisi jumlah rekening terjadi peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah rekening DPK yang dikelola BUS dan UUS per Desember 2012 mencapai 10,9 juta rekening, atau sekitar 9,2% dari total rekening simpanan yang dikelola bank umum secara nasional. Peningkatan jumlah rekening DPK
juga terjadi pada BPRS yang pada 2011 mengelola 0,8 juta rekening, sehingga total rekening DPK perbankan syariah mencapai 11,7 juta, meningkat sebanyak 2,8 juta rekening, atau lebih tinggi dari penambahan rekening pada 2011 sebanyak 2,2 juta rekening. Perkembangan tersebut menunjukkan dukungan kuat perbankan syariah dalam meningkatkan akses keuangan masyarakat. Peningkatan akses dan preferensi nasabah atas produk dan layanan perbankan syariah senantiasa menjadi sasaran yang terus diupayakan pencapaiannya oleh Bank Indonesia antara lain melalui program iB campaign bersama industri perbankan syariah, edukasi masyarakat dan pengaturan serta perizinan perluasan jaringan. Gambar 1.2 DPK dan Deposito BUS & UUS tahun 2012
Sumber: www.bi.go.id
Pertumbuhan
jumlah
rekening
yang
melambat
menunjukkan
bahwa
perkembangan perbankan syariah nasional belum sesuai dengan peluang-peluang yang ada. Keadaan ini disebabkan oleh beberapa kendala yang ada dalam pengembangan perbankan syariah. Menurut Syafi’i Antonio (2001) kurangnya pemahaman masyarakat tentang keberadaan dan kegiatan operasional bank syariah, peraturan perbankan yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodasi operasional bank syariah, jaringan kantor bank syariah yang belum luas, kurangnya akademisi perbankan syariah dan sedikitnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam bank syariah. Dilihat dari segi penyaluran dana perbankan, pembiayaan merupakan pilihan terfavorit penempatan dana dibandingkan lainnya seperti surat-surat berharga. Hal ini terlihat dari pangsa pembiayaan yang mencapai 75.6% dari total aset BUS dan UUS dimana sebelumnya posisi pangsa pembiayaan pada tahun
2011 sebesar 70,6%. Peningkatan ini sejalan dengan pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah yang mencapai 43,7 (yoy). Pertumbuhan ini dapat menjelaskan bahwa fungsi intermediasi perbankan syariah berjalan dengan baik. Gambar 1.3 Komposisi Aset Perbankan Syariah (2012)
Sumber : www.bi.go.id
Selain penempatan aset perbankan pada pansa pembiayaan meningkat, penyaluran pembiayaanpun terlihat meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Tabel 1.1 Komposisi Pembiayaan BUS & UUS (Milyar Rupiah) Akad Mudharabah Musyarakah Murabahah Salam Istishna Ijarah Qardh Lainnya Total
2009 6.597 10.412 26.321 0 423 1.305 1.829 0 46.886
2010 8.631 14.624 37.508 0 347 2.341 4.731 0 68.181
2011 10.229 18.960 56.365 0 326 3.839 12.937 0 102.655
2012 12.023 27.667 88.004 0 376 7.345 12.090 0 147.505
2013 13.625 39.874 110.565 0 582 10.481 8.995 0 184.122
Sumber : Statistik Perbankan Syariah Indonesia, diolahlebih lanjut
Akan tetapi yang perlu diingat bahwa setiap perusahaan di dalam menjalankan usahanya selalu memerlukan modal kerja yang cukup untuk menjaga kelancaran usahanya, untuk membeli bahan baku, membayar gaji dan upah, biaya produksi, biaya administrasi dan umum tergantung pada modal kerja yang dimiliki perusahaan. Dana yang telah dikeluarkan untuk membiayai kegiatan operasi perusahaan diharapkan dapat kembali dalam waktu relatif singkat dan
memberikan keuntungan bagi perusahaan. Begitu pula yang dilakukan oleh perbankan syariah, adalah mengatur pemasukan dan pengeluaran dananya. Dana pada perbankan sebagaian besar digunakan untuk pembiayaan yang diberikan kepada nasabah sebagai pendukung utama terciptanya profit atau keuntungan untuk perusahaan. Periode perputaran setiap elememen modal kerja antara satu dengan yang lainnya pasti berbeda. Semakin cepat perputaraan elemen modal kerja dalam setiep periode berarti semakin efisien perusahaan di dalam menggunakan dana. Tujuan dari manejemen modal kerja itu sendiri adalah untuk mengelola masing-masing elemen modal kerja sehingga jumlah net working capital yang diinginkan tetap dapat dipertahankan dan perusahaan akan semakin likuid yaitu perusahaan mampu untuk membayar kewajiban-kewajiban jatuh tempo. Pembiayaan sendiri berfungsi untuk meningkatkan perekonomian umat, meningkatkan tingkat produktivitas dalam masyarakat, membuka lapangan kerja baru, meningkatkan daya guna uang dan barang, dan meningkatkan stabilitas ekonomi suatu negara. Agar tercapainya tujuan pembiayaan tersebut maka volume pembiayaan harus ditingkatkan. Aspek aspek yang mempengaruhi volume pembiayaan adalah tingkat keuntungan bank, tingkat kredit macet, dana pihak ketiga, tingkat likuiditas bank, promosi pembiayaan yang dilakukan oleh bank, financing deposit ratioyang ditetapkan oleh Bank Indonesia, modal bank, baik modal sendiri maupun modal cadangan, serta dana yang berasal dari masyarakat luas. Tingkat keuntungan yang tinggi dapat mengakibatkan tingginya permintaan terhadap pembiayaan. Tingkat pembiayaan yang tinggi dan berlebihan menyebabkan timbulnys bencana pada masa yang akan datang bagi bank itu sendiri, dan memberikan dampak persaingan yang tidak menguntungkan bagi nasabah dan perekonomian secara keseluruhan. Pemberian pembiayaan yang berlebihan merupakan salah satu masalah klasik yang mengakibatkan krisis perbankan. Sehingga dibutuhkan pengelolaan kredit yang jeli oleh pihak manajemen perbankan itu sendiri. Jika manajemen perbankan ingin memperbesar likuiditas berarti tingkat pemberian pembiayaan harus di tekan agar supaya cadangan kas
