Analisis Pembiayaan Syariah oleh Baitul Maal wa Tamwil Talang Emas pada Peningkatan Produksi Usaha Tani

Analisis Pembiayaan Syariah oleh Baitul Maal wa Tamwil Talang Emas pada Peningkatan Produksi Usaha Tani Muhamad Nadratuzzaman Hosen∗ dan Sheesar Tonny Gunawan∗∗ Abstrak Walaupun ekonomi syariah sedang berkembang saat ini, namun masih sedikit sekali aplikasinya dalam bidang pertanian, khususnya dalam pembiayaan pertanian. Petani selalu merasa dirugikan oleh pihak-pihak penyedia modal yang ada selama ini masih menggunakan sistem riba atau bunga sehingga selain hasil produksi yang tidak dapat mengelami peningkatan juga harus menerima kenyataan hutang yang terus meninggi. Penelitian ini mengidentifikasi penyebab rendahnya aksesiblitas petani terhadap penyedia modal. Selama ini petani sering mengeluhkan sulitnya mendapat akses modal melalui lembaga keuangan formal, sehingga mau tidak mau petani memperoleh modal melalui rentenir, tentu dengan segala konsekuensi yang bakal diterimanya kelak. Dengan dibentuknya BMT khusus untuk pembiayaan pertanian diharapkan mampu memberi kemudahan akses modal bagi petani serta dapat meningkatkan hasil produksi usaha tani sehingga ke depan petani bisa hidup secara lebih sejahtera. Kata kunci: usaha tani, pembiayaan syriah, peningkatan produktivitas A. Pendahuluan Sektor pertanian telah memegang peranan penting dalam perekonomian nasional melalui penyediaan pangan dan bahan baku industri, penciptaan kesempatan kerja, serta perolehan devisa. Tujuan utama sektor pertanian tentu saja sebagai penyedia pangan nasional, untuk menghindarkan negara dari bencana kelaparan. Selain itu, sektor pertanian juga mempunyai multiplier effect atau efek pengganda ke depan dan ke belakang yang besar, melalui keterkaitan “input-output-outcome” antar industri, konsumsi dan investasi. Hal ini terjadi secara nasional maupun regional karena keunggulan komparatif sebagian besar wilayah Indonesia adalah di sektor pertanian.1 Menurut data BPS tahun 2006, secara potensial Indonesia memiliki luas lahan pertanian sebesar 71,33% dari luas lahan keseluruhan di Indonesia, dan memiliki tenaga kerja sebanyak 44% dari jumlah tenaga ∗

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 1Rencana Startegis (Renstra) Pusat Pembiayaan Pertanian Tahun 2005-2009, diakses pada 12 Februari 2008 dari www.deptan.go.id ∗∗

SOSIO-RELIGIA, Vol. 9, No. 3, Mei 2010

1140 Muhamad Nadratuzzaman Hosen & Sheesar Tonny Gunawan: Analisis Pembiayaan …

kerja yang tersedia. Dengan data tersebut mestinya angka ketenagakerjaan di sektor pertanian cukup untuk mangurangi angka pengangguran di Indonesia. Namun kenyataanya hingga tahun 2006 tercatat bahwa jumlah penduduk miskin dari sektor pertanian mencapai 55% dari total penduduk miskin nasional. Tentu saja hal ini sudah cukup mengisyaratkan bahwa ada semacam kekeliruan sistem yang terjadi dan berbagai macam kesalahan yang mesti kita benahi bersama.2 Menurut sejarah pembangunan pertanian, penyaluran dana pembiayaan secara kredit dari pemerintah baik melalui instansi pemerintah maupun lembaga keuangan yang ada, menjadi sumber utama penyediaan modal bagi para petani. Tapi kenyataan jumlah alokasi pembiayaan kredit pertanian selama kurun waktu 2001 sampai awal 2007 dari pihak perbankan nasional dirasa masih sangat minim.3 Anggaran pembangunan nasional tahun 2006 untuk sektor pertanian juga masih rendah. Dari Rp 47 triliun anggaran pembangunan dalam APBN, hanya Rp 6,6 triliun yang dialokasikan untuk pembangunan sektor pertanian. Padahal alokasi dana APBN untuk rekapitalisasi perbankan saja mencapai Rp 60 triliun. Di lain pihak, keberpihakan lembaga keuangan formal terhadap sektor pertanian juga masih rendah. Hal ini nampak jelas karena bank lebih memperhatikan sektor industri yang dianggap lebih menguntungkan daripada sektorsektor lain termasuk sektor pertanian.4 Rendahnya alokasi kredit pada sektor pertanian disebabkan karena para bankir masih saja menganggap pemberian pembiayaan pada sektor ini memiliki resiko yang terlalu besar. Padahal bukti empiris telah menunjukkan bahwa sektor pertanian masih memiliki pertumbuhan positif saat Indonesia mengalami krisis ekonomi pada medio 1998, di mana pada saat itu pertumbuhan ekonomi di sektor lain terutama industri mengalami penurunan, tetapi sektor pertanian justru masih mengalami kenaikan meski hanya sebesar 0,38%.5 Minimnya sarana-sarana penyedia modal bagi petani kecil, akhirnya menjadikan money lenders atau disebut juga rentenir sebagai alternatif yang paling potensial yang dianggap bisa diandalkan untuk mengatasi ketersediaan modal yang sering di keluhkan tersebut. Dengan segala kemudahan yang ditawarkan dalam proses pencairan dana, akhirnya banyak yang terjerat terhadap praktik-praktik semacam itu. Ironisnya para rentenir tersebut umumnya adalah petani-petani besar yang menjadi 2 Pusat Pembiayaan Pertanian. Buku Saku Skim Pola Pembiayaan Bagi Hasil/Syari’ah untuk Usaha Sektor Pertanian Jakarta: Departemen Pertanian, 2007, p. 1. 3 Lihat Laporan Tahunan Bank Indonesia tahun 2001-2007. 4 Bambang Ismawan, diakses pada 12 Februari 2008 dari www.ekonomirakyat.org 5 Badan Pusat Statistik. (1999). Laporan Tahunan.


