ANALISIS PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI PT KERISMAS WITIKCO MAKMUR BITUNG
JURNAL
OLEH : ALFRED BILLY WUON 080112081
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO 2013
Wuon, Alfred. Analisis Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di PT Kerismas Witikco Makmur Bitung. Skripsi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sam Ratulangi. Pembimbing : (I) Prof. dr. Jootje M. L. Umboh, MS (II) dr. Paul A. T. Kawatu, MSc (III) dr. Woodford B. S. Joseph, MSc ABSTRAK Dalam UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 87 Ayat 1 Tentang Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa ”Setiap perusahaan wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dalam upaya meminimalkan kecelakaan kerja di PT. Kerismas Witikco Makmur Bitung (PT. KWMB). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data secara in-depth interview. Informan terdiri dari manajemen perusahaan, Pemerintah setempat, dan Serikat Pekerja. Variabel penelitian yaitu sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja meliputi Komitmen dan Kebijakan, Perencanaan, Penerapan, Pengukuran dan Evaluasi, dan Tinjauan Ulang. Untuk menetapkan keabsahan data dilakukan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan Komitmen dan kebijakan di PT KWM Bitung belum berdasarkan Permenaker No. 05/Men/1996 Lamp. 1 Poin 1 dimana perusahaan belum menempatkan organisasi ataupun seorang ahli keselamatan dan kesehatan kerja (K3), perencanaan K3 di PT KWMB juga belum sesuai dengan Permenaker No. 05/Men/1996 Lamp. 1 Poin 2 dimana perusahaan belum menetapkan tujuan dan sasaran program K3 yang terdokumentasikan, penerapan SMK3 diperusahaan yang sudah dilakukan dalam perlindungan keselamatan para pekerja yaitu berupa pengadaan sejumlah alat pelindung diri sebagai upaya teknis pencegahan kecelakaan kerja, sedangkan tinjauan ulang SMK3 di PT KWMB juga belum berdasarkan Permenaker No. 05/Men/1996, dimana perusahaan belum melakukan Audit SMK3. Perusahaan disarankan agar membentuk organisasi K3 dalam struktur organisasi di perusahaan atau menempatkan karyawan yang kompeten dibidang K3 berdasarkan Permenaker No. 05/Men/1996 Lamp. 1 Poin 1, dan bagi Para karyawan disarankan untuk lebih meningkatkan kesadaran akan pentingnya K3 dan mematuhi segala peraturannya. Kata kunci :
Sistem
Manajemen
Kselamatan
i
dan
Kesehatan
Kerja.
Wuon, Alfred. Analysis of the Safety Management and health work System In PT. Kerismas Witikco Makmur Bitung. Essay. Public Health Faculty. Sam Ratulangi University. Supervisor: (I) Prof. dr. Jootje M. L. Umboh, MS (II) dr. Paul A. T. Kawatu, MSc (III) dr. Woodford B. S. Joseph, MSc ABSTRACT UU No. 13 tahun 2003 Pasal 86 Ayat 1 and 2 which states "Every worker/laborer have the right to protection of: occupational safety and health; morals and decency, and treatment in accordance with human dignity and religious values. The purpose of this research is to describe the implementation of the Occupational Safety and Health Management System an effort to minimize accidents in PT. Kerismas Witikco Makmur Bitung (PT KWMB). This study uses qualitative research methods where to collect the data by in-depth interviews. Based tripartite, informants in this study consisted of three parties, namely the firm, local governments, and unions. Research variables in this study are safety and health management system of work that includes commitment and Policy, Planning, Implementation, Measurement and Evaluation, and Revisited. To establish the validity of the data, conducted the examination techniques through several activities, namely the technique of triangulation. The results showed that commitment and policy on PT KWM Bitung not based on Permenaker No. 05/Men/1996 Lamp. 1 Poin 1, where in this case the company has not put the organization of the Safety Management and health work in their company, planning K3 in Kerismas Witikco Makmur PT Bitung is also not in accordance with Permenaker No. 05/Men/1996 Lamp. 1 Poin 2 where in this case the company has yet to establish goals and objectives are documented K3 program, implementation the company already has commitments and policies that have made the company K3 safety protection of workers in the form of provision of self safety tools as a technical effort in the company's accident prevention, measurement and evaluation in the company SMK3 not based Permenaker No. 05/Men/1996 or in this case has not appeared in the form of a statement or commitment letters and documents concerning the measurement and evaluation of SMK3 in the company, while the review of SMK3 in PT Kerismas Witikco Makmur Bitung is still not based on Permenaker No. 05/Men/1996, where the company haven‟t do the audits of SMK3. Recommended that companies establish K3 organization in the organizational structure in the company in the form of placing competent employees in the field K3 based exist from perudang-undangan, employees are advised that in addition to further raise awareness of the importance of K3 and obey all the rules. Keywords: The Safety Management And Health Work System
i
Dalam UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 87 Ayat 1 Tentang Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa ”Setiap perusahaan wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan”. Selanjutnya ketentuan mengenai penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) diatur dalam Permenaker RI. No. Per. 05/MEN/1996 pasal 3 ayat 1 dan 2 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang menyatakan bahwa ”Setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 100 orang atau lebih dan atau mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran lingkungan dan penyakit akibat kerja wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)” (Syartini, 2010). Pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Kerismas Witikco Makmur Bitung adalah untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja serta meningkatkan produktivitas kerja perusahaan.
BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Berdasarkan data kecelakaan kerja PT. Jamsostek cabang bitung yang bertempat di kantor dinas tenaga kerja kota bitung, dari 98.711 kasus kecelakaan kerja dari tahun 2007 sampai tanggal 24 april 2013 terdapat sebanyak 1112 kasus kecelakaan kerja yang terjadi di Sulawesi Utara, berdasarkan data Jamsostek di tahun 2010 sebanyak 6.647 tenaga kerja (6,73%) diantaranya mengalami cacat. Ini terbagi atas 61,1 % cacat fungsi, 38,36 % cacat sebagian, dan 0,54 % cacat total. Hampir setiap hari kerja, lebih dari 27 tenaga kerja mengalami cacat. Dan untuk riwayat kecelakaan kerja di PT. Kerismas Witikco Makmr Bitung menurut PT. Jamsostek cabang Kota Bitung terdapat 40 kasus kecelakaan kerja di perusahaan tersebut dari tahun 2007 sampai pada tangal 24 april 2013, adapun berdasarkan data jaminan kecelakaan kerja (JKK) PT. Jamsostek cabang Bitung ditinjau dari biaya penyembuhan karyawan yang pernah cidera di PT. Kerismas Witikco Makmur Bitung rata-rata biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam upaya pengobatan karyawan masih dibawah ukuran pembiayaan cidera serius (Jamsostek, 2013). Berdasarkan undang-undang No.13 Tahun 2003 Pasal 86 Ayat 1 dan 2, maka perusahaan harus mempersiapkan sarana dan prasarana sebagai upaya pencegahan kecelakaan kerja dan programprogram yang dapat mengurangi angka kecelakaan kerja di perusahaan. Salah satu programnya adalah program keselamatan dan kesehatan kerja para tenaga kerja.