meningkat, yang berarti dana yang dapat dihasilkan untuk pencapaian rentabilitas berkurang. Sebaliknya, untuk memperbesar rentabilitas maka pemberian pembiayaan harus diperbesar, dan berarti posisi likuiditas diperkecil karena sebagian besar dana digunakan untuk kegiatan produktif (loaknable found). Untuk mencapai pembiayaan yang sehat tanpa membuat cacat dalam likuiditasnya, bank harus memperhatikan likuiditas, rentabilitas, serta faktor faktor lain yang dapat mempengaruhi pemberian volume pembiayaan terhadap nasabah, karena akan berpengaruh terhadap banyaknya pembiayaan yang dapat dilakukan oleh bank syariah. Penyaluran dana pembiayaan berlebih akan berakibat terganggunya likuiditas bank dan timbulnya resiko pada manajemen bank, karena sumber dana simpanan nasabah terforsir jauh untuk pemberian kredit.Resiko yang mungkin timbul adalah macetnya pembayaran tagihan pembiayaan atau kredit macet diakibatkan tingginya NPL. Bank Bukopin Syariah (BSB) sebagai salah satu bank umum syariah yang sedang berkembang saat ini pun telah memperlihatkan pertumbuhan dan perkembangan pembiayaan secara signifikan dari tahun ke tahun. Dalam Laporan tahunan Bank Syariah Bukopin pada 2014 menyebutkan bahwa kinerja total aset meningkat sbesar 18,84% dari Rp4,34 triliun 2013 menjadi Rp5,16 triliun pada akhir 2014. Pada periode yang sama, total pembiayaan yang disalurkan secara tahunan tumbuh 13,07% menjadi Rp3,71 triliun. Sementara total penghimpunan DPK mencapai Rp3,99 triliun atau tumbuh 22,09% dari periode yang sama 2013 yang sebesar Rp3,27 triliun. Grafik 1.1 Perkembangan DPK PT Bank Syariah Bukopin 2010-2014
Sumber: www.syariahbukopin.co.id
Sementara itu total penghimpunan DPK dari tahun ketahun mengalami peningkatan dan pertumbuhan yang positif dengan kenaikan mencapai Rp3,99 triliun atau tumbuh 22,09% dari periode yang sama 2013 yang sebesar Rp3,27 triliun. Adapun komposisi DPK Perseroan mayoritas berasal dari Deposito dengan porsi mencapai 81,78% daritotal DPK. Pangsa dana murah atau CASA yang terdiri dari Giro dan Tabungan mencapai 18,23% dari total DPK. Pada 2014, porsi giro mencapai 3,96%, sementara porsi tabungan mencapai 14,27%. Selain pencapain tersebut, sepanjang tahun 2014, Bank Syariah Bukopin juga berhasil menjaga rasio-rasio penting keuangan, dimana beberapa rasio keaungan membaik dari periode sebelumnya diantaranya adalah, rasio kecukupan modal atau CAR dan juga rasio pembiayaan bermasalah atau NPF. rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) terjaga di level 15,85%. Pada periode tersebut, rasio Return on Asset (ROA) dan Return on Equity (ROE), masing-masing berada di level 0,27% dan 2,44%. Selain itu, Perseroan telah menjalankan fungsi intermediasi bank dengan baik yang tercermin dari Financing to Deposit Ratio (FDR) yang mencapai 92,89%. Selain itu, Perseroan juga mampu menjaga kualitas pembiayaan yang tercermin dari rasio pembiayaan bermasalah atau Non Performing Financing (NPF) yang masih terjaga di level 4,07% atau di bawah batas aman regulator sebesar 5,00%. Dari uraian mengenai kondisi perbankan syariah di Indonesia dan juga uraian singkat situasi dan kondisi Bank Syariah Bukopin saat ini, penulis ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana kondisi penyaluran pembiayaan pada Bank Syarah Bukopin (BSB) untuk melihat tingkat efisiensi dari rasio rasio keuangan dan juga Dana Pihak Ketiga, apakah berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran pembiayaan, maka penulis bermaksud mengadakan penilitian dengan judul “Analisi Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR), Return On Asset (ROA), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Penyaluran Pembiayaan (Studi Kasus Bank Bukopin Syariah Pusat periode 20102014)”.
1.2; Rumusan Masalah
Perkembangan perbankan syariah yang pada tiap tahunnya terus menunjukkan peningkatan dan perkembangan yang cukup signifikan, terlebih dalam hal permintaan pasar atas pembiayaan. Dengan hal ini penulis ingin menguji, Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan To Deposit Ratio (LDR), Return On Assets (ROA), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai faktor faktor internal yang mempengaruhi jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat oleh bank syariah. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1; Bagaimana Pengaruh CAR terhadap pembiayaan? 2; Bagaimana pengaruh LDR terhadap pembiayaan? 3; Bagaimana pengaruh ROA terhadap pembiayaan? 4; Bagaimana pengaruh DPK terhadap pembiayaan? 5; Bagaimana kondisi pembiayaan pada Bank bersangkutan saat ini 1.3; Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dilakukannya penelitian ilmiah ini adalah sebagai berikut: 1; Untuk menganalisis pengaruh CAR (Capital Adequacy Ratio) terhadap
pembiayaan. 2; Untuk menganalisis pengaruh LDR (Loan to Deposit Ratio) terhadap pembiayaan. 3; Untuk menganalisis pengaruh ROA (Return on Assets) terhadap pembiayaan. 4; Untuk menganalisis pengaruh DPK (Dana Pihak Ketiga) terhadap pembiayaan.
1.4; Batasan Penelitian
Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas, maka penelitian ini akan di fokuskan pada pembahasan variabel rasio-rasio keuangan pada PT. Bank Syariah Bukopin yaitu DPK, CAR, ROA, dan LDR, serta variabel dependennya adalah pembiayaan. 1.5; Manfaat Penelitian
Adapun manfaat-manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1; Dapat
memberikan kontribusi positif dalam rangka menyediakan informasi tentang kodisi Perbankan Syariah di Indonesia dan mensosialisasikannya kepada masyarakat 2; Dapat memberikan pengetahuan bagi penulis tentang analisa pembiayaan di Perbankan Syariah. 1.6; Sistematika Penulisan Sistematika pembuatan skripsi ini merujuk pedoman penulisan tugas akhir yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Tazkia, yaitu: BAB I
: PENDAHULUAN Berisi pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang, rumusan dan batasan masalah, tujuan penulisan, metode penelitian, produk akhir dan manfaat hingga sistematika pembahasan. Bab pertama ini akan menjadi pengantar bagi bab-bab selanjutnya.
BAB II
: LANDASAN TEORI Berisi
kajian
pustaka
perbankan
syariah,
berdirinya
di
mengenai
yang
Indonesia,
gambaran
mencakup juga
konsep
umum
definisi,
awal
usaha
serta
memperoleh keuntungan menurut perspektif Islam. Dalam bab ini juga akan disebutkan Literature Review yang memuat beberapa penelitian terdahulu yang berbicara tentang tema utama penulisan, yakni variabel-variabel yang
mempengaruhi
pertumbuhan
pembiayaan
perbankan
syariah dan perbankan nasional. BAB III
: METODE PENELITIAN Merupakan
bagian
menjelaskan
cara
dan
metodologi
penelitian
langkah-langkah
yang
yang akan
dilakukan penulis dalam melakukan penelitian; mencakup jenis penelitian yang dipilih, sumber dan jenis data, instrumen pengumpulan data, serta teknik analisis data.
