ANALISIS PENERAPAN ACTIVITY BASED BUDGETING (ABB) PADA ANGGARAN BELANJA KANTOR DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUKOMUKO, BENGKULU
Oleh RIZKIRIA RATMARISA NUR H24087088
PROGRAM SARJANA ALIH JENIS MANAJEMEN DEPARTEMEN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2011
RINGKASAN RIZKIRIA RATMARISA NUR. Analisis Penerapan Activity Based Budgeting (ABB) pada Anggaran Belanja Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mukomuko, Bengkulu. Di bawah bimbingan FARIDA RATNA DEWI. Dinas Pendidikan Mukomuko sebagai lembaga pemerintah yang memberikan pelayanan pendidikan bagi masyarakat, membutuhkan suatu strategi dalam mengelola aspek keuangan. Lemahnya perencanaan anggaran pada akhirnya dapat memunculkan kemungkinan underfinancing atau overfinancing yang semuanya mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektifitas unit kerja pemerintah. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian adalah (1) Mengetahui prosedur penyusunan anggaran belanja pada Dinas Pendidikan Mukomuko, (2) Menganalisis perbedaan antara anggaran yang disusun secara konvensional dengan ABB pada kantor Dinas Pendidikan Mukomuko, dan (3) Menganalisis penyimpangan varians antara metode konvensional dengan metode ABB pada kantor Dinas Pendidikan Mukomuko. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan dan wawancara dengan pegawai, serta pengamatan langsung. Data sekunder diperoleh dari DPA-SKPD Dinas Pendidikan tahun 2008 dan 2009, Laporan Keuangan tahun 2008 dan 2009, serta data sekunder lain yang mendukung. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program Microsoft Excel 2007 dan SPSS 16.0. Prosedur pengusunan anggaran pada Dinas Pendidikan Mukomuko dimulai dengan penyusunan Renstra dan Renja. Kemudian dibuat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang diserahkan oleh Kepala Daerah yang akan menjadi RPJMD. Kepala Daerah membuat Dokumen Pedoman Penyusunan Rencanan Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Masing-masing SKPD membuat RKA-SKPD berdasarkan pedoman tersebut. Hasil Perda APBD dan Perkada disusun menjadi Rencana DPA-SKPD dan diajukan ke Kepala Daerah agar DPA diverifikasi dan di sahkan. Anggaran yang disusun secara konvensional dengan metode ABB adalah anggaran secara konvensional memiliki nilai total Rp. 1.427.349.061, yang terdiri dari: biaya personalia Rp. 1.203.636.061, biaya rumah tangga Rp. 24.700.000, biaya administrasi Rp. 105.575.000, biaya gedung dan lingkungan Rp. 11.500.000, biaya penyusutan Rp. 24.400.000, serta biaya pemeliharaan kendaraan Rp. 44.538.000. Sedangkan untuk ABB mempunyai nilai total Rp. 1.479.223.061, yang terdiri dari: biaya personalia Rp. 1.227.036.061, biaya rumah tangga Rp. 26.900.000, biaya administrasi Rp. 110.812.000, biaya gedung dan lingkungan Rp. 12.500.000, biaya penyusutan Rp. 26.175.000, serta biaya pemeliharaan kendaraan Rp. 75.800.000. Hasil uji t, pada penyimpangan anggaran yang disusun secara konvensional dan anggaran yang disusun dengan metode ABB, diperoleh thitung sebesar -1,047 dan -0.600 dengan ttabel sebesar 2,015, taraf signifikan (α) yang digunakan adalah 5% dan derajat kebebasan (df) adalah 5. Hasil dari uji t tersebut menunjukkan bahwa thitung lebih kecil dari ttabel, Maka hipotesis H0 diterima untuk pengujian kedua metode tersebut. Dari kedua hipotesis tersebut menyatakan bahwa, penyimpangan yang terjadi antara anggaran yang disusun secara konvensional dan anggaran yang disusun dengan metode ABB terhadap realisasi, masih dalam batas pengendalian.
ANALISIS PENERAPAN ACTIVITY BASED BUDGETING (ABB) PADA ANGGARAN BELANJA KANTOR DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUKOMUKO, BENGKULU
SKRIPSI Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar SARJANA EKONOMI pada Program Sarjana Alih Jenis Manajemen Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor
Oleh RIZKIRIA RATMARISA NUR H24087088
PROGRAM SARJANA ALIH JENIS MANAJEMEN DEPARTEMEN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2011
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Activity Based Budgeting (ABB) pada Anggaran Belanja Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Nama : Rizkiria Ratmarisa Nur NIM : H24087088
Menyetujui Pembimbing,
Farida Ratna Dewi, SE, MM NIP. 197103072005012001
Mengetahui Ketua Departemen,
Dr. Ir. Jono M. Munandar, M.Sc NIP. 196101231986011002
Tanggal Lulus:
RIWAYAT HIDUP Penulis dilahirkan di Mukomuko, Bengkulu pada tanggal 21 Juni 1987. Penulis memulai pendidikan formal pada tahun 1992 di TK Ipuh, Bengkulu dan lulus pada tahun 1993, kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Dasar Negeri 1 Putri Hijau, Bengkulu Utara dan lulus pada tahun 1999. Ditahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SLTP Negeri 3 Peterongan Jombang, Jawa Timur, kelas dua di SLTP Negeri 2 Puteri Hijau, Bengkulu Utara dan kelas tiga di SLTP Negeri 1 Mukomuko, Bengkulu. Pendidikan tingkat atas dapat diselesaikan pada tahun 2005 pada SMA Negeri 1 Mukomuko, Bengkulu. Penulis diterima sebagai mahasiswa Diploma III, Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 2005 melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI) pada program keahlian Manajemen Informatika. Penulis pernah melakukan magang di Kantor Informasi Komunikasi dan Data Elektronik Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur selama satu bulan pada bulan Agustus 2007. Penulis melaksanakan PKL untuk menyelesaikan tugas akhir DIII di Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI Cibinong. Setelah menyelesaikan program DIII di tahun 2008 penulis melanjutkan studi pada Program Sarjana Alih Jenis Manajemen, Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. Sewaktu menuntut ilmu di Program Sarjana Alih Jenis Manajemen, penulis aktif di organisasi kemahasiswaan, yakni sebagai Vice Secretary Corporat Extension of Management (EXOM) Club periode 2008–2009. Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi IPB, penulis menulis skripsi dengan judul Analisis Penerapan Activity Based Budgeting (ABB) pada Anggaran Belanja Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mukomuko, Bengkulu di bawah bimbing Ibu Farida Ratna Dewi, SE, MM.
iii
KATA PENGANTAR Segala puji senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor. Judul skripsi ini adalah Analisis Penerapan Activity Based Budgeting (ABB) pada Anggaran Belanja Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mukomuko, Bengkulu. Tak ada yang sempurna di dunia ini, skripsi ini pun juga masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diperlukan demi tercapainya hal yang lebih baik. Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, Amin.
iv
UCAPAN TERIMAKASIH Penyusunan skripsi ini, penulis dibantu oleh berbagai pihak, baik secara moril maupun materiil. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada: 1. Ibu Farida Ratna Dewi, SE, MM sebagai dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberi bimbingan, saran, motivasi, dan pengarahan kepada penulis. 2. Ibu Dra. Siti Rahmawati, M.Pd dan ibu Yusrina Permanasari, ME selaku dosen penguji. 3. Ibu Hardiana Widyastuti, S.Hut, MM selaku dosen Quality Control (QC). 4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mukomuko, Bengkulu beserta seluruh staf pegawai yang telah memberikan bimbingan serta informasi dalam penyusunan skripsi ini. 5. Seluruh staf pengajar dan karyawan/wati di Program Sarjana Alih Jenis Manajemen, Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. 6. Mama dan papa yang selalu memberikan semangat, inspirasi hidup, dukungan, dan doa yang tulus kepada penulis. 7. Mas Yuli, mbak Utari, cik Iin dan Irma yang telah banyak membantu penulis dalam menulis skripsi ini. 8. Teman-teman seperjuangan di Program Sarjana Alih Jenis Manajemen Angkatan 5 (lima), yang selalu bersama-sama mengukir kenangan indah selama mengikuti perkuliahan di Program Sarjana Alih Jenis Manajemen, Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. 9. Semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan memberikan pahala atas semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Amin.
v
DAFTAR ISI
Halaman RINGKASAN RIWAYAT HIDUP ..........................................................................................
iii
KATA PENGANTAR......................................................................................
iv
UCAPAN TERIMAKASIH ............................................................................
v
DAFTAR ISI.....................................................................................................
vi
DAFTAR TABEL ............................................................................................ viii DAFTAR GAMBAR........................................................................................
ix
DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................
x
I. PENDAHULUAN ......................................................................................... 1.1. Latar Belakang ..................................................................................... 1.2. Perumusan Masalah ............................................................................. 1.3. Tujuan Penelitian ................................................................................. 1.4. Manfaat Penelitian .............................................................................. 1.5. Ruang Lingkup Penelitian....................................................................
1 1 3 3 4 4
II. TINJAUAN PUSTAKA.............................................................................. 2.1. Anggaran.............................................................................................. 2.1.1 Definisi Anggaran .................................................................... 2.1.2 Fungsi Anggaran ...................................................................... 2.1.3 Tujuan dan Manfaat Anggaran................................................. 2.1.4 Karakteristik Anggaran ............................................................ 2.1.5 Prosedur Penyusunan Anggaran .............................................. 2.1.6 Proses Pengendalian Anggaran ................................................ 2.1.7 Konsep Anggaran Berdasarkan Aktivitas ................................ 2.2. Anggaran Sektor Publik....................................................................... 2.2.1 Pengertian Anggaran Sektor Publik ......................................... 2.2.2 Fungsi Anggaran Sektor Publik ............................................... 2.2.3 Tujuan Anggaran Sektor Publik............................................... 2.2.4 Prinsip-prinsip Anggaran Sektor Publik .................................. 2.2.5 Jenis-jenis Anggaran Sektor Publik ......................................... 2.2.6 Analisis Varians Anggaran ...................................................... 2.3. Hasil Penelitian Terdahulu...................................................................
5 5 6 6 7 7 8 9 10 13 13 14 14 14 15 16 17
III. METODE PENELITIAN ......................................................................... 3.1. Kerangka Pemikiran Penelitian............................................................ 3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian ............................................................... 3.3. Metode Penelitian ................................................................................ 3.3.1 Metode Pengumpulan Data ...................................................... 3.3.2 Pengolahan dan Analisis Data..................................................
20 20 21 21 21 22
vi
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.................................................................. 4.1. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kabupaten Mukomuko ............. 4.1.1 Visi, Misi dan Strategi ............................................................. 4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi .......................................................... 4.1.3 Struktur Organisasi .................................................................. 4.2. Penganggaran pada Kantor Dinas Pendidikan Mukomuko ................. 4.2.1 Rencana Strategis (Renstra) ..................................................... 4.2.2 Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)........................................................................ 4.2.3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).. 4.2.4 Nota Kesepakatan Kepala Daerah dan DPRD ......................... 4.2.5 Pedoman Penyusunan Rencanan Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).................................... 4.2.6 Rencana Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD) ............................................ 4.2.7 Persetujuan Bersama ................................................................ 4.2.8 Peraturan Kepala Daerah Penjabaran APBD ........................... 4.2.9 Peraturan Daerah (Perda) APBD ............................................. 4.2.10 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) ............................................................... 4.3. Analisis Biaya Berdasarkan Aktivitas ................................................. 4.3.1 Aktivitas-aktivitas Utama pada Proses Kerja Organisasi dan Penggerak Aktivitas .......................................................... 4.3.2 Penggerak aktivitas .................................................................. 4.3.3 Penggerak Aktivitas yang Dibutuhkan .................................... 4.3.4 Sumber Daya dan Biaya yang Dibutuhkan dalam Pelaksanaan Aktivitas ................................................................................... 4.3.5 Anggaran Investasi Baru .......................................................... 4.3.6 Anggaran Biaya Tidak Langsung per Aktivitas....................... 4.4. Perhitungan Anggaran Biaya Dinas Pendidikan Mukomuko .............. 4.4.1 Anggaran yang Disusun secara Konvensional......................... 4.4.2 Anggaran yang Disusun dengan Metode ABB ........................ 4.4.3 Perbandingan Anggaran Konvensional versus ABB ............... 4.4.4 Perbandingan Varians Anggaran Konvensional versus ABB.. 4.5. Uji Penyimpangan Anggaran...............................................................
25 25 25 26 26 26 29 29 29 30 30 30 31 31 31 31 32 32 36 37 38 43 44 45 46 46 47 47 50
KESIMPULAN DAN SARAN ........................................................................ 52 1. Kesimpulan............................................................................................. 52 2. Saran....................................................................................................... 53 DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 54
vii
DAFTAR TABEL
No.
Halaman
1.
Perbandingan penganggaran konvensional dengan ABB ........................... 12
2.
Activity driver pada aktivitas di Kantor Dinas Pendidikan Mukomuko ..... 37
3.
Rincian perhitungan aktivitas...................................................................... 38
4.
Daftar gaji rata-rata pegawai tahun 2008.................................................... 39
5.
Perhitungan biaya personel per aktivitas .................................................... 40
6.
Biaya pemeliharaan sarana dan prasarana tahun 2008................................ 41
7.
Asumsi biaya pemeliharaan sarana dan prasarana tahun 2008 ................... 41
8.
Keadaan kendaraan dinas............................................................................ 42
9.
Biaya administrasi Kantor Dinas Pendidikan Mukomuko tahun 2008....... 42
10. Biaya perlengkapan rumah tangga tahun 2008 ........................................... 43 11. Kegiatan investasi baru dan perbaikan Kantor Dinas Pendidikan Mukomuko tahun 2009 ............................................................................... 43 12. Rencana penyusutan biaya tahun 2009 ....................................................... 44 13. Rincian anggaran biaya tidak langsung Kantor Dinas Pendidikan Mukomuko berdasarkan aktivitas ............................................................... 45 14. Perhitungan anggaran yang disusun secara konvensional tahun 2009 ....... 46 15. Perhitungan anggaran dengan metode ABB untuk tahun 2009 .................. 47 16. Perbandingan anggaran yang disusun secara konvensional dan anggaran dengan metode ABB ................................................................................... 47 17. Perhitungan varians anggaran konvensional tahun 2009............................ 48 18. Perhitungan varians anggaran dengan metode ABB terhadap realisasi tahun 2009................................................................................................... 49 19. Perbandingan uji penyimpangan................................................................. 51
viii
DAFTAR GAMBAR
No.
Halaman
1.
Skema prinsip ABB dan ABC (Kaplan & Cooper dalam Tunggal, 2003) . 11
2.
Kerangka pemikiran penelitian ................................................................... 22
3.
Tahapan penyusunan anggaran SKPD (Peraturan Bupati Mukomuko Nomor: 40 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor: 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, diolah) ...................................... 28
ix
DAFTAR LAMPIRAN
No.
Halaman
1.
Struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Mukomuko ................... 57
2.
Kegiatan pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mukomuko .............. 58
3.
Biaya pemeliharaan sarana dan prasarana tahun 2008................................ 65
4.
Rincian biaya administrasi Kantor Dinas Pendidikan Mukomuko tahun 2008............................................................................................................. 66
5.
Asumsi harga barang inventaris tahun 2009……………………………... 67
6.
Rencana penyusutan inventaris Kantor Dinas Pendidikan Mukomuko tahun 2009................................................................................................... 68
7.
Hasil uji penyimpangan pada anggaran yang disusun secara konvensional ............................................................................................... 69
8.
Hasil uji penyimpangan pada anggaran yang disusun dengan metode ABB ............................................................................................................ 70
x
I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas ekonomi dan tugas berbantuan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Kedua Undang-undang ini menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. Tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu: (1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, (2) Menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah, dan (3) Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran. Agar tujuan-tujuan dalam otonomi daerah dapat tercapai, pemerintah harus bertindak efektif dan efisien dalam mengelola keuangan daerahnya. Mengalokasikannya sumber daya untuk memberikan jaminan input secara ekonomis, efisien dan efektif, maka diperlukan informasi akuntansi manajemen yang sangat penting dimiliki, seiring dengan adanya paradigma baru organisasi pemerintahan yang lebih berorientasi pada pelayanan masyarakat dan kepentingan publik. Akuntansi manajemen sektor publik sangat erat dengan proses pemilihan program, penentuan biaya, dan manfaat program serta penganggaran. Akuntansi manajemen sektor publik juga berfungsi untuk memfasilitasi nilai anggaran sektor publik yang efektif, efisien, dan ekonomis (value for money budget).
