ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HOTEL SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP PENERIMAAN KABUPATEN KARANGANYAR PERIODE 2008 s.d. 2010

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HOTEL SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP PENERIMAAN KABUPATEN KARANGANYAR PERIODE 2008 s.d. 2010

TUGAS AKHIR Disusun Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Ahli Madya Studi Diploma III Perpajakan

Oleh: Dina Retnoningrum NIM F3408032

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2011 commit to user 1


digilib.uns.ac.id

commit to user 2


digilib.uns.ac.id

commit to user 3


digilib.uns.ac.id

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Bila nenekmu suka berkebun, rawatlah kebun itu seperti kau menjaga setiap teman yang kau miliki Bila ibumu guru TK, tugasmu adalah memberikan kaceriaan kepada setiap orang disekitarmu Bila ayahmu seorang tambal ban, maka kau harus bisa mendongkrak semangat untuk mencapai impian (penulis)

Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba,karena didalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil (Mario Teguh)

Penulis persembahkan kepada: ü Ayah dan ibu yang aku sayangi ü Kedua kakakku yang selalu memanjakanku ü Semua teman yang tak pernah bosan membantuku ü Almamaterku

commit to user 4


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Tugas Akhir dengan Judul ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HOTEL SERTA KONTRIBUSINYA

TERHADAP

PENERIMAAN

KABUPATEN

KARANGANYAR PERIODE 2008 s.d. 2010 ini dengan lancar dan tepat waktu. Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi syarat-syarat mencapai Gelar Ahli Madya pada program Diploma 3 Program Studi Akuntansi Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Penulisan Tugas Akhir ini tidak akan selesai dengan baik tanpa adanya kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 1.

Bapak Drs.Hanung Triatmoko, M.Si., Ak selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret..

2.

Bapak Drs.Hanung Triatmoko, M.Si., Ak selaku Pembimbing Tugas Akhir Penulis.

3.

Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi yang telah banyak memberikan Ilmu yang sangat berguna bagi penulis.

4.

Bapak R. Mardy Handoko, SH beserta seluruh karyawan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKAD) Kabupaten Karanganyar yang telah menerima dengan baik juga memberikan informasi dan data yang dibutuhkan untuk penyelesaian Tugas Akhir penulis serta kemudahan maupun arahan selama kegiatan magang.

5.

Nenek yang selalu kangen dengan lage-lage ada dina, kau selalu dihatiku. Semoga kau bahagia disana.

6.

Kedua kakakku, cece Fery Sekar Kemangi Harum Semerbak Tiada Henti dan Titik Roro Puspito Indah Dewi Ayu Ojo Kemayu Elek Kok yow Kemenyek. Terima kasih atas gangguan kalian berdua. commit to user 5


7.

digilib.uns.ac.id

Rekan-rekan bisnis yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, terima kasih telah menambah beban pikiran saya. Maaf bila ada perbuatan yang tidak berkenan dihati kalian.

8.

Teman terbaik yang pernah ada, Bang Ipul. Tidak ada yang dapat menggantikan posisimu. Semoga kau bahagia disana.

9.

Anggota Ronda “Kalong SMS Holic”, Gilank bukan Gedwank, Piki Piko, Tito dan Rudhi Dhi Kempod. Kalian sohib yang menyesatkan. Terima kasih atas wejangan kalian.

10. UGD depan Saccarosa, terima kasih telah menjamin kebutuhan panganku selama 1,5 tahun. 11. Teman-teman yang dulu pernah dekat dengan saya, terima kasih atas bantuan kalian selama ini. Penulis menyadari bahwa penulisan Laporan Tugas Akhir ini belum sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran membangun atas penulisan Laporan Tugas Akhir ini senantiasa penulis harapkan demi perbaikan dan kemajuan penyusun dimasa datang. Namun demikian, penulis berharap penulisan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan bagi siapa saja yang membacanya.

Surakarta,

Penulis

commit to user 6

Mei 2011


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ..............................................................................

i

ABSTRAK .............................................................................................

ii

HALAMAN PERSETUJUAN ...............................................................

iii

HALAMAN PENGESAHAN ................................................................

iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN .........................................................

v

KATA PENGANTAR............................................................................

vi

DAFTAR ISI ..........................................................................................

vii

DAFTAR TABEL ..................................................................................

ix

DAFTAR GAMBAR .............................................................................

x

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN A. Gambaran Umum ............................................................

1

B. Latar Belakang Masalah .................................................

13

C. Perumusan Masalah ........................................................

16

D. Tujuan Penelitian ............................................................

16

E. Manfaat Penelitian ..........................................................

17

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN A. Tinjauan Pustaka .............................................................

19

B. Analisis Data dan Pembahasan ....................................... commit to user BAB III TEMUAN

35

7


digilib.uns.ac.id

A. Kelebihan ........................................................................

44

B. Kelemahan ......................................................................

45

BAB IV PENUTUP A. Simpulan .........................................................................

46

B. Rekomendasi ...................................................................

47

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

commit to user 8


digilib.uns.ac.id

DAFTAR TABEL

TABEL 2. 1

Halaman

Jumlah Perkembangan Hotel di Kabupaten Karanganyar 2008 s.d 2010 ....................................................................................... 35

2. 2

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 s.d. 2010 ............................................ 36

2. 3

Perkembangan Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2008 s.d 2010....................................................... 38

2. 4

Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2008 s.d. 2010 ................................ 40