BAB 2 LANDASAN TEORI
2.1; Landasan Teori 2.1.1; Perbankan Syariah
Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (riba), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang
atau
dikategorikan
haram
.
Bank
syariah
adalah
lembaga
keuangan/perbankan operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan pada Al Qur’an dan Hadist Nabi SAW. Dapat diartikan, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokonya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam (Muhammad, 2005). Muhammad Syafi’i Antonio dan Karnaen Purwaatmadja dalam buku ”Apa dan Bagaimana Bank Islam” memberikan dua pengertian, Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam dan dengan tata cara operasi yang bersumber dari Al-Qur’an dan Al-Hadits. Kemudian, bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam pengoperasiannya mengikuti ketentuan syariah Islam, khususnya menyangkut cara bermuamalat dalam Islam. Dalam bermuamalat harus dijauhi praktek-praktek yang mengandung unsur riba yang selanjutnya digantikan dengan aktivitas investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan. Falsafah yang harus di tetapkan oleh Bank Syariah (Muhammad, 2002): a; Menjauhkan diri dari unsur riba: 1; Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka secara
pasti keberhasilan suatu usaha (QS.Luqman:34) 2; Menghindari penggunaan sistem persentase untuk pembebanan biaya terhadap hutang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipat gandakan secara otomatis hutang/simpanan tersebut karena berjalannya waktu (QS.Ali’Imron:130)
3; Menghindari penggunaan sistem perdagangan/penyewaan barang
ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas (HR. Muslim Bab Riba No.1551 s/d 1567) 4; Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka tambahan atas hutang yang bukan atas prakasa yang mempunyai hutang secara sukarela (HR. Muslim, Bab Riba No.1569 s/d 1572) b; Menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan, dengan mengacu pada Qur’an surat Al-Baqarah ayat 275 dan An-Nisa ayat 29, maka setiap transaksi kelembagaan syariah harus dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau transaksinya didasari oleh adanya pertukaran antara uang dan barang. Sistem perbankan syariah diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998. Dengan diperkenalkannya perbankan berdasarkan prinsip syariah, maka sisitem perbankan Indonesia saat ini dapat dijalankan dengan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan usaha perbankan syariah pada dasarnya merupakan perluasan jasa perbankan bagi masyarakat yang membutuhkan dan menghendaki pembayaran imbalan yang tidak didasarkan pada sistem bunga, melainkan atas dasar prinsip syariah (Siamat, 2005). Perbedaan pokok antara perbankan Islam dengan konvensional adalah adanya larangan riba (bunga) bagi perbankan Islam sedangkan diperbolehkan untuk bermuamalat atau melakukan transaksi jual beli (al bai’). Sejak awal dasawarsa 1970-an, umat Islam di berbagai negara telah berusaha untuk mendirikan bank Islam dengan tujuan pada umumnya
adalah, untuk
mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip syariah Islam dan tradisinya ke dalam transkasi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait.
2.1.2; Pembiayaan Syariah
Pengertian pembiayaan secara luas adalah financing atau lebih dikenal dengan pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi atau kebutuhan yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun
dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah. (Muhammad,2005) Berbeda dengan pembiayaan yang berprinsipkan syariah memiliki definisi sebagai penyedia uang atau tagihan lain yang dipersamakan dengan ini berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. Peran dan fungsi perbankan sendiri adalah sebagai lembaga intermediasi antara kelompok pemegang modal atau pihak yang kelebihan dana dengan kelompok pihak yang kekurangan atau membutuhkan dana. Termasuk dana yang dibutuhkan dalam usaha produktif maupun konsumtif sekalipun. Secara operasional, peran dan fungsi bank syariah tidak memiliki perbedaan mendasar dengan bank konvensional. Fungsi dan kegiatan bank syariah adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana dalam terminologi bank syariah disebut dengan istilah pembiayaan, sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang no.21 tahun 2008 pasal 19 ayat 1. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan (pasal 1) disebutkan bahwa, “pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”. Adanya Bank Syari’ah diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syari’ah. Melalui pembiayaan ini bank syari’ah dapat menjadi mitra dengan nasabah, sehingga hubungan bank syari’ah dengan nasabah tidak lagi sebagai kreditur dan debitur tetapi menjadi hubungan kemitraan (Muhammad, 2005). Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Bisnis merupakan aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi). Bisnis merupakan aktivitas berupa pengembangan aktivitas ekonomi dalam bidang jasa,
perdagangan dan industri guna mengoptimalkan nilai keuntungan. Pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya sangat membutuhkan sumber modal. Jika pelaku bisnis tidak memiliki modal secara cukup, maka ia akan berhubungan dengan pihak lain, seperti bank, untuk mendapatkan suntikan dana, dengan melakukan pembiayaan. Pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Muhammad, “Manajemen Pembiayaan Bank Syariah”, 2005: 17). Pembiayaan
adalah
penyediaan
uang
atau
tagihan
yang
dapat
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Andria Permata, 2005: 3). Pembiayaan diberikan atas dasar kepercayaan, hal ini berarti bahwa presetasi yang diberikan benar-benar diyakini dapat dikembalikan oleh peminjam sesuai dengan dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Pada pasal 13 UU No. 10/1998 mendefinisikan bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual-beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina). Prinsip syariah tersebut berlaku baik untuk bank umum syariah maupun Lembaga Keuangan Syariah. Berikut akan dijelaskan sistem pembiayaan bank syariah: 2.1.2.1 Jenis aktiva produktif pada bank syariah 1; Titipan atau Simpana (Al-Wadiah)
Al-Wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik indiviu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan harus dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Secara umum terdapat dua jenis al-wadiah, yaitu: a; Wadiah Yad Al-Amanah (Trustee Depository) adalah akad penitipan
barang/uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. Adapun aplikasinya dalam perbankan syariah berupa produk safe deposit box. b; Wadiah Yad adh-Dhamanah (Guarantee Depository) adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang/uang titipan menjadi hak penerima titipan. Prinsip ini diaplikasikan dalam produk giro dan tabungan. 2; Bagi Hasil (Profit-Sharing) Prinsip ini dipandang sebagai upaya untuk membangun masyarakat berdasarkan kejujuran dan keadilan dalam menghadapi ketidakpastian bisnis, di mana hal ini tidak ditemukan dalam sistem berbasis bunga. Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu: musyarakah, mudharabah, muzara;ah, dan musaqah. Sungguhpun demikian, prinsip yang paling banyak digunakan adalah musyarakah dan mudharabah (Antonio, 2001).