1.2 Rumusan Masalah Bagaimana penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatatn kerja (SMK3) yang telah dilakukan di PT. Kerismas Witikco Makmur Cabang Bitung ? 1.3 Tujuan Penelitian 1.3.1 Tujuan Umum Untuk menganalisis pelaksanaan SMK3 dalam upaya meminimalkan
1
kecelakaan kerja di PT. Kerismas Witikco Makmur Cabang Bitung. 1.3.2 Tujuan Khusus 1. Untuk mengetahui komitmen dan kebijakan pihak manajemen terhadap SMK3 di PT. Kerismas Witikco Makmur Bitung. 2. Untuk mengetahui perencanaan SMK3 di PT. Kerismas Witikco Makmur Bitung. 3. Untuk mengetahui penerapan program SMK3 di PT. Kerismas Witikco Makmur Bitung. 4. Untuk mengetahui pelaksanaan pengukuran dan evaluasi program SMK3 di PT. Kerismas Witikco Makmur Bitung. 5. Untuk mengetahui tinjauan ulang terhadap program SMK3 yang telah dilakukan di PT. Kerismas Witikco Makmur Bitung.
1. Menurut Mangkunegara, Keselamatan dan Keselamatan Kerja adalah sesuatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya, dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur. 2. Jackson, menjelaskan bahwa Kesehatan dan Keselamatan Kerja menunjukan kepada kondisi-kondisi fisiologis-fisikal dan psikologis tenaga kerja yang disediakan oleh perusahaan. 3. Menurut Suma‟mur, Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan rangkaian usaha untuk menciptakan suasana kerja yang aman dan tentram bagi para karyawan yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan. Dengan demikian kesehatan kerja merupakan spesialisasi dalam ilmu kesehatan/kedoteran beserta prakteknya yang bertujuan agar pekerja/masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan sebaik-baiknya (dalam hal dimungkinkan; bila tidak, cukup derajat kesehatan yang optimal), fisik, mental, emosional, maupun sosial dengan opaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif terhadap penyakit/gamgguan kesehatan yang di akibatkan oleh pekerjaan ada/atau lingkungan kerja, serta terhadap penyakit pada umumnya. Jelas sifat-sifat kesehatan kerja yaitu (Suma‟mur, 2009): 1. Sasaran adalah manusia 2. Bersifat medis/ kesehatan 2.2.2 Tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Hakekat dan tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yaitu (Suma‟mur, 2009) :
1.4 Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut : 1. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan kepada pihak pengambil keputusan perusahaan dalam meningkatkan derajat K3 di perusahaan. 2. Menjadi bahan bacaan bagi peniliti selanjutnya di bidang kesehatan. 3. Menambah ilmu pengetahuan mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi Manado. BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pengetian dan Tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kesehatan kerja 2.2.1 Pengertian Keselamatan dan Kesehatan kerja Kesehatan dan keselamatan kerja dalam beberapa definisi diantaranya adalah (Kawatu 2012):
2
1. Sebagai alat untuk mencapai derajat kesehatan tenaga kerja seoptimal mungkin (dalam hal tertentu mungkin setinggitingginya, seandainya kondisi yang diperlukan cukup memadai), pada pekerja/buruh, petani, nelayan, pegawai negeri, pengusaha dan non-ekonomi formal, informal serta non formal; dengan demikian dimasudkan untuk tujuan menyejahterakan tenaga kerja; 2. Sebagai alat untuk meningkatkan produksi dan produktivitas, yang berlandaskan kepada perbaikan daya kerja dan produktivitas faktor manusia dalam produksi. Oleh karena hakekat tersebut selalu sesuai dengan maksud dan tujuan pembangunan di dalam suatu negara atau masyarakat atau perusahaan, maka K3 senantiasa harus dimanfaatkan dalam setiap prosespem bangunan dan pengembangan masyarakat (Suma‟mur, 2009).
menyebutkan bahwa SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan K3 dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 100 orang atau lebih dan atau mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peladakan, kebakaran, pencemaran dan penyakit akibat kerja wajib menerapkan SMK3. (Permenaker No. ]5/ MEN/ 1996 pasal 3) Dalam penerapan SMK3 perusahaan wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut (pasal 4 ayat 1) : 1. Menetapkan kebijakan K3 dan menjamin komitmen terhadap penerapan SMK3. 2. Merencanakan pemenuhan kebijakan, tujuan dan sasaran penerapan SMK3. 3. Menerapkan kebijakan secara efektif dengan mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung yang diperlukan untuk mencapai kebijakan, tujuan dan sasaran K3. 4. Mengukur, memantau dan mengevaluasi kinerja K3 serta melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan. 5. Meninjau secara teratur dan meningkatkan pelaksanaan SMK3 secara
2.2 Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumberdaya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif (Anonimous, 2013). Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 05/ MEN/ 1996 pasal 1
3
berkesinanmbungan dengan tujuan meningkatkan kinerja K3. Langkah-langkah dalam mengembangkan sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatn Kerja dapat diuraikan sebagai berikut (Azmi, 2008) : 1. Peraturan PerUndang-Undangan dan Standar. Sebelum implementasi harus diidentifikasi semua peraturan perUndang-Undangan dan standar K3 yang berlaku dalam perusahaan yang bersangkutan. Sebaiknya dibentuk tim untuk mendokumentasikan peraturan perUndang-Undangan dan standar K3. Dari hasil identifikasi ini kemudian disusun Peraturab K3 perusahaan dan Pedoman pelaksanaan K3. Praktek pada banyak perusahaan, peraturan keselamatan dan kesehatan kerja dicetak dalam bentuk buku saku yang selalu dibawa oleh tenaga kerja, agar setiap pekerja memahami peraturan dan persyataratan lainnya. 2. Menetapkan Kebijakan K3 Perusahaan. Yaitu pernyataan mengenai komitmen dari organisasi untuk melaksanakan semua ketentuan K3 yang berlaku sesuai dengan operasi perusahaan, melindungi keselamatan dan kesehatan semua pekerja termasuk kontraktor dan stacholder lainnya seperti pelanggan dan pemasok. 3. Mengorganisasikan. Untuk melaksanakan kebijakan K3 secara efektif dengan peran serta semua tingkatan manajemen dan pekerja. Bagaimana Top Manajemen menempatkan organisasi K3 di perusahaan serta dukungan yang diberikan merupakan pencerminan dari komitmen terhadap K3. 4. Menerapkan SMK3.
Perusahaan harus memebuat perencanaan yang efektif guna mencapai keberhasilan penerapan dan kegiatan Sistem Manajemen K3 dengan sasaran yang jelas dan dapat diukur. 5. Penerapan SMK3. Perusahaan harus menyediakan personil yang memiliki kualifikasi, sarana yang memadai sesuai sistem Manajemen K3 yang diterapkan dengan membuat prosedur yang dapat memantau manfaat yang akan didapat maupun biaya yang harus dikeluarkan. 6. Mengukur dan memantau hasil pelaksanaan, dengan menggunakan standar yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Ada dua macam ukuran yang dapat digunakan yaitu ukuran bersifat reaktif yang didasarkan pada kejadian kecelakaan dan ukuran yang bersifat proaktif, karena didasarkan kepada upaya dari keseluruhan sistem. 7. Melakukan audit dan meninjau ulang secara menyeluruh (Azmi, 2008). 2.3 Manfaat Penerapan SMK3 Pengaruh positif terbesar yang diraih akibat penerapan manajemen K3 pada sistem manajemen perusahaan adalah adanya pengurangan angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Selain itu, beberapa manfaan lain dari penerapan manajemen K3 adalah (Kawatu, 2012) : 1. Memberikan kepuasan dan meningkatkan loyalitas pekerja terhadap perusahaan, karena adanya jaminan keselamatan dan kesehatandalam kerja; 2. Menunjukan bahba sebuah perusahaan telah beritikad baik dalam mematuhi peraturan perudangan, sehingga dapat
4
beroperasi secara normal tanpa menghadapi kendala dari segi ketenagakerjaan; 3. Mencegah terjadinya kecelakaan, kerusakan, atau sakit akibat kerja, sehingga perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya yang ditimbulkan oleh kejadian tersebut; 4. Menciptakan adanya aktivitas dan kegiatan yang terorganisir, terarah, dan berada dalam koridor yang teratur, sehingga organisasi dapat berkonsentrasi melakukan peningkatan sistemm anajemennyadibandingkan melakukan perbaikan terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi; serta 5. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan, karena tenaga kerja dapat bekerja optimal, kemudian meningkatkan kualitas produk dan jasa yang dihasilkan.