2
Anggaran publik merupakan alat perencanaan sekaligus alat pengendalian pemerintah. Anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan. Melalui data rekening belanja yang terdapat dalam anggaran belanja lembaga/organisasi, akan dilihat apakah anggaran yang telah dibuat, dapat berperan sebagai pengendali terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah. Dalam siklus anggaran, persiapan dan penyusunan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia, dimana penentuan taksiran ini dilakukan dengan proses estimasi. Dalam persoalan estimasi, terdapat faktor uncertainty yang cukup tinggi (Mardiasmo, 2009). Lemahnya perencanaan anggaran pada akhirnya dapat memunculkan kemungkinan underfinancing atau overfinancing yang semuanya mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektifitas unit kerja pemerintah. Anggaran sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi harus dipersiapkan sebaik-baiknya agar tidak terjadi bias atau penyimpangan. Dinas Pendidikan Kabupaten Mukomuko sebagai lembaga pemerintah yang memberikan pelayanan bagi masyarakat, membutuhkan suatu strategi dalam mengelola aspek keuangan. Salah satu strategi yang dapat digunakan yaitu melalui anggaran belanja, karena dengan anggaran belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Mukomuko dapat merencanakan pengalokasian dana jangka pendek yang dibutuhkan serta dapat melakukan pengendalian keuangan. Selain itu, Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mukomuko dapat menggunakan anggaran belanja sebagai alat pengendalian bagi penggunaan dananya. Apabila terdapat perbedaan antara anggaran belanja dengan realisasinya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan anggaran belanja tahun berikutnya. Dalam upaya mengembangkan efisiensi dan keefektifan program serta pengalokasian sumber-sumber pada aktivitas yang mampu memberikan nilai tambah dengan sistem akuntansi yang baik bagi publik sehingga menghasilkan kualitas suatu anggaran yang optimal pada daerah dapat tercapai. Pada Kantor Dinas Pendidikan Mukomuko, masih menggunakan penganggaran dengan metode konvensional/tradisional sehingga sering terjadi selisih yang jauh antara anggaran
2
3
dengan realisasi yang terjadi pada instansi tersebut. Dengan menggunakan sumber data keuangan (2 tahun) yakni tahun 2008 dan tahun 2009, sudah dapat digunakan dalam perhitungan ABB. Data anggaran dan realisasi tahun 2008 akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan anggaran denga metode ABB dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti aktivity driver, sumberdaya yang dibutuhkan, biaya yang dikeluarkan dengan mempertimbangkan tingkat inflasi dan depresiasi dari penyusutan investasi. Hasil perolehan anggaran yang disusun dengan metode ABB ini yang nantinya akan dibandingkan dengan data anggaran dan realisasi tahun 2009 berdasarkan perhitungan konvensional yang dilakukan pada dinas tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk melihat efisiensi pengalokasian dana dalam perencanaan anggaran Kantor Dinas Pendidikan Mukomuko dengan suatu metode penghitungan biaya yaitu penyusunan anggaran berdasarkan aktivitas yaitu Activity Based Budgeting (ABB), berdasarkan program kerja yang telah disusun oleh Dinas Pendidikan Mukomuko, Bengkulu. 1.2. Perumusan Masalah Ada beberapa pendekatan yang biasa dilakukan dalam akuntansi biaya, salah satunya dengan ABB. Berdasarkan pada latar belakang, maka penelitian ini merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana prosedur penyusunan anggaran belanja pada Dinas Pendidikan Mukomuko? 2. Bagaimana perbandingan antara anggaran yang disusun secara konvensional dengan anggaran yang disusun dengan metode ABB pada Kantor Dinas Pendidikan Mukomuko? 3. Bagaimana penyimpangan selisih antara anggaran yang disusun secara konvensional dengan anggaran yang disusun dengan metode pada Kantor Dinas Pendidikan Mukomuko? 1.3. Tujuan Penelitian Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah: 1. Mengetahui prosedur penyusunan anggaran belanja pada Dinas Pendidikan Mukomuko.
3
4
2. Menganalisis perbedaan antara anggaran yang disusun secara konvensional dengan anggaran yang disusun dengan metode ABB pada Kantor Dinas Pendidikan Mukomuko. 3. Menganalisis penyimpangan selisih antara anggaran yang disusun secara konvensional dengan anggaran yang disusun dengan metode ABB pada Kantor Dinas Pendidikan Mukomuko. 1.4. Manfaat Penelitian 1. Bagi instansi pemerintahan Sebagai masukan yang bermanfaat bagi manajemen Dinas Pendidikan Mukomuko, untuk mengetahui kebaikan dan kelemahan yang mungkin terjadi dalam proses penyusunan anggaran selama ini serta untuk mengadakan perbaikan–perbaikan yang mungkin diperlukan dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mukomuko. 2. Bagi pembaca Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu karya ilmiah yang layak dijadikan acuan serta referensi dalam melakukan studi lebih lanjut. 1.5. Ruang Lingkup Penelitian Penelitian ini hanya membahas mengenai anggaran belanja hanya pada kegiatan internal Kantor Dinas Pendidikan Mukomuko pada tahun 2009 dengan menggunakan referensi anggaran tahun 2008 serta prosedur penyusunan anggaran belanja pada Dinas Pendidikan Mukomuko.
4
5
II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Anggaran 2.1.1 Definisi Anggaran Menurut Mulyadi (2002), anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran yang lain, yang mencakup jangka waktu satu tahun. Anggaran merupakan suatu rencana kerja jangka pendek yang disusun berdasarkan rencana kegiatan jangka panjang yang ditetapkan dalam proses penyusunan program (programming), tanpa didasarkan pada rencana kegiatan jangka panjang yang disusun sebelumnya. Menurut Hansen dan Mowen (2005), anggaran yaitu rencana keuangan untuk masa depan; rencana tersebut mengidentifikasi tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Anggaran merupakan estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran financial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metoda untuk mempersiapkan suatu anggaran (Mardiasmo, 2009). Menurut Munandar (2001), budget (anggaran) ialah suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit (satuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang. Budget merupakan hasil kerja (output) yang terutama berupa taksiran-taksiran yang akan dilaksanakan diwaktu yang akan datang. Karena suatu budget merupakan hasil kerja (output), maka budget dituangkan dalam suatu naskah tulisan yang disusun secara teratur dan sistematis. Sedangkan, yang dimaksud budgeting ialah proses kegiatan yang menghasilkan budget, yaitu fungsi-fungsi pedoman kerja, alat pengkoordinasian kerja dan alat pengawasan kerja. Secara lebih terperinci, proses kegiatan yang tercakup dalam budgeting tersebut antara lain: (1) pengumpulan data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun budget, (2) pengolahan dan penganalisaan data dan informasi tersebut untuk mengadakan taksiran-taksiran dalam rangka menyusun budget, (3) menyusun budget serta menyajikan secara teratur dan sistematis, (4)
5
6
pengkoordinasian pelaksanaan budget, (5) pengumpulan data dan informasi untuk keperluan pengawasan kerja, yaitu untuk mengadakan penilaian (evaluasi) terhadap pelakasanaan budget, dan (6) pengolahan dan penganalisaan data tersebut untuk mengadakan interpretasi dan memperoleh kesimpulan-kesimpulan dalam rangka mengadakan penilaian (evaluasi) terhadap kerja yang telah dilaksanakan, serta menyusun kebijaksanaankebijaksanaan sebagai tindak lanjut (follow-up) dari kesimpulan-kesimpulan tersebut. 2.1.2 Fungsi Anggaran Sesuai dengan fungsi manajemen yang terdiri dari fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, fungsi anggaran juga demikian. Menurut Nafarin (2007), fungsi-fungsi anggaran adalah: 1. Fungsi Perencanaan Anggaran merupakan alat perencanaan tertulis menuntut pemikiran yang teliti dan akan memberikan gambaran yang lebih nyata/jelas dalam unit dan uang. 2. Fungsi Pelaksanaan Anggaran merupakan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan secara selaras dalam mencapai tujuan (laba). Jadi anggaran penting untuk menyelaraskan (koordinasi) setiap bagian kegiatan. Sehingga tiap bagian harus melaksanakan tugasnya secara selaras, terarah, terkoordinasi sesuai dengan yang direncanakan atau yang telah ditetapkan dalam anggaran. 3. Fungsi Pengawasan Anggaran merupakan alat pengawasan (controlling). Pengawasan berarti mengevaluasi (menilai) terhadap pelaksanaan pekerjaan, dengan cara: a) Memperbandingkan realisasi dengan rencana (anggaran). b) Melakukan tindakan perbaikan apabila dipandang perlu (apabila terdapat penyimpangan yang merugikan).
6
7
2.1.3 Tujuan dan Manfaat Anggaran Menurut Nafarin (2007), tujuan penyusunan anggaran antara lain: 1. Untuk digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan penggunaan dana. 2. Untuk mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan. 3. Untuk merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis penggunaan dana, sehingga dapat mempermudah pengawasan. 4. Untuk merasionalkan sumber dan penggunaan dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal. 5. Untuk menyempurnakan rencana yang telah disusun, karena dengan anggaran lebih jelas dan nyata terlihat. 6. Untuk menampung dan menganalisa serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan. Sedangkan manfaat anggaran menurut Nafarin (2007): 1. Segala kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama. 2. Dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan pegawai. 3. Dapat memotivasi pegawai. 4. Menimbulkan tanggungjawab tertentu pada pegawai. 5. Menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu. 6. Sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan, dan dana dapat dimanfaatkan seefisien mungkin. 7. Alat pendidikan bagi para manajer. 2.1.4 Karakteristik Anggaran Untuk memperoleh konsep yang lebih jelas mengenai anggaran, berikut ini diuraikan
karakteristik anggaran. Menurut Mulyadi (2002),
anggaran mempunyai karakteristik sebagai berikut: 1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan. 2. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu satu tahun.
7
8
3. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen, yang berarti bahwa para manajer setuju untuk menerima tanggung jawab untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam anggaran. 4. Usulan anggaran di-review dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusun anggaran. 5. Sekali disetujui, anggaran hanya dapat berubah pada kondisi tertentu. 6. Secara berkala, kinerja keuangan sesungguhnya dibanding dengan anggaran dan selisihnya dianalisis dan dijelaskan. 2.1.5 Prosedur Penyusunan Anggaran Menurut Nafarin (2007), prosedur penyusunan anggaran dijelaskan dalam beberapa tahap berikut ini: 1. Penentuan pedoman anggaran Anggaran yang akan dibuat pada tahun akan datang sebaiknya dipersiapkan beberapa bulan sebelum tahun anggaran berikutnya dimulai. Sebelum penyusunan anggaran, terlebih dahulu manajemen puncak (direktur atau komisaris) melakukan dua hal, yaitu: a) Menetapkan rencana besar perusahaan, seperti tujuan, kebijakan, asumsi sebagai dasar penyusunan anggaran. b) Membentuk panitia penyusunan anggaran yang terdiri dari direktur sebagai ketua, manajer keuangan sebagai sekretaris, dan manajer lainnya sebagai anggota. 2. Persiapan anggaran Manajer pemasaran sebelum menyusun anggaran penjualan (sales budget) terlebih dahulu menyusun anggaran penjualan (sales forecast). Setelah menyusun anggaran penjualan, manajer pemasaran bekerja sama dengan manajer umum dan manajer keuangan untuk menyusun anggaran penjualan, anggaran beban penjualan, dan anggaran piutang usaha. Setelah itu manajer produksi bekerja sama dengan manajer keuangan dan manajer umum
menyusun anggaran produksi, anggaran biaya
pabrik, anggaran persediaan, dan anggaran utang usaha. Anggaran tersebut dibuat berdasarkan anggaran penjualan yang
dibuat oleh
manajer pemasaran. Manajer umum bekerja sama dengan manajer
8
9
keuangan menyusun anggaran beban administrasi dan umum. Setelah itu, manajer keuangan bekerja sama dengan para manajer lainnya menyusun anggaran laba rugi, anggaran neraca, anggaran kas, dan anggaran lainnya. Anggaran dalam tahap ini, biasanya diadakan rapat antar bagian yang terkait saja. 3. Penentuan anggaran Pada tahap rapat penentuan anggaran semua manajer beserta direksi mengadakan rapat kegiatan: a) Perundingan untuk menyesuaikan rencana akhir setiap komponen anggaran. b) Koordinasikan dan penelaahan komponen anggaran. c) Pengesahan dan pendistribusian anggaran 4. Pelaksanaan anggaran Untuk kepentingan pengawasan setiap manajer membuat laporan realisasi anggaran. Setelah dianalisis, kemudian laporan realisasi anggaran tersebut disampaikan pada direksi. 2.1.6 Proses Pengendalian Anggaran Proses pengendalian menurut Welsch, et al (2000), mendefinisikan sebagai proses mengukur dan mengevaluasi kinerja aktual dari setiap bagian organisasi suatu perusahaan, kemudian melaksanakan tindakan perbaikan apabila diperlukan. Menurut Mulyadi (2002), proses pengendalian anggaran dilaksanakan melalui tiga tahap utama, antara lain: 1. Tahap Penetapan Sasaran Tujuan perusahaan kemudian dirinci lebih lanjut ke dalam sasaran (goal) dan dibebankan pencapaiannya kepada manajer tertentu dalam proses penyusunan
anggarannya.
Alokasi
sumber
daya
dalam
proses
penyusunan anggaran perlu diukur dengan satuan moneter standar dengan menggunakan ukuran akuntansi. Informasi akuntansi manajemen berperan dalam tahap penetapan sasaran sebagai alat pengirim peran. 2. Tahap Implementasi Setelah sasaran ditetapkan dan ditunjuk manajer yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran tersebut, serta dialokasikan sumber daya kepada manajer yang diberi peran dalam mencapai sasaran anggaran, fungsi
9
10
anggaran dalam perusahaan kemudian mengkonsolidasikan ke dalam suatu anggaran komprehensif yang formal untuk disahkan oleh direksi dan pemegang saham. Tahap implementasi anggaran dilaksanakan melalui dua kegiatan penting yaitu: a) Komunikasi anggaran Manajer
fungsi
anggaran
bertanggungjawab
untuk
mengkomunikasikan anggaran yang telah disahkan kepada para manajer jenjang menengah dan bawah. b) Kerjasama dan koordinasi Untuk dapat menyelesaikan suatu tugas, orang harus mengetahui peran yang harus dimainkan oleh orang lain, baik dalam organisai formal maupun informal. 3. Tahap Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Dalam tahap ini, kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan standar yang tercantum dalam anggaran, untuk menunjukkan bidang masalah dalam organisasi dan menyarankan tindakan pembetulan yang memadai bagi kinerja yang berada dibawah standar. 2.1.7 Konsep Anggaran Berdasarkan Aktivitas Dalam Investopedia (2010), Anggaran berdasarkan aktivitas (ABB) berarti sebuah metode penganggaran dimana kegiatan yang mengeluarkan
biaya dalam setiap area fungsional dari suatu organisasi yang dihubungkan dengan definisi dan kemudian dianalisis. Kegiatan yang kemudian dikaitkan dengan tujuan strategis, setelah itu biaya dari kegiatan yang diperlukan digunakan untuk membuat anggaran. “Activity Based Budgeting (ABB) mean a method of budgeting in which the activities that incur costs in every functional area of an organization are recorded and their relationships are defined and analyzed. Activities are then tied to strategic goals, after which the costs of the activities needed are used to create the budget. 1” Menurut Brimson (1991) dalam writework (2006), ABB is a managing process that based on the activity level, in order to get lasting improvement 1
Activity Based Budgeting (ABB), Investopedia, diakses http://www.investopedia.com/terms/a/abb.asp [2 Agustus 2010]
10
dari
11
on cost and operation (Brimson 1991) ... 2” Definisi ini menyatakan, ABB adalah proses yang mengelola pada tingkat aktivitas, dalam rangka untuk mendapatkan perbaikan yang berlangsung pada biaya dan operasi. Menurut Tunggal (2003), ABB adalah proses mengembangkan suatu anggaran induk dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari analisis berdasarkan aktivitas. ABB mengarahkan perhatian pada biaya yang diharapkan untuk melakukan berbagai aktivitas. ABB memudahkan perbaikan berkesinambungan. Proses dalam penyajian anggaran dalam suatu ABB menyoroti peluang untuk mereduksi biaya dan eliminasi aktivitas yang boros. ABB memudahkan identifikasi aktivitas yang tidak bernilai tambah dan mengeliminasi aktivitas tersebut. ABB merupakan suatu bentuk anggaran yang berfokus pada biaya aktivitas (cost driver) atau pemicu biaya (cost driver) yang diperlukan dalam operasi. ABB memisahkan biaya-biaya ke dalam kelompok biaya yang homogen berdasarkan cost driver yang berasal dari Activity Based Costing (ABC), dimana ABB secara prinsip merupakan ABC yang dibalik aliran kasnya (Gambar 1). ABC
ABB
Resources Resources drivers Activity Activity cost driver Products Gambar 1. Skema prinsip ABB dan ABC (Kaplan & Cooper dalam Tunggal, 2003) Menerapkan
konsep
ABC
terhadap
proses
penganggaran
menghasilkan ABB. Dalam ABB, langkah pertama adalah menentukan produk atau jasa yang akan dihasilkan dan pelanggan yang harus dilayani. Kemudian aktivitas-aktivitas yang diperlukan untuk menghasilkan produk 2
Activity Based Budgeting (ABB), Writework, diakses http://www.writework.com/essay/benefits-activity-based-budgeting. Agustus 2010].
11
dari [2
12
atau jasa tersebut ditentukan. Akhirnya, sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas yang ditentukan tersebut dikuantifikasi secara konseptual. Perbedaan metode tradisional
(konvensional) dan
metode ABB adalah seperti yang terdapat pada Tabel 1: Tabel 1. Perbandingan penganggaran konvensional dengan ABB Keterangan Unit penganggaran
Konvensional
ABB Diekspresikan sebagai biaya pelaksanaan aktivitas.