Muhamad Nadratuzzaman Hosen & Sheesar Tonny Gunawan: Analisis Pembiayaan … 1141

tengkulak mereka, sehingga bisa mempermainkan harga jual hasil panen mereka, dan tentu saja para petani kecil tersebut akan terus berkutat dengan “lingkaran setan” itu. Salah satu strategi Departemen Pertanian agar mempermudah petani mengakses modal yang diinginkan adalah dengan mengoptimalkan fungsi LKM yang sudah ada dan tumbuh di masyarakat dan juga menegembangkan sistem dengan pola pembiayaan syariah yang dapat memfasilitasi petani. Salah satu kebijakan yang mendorong tumbuh dan berkembangnya LKM syariah yang berasal dari kelompok tani yang telah lama dibangun adalah melalui dukungan dana pemerintah dan juga para donatur yang peduli terhadap pertanian. 6 Lembaga penyedia jasa keuangan melihat bahwa pemberian kredit ataupun pembiayaan di sektor pertanian memiliki resiko yang sangat besar. Selain tidak terpenuhinya standar 5C (Character, Capital, Capacity, Collateral, dan Condition of Economic) dari segi personal petani peminjam, juga ada rasa kekhawatiran terjadinya kredit macet apalagi saat terjadi gagal panen. Faktor inilah yang menjadi salah satu alasan lemahnya aksesibilitas petani terhadap lembaga penyedia modal tersebut, maka dalam hal ini penulis merumuskan ruang penelitian dalam beberapa pertanyaan berikut: a. Apakah pembiayaan dengan skim syariah dapat dijadikan alternatif baru penyediaan modal bagi petani? b. Apakah pembiayaan dengan skim syariah dapat meningkatkan produktifitas petani dalam menjalankan usahataninya? c. Bagaimanakah kemampuan petani dalam pengembalian modal kerja yang diberikan dengan menggunakan skim syariah? B. Permodalan Syariah sebagai Alternatif Baru Pembiayaan Pertanian Beberapa kredit program sudah banyak diimplementasikan, tapi tetap saja masalah permodalan masih menjadi kendala bagi para petani. Ketidak efektifan program kredit pemerintah nampak lebih nyata jika dilihat dari relatif tingginya tingkat penunggakan kredit yang sampai saat ini belum tuntas, misalnya kasus kredit usaha tani (KUT).7 Hal ini disebabkan oleh beberapa sebab, paling tidak ada tiga sebab yang berpeluang menimbulkan ketidak efektifan. Pertama, kredit selalu berbasis bunga tetap (fix interest). Setiap skim kredit , apapun bentuknya, 6 Endang S Th . Kata Pengantar Kepala Pusat Departemen Pertanian. Diakses pada 12 Februari 2008. www.deptan.go.id. 7 Ashari dan Saptana, Prospek Pembiayaan Syari’ah Untuk Sektor Pertanian, Bogor: Forum Penelitian Agro Ekonomi (FAE), 23 (2):132-147, Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Desember 2005.