3. Belum pernah dilakukan penelitian tentang SMK3 di PT. Kerismas Witikco Makmur Bitung. 3.2.2 Waktu penelitian Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2012 sampai bulan Maret 2013. 3.3 Informan Informan diperlukan untuk memperoleh berbagai informasi yang diperlukan oleh peneliti. 3.4 Variabel Penelitian Variabel penelitian dalam penelitian ini yaitu sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang meliputi Komitmen dan Kebijakan, Perencanaan, Penerapan, Pengukuran dan Evaluasi, dan Tinjauan Ulang. 3.5 Definisi Operasional 1. SMK3 adalah suatu sistem K3 di perusahaan yang melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja dan lingkungan kerja untuk mengurangi kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja di PT. Kerismas Witikco Makmur Bitung. 2. Komitmen / kebijakan K3 adalah tekad, keinginan dan pernyataan tertulis pengusaha atau pengurus dalam pelaksanaan K3 di PT. Kerismas Witikco Makmur Bitung. 3. Perencanaan K3 adalah suatu perencanaan guna mencapai keberhasilan penerapan SMK3 dengan sasaran yang jelas dan dapat diukur di PT. Kerismas Witikco Makmur Bitung. 4. Penerapan K3 adalah pelaksanaan K3 di perusahaan yang meliputi jaminan kemampuan, kagiatan
BAB III. METODE PENELITIAN 3.1 Jenis Penelitian Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data secara In-depth Interview (wawancara mendalam) (Rahmat, 2009). 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 3.2.1 Lokasi penelitian Penelitian ini dilakukan di PT. Kerismas Witikco Makmur Bitung dengan pertimbangan : 1. PT. Kerismas Witikco Makmur Bitung telah menerapkan upayaupaya meminimalisir kecelakaan kerja. 2. Adanya dukungan dari perusahaan untuk melakukan penelitian ini.
5
pendukung, identifikasi sumber bahaya, penilaian dan pengendalian resiko di PT. Kerismas Witikco Makmur Bitung. 5. Pengukuran dan evaluasi K3 adalah sistem pengukuran, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SMK3 di PT. Kerismas Witikco Makmur Bitung. 6. Tinjauan ulang K3 adalah suatu tinjauan kembali dari pelaksanaan K3 untuk menjamin kesesuaian dan keefektifan di PT. Kerismas Witikco Makmur Bitung.
yang relah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triagulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data (Sugiono, 2009). Adapun triangulasi yang dilakukan ialah : 1. Wawancara mendalam (In-depth Interview) yaitu percakapan atau tanya jawab untuk menggali suatu informasi tertentu. 2. Observasi yaitu mengamati secara langsung kegiatan yang dilakukan oleh PT. Kerismas Witikco Makmur Bitung. 3. Studi Dokumentasi yaitu dengan mengamati setiap dokumendokumen mengenai sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang dimiliki oleh PT. Kerismas Witikco Makmur.
3.6 Metode pengumpulan data 3.6.1 Data Primer Data primer ini berupa data pernyataan informan tentang penerapan sistem manajemen K3 di perusahaan, yang diperoleh dari hasil wawancara dan pendataan langsung di PT. Kerismas Witikco Makmur Bitung. 3.6.2 Data Sekunder Data sekunder ini berupa profil perusahaan, struktur organisasi, data karyawan, beserta dokumen K3 yang ada di PT. Kerismas Witikco Makmur Bitung. 3.7 Instrumen Penelitian Instrumen dalam penelitian adalah peneliti sendiri.
BAB IV. HASIL PENELITIAN 4.1.1 Komitmen dan Kebijakan 4.1.1.1 Kepeminpinan dan Komitmen Hasil wawancara menunjukan SMK3 di PT. KWMB sepenuhnya diatur dan dikoordinir oleh Manajer Umum perusahaan. Sekalipun tidak memiliki organisasi K3 yang terstruktur, Manajer Umum selaku pengelola SMK3 di perusahaan melakukan kerjasama dengan pihak Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bitung dalam upaya meminimalisir kecelakaan kerja. Di bawah ini merupakan hasil wawancara dari informan manajer umum atau HRD perusahaan dan hasil wawancara dari informan HRD Cabang Manado mengenai SMK3 di PT. KWMB.
ini
3.8 Analisis Data Untuk menetapkan keabsahan data, dilakukan teknik pemeriksaan melalui beberapa kegiatan yaitu dengan triangulasi. Dimana dalam teknik pengumpulan data, triagulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data
6
APD yang sudah tersedia ” (Informan H2)
“kami sudah menjalankan program K3 sejak tahun 1986. Adapun sistem manajemen K3 di perusahaan ini sepenuhnya dikoordinir langsung oleh saya selaku HRD perusahaan. Secara internal perusahaan ini tidak memiliki divisi khusus di dalam struktur organisasi perusahaan yang mengatur tentang K3, namun, kami melakukan kerja sama dengan pihak Disnaker Kota Bitung dalam melaksanakan program K3, yang dimana bagi petugas yang bekerja pada mesin produksi galvanis tetap diwajibkan untuk menggunakan alat-alat pelindung diri, dan juga pada beberapa titik berbahaya kami telah meletakan tandatanda bahaya bagi karyawan. Yang kesemuanya itu adalah standar dari yang telah ditetapkan oleh pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Bitung ketika selesai melakukan pengamatan disini” (Informan H1)
Berdasarkan hasil wawancara dengan HRD dan HRD cabang Manado perusahaan. Sekalipun tidak memiliki organisasi internal mengenai K3, berdasarkan penilaian resiko kemungkinan-kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat kerja. Pihak perusahaan memiliki upaya meminimalisir kecelakaan akibat kerja dengan melakukan kerjasama dengan pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Bitung mengenai pelaksanaan SMK3. Seperti pada hasil dokumentasi pada gambar. 2 di atas perusahaan sudah memiliki fasilitas berupa spanduk K3 di perusahaan.
Gambar 3. Bonus Cuti Karyawan
“perusahaan ini tentunya memiliki tinjauan awal dalam K3. Yaitu dalam memamntau keperluan-keperluan apa saja yang di perlukan dalam memenuhi persyaratanpersyaratan K3. Dengan dilakukannya peninjauan awal bersama pihak Dinas Tenaga Kerja, kami sudah memfasilitasi karyawan dengan fasilitas-fasilitaS K3 seperti yang saudara sudah lihat saat ini, dimulai dari pengadaan spanduk serta
Berdasarkan gambar di atas sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku perusahaan juga memberikan hak dalam peberian bonus cuti terhadap karyawan di PT. KWMB.