a; Al-Musyarakah (Partnership, Project Financing Participation)
Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal (atau amal/ expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
b; Al-Mudharabah (Trust Financing, Trus Investment) Secara teknis, mudharabah adalalah akad kerja sama atau usaha antara dua pihak di mana pihak pertama sebagai pemilik dana (shohibul mal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib). Keuntungan usaha jenis pembiayaan mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. c; Al-Muzara’ah (Harvest-Yield Profit Sharing) Al-Muzara’ah adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu daro hasil panen. Perlu diketahui Muzara’ah benih dari pemilik lahan, sedangkan mukhabarah benih dari penggarap. 3; Jual Beli (Sale and Purchase) Dalam peneraan prinsip syariah terdapat 3 jenis prinsip jual beli (ba’i) yang banyak dikembangkan oleh perbankan syariah dalam kegiatan pembiayaan kerja dan produksi, yaitu: a; Murabahah (Deffered Payment Sale) Murabahah dalam istilah fiqh ialah akad jual beli atas barang tertentu. Antonio (2001) menyebutkan murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Murabahah dalam teknis perbankan adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Bank memperoleh keuntungan jual beli yang disepakati bersama. Harga jual bank adalah harga beli dari supplier ditambah keuntungan (mark up/margin) yang disepakati bersama. Jadi, nasabah mengetahui keuntungan yang diambil oleh bank. Selama akad belum berakhir, maka harga jual beli tidak boleh berubah, apabila terjadi perubahan, akad tersebut menjadi batal, cara pembayaran dan jangka waktu yang disepakati bersama, dapatlangsung atau secara angsuran.
b; As-Salam (In-Front Payment Sale) Salam merupakan pembelian suatu barang yang penyerahannya dilakukan kemudian hari sedangkan pembayarannya dilaksanakan di muka secara tunai. Pembiayaan ini biasanya diaplikasikan pada pembiayaan berjangka pendek untuk produksi agribisnis atau hasil pertanian atau industri lainnya. Transakasi salam ini menyerupai praktik ijon yang masih ditemukan di desa-desa. Dalam praktek ijon, barang yang dibeli tidak dihitung atau diukur secara spesifik. Penentuan harga tidak transparan, cenderung sepihak, dan sangat memberatkan pihak penjual. Dalam salam kesepakatan antara pembeli dan penjual meliputi harga, ukuran kuantitas, kualitas, dan yang paling penting adalah harga barang dibayar di muka secara tunai. c; Al-Istishna (Purchase By Order Or Manufacture) Istishna merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang dengan pembayaran di muka, bak dilakukan dengan cara tunai, cicil, atau ditangguhkan. Kontrak dibuat di tempat pembuat barang. Prinsip istishna menyerupai salam, namun dalam istishna pembayaran dapat dilakukan di muka, dicicil, atau ditangguhkan. Sementara pada salam, pembayaran dilakukan secara tunai. 4; Sewa (Operational Lease and Financial Lease) a; Al-Ijarah (Operational Lease) Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.
b; Ijarah Muntahiya Bittamlik (Financial Lease with Purchase Option) Ijarah Muntahiya Bittamlik merupakan akad atau perjanjian yang merupakan kombinasi antara jual-beli dan sewa-menyewa suatu barang antara bank dengan nasabah di mana nasabah (penyewa) diberi hak untuk membeli atau memiliki obyek sewa pada akhir akad.
5; Surat Berharga Syariah Surat berharga syariah adalah surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan/atau pasar modal antara lain wesel, obligasi syariah, sertifikat dana syariah dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah. 6; Penempatan Penempatan adalah penanaman dana syariah pada bank syariah lainnya, dan/atau Bank Perkreditan Syariah antara lain dalam bentuk giro dan/atau tabungan
wadi’ah,
deposito
berjangka
dan/atau
tabungan
mudharabah,
pembiayaan yang diberikan, Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (Sertifikat IMA) dan/atau bentuk-bentuk penempatan lainnya berdasarkan prinsip syariah. 7; Penyertaan Modal Penyertaan modal adalah penanaman bank syariah dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah, termasuk penanaman dana dalam bentuk surat utang konversi (convertible bonds) dengan opsi saham (equity options) atau jenis transaksi tertentu berdasarkan prinsip syariah yang berakibat bank syariah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah. 8; Penyertaan Modal Sementara Penyertaan modal sementara adalah penyertaan modal bank syariah dalam perusahaan untuk mengatasi kegagalan pembiayaan dan/atau piutang (debt to equity swap) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, termasuk dalam surat utang konvesi (convertible bonds) dengan opsi saham (equity option) atau transaksi tertentu yang berakibat bank syariah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan nasabah. 9; Transaksi Rekening Administratif Transaksi rekening administratif adalah komitmen dan kontijensi (Off Balance Sheet) berdasarkan prinsip syariah yang terdiri dari atas bank garansi, akseptasi/endosemen, Irrevocable Letter of Credit (L/C), yang masih berjalan,
akseptasi wesel impor atas L/C berjangka, standbay L/C, dan garansi lain berdasarkan prinsip syariah. 2.1.2.2 Aktiva tidak produktif Bank Syariah Jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan adalah bentuk pinjaman, yang disebut dengan: Pinjaman Qardh. Pinjaman Qardh atau talangan adalah penyediaan dana dan/atau tagihan bank syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.
2.1.3; Dana Pihak Ketiga (DPK)
Bank merupakan perantara keuangan, dalam menyalurkan maupun menampung dan menghimpun dana masyarakat. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah (Pasal 1) disebutkan bahwa,”Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad wadi’ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”. Menurut Kasmir dalam bukunya Manajemen Perbankan (2002:64), dana pihak ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat luas yang merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasionalnya dari sumber dana ini. Penghimpunan dana oleh bank syariah dengan melihat prinsip yang ditawarkan yaitu prinsip wadi’ah dan mudharabah. DPK merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pembiayaan, semakin besar DPK yang berhasil di himpun oleh bank syariah, maka semakin besar pula pembiayaan yang dapat disalurkan. Berdasarkan prinsip tersebut Bank syariah dapat menarik Dana Pihak Ketiga (DPK) atau masyarakat dalam bentuk (Zainul Arifin, 2006): 1; Giro (Demand Deposits) Giro merupakan simpanan berdasarkan akad wadi’ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan
setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan perintah pemindahbukuan. 2; Deposito (Time Deposits) Deposito merupakan investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan Akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS. 3; Tabungan (saving) Merupakan simpanan berdasarkan Akad wadi’ah atau Investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Menurut Siamat (2005), Syafi’i Antonio (2001), Muhammad (2005), salah satu sumber dana yang bisa digunakan untuk pembiayaan (loan) adalah simpanan. Secara umum bila semakin besar simpanan maka bank semakin banyak dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat.