menjadikan bunga sebagai harga tetap dari dana yang dipinjam dan harus dikembalikan ketika jatuh tempo. Padahal sektor pertanian memiliki resiko kegagalan yang cukup tinggi baik dalam produksi maupun fluktuasi harga yang relatif tinggi. Jika petani gagal dalam usahataninya baik karena gagal panen ataupun rendahnya harga pasar, mereka tidak akan mampu membayar pinjaman sehingga dapat terjerat hutang yang semakin besar karena prinsip bunga berbunga. Kedua, terdapat kesenjangan (gap) dalam “ruang usaha” antara peminjam (debitor) dan pemberi pinjaman (kreditor). Pihak debitor murni berusaha di sektor riil, sementara kreditor hanya bergerak di sektor moneter. Konsekuensinya, resiko kegagalan usaha umumnya hanya akan dibebankan kepada debitor, sedangkan kreditor tetap mendapatkan keuntungan sebesar tingkat suku bunga yang ditetapkan. Antara debitor dan kreditor tidak ada sinergi yang utuh karena masing-masing bergerak secara parsial dalam sistem penghitungan berbeda. Ketiga, sitem pembiayaan pertanian selama ini diintegerasikan dengan pembiayaan non pertanian. Sistem penghitungan usaha pada sektor nonpertanian (terutama industri dan jasa) jika diterapkan untuk usaha pertanian cenderung over estimate. Apabila dipaksakan hal ini akan membuat usaha pertanian tidak akan mendapat dukungan kredit dalam jumlah sesuai dengan kebutuhan. Pembiayaan syariah memiliki prospek yang cerah untuk sektor pertanian. Beberapa hal yang melandasi prospek pembiayaan syariah untuk sektor pertanian adalah sebagai berikut: 1. Karakteristik pembiayaan syariah sesuai dengan kondisi bisnis pertanian. Dalam dunia bisnis (termasuk sektor pertanian) fluktuasi besarnya pendapatan sudah menjadi fenomena umum. Skim pembiayaan syariah (terutama dengan bagi hasil), sangat sesuai dengan karakteristik bisinis pertanian sehingga lebih memberikan rasa keadilan karena untung dan rugi akan dibagi bersama-sama. Artinya petani dan pemilik modal akan bersama-sama bertanggung jawab terhadap jalannya usaha. 2. Skim pembiayaan syariah sudah dipraktekan secara luas oleh petani Indonesia. Secara budaya, banyak petani sudah mengenal model pembiayaan yang menyerupai atau sejalan dengan sistem syariah (mudharabah) seperti maro (pembagian hasil 50:50) dan mertelu (1:2). Dengan sosialisai yang lebih intensif, petani akan lebih mudah dan cepat memahami konsep pembiayaan syari’ah Karena secara historis maupun faktual pernah atau mungkin sedang mempraktekan model tersebut. SOSIO-RELIGIA, Vol. 9, No. 3, Mei 2010


3. Luasnya cakupan usaha di sektor pertanian. Usaha sektor pertanian/agribisnis mencakup bebrapa subsistem yang sangat luas, mulai dari subsistem pengadaan saprodi, budidaya, panen, pasca panen, pengolahan, hingga pemasaran hasil. Pada semua subsistem ini memungkinkan untuk menggunakan pembiayaan model syariah. Demikian halnya jika dilihat dari komoditasnya yang beragam, mulai dari tanaman pangan (padi, palawija), holtikultura (sayuran dan buah-buahan), perkebunan, dan peternakan yang masung-masing terbangun sebagai sistem agribisnis tersendiri. 4. Produk pembiayaan syariah cukup beragam. Hal ini memungkinkan nasabah untuk memilih jenis produk pembiayaan syari’ah sesuai dengan kondisi dan karakteristik usaha mereka. 5. Tingkat kepatuhan petani. Usaha pertanian saat ini masih digeluti oleh sebagian besar petani kecil di pedesaan, dan umumnya mereka menghormati aturan keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Adanya skim pembiayaan yang sesuai dengan ajaran agama diharapkan secara emosional akan mempermudah petani dalam menerima system pembiayaan syariah. Selain itu prinsip-prinsip yang diajarkan mengandung tatanan nilai yang universal dan tidak eksklusif, sehingga diharapkan juga bisa diteriima di kalangan masyarakat non muslim. 6. Komitmen bank syariah untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Dari pengalaman pembiayaan yang dilakukan oleh bank/lembaga keuangan syariah selama ini, alokasi pembiayaan terbesar diperuntukkan untuk UKM. Komitmen ini merupakan peluang besar untuk sektor pertanian yang mayoritas berskala usaha kecil sampai menengah. 7. Usaha di sektor pertanian merupakan bisnis riil. Hal ini sesuai dengan prinsip pembiayaan syariah yang menitikberatkan pada pembiayaan untuk sektor riil dan justru melarang pada pembiayaan untuk sektor yang spekulatif. Menurut Hafidhuddin, faktor yang mendukung argumentasi ini, antara lain: (1) prospek pertumbuhan ekonomi makro Indonesia semakin membaik di masa-masa yang akan datang, (2) potensi perbankan syariah menjadi semakin besar sejalan dengan perhatian pemerintah terhadap sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), (3) semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk bertransaksi secara syariah, dan (4) keyakinan yang semakin tinggi bahwa sistem ekonomi syariah lebih