7
“penyediaan anggaran mengenai K3 di perusaaan tetap ada dalam rencana anggaran belanja kami. Anggaran-anggaran tersebut merupakan kebijakan sendiri dari pihak perusahaan dalam pengadaan APD dan fasilitasfasilitas lainnya mengenai K3, kebijakan-kebijakan tersebut juga berdasarkan hasil kerjasama kami dengan pihak Disnaker” (Informan H2)
Gambar 4. Pengadaan APD (Sarung Tangan) Selain itu dengan adanya kerjasama antara perusahaan dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Bitung tersebut, di dalam Rencana Kerja Anggaran Belanja (RKAB) perusahaan, selain dalam pembelanjaan bahan baku dan kepentingan-kepentingan perusahaan, perusahaan juga memasukan rencana anggaran untuk sarana-sarana lain yang diperlukan termasuk pengadaan APD, pemberian hak cuti bagi karyawan seperti pada gambar. 3 di atas dan sarana-sarana lain dalam K3. Di bawah ini merupakan hasil wawancara dengan HRD perusahaan dan HRD cabang Manado mengenai penyediaan anggaran tenaga kerja dan sarana-sarana lain dalam K3.
Gambar 5. Penyediaan APD Perusahaan Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi, pihak perusahaan sudah memfasilitasi setiap karyawan melalui pengadaan APD beserta spanduk dan peringatan-peringatan mengenai K3 pada gambar 2, 3, 4, 5 dan 6. Hal ini menunjukan adanya upaya perusahaan dalam meminimalisir kecelakaan kerja di perusahaan.
“untuk penyediaan anggaran disini kami mengadakan pengadaan anggaran mengenai APD sebanyak dua kali dalam setahun yaitu di bulan juni dan desember, adapun APD yang termasuk dalam anggaran kami terdiri dari safety shoes, helm, sarung tangan, dan fasiltasfasilitas lain tentang K3” (H1)
Gambar 6. Penyediaan Sarana K3 Penempatan personel sudah sesuai dengan kompetensi mereka di bidang masing-masing. Salahsatu informan yang ditempatkan dibagian
8
produksi, awalnya sekalipun belatar belakang pendidikan dibagian mesin, mengaku belum paham dalam menjalankan tugasnya di perusahaan khususnya dalam pengguaan mesin galvanis. Berdasarkan pengakuan Manajer beserta sejumlah karyawan melalui wawancara di lapangan, di indonesia belum tersersedia pendidikan khusus dibidang penggunaan mesin galvanis sehingga pihak perusahaan memberikan masa penyesuaian terlebih dahulu terhadap personel baru dalam penggunaan mesin. Sedangkan untuk bagian administrasi salahsatu informan mengaku ditempatkan sesuai dengan kompetensi yang ia milik.
mesin, yang sama-sama ditempatkan di mesin pembentuk seng galvanis perusahaan ini. Dan semuanya memulainya sambil belajar disini, dan kami bisa.”(Informan K1) “saya yang memiliki latar belakang sebagai skretaris ditempatkan sebagai sekretaris manajer, dan saya rasa perusahaan sudah tepat dalam menenempatkan setiap personel di perusahaan ini”(Informan K2) Setiap informan yang telah di wawancarai mengaku mamahami dan mematuhi peraturan dan kebijakan K3 yang telah di tetapkan oleh perusahaan. Pada kenyataanya berdasarkan hasil observasi berserta dokumentasi langsung di lapangan ditemukan bahwa semua karyawan tidak mengenakan helm pada saat bertugas. Di pihak lain manajer umum bahkan direktur perusahaan sendiri tidak mengambil tindakan dalam menanggapi hal tersebut.
“..karyawan-karyawan disini ditempatkan pada posisi berdasarkan pendidikan terakhir mereka masingmasing. Yang dengan demikian kami dapat menempatkan mereka berdasarkan kompetensi mereka. Tetapi secara khusus dalam bidang produksi, saudara tahu sendiri bahwa tidak ada pendidikan khusus terhadap spesialisasi penguasaan mesin galvanis, setiap karyawan baru perlu melakukan penyesuaian dalam bidang itu” (Informan H1)
“semua aturan mengenai K3 menyangkut keselamatan karyawan perusahaan yang tentunya juga berdampak positif bagi kami pihak manajer perusahaan. Kami selalu berusaha melakukan yang terbaik bagi perusahaan dan selalu kami buktikan dengan tidak hanya memahaminya juga harus mematuhinya.”(Informan K1)
“penempatan saya di mesin galvanis ini awalnya belum sesuai kemampuan saya namun saya berhasil menyesuaikan diri dua bulan lebih dalam penguasaan mesin disini, saya bersama beberapa teman lainya adalah lulusan STM dan beberapa lainnya Diploma bagian
“seluruh karyawan di perusahaan memahami juga
9
mematuhi peraturan K3 yang ada.”( Informan K2)
yang berada di bawah mesin hanggar pengangkut seng beserta pengendali hanggar ditemukan tidak mengenakan helm pada saat menjalankan tugasnya, begitupun penutup telinga pada gambar 7.
“sebagai petugas di bagian mesin galvanis, saya tentunya benar-benar mematuhi praturan dan kebijakan perusahaan tentang K3 ini, karena jika tidak dipatuhi sama saja dengan merugikan diri saya. ”(Informan K1) “ini adalah sarana penting dalam perusahaan, sekalipun saya ditugaskan sebagai sekretaris, saya menilai setiap karyawan produksi sudah memahami dan sudah mematuhi peraturan dan kebijakan K3.”(Informan K2)
Gambar 6. Proses Pengangkutan Seng Gambar di atas menunjukan berlangsungnya proses proses produksi atap baja galvanis dari bahan dasar baja galvanis yang di cetak menjadi lembaran seng kemudian seng yang sudah jadi di angkut dengan mesin Crain sebagai pengankut, diangkut ke gudang hasil produksi. Dalam sehari perusahaan dapat menghasilkan kurang lebih 24. 000 lembar seng.
Setelah melakukan wawacara peneliti juga melakukan observasi dilapangan terlebih khusus melakukan pengamatan terhadap karyawan yang ditempatkan pada mesin produksi atap baja galvanis, dimana setiap karyawan tersebut mengenakan alat pelindung diri berupa safety shoes, kaus tangan, dan masker sesuai dengan prosedur K3 di perusahaan, namun mengenai penggunaan helm pada gambar 6, dan penggunaan penutup telinga khususnya bagi karyawan yang terpapar dengan bising yaitu yang bertugas di dalam ruang produksi terlebih yang berada pada posisi paling dekat dengan mesin ditemukan tidak mengenakannya. Semua karyawan yang telah diwawancarai mengaku tidak nyaman mengenakanya, dalam hal ini penggunaan helm dan penutup telinga.