2. 5

Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2008 s.d. 2010.............. 42

commit to user 9


digilib.uns.ac.id

DAFTAR TABEL

GAMBAR

Halaman

1. 1 ..... Struktur Organisasi DPPKAD Kabupaten Karanganyar ................ 6

commit to user 10


digilib.uns.ac.id

ABSTRACT

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HOTEL SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP PENERIMAAN KABUPATEN KARANGANYAR PERIODE 2008 s.d. 2010 Dina Retnoningrum F3408032 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui target dan kontribusi yang diberikan oleh pajak hotel, pajak perluasan hotel, untuk mengetahui jumlah kontribusi yang diberikan oleh pajak hotel untuk pendapatan daerah dan pendapatan asli daerah Karanganyar. Langkah penelitian ini dilakukan dengan membandingkan antara teori, observasi dan wawancara dengan karyawan resmi DPPKAD Karanganyar. Pengamatan yang dibuat oleh magang selama dua bulan di DPPKAD Karanganyar. Hasil dari penelitian ini adalah pendapatan pajak hotel yang setiap tahun selalu melebihi dari target, pada tahun 2010 pajak hotel yang ekspansi menurun, kontribusi yang diberikan oleh pajak hotel untuk pendapatan daerah kurang dari 3% dan kontribusi pajak hotel ini hanya 0,9% per tahun terhadap PAD Kabupaten Karanganyar. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Hotel pajak Dari Tahun ketahun Selalu melebihi target yang ditetapkan Yang tetapi jumlah kontribusi pajak hotel terhadap PAD Karanganyar Kabupaten rendah. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan beberapa saran untuk DPPKAD Karanganyar. Pemerintah Evaluasi murah njaluk meningkatkan penghitungan Potensi Potensi Yang agar-agar setiap ada dapat digali sehingga target yang ditetapkan Yang Bisa seimbang DENGAN Potensi Yang ada, karena pajak hotel adalah potensi sumber pendapatan daerah. Keyword: pendapatan, kontribusi pajak hotel, DPPAKD Karanganyar

commit to user 11


digilib.uns.ac.id

ABSTRACT

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HOTEL SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP PENERIMAAN KABUPATEN KARANGANYAR PERIODE 2008 s.d. 2010 Dina Retnoningrum F3408032 The purpose of this research is to know target and contribution provided by the hotel tax, development hotel tax, to know the amount of the contribution provided by the hotel tax to local income and original regional income Karanganyar. The step of this research is done by comparing between theory, observation and interview with official employee of DPPKAD Karanganyar. The observation made by apprentice for two months in DPPKAD Karanganyar. The result of the research are hotel tax revenue each year always exaggerate of the target, in 2010 development hotel tax was declining, contribution provided by the hotel tax to local income less than 3% and contribution of hotel tax is only 0,9% per year against PAD of Karanganyar regency. The conclusion of this research are the hotel tax from year to year always be exaggerate target decision but amount of tax contribution of hotel against PAD of Karanganyar regency is low. Based on the result of research, the researcher gives some suggestion to DPPKAD Karanganyar. The government is necessary to increase evaluate and calculation of potency in order to every potency can be digging, so decided of target can be equal with that the potency. Because the hotel tax is a potential source of local income. Keyword: income, contribution of hotel tax, DPPKAD Karanganyar

commit to user 12


digilib.uns.ac.id

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum a. Sejarah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar Sejarah singkat Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Karanganyar yang sebelumnya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan fungsi pengelolaan sumber-sumber kekayaan daerah yang ada di wilayah Kabupaten Karanganyar. Hal itu dilakukan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 yang mengatur tentang Pembentukkan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkup Provinsi Jawa Tengah dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar bertempat kedudukan di Jl. KH Wachid Hasyim No. 2 Karanganyar. Seiring dengan perkembangan Pembangunan Nasional di Negara Indonesia ini dan dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, maka di Kabupaten Karanganyar dilaksanakan Otonomi Daerah. Otonomi daerah berarti bahwa setiap daerah harustomenyelenggarakan pembiayaan rumah commit user 13


digilib.uns.ac.id

tangga daerahnya dengan kemampuannya sendiri, hal ini memacu Dinas Pendapatan

Pengelolaan

Keuangan

dan

Aset

Daerah

Kabupaten

Karanganyar untuk dapat mengelola dan lebih mengoptimalkan kekayaan dan sumber-sumber penghasilan yang ada di wilayahnya sendiri, yang mana hal itu sangat diperlukan untuk lebih meningkatkan dan memajukan pembangunan di wilayahnya. Sehubungan dengan hal itu, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar merasa perlu untuk menata kembali struktur organisasi serta tata kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar, yang dirasa sudah tidak sesuai lagi diterapkan karena tidak sesuai dengan prinsip penyelenggaraan otonomi daerah, apalagi dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu dari Dinas Daerah yang membantu kepala daerah dalam hal ini Bupati Karanganyar untuk melaksanakan salah satu tugas pokok di bidang pendapatan daerah. Tugas pokok Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar adalah untuk melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka mengelola,

mengoptimalkan serta

melaksanakan tugas disentralisasi di bidang pendapatan daerah. Dalam commit to user 14


digilib.uns.ac.id

menjalankan tugas pokoknya, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai beberapa fungsi, yaitu: 1. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintah

daerah

dibidang pendapatan yang meliputi perencanaan, pengendalian dan operasional pendaftaran dan pendataan, penagihan, pembukuan, pelaporan, penetapan, dan ketatausahaa. 2. Pengkoordinasian dalam bidang pendapatan yang meliputi perencanaan,

pengendalian dan operasional, pendaftaran dan pendataan, penagihan, pembukuan, pelaporan dan penetapan pendapatan serta ketatausahaan. 3. Pemberian ijin dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendapatan

daerah. 4. Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis dinas/cabang dinas dalam

lingkup dinas pendapatan. 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya. b. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar Struktur organisasi yang baik perlu diterapkan untuk mempermudah dalam pengawasan manajemen agar pelaksanaan suatu kegiatan dapat berjalan lancar. Penetapan struktur organisasi yang jelas sangat diperlukan sesuai dengan bagian masing-masing. Adapun tujuan disusunnya struktur organisasi adalah untuk hal-hal seperti berikut ini: commit to user 1. Mempermudah pelaksanaan tugas dan pekerjaan. 15


digilib.uns.ac.id

2. Mempermudah pimpinan dalam mengawasi pekerjaan bawahan. 3. Mengkoordinasi kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun susunan organisasi dan tata kerja pada kantor Dinas Pendapatan

Pengelolaan

Keuangan

dan

Aset

Karanganyar terdiri dari: 1.