2.1.4; Capital Adequcy Ratio (CAR)
CAR adalah angka rasio yang menunjukkan kecukupan modal suatu bank. Rasio ini membandingkan antara modal suatu bank dengan aset tertimbang bank yang dinilai menurut resiko. Capital Adequacy Ratio merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha serta menampung kemungkinan risiko kerugian yang diakibatkan dalam operasional bank. Semakin besar rasio tersebut akan semakin baik posisi modal atau merupakan salah satu imdikator yang menggambarkan kondisi bank tersebut sehat. (Achmad dan Kusuno, 2003). Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 pasal 2 ayat 1 tercantum bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aset tertimbang menurut resiko (ATMR), CAR adalah rasio yang memperlihatkan
seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung resiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari modal sendiri disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank (PBI, 2008). Jadi dapat dikatakan bahwa semakin besar angka ini, semakin baik pula banknya. Tingkat kecukupan modal ini dapat diukur dengan dana-dana pihak ketiga dan membandingkan modal dengan aktiva berisiko. 1; Berdasarkan ketentuanBank Indonesia, modal Bank terdiri dari: 1; Modal Inti a; Modal disetor, yaitu modal yang di setor secara efektif oleh pemilik. b; Agio saham, yaitu selisih lebih dari harga saham dengan nilai nominal
saham. c; Modal sumbangan, yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham. d; Cadangan umum, cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan dengan pesetujuan RUPS. e; Cadangan tujuan, bagian laba setelah pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu atas persetujuan RUPS. f; Laba ditahan, saldo laba bersih setelah pajak yang oleh RUPS diputuskan untuk tidak dibagikan. g; Laba tahun lalu, yaitu laba bersih tahun lalu setelah pajak. h; Laba tahun berjalan, laba sebelum pajak yang diperoleh dalam tahun berjalan. i; Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan, yaitu modal inti anak perusahaan setelah dikompensasikan dengan penyertaan bank pada anak perusahaan. 2; Modal Pelengkap Modal pelengkap terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk bukan dari laba setelah pajak serta pinjaman yang sifatnya dipersamakan dengan modal. Secara terperinci sebagai berikut: a; Cadangan revaluasi aktiva tetap b; B. Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan c; Modal pinjaman yang mempunyai ciri-ciri. d; Pinjaman subordinasi 2; Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)
ATMR adalah nilai total masingmasing aktiva bank setelah dikalikan dengan masing-masing bobot risiko aktiva tersebut. Dalam menghitung ATMR, terhadap masing-masing pos aktiva diberi bobot risiko yang besarnya didasarkan pada kadar risiko yang terkandung pada aktiva itu sendiri atau bobot risiko yang didasarkan pada golongan nasabah, penjamin serta agunan. ATMR merupakan penjumlahan ATMR aktiva yang tercantum dalam neraca dan aktiva yang bersifat administratif (Dendawijaya, 2003). Penghitungan penyediaan modal minimum bank adalah: a; ATMR aktiva neraca dihitung dengan cara mengalikan nilai nominal
b;
c; d; e;
masing-masing aktiva yang bersangkutan dengan bobot risiko dari masing-masing pos aktiva neraca tersebut. ATMR aktiva administratif dihitung dengan cara mengalikan nilai nominal rekening administratif yang bersangkutan dengan bobot risiko dari masing-masing pos rekening tersebut. Total ATMR=ATMR aktiva neraca + ATMR aktiva administratif Rasio kecukupan modal tersebut dihitung dengan: CAR = Jumlah Modal Bank / Total ATMR Hasil penghitungan rasio diatas kemudian dibandingkan dengan kewajiban modal minimum yang ditentukan oleh Bank International yaitu sebesar 8%.
2.1.5; Return on Assets (ROA)
Return on Asset (ROA) merupakan suatu pengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan., mengukur tingkat laba terhadap aset yang digunakan dalam menghasilkan laba tersebut. Dengan kata lain ROA merupakan indikator suatu unit untuk memperoleh laba atas sejumlah asset yang dimiliki oleh unit usaha tersebut. Menurut Hanafi dan Halim (2003:27), Return on Assets (ROA) merupakan rasio keuangan perusahaan yang berhubungan dengan profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan atau laba pada tingkat pendapatan, aset dan modal saham tertentu. Dengan mengetahui ROA, kita dapat menilai apakah perusahaan telah efisien dalam menggunakan aktivanya dalam kegiatan operasi untuk menghasilkan keuntungan. Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh perusahaan tersebut dan semakin baik pula posisi perusahaan tersebut dari segi penggunaan asset.