Orientasi
Diekspresikan sebagai biaya fungsional/kategori pengeluaran Sumber daya yang dibutuhkan Historis
Peran pemasok dan pelanggan
Tidak secara formal mempertimbangkan
Continuous improvement (perbaikan berkesinambungan) Melakukan koordinasi dengan pemasok dan mempertimbangkan
Peran pemasok dan pelanggan (lanjutan) Tujuan pengendalian
pemasok dan pelanggan dalam penganggaran
kebutuhan pelanggan dalam proses penganggaran
Memaksimumkan kinerja manajer
Dasar anggaran
Berdasarkan pola perilaku biaya: biaya variabel dan biaya tetap
Menyelaraskan aktivitas organisasi/instansi secara keseluruhan Berdasarkan kemanfaatan kapasitas
Fokus
Output/pekerjaan yang dilakukan
Anggaran ABB merupakan anggaran biaya pelaksanaan berbagai aktivitas, sebaliknya anggaran konvensional menyajikan biaya yang dianggarkan untuk setiap fungsi atau kategori pengeluaran. Penganggaran konvensional berfokus pada elemen-elemn biaya seperti bahan, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Sedangkan ABB mengarahkan perhatian pada biaya yang diharapkan untuk melakukan berbagai aktivitas. ABB memudahkan continuous improvement (perbaikan berkesinambungan). Proses penyusunan ABB menyoroti peluang untuk mengurangi biaya dan eliminasi aktivitas yang menimbulkan pemborosan. ABB mengurangi beban kerja sampai dengan tingkat minimum yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Sebaliknya, peristiwa masa lalu sering kali merupakan dasar dalam penyusunan anggaran konvensional. Dalam anggaran konvensional, sumber daya untuk aktivitas sudah tersedia, jika tidak,
12
13
organisasi
akan
mengalami
kesulitan.
Anggaran
konvensional
memperlakukan aktivitas pemasok atau pelanggannya sebagai suatu kondisi yang given untuk anggaran. Sebaliknya, ABB membutuhkan koordinasi yang baik dengan para pemasok dan berusaha memenuhi kebutuhan pelanggan. Sebagai alat pengendalian, anggaran konvensional
berfokus
pada minimisasi penyimpangan dan memaksimumkan kinerja unit pertanggungjawaban. Tujuan utama pengendalian dalam metode ABB adalah mengkoordinasikan dan menyelaraskan aktivitas perusahaan secara keseluruhan untuk melayani pelanggan. Ada tiga langkah yang dibutuhkan untuk membangun suatu ABB yaitu: a) Aktivitas-aktivitas dalam suatu organisasi harus diidentifikasikan, b) Permintaan untuk setiap keluaran aktivitas (activity’s output) harus diperkirakan, dan c) Biaya sumber daya (cost of resource) yang diperlukan untuk memproduksi keluaran aktivitas tersebut harus dinilai. 2.2. Anggaran Sektor Publik 2.2.1 Pengertian Anggaran Sektor Publik Menurut Mardiasmo (2009), anggaran publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan dokumen keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi dimasa yang akan datang. Setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang. Secara singkat dinyatakan bahwa anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan: 1. Berapa biaya atas rencana-rencana yang akan dibuat (pengeluaran/ belanja); dan 2. Berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut (pendapatan).
13
14
2.2.2 Fungsi Anggaran Sektor Publik Menurut Mulyadi (2002), fungsi anggaran yaitu: 1. Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja. 2. Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan perusahaan dimasa mendatang. 3. Anggaran
berfungsi
sebagai
alat
komunikasi
intern
yang
menghubungkan berbagai unit organisasi dalam perusahaan dan yang menghubungkan manajer bawah dan manajer atas. 4. Anggaran berfungsi sebagai tolak ukur yang dipakai sebagai pembanding hasil operasi sesungguhnya. 5. Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang memungkinkan manajemen menunjuk bidang yang kuat dan lemah bagi perusahaan. 6. Anggaran berfungsi sebagai alat untuk mempengaruhi dan memotivasi manajer dan karyawan agar senantiasa bertindak secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan organisasi. 2.2.3 Tujuan Anggaran Sektor Publik Tujuan proses penyusunan anggaran sektor publik adalah: (1) membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah, (2) membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan, (3) memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja, (4) meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR atau MPR dan masyarakat (Wikipedia, 2010) 3. 2.2.4 Prinsip-prinsip Anggaran Sektor Publik Menurut Mardiasmo (2009), prinsip-prinsip didalam anggaran sektor publik meliputi: 1. Otoritas oleh legislatif Anggaran publik harus mendapatkan otoritas dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut.
3
Anggaran Sektor Publik, Wikipedia, diakses dari http://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Sektor_Publik [2 Agustus 2010].
14
15
2. Komprehensif Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana non-budgetair pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif. 3. Keutuhan anggaran Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum (general fund). 4. Nondiscretionary appropriation Jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif. 5. Periodik Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat tahunan maupun multi tahunan. 6. Akurat Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi (hidden reserve) yang dapat dijadikan sebagai kantongkantong pemborosan dan inefisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya underestimate pendapatan dan overestimate pengeluaran. 7. Jelas Anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat, dan tidak membingungkan. 8. Diketahui publik Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas. 2.2.5 Jenis-jenis Anggaran Sektor Publik Menurut Mardiasmo (2009), jenis-jenis anggaran sektor publik terdiri dari: 1. Anggaran operasional (operation/recurrent budget) Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran pemerintah yang dapat dikategorikan dalam anggaran operasional adalah “belanja rutin”. Belanja rutin (recurrent expenditure) adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak dapat
15
16
menambah asset atau kekayaan bagi pemerintah. Disebut “rutin” karena sifat pengeluaran tersebut berulang-ulang ada setiap tahun. 2. Anggaran modal/investasi (capital/investment budget) Anggaran
modal
menunjukkan
rencana
jangka
panjang
dan
pembelanjaan atas aktiva tetap seperti: gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya. Pengeluaran modal yang besar biasanya dilakukan dengan menggunakan pinjaman. Belanja modal/investasi adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan pemerintah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya. 2.2.6 Analisis Varians Anggaran Welsch, et al (2000), dalam mempertimbangkan dan mengevaluasi varians untuk menentukan sebab yang mendasarinya, kemungkinan yang perlu dipertimbangkan diantaranya: 1)
Varians tidak material.
2) Varians
disebabkan
oleh
kesalahan
pelaporan.
Sasaran
yang
direncanakan atau dianggarkan dan data aktual yang disediakan oleh departemen akuntansi harus diperiksa kebenarannya. 3) Varians disebabkan oleh keputusan
khusus
manajemen.
Untuk
meningkatkan efisiensi atau untuk menghadapi kemungkinan tertentu, manajemen sering membuat keputusan yang menyebabkan adanya varians. 4) Banyak varians yang dapat dijelaskan dalam hal dampak dari faktor yang tidak dapat dikendalikan yang diidentifikasi. 5) Varians yang tidak diketahui penyebabnya harus menjadi perhatian utama dan diselidiki secara teliti. Beberapa pendekatan utama untuk mempelajari atau menyelidiki varians dalam menentukan sebab yang mendasarinya menurut Welsch, et al (2000) adalah: 1) Pertemuan dengan manajer pusat tanggungjawab dan penyelia dan karyawan lainnya dalam pusat tanggungjawab yang terlibat.
16
17
2) Analisis situasi kerja termasuk arus kerja, koordinasi aktivitas, keefektifan penyeliaan, dan keadaan umum lainnya. 3) Pengamatan langsung. 4) Penyelidikan di tempat oleh manajer lini. 5) Penyelidikan oleh kelompok staf (di spesifikasi menurut tanggungjawab). 6) Pemeriksaan internal. 7) Penelitian khusus. 8) Analisis varians. Menurut Darsono dan A. Purwanti (2008), biaya standar dibandingkan dengan biaya aktual melahirkan penyimpangan (varians). Jika biaya standar lebih besar dari pada biaya aktual, maka melahirkan varians yang menguntungkan (favorable variance); dan sebaliknya jika biaya standar lebih kecil dari pada biaya aktual, maka melahirkan varians yang tidak menguntungkan (unfavorable variance). Menurut Christina, et al (2002), analisis varians sering diaplikasikan dalam situasi berikut: 1) Analisis varians antara hasil aktual dari periode yang berlaku dan hasil aktual dari periode sebelumnya. Periode sebelumnya dianggap sebagai dasar. 2) Analisis varians antara hasil aktual dan biaya standar. Biaya standar digunakan sebagai dasar. 3) Analisis varians antara hasil aktual dan sasaran yang direncanakan atau dianggarkan yang tercermin dalam rencana laba perusahaan. Sasaran yang direncanakan atau dianggarkan digunakan sebagai dasar. 2.3. Hasil Penelitian Terdahulu Megalow (2007), dengan judul ”Analisis Selisih Anggaran Biaya Pabrik sebagai Alat Pengendalian Manajemen Studi Kasus PT Unitex Tbk Bogor”. Penelitian ini dilaksanakan pada PT Unitex, Tbk yaitu sebuah perusahaan patungan Indonesia-Jepang yang bergerak dalam bidang tekstil terpadu (fully integrated textile manufacture). Penganggaran biaya pabrik pada PT Unitex, Tbk ini dilakukan dengan metode demokrasi atau bottom up, yaitu bawahan yang menetapkan anggaran yang akan dibutuhkan untuk tahun berikutnya dan presiden
17
18
direktur yang membuat keputusan mengenai anggaran yang akan digunakan. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran dimulai dari manajer bagian atau divisi, kepala bagian, manajer keuangan, dan presiden direktur. Setelah dilakukan penganggaran dilakukan analisis varians sehingga diketahui beberapa penyimpangan yang signifikan antara realisasi dengan anggaran. Pengujian hipotesis juga dilakukan dengan uji t. Pada uji t diketahui bahwa penyimpangan yang terjadi antara anggaran dan realisasinya masih dalam batas pengendalian manajemen perusahaan. Peneliti juga menawarkan beberapa rekomendasi pada PT Unitex, Tbk. Prawatiningsih (2007), dengan judul ”Evaluasi Anggaran Belanja sebagai Alat Pengendalian Keuangan Studi Kasus Badan Rumah Sakit Daerah Ciawi”. Rumah Sakit Daerah Ciawi merupakan salah satu rumah sakit yang berada di Kabupaten Bogor, pada tahun 2002 RSD Ciawi berubah status menjadi Badan Rumah Sakit Daerah (BRSD) Ciawi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 29 tahun 2002. Penelitian ini mengungkapkan prosedur penyusunan anggaran belanja yang telah disusun oleh BRSD Ciawi tahun 2005-2006 dan evaluasi terhadap realisasinya. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan anggaran yaitu jumlah kunjungan pasien, jenis penyakit, rencana rumah sakit dalam penambahan sarana medis dan non medis, jumlah tempat tidur, rencana penambahan sarana fisik dan pelayanan baru, rencana penambahan karyawan, peraturan pemerintah, dan anggaran belanja tahun sebelumnya. Prosedur penyusunan anggaran belanja BRSD Ciawi menggunakan metode campuran (top down dan bottom up). Setelah dilakukan penganggaran dilakukan analisis varians, hasil dari analisis ini adalah secara keseluruhan penyimpangan yang terjadi favorable. Selanjutnya dilakukan uji t yang diperoleh kesimpulan anggaran belanja tahun 2005 masih dalam batas pengendalian dapat diterima. Namun pada anggaran belanja tahun 2006 ada yang termasuk dalam batas pengendalian dapat diterima dan ada p ula yang termasuk tidak dalam batas pengendalian dapat diterima. Hendardi (2002), dengan judul “Penyusunan Anggaran Berdasarkan Aktivitas (Activity Based Budgeting) pada Komponen Biaya Operasi Perusahaan Jasa (Studi Kasus pada Divisi Forwading PT (P) Kawasan Berikat Nusantara)”.
18
19
Pada tesis ini, menjabarkan anggaran konvensional mengandalkan push terhadap demand. aktivitas kurang diperhatikan sehingga tidak mengherankan sering terjadi distorsi dalam menentukan jumlah biaya yang dianggarkan pada suatu produk. Hal ini menyebabkan perusahaan akan menemui kesulitan dalam menghadapi lingkungan yang selalu menuntut daya saing. Penganggaran berdasarkan aktivitas (ABB) pada akhirnya cenderung mempertimbangkan pull terhadap demand. Dengan sangat memperhatikan aktivitas yang terlibat dalam pembuatan suatu produk maka dapat diperoleh anggaran aktivitas yang paling proporsional terhadap produk. Dengan metode ABB, perusahaan dapat lebih mudah melakukan perbaikan terhadap proses. Dengan demikian daya saing perusahaan dapat lebih baik. Penelitian Hendardi ini juga menemukan adanya perbedaan pada jumlah anggaran antara metode konvensional dengan metode ABB. Pada metode ABB menggunakan perhitungan biaya per aktivitas yang lebih akurat daripada proses penganggaran
konvensional
yang
banyak
pengalaman pada tahun sebelumnya.
19
menggunakan
judgment
dan
20
III. METODE PENELITIAN
3.1. Kerangka Pemikiran Visi dan misi pada Dinas Pendidikan Mukomuko, dijabarkan dalam beberapa kebijakan diantaranya kebijakan operasional, keuangan dan sumber daya manusia. Kebijakan keuangan yang dijalankan oleh Kantor Dinas Pendidikan Mukomuko adalah melaksanakan penganggaran. Pelaksanaan penganggaran pada Dinas Pendidikan Mukomuko diawali dengan menterjemahkan visi dan misi ke dalam target-target yang ingin dicapai oleh Dinas Pendidikan Mukomuko. Setelah target ditetapkan, Dinas Pendidikan Mukomuko menyusun program kerja dalam bentuk rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Mukomuko untuk satu tahun ke depan. Selanjutnya Dinas Pendidikan Mukomuko menyusun anggaran untuk menggambarkan nilai uang dari rencana kegiatan tersebut. Untuk melihat apakah rencana yang dibuat berhasil diterapkan, bagian keuangan melaporkan hasil kegiatan operasional Dinas Pendidikan dalam bentuk laporan keuangan berupa laporan realisasi. Dari penyusunan anggaran dengan metode konvensional dan realisasi tahun sebelumnya yakni tahun 2008 yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan anggaran dengan metode ABB. Analisis terhadap anggaran Dinas Pendidikan Mukomuko yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah menghitung perbandingan antara anggaran yang disusun dengan metode konvensional dengan anggaran dengan metode ABB. Disamping itu, dilakukan juga perhitungan selisih (varians) antara anggaran dengan metode konvensional terhadap laporan realisasi dan menghitung selisih (varians) antara anggaran dengan metode ABB berdasarkan program kerja yang telah disusun oleh Kantor Dinas Pendidikan Mukomuko terhadap laporan realisasi. Setelah itu, dilakukan Uji t (t-test) jika terdapat penyimpangan yang terjadi dalam analisis varians, uji tersebut dilakukan untuk mengetahui bahwa penyimpangan tersebut masih dalam batas pengendalian manajemen. Sehingga, ketika evaluasi dilakukan akan menghasilkan sebuah hasil analisis anggaran yang dapat memberikan rekomendasi bagi instansi dalam upaya perbaikan anggaran keuangan berupa masukkan/saran terhadap instansi. Alur/kerangka pemikiran
20
21
penelitian pada Kantor Dinas Pendidikan Mukomuko dapat dilihat pada Gambar 2. Dinas Pendidikan Kabupaten Mukomuko Visi, Misi dan Tujuan Dinas Pendidikan Kabupaten Mukomuko
Umpan Balik (Feedback)
Penetapan Target
Penyusunan Program Kerja
Penyusunan Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Mukomuko dengan Metode Konvensional
Penyusunan Anggaran dengan Metode Activity Based Budgeting (ABB)
Perbandingan
Varians Realisasi Uji t
Hasil Analisis Anggaran
Gambar 2. Kerangka pemikiran penelitian 3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mukomuko di jalan Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Mukomuko, Bengkulu. Kegiatan penelitian ini dilakukan selama empat bulan yaitu pada bulan September hingga Desember 2010. 3.3. Metode Penelitian 3.3.1 Metode Pengumpulan Data Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan langsung dan wawancara dengan pegawai bidang keuangan, bidang sekretaris dan kepala dinas, serta
21
22
pengamatan langsung di Kantor Dinas Pendidikan Mukomuko. Data sekunder diperoleh dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2008 dan 2009, Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Mukomuko tahun Anggaran 2008 dan 2009, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Mukomuko No. 40 tahun 2008 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah. Data sekunder lainnya diperoleh dari berbagai literatur dan tulisan yang dianggap relevan dengan penelitian ini. 3.3.2 Pengolahan dan Analisis Data Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan dua tahap, yaitu analisis terhadap anggaran Kantor Dinas Pendidikan Mukomuko kemudian menyusun anggaran alternatif dengan pendekatan ABB, yaitu: 1. Analisis anggaran Kantor Dinas Pendidikan Mukomuko Analisis varians dilakukan dengan bantuan program Microsoft Excel 2007, yaitu menghitung varians (selisih) dari anggaran statis (anggaran pendapatan dan biaya pada Dinas Pendidikan Mukomuko) terhadap hasil realisasi (aktual). Menurut Hansen dan Mowen (2005), varians anggaran adalah perbedaan antara biaya aktual dan biaya yang direncanakan. Varians dapat disebakan oleh volume (unit) yang tidak sesuai dengan anggaran, tetapi dapat juga karena harga/tarif per unit yang tidak sama dengan anggaran. Varians yang tidak menguntungkan unfavorable (U) variances, terjadi bila harga atau penggunaan masukan aktual lebih besar dibandingkan harga atau penggunaan standar. Bila hal sebaliknya terjadi maka merupakan varians yang menguntunngkan favorable (F) variances. 2. Menyusun ABB Dalam menyusun ABB, langkah-langkah yang dilakukan antara lain: a) Menentukan keluaran (output) Kantor Dinas Pendidikan Mukomuko,
22
23
b) Mengidentifikasi aktivitas-aktivitas utama yang terjadi pada Kantor Dinas Pendidikan Mukomuko. c) Mengidentifikasi activity driver dari masing-masing aktivitas di Kantor Dinas Pendidikan Mukomuko. d) Mengidentifikasi sumber dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan aktivitas-aktivitas tersebut. e) Melakukan estimasi biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan pada Kantor Dinas Pendidikan Mukomuko. f) Membandingkan hasil yang diperoleh dari anggaran yang dihitung dengan metode ABB dengan realisasi dari anggaran konvensional yang terdapat pada Kantor Dinas Pendidikan Mukomuko. Setelah melakukan pengolahan data ke dalam bentuk ABB, maka dilakukan pengolahan data dengan menggunakan analisis varians anggaran. Dasar penilaiannya yaitu dengan penyelidikan varians, antara realisasi dengan sasaran yang direncanakan atau dianggarkan. Pengolahan data anggaran tersebut menggunakan software komputer Microsoft Excel 2007 untuk analisis varians dan mengukur apakah penyimpangan anggaran belanja masih dalam batas pengendalian dengan melakukan uji t, dengan menggunakan alat bantu berupa software Statistical Packages for The Social Sciences (SPSS) 16.0 serta analisis deskriptif. Uji hipotesis dengan menggunakan t-test untuk mengukur apakah penyimpangan anggaran dengan realisasi masih dalam batas pengendalian. Menurut Riduwan (2005), tujuan dari uji t adalah untuk membandingkan apakah kedua data (variabel) tersebut sama atau berbeda. Langkah-langkah dalam uji t, menurut Riduwan (2005) yaitu:
1. Buatlah Ha dan H0 dalam uraian kalimat. H0 : Penyimpangan
yang
terjadi
antara
anggaran
belanja
dan
belanja
dan
realisasinya masih dalam batas pengendalian. Ha : Penyimpangan
yang
terjadi
antara
anggaran
realisasinya tidak dalam batas pengendalian. 2. Buatlah H0 dan Ha dalam model statistik. H0 : µ1 = µ2 Ha : µ1 ≠ µ2
23
24
3. Mencari t hitung Rumus t: ………………………………………….. ….
(1)
Dimana S: …………………………………. (2) Keterangan:
: Rata-rata nilai anggaran : Rata-rata nilai realisasi : Jumlah laporan anggaran : Jumlah laporan realisasi : Anggaran : Realisasi anggaran : Standar deviasi : Standar deviasi 4. Tentukan terlebih dahulu taraf signifikan (α) kemudian dicari t ketentuan db = n – 1. Tarif signifikan (α) yang digunakan sebesar 5% atau 0,05. 5. Tentukan kriteria pengujian. Jika t hitung < t table maka H0 diterima dan Ha ditolak, Jika t hitung > t table maka H0 ditolak dan Ha diterima. 6. Bandingkan antara t hitung dengan t tabel dan gambarlah posisinya. 7. Buatlah kesimpulan.