Kepala Dinas

2.

Sekretariat a) Sub Bagian Perencanaan b) Sub Bagian Keuangan c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3.

Bidang Pendaftaran dan Pendataan a) Seksi Pendaftaran b) Seksi pendataan

4.

Bidang Penetapan dan Penagihan a) Seksi Penetapan b) Seksi Penagihan

5.

Bidang Anggaran a) Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran b) Seksi Pengendalian Anggaran

6.

Bidang Perbendaharaan dan Kas a) Seksi Perbendaharaan dan Pengendalian Kas b) Seksi Pengeluaran dan Penerimaan

7.

Bidang Akuntansi dan Aset commit to user 16

Daerah

Kabupaten


digilib.uns.ac.id

a) Seksi Akuntansi b) Seksi Aset Daerah 8.

Unit Pelaksana Teknis

commit to user 17

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA SEKRETARIS

SUBAG

SUBAG

SUBAG UMUM DAN

BIDANG

BIDANG

BIDANG PENETAPAN DAN

ANGGARAN

PENDAFTARAN

SEKSI

BIDANG PERBENDAHARAAN

BIDANG AKUNTANSI DAN

SEKSI

SEKSI

SEKSI

SEKSI

PERENCANAAN SEKSI

PERBENDAHARAAN

SEKSI SEKSI PENGENDALIAN

SEKSI SEKSI PENERIMAAN &

UPTD

Gambar I.1 Struktur Organisasi 6


digilib.uns.ac.id

c. Uraian Tugas Pokok Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar 1. Kepala Dinas Kepala

Dinas

mempunyai

tugas

melaksanakan

urusan

pemerintahan di bidang pendapatan daerah. Uraian tugas Kepala Dinas adalah sebagai berikut ini: a) Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan azas ekonomi dan tugas pembantuan. b) Merumuskan

program

kegiatan

dinas

berdasarkan

peraturan

perundang–undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. c) Mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya, baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas. 2. Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan mengendalikan

kebijakan, kegiatan

mengkoordinasikan, perencanaan,

membina

keuangan,

umum

dan dan

kepegawaian di lingkungan dinas. Sekretariat Bagian terbagi atas subsub bagian seperti berikut ini: a) Kepala Sub Bagian Perencanaan Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyusun program kegiatan Sub Bagian Perencanaan berdasarkan peraturan commit to user ii


digilib.uns.ac.id

perundang–undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. b) Kepala Sub Bagian Keuangan Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun program kegiatan Sub Bagian Perencanaan berdasarkan peraturan perundang– undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. c) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun program kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang–undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 3. Bidang Pendaftaran dan Pendataan Bidang Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di bidang pendaftaran dan pendataan. Bidang pendaftaran dan pendataan terdiri atas seksi-seksi seperti berikut ini: a) Kepala Seksi Pendaftaran Kepala Seksi Pendaftaran mempunyai tugas membantu Kepala Bidang pendaftaran dan Pendataan dalam melaksanakan penyiapan bahan

perumusan

kebijakan,

koordinasi,

pengendalian kegiatan seksi pendaftaran. commit to user iii

pembinaan

dan


digilib.uns.ac.id

b) Kepala Seksi Pendataan Kepala Seksi Pendataan mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan di bidang pendataan, menghimpun, mengelola, dan mencatat data obyek dan subyek pajak dan retribusi daerah. 4. Bidang Penetapan dan Penagihan Bidang Penetapan dan Penagihan mempunyai tugas menyusun program kegiatan Sub Bagian Perencanaan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Bidang Penetapan dan Penagihan terdiri atas: a) Kepala Seksi Penetapan Kepala Seksi Penetapan mempunyai tugas mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas. b) Kepala Seksi Penagihan Kepala Seksi Penagihan mempunyai tugas membantu kepala bidang penetapan dan penagihan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan seksi penagihan. 5. Bidang Anggaran Bidang Anggaran mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan commit to user iv


digilib.uns.ac.id

mengendalikan kegiatan di Bidang Anggaran. Bidang Anggaran terdiri dari: a) Kepala Seksi Pengendalian Anggaran Kepala Seksi Pengendalian Anggaran mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Anggaran dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan seksi pengendalian anggaran. b) Kepala Seksi Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Kepala Seksi Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Anggaran dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian

kegiatan

seksi

perencanaan

dan

penyusunan

anggaran. 6. Bidang Perbendaharaan dan Kas Bidang Perbendaharaan dan Kas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di Bidang Perbendaharaan dan Kas. Bidang Perbendaharaan dan Kas terdiri dari: a) Kepala Seksi Perbendaharaan dan Pengendalian Kas Kepala Seksi Perbendaharaan dan Pengendalian Kas mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas dalam merumuskan

kebijakan,

mengkoordinasikan,

commit to user v

membina

dan


digilib.uns.ac.id

mengendalikan kegiatan di seksi perbendaharan dan pengendalian kas. b) Kepala Seksi Penerimaan dan Pengeluaran Kepala Seksi Penerimaan dan Pengeluaran mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan Seksi Penerimaan dan Pengeluaran. 7. Bidang Akuntansi dan Aset Bidang Akuntansi dan Aset mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di Bidang Akuntansi dan Aset Daerah. Bidang akuntansi dan asset daerah terdiri dari : a) Kepala Seksi Akuntansi Kepala Seksi Akuntansi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Akuntansi dan Aset Daerah dalam melaksanakan penyiapan bahan

perumusan

kebijakan,

koordinasi,

pembinaan

dan

pengendalian kegiatan seksi akuntansi. b) Kepala Seksi Aset Daerah Kepala Seksi Aset Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Akuntansi dan Aset Daerah dalam melaksanakan penyiapan bahan