memberikan nuansa keadilan.8 Untuk mendukung pembiayaan syariah di sektor pertanian, hal penting yang perlu diperhatikan adalah harus adanya keberpihakan perbankan yang diwujudkan dengan memberikan alokasi pembiayaan yang cukup besar untuk sektor pertanian. Peran pemerintah sebagai policy maker cukup signifikan dalam mendukung upaya ini baik melalui peraturan maupun fasilitasi informasi tentang usaha pertanian yang prospektif dimitrakan dengan model pembiayaan syariah. Departemen Pertanian, telah merespon dengan menyusun Peta Potensi Usaha Sektor Pertanian. Dengan peta ini pihak lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non bank, dapat mengetahui secara rinci potensi usaha sektor pertanian yang akan dibiayai. Di samping itu dengan telah tersedianya data dan informasi tentang profil investasi di sebagian besar wilayah provinsi akan mendukung implementasi pembiayaan syariah hingga ke pelosok wilayah desa. Menurut Ashari dan Saptana, untuk bisa mewujudkan pembiayaan syariah (utamanya di sektor pertanian) semakin berkembang tidaklah mudah karena pembiayaan ini masih dihadapkan pada berbagai macam tentangan yang harus dihadapi.9 Tantangan besar justru lebih banyak terkait dengan keberadaan lembaga pembiayaan (perbankan syariah) yang tergolong “pemain baru” dalam industri perbankan nasional. Beberapa tantangan yang perlu mendapat perhatian serius para praktisi perbankan syariah dan pejabat yang berwenang adalah: 1. Relatif kecilnya pangsa dan volume perbankan syariah. Walaupun selama lima tahun terakhir perbankan syariah tumbuh secara signifikan, tetapi secara nasional pangsa dan volumenya masih relatif kecil. Berdasarkan data Direktorat Perbankan Syariah BI, hingga Desember 2004 total asset bank syariah (belum termasuk BPRS) hanya 1,03 persen dari total asset perbankan nasional. Begitu halnya dengan DPK (Dana Pihak Ketiga) yang dihimpun, masih 1 persen dari DPK total seluruh perbankan. Kecilnya asset dan pangsa perbankan syariah otomatis akan mempengaruhi besaran alokasi untuk sektor pertanian. 2. Terbatasnya Sumber Daya Insani (SDI). Perkembangan perbankan syariah yang cukup pesat belum diimbangi dengan ketersediaan SDI yang memadai, baik kualitas maupun kuantitas. SDI selain dituntut professional di biadangnya juga 8 Hafidhuddin, Didin, Peran Pembiayaan Syari’ah dalam Pembangunan Pertanian di Indonesia. Orasi Ilmiah Guru Besar Ilmu Agama Islam, 23 Juni, Bogor. 2007 9 Ashari dan Saptana, Prospek Pembiayaan ..., pp. 132-147.



harus memahami nilai-nilai syari’ah, dan kekurangan ini justru banyak terjadi pada level middle dan top management. Fakta menunjukkan sebagian besar SDI tidak memiliki latar belakang pendidikan perbankan syariah, tapi dari bank konvensional. Hal ini bisa menimbulkan permasalahan karena pengetahuan yang kurang terhadap prinsip-prinsip syariah akan mengaburkan visi dan misi perbankan syariah itu sendiri. 3. Paradigma bank konvensional masih kuat. Terkait dengan belum memadainya SDI, pihak manajemen masih sering menggunakan “cara-cara” konvensional yang kadang melanggar rambu-rambu syariah. Hal ini diperburuk lagi dengan belum fahamnya para pemilik bank terhadap esensi, visi, dan misi perbankan syariah. Akhirnya muncul kebijakan-kebijakan bisnis yang terlalu sempit sehingga jauh dari visi dan misi perbankan syariah. Dampaknya adalah pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang semakin dijauhi oleh para pelaku perbankan syariah. Padahal kedua produk tersebut adalah pembeda yang paling jelas, sekaligus positioning yang baik bagi bank syariah ketika bersaing dengan bank konvensional. 4. Political will yang belum optimal. Pertumbuhan perbankan syariah tidak terlau terkendala oleh regulasi yang ada, hanya keberpihakan policy maker masih belum optimal. 5. Kurangnya proses sosialisasi. Belum banyak masyarakat dan pejabat publik yang belum memahami praktek perbankan syariah secara detil, termasuk mengerti tentang istilah-istilah yang digunakan yang dirasa masih sangat asing bagi masyarakat yang sudah terbiasa dengan istilah-istilah konvensional. Walaupun beberapa media tertentu sudah menyajikan informasi tentang perbankan syari’ah, akan tetapi jangkauan penyebarannya masih sangat terbatas. 6. Terbatasnya jaringan perbankan syariah. Jaringan kantor perbankan sayriah (termasuk BPRS) masih sangat terbatas. Sampai saat ini mayoritas hanya bisa dijumpai di kota-kota besar di sejumlah daerah di Indonesia. Kondisi ini dapat berpengaruh dalam pelayanan nasabah serta ekspansi pembiayaan sektor pertanian yang sebagian besar justru masih terpusat di pedesaan. Dari uraian di atas dapat ditarik benang merah permasalahan yang seringkali dihadapi oleh para petani adalah masalah aksesibilitas yaitu masalah aksesibilitas modal dan juga aksesibilitas penjualan hasil produksi pertanian (output). Dari segi aksesibilitas modal, kreditur cenderung SOSIO-RELIGIA, Vol. 9, No. 3, Mei 2010