24
tabel
dengan
25
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kabupaten Mukomuko 4.1.1 Visi, Misi dan Strategi 1.
Visi Terwujudnya kualitas sumber daya manusia menuju masyarakat maju dan sejahtera di bawah Ridho Allah Tuhan Yang Maha Esa.
2.
Misi a. Menuntaskan Wajib Belajar sembilan tahun. b. Meningkatkan perluasan dan kesempatan memperoleh pendidikan. c. Meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan pada setiap jenjang dan tingkat. d. Memantapkan manajemen pendidikan yang profesional. e. Meningkatkan kesejahteraan, profesionalisme tenaga kependidikan. f. Menciptakan sistem data dan perencanaan pendidikan yang akurat. g. Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan. h. Meningkatkan sistem pengawasan, akreditasi bagi lembaga-lembaga pendidikan.
3.
Strategi Pelaksanaan
pembangunan
dibidang
pendidikan
dengan
memberdayakan semua potensi yang ada meliputi dana, sumber daya manusia, dan sumber daya alam. Strategi pelaksanaannya dengan menggunakan analisis kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan sesuai dengan sumber daya yang ada, dengan menitik beratkan pada penuntasan program Wajib Belajar Sembilan Tahun, peningkatan mutu, pengelolaan manajemen pendidikan yang efektif dan efisien, serta senantiasa meningkatkan sistem pengawasan dan evaluasi.
25
26
4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Tugas pokok Dinas Pendidikan adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal, informal dan pendidikan anak usia dini serta bidang bina program. Fungsi Dinas Pendidikan: 1) Perumusan kebijakan teknis pendidikan di daerah. 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendidikan sesuai dengan lingkup tugasnya. 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang pendidikan meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal, Informal dan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta bidang bina program. 4.1.3 Struktur Organisasi Secara struktural Dinas Pendidikan Mukomuko (tahun 2010) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan membawahi Sekretaris Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional dan UPTD serta empat Kepala Bidang (Kabid) yakni Kabid Keuangan, Kabid Pendidikan Dasar (Dikdas), Kabid Pendidikan Menengah (Dikmen) dan Kabid Pendidikan Luar Sekolah (PLS). Sekretaris membawahi tiga Sub Bagian yaitu Sub Bagian Umum, Sub Bagian Kepegawaian dan Sub Bagian Bina Program. Kabid Keuangan membawahi tiga Kepala Seksi (Kasi) yaitu Kasi Anggaran, Kasi Pembendaharaan dan Kasi Pembukuan dan Verifikasi. Kabid Dikdas membawahi tiga Kasi yakni Kasi Kurikulum, Kasi Ketenagaan, dan Kasi Kesiswaan. Kabid Dikmen membawahi tiga Kasi yaitu Kasi Kurikulum, Kasi Ketenagaan dan Kasi Kesiswaan. Kemudian Kabid Pendidikan Luar Sekolah (PLS) juga membawahi tiga Kasi yakni Kasi Kurikulum, Kasi Ketenagaan dan Kasi Pembinaan Warga Belajar. Struktur organisasi Dinas Pendidikan Mukomuko tahun 2010 dapat dilihat pada Lampiran 1. 4.2. Penganggaran pada Kantor Dinas Pendidikan Mukomuko Dari hasil wawancara dengan Kepala Dinas dan Kabid Keuangan, maka diperoleh informasi tentang tahapan penyusunan pelaksanaan anggaran pada Kantor Dinas Pendidikan Mukomuko. Tahapan penganggaran tersebut, dimulai dengan penjabaran visi dan misi Dinas Pendidikan Kabupaten Mukomuko yang
26
27
dijabarkan kedalam Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), masing-masing bidang yang terdapat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mukomuko (sesuai struktur organisasi) mempunyai Tupoksi seperti Sekretaris Dinas, Bidang Keuangan, Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas), Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen), dan Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS). Masing-masing bidang tersebut membuat rencana kegiatan untuk satu tahun kedepan. Rencana kegiatan yang telah dibuat tentu membutuhkan biaya agar target kegiatan dapat tercapai. Untuk mencapai rencanan kegiatan-kegiatan yang telah dibuat, maka dibuat Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang merupakan anggaran yang dibutuhkan oleh masing-masing bidang yang ada pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mukomuko. Pembuatan RKA didasarkan atas rencana kerja yang ingin dicapai dengan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang dituangkan ke dalam bentuk RKA. Penyusunan anggaran secara terperinci mempunyai urutan prosedur berupa tahaptahap pengesahan dan rekomendasi dari DPRD dan Kepala Daerah agar dapat tersusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) untuk dinas/instansi yang ada di Kabupaten Mukomuko. Tahapan penyusunan anggaran untuk SKPD dalah hal ini adalah Dinas Pendidikan Mukomuko,
dapat
dilihat
pada
Gambar
27
3
yaitu
dengan
menyusun:
29
Tahapan Penyusunan Anggaran SKPD (Dinas Pendidikan Kabupaten Mukomuko) Akhir Mei
Med Juni
Mgu II Juli Membahas PPAS
Kepala Daerah (Pemda)
RPJMD
RKPD
Renc PPAS
31 Des Perda APBD
Persetujuan Bersama
Pembahasan RKA oleh Tim Anggaran Pemda
Pedoman Penyusunan RKA-SKPD
Raperda APBD
Rancangan PerKaDa ttg Penjabaran APBD
PerKaDa Penjabaran APBD
Verifikasi DPA oleh Tim Anggaran Pemda
Renc DPASKPD Renstra
Renja
RKA-SKPD DPASKPD
Mendagri/ Gubernur
SKPD (Dinas Pendidikan)
Nota Kesepakatan KepDa & DPRD
Renc KUA
Akhir Nov
Pembahasan Raperda APBD
DPRD
Membahas KUA
Mgu I Oktober
Evaluasi
29
28
Gambar 3. Tahapan penyusunan anggaran SKPD (Peraturan Bupati Mukomuko Nomor: 40 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor: 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, diolah)
29
4.2.1
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Mukomuko menyusun Renstra yakni Rencana Strategis Dinas Pendidikan Mukomuko adalah rencana yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada atau mungkin timbul, mengandung visi, misi, nilai– nilai, faktor–faktor penentu keberhasilan dan tujuan pembangunan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai. Kedudukan Renstra Dinas Pendidikan Mukomuko adalah sebagai pedoman dan arah dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Maksud disusunnya Renstra SKPD adalah sebagai pedoman bagi Dinas Pendidikan Mukomuko dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan khususnya di bidang pendidikan. Tujuan disusunnya Renstra SKPD adalah untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dibidang pendidikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pendidikan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan di bidang pendidikan.
4.2.2 Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Agar Renstra tersebut dapat dilaksanakan per tahunnya, maka Dinas Pendidikan Mukomuko membuat Renja. Kumpulan Renja yang akan dilaksanakan pada Dinas Pendidikan Mukomuko dibuat RKPD yang diserahkan pada Kepala Daerah/Pemerintah Daerah. 4.2.3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Setelah melalui beberapa tahap, Renstra dari masing-masing SKPD tersebut
akan
menjadi
dokumen
RPJMD
merupakan
dokumen
perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai dasar untuk penyusunan RKPD yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
30
4.2.4 Nota Kesepakatan Kepala Daerah dan DPRD Rencana Kebijakan Umum APBD (Rencana KUA) berisi sumber anggaran terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan sebagainya. Agar Rencana KUA dapat dilaksanakan maka harus dibahas dan mendapatkan persetujuan dari Kepala Daerah dan DPRD begitu juga dengan Rencana Prioritas & Plafon Anggaran Sementara (Rencana PPAS). Agar Rencana PPAS dapat dilaksanakan maka harus dibahas, dengan harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Daerah dan DPRD. Hasil pembahasan KUA dan PPAS antara Kepala Daerah dan DPRD diperoleh Nota Kesepakatan Kepala Daerah dan DPRD. 4.2.5 Pedoman Penyusunan Rencanan Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kemudian Kepala Daerah/Pemda Membuat Dokumen Pedoman Penyusunan Rencanan Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yaitu petunjuk atau referensi dalam melaksanakan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. Setelah Dokumen Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dibuat, maka masing-masing SKPD membuat RKA-SKPD berdasarkan pedoman tersebut. 4.2.6 Rencana Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD) Setelah RKA-SKPD dibuat, maka diajukan ke Kepala Daerah agar RKA dibahas oleh Tim Anggaran Pemda. Hasil Pembahasan RKA tersebut adalah berupa Raperda APBD (seluruh SKPD) yang disampaikan kepada Kepala Daerah. Kemudian dokumen Raperda APBD tersebut dibahas di DPRD dengan dihadiri seluruh oleh SKPD yang ada pada Kabupaten Mukomuko guna mempresentasikan penggunaan dana dan alasan pangajuan dana dengan jumlah yang telah ditetapkan dari masingmasing SKPD. Semua SKPD harus mampu menjelaskan penggunaan dana tersebut secara tapat guna agar disetujui oleh DPRD, jika SKPD tidak dapat menjelaskan kegunaan anggaran tersebut maka anggaran pada point
30
31
tersebut akan dicoret oleh DPRD dan point tersebut tidak akan mendapat anggaran sehingga tidak ada pelaksanaan kegiatan. Untuk itulah mengapa masing-masing SKPD harus bisa menjelaskan penggunaan alokasi dana yang akan dianggarkan. 4.2.7 Persetujuan Bersama Jika DPRD telah setuju dengan pengajuan anggaran dari masingmasing SKPD maka DPRD akan membuat dokumen persetujuan bersama antara DPRD dengan Kepala Daerah tentang hasil Raperda APBD dan diperoleh juga dokumen Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD. 4.2.8 Perkada Penjabaran APBD Jika DPRD telah setuju dengan pengajuan anggaran dari masingmasing SKPD maka DPRD akan membuat dokumen Persetujuan bersama antara DPRD dengan Kepala Daerah tentang hasil Raperda APBD dan diperoleh juga dokumen Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD. Kedua dokumen tersebut akan dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri atau oleh Gubernur. 4.2.9 Peraturan Daerah (Perda) APBD Jika hasil evaluasi sudah disetujui oleh Gubernur, maka menjadi Perda APBD yang disahkan juga oleh DPRD yang berupa kumpulan seluruh RKA-SKPD dan Kepala Daerah juga mengesahkan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD menjadi Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (misal untuk anggaran tahun depan). 4.2.10 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Hasil Perda APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD yang telah disahkan oleh DPRD dan Kepala Daerah, akan disusun menjadi Rencana Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renc DPA-SKPD) kemudian diajukan kepada Kepala Daerah berupa verifikas DPA oleh Tim Anggaran Pemda dan di sahkan oleh Kepala Daerah. DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh
31
32
pengguna anggaran. Setelah itu, anggaran akan dicairkan sesuai dengan yang tertera pada DPA-SKPD. 4.3. Analisis Biaya Berdasarkan Aktivitas Salah satu pendekatan alternatif dalam penyusunan anggaran adalah Activity Based Budgetting (ABB). Seperti telah disebutkan pada Bab III Metode Penelitian, bahwa pendekatan ini memiliki banyak keunggulan, oleh karena itu penulis mencoba menyusun ABB pada komponen belanja menurut program dan kegiatan Dinas Pendidikan Mukomuko untuk diperbandingkan keefektifannya dengan anggaran biaya yang telah disusun secara konvensional oleh Dinas Pendidikan Mukomuko. 4.3.1 Aktivitas-aktivitas Utama pada Proses Kerja Organisasi dan Penggerak Aktivitas Berdasarkan tugas pokok Dinas Pendidikan Mukomuko tahun 2008, menyebutkan beberapa aktivitas utama yang terdapat pada kantor Dinas Pendidikan Mukomuko yang merupakan aktivitas pegawai pada kantor tersebut yang rutin dilaksanakan. Berikut akan dijabarkan aktivitas utama pada kantor Dinas Pendidikan Mukomuko: 1.
Arsip surat menyurat, merupakan kegiatan pengarsipan segala jenis surat baik surat masuk maupun surat keluar yang ditujukan pada Dinas Pendidikan seperti surat yang ditujukan untuk kepala dinas, sekretaris dinas, bidang keuangan, bidang pendidikan dasar, bidang pendidikan menengah maupun bidang PLS.
2.
Pengecekan kepegawaian, kegiatan yang berhubungan dengan pegawai seperti: a) Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, mengimpentarisasi permasalahan
serta
pemecahan
masalah
yang
berkaitan
dengan
kepegawaian. b) Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, evaluasi dan melaporkan kegiatan sub bagian kepegawaian. c) Pengumpulan
pengelolahan
data
dan
penyimpanan
administrasi kepegawaian. d) Melaksanakan koordinasi proses sertifikasi prestasi guru.
32
berkas-berkas
33
e) Melaksanakan pengarsipan dan pengepakan tentang kenaikan pangkat dan sertifikasi serta lainnya bidang kepegawaian, dan f) Merekapitulasi, melaporkan dan menyerahkan berkas-berkas bidang kepegawaian. 3.
Pelaporan kesekretariatan/umum, kegiatan yang berhubungan dengan kesekretariatan/umum seperti: a) Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, mengimpetarisasi permasalahan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan umum. b) Melayani dan mengawasi keperluan dan kebutuhan administrasi sarana dan prasarana kantor. c) Menerima, menyimpan, menindak lanjuti naskah dinas secara umum pada dinas. d) Memberikan pelayanan pada tamu, kehumasan dan protokuler, dan e) Merekapitulasi, melaporkan absensi dan Apel Dinas setiap bulan berikutnya.
4.
Kegiatan bina program, kegiatan yang berhubungan dengan bina program seperti: a. Mengumpulkan dan pengelolaan data dan informasi, mengimpentarisasi
permasalahan
serta
melaksanakan
pemecahan
permasalahan
yang
berkaitan dengan urusan bina program. b. Pendataan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). c. Pendataan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan d. Pendataan LI TK, LI SD/MI, LI SMP/MTS, LI SMA/SMK/MA
5.
Urusan perjalanan dinas, merupakan kegiatan pendataan perjalanan tugas kedinasan pegawai kantor dinas Pendidikan Mukomuko baik lingkup dalam kota maupun luar kota.
6.
Pendataan dan pengarsipan keuangan, merupakan kegiatan yang berhubungan dengan keuangan seperti: a) Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan urusan anggaran, pembendaharaan, pembukuan dan verifikasi.
33
34
b) Menyiapkan rancangan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). c) Menyiapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) SKPD. d) Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran. e) Menyiapkan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 7.
Pengelolaan data dan informasi bidang kesiswaan pendidikan dasar, kegiatan tersebut seperti: a) Menyelenggarakan pengumpulan data, intormasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan urusan kurikulum, ketenagaan dan kesiswaan pendidikan dasar. b) Mengumpulkan bahan-bahan dalam penetapan kebijakan operasional pendidikan TK, SD dan SLTP (Negeri/Swasta). c) Menyusun rencana program pembangunan pembinaan kuantitas dan kualitas TK, SD dan SLTP. d) Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan UASBN/UN TK, SD dan SLTP (Negeri dan Swasta). e) Melaksanakan pembinaan, pengendalian dan menilai serta mengevaluasi program pembinaan kesiswaan dan prestasi kerja: guru TK, SD dan SLTP (Negeri/Swasta).