perumusan

kebijakan,

koordinasi,

pengendalian kegiatan Seksi Aset Daerah. commit to user vi

pembinaan

dan


digilib.uns.ac.id

d. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar 1. Visi Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang ke mana Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar akan diarahkan atau dibawa agar dapat eksis dan apa yang akan dicapai pada masa depan. Visi DPPKAD adalah menjadi dinas yang profesional di bidang pengelolaan sumber–sumber pendapatan daerah melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi dalam rangka mendukung Kabupaten Karanganyar menuju tingkat pendapatan terkemuka di Jawa Tengah. 2. Misi Dalam rangka mendukung atau mewujudkan visi yang telah ditetapkan dan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi, maka misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangnyar dapat ditetapkan sebagai berikut: a) Meningkatkan sumber daya Pengelolaan Pendapatan Daerah yang profesional. b) Meningkatkan pelayanan ketatausahaan/administrasi pengelolaan pendapatan daerah sesuai sistem manajemen keuangan atau pendapatan daerah yang berlaku. c) Meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang pendapatan. d) Meningkatkan pendapatan setiap commit to usertahun anggaran. vii


digilib.uns.ac.id

e) Meningkatkan koordinasi dan kerja sama yang harmonis dengan semua pihak yang terkait dalam upaya peningkatan pendapatan daerah. B. Latar Belakang Masalah Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi memberikan

dalam

penyelenggaraan

kesempatan

menyelenggarakan

dan

Otonomi

pemerintahan,

keleluasaan

Daerah.

Salah

kepada satu

yaitu

dengan

Daerah tujuan

untuk

kebijakan

desentralisasi dan otonomi daerah adalah untuk menjadikan pemerintah lebih efisien dan efektif. Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riel perkapita. Dengan adanya pembangunan ekonomi maka output atau kekayaan suatu masyarakat atau perekonomian akan bertambah. Dimulainya proses pembangunan dengan berpijak pada pembangunan masyarakat, diharapkan akan dapat memacu partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan itu sendiri. Perencanaan pembangunan ekonomi daerah merupakan perencanaan untuk suatu daerah, adanya kerjasama yang harmonis diantara kelompok pemerintah dan masyarakat merupakan faktor mendasar untuk mencapai kebijakan pembangunan yang lebih realistis. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan commit to user viii


digilib.uns.ac.id

rakyat baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Seiring dengan ditetapkannya UU No.22 tahun 1999 tentang kewenangan Pemerintah daerah dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan daerahnya sendiri secara efektif dan efisien yang telah dirubah dengan UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,

dengan

perkembangan perekonomian Indonesia seperti sekarang ini akan diikuti pula dengan kebijakan-kebijakan di bidang pajak. Oleh karena itu, pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang di masyarakat. Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan Negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan.

Pajak

sebagai

motor

penggerak

kehidupan

masyarakat. Untuk menggerakkan roda pemerintahan menggerakkan

secara

efektif

mekanisme

pasar

ekonomi

yang mampu

bebas,

pemerintah

memerlukan pajak dari masyarakat. Keberhasilan otonomi daerah dapat dilihat dari kemampuan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Sumber-sumber

Pendapatan

Asli

Daerah

(PAD)

yang

berpotensi

meningkatkan penerimaan daerah antara lain yaitu pajak daerah, retribusi daerah, laba usaha daerah dan penerimaan daerah lainnya. Pajak daerah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD. di Kabupaten Karanganyar pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah commit to user ix


digilib.uns.ac.id

daerah antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, dan pajak parkir. Dari tahun ketahun jumlah hotel di Kabupaten Karanganyar semakin bertambah, hal ini disebabkan banyaknya peluang bisnis yang menjanjikan karena di Kabupaten Karanganyar terdapat beberapa daerah wisata. Melihat hal ini, tentunya pemerintah Kabupaten Karanganyar berusaha memanfaatkan kondisi-kondisi ini untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan cara mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak hotel. Melihat besarnya potensi penerimaan pajak hotel, dalam meningkatkan PAD Kabupaten Karanganyar, maka aspek kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sangat menentukan besar kecilnya penerimaan dari sektor ini, sehingga besar kecilnya realisasi Pajak Hotel dalam tiap tahunnya berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar. Oleh karena itu, semakin tinggi realisasi penerimaan Pajak Hotel mengindikasikan semakin besar kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar. Karena arti penting Pajak Hotel tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang Pajak Hotel di Kabupaten Karanganyar dalam sebuah penelitian yang berjudul

“ANALISIS

KONTRIBUSINYA

PENERIMAAN TERHADAP

PAJAK

PENERIMAAN

KARANGANYAR PERIODE 2008 s.d. 2010”.

commit to user x

HOTEL

SERTA

KABUPATEN


digilib.uns.ac.id

C. Perumusan Masalah Pajak Hotel merupakan salah satu bentuk pajak daerah. Pajak Hotel memiliki potensi yang cukup dan juga sebagai sumber PAD bagi Kabupaten Karanganyar. Selama kurun waktu 2008 s.d. 2010 penerimaan Pajak Hotel mengalami perubahan baik dalam jumlah yang ditargetkan maupun jumlah yang berhasil dicapai. Berdasarkan atas latar belakang masalah diatas maka pokok masalah yang dapat dirumuskan untuk menentukan arah penelitian adalah: a. Bagaimana target dan realisasi penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu 2008 s.d. 2010? b. Berapa besarnya perkembangan penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu 2008 s.d. 2010? c. Berapa besarnya kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu 2008 s.d. 2010? d. Berapa besarnya kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu 2008 s.d. 2010? D. Tujuan Penelitian Agar hasil penelitian ini dapat memberi masukan bagi para pihak yang berkepentingan maka tujuan yang diharapkan agar dapat dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Tujuan operasional Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk: commit to user xi