menganggap petani sebagai masyarakat miskin, sehingga mereka berasumsi bahwa dana yang dipakai rata-rata akan habis dipakai untuk keperluan pribadi, bukan sebagai modal kerja, sedangkan menurut pandangan petani selaku debitur menganggap bahwa lembaga keuangan selaku kreditur sangat sulit untuk menyalurkan dana untuk petani. Kekurangan modal yang sering menjadi alasan klasik yang dimiliki petani. Setelah diidentifikasi, hal-hal tersebut paling tidak disebabkan oleh 5 hal, yaitu; (1) alokasi kredit untuk pertanian dari pemerintah (APBN) sangat minim, (2) minimnya lembaga formal maupun non formal yang mau menyalurkan kredit untuk pertanian, (3) pencairan dana memerlukan proses yang panjang dengan syarat yang membingungkan petani, (4) jumlah dan bentuk kredit yang disediakan sering tidak sesuai dengan kebutuhan petani, sehingga kredit menjadi tidak tepat guna, dan (5) minimnya peran pemerintah sebagai pengatur dan pembuat kebijakan. Jika kondisi tersebut masih terus berlanjut, bukan tidak mungkin petani hanya akan menjadi penyumbang terbesar dalam daftar penduduk miskin karena banyak kesulitan yang mereka alami, bahkan dari semenjak pra tanam. Hal tersebut tentu saja ditunjukkan dengan sulitnya mereka memeperoleh modal tepat saat musim tanam tiba. Di Indonesia, petani mayoritas masih dihuni oleh petani kecil, dan masih sering dianggap sebagai warga miskin. Hal tersebut menyebabkan kekhawatiran tersendiri bagi para penyedia modal untuk para warga miskin atas jasa layanan keuangan utamanya dalam hal kredit. Golongan miskin tidak selalu memerlukan tambahan modal untuk usahanya.10 Mereka seringkali menggunakan kredit tersebut untuk keperluan rumah tangga mereka sendiri yang terkadang tak terduga. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari pengikisan modal dan asset yang dapat mengganggu keberlangsungan usaha mereka. Kelemahan seperti inilah yang sering menjadi alasan mengapa petani memiliki kemampuan terbatas. Selain terbatasnya modal, petani sering kali dianggap terbatas dalam hal pengembalian modal pinjaman. Hal ini bisa saja terjadi karena tingginya tingkat kebutuhan rumah tangga para petani tersebut, sehingga seringkali modal yang telah ada terkikis guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan kata lain, usaha yang dilakukannya mengalami kerugian, karena tidak ada keuntungan yang mereka peroleh untuk menutupi kebutuhan rumah tangganya. 10

Usman, Syaikhu, Widjayanti I. Suharyo, Bambang Soelaksono, Nina Toyaumah, M. Sulthon Mawardi, dan Akhmadi. Keuangan Mikro untuk Masyarakat Miskin: Pengalaman di Nusa Tenggara Timur. Laporan Lapangan Smeru, Desember 2004. SOSIO-RELIGIA, Vol. 9, No. 3, Mei 2010


Lemahnya aksesibilitas output terjadi ketika pasca panen, di mana petani kembali dihadapkan pada ketidakstabilan harga. ketika terjadi panen raya, harga hasil tani sangat rendah, sedangkan saat paceklik tiba, harga hasil tani mengalami penyesuaian dengan masuknya produk impor. Kebijakan ini sering dilakukan pemerintah dengan alasan melindungi konsumen. Dalam hal ini terlihat jelas bahwa kelembagaan pangan di Indonesia dalam hal ini BULOG, tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Buruknya kualitas kebijakan sering menjadi penyebab tingginya biaya transaksi (biaya untuk menjalankan aktifitas ekonomi, baik melalui mekanisme pasar, mekanisme hierarki, maupun kegiatan kolektif). Aransemen kelembagaan yang efisien akan mampu menurunkan biaya transaksi secara signifikan. Namun persoalannya menjadi semakin pelik manakala kelembagaan yang efisien itu tidak mudah dirncang, diorganisasikan, dan ditegakkan. Tingginya biaya transaksi yang dibutuhkan menjadi salah satu alasan dasar mengapa IT (Indeks harga yang diterima petani), masih sangat rendah, misalnya dengan rendahnya harga jual output, dan IB (Indeks harga yang dibayar petani), menjadi sangat tinggi, kondisi di mana petani bertindak sebagai konsumen yang diharuskan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.Dengan kata lain NTP (Nilai Tukar Petani) masih rendah, dan itu berarti kesejahteraan petani kecil tersebut masih jauh dari kata sejahtera. C. Pembahasan 1. Peningkatan Pendapatan Petani Dari luas lahan yang dimiliki para petani di desa Selopamioro, dalam sekali tanam mereka tidak hanya menanam satu jenis tanaman. Petani umumnya membagi lahan mereka 50:50. sehingga dalam menanam kacang kacang tanah, seringkali dijumpai tanaman ini berbagi lahan dengan jagung atau palawija lainnya. Bisa dikatakan apabila dalam 1000m2, hanya 500m2 lahan yang ditanami kacang tanah. Hal tersebut dilakukan guna mencegah terjadinya gagal panen total jika mereka menanam satu jenis tanaman. Misalkan mereka gagal dalam panen jagung, mereka masih ada harapan keuntungan pada panen kacang tanah, sehingga mereka tidak terlalu merugi, meskipun jika menerapkan sistem ini output yang dihasilkan tidak maksimal, karena perbedaan jenis tanaman yang tentu saja berbeda dalam penyerapan air dan pupuk. Padahal jumlah hasil panen atau output produksi kacang tanah sebenarnya sangat ditentukan oleh pola tanam yang dilakukan para petani. Jika mereka melakukan pola tanam tumpang sari maka hasil panen yang didapat minimal dengan resiko kerugian kecil. Sedangkan jika seluruh