8.
Pengelolaan data dan informasi bidang kurikulum pendidikan dasar, kegiatan tersebut seperti: a) Mengumpulkan, permasalahan
mengolah
serta
data
melaksanakan
dan
informasi,
pemecahan
menginventarisasi
permasalahan
yang
berkaitan dengan urusan kurikulum pendidikan dasar. b) Mengadakan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan tingkat TK, SD dan SLTP. c) Melakukan pengawasan dalam pelaksanaan kurikulum tingkat pendidikan dasar.
34
35
d) Melaksanakan koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat pendidikan dasar. e) Menetapkan persyaratan penyelenggaraan penerimaan siswa baru dan menetapkan persyaratan perpindahan dan sertifikasi siswa pendidikan dasar serta menyusun kalender pendidikan dan jumlah belajar efektif setiap tahun bagi pendidikan dasar. 9.
Pengelolaan data dan informasi bidang ketenagaan pendidikan dasar, kegiatan tersebut seperti: a) Mengumpulkan, permasalahan
mengolah
serta
data
dan
melaksanakan
informasi,
pemecahan
menginventarisasi
permasalahan
yang
berkaitan dengan urusan ketenagaan pendidikan dasar. b) Mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data informasi jumlah guru dan tenaga lainnya pada tingkat TK, SD, SMP (Negeri dan swasta). c) Mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data informasi jumlah guru dan tenaga lainnya pada tingkat TK, SD, SMP (Negeri dan swasta). d) Mempersiapkan rencana pengadaan guru, tata usaha, penjaga sekolah dan tenaga teknisi lainnya pada pendidikan dasar berdasarkan rencana pengembangannya. e) Menyusun rencana program kerja proses belajar mengajar tingkat satuan pendidikan dasar. 10. Pengelolaan data dan informasi bidang kesiswaan pendidikan menengah, kegiatan tersebut seperti: a) Melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan kesiswaan Dikmen. b) Merencanakan,
melaksanakan,
mengendalikan,
mengevaluasi
dan
melaporkan kegiatan kesiswaan. c) Mengumpulkan data siswa aktif SMA (Negeri/Swasta). d) Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan kesiswaan Dikmen.
35
36
11. Pengelolaan data dan informasi bidang kurikulum dan ketenagaan pendidikan menengah, kegiatan tersebut seperti: a) Menyiapkan bahan kebijakan evaluasi pelaksanaan, pembelajaran, di pendidikan menengah SMA/SMK. b) Penentuan jadwal evaluasi pembelajaran di Sekolah Pendidikan Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan. c) Memantau pelaksanan kegiatan kurikulum di SMA/SMK. d) Menyiapkan 8355 untuk pelaksanaan UN Sekolah Menengah. e) Menyusun dan mengolah data serta merencanakan tenaga pendidik dan kependidikan/TU/penjaga. 12. Pengelolaan data dan informasi urusan kurikulum, kelembagaan dan pembinaan warga belajar Pendidikan Luar Sekolah (PLS), kegiatan tersebut seperti: a) Menyelenggarakan perencanaan pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang PLS. b) Menyiapkan bahan-bahan pembinaan terhadap program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/kelompok bermain. c) Mempersiapkan bahan pembentukan dan bahan pembinaan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) d) Pelaksanaan pendataan dan rekapitulasi laporan tentang Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), PAUD. e) Rekapitulasi peserta Ujian Paket A, B, dan C. 13. Pemeliharaan gedung dan lingkungan 14. Belanja modal, barang dan jasa 4.3.2 Penggerak aktivitas Activity driver atau penggerak aktivitas merupakan kriteria kritis yang menyebabkan naik atau turunnya volume dan aktivitas. Pada Kantor Dinas Pendidikan Mukomuko, aktivitas dan activity driver dapat disusun sebagai berikut:
36
37
Tabel 2. Activity driver pada aktivitas di Kantor Dinas Pendidikan Mukomuko No
Aktivitas
Activity Driver
1
Arsip surat menyurat
Jumlah dari kegitan surat masuk dan keluar
2
Pengecekan kepegawaian
3
Pelaporan kesekretariatan
4 5 6 7
Kegiatan bina program Urusan Perjalanan Dinas Pendataan dan pengarsipan keuangan Pengelolaan data dan informasi bidang kesiswaan pendidikan dasar Pengelolaan data dan informasi bidang kurikulum pendidikan dasar Pengelolaan data dan informasi bidang ketenagaan pendidikan dasar Pengelolaan data dan informasi bidang kesiswaan pendidikan menengah
Jumlah dari kegiatan pengecekan kepegawaian Jumlah dari kegitan operating dan pelaporan kesekretariatan Jumlah dari kegiatan bina program Jumlah dari kegiatan perjalanan dinas Jumlah dari kegitan pengarsipan keuangan Jumlah dari kegiatan pengolahan data dan informasi bidang kesiswaan pendidikan dasar Jumlah dari kegiatan pengolahan data dan informasi bidang kurikulum pendidikan dasar Jumlah dari kegiatan pengolahan data dan informasi bidang ketenagaan pendidikan dasar Jumlah dari kegiatan pengelolaan data dan informasi bidang kesiswaan pendidikan menengah Jumlah dari kegiatan pengololaan data dan informasi bidang kurikulum dan ketenagaan pendidikan menengah Jumlah dari kegiatan pengelolaan urusan kurikulum, kelembagaan dan pembinaan warga belajar PLS
8 9 10 11
14
Pengelolaan data dan informasi bidang kurikulum dan ketenagaan pendidikan menengah Pengelolaan data dan informas urusan kurikulum, kelembagaan dan pembinaan warga belajar Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Rekapitulasi peserta ujian paket A, B, dan C Pemeliharaan gedung dan lingkungan
15
Belanja modal, barang dan jasa
12
13
Jumlah dari kegiatan rekapitulasi peserta ujian paket A, B, dan C Jumlah dari jumlah kegiatan pemeliharaan gedung dan lingkungan Jumlah dari jumlah kegiatan belanja modal, barang dan jasa
Sumber: Data tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Mukomuko (diolah) 4.3.3 Penggerak Aktivitas yang Dibutuhkan Semua aktivitas untuk jumlah activity driver mengacu kepada Renja Dinas Pendidikan Mukomuko tahun 2009. Pada penjelasan mengenai kegiatan pelayanan kepada masyarakat pendidikan, terdapat lima belas aktivitas utama yang kemudian digunakan dalam melakukan perhitungan jumlah activity driver. Sebagai contoh pada aktivitas arsip surat-menyurat mengacu kepada berapa kali kegiatan tersebut dilaksanakan dalam setahun yang dilihat dari agenda kegiatan yang terdapat pada kantor dinas. Rincian kegiatan untuk menentukan jumlah aktivitas, dapat dilihat pada Lampiran 2. Total kegiatan per tahun pada aktivitas tersebut dapat dilihat pada Tabel 3. Jumlah aktivitas per tahun tersebut akan digunakan dalam perhitungan ABB secara spesifik.
37
38
Tabel 3. Rincian perhitungan aktivitas No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Aktivitas Arsip surat menyurat Pengecekan kepegawaian Pelaporan kesekretariatan Kegiatan binaprogram Urusan perjalanan dinas Pendataan dan pengarsipan keuangan Pengelolaan data dan informasi bidang kesiswaan pendidikan dasar Pengelolaan data dan informasi bidang kurikulum pendidikan dasar Pengelolaan data dan informasi bidang ketenagaan pendidikan dasar Pengelolaan data dan informasi bidang kesiswaan pendidikan menengah Pengelolaan data dan informasi bidang kurikulum dan ketenagaan pendidikan menengah Pengelolaan data dan informasi urusan kurikulum, kelembagaan dan pembinaan warga belajar Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Rekapitulasi peserta ujian paket A, B, dan C Pemeliharaan gedung dan lingkungan Belanja modal, barang dan jasa
Jumlah Aktivitas 1160 1684 2976 7885 900 3251 2965 2598 2593 11037 474 108 445 324 255
Sumber: Data Dinas Pendidikan Mukomuko (diolah) 4.3.4 Sumber Daya dan Biaya yang dibutuhkan dalam Pelaksanaan Aktivitas Sumber daya yang dibutuhkan untuk aktivitas pada Dinas Pendidikan Mukomuko terdiri dari tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung (personel), bangunan dan prasarana, kendaraan dinas, perlengkapan administrasi dan perlengkapan rumah tangga. 1. Tenaga Kerja Langsung Tenaga kerja langsung (TKL) adalah karyawan yang terlibat langsung di dalam proses pelayanan pendidikan dimana tingkat output yang dihasilkan dipengaruhi oleh jam kerja. Pada Dinas Pendidikan Mukomuko yang tergolong dalam TKL adalah tenga kerja honorer atau Pegawai Tidak Tetap (PTT). PTT yang bertugas pada kantor dinas pada tahun 2008 adalah sejumlah 7 (tujuh) orang dengan gaji per bulan adalah Rp. 450.000, yang dibayar selama 13 bulan. Jumlah biaya untuk gaji PTT tersebut dalam satu tahun pada tahun 2008 adalah Rp. 40.950.000.
38
39
2. Tenaga Kerja Tidak Langsung Tenaga kerja tidak langsung pada Dinas Pendidikan Mukomuko secara struktural (tahun 2008) terdapat satu orang Kepala Dinas, satu orang Sekretaris Dinas, empat orang Kepala Bidang, tiga orang Kepala Sub Bagian, tujuh orang Kepala Seksi, dan dua puluh satu orang staf pada Kantor Dinas Pendidikan Mukomuko. Sebelum menghitung total gaji per jabatan sesuai aktivitas, maka terlebih dahulu harus mengetahui gaji rata-rata pegawai per jabatan. Tabel 4, akan memaparkan data rata-rata gaji pegawai untuk tiap jabatan ditahun 2008. Tabel 4. Daftar gaji rata-rata pegawai tahun 2008 Jabatan Kepala Dinas Sekretaris Dinas Kepala Bidang Kepala Sub Bagian Kepala Seksi Staf Total
Jumlah Personel (orang) 1 1 4 3 7 21 37
Gaji Rata-rata (Rp) 4.600.000 3.792.500 3.664.575 3.329.400 3.526.343 1.643.205
Setelah gaji rata-rata per jabatan diperoleh, maka tahap selanjutnya adalah menentukan asumsi untuk perhitungan selanjutnya. Asumsi tersebut diperoleh dari diskusi anatara penulis dengan beberapa pegawai Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mukomuko. Asumsi tersebut berupa perhitungan waktu personel diantaranya adalah jumlah menit dalam jam yaitu 60 menit, jam kerja reguler per tahun adalah 1.920 jam, istirahat (waktu tidak produktif) adalah lebih kurang 20%, dan periode pembayaran gaji diberikan selama 13 bulan dalam satu tahun. Setelah data gaji rata-rata dan asumsi-asumsi diperoleh, maka barulah bisa memulai perhitungan untuk memperoleh nilai total biaya personel peraktivitas. Keseluruhan personel yang ada berupa 17 orang (dari Kadis sampai dengan pegawai staf), yang perhitungan biaya per aktivitas, adapun alokasi biayanya tersebut dijabarkan pada Tabel 5 berikut:
39
40
Tabel 5. Perhitungan biaya personel per aktivitas No Kepala Sekretaris Kepala Akt Dinas Dinas Bidang
Kepala Sub Bagian
Kepala Seksi
Staf
Jumlah Personel
Total Biaya Personel (Rp)
1
0,07
0,07
0,00
0,50
0,00
1,00
1,63
50.276.262
2
0,07
0,07
0,00
1,00
0,00
2,00
3,13
93.279.024
3
0,07
0,07
0,00
0,50
0,00
1,00
1,63
50.276.262
4
0,07
0,07
0,00
1,00
0,00
2,00
3,13
93.279.024
5
0,07
0,07
0,25
0,00
0,25
1,00
1,63
52.005.645
6
0,07
0,07
0,25
0,00
0,25
3,00
3,63
83.268.354
7
0,07
0,07
0,33
0,00
1,00
2,00
3,47
111.719.106
8 9 10 11 12 13 14
0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
0,33 0,33 0,50 0,50 0,50 0,50 0,25
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,25
1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00
2,47 2,47 2,63 3,63 2,13 2,13 1,63
88.905.019 90.357.444 98.297.357 119.659.018 75.376.128 75.376.128 52.005.645
15
0,07
0,07
0,25
0,00
0,25
1,00
1,63
52.005.645
1,00
1,00
4,00
3,00
7,00
21,00
37,00
1.186.086.061
Sumber: Data kepegawaian Dinas Pendidikan Mukomuko (diolah) Kepala Dinas (Kadis) mengawasi/mengontrol seluruh aktivitas yang terdapat pada Dinas Pendidikan, sehingga satu dibagi lima belas dari jumlah aktivitas utama sehingga masing-masing aktivitas memperoleh skor 0,07. Sekretaris Dinas (Sekdis) berada dibawah posisi Kadis dengan fungsi sebagai wakil sehingga Sekdis juga mengawasi seluruh aktivitas utama pada kantor dinas tersebut. Hasil yang diperoleh untuk masing-masing aktivitas dari Sekdis adalah 0,07 karena satu orang Sekdis mengawasi lima belas aktivitas utama. Begitu juga untuk perhitungan seterusnya hingga staf. Jumlah personel merupakan akumulasi dari skor yang diperoleh dari pencarian sebelumnya untuk mendapatkan total biaya personel per aktivitas. Nilai tersebut akan dipergunakan sebagai nilai perhitungan ABB untuk perhitungan biaya personel. 3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sebelum memperoleh biaya pemeliharaan sarana dan prasaran, hendaknya dicari dahulu luas bangunan, daya listrik yang digunakan, pemakaian telpon yang digunakan selama setahun, biaya pemeliharaan gedung selama satu tahun, biaya pemeliharaan sarana selama satu tahun, dan biaya
40
41
pemeliharaan kendaraan selama satu tahun. Setelah data tersebut diperoleh barulah bisa dihitung biaya yang dikeluarkan untuk masing-masing aktivitas utama per meter persegi (m2). Dinas Pendidikan Mukomuko memiliki bangunan seluas 324 m2. Biayabiaya yang timbul dari pemakaian gedung dan sarana pada Kantor Dinas Pendidikan Mukomuko untuk rencana tahun 2009 adalah sebesar Rp. 92.223.000. Biaya pemeliharaan sarana dan prasarana berdasarkan ABB dapat dilihat pada Tabel 6. Tabel
No 1 2 3 4 5 6
6. Biaya pemeliharaan sarana dan prasarana tahun 2008 Jenis Pengeluaran Pemakaian Listrik PDAM Telepon Pemeliharaan Gedung Pemeliharaan Sarana (peralatan) Pemeliharaan Kendaraan Total
Jumlah (Rp) 6.600.000 2.100.000 8.310.000 12.500.000 5.000.000 75.800.000 110.310.000
Sumber: Data keuangan Dinas Pendidikan Mukomuko (diolah) Rincian perhitungan biaya pemeliharaan sarana dan prasaran dapat dilihat pada Tabel 7, nilai tersebut diperoleh dari data pada Tabel 6 (misal: Pemakaian Listrik tahun 2008 adalah Rp. 6.600.000 dibagi luas bangunan keselurahan yaitu 324 m2, sehingga diperoleh biaya pemakaian listrik per m2. Begitu juga ara untuk menentukan nilai/asumsi biaya yang lainnya. Tabel 7. Asumsi biaya pemeliharaan sarana dan prasarana tahun 2008 No 1 2 3 4 5
Asumsi Pengeluaran Biaya Pemakaian Listrik/m2 Biaya Telepon/m2 Biaya Pemeliharaan Gedung/m2 Biaya Pemeliharaan Sarana (peralatan)/m2 Biaya Pemeliharaan Kendaraan/unit
Rp/Tahun 20.370 25.648 38.580 15.432 2.105.556
Sumber: Data keuangan Dinas Pendidikan Mukomuko (diolah) 4. Kendaraan Dinas Kendaraan dinas yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Mukomuko digunakan sebagai sarana pendukung dalam pelaksanaan aktivitas yang diselenggarakan oleh kantor dinas maupun oleh pemda kabupaten, baik di dalam kota maupun di luar kota (luar daerah), agar aktivitas tersebut dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Kendaraan dinas yang terdapat pada
41
42
Kantor Dinas Pendidikan Mukomuko terdiri dari Kijang Inova, Mitsubishi Kuda, Pick Up Ts Terbuka, motor Supra Fit dan Honda Mega Pro. Kendaraan tersebut dijabarkan dalam rician Tabel 8 berikut: Tabel 8. Keadaan kendaraan dinas No
Jenis Kendaraan
1 2 3 4 5
Kijang Inova Mitsubishi Kuda Pick Up Ts Terbuka Supra Fit Honda Mega Pro Total
Qty (unit) 1 1 1 16 16 36
Harga (Rp)
Jumlah (Rp)
190.850.000 165.000.000 85.745.000 11.500.000 21.395.000
190.850.000 165.000.000 85.745.000 184.000.000 342.320.000 967.915.000
Sumber: Data inventaris Dinas Pendidikan Mukomuko (diolah) Perhitungan nilai kendaraan dinas, juga akan digunakan dalam perhitungan rencana penyusutan inventaris Kantor Dinas Pendidikan Mukomuko tahun 2009, dengan menggunakan pedoman data keuangan tahun 2008. Nilai yang akan diperoleh berupa nilai penyusutan per aktivitas utama. 5. Perlengkapan Administrasi Perlengkapan administrasi yang dibutuhkan oleh Dinas Pendidikan Mukomuko antara lain alat tulis kantor, alat cetak, benda pos, fotocopy, jasa paket, komputer, dan perlengkapan administrasi lainnya. Besarnya biaya administrasi pada tahun 2009 adalah Rp. 118.895.000. Tabel 9. Biaya administrasi Kantor Dinas Pendidikan Mukomuko tahun 2008 No 1 2 3 4 5
Jenis Perlengkapan Alat Tulis Kantor (ATK) Alat cetak Benda Pos Fotocopy Jasa Paket Jumlah
Harga (Rp) 44.000.000 36.600.000 4.552.000 22.500.000 3.160.000 110.812.000
Sumber: Data keuangan Dinas Pendidikan Mukomuko (diolah) Nilai
perhitungan
biaya
administrasi
Kantor
Dinas
Pendidikan
Mukomuko juga digunakan sebagai perhitungan nilai ABB, sehingga dapat diperoleh nilai/ biaya pengeluaran untuk setiap aktivitas yang menggunakan perlengkapan administrasi tersebut. Perhitungan nilai ABB untuk biaya administrasi Kantor Dinas Pendidikan Mukomuko secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 6.