digilib.uns.ac.id

1. Untuk mengetahui target dan realisasi penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu 2008 s.d. 2010. 2. Untuk mengetahui besarnya perkembangan penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu 2008 s.d. 2010. 3. Untuk mengetahui besarnya kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu 2008 s.d. 2010. 4. Untuk

mengetahui

besarnya

kontribusi

Pajak

Hotel

terhadap

Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu 2008 s.d. 2010. b. Tujuan fungsional Hasil penelitian ini diharapkan sebagai sumber informasi, referensi serta tambahan dan bahan masukan kepada para pembaca tentang berapa besar penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Karanganyar. c. Tujuan individual Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai persyaratan utama untuk lulus pendidikan Diploma III Akuntansi Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta dan memperoleh Gelar Ahli Madya. E. Manfaat Penelitian Setiap penelitian diharapkan mempunyai nilai lebih apabila mempunyai manfaat bagi berbagai pihak. Manfaat yang ingin disampaikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut ini: a. Bagi Dinas Pendapatan Daerah, merupakan sumbangan pikiran dalam commit to user menganalisis penerimaan Pajak Hotel dan sebagai tolak ukur dalam xii


digilib.uns.ac.id

melaksanakan pengawasan pemungutan pajak untuk meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Karanganyar agar mencapai hasil yang maksimal dari sektor pajak daerah. a. Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang telah didapat dari bangku kuliah ke dalam kenyataan sesungguhnya, khususnya dalam bidang pemungutan Pajak Hotel. b. Bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya yang lebih luas dan mendalam.

commit to user xiii


digilib.uns.ac.id

BAB II ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Pustaka a. Pajak 1. Definisi Pajak Pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin Negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Banyak ahli memberikan batasan tentang pajak, dalam http://www.seputarakuntansi.info/2009/08/pengertian-pajak.html

arti

pajak menurut para pakar adalah menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturanperaturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang commit dan to user langsung dapat ditunjukkan yang digunakan untuk membayar xiv


digilib.uns.ac.id

pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut : Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai publik investment. Lima unsur pokok dalam definisi pajak: a) Iuran/pungutan b) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang c) Pajak dapat dipaksakan d) Tidak menerima kontra prestasi e) Untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah 2. Fungsi Pajak Suandy (2002) menyebutkan ada dua fungsi pajak, yaitu: a) Fungsi budgetair Memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas Negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. b) Fungsi mengatur (regulerend) Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, social maupun politik dengan tujuan tertentu. 3. Pengelompokan Pajak Terdapat berbagai macam jenis pajak yang dapat dikelampokkan menjadi tiga menurut Resmi (2005): Pengelompokan pajak dibedakan menjadi tiga, yaitu: commit to user xv


digilib.uns.ac.id

a) Berdasarkan golongannya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. 1) Pajak langsung, adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. 2) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak. b) Menurut sifatnya Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. 1) Pajak Subjektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan pada subjeknya. 2) Pajak Objektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. c) Menurut lembaga pemungutnya commit to user xvi


digilib.uns.ac.id

Menurut lembaga pemungutnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu Pajak Negara (Pajak Pusat) dan Pajak Daerah. 1) Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. 2) Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I maupun daerah tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masingmasing. 4. Syarat Pemungutan Pajak Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2008) harus memenuhi syarat sebagai berikut: a) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan) Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undangundang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaanya yakni memberikan hak bagi Wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran

dan

mengajukan

banding

kepada

Majelis

Pertimbangan Pajak. b) Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang (Syarat commit to user xvii


digilib.uns.ac.id

Yuridis) Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya. c) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis) Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan prekonomian masyarakat. d) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil) Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya e) Sistem pemungutan pajak harus sederhana System pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru 5. Asas Pemungutan Pajak Mardiasmo (2004) menyebutkan tentang asas-asas pemungutan pajak dengan uraian sebagai berikut: a) Asas domisili (asas tempat tinggal) Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri. commit to user xviii


digilib.uns.ac.id

b) Asas sumber Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. c) Asas kebangsaan Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. 6. Teori-teori yang Mendukung Pemungutan Pajak Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada Negara untuk memungut pajak. Menurut Mardiasmo (2004) Teori-teori tersebut antara lain adalah : a) Teori Asuransi Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut. b) Teori Kepentingan Pembagian kepentingan

beban

pajak

(misalnya

kepada

rakyat

didasarkan

pada

perlindungan) masing-masing orang.

Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar. c) Teori Daya Pikul Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dngan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan commit to user xix


digilib.uns.ac.id

yaitu: 1) Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. 2) Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi. d) Teori Bakti Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban. e) Teori Asas Daya Beli Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya pemeliharaan

kembali

kesejahteraan

ke

masyarakat

masyarakat.

dalam

Dengan

bentuk demikian

kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan. 7. Sistem Pemungutan Pajak Mardiasmo (2008) menyebutkan terdapat beberapa sistem pemungutan pajak yang dikenal di Indonesia. Sistem pemungutan tersebut diantaranya adalah: a) Official assessment system Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada commit to user xx


digilib.uns.ac.id

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya

pajak yang

terutang oleh Wajib Pajak. b) Self assessment system Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. c) With holding system Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 8. Jenis-jenis Pajak Jenis-jenis Pajak Kabupaten/kota menurut Undang-undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri atas: a) Pajak Hotel; b) Pajak Restoran; c) Pajak Hiburan; d) Pajak Reklame; e) Pajak Penerangan Jalan; f)

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

g) Pajak Parkir; h) Pajak Air Tanah;

commit to user xxi


digilib.uns.ac.id

i)

Pajak Sarang Burung Walet;

j)