Bagi bank syariah, sumber dana yang paling dominan bagi pembiayaan asetnya adalah dana investasi, yang dapat dibedakan antara investasi jangka panjang (permanen) dari pemilik (core capital) dan investasi jangka pendek (temporer) dari nasabah (rekening mudharabah).(Zainul Arifin 2005). Rumus untuk menghitung ROA adalah sebagai berikut: ROA = Laba Bersih x 100% Total Asset ROA adalah rasio yang digunakan untuk mengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan aktiva. Dengan kata lain, semakin tinggi rasio ini maka semakin baik produktivitas asset dalam memperoleh keuntungan bersih. Hal ini selanjutnya akan meningkatkan daya tarik perusahaan kepada investor. Peningkatan daya tarik perusahaan menjadikan perusahaan tersebut semakin diminati oleh investor, karena tingkat pengembalian atau deviden akan semakin besar. Hal ini juga akan berdampak pada harga saham dari perusahaan tersebut di pasar modal yang akan semakin meningkat sehingga ROA akan berpengaruh terhadap harga saham perusahaan. angka ROA dapat dikatakan baik apabila > 2%. (Lestari dan Sugiharto, 2007) 2.1.6; Loan to Deposit Ratio (LDR)
LDR
merupakan
rasio
yang
menunjukkan
perbandingan
antara
pembiayaan dengan total dana pihak ketiga (DPK) ditambah ekuitas. LDR menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dan ayang dilakukan deposan dengan mengandalan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. LDR mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas bank, semakin tinggi LDR maka penyaluran dana (pembiayaan) oleh pihak bank juga akan meningkat. Pengertian lainnya LDR adalah rasio keuangan perusahaan perbankan yang berhubungan dengan aspek likuiditas. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 Lampiran 1e, Loan to Deposit Ratio (LDR) dapat diukur dari perbandingan antara seluruh jumlah kredit yang diberikan terhadap dana pihak ketiga. Nilai LDR dapat ditentukan melalui suatu formula yang ditentukan oleh bank Indonesia melalu surat edaran bank Indonesia NO. 3/30/DPNP tanggal 14 desember 2001 yaitu: LDR = Total Pembiayaan Total DPK + Equity
Dana pihak ketiga meliputi taungan giro dan deposito tetapi tidak termasuk giro dan deposito antar bank. Equity yang dimaksud adalah sesuai dengan ketentuan bank Indonesia terdiri atas modal disetor pemilik bank agio saham, berbagi cadangan laba ditahan berjalan dan laba tahun berjalan. 2.2; Penelitian Terdahulu Beberapa penelitian berkaitan dengan keputusan penyaluran pembiayaan oleh bank telah banyak dilakukan, terlepas dari fokus penelitian tersebut baik faktor eksternal maupun internal bank sendiri, diantaranya: Penelitian Reswanda dan wenda wahyu (2012) yang berjudul Analisis Pengaruh DPK, CAR, FDR,dan NPF Terhadap Penyaluran Pembiayaan Pada PT. BPRS Lantabur Jombang. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa DPK (Dana Pihak Ketiga) dan FDR (Financing to Deposit Ratio) berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan pada BPRS Lantabur, sedangakan CAR (Capital Adequacy Ratio) dan NPF (Non Performing Financing) tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan pada PT. BPRS Lantabur. Penelitian berikutnya adalah milik Wuri Arianti N.p dan Harjum Muharam, S.E., M.E (2011) yang berjudul Analisi Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan ROA terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah (studi kasus Bank Muamalat Indonesia), menunjukkan bahwa hanya DPK yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan, sedangkan CAR, NPF, dan ROA tidak berpengaruh signifikan. Menurut Siswati (2013)
dalam penelitiannya yang berjudul Analisis
Penyaluran Dana Bank Syariah yang menganalisis pengaruh DPK, NPF, dan bonus SWBI berpengaruh secara simultan terhadap penyaluran dana yang dilakukan oleh Bank Syariah Mega Indonesia sebesar 99,2% dan sisanya 0,8% dipengaruhi oleh faktor lain. Penelitian
Eris
Munandar
(2009),
menunjukkan
bahwa
variabel
independen yang digunakan, yakni DPK, FDR dan ROA berpengaruh positif dan signifikan (α0,05) terhadap penyaluran pembiayaan oleh Bank Syariah Mandiri.
2.3; Kerangka Pemikiran Teoritis Berdasarkan pada landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya serta permasalahan yang telah dikemukakan, maka sebagian dasar perumusan hipotesis berikut disajikan kerangka pemikiran yang dituangkan dalam model penelitian pada gambar berikut: Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Bank Bukopin Syariah
Laporan Keuangan
Menentukan jenis Input dan output.
Variabel Input Dana Pihak Ketiga Capital Adequacy Ratio (CAR) Tingkat Likuiditas (LDR) Tingkat Rentabilitas (ROA)
Variabel Output Pinjaman Pembiayaan (financing)
2.4; Hipotesis H1
: Dana Pihak Ketiga (DPK) mempunyai pengaruh positif terhadap
penyaluran pembiayaan. H2
: Capital Adequacy Ratio (CAR) mempunyai pengaruh positif terhadap
penyaluran pembiayaan. H3
: Return On Asset (ROA) mempunyai pengaruh positif terhadap
penyaluran pembiayaan H4
: Loan to Deposit Ratio (LDR) mempunyai pengaruh positif terhadap
penyaluran pembiayaan.
BAB 3 METODE PENELITIAN
3.1 Objek Penelitian Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Syariah Bukopin Indonesia, Tbk. Dalam praktiknya, PT Bank Syariah Bukopin mulai beroperasi dengan melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah setelah memperoleh izin operasi Syariah dari Bank Indonesia (BI) pada 27 Oktober 2008, sehingga diharapkan memiliki dokumentasi data pembiayaan yang dibutuhkan.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data triwulan, mulai dari triwulan pertama tahun 2010 hingga triwulan keempat tahun 2014. Data jumlah penyaluran pembiayaan berasal dari neraca triwulanan yang dipublikasikan. Sedangkan data DPK, CAR, ROA,dan LDR berasal dari rasio keuangan triwulanan yang dipublikasikan. 3.2 Jenis dan Sumber Data Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: a; Data Primer, yaitu data yang dikumpulkan untuk penelitian dari tempat
aktual terjadinya peristiwa (Uma Sekaran, 2006). Jenis data primer yang digunakan penulis adalah data laporan keuangan periodik triwulanan Bank Bukopin Syariah pada periode 2010-2014. b; Data Sekunder, yaitu data yang telah ada dan tidak perlu dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Beberapa sumber data sekunder antara lain bulentin statistik, publikasi pemerintah, informasikan yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan dari dalam atau luar perusahaan, data-data online, situs Web, dan internet. Dalam hal ini diperoleh dari Laporan Keuangan triwulanan PT. Bank Syariah Bukopin Indonesia, Tbk periode 2010-2014 yang dipublikasikan dalam situs resminya.
3.3 Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang dilkukan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji data sekunder yang berupa Laporan Keuangan triwulan PT.Bank Syariah Bukopin periode
2010-2014
yang
dipublikasika
melalui
situs
resminya
yaitu
http://www.syariahbukopin.co.id Selain itu penulis juga ikut terjun langsung pada objek penelitian yaitu PT.Bank Syariah Bukopin Indonesia. Penelitian juga dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan dengan mempelajari dan mengidentifikasi hal-hal yang sudah ada dalam bentuk jurnal-jurnal atau karya-karya ilmiah.