42
43
6. Perlengkapan Rumah Tangga Perlengkapan rumah tangga yang dibutuhkan oleh Dinas Pendidikan Mukomuko antara lain berupa barang tenun, biaya kebersihan, alat pemadam kebakaran, jamuan tamu, dan alat rumah tangga. Rencana biaya yang dibutuhkan untuk keperluan rumah tangga tahun 2009 adalah sebesar Rp. 22.022.000. Besarnya biaya perlengkapan rumah tangga pada tahun 2008 dapat dilihat pada Tabel 10 berikut: Tabel 10. Biaya perlengkapan rumah tangga tahun 2008 No 1 2 3 4
Jenis Perlengkapan Barang tenun Biaya kebersihan Jamuan tamu Alat rumah tangga Jumlah
Harga (Rp) 5.000.000 4.500.000 14.400.000 3.000.000 26.900.000
Sumber: Data keuangan Dinas Pendidikan Mukomuko (diolah) 4.3.5 Anggaran Investasi Baru Perhitungan terhadap investasi tambahan dari masing-masing aktivitas dibuat terpisah dari perhitungan biaya operasi dengan maksud agar manajemen dapat melihat permintaan investasi baru dari masing-masing bagian dan mengevaluasi kelayakannya. Dari data rencana kerja dan anggaran dinas tahun 2009 terdapat kegiatan investasi baru dan renovasi (Tabel 11). Dari data-data sebelumnya dapat dihitung besarnya beban penyusutan untuk rencana tahun 2009 dengan menambahkan data hasil perhitungan depresiasi tahun 2009 terhadap data realisasi depresiasi tahun 2008. Untuk mendapatkan data realisasi per aktivitas tahun 2008, harus disusun terlebih dahulu alokasi biaya depresiasi per aktivitas dengan menggunakan dua buah cost driver, yaitu: 1. Persentase penggunaan luas bangunan untuk alokasi biaya bangunan. 2. Persentase jumlah pegawai untuk alokasi penyusutan barang/alat kantor. Tabel 11. Kegiatan investasi baru dan perbaikan Kantor Dinas Pendidikan Mukomuko tahun 2009 No 1 2 3 4
Biaya (Rp)
Jenis Barang Renovasi Interior ruangan kantor Pembelian komputer dan laptop Pembelian Furnitur Kantor Pembelian alat instalasi internet kantor
70.000.000 60.000.000 15.000.000 10.000.000
43
Umur Rencana (Tahun) 5 4 5 5
Depresiasi / Tahun (Rp) 8.400.000 9.375.000 1.800.000 1.200.000
44
No 5 6
Biaya (Rp)
Jenis Barang Pembelian AC Pembelian Mesin Genset Jumlah
25.000.000 20.000.000 200.000.000
Umur Rencana (Tahun) 5 5
Depresiasi / Tahun (Rp) 3.000.000 2.400.000 26.175.00
Sumber: Data keuangan Dinas Pendidikan Mukomuko (diolah) Selanjutnya besaran persentase yang didapat dari data tersebut dipergunakan untuk mengalokasikan biaya penyusutan tahun 2008 sebesar Rp. 26.175.00. Terakhir disusun rencana biaya penyusutan tahun 2009 adalah sebagai berikut: Tabel 12. Rencana penyusutan biaya tahun 2009 Nomor Aktivitas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Jumlah
Alokasi 2008 (Rp) 12.724.305 14.982.932 18.180.987 33.615.577 7.136.478 15.112.880 16.942.931 15.384.095 15.369.071 44.043.791 12.760.373 5.643.168 6.655.779 37.274.037 5.198.394 261.024.800
Investasi 2009 (Rp) 1.689.464 1.689.464 1.689.464 1.689.464 1.970.714 1.970.714 1.670.714 1.670.714 1.670.714 2.083.214 2.083.214 2.083.214 2.083.214 760.000 1.370.714 26.175.000
Alokasi 2009 (Rp) 14.413.770 16.672.396 19.870.451 35.305.042 9.107.192 17.083.594 18.613.645 17.054.810 17.039.786 46.127.005 14.843.587 7.726.383 8.738.994 38.034.037 6.569.109 287.199.800
Sumber: Data keuangan Dinas Pendidikan Mukomuko (diolah) Perhitungan pada Tabel 12, diperoleh dari akumulasi biaya penyusutan per masing-masing aktivitas utama terhadap bangunan, kendaraan dan peralatan kantor selama satu tahun, sehingga diperoleh alokasi biaya untuk tahun 2008. Investasi tahun 2009 diperoleh dari perhitungan depresiasi terhadap barang yang telah di investasikan. Rincian perhitungan secara detail tentang Rencana Penyusutan Biaya Tahun 2009 dapat dilihat pada Lampiran 5 dan Lampiran 6. 4.3.6 Anggaran Biaya Tidak Langsung per Aktivitas Dari analisa sumber daya tidak langsung pada penjelasan sebelumnya, dapat disusun suatu format anggaran biaya tidak langsung seperti Tabel 13 berikut:
44
45
Tabel 13. Rincian anggaran biaya tidak langsung Kantor Dinas Pendidikan Mukomuko berdasarkan aktivitas No Aktivitas
Biaya Personel (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Jumlah
50.276.262 93.279.024 50.276.262 93.279.024 52.005.645 83.268.354 111.719.106 88.905.019 90.357.444 98.297.357 119.659.018 75.376.128 75.376.128 52.005.645 52.005.645 1.186.086.061
Biaya Bangunan & Prasarana (Rp) 4.425.350 5.452.881 7.986.411 17.612.648 2.698.464 7.308.626 7.448.014 6.728.350 6.718.546 24.093.612 3.380.240 1.312.121 1.972.956 11.738.121 1.433.660 110.310.000
Biaya Penyusutan (Rp) 1.689.464 1.689.464 1.689.464 1.689.464 1.970.714 1.970.714 1.670.714 1.670.714 1.670.714 2.083.214 2.083.214 2.083.214 2.083.214 760.000 1.370.714 26.175.000
Biaya Administrasi (Rp) 13.175.143 6.980.476 6.980.476 6.980.476 6.980.476 6.980.476 6.980.476 6.980.476 6.980.476 6.980.476 6.980.476 6.980.476 6.980.476 5.373.333 8.497.810 110.812.000
Total Biaya (Rp) 69.566.219 107.401.845 66.932.613 119.561.612 63.655.300 99.528.171 127.818.311 104.284.560 105.727.180 131.454.659 132.102.949 85.751.939 86.412.775 69.877.099 63.307.829 1.433.383.061
Berdasarkan Tabel 13, terlihat bahwa ABB membebankan biaya terbesar pada aktivitas ke sepuluh yaitu pengelolaan data dan informasi bidang ke siswaan pendidikan menengah, yaitu sebesar Rp. 132.102.949. Hal tersebut dikarenakan aktivitas ini memiliki jumlah aktivitas yang lebih banyak sehingga membutuhkan dana yang lebih besar pula. Selain itu, aktivitas kegiatan perencanaan dan pengelolaan data dan informasi bidang kurikulum dan ketenagaan pendidikan menengah, serta aktivitas pengelolaan data dan informasi bidang kesiswaan pendidikan dasar juga menganggarkan dana yang cukup besar, yakni masingmasing sebesar Rp. 131.454.659 dan Rp. 127.818.311. Aktivitas-aktivitas itu dianggarkan dengan biaya yang lebih tinggi, karena pada kegiatan tersebut memiliki activity driver yang lebih banyak dibandingkan dengan kegitan yang lain. Oleh karena itulah mengapa biaya pada aktivitas tersebut dianggarkan lebih tinggi dengan tujuan agar kegiatan dapat terlaksana secara maksimal sesuai dengan banyaknya jumlah aktivitas dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. 4.4. Perhitungan Anggaran Biaya Dinas Pendidikan Mukomuko Anggaran biaya pada Dinas Pendidikan Mukomuko dapat diketahui efektivitasnya baik dengan metode konvensional maupun berdasarkan metode ABB dengan melakukan analisi varians dari masing-masing anggaran. Analisis
45
46
selisih (varians) merupakan upaya untuk mengetahui selisih baik positif atau negatif dari pelaksanaan terhadap anggaran yang telah dibuat. Dalam menganalisis selisih yang terjadi pada anggaran Dinas Pendidikan Mukomuko perlu diperhatikan hal-hal berikut: 1) Adanya anggaran sebagai patokan. 2) Adanya hasil realisasi. 3) Selisih yang terjadi baik positif (favorable) dan negatif (unfavorable). 4.4.1 Anggaran yang Disusun secara Konvensional Nilai anggaran diperoleh dari data keuangan Kantor Dinas Pendidikan yang telah diolah yakni dari DPA-SKPD tahun 2009. Nilai tersebut nantinya akan digunakan untuk menentukan nilai varians atau selisih antara anggaran yang disusun secara konvensional dan realisasi dalam satu periode waktu. Anggaran yang disusun secara konvensional pada Kantor Dinas Pendidikan Mukomuko dapat dilihat seperti yang tertera pada Tabel 14 berikut: Tabel 14. Perhitungan anggaran konvensional tahun 2009
yang
disusun
secara
Konvensional (Rp) 1.203.636.061 24.700.000 105.575.000 11.500.000 24.400.000 44.538.000 1.427.349.061
Keterangan Biaya Personalia Biaya Rumah Tangga Biaya Administrasi Biaya Gedung & Lingkungan Biaya Penyusutan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Total
Sumber: Data keuangan Dinas Pendidikan Mukomuko (diolah) 4.4.2 Anggaran yang Disusun dengan Metode ABB Dari penjabaran pada awal pembahasan yaitu sumber daya dan biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan aktivitas, maka diperoleh hasil nilai perhitungan anggaran yang disusun dengan metode ABB. Rincian anggaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 15 berikut:
46
47
Tabel 15. Perhitungan anggaran dengan metode ABB untuk tahun 2009 Keterangan Biaya Personalia Biaya Rumah Tangga Biaya Administrasi Biaya Gedung & Lingkungan Biaya Penyusutan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Total
ABB (Rp) 1.227.036.061 26.900.000 110.812.000 12.500.000 26.175.000 75.800.000 1.479.223.061
4.4.3 Perbandingan Anggaran Konvensional versus ABB Dari pembahasan sebelumnya talah diperoleh nilai-nilai antara anggaran yang diperoleh dari penyusunan secara konvensional dan anggaran yang diperoleh dengan metode ABB. Perbandingan kedua anggaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 16 berikut: Tabel 16. Perbandingan anggaran yang disusun secara konvensional dan anggaran dengan metode ABB Keterangan Biaya Personalia Biaya Rumah Tangga Biaya Administrasi Biaya Gedung & Lingkungan Biaya Penyusutan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Total
ABB (Rp) 1.227.036.061 26.900.000 110.812.000 12.500.000 26.175.000 75.800.000 1.479.223.061
Konvensional (Rp) 1.203.636.061 24.700.000 105.575.000 11.500.000 24.400.000 44.538.000 1.427.349.061
Selisih (Rp) 23.400.000 2.200.000 5.237.000 1.000.000 1.775.000 31.262.000 64.874.000
% 2 8 5 8 7 41
Dari perhitungan selisih antara ABB dengan anggaran biaya konvensional terlihat bahwa besarnya selisih yang terjadi adalah terjadi antar 2%-41%. Secara umum anggaran yang disusun berdasarkan metode ABB dengan anggaran yang disusun secara konvensional adalah anggaran dengan metode ABB lebih mendekati nilai realisasi. Hal ini menunjukkan bahwa sebaiknya penyusunan anggaran berdasarkan metode ABB lebih baik diterapkan pada instansi tersebut, agar besarnya penyimpangan antara anggaran dan realisasi dapat teratasi. 4.4.4 Perbandingan Varians Anggaran Konvensional versus ABB Nilai anggaran yang disusun secara konvensional dipeoleh dari data keuangan Kantor Dinas Pendidikan yang telah diolah yakni dari DPA-SKPD tahun 2009, sedangkan nilai realisasi anggaran diperoleh dari data Laporan Realisasi Dinas Pendidikan tahun 2009. Kedua nilai tersebut digunakan untuk menentukan nilai varians atara anggaran dan pengeluaran dalam satu periode
47
48
waktu. Nilai yang diperoleh dari varians antara anggaran yang telah dibuat oleh instansi (secara konvensional) dengan realisasi yang terjadi dapat dilihat seperti yang tertera pada Tabel 17 berikut: Tabel 17. Perhitungan varians anggaran konvensional tahun 2009 Anggaran Biaya Personalia Biaya Rumah Tangga Biaya Administrasi Biaya Gedung & Lingkungan Biaya Penyusutan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Total
Konvensional (Rp)
Realisasi (Rp)
1.203.636.061 24.700.000 105.575.000 11.500.000 24.400.000 44.538.000
1.316.890.364 27.022.000 118.895.000 13.875.000 27.750.000 29.490.500
Varians Konvensional (Rp) -113.254.303 -2.322.000 -13.320.000 -2.375.000 -3.350.000 15.047.500
1.427.349.061
1.533.922.864
-106.573.803
% -9,41 -9,40 -12,62 -20,65 -13,73 33,79
Dari Tabel 17, perhitungan selisih antara anggaran yang disusun secara konvensional dengan realisasi biaya terlihat bahwa besarnya selisih yang terjadi adalah berada diantara 9%-20%. Komponen biaya yang memiliki varians unfavorable yang besar terdapat pada biaya gedung & lingkungan (-20,65%), dan biaya penyusutan (-13,73%). Sedangkan komponen biaya yang memiliki varians favorable adalah hanya biaya pemeliharaan kendaraan (33,79%). Biaya gedung & lingkungan (-20,65%) memiliki varians yang lebih besar terjadi karena adanya penambahan biaya untuk taman kantor dan untuk biaya rumah tangga terjadi kenaikan biaya yaitu untuk jamuan tamu dan rapat pada Kantor Dinas Pendidikan Mukomuko yang tahun 2009 lebih sering terjadi sehingga jadi menambah biaya pengeluaran untuk biaya ini. Biaya pemeliharaan kendaraan (33,79%) terjadi karena pada tahun 2009, banyak kendaraan yang tidak mengalami service berat seperti yang terjadi pada tahun 2008, sehingga dapat mengurangi biaya pemeliharaan kendaraan di tahun 2009. Kelebihan dana dari suatu kegiatan akan digunakan untuk menutupi kekurangan biaya pada biaya lainnya. Namun jika realisasi kurang atau lebih kecil dari anggaran yang telah dibuat, maka kelebihan dana tersebut akan dikembalikan pada kas daerah di akhir tahun. Oleh karena itu, instansi pemerintahan harus mampu mengendalikan keuangan dan menyesuaikan penganggarannya agar tidak terjadi kekurangan dana. Varians antara anggaran dengan metode ABB terhadap realisasi yang terjadi dapat dilihat pada Tabel 18 berikut:
48
49
Tabel 18. Perhitungan varians anggaran dengan metode ABB terhadap realisasi tahun 2009 Keterangan Biaya Personalia Biaya Rumah Tangga Biaya Administrasi Biaya Gedung & Lingkungan Biaya Penyusutan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Total
ABB (Rp) 1.227.036.061 26.900.000 110.812.000 12.500.000 26.175.000 75.800.000 1.479.223.061
Realisasi (Rp) 1.316.890.364 27.022.000 118.895.000 13.875.000 27.750.000 29.490.500 1.533.922.864
Varians ABB (Rp) -89.854.303 -10.122.000 -8.083.000 -1.375.000 -1.575.000 46.309.500 -54.699.803
% -7,32 -0,45 -7,29 -11,00 -6,02 61,09
Dari perhitungan selisih antara ABB dengan realisasi biaya terlihat bahwa besarnya selisih yang terjadi adalah dibawah dua belas persen yaitu hanya terdapat pada biaya gedung & lingkungan (-11%). Selain itu komponen biaya yang memiliki selisih yang besar pada perhitungan anggaran metode konvensional instansi juga berkurang pada perhitungan anggaran metode ABB yaitu biaya administrasi (-7,29%) dan biaya personalia (-7,32%). Perhitungan biaya gedung & lingkungan pada tahun 2009 lebih besar karena adanya tambahan biaya pembuatan dan perawatan taman kantor yang sebelumnya belum ada taman atau penghijauan dikantor dinas tersebut. Begitu juga dengan biaya administrasi dan personalia, terjadi penambahan biaya pada aktivitas tersebut yang disebabkan adanya penambahan kegiatan. Pada biaya personalia juga demikian, masuknya empat orang pegawai tidak tetap yang baru dan meningkatnya standar gaji yakni dari Rp. 450.000 di tahun 2008 dan naik menjadi Rp. 500.000 di tahun 2009 per bulan untuk pegawai tidak tetap. Kenaikan biaya-biaya seperti itulah yang menyebabkan realisasi keuangan Kantor Dinas Pendidikan membutuhkan dana yang lebih besar daripada dana yang telah dianggarkan. Anggaran yang disusun secara konvensional dengan anggaran berdasarkan metode ABB yang disusun adalah anggaran dengan metode ABB lebih mendekati nilai realisasi. Dari perhitungan persentase antara ABB dengan realisasi terlihat bahwa persentase ABB berkisar antara 7%-11%. Sedangkan metode anggaran konvensional berkisar antara 9%-20%. Berdasarkan hasil perhitungan varians anggaran konvensional dan ABB. terlihat bahwa pada perhitungan anggaran yang disusun secara konvensional terjadi rata-rata varians yang cukup besar. Sedangkan dengan perhitungan ABB varians yang terjadi cukup kecil (rata-rata dibawah 12%). Oleh karena itu. dapat disimpulkan bahwa anggaran yang dibuat oleh
49
50
Kantor Dinas Pendidikan Mukomuko belum begitu efektif karena target-target yang ditetapkan dalam anggaran belum dapat dicapai secara optimal. Dengan belum efektifnya anggaran yang dibuat oleh Kantor Dinas Pendidikan Mukomuko, manajemen dapat menggunakan alternatif penyusunan anggaran yang lain. Salah satunya adalah menggunakan metode ABB karena dengan perhitungan ABB memiliki varians yang lebih kecil daripada varians antara anggaran terhadap realisasi biaya yang terjadi pada Kantor Dinas Pendidikan Mukomuko tahun 2009. Hal ini menunjukkan bahwa sebaiknya penyusunan anggaran berdasarkan metode ABB lebih baik diterapkan pada instansi tersebut, agar besarnya penyimpangan antara anggaran dan realisasi dapat sedikit demi sedikit teratasi. 4.5 Uji Penyimpangan Anggaran Setalah mengetahui penyebab dari selisih (penyimpangan) yang terjadi, selanjutnya akan dilakukan pengujian hipotesis. Uji penyimpangan anggaran terhadap realisasi yang disusun secara konvensional dan uji penyimpangan anggaran terhadap realisasi yang disusun dengan metode ABB dilakukan untuk mengetahui apakah penyimpangan yang terjadi masih dalam batas pengendalian manajemen instansi. Pengujian ini dapat membantu untuk menilai efektifitas dan efisiensi anggaran sebagai salah satu alat yang digunakan dalam pengendalian manajemen. Uji penyimpangan ini dilakukan berdasarkan biaya-biaya utama yang ada pada anggaran yang disusun secara konvensional adalah biaya personalia. biaya rumah tangga, biaya administrasi, biaya gedung dan lingkungan, biaya penyusutan dan biaya pemeliharaan kendaraan. 1.