lahan ditanami kacang tanah, maka bisa dipastikan hasil yang didapat juga maksimal, dan tentu saja resiko kerugian yang didapat semakin besar. Dalam satu kali panen kacang tanah, 1 kg bibit jika ditanam dengan pola tumpang sari, dapat menghasilkan 10 kg sampai 20 kg kacang tanah basah, namun jika di lahan mereka seluruhnya ditanami kacang bisa menghasilkan hasil maksimal sampai sebanyak 40 kg kacang tanah basah. Karena kehawatiran akan gagal panen total yang cukup tinggi, maka tidak heran jika petani memilih pola tanam tumpang sari sehingga output yang dihasilkan tidak maksimal. Dengan kata lain hasil panen yang akan diperoleh petani tergantung dari keberanian petani itu sendiri dalam mengoptimalkan lahan yang mereka miliki. Hasil akan maksimal jika ditanami satu jenis tanaman tentu dengan resiko gagal panen yang cukup tinggi, dan akan menjadi minimal jika ditanami beberapa jenis tanaman dengan resiko gagal panen yang relatif kecil, seperti yang terlihat pada tebel 1. Dari tabel 1 dapat terlihat jelas bahwa petani akan mendapatkan keuntungan yang besar jika dia berani mengoptimalkan lahan yang dimilikinya untuk menanam satu jenis tanaman, namun kerugian yang di dapat sangatlah besar. Dan mendapat keuntungan yang relatif kecil jika membagi lahan mereka untuk dua jenis tanaman namun kerugian yang didapat juga minimal. Tabel 1. Simulasi Pendapatan Petani dengan Luas Lahan Garapan 1000m2 Jenis Tanaman Jumlah bibit Kondisi Saat Hasil Panen/ Hasil Panen/ yang ditanam Panen Output (kg) Output (Rp) (kg) Kacang tanah 50 Berhasil 2000 6.000.000 Kacang tanah 25 Berhasil 375 1.125.000 Jagung 10 Berhasil 1000 1.000.000 Kacang tanah 25 Berhasil 375 1.125.000 Jagung 5 Gagal 0 0 Kacang tanah 50 Gagal 0 0

*estimasi hasil 1 kg jagung menjadi 100 kg ** harga output 1 kg kacang tanah basah Rp.3000,-/ kg ***harga output 1 kg jagung Rp.1000,-/ kg Sumber: Hasil wawancara dengan petani responden 2. Kondisi Petani setelah Dibentuknya BMT Talang Emas Bagi petani di desa Selopamioro, khususnya di dusun Nogosari, penerapan konsep syariah merupakan model baru bagi masyarakat di sana, dan Alhamdulillah konsep perekonomian baru tersebut bisa diterima dengan baik. Masyarakat petani mulai terbiasa, bahkan telah menikmati dengan penerapan sistem ekonomi tersebut, karena hasil yang mereka dapat sesuai dengan harapan mereka selama ini. SOSIO-RELIGIA, Vol. 9, No. 3, Mei 2010


Awalnya, istilah-istilah akad pada ekonomi syariah masih terasa asing di telinga para petani, tetapi secara tidak sadar akad tersebut telah sering mereka terapkan dalam melakukan bentuk kerjasama pertanian selama ini dengan istilah mereka sendiri, hingga pada akhirnya membuat petani terbiasa dengan akad-akad tersebut. Selain itu, pihak pengelola merupakan orang-orang kepercayaan yang menjadi pilihan mereka dalam menjalankan operasional BMT, membuat sistem ekonomi syariah semakin berkembang dan semakin diterima masyarakat seiring dengan semakin berkembangnya BMT, karena kejujuran dan rasa saling percaya menjadi kunci dalam menjalani kehidupan di sana. Kelembagaan kelompok tani di sana cukup kuat karena terbagi berdasarkan RT di tempat mereka tinggal, sehingga memudahkan dalam hal pengawasan dan kontrol antar anggota dalam hal penyaluran dan pengembalian pembiayaan oleh BMT. Jika ada nasabah yang berasal darii luar dusun mereka tetap menerima, karena asas kepercayaan tersebut dan orang-orang di sana terkenal dengan kejujurannya. Yang menjadi hambatan tentu saja para tengkulak besar yang telah menjelma menjadi rentenir yang merasa terusik dengan kehadiran BMT Talang Emas karena penghasilan mereka dirasa semakin menyusut, sehingga dengan segala cara mereka berusaha untuk membubarkan BMT tersebut, termasuk dengan menghasut Kepala Desa. Bisa dikatakan yang terjadi di sana seolah-olah BMT tersebut berjalan sendirian tanpa dukungan penuh dari pemerintah setempat, meskipun secara tak langsung pemerintah setempat menyadari jika perekonomian masyarakat semakin meningkat. Diharapkan ke depannya BMT tersebut bisa berkembang dan memangkas habis sistem ribawi yang ada seiring dengan bertambahnya asset yang mereka miliki dan telah melegalkan diri mereka sebagai badan hukum yang sah, sehingga mampu mengakomodir pembiayaan dalam jumlah yang lebih besar dan jangkauan wilayah yang lebih luas. Tentu saja diharapkan mendapat dukungan penuh dari pemerintah setempat. Selain itu mampu mensejahterakan petani seiring dengan semakin meningkatnya pendapatan mereka 3. Keragaman Usaha Tani Secara umum, petani mengaharapkan keuntungan dalam menjalankan usahataninya, atau dengan kata lain petani mengharapkan penerimaan yang diperoleh akan selalu lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Dalam usaha tani, biaya yang dikeluarkan dapat dikelompokkan sebagai berikut:



a. Biaya tetap, yaitu biaya yang penggunaannya tidak habis dalam satu masa produksi. Tergolong dalam kelompok biaya ini antara lain pajak tanah, pajak air, dan penyusutan alat. b. Biaya variabel, yaitu biaya yang besar kecilnya sangat tergantung kepada biaya skala produksi. Tergolong dalam kelompok ini adalah biaya untuk bibit, pupuk, pestisida, dan upah tenaga kerja. Bibit merupakan kebutuhan pokok untuk petani dalam usahanya meningkatkan produksi tanaman kacang di samping sarana produksi lainnya seperti pupuk dan pestisida. Dalam usahatani kacang tanah di Selopamioro, petani lebih percaya pada bibit lokal, karena telah terbukti murah, mudah di dapat, cocok dengan tanah mereka dan memiliki kualitas terbaik. Harga bibit di tingkat petani sebesar Rp.13.000,- per kg. Namun banyak dari mereka yang mensiasati dengan tidak menjual seluruh hasil panen mereka sebagai persediaan bibit di masa tanam mendatang. PT. Garuda Food selaku produsen terbesar produk makanan ringan berbahan dasar kacang tanah, pernah mensurvey kualitas kacang tanah di Selopamioro pada tahun 2007 silam. Hasilnya sungguh mengejutkan, karena kacang tanah di sana menempati rating pertama atau bisa dibilang kategori kacang nomor satu di Garuda Food. Sayang karena kuntitas yang sangat terbatas dan beberapa faktor lain, akhirnya survey tersebut tidak berlanjut sampai kepada tahap kerja sama perdagangan. Pupuk merupakan salah satu sarana yang penting. Ketersediaan pupuk yang sesuai dengan enam tepat (tepat jumlah, tepat jenis, tepat waktu, tepat harga, tepat tempat, dan tepat mutu), akan sangat membantu petani agar pelaksanaan usahataninya sesuai dengan anjuran. Rekomendasi penggunaan pupuk di Selopamioro dalam usaha tani kacang tanah adalah jenis SP-36 sebanyak 50 kg per 1000m2. Penggunaan pupuk SP-36 yang digunakan sebagai pupuk dasar bisa dicampur dengan kuradan sebagai pengganti pestisida, yang burguna untuk mengurangi pertumbuhan uret atau sejenis binatang kecil yang bisa menghambat pertumbuhan akar dan menambah jumlah bakteri nitrogen yang mampu mempercepat pertumbuhan buah pada akar. Pupuk SP-36 dibutuhkan tanaman karena mengandung unsur fosfat yang mempunyai fungsi dalam hal pembelahan sel, pembentukan bunga, buah dan biji, pertumbuhan akar dan sangat berguna pada periode akhir vegetatif. Unsur fosfat paling banyak dibutuhkan oleh tanaman pada masa awal pertumbuhan. Jika kekurangan unsur fosfat mengakibatkan pertumbuhan terganggu dengan gejala pertumbuhan lambat, bahkan sosoknya menjadi kerdil. Jika kelebihan unsur fosfat, bisa mengakibatkan daun menguning sebelum waktunya. SOSIO-RELIGIA, Vol. 9, No. 3, Mei 2010