3.4; Operasional Variabel
Sesuai dengan judul yang dipilih, yaitu: “Analisis Pengaruh DPK, CAR, ROA dan LDR Terhadap Penyaluran Pembiayaan (studi kasus Bank Bukopin Syariah
Indonesia periode 2010-2014), maka terdapat dua variable yang
digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 1; Rasio CAR, DPK, ROA, dan LDR, sebagai independent variable, yaitu
variable yang mempengaruhi atau variabel bebas, dan 2; Pembiayaan, sebagai dependent variable (variabel yang dipengaruhi atau variabel terikat). Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel
Rumus
J u mla h M o d al CAR × 100 AT M R
Skala Rasio
Capital Adequcy Ratio (CAR) L a b a B e r sih ×1 00 ROA T o t al A s s et Return
On
Rasio
Asset
(ROA) T o t al P e m biayaanLDR T o t al D P K + E q u ity
Rasio
Loan to Deposit Ratio (LDR) Dana
Pihak
KetigaDPK = Giro + Tabungan + Deposito
Nominal
(DPK) Penyaluran
Total Pembiayaan yang disalurkan
Nominal
Pembiayaan 3.5; Tehnik Analisis Data
Metode yang digunakan untuk mengetahui “Analisa Pengaruh DPK, CAR, ROA, da LDR terhadap Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Bukopin Syariah” ini
adalah metode analisis Regresi Linier Berganda. Dalam melakukan analisis regresi linier berganda, metode ini mensyaratkan untuk melakukan uji asumsi klasik agar mendapatkan hasil regresi yang baik. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode regresi linier berganda yaitu mencari hubungan dan pengaruh antara variabel terikat dengan variabel bebas. Metode ini akan diteliti dengan menggunakan aplikasi SPSS untuk mencari hasilnya. Uji statistik regresi linier berganda dikatakan model yang baik jika model tersebut memenuhi asumsi normalitas data dan terbebas dari asumsi-asumsi klasik statistik, baik autokorelasi, heteroskesdastisitas dan multikolineritas. 3.5.1; Uji Asumsi Klasik 3.5.1.1;
Uji Heteroskedastisitas
Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke lainnya. Jika varian residual
satu
pengamatan
ke
pengamatan
lain
tetap,
maka
disebut
homokedastisitas dan jika berbeda maka disebut heteroskedasitisitas. Kebanyakan data crossection mengandung situasi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran. 3.5.1.2;
Uji Multikolonieritas
Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi masing-masing variabel bebas saling berhubungan linier. Model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat korelasi linier/hubungan yang kuat antara variabel bebasnya. Jika dalam model regresi terdapat gejala multikolinieritas, maka model regresi tersebut tidak dapat menaksir secara tepat sehingga kesimpulan yang salah tentang variabel yang diteliti. Indikasi adanya multikolonieritas adalah jika model mempunyai standar error besar dan nilai statistik 1 yang rendah. Indikasi lain adalah jika model mempunyai koefisien determinasi yang tinggi tetapi hanya sedikit variabel independen yang signifikan mempengaruhi variabel dependen melalui uji t. (Agus Widarjono, 2005) Menurut Imam Ghozali (2005): Mengukur multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance atau VIF (Variance Inflation Factor) dari masing-gmasing
variabel, Jika nilai Toleransi <0,10 atau VIF>10 maka terdapat multikolinieritas, sehingga variabel tersebut harus dibuang (atau sebaliknya). 3.5.1.3;
Uji Autokorelasi
Uji asumsi autukorelasi bertujun untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (Imam Ghozali, 2005). Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi, sebagai berikut: a; Jika 0 < d < dl, maka tidak ada autokorelasi positif b; Jika dl ≤ d ≤ du, maka tidak ada autokorelasi positif c; Jika 4-dl < d < 4, maka tidak ada autokorelasi negatif d; Jika 4-du ≤ d ≤ 4-dl, maka tidak ada autokorelasi negatif 3.5.1.4;
Uji Asumsi Normalitas
Uji asumsi normalitas bertujuan untuk menguji sebuah model regresi, variabel independen, variabel dependen, atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi normal atau mendekati normal. Dasar pengambilan keputusan memenuhi normalitas atau tidak (Imam Ghozali,2005), sebagai berikut: a; Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi normalitas. b; Jika data yang menyebar jauh dari garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka regresi tidak memenuhi normalitas. Uji normalitas dilakukan dengan menguji nilai residual dari persamaan regresi dengan menggunakan uji Kolmogrov-Smirnov. Jika signifikansi pada nilai Kolmogrov Smirnov <0,05 maka Ho ditolak, jadi data residual berdistribusi tidak normal. Jika signifikansi pada nilai K-S >0,05, maka Ho diterima, jadi data residual berdistribusi normal (Ghozhali,2005).
3.5.2; Analisis Regresi Berganda Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen (X1, X2,….Xn) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan
variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Model persamaannya sebagai berikut: Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e
Keterangan : Y
= Pembiayaan
α
= Konstanta
β
= Koefisien regresi
X1
= DPK
X2
= CAR
X3
= ROA
X4
= LDR
℮
= Residual (variabel kesalahan)
3.5.3; Pengujian Hipotesis 3.5.3.1; Uji F
Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independent secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi variabel dependent secara signifikan. Pengujian ini menggunakan uji F yaitu dengan membandingkan F hitung dengan F tabel. Uji ini dilaukan dengan syarat: a; Bila F hitung < F tabel maka H0 diterima dan ditolak Ha, artinya bahwa secara bersama-sama variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. b; Bila F hitung > F tabel, maka H0 ditolak dan menerima Ha artinya bahwa secara bersama-sama variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian ini juga dapat menggunakan pengamatan nilai signifikan F pada tingkat α yang digunakan (penelitian ini menggunaka tingkat α sebesar 5%). Analisis ini didasarkan pada perbandingan antara nilai signifikansi F dengan nilai
signifikansi 0,05 dengan syarat-syarat sebagai berikut: a; Jika signifikansi F <0,05 maka Ho ditolak yang berarti variabelvariabel independent secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependent; b; Jika signifikansi F >0,05 maka Ho diterima yang berarti variabel independent secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 3.5.3.2; Uji t
Pada dasarnya, uji t digunakan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat (dependen). Hipotesis nol (h0) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter (bi) sama dengan nol, atau H0 : bi = 0. Artinya suatu variabel bebas bukan merupakan penjelasan yang signifikan terhadap variabel terikat. Hipotesis alternatifnya (Ha) parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, atau Ha : bi ≠ 0. Artinya variabel tersebut merupakan variabel penjelas yang signifikan terhadap variabel terikat. 3.5.3.3; Uji R2
Koefisien determinasi digunakan ( R2 ) untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Apakah kemampuan variabel-variabel independent dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas atau variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memperediksi variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah di antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabelvariabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. (mudrajad Kuncoro,2004)
DAFTAR PUSTAKA
Nurbaya, Ferial, and Sugeng WAHYUDI. Analisis Pengaruh CAR, ROA, FDR, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah Periode Maret 2001-Desember 2009 (Studi Kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.). Diss. Fakultas Ekonomika dan Bisnis, 2013. www.bi.go.id www.ojk.go.id Antonio, M. Syafi’i, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani Press, 2001 2.1.1 Muhammad, Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari’ah. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2005. Karnaen Perwataatmadja dan M. Syafi’I Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf. 1997. Hlm.1 Muhammad, Lembaga Keuangan umat kontemporer. Yogyakarta: UII Press, 2000, hlm.63 Republik Indonesia. 1998. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Sekretariat Negara. Jakarta. Siamat, Dahlan. "Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter & Perbankan-5/E." (2005). 2.1.2 Muhammad, Menejmen Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hlm. 260 Republik Indonesia. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998. Jakarta. Republik Indonesia. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008. Jakarta.