Gambar 7. Karyawan Kru Galvanis Gambar 7. di atas di ambil pada saat berlangsungnya proses produksi atap baja galvanis. Diman pada gambar tersebut terdapat dua
Pada gambar 4 di bawah menggambarkan sejumlah karyawan
10
oarang karyawan kru mesin bersama satu orang sebagai Cuality Control. Sekalipun perusahaan tidak memiliki organisasi K3 di perusahaan, dengan adanya koordinasi dengan pihak Dinas Tenega Kerja Kota Bitung maka perusahaan telah berupaya meminimalisir masalah K3 dalam pengadaan fasilitas-fasilat K3 di perusahaan, sekalipun sebagian ketentuan K3 dilanggar oleh faktor perilaku karyawan itu sendiri, serta minimnya dukungan dari pihak manajer perusahaan dalam hal pengawasan di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh bahwa perusahaan mengaku sudah melakukan peninjauan awal yang dilakukan dibawah binaan pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Bitung yang dimana dari hasil kerjasama tersebut menghasilkan pedoman dalam pemenuhan fasilitas-fasilitas K3 yang sudah di implementasikan di perusahaan. Untuk lebih mengetahui adanya peninjauan awal yang dilakukan perusahaan, peneliti tidak memperoleh hasil dokumentasi mengenai adanya peninjauan awal tersebut, dalam hal ini berupa dokumen-dokumen perusahaan. Maka disimpulkan bahwa perusahaan belum melakukan peninjauan awal secara signifikan mengenai faktor-faktor resiko kecelakaan kerja di perusahaan. Adapun hasil wawancara mengenai peninjauan awal perusahaan sebagai berikut.
pengadaan APD dan spanduk K3.”(Informan H1) “perusahaan ini tentunya memiliki tinjauan awal dala K3. yaitu menilai resikoresiko bahaya yang bisa terjadi di perusahaan. Dengan dilakukannya peninjauan awal bersama pihak Dinas Tenega Kerja Kota kami sudah memfasilitasi karyawan dengan fasilitasfasilita K3 seperti yang saudara sudah lihat saat ini. ”(Informan H2) Studi dokumentasi tidak menemukan adanya tindakan perusahaan dalam melakukan peninjauan terhadap kebijakan K3 dengan membandingkan kabijakan K3 dengan pedoman lain. Referensi keselamatan yang dijalankan di PT KWMB yang diperoleh hanya melalui ketentuan-ketentuan dari hasil tinjauan Dinas Tenega Kerja Kota Bitung. “dalam hal ini perusahaan tidak membandingkan SMK3 perusahaan dengan perusahaan lain, karna kami pikir resiko-resiko bahaya yang ada di perusahaan lain punya permasalahanpermasalahan K3 yang berbeda” (Informan H1) “dengan adanya koordinasi dengan pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Bitung, perusahaan memiliki perencanaan K3 dalam pengadaan APD dan saranasarana K3 lainnya ” (Informan H2)
“setelah melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Bitung maka kami mengadakan tinjauan awal di perusahaan mengenai
11
konsultasikan kepada pihak DISNAKER. Adapun rencana mengenai K3 kami sudah rangkum dalam rencana anggaran yang sudah dilaksanakan dalam rencana anggaran kami seperti rencana anggaran pengadaan APD yang dilakukan di bulan juni dan desember setiap tahunnya ”(Informan H1)
4.1.1.2 Kebijakan K3 Berdasarkan hasil wawancara, PT. KWM sudah mulai menjalankan upaya meminimalisir kecelakaan dan penyakit akibat kerja sejak tahun 1986 yaitu dengan melakukan koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja setempat mengenai upaya K3 di perusahaan. Komitmen dan Kebijakan dalam penerapan manajemen K3 di PT. KWMB secara umum belum memadai karena secara internal tidak memiliki organisasi K3 ataupun menempatkan seorang ahli K3 dalam strukur organisasi. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui perusahaan belum menyusun kebijakan K3 dan kebijakan lingkunganya secara tertulis atau signifikan.
“perencanaan-perencanaan tersebut sudah termasuk dalam rencara anggaran perusahaan”(Informan H2)
4.2.2.1 Perencanaan Identifikasi Bahaya, Penilaian, dan Pengendalian Resiko Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa secara sigifikan perusahaan juga belum mempunyai prosedur terdokumentasi yang mempertimbangkan identifikasi bahaya dan penilaian resiko, dan pengendalian resiko. Resiko-resiko keselamatan tidak diidentifikasi dan ditinjau sebelumnya terhadap pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan.
“setiap permasalahan K3 perusahaan ini langsung dikonsultasikan kepada pihak DISNAKER Kota Bitung, sekalipun kami tidak memiliki kebijakan khusus dari perusahaan.”(Informan H1) “kami belum memilikinya. Namun kami selalu berada dibawah pengawasan dan pembinaan DISNAKER Kota Bitung dalam upanya K3 .”(Informan H2)
“perusahaan belum memimiliki perencanaanperancanaan lebih dalam mengenai K3 ”(Informan H1)
4.1.2 Perencanaan Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa perusahaan belum memiliki perencanaan secara tertulis atau signifikan mengenai K3 yang menjelaskan secara detil bagaimana bentuk perencanaan tersebut.
4.2.2.2 Tujuan dan Sasaran Dari hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa perusahaan juga belum menetapkan tujuan dan sasaran proyek K3 yang terdokumentasi. 4.2.2.3 Indikator Kinerja Berdasarkan hasil wawancara perusahaan belum memiliki metode indikator kinerja.
“seperti saya katakan tadi, segala hal mengenai K3 di perusahaan ini langsung di
12
Berdasarkan hasil wawancara diketahui perusahaan belum memiliki prosedur pelaporan. Adapun mekanisme pelaporan yang disusun di perusahaan dilakukan secara langsung dengan penyusunan berita acara untuk dimasukan kepada pihak DISNAKER Kota Bitung disaat terjadi sebuah insiden.
4.2.2.4 Perencanaan Awal dan Perencanaan Kegiatan yang sedang berlangsung. Berdasarkan hasil wawancara perusahaan belum memiliki perencanaan awal dan perencanaan kegiatan yang sedang berlangsung. 4.2.3 Penerapan 4.2.3.1 Jaminan Kemampuan Dalam rangka meningkatkan jaminan kemampuan karyawan berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi, PT. KWMB belum melakukan pelatihan untuk meningkatkan skil dan kemampuan pekerja melihat dari tanggung jawabnya, dimana dalam hal ini perusahaan melakukan seleksi berdasarkan kriteria-kriteria perusahaan, serta sosialisasi dan pengenalan dan prosedur-prosedur kerja bagi setiap karyawan khusus untuk bidang produksi. Bagi setiap karyawan produksi yang masih baru diberikan kesempatan untuk melakukan penyesuaian ataupun masa percobaan yang nanti akan berkembang selama dia bekerja.
“sistem pelaporan disini dilakukan dengan cara penanganan langsung, dimana ketika adanya insiden mengenai K3 kami pihak perusahaan memastikan tingkat keseriusan kecelakaan dulu, kemudian langsung melakukan tindakan. Semua insiden disini langsung dimasukan kedalam berita acara peruahaan yang nantinya dimasukan ke DISNAKER dan pihak rumah sakit” (Informan H1) Hasil observasi serta dokumentasi menunjukan bahwa sistem pelaporan di PT. KWMB belum nampak bila ditinjau dari adanya dokumen-dokumen mengenai pelaksanaan SMK3 di perusahaan. B. Pendokumentasian
“mengenai hal itu kami belum melakukan upaya peningkatan-peningakatan skil, karena setelah menilai kapasitas keryawan berdasarkan riwayat pendidikannya, memberikan seleksi berdasarkan kriteriakriteria perusahaan, serta mengsosialisasikan dan menjelaskan prosedur penggunaan mesin, setiap karyawan akan langsung menguasainya sekalipun memang memerlukan penyesuan terlebih dahulu beberapa saat”(Informan H1) 4.2.3.2 Kegiatan Pendukung A. Pelaporan
13
Tenaga Kerja Kota Bitung mengenai adanya kerjasama antara perusahaan dengan pihak dinas kerja setempat.