Uji Penyimpangan Anggaran terhadap Realisasi yang Disusun secara Konvensional Hasil uji t pada penyimpangan anggaran yang disusun secara konvensional diperoleh thitung sebesar -1,047 dan ttabel sebesar 2,015 dengan taraf signifikan (α) yang digunakan adalah 5% dan derajat kebebasan (df) 5. Hasil dari uji t menunjukkan bahwa thitung lebih kecil dari ttabel. Maka hipotesis H0 diterima. Artinya penyimpangan yang terjadi antara anggaran yang disusun secara konvensional dan realisasi masih dalam batas pengendalian. Hasil pengujian pada anggaran yang disusun secara konvensional dapat dilihat pada Lampiran 10.
50
51
2.
Uji Penyimpangan Anggaran terhadap Realisasi yang Disusun dengan Metode ABB Hasil uji t pada penyimpangan anggaran yang disusun dengan Metode ABB diperoleh thitung sebesar -0,600 dan ttabel sebesar 2,015 dengan taraf signifikan (α) yang digunakan adalah 5% dan derajat kebebasan (df) 5. Hasil dari uji t menunjukkan bahwa thitung lebih kecil dari ttabel. Maka hipotesis H0 diterima. Artinya penyimpangan yang terjadi antara anggaran yang disusun dengan Metode ABB dan realisasi masih dalam batas pengendalian. Hasil pengujian pada anggaran yang disusun secara konvensional dapat dilihat pada Lampiran 11. Tabel 19. Perbandingan uji penyimpangan Uji Penyimpangan
Nilai thitung
Konvensional
-1,047
ABB
-0,600
Berdasarkan Tabel 19, hasil uji penyimpangan antara anggaran yang disusun secara konvensional dengan anggaran yang disusun dengan metode ABB, dapat disimpulkan bahwa penyusunan anggaran dengan metode ABB lebih efektif dibandingkan dengan penyusunan anggaran secara konvensional karena tingkat penyimpangan yang terjadi lebih kecil jika menggunakan metode ABB daripada penyusunan anggaran secara konvensional. Hasil tersebut juga menunjukkan bahwa dengan menggunakan metode ABB, anggaran yang disusun dapat mendekati dengan nilai realisasinya.
51
52
KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Prosedur pengusunan anggaran pada Dinas Pendidikan Mukomuko dimulai dengan penyusunan Renstra dan Renja. Kemudian dibuat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang diserahkan oleh Kepala Daerah yang akan menjadi RPJMD. Kepala Daerah membuat Dokumen Pedoman Penyusunan Rencanan Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Masing-masing SKPD membuat RKA-SKPD berdasarkan pedoman tersebut. Hasil Perda APBD dan Perkada disusun menjadi Rencana DPA-SKPD dan diajukan ke Kepala Daerah agar DPA diverifikasi dan di sahkan. 2) Anggaran yang disusun secara konvensional dengan metode ABB adalah anggaran secara konvensional memiliki nilai total Rp 1.427.349.061, yang terdiri dari: biaya personalia Rp. 1.203.636.061, biaya rumah tangga Rp. 24.700.000, biaya administrasi Rp. 105.575.000, biaya gedung dan lingkungan Rp. 11.500.000, biaya penyusutan Rp. 24.400.000, serta biaya pemeliharaan kendaraan Rp. 44.538.000. Sedangkan untuk metode ABB mempunyai nilai total Rp. 1.479.223.061, yang terdiri dari: biaya personalia Rp. 1.227.036.061, biaya rumah tangga Rp. 26.900.000, biaya administrasi Rp. 110.812.000, biaya gedung dan lingkungan Rp. 12.500.000, biaya penyusutan Rp. 26.175.000, serta biaya pemeliharaan kendaraan Rp. 75.800.000. 3) Hasil uji t, pada penyimpangan anggaran yang disusun secara konvensional dengan anggaran yang disusun dengan metode ABB, maka diperoleh thitung sebesar -1,047 dan -0,600 dengan ttabel sebesar 2,015, taraf signifikan (α) yang digunakan adalah 5% dan derajat kebebasan (df) adalah 5. Hasil dari uji t tersebut menunjukkan bahwa thitung lebih kecil dari ttabel, Maka hipotesis H0 diterima pada pengujian kedua metode penyusunan anggaran tersebut. Kedua hipotesis tersebut menyatakan bahwa penyimpangan yang terjadi antara
52
53
anggaran yang disusun secara konvensional dan anggaran yang disusun dengan metode ABB terhadap realisasi, masih dalam batas pengendalian. 2. Saran Saran yang dapat diberikan untuk Kantor Dinas Pendidikan Mukomuko antara lain: 1) Dalam penyusunan anggaran biaya, perlu dilakukan analisis aktivitas dengan memanfaatkan informasi-informasi baik dari pegawai (interview) maupun dari data yang tersedia pada instansi tersebut. 2) Menerapkan perhitungan biaya berdasarkan aktivitas dalam menghitung kebutuhan biaya masing-masing kegiatan yang ada pada Dinas Pendidikan Mukomuko. 3) Dinas Pendidikan Mukomuko perlu menyiapkan sumber daya manusia yang dapat menyusun penganggaran berdasarkan metode ABB dengan cara memberikan pelatihan kepada pegawai bidang keuangan.
53
54
DAFTAR PUSTAKA
Christina, E., dkk. 2002. Anggaran Perusahaan. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Darsono dan Ari Purwanti. 2008. Penganggaran Perusahaan. Mitra Wacana Media, Jakarta. Dinas
Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olah Raga (Dikbudparpora) Mukomuko. 2008. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD). Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olah Raga (Dikbudparpora) Mukomuko, Bengkulu.
Dinas
Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olah Raga (Dikbudparpora) Mukomuko. 2008. Laporan Realisasi APBD. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olah Raga (Dikbudparpora) Mukomuko, Bengkulu.
Dinas Pendidikan. 2009. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD). Dinas Pendidikan Mukomuko, Bengkulu. Dinas Pendidikan. 2009. Laporan Realisasi APBD. Dinas Pendidikan Mukomuko, Bengkulu. Hansen, D.R. dan M.M. Mowen. 2005. Akuntansi Manajemen (Terjemahan, jilid 1). Edisi ke-7. Salemba Empat, Jakarta. Hendardi, A. 2002. Penyusunan Anggaran Berdasarkan Aktivitas (Activity Based Budgeting) pada Komponen Biaya Operasi Perusahaan Jasa (studi Kasus pada Divisi Forwarding PT (P) Kawasan Berikat Nusantara). Tesis pada Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Depok. Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. ANDI, Yogyakarta. Megalow, R. 2007. Analisis Selisih Anggaran Biaya Pabrik sebagai Alat Pengendalian Manajemen (Studi kasus: PT Unitex, Tbk Bogor). Skripsi pada Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, Bogor. Mulyadi. 2002. Akuntansi Manajemen: Konsep, Manfaat, dan Rekayasa. Edisi ke3. Salemba Empat, Jakarta. Munandar, M. 2001. Budgeting. Edisi ke-1. BPFE, Yogyakarta. Nafarin, M. 2007. Penganggaran Perusahaan 1. Edisi ke-3. Salemba Empat, Jakarta. Nordiawan, D., I.S. Putra, M. Rahmawati. 2008. Akuntansi Pemerintahan. Salemba Empat, Jakarta. Pemerintah Kabupaten Mukomuko. 2008. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor: 40 Tahun 2008. Mukomuko: Pemkab Mukomuko, Bengkulu.
54
55
Prawatiningsih, D. 2007. Evaluasi Anggaran Belanja sebagai Alat Pengendalian Keuangan (Studi Kasus : Badan Rumah Sakit Daerah Ciawi). Skripsi pada Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, Bogor. Riduwan. 2005. Dasar-dasar Statistika. Alfabeta, Bandung. Santosa, P.B dan Ashari. 2005. Analisis Statistik dengan Microsoft Excel dan SPSS. Andi, Yogyakarta. Tunggal, A.W. 2003. Activity Based Budgeting (ABB). Harvarindo, Jakarta. Welsch, G.A., R.W. Hilton, P.N. Gordon. 2000. Anggaran: Perencanaan dan Pengendalian Laba (Terjemahan, Jilid 2). Salemba Empat, Jakarta. http://id.wikipedia.org/wiki/ Anggaran_Sektor_Publik. [2 Agustus 2010]. http://www.investopedia.com/terms/a/abb.asp [2 Agustus 2010] http://www.ksap.org/Buletin/bultek05.pdf [15 Desember 2010] http://www.writework.com/essay/benefits-activity-based-budgeting. [2 Agustus 2010].
55
56
LAMPIRAN
56
57
Lampiran 2. Struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Mukomuko (Tahun 2010) KEPALA DINAS
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIS
SUBBAG UMUM
SUBBAG KEPAGAWAIAN
SUBBAG BINAPROGRAM
KABID KEUANGAN
KABID DIKDAS
KABID DIKMEN
KABID PLS
KASI ANGGARAN
KASI KURIKULUM
KASI KURIKULUM
KASI KURIKULUM
KASI PEMBENDAHARAAN
KASI KETENAGAAN
KASI KETENAGAAN
KASI KETENAGAAN
KASI PEMBUKUAN & VERIFIKASI
KASI KESISWAAN
KASI KESISWAAN
KASI PEMBINAAN WARGA BELAJAR
UPTD
57
57
58
Lampiran 3. Kegiatan pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mukomuko Jabatan Sekretaris Dinas
Kasubag Umum
Inventarisasi staf sekretariat bagian umum
Urusana Operator staf Sekretariat bagian Umum
Kegiatan Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, dan permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian dan perencanaan. Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, penegndalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sekretariat. Menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan administrasi, piñata usahaan serta pembinaan organisasi dan ketatata laksanaan dinas pendidikan Menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian dan perencanaan. Menyelenggarakan kebijakan bimbingan dan pembinaan serta petunjuk petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian dan perencanaan. Mengkoordinasikan urusan rumah tangga, perlengkapan, meneliti kebutuhan barang unit dan pengawasan terhadap kekayaan umum dinas penididikan. Mengkoordinasikan perencanaan pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas dan mengkoordinasi upaya pemecahan masalah Dinas Pendidikan. Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, mengimpetarisasi permasalahan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan umum. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bagian Umum. Menyiapkan bahan kebijakan , bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan umum. Melayani dan mengawasi keperluan dan kebutuhan administrasi sarana dan prasarana kantor. Menyusun analisa kebutuhan pemeliharaan gedung sarana prasarana kantor serta pengadaannya. Menerima, menyimpan, menindak lanjuti naskah dinas secara umum pada dinas. Melaksanakan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan usulan penghapusan sarana/prasaranan kantor. Melaksanakan keamanan dan pelayanan kerumah tanggaan dinas lainnya. Melaksanakan pengetikan, pengadaan, dan pendistribusian Memberikan pelayanan pada tamu, kehumasan dan protokuler Menyusun analisa kebutuhan pemeliharaan gedung dan prasarana kantor
58
Jumlah Kegiatan per Tahun 36
12 36 36 36 48 12
240
12
48 240 240 240 240
240 240 240 240
59
Jabatan
Kegiatan
Akomodir staf Kesekretariat bagian umum
Melaksanakan pengarsipan surat masuk da keluar Mengevaluasi, mengendalikan serta melaporkan kegiatan sub bagian umum Mempersiapkan absensi dan apel dinas Merekapitulasi, melaporkan absensi dan Apel Dinas setiap bulan berikutnya.
Akomodir staf Kesekretariat bagian umum Kasubag Kepegawaian
Urusan Operator dan pelaporan staf Sekretariat Bagian kepegawaian Staf sekretariat bagian kepegawaian
Kasi Perencanaan
Staf
Kabid Keuangan
Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, mengimpentarisasi permasalahan serta pemecahan masalah yang berkaitan dengan kepegawaian. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan , evaluasi dan melaporkan kegiatan sub bagian kepegawaian. Pengumpulan pengelolahan data dan penyimpanan berkas-berkas administrasi kepegawaian Melaksanakan koordinasi proses sertifikasi prestasi guru. Penyampaian dan menyerahkan pengelolaan data-data kepegawaian ke atasan. Melaksankan pengarsipan dan pengepakan tentang kenaikan pangkat dan sertifikasi serta lainnya bidang kepegawaian. Merekapitulasi, melaporkan dan menyerahkan berkasberkas bidang kepegawaian. Mengumpulkan dan pengelolaan data dan informasi, mengimpentarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan bina program. Menyiapkan bahan kebijakan pembimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis tentang perencanaan/bina program. Pendataan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) Pendataan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) Pendataan LI TK, LI SD/MI, SMP/MTS, LI SMA/SMK/MA Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan urusan anggaran, pembendaharaan, pembukuan dan verifikasi. Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang keuangan. Menyelenggarakan koordinasi yang berkaitan dengan urusan anggaran, pembendaharaan, pembukuan dan verifikasi. Menyiapkan rancangan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara peneluaan dan diketahui/disetujui oleh PPTK Menyiapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) SKPD.
59
Jumlah Kegiatan per Tahun 240 48 240 12 240 12 300 300 12 3 12 60
24 1050 6651 1050 240
48 88 4
6
60
Jabatan Kabid Keuangan
Bendahara pengeluaran
Urusan Pembukuan dan Registrasi Urusan Verifikasi Urusan SPJ dan laporan
Urusan Operator
Urusan Pelaporan
Urusan Verifikasi Urusan Pelaporan
Urusan Pengarsipan Kabid Dikdas
Kegiatan Meneliti dan melaksanakan pegesahan surat pertanggung jawaban Keuangan. Melakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM). Menyiapkan Laporan Keuangan Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD). Menerima, menyimpan, membayarkan menata usahakan dan mempertanggungjawab uang keperluan belanja daerahdalam rangka pelaksanaan APBD pada Dinas Pendidikan Kab Mukomuko Membuat permintaan SPP/SPM UP/GU/TU Membuat register SPP/SPM UP/GU/TU dan SP2D Melakukan pembukuan simpanan/bank pajak (PPN/PPh), Buku panjar/UMK. Memeriksa SPJ/ UMK Memeriksa SPJ Rutin SMP dan SMA Memeriksa SPJ kegiatan Membuat surat pengesahan pertanggungan pengeluaran (SPJ belanja) yang disiapkan oleh bendahara pengeluaran (SPJ rutin)
Membuat SPP dan SPM Belanja Modal Arsip kontrak Pemeriksa kelengkapan berkas rapel SPP SPM rapel dan mengarsipkannya Membuat SPP/GU/TU/LS (SIMDA) Menyiapkan SPJ Funsional/Administrasi SIMDA Membuat rincian objek SPJ Rutin SIMDA Memeriksa SPJ rutin SD kota Mukomuko
Memeriksa SPJ rutin SMP dan SMA Memeriksa SPJ kegiatan Laporan realisasi SPJ Fisik tahunan kegiatan, bulanan, triwulan dan semesteran dan tahunan SIMDA Memeriksa SPJ rutin sekolah kecamatan pondok suguh dan Mukomuko selatan Memeriksa SPJ Rutin Sekolah kecamatan Teras Terunjam dan menyiapkan arsip Menyelenggarakan pengumpulan data, intormasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan urusan kurikulum, ketenagaan dan kesiswaan pendidikan dasar. Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pendidikan dasar.