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;

k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. b. Pajak Hotel Pajak Hotel di Kabupaten Karanganyar diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2010. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Pengusaha hotel adalah perorangan/badan yang menyelenggarakan usaha hotel untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. Pajak Hotel yang selanjutnya disebut dengan Pajak adalah Pajak Daerah atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. 1. Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak Hotel a) Nama pajak adalah

Pajak Hotel dipungut pajak atas setiap

pelayanan yang disediakan hotel. b) Objek Pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan. commit to user Yang tidak termasuk Objek Pajak Hotel yaitu : xxii


digilib.uns.ac.id

1) jasa tempat

tinggal

asrama

yang diselenggarakan

oleh

Pemerintah atau Pemerintah Daerah; 2) jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya; 3) jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan; 4) jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan 5) jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum. c) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan Hotel. d) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. 2. Dasar Pengenaan, Tarif dan cara Penghitungan Pajak Dasar pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel. Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Besaran Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan. 3. Wilayah Pemungutan Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Daerah. 4. Masa Pajak, Saat Pajak Terutang dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

commit to user xxiii


digilib.uns.ac.id

a) Masa Pajak Daerah adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang. b) Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan hotel c) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban. 5. Penetapan Pajak a) Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran hotel. b) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. c) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD. 6. Tata cara Pemungutan Pajak a) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan. b) Wajib Pajak Hotel memenuhi kewajiban perpajakannya dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT. commit to user xxiv


digilib.uns.ac.id

c) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Pejabat dapat menerbitkan : 1) SKPDKB dalam hal: (a) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; (b) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Pejabat dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; (c) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan. 2) SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang. 3) SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. d) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari administratif pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. commit to user xxv


digilib.uns.ac.id

e) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. f)

Kenaikan tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

g) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. 7. Tata cara Pembayaran dan Penagihan a) Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak. b) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. c) Wajib Pajak dapat mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan. commit to user xxvi


digilib.uns.ac.id

d) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa. e) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati atau pejabat sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD. Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu)

hari

kerja.

Pembayaran

pajak

dilakukan

dengan

menggunakan SSPD. Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. f)

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang. Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.

g) Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal Pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat

segera

Penyitaan.

menerbitkan commit to user xxvii

Surat

Perintah

Melaksanakan


digilib.uns.ac.id

8. Keberatan dan Banding a) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atas suatu: 1) SKPDKB; 2) SKPDKBT; 3) SKPDLB; 4) SKPDN; dan 5) Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. b) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. c) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. d) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang. Apabila jangka waktu telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. commit to user xxviii


digilib.uns.ac.id

e) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. 9. Pengambilan Kelebihan Pembayaran Pajak a) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pambayaran pajak kepada Bupati secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya : 1) nama dan alamat Wajib Pajak 2) masa Pajak; 3) besarnya kelebihan pembayaran pajak; 4) alasan yang jelas. b) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran harus memberikan keputusan. c) Apabila jangka waktu 6 bulan Bupati atau Pejabat tidak memberikan suatu putusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak, pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran. commit to user xxix


digilib.uns.ac.id

B. Analisis Data dan Pembahasan Pajak hotel merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar yang berasal dari pos pajak daerah. Penerimaan pajak hotel yang diterima oleh pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh jumlah hotel yang menjadi potensi wajib pajak, tingkat pendapatan wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. a. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Karanganyar Selama Kurun Waktu 2008 s.d. 2010 Berdasarkan data dari DPPKAD Kabupaten Karanganyar, jumlah hotel yang ada di Kabupaten Karanganyar selama tahun 2008 sampai dengan 2010 mengalami perubahan. Tabel II.1 Jumlah Perkembangan Hotel di Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 s.d 2010 Uraian/ Jenis Jumlah Objek No Hotel Bintang 2008 2009 2010 1 Hotel Bintang V 1 1 1 2 Hotel Bintang II 1 1 2 3 Hotel Bintang I 2 2 4 Jumlah I 4 4 7 Hotel Melati 4 Hotel Melati I 26 71 81 5 Hotel Melati II 18 21 21 6 Hotel Melati III 2 1 3 Jumlah II 46 93 105 7 Pondok Wisata 68 19 41 8 Cottage 2 0 0 Jumlah III 70 19 41 Jumlah I+II+III 120 116 153 to user Sumber : DPPKAD Kabupaten commit Karanganyar xxx


digilib.uns.ac.id

Dari Tabel II.1 dapat kita ketahui perkembangan hotel di Kabupaten Karanganyar sampai dengan tahun 2010. Dengan jumlah yang ada menunjukkan banyaknya potensi tempat wisata di Kabupaten Karanganyar serta adanya hotel sebagai sarana yang memfasilitasi dan memberikan sumbangan kepada pemerintah daerah dengan menambah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar. Penerimaan pajak hotel dari tahun ketahun selalu melampaui target. Hal ini digambarkan dalam tabel berikut: Tabel II.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Di Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 s.d. 2010 Tahun Target Relisasi selisih Anggaran (Rp) (Rp) Nominal 2008 486.027.000 575.420.710 89.393.710 2009 595.713.000 673.963.200 78.250.200 2010 610.383.000 664.363.451 53.980.451 Rata-rata 564.041.000 637.915.787 73.874.787

% 18,39 13,13 8,84 13,09

Sumber : DPPKAD Kabupaten Karanganyar

Tabel diatas menunjukkan bahwa penerimaan pajak hotel di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2008, 2009 dan 2010 melampaui target. Target rata-rata setiap tahun yaitu sebesar Rp 564.041.000,00 dan realisasi rata-ratanya sebesar Rp 637.915.787,00. Tahun 2008 ditargetkan sebesar Rp 486.027.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 575.420.710,00 sehingga memenuhi target sebesar Rp 89.393.710,00

(18,39%).