Gambar 8. Laporan Hasil Pelaksanaan UKL/UPL Berdasarkan hasil wawancara perusahaan belum memiliki sistem pendokumentasian K3. Semua berita acara mengenai insiden K3 diperusahaan langsung dimasukan ke DISNAKER. Adapun hasil dokumentasi yang ada mengenai SMK3 di PT. KWMB hanya berupa Laporan Hasil Pelaksanaan UKL/UPL yang pernah diselengggarakan di perusahaan tersebut pada tahun 2009 pada gambar di atas. 4.2.4 Pengukuran dan Evaluasi 4.2.4.1 Inspeksi dan Pengujian Perusahaan belum melakukan evaluasi terhadap SMK3 bahkan melalui Dinas Tenaga Kerja Kota Bitung. Hasil wawancara menjelaskan perusahaan melakukan evaluasi terhadap SMK3 setiap setahun sekali, adapun hasil evaluasi tersebut tidak didukung dengan adanya dokumen ataupun dokumentasi dari pihak perusahaan mengenai tindakan evaluasi tersebut.
“PT. KWMB belum dalam pengawasan kami, karena perusahaan tersebut belum pernah mengadakan pengesahan pemakaian alat, mesin dan instalasi berdasarkan ketentuan pemerintah. Sementara yang kami ketahui resiko kecelakaan di perusahaan tersebut cukup tinggi dengan peggunaan alat, mesin dan instalasi yang berteknologi tinggi yang belum melalui pemeriksaan kami” (Informan D1)
“untuk evaluasi sendiri kami lakukan pertahun, adapun kegiatan tersebut kami masukan dalam agenda rapat akhir tahun kami yang didiskusikan dalam rangka menilai efisiensi upaya-upaya K3 di perusahaan”(Informan H1)
Gambar. 9 Perlayanan Pemberian Pengesahan Pemakaian Alat, Mesin Dan Instalasi Di Tempat Kerja Gambar di atas menunjukan persyaratan standar k3 yang diwajibkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bitung dalam memenuhi standar K3 di suatu perusahaan manufaktur yang disebut sebagai Perlayanan Pemberian Pengesahan Pemakaian Alat, Mesin Dan Instalasi Di Tempat Kerja Hasil wawancara dan dokumentasi menunjukan adanya
Hasil wawancara Dengan Pihak Dinas Tenega Kerja Kota Bitung menunjukan adanya kekeliruan pihak perusahaan atas pengakuan perusahaan dalam hubungan kerja sama dengan pihak DISNAKER. Berikut ini hasil wawancara dengan pihak Dinas
14
pelayanan pemberian pengesahan pemakaian alat, mesin dan instalasi di tempat kerja yang diajukan pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Bitung terhadap perusaan-perusahaan setempat. Dalam hal ini PT. KWMB belum manjalankan proses pengujian tersebut yang cenderung menunjukan bagaimana fungsi koordinasi dari perusahaan dengan Dinas Tenaga Kerja setempat belum benar-benar terkoordinasi dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Bitung, mekanisme pelaporan yang dilakukan oleh PT KWM belum sesuai prosedur yang telah ditetapkan dimana perusahaan belum memenuhi peraturan utama dalam rangka pengesahan pemakaian alat, mesin dan instalasi di tempat kerja termasuk ketersediaan ahli K3 di dalam sruktur organisasi perusahaan. Bilamamana terjadi insiden di PT. KWMB, perusahaan hanya memasukan berita acara mengenai insiden tersebut terhadap Dinas Tenaga Kerja Kota Bitung.
pelanggaran yang dilanggar oleh perusahaan tersebut. „kami sudah berkali-kali mengajukan surat peringatan terhadap PT. KWMB mengenai proses pemeriksaan pemakaian alat, mesin dan instalasi di tempat kerja dalam menguji kelayakan, dan resiko-resiko yang dapat ditimbulkan dalam proses produksi tersebut. Tetapi sampai sekarang kami belum menerima surat permohonan dari perusahaan tersebut dalam rangka pemeriksaan pemakaian alat, mesin dan instalasi dari perusahaan tersebut” (informan P) 4.2.4.2 Audit SMK3 Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak perusahaan dan pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Bitung diketahui bahwa PT. KWMB belum melakukan audit. “kami belum pernah melakukan audit”(Informan H1)
“mekanisme pelaporan dari pihak perusahaan belum terkoordinir dengan baik, sekalipun semua berita acara mengenai insiden di PT. KWMB tetap dimasukan ke pihak kami. Padahal kami memiliki mekanisme pelaporan yang terstruktur dengan perusahan-perusahaan lain” (Informan D1)
“perusahaan-perusahaan lainya sudah melakukan audit, diataranya PT. Indofood yang letaknya berdekatan dengan PT. KWMB dan itu dilakukan pertahunya. Kecuali PT. KWMB, karena belum sepenuhnya bekerjasama dengan kami. Maka mereka belum pernah melakukan audit” (Informan D1)
Berdasarkian hasil wawancara, pihak dinas tenaga kerja kota bitung sudah beberapa kali memberikan surat peringatan mengenai adanya pelanggaran dalam menjalankan SMK3 di PT. KWMB dalam menindak lanjuti pelanggaran-
4.2.5
15
Tinjauan Ulang
Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa PT. KWMB belum melakukan tinjauan ulang. “kami juga belum menjalankan tinjauan ulang”(Informan H1)
16
perusahaan tersebut sejak tahun 2011. 5. Informan K2 Seorang lulusan sarjana teknik mesin yang telah menyelesaikan pendidikannya di Institut Teknik Minahasa (ITM) Tomohon yang ditugaskan sebagai karyawan kru mesin galvanis di PT. KWMB yang sudah menjadi pegawai tetap di perusahaan tersebut dari tahun 2009 Sampai sekarang.
BAB V. PEMBAHASAN 5.1 Karakteristik Informan Wawancara penelitian dilakukan kepada beberapa informan dari pihak perusahaan yang terdiri dari 1 orang sebagai HRD/Personalia PT. KWMB, 1 orang HRD/Personalia PT. KWM cabang Manado, 1 orang karyawan bagian produksi, 1 karyawan sekretaris Factory Manager di PT KWMB, serta 1 orang dari pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Bitung. Wawancara dilakukan secara langsung (tatap muka). Adapun profile informan penelitian akan diuraikan, sebagai berikut: 1. Informan H1 Seorang lulusan Fakultas Hukum di Universitas Samratulangi pada tahun 2004 yang dimana sekarang bekerja di PT. KWMB sebagai HRD/Personalia dan sudah menjadi pegawai tetap di perusahaan tersebut dari tahun 2005 sampai sekarang. 2. Informan H2 Seorang yang bertugas sebagai HRD/Personalia di PT. KWM Cabang Manado yang sudah menjadi pegawai tetap di perusahaan tersebut dari tahun 2006 sampai sekarang. 3. Informan D1 Seorang pegawai negeri sipil yang ditugaskan di Dinas Tenaga Kerja Kota Bitung yang menjabat sebagai pengawas SMK3 perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah kota Bitung. 4. Informan K1 Seorang lulusan sarjana muda jurusan sekretaris yang ditempatkan di PT. KWMB sebagai Sekretaris Factory Manager di PT. KWMB yang sudah menjadi pegawai tetap di
5.2 Penerapan SMK3 di PT. KWMB Sesuai dengan PERMENAKER No. 05/MEN/1996 pasal 3 ayat 1 menyebutkan tentang perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak seratus orang atau lebih dan atau mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran dan penyakit akibat kerja wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. PT. KWMB mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 147 karyawan dan mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja serta penyakit akibat kerja. Hasil penelitian mrnunjukan penerapan SMK3 di PT. KWMB belum sesuai dengan pedoman SMK3 yang terdapat dalam lampiran 1 PERMENAKER No. 05/Men/1996, dimana perusahaan belum memiliki organisasi K3 di perusahaan.