60
Jumlah Kegiatan per Tahun 240 4 4 3
7 4 240 4 648 4 240
120 48 4 4 4 12 12 468 216 320 12 7 240 240
12
61
Jabatan Kabid Dikdas (lanjutan)
Kasi Kurikulum
Kegiatan Menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan kurikulum, ketenagaan dan kesiswaan pedididikan dasar. Menghimpun, mengkoordinir dan menyusun rencana program kerja tahunan. Mengumpulkan bahan-bahan dalam penetapan kebijakan operasional pendidikan TK, SD dan SLTP (Negeri/swasta). Menyusun rencana program pembangunan pembinaan kwantitas dan kwalitas TK, SD dan SLTP. Membina dan mengkoordinasikan tugas TK, SD dan SLTP (Negeri/swasta). Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan UASBN/UN TK, SD dan SLTP (Negeri dan Swasta). Melaksanakan pembinaan, pengendalian dann menilai serta mengevaluasi program pembinaan kesiswaan dan prestasi kerja : guru TK, SD dan SLTP (Negeri/Swasta). Menyusun pengadaan dan pengangkatan Kepala Sekolah, guru dan siswa, TK, SD serta staf lainnya berkoordinasi sekretaris Dinas, melalui sub bagian kepegawaian dan selanjutnya diusulkan kepada Bupati Mukomuko. Mengadakan sosialisasi dan pelaksanaan standar pendidikan ditingkat Kabupaten. Mengendalikan, membimbing dan menilai teknis pendidikan pada TK dan guru SD Negeri dan Swasta. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisai permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan kurikulum pendidikan dasar. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluai dan melaporkan kegiatan seksi kurikulum. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan kurikulum pendidikan dasar. Menyusun dan mengatur strandar materi pelajaran pokok pendidikan dasar. Melaksanakan koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat pendidikan dasar. Mengadakan sosialisasi krangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini serta sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan tingkat TK, SD dan SLTP. Melakukan pengawasan dalam pelaksanaan kurikulum tingkat pendidikan dasar. Menyusun standar izin pendirian serta pencabutan satuan pendidikan dasar. Menyusun kalender pendidikan dan jumlah belajar efektif setiap tahun bagi pendidikan dasar. Menetapkan persyaratan penyelenggaraan penerimaan siswa baru dan perpindahan serta sertifikasi siswa Pendidikan Dasar.
61
Jumlah Kegiatan per Tahun 48 1 308 154 616 154 1037 154
2 2 240
12 2 8 2 1163
1163 4 2 2
62
Jabatan Kasi Ketenagaan
Kasi Kesiswaan
Staf
Kabid Dikmen
Kegiatan Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan ketenagaan pendidikan dasar. Merencanakan , melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan seksi ketenagaan. Menyiapkan bahan kebijakan bimbingan dan pembinaan serta ptunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan ketenagaan pendidikan dasar. Mempersiapkan rencana pengadaan guru, tata usaha, penjaga sekolah dan tenaga teknisi lainnya pada pendidikan dasar berdasarkan rencana pengembangannya. Menyusun rencana program kerja proses belajar mengajar tingkat satuan pendidikan dasar. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data informasi jumlah guru dan tenaga lainnya pada tingkat TK, SD, SMP(Negeri dan swasta). Melakukan pembinaan terhadap tenaga pendidikan serta m meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik pada pendidikan dasar. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan kesiswaan pendidikan dasar. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan kesiswaan. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan kesisiwaan pendidikan dasar. Menyusun rencana kerja tahunan seksi kesisiwaan. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data informasi jumlah siswa aktif pada, TK,SD dan SLTP (Negeri/swasta) Pengetikan dan pengarsipan data yang berkaitan dengan BOS Pemeriksa SPJ BOS Pengetikan dan pengarsipan data yang berkaitan dengan kesiswaan Pemeriksa SPJ BOS Pengarsipan umum dan agendaris Pengecekan RKAS dan Rekomendasi BOS Pengetikan dan pengarsipan yang barkaitan dengan kurikulum Menerima dan merekap Laporan bulanan Penyelenggaraan Pengumpulan data dan peraturan perundang-undangan serta kebiiakan teknis Dikmen Penyelenggaraan Pengumpulan data dan peraturan perundang-undangan serta kebiiakan teknis Dikmen Penyelenggaraan problem solving Urusan Kurikulum, ketenagaan, Kesiswaan Pendidikan menengah Mengumpulkan bahan-bahan dalam kebijakan operasional pendidikan menengah
62
Jumlah Kegiatan per Tahun 240
12 12 1
1 1163 1163 240
12 12 2 1163
1 1 1163 1 240 117 1 12 12 12 12 12
63
Jabatan Kabid Dikmen (lanjutan)
Kasis Kesiswaan Dikmen
Kasi Kurikulum Dan Kasi Ketenagaan
Staf
Kepala Bidang PLS
Kegiatan Membina pelaksanaan kualitas dan kuantitas pendidikan menengah Monev pelaksanaan pendidikan menengah tentang kurikulum, ketenagaan, kesiswaan. Memberi sosialisasi tentang standar pendidikan. Mengumpul, mengolah dan informasi data Melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan kesiswaan Dikmen Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan kesiswaan Melaksanakan pembinaan OSIS sekolah Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan kesiswaan Dikmen Menyusun rencana kerja tahunan Seksi Kesiswaan. Mengumpulkan data aktif siswa SMA (Negeri/Swasta) Pembuatan program PSB. Perencanaan, pengendalian mutu dan standar pendidikan menengah SMA/SMK Menyiapkan bahan kebijakan evaluasi pelaksanaan, pembelajaran, di pendidikan menengah SMA/SMK Menyusun, mengatur standar materi pembelajaran pokok pendidikan menengah Penentuan jadwal evaluasi pembelajaran disekolah pendidikan menengah atas/SMK Memantau pelaksanan kegiatan kurikulum di SMA/SMK Mengadakan sosialisasi kerangka dasar kurikulum dan mengatasinya sesuai SKL Membuat program izin operasional sekolah Menyusun kalender pendidikan menengah. Menyiapkan 8355 untuk pelaksanaan UN Sekolah Menengah. Menyusun dan mengolah data tenaga pendidik dan kependidikan/TU/penjaga Merencanakan dan menyusun tenaga pendidik setiap sekolah menengah Merekap data siswa kelas I s/d III Tingkat SMA, MA dan SMK sekabupaten mukomuko yakni: Data sekolah/gedung, jumlah rombel Merekap data guru tingkat SMA, MA dan SMK sekabupaten Mukomuko yakni: Data guru sesuai dengan pendidikan dan jurusan Rekap sarana pendidikan setiap sekolah Menyelenggarakan pengumpulan data dan informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaiatan dengan urusan kurikulum dan kelembagaan Menyelenggarakan perencanaan pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Menyelenggarakan Upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan kurikulum dan kelembagaan, ketenagaan dan pembinaan warga belajar Pendidikan Luar Sekolah (PLS)
63
Jumlah Kegiatan per Tahun 2 2 2 3666 12 4 4 1 1 3666 1 2 34 1 34 240 1 2 1 17 124 17 3683 124 17 12
12 24
64
Jabatan Kepala Bidang PLS (lanjutan)
Staf
Kegiatan Menyusun rencana program kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C Menyiapkan bahan pembinaan dalam rangka koordinasi tugas-tugas yang berkaitan dengan sanggar kegiatan belajar (SKB) Menelaah peraturan perundang-undangan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Menyiapkan bahan-bahan pembinaan terhadap program pendidikan usia dini (PAUD)/kelompok bermain. Menyusun rencana kebutuhan dan pengadaan tenaga tekhnis dan sarana pendidikan luar sekolah berdasarkan usul unit kerja terkait Mempersiapkan bahan pembentukan dan bahan pembinaan pusat kegiatan belajar mengajar (PKBM) Merekapitulasi peserta ujian Paket A, B dan C, Operator umum bidang PLS. Merekapitulasi laporan bulanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Melaksanakan pendataan mengenai PKBM, PAUD dan Kursus.
Jumlah Kegiatan per Tahun 3 1 1 12 1 2 1 12 2
Sumber: Data tugas, pokok dan fungsi Kantor Dinas Pendidikan Mukomuko (diolah)
64
65
Lampiran 3. Biaya pemeliharaan sarana dan prasarana tahun 2008 Aktivitas Arsip surat menyurat
Biaya Pemeliharaan Listrik/m2 (Rp) 437.963
Biaya PDAM (Rp)
551.435
Biaya Pemeliharaan Gedung/m2 (Rp) 829.475
Biaya Pemeliharaan Sarana/m2 (Rp) 331.790
Biaya Pemeliharaan Kendaraan/m2 (Rp) 2.274.686
Biaya Telp/m2 (Rp)
Total Biaya (Rp) 4.425.350
437.963
551.435
829.475
331.790
3.302.217
5.452.881
pelaporan kesekretariatan
437.963
551.435
829.475
331.790
5.835.747
7.986.411
Kegiatan perencanaan
437.963
551.435
829.475
331.790
15.461.984
17.612.648
Urusan Perjalanan Dinas
190.123
239.383
360.082
144.033
1.764.843
2.698.464
Pendataan dan pengarsipan keuangan Pengelolaan data dan informasi bidang kesiswaan pendidikan dasar Pengelolaan data dan informasi bidang kurikulum pendidikan dasar pengelolaan data dan informasi bidang ketenagaan pendidikan dasar Pengelolaan data dan informasi bidang kesiswaan pendidikan menengah Pengelolaan data dan informasi bidang kurikulum dan ketenagaan pendidikan menengah Pengelolaan data dan informas urusan kurikulum, kelembagaan dan pembinaan warga belajar Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Rekapitulasi peserta ujian paket A, B, dan C
190.123
239.383
360.082
144.033
6.375.005
7.308.626
332.716
418.920
630.144
252.058
5.814.177
7.448.014
332.716
418.920
630.144
252.058
5.094.513
6.728.350
332.716
418.920
630.144
252.058
5.084.708
6.718.546
499.074
628.380
945.216
378.086
21.642.856
24.093.612
499.074
628.380
945.216
378.086
929.484
3.380.240
224.074
282.130
424.383
169.753
211.781
1.312.121
224.074
282.130
424.383
169.753
872.617
1.972.956
2.308.333
3.472.222
1.388.889
635.343
11.738.121
239.383
360.082
144.033
500.039
1.433.660
8.310.000
12.500.000
5.000.000
75.800.000
110.310.000
pemeliharaan gedung dan lingkungan Belanja modal, barang dan jasa Jumlah
1.833.333
2.100.000
190.123 6.600.000
2.100.000
65
65
Pengecekan Kepegawaian
66
Lampiran 4. Rincian biaya administrasi Kantor Dinas Pendidikan Mukomuko tahun 2008
1 2
Kegiatan surat menyurat Pengecekan Kepegawaian
2.933.333 2.933.333
Biaya Alat Cetak (Rp) 2.440.000 2.440.000
3
pelaporan kesekretariatan
2.933.333
2.440.000
No Akt
Aktivitas
Biaya ATK (Rp)
Biaya Benda Pos (Rp) 3.034.667
Biaya Fotocopy (Rp) 1.607.143 1.607.143
Biaya jasa Paket (Rp) 3.160.000
1.607.143
Total Biaya Adm (Rp) 13.175.143 6.980.476 6.980.476
4
Kegiatan perencanaan
2.933.333
2.440.000
1.607.143
6.980.476
5
Urusan Perjalanan Dinas
2.933.333
2.440.000
1.607.143
6.980.476
6
2.933.333
2.440.000
1.607.143
6.980.476
2.933.333
2.440.000
1.607.143
6.980.476
2.933.333
2.440.000
1.607.143
6.980.476
2.933.333
2.440.000
1.607.143
6.980.476
2.933.333
2.440.000
1.607.143
6.980.476
2.933.333
2.440.000
1.607.143
6.980.476
2.933.333
2.440.000
1.607.143
6.980.476
13
Pendataan dan pengarsipan keuangan Pengelolaan data dan informasi bidang kesiswaan pendidikan dasar Pengelolaan data dan informasi bidang kurikulum pendidikan dasar pengelolaan data dan informasi bidang ketenagaan pendidikan dasar Pengelolaan data dan informasi bidang kesiswaan pendidikan menengah Pengelolaan data dan informasi bidang kurikulum dan ketenagaan pendidikan menengah Pengelolaan data dan informas urusan kurikulum, kelembagaan dan pembinaan warga belajar Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Rekapitulasi peserta ujian paket A, B, dan C
2.933.333
2.440.000
1.607.143
6.980.476
14
pemeliharaan gedung dan lingkungan
2.933.333
2.440.000
-
5.373.333
15
Belanja modal, barang dan jasa
2.933.333
2.440.000
1.517.333
1.607.143
44.000.000
36.600.000
4.552.000
22.500.000
8.497.810 110.812.000
7 8 9 10 11 12
Jumlah
3.160.000
66
66
67
Lampiran 5. Asumsi harga barang inventaris tahun 2009 Golongan Barang Tanah Gedung/Bangunan Kendaraan Bermotor Peralatan Kantor Jumlah
Harga Perolehan (Rp) 2.100.000.000 1.600.000.000 967.915.000 135.000.000 4.802.915.000
Nilai sisa (Rp) 0 320.000.000 387.166.000 67.500.000 774.666.000
67
Umur Ekonomis (Tahun) 10 5 4
Nilai Penyusutan (Rp) 128.000.000 116.149.800 16.875.000 261.024.800
69
Lampiran 6. Rencana penyusutan inventaris Kantor Dinas Pendidikan Mukomuko tahun 2009 No Akt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15
Aktivitas Arsip surat menyurat Pengecekan Kepegawaian pelaporan kesekretariatan Kegiatan perencanaan Urusan Perjalanan Dinas Pendataan dan pengarsipan keuangan Pengelolaan data dan informasi bidang kesiswaan pendidikan dasar Pengelolaan data dan informasi bidang kurikulum pendidikan dasar pengelolaan data dan informasi bidang ketenagaan pendidikan dasar Pengelolaan data dan informasi bidang kesiswaan pendidikan menengah Pengelolaan data dan informasi bidang kurikulum dan ketenagaan pendidikan menengah Pengelolaan data dan informas urusan kurikulum, kelembagaan dan pembinaan warga belajar Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Rekapitulasi peserta ujian paket A, B, dan C pemeliharaan gedung dan lingkungan Belanja modal, barang dan jasa Total
Bangunan (Rp)
Kendaraan (Rp)
Peralatan (Rp)
Alokasi 2008 (Rp)
Rencana 2009 (Rp)
Alokasi 2009 (Rp)
8.493.827,16 8.493.827,16 8.493.827,16 8.493.827,16 3.687.242,80 3.687.242,80 6.452.674,90
3.485.546 5.060.051 8.942.228 23.692.696 2.704.303 9.768.542 8.909.175
744.932 1.429.054 744.932 1.429.054 744.932 1.657.095 1.581.081
12.724.305 14.982.932 18.180.987 33.615.577 7.136.478 15.112.880 16.942.931
1.689.464 1.689.464 1.689.464 1.689.464 1.970.714 1.970.714 1.670.714
14.413.770 16.672.396 19.870.451 35.305.042 9.107.192 17.083.594 18.613.645
6.452.674,90
7.806.420
1.125.000
15.384.095
1.670.714
17.054.810
6.452.674,90
7.791.396
1.125.000
15.369.071
1.670.714
17.039.786
9.679.012,35
33.163.765
1.201.014
44.043.791
2.083.214
46.127.005
9.679.012,35
1.424.266
1.657.095
12.760.373
2.083.214
14.843.587
4.345.679,01
324.516
972.973
5.643.168
2.083.214
7.726.383
4.345.679,01
1.337.127
972.973
6.655.779
2.083.214
8.738.994
35.555.555,56 3.687.242,80 128.000.000
973.549 766.219 116.149.800
744.932 744.932 16.875.000
37.274.037 5.198.394 261.024.800
760.000 1.370.714 26.175.000
38.034.037 6.569.109 287.199.800
68
69
69
Lampiran 7. Hasil uji penyimpangan pada anggaran yang disusun secara konvensional T-Test One-Sample Statistics N Konvensional
Mean 6
Std. Deviation
Std. Error Mean
4.66254E7
1.90348E7
-1.9929E7
One-Sample Test Test Value = 0 95% Confidence Interval of the Difference t Konvensional
-1.047
Df 5
Sig. (2-tailed) Mean Difference .343
-1.99290E7
Lower
Upper
-6.8859E7
2.9001E7
70
Lampiran 8. Hasil uji penyimpangan pada anggaran yang disusun dengan metode ABB T-Test One-Sample Statistics N ABB
Mean 6
-1.0783E7
Std. Deviation
Std. Error Mean
4.40292E7
1.79748E7
One-Sample Test Test Value = 0 95% Confidence Interval of the Difference t ABB
-.600
df
Sig. (2-tailed) 5
Mean Difference
.575
-1.07833E7
70
Lower -5.6989E7
Upper 3.5423E7