Tahun

2009

ditargetkan

sebesar

Rp

595.713.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.673.963.200,00 sehingga melampaui target sebesar Rp 78.250.200,00 (13,13%). Dan pada tahun to user 2010 ditargetkan sebesar commit Rp 610.383.000,00 dan terealisasi sebesar Rp xxxi


digilib.uns.ac.id

664.363.451,00 sehingga melampaui target sebesar Rp 53.980.451,00 (8,84%). Target yang ditetapkan dari tahun ketahun selalu meningkat karena jumlah wajib pajak juga selalu bertambah. Realisasi yang selalu dapat melampaui target disebabkan karena target ditetapkan sesuai dengan potensi wajib pajak yang ada agar dapat terealisasi dengan baik dan bahkan melampaui target. Prosentase selisih antar target dan realisasi tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

Sehingga prosentase per tahun adalah sebagai berikut:

= 18,39%

= 13,13%

= 8,84% b. Perkembangan Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Karanganyar Selama Kurun Waktu 2008 s.d. 2010 Untuk mengetahui kenaikan atau penurunan Pajak Hotel di commit to user Kabupaten Karanganyar dari tahun ke tahun, penulis membandingkan xxxii


digilib.uns.ac.id

antara realisasi penerimaan Pajak Hotel tahun tertentu dengan realisasi penerimaan Pajak Hotel tahun sebelumnya. Dari perkembangan tersebut kemudian ditentukan selisih dan untuk menentukan persentase kenaikan atau penurunan ditentukan dengan membagi kenaikan atau penurunan dengan tahun awalnya. Apabila penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu tersebut mengalami kenaikan, maka dapat dikatakan bahwa penerimaan Pajak Hotel dalam kurun waktu tersebut meningkat sesuai dengan target yang direncanakan. Begitu juga sebaliknya apabila penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu tersebut mengalami penurunan, maka dapat dikatakan bahwa penerimaan Pajak Hotel dalam kurun waktu tersebut mengalami penurunan atau tidak sesuai dengan target yang direncanakan. Untuk mengetahui perkembangan penerimaan pajak hotel selama 3 (tiga) tahun anggaran tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel II.3 Perkembangan Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2008 s.d 2010 Tahun Anggaran 2008-2009 2009-2010 Rata-rata

Penerimaan Pajak Hotel (Rp.) 575.420.710 673.963.200 673.963.200 664.363.451

Selisih Nominal 98.542.490 (9.599.749) 44.471.370,5

% 17,12 (1,42) 7,85


Tabel II.3 menunjukkan adanya kenaikan atau penurunan yang bervariasi dari tahun ketahun dan kenaikan rata-rata dari tahun 2008 sampai dengan 2010 adalah sebesar Rp 44.471.370,50 (7,85%). Kenaikan commit to user xxxiii


digilib.uns.ac.id

dari tahun anggaran 2008 sampai dengan 2009 adalah sebesar Rp 98.542.490,00 (17,12%), sedangkan dari tahun 2009 sampai dengan 2010 mengalami penurunan sebesar Rp 9.599.749,00 (1,42%). Prosentase kenaikan atau penurunan tersebut dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Sehingga prosentase kenaikan atau penurunan per tahun adalah sebagai berikut:

= 17,12 %

= (1,42 %) Perkembangan penerimaan Pajak Hotel pada tahun 2009 sampai dengan 2010 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena jumlah hotel mengalami perubahan, perubahan kelas hotel dari hotel berkualitas rendah menjadi hotel berkualitas tinggi sehingga tarif hotel naik dan mempengaruhi jumlah subjek pajak. c. Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Karanganyar Selama Kurun Waktu 2008 s.d. 2010 Pajak hotel memberikan kontribusi yang kurang begitu besar commit user karena kontribusi pajak hotel dibandingkan dengan jenis pajaktolainnya, xxxiv


digilib.uns.ac.id

masih kurang dari 3% setiap tahunnya. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah Kabupaten Karanganyar dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel II.4 Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2008 s.d. 2010 Tahun Realisasi Pajak Realisasi Pajak Kontribusi Anggaran Hotel (Rp.) Daerah (Rp.) Nominal 2008 575.420.710 19.355.480.000 575.420.710 2009 673.963.200 21.644.560.819 673.963.200 2010 664.363.451 23.588.206.084 664.363.451 Rata-rata 637.915.787 21.529.415.634 637.915.787

% 2,97 3,11 2,81 2,96


Tabel II.4 menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah hanya sebesar 2,96% atau tidak lebih dari 3%. Tahun anggaran 2008 kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah sebesar Rp 575.420.710,00 (2,97%). Kontribusi pajak hotel pada tahun 2009 sebesar Rp 673.963.200,00 (3,11%) terhadap pajak daerah. Sedangkan pada tahun 2005 kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah sebesar Rp 664.363.451,00 (2,81%). Kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah yang selalu naik turun dipengaruhi oleh ketidakpastian omzet hotel tiap tahunnya. Jika pajak daerahnya tinggi, maka kontribusinya juga tinggi dan sebaliknya. Prosentase kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah dapat dirumuskan sebagai berikut:

commit to user xxxv


digilib.uns.ac.id

Sehingga prosentase setiap tahunnya menjadi:

= 2,97%

= 3,11%

= 2,81% d. Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Karanganyar Selama Kurun Waktu 2008 s.d. 2010 Penerimaan Pajak Hotel berpengaruh terhadap total Pendapatan Asli Daerah. Apabila perbandingan penerimaan Pajak Hotel dengan total Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu tersebut mengalami kenaikan, maka dapat dikatakan bahwa kontribusi Pajak Hotel terhadap total Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu tersebut mengalami kenaikan. Begitu juga sebaliknya apabila perbandingan penerimaan Pajak Hotel dengan total Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu tersebut mengalami penurunan, maka dapat dikatakan bahwa kontribusi Pajak Hotel terhadap total Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar mengalami penurunan. Untuk mengetahui kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar commit to userselama periode 2008 s.d. 2010 xxxvi


digilib.uns.ac.id

dilakukan dengan cara sebagai berikut ini:

Sehingga prosentase setiap tahunnya menjadi:

= 0,89%

= 1,01%

= 0,82%

Perhitungan diatas kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar dapat disajikan dalam tabel berikut ini: Table II.5 Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2008 s.d. 2010 Tahun Realisasi Pajak Jumlah Pendapatan Anggaran Hotel (Rp.) Asli Daerah (Rp.) 2008 575.420.710 64.455.300.801 2009 673.963.200 66.971.682.994 2010 664.363.451 80.483.855.648 Rata-rata 637.915.787 70.636.946.481

Kontribusi Nominal 575.420.710 673.963.200 664.363.451 637.915.787

% 0,89 1,01 0,82 0,9


Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun anggaran 2008 mencapai 0,89% dari total penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Tetapi commit to userpajak hotel mengalami kenaikan pada tahun anggaran 2009 kontribusi xxxvii


digilib.uns.ac.id

sebesar 0,12% yaitu dari 0,89% menjadi 1,01%. Demikian pula pada tahun anggaran 2010 kontribusi pajak hotel ternyata mengalami penurunan sebesar 0,19% yaitu dari 1,01% menjadi 0,82%. Data diatas menunjukkan bahwa prosentase kontribusi yang diberikan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah masih tergolong rendah. Pajak Hotel merupakan salah satu penyumbang bagi pendapatan daerah yang tergolong potensial, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Hotel.

commit to user xxxviii


digilib.uns.ac.id 44

BAB III TEMUAN Pajak Hotel mempunyai peranan yang cukup penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta meningkatkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis memberikan gambaran hasil penelitian tentang perkembangan tingkat penerimaan Pajak Hotel dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun. Adapun kelebihan dan kekurangan yang ditemukan oleh penulis adalah sebagai berikut: A. Kelebihan a. Analisis data menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2008, 2009 dan 2010 melampaui target. Pada tahun 2008 melebihi target sebesar Rp 89.393.710,00 (18,39%), pada tahun 2009 melebihi target sebesar Rp 78.250.200,00 (13,13%), sedangkan pada tahun 2010 melebihi target sebesar Rp 53.980.451,00 (8,84%). b. Jumlah hotel yang cukup banyak merupakan potensi yang baik dalam meningkatkan penerimaan Pajak Daerah. B. Kelemahan a. Penetapan target pajak hotel tidak didasarkan potensi melainkan berdasarkan realisasi yang telah todicapai commit user pada tahun-tahun sebelumnya. xxxix


digilib.uns.ac.id

Menyebabkan efektifitas penerimaan belum menjamin bahwa realisasi penerimaan sesuai dengan potensi yang ada. Sehingga banyaknya potensi yang tidak dimanfaatkan secara optimal. b. Kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pajak daerah di Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu 2008 s.d 2010 masih tergolong rendah, karena pajak hotel merupakan penyumbang bagi pendapatan daerah yang tergolong potensial.

commit to user xl


digilib.uns.ac.id 47

BAB IV PENUTUP A. Simpulan Setelah melakukan analisis data dan pembahasan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya yang berhubungan dengan analisis penerimaan pajak hotel serta kontribusinya terhadap penerimaan Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu 2008 s.d. 2010, maka penulis memperoleh hasil penelitian yang kemudian dapat disimpulkan seperti berikut ini : a. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu 2008 s.d. 2010 telah mampu merealisasi penerimaan Pajak Hotel yang cukup efektif, hal ini terbukti bahwa realisasi pajak hotel mampu melebihi target yang telah ditetapkan. 1. Pada tahun 2008 yaitu sebesar 18,39%, target yang ditetapkan sebesar Rp 486.027.000,00 dan realisasi mencapai Rp 575.420.710,00. 2. Pada tahun 2009 yaitu sebesar 13,13%, target yang ditetapkan sebesar Rp 595.713.000,00 dan realisasi mencapai Rp 673.963.200. 3. Pada tahun 2010 yaitu sebesar 8,84%, target yang ditetapkan sebesar Rp 610.383.000,00 dan realisasi mencapai Rp 664.363.451,00. Realisasi yang selalu melebihi target akan meningkatkan target pada tahun berikutnya. b. Tingkat perkembangan penerimaan pajak hotel dapat dikatakan baik meskipun pada tahun 2010 tingkat perkembangan mengalami penurunan commit to user xli


digilib.uns.ac.id

dikarenakan realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2010 lebih kecil dari realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2009. c. Kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah Kabupaten Karanganyar selama tahun 2008 s.d. 2010 masih relatif kecil apabila dibandingkan dengan jenis pajak lainnya. Kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah tidak lebih dari 3% setiap tahunnya. d. Kontribusi rata-rata pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar selama tahun 2008 s.d. 2010 masih tergolong kecil yaitu hanya sekitar 0,9% per tahun. B. Rekomendasi Atas dasar hasil penelitian pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar tentang analisis penerimaan pajak hotel serta kontribusinya terhadap penerimaan Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu 2008 s.d. 2010, penulis dapat mengajukan rekomendasi seperti berikut ini: a. Pemerintah perlu meningkatkan evaluasi dan penghitungan potensi agar setiap potensi yang ada dapat digali sehingga target yang ditetapkan bisa seimbang dengan potensi yang ada, sehingga setiap usaha untuk meningkatkan pajak hotel dapat terealisasi dengan baik. b. Untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel, diperlukan langkahlangkah strategis dari pemerintah Kabupaten Karanganyar, misalnya dengan mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya peran pajak untuk commit to user xlii


digilib.uns.ac.id

membiayai pembangunan daerah, sehingga diharapkan dapat menjadikan masyarakat khususnya pemilik hotel di Kabupaten Karanganyar menjadi masyarakat yang sadar pajak.

commit to user xliii

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HOTEL SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP PENERIMAAN KABUPATEN KARANGANYAR PERIODE 2008 s.d. 2010

Recommend Documents