17
JAMSOSTEK menjadi mitra perusahaan tentang jaminan kesehatan karyawan. Hasil observasi di PT KWMB menunjukan perusahaan sudah menunjukan upaya-upaya mengenai K3 di perusahaan diantaranya adalah pengadaan APD (alat pelindung diri) serta pengadaan spanduk K3, namun upaya tersebut tidak didukung oleh adanya pendokumentasian tentang program-program K3 yang sudah dijalankan di perusahaan. 5.2.2 Tinjauan Awal K3 Permenaker No. 05/Men/1996 lampiran 1 poin 1.2 bahwa perusahaan harus melakukan peninjauan awal K3 dengan mengidentifikasi kondisi yang ada dibandingkan dengan ketentuan pedoman pemerintah. Dengan belum menempatkan organisasi K3 di dalam perusahaan dan didukung oleh hasil wawancara terhadap HRD perusahaan, maka diketahui bahwa PT. KWMB belum menjalankan tinjauan awal K3 sesuai dengan Peraturan pemerintah yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk Keputusan Presiden Menteri, Peraturan Daerah, serta Peraturan Perundangan lainnya mengenai K3 di perusahaan. Hasil wawancara dengan pihak pengawas dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Kota Bitung juga mendukung mengenai hal ini, dimana PT. KWMB belum menjalankan pengesahan pemakaian alat, mesin dan instalasi ditempat kerja. Menunjukan bahwa perlunya peningkatan SMK3 di perusahaan tersebut.
5.3 Komitmen dan Kebijakan 5.3.1 Kepemimpinan dan Komitmen Proses produksi yang ada di perusahaan ini identik dengan pekerjaan yang mengoperasikan alat berat dengan bekerja di dalam ruangan yang bising, berdebu, cidera akibat sayatan seng, dan cidera akibat tertimpa hanggar sehingga menimbulkan berbagai perhatian yang harus diimplementasikan baik demi keselamatan dan kesehatan pekerjanya, maupun ergonominya serta lingkungannya. Perlindungan keselamatan pekerja melalui upaya teknis, pengamanan tempat, mesin, peralatan dan lingkungan kerja wajib diutamakan. Namun kadang-kadang risiko terjadinya kecelakaan masih belum sepenuhnya dapat dikendalikan, sehingga digunakan alat pelindung diri. Ketentuan mengenai alat pelindung diri diatur oleh peraturan pelaksanaan Undangundang No. 1 tahun 1970 yaitu instruksi Menteri tenaga kerja No. Ins. 2/M/BW/BK/1984 tentang pengesahan alat pelindung diri (Suma‟mur, 2009). Berdasarkan hasil wawancara PT. KWMB belum menempatkan seorang ahli K3 di perusahaan sesuai dengan Permenaker No. 05/Men/1996 lampiran 1 poin 1.1 menerangkan bahwa pengurus harus menunjukkan kepemimpinan dan komitmen terhadap K3, perusahaan menunjukkan komitmennya dengan menempatkan organisasi K3 pada posisi yang dapat menentukan keputusan perusahaan. Adapun upaya meminimalisir kecelakaan kerja di PT. KWMB dilakukan dalam bentuk kerjasama yang di koordinir langsung oleh HRD perusahaan dimana dalam hal ini PT
5.4 Perencanaan Pada Permenaker No. 05/Men/1996 lampiran 1 poin 2 diterangkan bahwa perusahaan harus membuat perencanaan yang efektif yang
18
memuat tujuan, sasaran dan indikator kinerja. PT. KWMB belum menetapkan tujuan dan sasaran K3 secara signifikan. Perusahaan juga belum menjabarkan rentang waktu serta tanggung jawab untuk mencapai tujuan dan sasaran program K3 serta mendokumentasikannya. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa dalam penetapan tujuan dan sasaran K3 perusahaan belum melibatkan perwakilan dari tenaga kerja, ahli K3, dan organisasi K3. Hal ini belum sesuai dengan Permenaker No. 05/Men/1996 lampiran 1 poin 2.3. 5.4.1 Perencanaan Identifikasi Bahaya, Penilaian, dan Pengendaliannya Berdasarkan hasil wawancara peneliti mendapat keterangan bahwa perusahaan tidak mempunyai prosedur dalam mengidentifikasi bahaya, penilaian dan pengendaliannya. Hal ini didukung juga dengan belum ditemukanya dokumen-dokumen prosedur tersebut di perusahaan. Permenaker No. 05/Men/1996 lampiran 1 poin 2 menerangkan bahwa perusahaan harus menetapkan dan memelihara prosedur identifikasi, penilaian dan pengendalian resiko. Usaha untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja akan lebih berhasil apabila pihak manajemen menyingkirkan masalah-masalah yang ada pada perusahaan sedini mungkin.
kualifikasi. Disamping operator mesin yang sudah cukup kompeten, pengendara kendaraan yang mempunyai SIM Perusahaan, dan tenaga kerja dibagian administrasi yang umumnya bersertifikasi, PT. KWMB belum menempatkan personel yang mempunyai kualifikasi yang dibutuhkan seperti Ahli K3, serta perusahaan juga belum mempunyai prosedur pendokumentasian dan pengendalian dokumen. Pada Permenaker No. 05/Men/1996 lampiran 1 poin 3.1.3 disebutkan bahwa semua pihak harus berperan serta dalam penerapan dan pengembangan SMK3. PT KWMB belum memastikan bahwa setiap dokumen tanggung jawab dan tanggung gugat serta wewenang telah dikomunikasikan dengan baik kepada setiap tingkatan manajemen. Perusahaan juga belum rutin melakukan meeting baik yang harian, mingguan sebagai sarana konsultasi dan komunikasi masalah K3. Hal ini belum sesuai dengan Permenaker No. 05/Men/1996 lampiran 1 poin 2.3. 5.5.2 Kegiatan Pendukung Berdasarkan Permenaker No. 05/Men/1996 lampiran 1 bahwa pelaporan dilakukan tepat waktu. Hal ini cenderung belum sesuai dengan prosedur pelaporan yang ada di PT. KWMB karena perusahaan belum menjalankan sistem pelaporan tersebut. Permenaker No. 05/Men/1996 lampiran 1 poin 3.2.3 dan 3.2.4 menjelaskan bahwa perusahaan harus mengatur dan memelihara kumpulan ringkasan pendokumentasian. PT. KWMB belum mempunyai Rencana Keselamatan Proyek yang
5.5 Penerapan 5.5.1 Jaminan Kemampuan Permenaker No. 05/Men/1996 lampiran 1 disebutkan bahwa dalam mencapai penerapan SMK3 yang baik perusahaan harus menunjuk personel yang mempunyai
19
merupakan dokumen penghubung antara perusahaan, peraturan dan kebutuhan proyek secara spesifik. PT KWMB juga belum mempunyai prosedur untuk jaminan kualitas untuk mengidentifikasi sistem dokumentasi. 5.5.3 Identifikasi Sumber Bahaya, Penilaian, dan Pengendaliannya Hasil wawancara menunjukan, dalam penerapannya, para pekerja PT. KWMB belum dilatih untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikannya. Usaha untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja akan lebih berhasil apabila pihak manajemen menyingkirkan masalah-masalah yang ada pada perusahaan sedini mungkin. Pengendalian administratif yang berhubungan dengan waktu kerja telah ditentukan pada Undangundang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 77 ayat 2 menyebutkan ketentuan 8 (delapan) jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Pengaturan jam kerja di PT. KWMB termasuk dalam 5 hari kerja dalam 1 minggu dan khususnya bagi karyawan produksi, terbagi atas 4 kelompok yang bertugas sebanyak 2 kali setiap minggunya, dimana masing-masing kelompok bekerja dimulai pukul 09.00-17.00, 8 jam kerja kerja termasuk 1 jam istirahat makan dan coffee break. Sedangkan untuk bagian administrasi dan security bekerja dimulai pukul 09.00-17.00, 8 jam kerja kerja termasuk 1 jam istirahat makan dan coffee break dalam 5 hari kerja setiap minggunya. Undang-undang No. 13 tahun 2003 pada Pasal 77 ayat (3) juga disebutkan ketentuan waktu kerja pada ayat (2) tidak berlaku
bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu. Keputusan Menteri telah menetapkan 8 jam kerja untuk 5 hari kerja dalam seminggu, untuk waktu kerja PT. KWMB adalah 8 jam kerja. Berdasarkan hasil wawancara pada para pekerja diperoleh keterangan bahwa mereka tidak keberatan dengan pembagian shift kerja . Permenaker No. 05/Men/1996 lampiran 1 point 3.3.8 menjelaskan bahwa perusahaan hasrus memiliki prosedur untuk menghadapi keadaan darurat atau bencana, yang diuji secara berkala untuk mengetahui keadaan pada saat kejadian yang sebenarnya. Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa PT. KWMB belum mempunyai prosedur dalam menghadapi keadaan darurat. Perusahaan juga belum melaksanakan pelatihan-pelatihan untuk menghadapi kondisi darurat. Rencana tindak darurat mencakup petunjuk untuk memperkecil kemungkinan timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan melalui deteksi dini, peringatan, tindakan penanggulangan, prosedur evakuasi, serta komunikasi darurat (Litbang PU, 2005). 5.6 Pengukuran dan Evaluasi 5.6.1 Inspeksi dan Pengujian Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan pengukuran dan evaluasi PT. KWMB belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dimana di perusahaan belum ada pelaksanaan inspeksi K3. Perusahaan juga belum mempunyai prosedur inspeksi yang terencana. Yang kesemuanya itu dilatarbelakangi belum menempatkan personel yang mempunyai kualifikasi yang
20
dibutuhkan seperti Ahli K3 di perusahaan. 5.5.2 Audit SMK3 Berdasarkan Permenaker NO. 05/Men/1996 Pasal 12 Bab IV, dalam rangka menilai semua potensi bahaya potensial dalam sistem kegiatan operasi perusahaan, perusahaan perlu melakukan audit SMK3 yaitu pemeriksaan secara sistematik dan independen, untuk menentukan suatu kegiatan dan hasilhasil yang berkaitan dengan pengaturan yang direncanakan, dan dilaksanakan secara efektif dan cocok untuk mencapai kebijakan dan tujuan perusahaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa belum pernah dijalankannya Audit SMK3 di PT. KWMB baik secara internal yaitu dilakukan oleh pihak perusahaan itu sendiri dalam menilai efektifitas penerapan SMK3 maupun secara eksternal yaitu Dilaksanakan oleh personil yang independen terhadap bagian yang di audit, sehingga didapat hasil yang obyektip.
BAB VI. PENUTUP 6.1 Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa: 1. Komitmen dan kebijakan di PT KWM Bitung belum berdasarkan Permenaker No. 05/Men/1996 Lampiran 1 Poin 1 dimana dalam hal ini perusahaan belum menempatkan organisasi K3. Adapun bentuk komitmen dan kebijakan K3 yang sudah dilakukan perusahaan dalam perlindungan keselamatan para pekerja berupa pengadaan APD sebagai upaya teknis pencegahan kecelakaan kerja di perusahaan. 2. Perencanaan K3 di PT Kerismas Witikco Makmur Bitung belum sesuai dengan Permenaker No. 05/Men/1996 Lampiran 1 Poin 2 dimana dalam hal ini perusahaan belum menetapkan tujuan dan sasaran program K3 yang terdokumentasikan. 3. Penerapan SMK3 diperusahaan belum berdasarkan Permenaker No. 05/Men/1996. Dimana perusahaan belum menempatkan kualifikasi tenaga K3 di perusahaan, perusahaan juga belum memiliki prosedur terdokumentasi dalam hal pelatihan peningkatan skil karyawan, serta mekanisme pelaporan insiden K3 yang juga belum memiliki prosedur yang terdokumentasikan. 4. Pengukuran dan evaluasi SMK3 di perusahaan belum berdasarkan Permenaker NO. 05/Men/1996 atau dalam hal ini belum nampak dalam bentuk suatu pernyataan atau surat komitmen dan dokumen tentang pengukuran dan evaluasi mengenai SMK3 di perusahaan.
5.6 Tinjauan Ulang Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan tinjauan ulang di PT. KWMB belum berdasarkan Permenaker NO. 05/Men/1996 dimana perusahaan belum menjalankan proses peninjauan ulang terhadap program K3 yang sudah dijalankan seperti pengadaan APD, dari hasil observasi serta dokumentasi tidak di temukan adanya dokumen mengenai kegiatan tinjauan ulang yang pernah dilakukan oleh perusahaan terhadap program pengadaan APD tersebut.
21
5. Tinjauan ulang SMK3 di PT Kerismas Witikco Makmur Bitung belum berdasarkan Permenaker NO. 05/Men/1996, dimana perusahaan belum pernah melakukan Audit SMK3.
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. PT. Jamsostek. 2013. Data kasus kecelakaan kerja di sulut dan di pt dari tahun 2007 sampai tanggal 24 april 201. PT. Jamsostek Cabang Bitung
6.2 Saran Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, maka diajukan beberapa saran kepada perusahaan, yaitu : 1. Perusahaan disarankan agar menempatkan karyawan yang kompeten dibidang K3 berdasarkan Permenaker No. 05/Men/1996 Lampiran 1 Poin 1. 2. Para pekerja tetap maupun karyawan disarankan untuk lebih meningkatkan kesadaran akan pentingnya K3 dan mematuhi segala peraturannya.
Rahmat, P, S. 2009. Penelitian kualitatif. Jurnal. Equilibrum, vol-5, no 9, Januari-Juni 2009; 1-8. Sugiyono. 2009. Memahami penelitian kualitatif. Alfabeta. Bandung Suma‟mur. 2009. Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja. Sagung Seto. Jakarta Sungkono D. (2012). Data PT Jamsostek Tentang K3. http://www.data pt jamsostek.com (online). diakses tanggal 15 agustus 2012.
DAFTAR PUSTAKA Azmi R. 2008. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja oleh P2K3 untuk Meminimalkan Kecelakaan kerja di PT Wijaya Karya Beton Medan. Skripsi. Universitas Sumatera Utara. Medan
Tarigan, Z. 2008. Analisis Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Tanjung Medan PTPN V Provinsi Riau. Tesis. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. Medan
Budiono, A, M, Sugeng. 2008. Hiperkes & KK. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. Kawatu, P, A, T. 2012. Bahan Kuliah Kesehatan Keselamatan Kerja. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Universitas Sam Ratulangi. Manado.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13/Presiden Republik Indonesia/ 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 05/Men/1996 Tentang
22