2sKasmir. Manajemen Perbankan.Jakarta:Rajawali Press.2000 2.1.3 Wiroso, Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank syariah,jakarta , crasindo widasarana Indonesia 2005 Kasmir. Manajemen Perbankan.Jakarta:Rajawali Press.2000 Zainul Arifin, 2006 2.1.4 Gozali, Ahmad. “Halal, Berkah, Bertamba Mengenal dan Memilih produk investasi Syariah” penerbit PT Elex Media Komputindo. Jakarta 2004. Achmad, Tarmizi, and Willyanto Kartiko Kusuno. "Analisis RasioRasio Keuangan sebagai Indikator dalam Memprediksi Potensi Kondisi bermasalah Perbankan di Indonesia." Media Ekonomi & Bisnis 15.1 (2003) www.bi.go.id kodifikasi peraturan bank indonesia 2.1.5 Zainul arifin, Dasa-Dasar Manajemen Bank Syariah, (jakarta, pustaka alvabet, 2005, hal 59) Hanafi, Mamduh M., and Abdul Halim. "Analisis laporan keuangan." Edisi Revisi, Penerbit UPP AMP YKPN: Yogyakarta (2003). Ika Lestari, Maharani, and Toto Sugiharto. "Kinerja Bank Devisa dan Bank Non Devisa dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya." (2007). 2.1.6 Bank Indonesia. Surat Edaran Nomor 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004. Jakarta. Bank Indonesia. Surat Edaran Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 desember 2001. Jakarta. 2.2 Reswanda, Reswanda. "PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, CAPITAL ADEQUECY RATIO, FINANCING TO DEPOSIT RATIO, DAN NON PERFORMING FINANCING TERHADAP PENYALURAN PEMBIAYAAN PADA
PT BPRS LANTABUR JOMBANG." JURNAL EKONOMI AKUNTANSI DAN MANAJEMEN 13.2 (2014). Munandar, Eris. PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, LOAN TO DEPOSIT RATIO DAN RETURN ON ASSET TERHADAP PEMBIAYAAN PADA BANK SYARIAH MANDIRI. Diss. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010. 3.2 Uma Sekaran, “Metodologi Penelitian untuk Bisnis”, 2006: 77). http://www.syariahbukopin.co.id/id/laporan Ghazali, Imam, Aplikasi Multivariate Dengan Program SPSS, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005 Widarjono, Agus, Ekonometrika Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis, Yogyakarta: Ekonisia, 2005. Kuncoro, Mudrajad Metode Kuantitatif Teori Dan Aplikasi Untuk Bisnis Dan Ekonomi, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004
DAFTAR PUSTAKA DAFTAR PUSTAKA Antonio, M. Syafi’i. (2001). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press.
Nurbaya, Ferial, and Sugeng Wahyudi. (2013). Analisis Pengaruh CAR, ROA, FDR, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah Periode Maret 2001-Desember 2009 (Studi Kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk). Diss. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Rimadhani, Mustika, dan Osni Erza. (2011). Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2008.01-2011.12. Media Ekonomi 19.1. 2.1.1 Muhammad, (2005). Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari’ah. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. Perwataatmadja, Karnaen., dan Antonio, M. Syafi’i.(1997). Apa dan Bagaimana Bank Islam. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf. Muhammad, (2000). Lembaga Keuangan Umat Kontemporer. Yogyakarta: UII Press, hlm.63. Republik Indonesia. (1998). Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Sekretariat Negara. Jakarta. Siamat, Dahlan. (2005). Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter & Perbankan. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2.1.2 Muhammad (2002). Menejmen Bank Syariah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. hlm.260. Republik Indonesia. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998. Jakarta. Republik Indonesia. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008. Jakarta. Kasmir. (2000). Manajemen Perbankan.Jakarta: Rajawali Press. 2.1.3
Wiroso, (2005). Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah. Jakarta: Crasindo Widasarana Indonesia. Kasmir. (2000). Manajemen Perbankan.Jakarta: Rajawali Press. Wardiantika, Lifstin, dan Rohmawati, K. (2014). Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan SWBI Teerhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012. Jurnal Ilmu Manajemen (JIM) 2.4. 2.1.4 Gozali, Ahmad. (2004). Halal, Berkah, Bertambah Mengenal dan Memilih produk investasi Syariah. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Achmad, Tarmizi, dan Willyanto Kartiko Kusuno. (20013). Analisis Rasio-Rasio Keuangan sebagai Indikator dalam Memprediksi Potensi Kondisi bermasalah Perbankan di Indonesia. Media Ekonomi & Bisnis 15.1. Giannini, Nur Gilang. (2013). Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Accounting Analysis Journal 2.1. 2.1.5 Arifin, Zainul. (2005) .Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah. Jakarta: Pustaka alvabet. hal 59. Hanafi, Mamduh M., dan Abdul Halim. (2003). Analisis laporan keuangan Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit UPP AMP YKPN. Ika Lestari, Maharani, dan Toto Sugiharto. (2007). Kinerja Bank Devisa dan Bank Non Devisa dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya. Surat Edaran BI No. 3/30DPNP Pratami, Wuri Arianti Novi, dan Harjum Muharam. (2001). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), Dan Return On Aset (ROA) Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank
Muamalat
Indonesia
Periode
2001-2011).
Diss.
Universitas
Diponegoro. 2.1.6 Bank Indonesia. Surat Edaran Nomor 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004. Jakarta. Bank Indonesia.Surat Edaran Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 desember 2001. Jakarta. 2.2 Reswanda, Reswanda. (2014). Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequcy Ratio (CAR), dan Non Performing Financing (NPF), Terhadap Penyaluran Pembiaaan Pada PT BPRS Lantabur Jombang. Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen 13.2.
Munandar, Eris. (2010). Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK, Financing To Deposit Ratio (FDR), Dan Return on Aset (ROA) Terhadap Pembiayaan Pada Bank Syariah Mandiri. Diss. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 3.2 Sekaran, Uma. (2006). Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Jakarta: Salemba Empat. hal 77. Ghazali, Imam. (2005). Aplikasi Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Widarjono, Agus. (2007). Ekonometrika Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis. Yogyakarta: Ekonisia. Kuncoro, Mudrajad. (2001). Metode Kuantitatif Teori Dan Aplikasi Untuk Bisnis Dan Ekonomi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
www.syariahbukopin.co.id/id/laporan www.bi.go.id kodifikasi peraturan bank indonesia www.bi.go.id www.ojk.go.id Leon, Boy dan Ericson, Sony. (2007). Manajemen Aktiva Pasiva Bank Nondevisa. Jakarta: Grasindo.