Harga pupuk SP-36 di tingkat petani per 50 kg sebesar Rp.75.000,-. Sebelum BMT didirikan, petani biasa membeli pupuk dengan tengkulak besar yang memiliki alat transportasi dengan dikenakan biaya transport sebesar Rp.2.000,- per kilo gram. Dengan kata lain harga pupuk SP-36 sampai di tempat seharga Rp.175.000,- per 50 kg. Kondisi tersebut tentu semakin membaik setelah BMT Talang Emas berdiri. Di BMT tersebut pupuk SP-36 per 50 kg menjadi seharga Rp.82.500,- jika petani langsung membayar dan Rp.95.000,- jika dibayar dengan sistem yarnen . Kelebihan di BMT adalah margin tersebut tidaklah baku, tetapi hanya sebagai patokan. Harga tersebut bisa di tawar sesuai dengan kemampuan petani dan di bayarkan setelah masa panen tiba atau bisa dikatakan dibayar tiga bulan kemudian. Untuk tanaman palawija, termasuk kacang tanah, petani Selopamioro tidak menggunakan pestisida. Mereka hanya menggunakan kuradan yang dicampur pada pupuk SP-36 sebagai pupuk dasar, sehingga kacang tanah mereka tetap sehat dan alami. Hama bisa ditanggulangi karena memiliki pola tanam yang baik, sehingga mereka selalu berganti jenis tanaman yang ditanam sesuai musim hujan ataupun kemarau. Karena luas lahan yang digarap tidaklah luas, maka banyak di antara mereka tidak menghitung biaya tenaga kerja, karena kebanyakan mereka garap sendiri lahan mereka dari awal penyemaian sampai pada saat panen. Jasa tenaga kerja hanya dijumpai pada saat panen saja oleh pemilik lahan yang luas garapannya lebih dari satu hektar dengan bayaran sekedarnya, karena tidak ada nilai pasti untuk sewa tenaga kerja di sana. Terkadang cukup di bayar lauk pauk, daun untuk pakan ternak, atau sebagian dari hasil panen sesuai dengan kesepakatan.



Tabel. 2. Keragaan Usahatani Kacang Tanah dengan Luas Garapan 500m2, Dukuh Nogosari, Selopamioro dalam Satu Masa Tanam. Setelah adanya BMT Komponen Biaya Fisik Nilai Jumlah Presentase terhadap biaya total (%) Bibit (kg) 25 13.000 325.000 89,5 Pupuk SP-36 (kg) 20 1.900 38.000 10,5 Produksi (kg) 450 x 2.800 = 1.260.000 Biaya total = 363.000 R/C = 3,47 Pendapatan = 897.000 Sebelum adanya BMT Komponen Biaya Fisik Nilai Jumlah Presentase terhadap biaya total (%) Bibit (kg) 20 13.000 260.000 83,2 Pupuk SP-36 (kg) 15 3.500 52.500 16,8 Produksi (kg) 360 x 2.500 = 900.000 Biaya total = 312.500 R/C = 2,88 Pendapatan = 587.500 Sumber: hasil wawancara dengan petani Selopamioro tahun 2009

Dalam setahun petani dikenai biaya yang wajib dibayarkan untuk pengairan yaitu sebesar Rp.2.000,- yang digunakan untuk perawatan penampungan air, karena daerahnya merupakan daerah pegunungan, dan sungainya tidak mengalir sepanjang tahun, maka penampungan air mutlak diperlukan. Selain itu iuran wajib dalam setahun sesuai kesepakatan desa sebesar Rp.50.000,- yang dibayar melalui ketua kelompok tani. Mengenai pajak tanah, meskipun lahan adalah milik sendiri, namun banyak diantara mereka tidak memiliki sertifikat tanah, sehingga tidak ada kewajiban untuk pajak. Ada juga yang ikut program pemanfaatan hutan tani dari PERHUTANI, sehingga kurang jelas kepemilikannya karena tidak ada kata sewa atau bagi hasil lahan, bisa dibilang hibah, tapi bisa ditarik oleh PERHUTANI sewaktu-waktu. Estimasi pendapatan petani sebelum dan sesudah dibentuknya BMT dapat diketahui dengan mengetahui jumlah pendapatan yang diperoleh petani melalui jumlah produksi yang dihasilkan dikali harga yang dibayarkan pada saat panen, kemudian dikurangi dengan total biaya yang dikeluarkan. Biaya yang digunakan hanya mengacu pada bibit dan pupuk, hal ini dikarenakan variabel biaya yang lain bersifat keseluruhan, tidak hanya terpaku pada satu masa tanam saja. Estimasi pendapatan petani lebih lanjut dapat dilihat pada tabel 2 dan 3.



Tabel. 3. Keragaan Usahatani Kacang Tanah dengan Luas Garapan 1000m2, Dukuh Nogosari, Selopamioro dalam Satu Masa Tanam. Setelah adanya BMT Komponen Biaya Fisik Nilai Jumlah Presentase terhadap biaya total (%) Bibit (kg) 70 13.000 910.000 90,54 Pupuk SP-36 (kg) 50 1.900 95.000 9,46 Produksi (kg) 1300 x 2.800 = 3.640.000 Biaya total = 1.005.000 R/C = 3,62 Pendapatan = 2.635.000 Sebelum adanya BMT Komponen Biaya Fisik Nilai Jumlah Presentase terhadap biaya total (%) Bibit (kg) 40 13.000 520.000 80,9 Pupuk SP-36 (kg) 35 3.500 122.500 19,1 Produksi (kg) 720 x 2.500 = 1.800.000 Biaya total = 642.500 R/C = 2,801 Pendapatan = 1.157.500 Sumber: hasil wawancara dengan petani Selopamioro tahun 2009

Nilai R/C untuk petani sesudah adanya BMT dengan luas garapan 500m adalah 3,47. Artinya untuk setiap Rp.1,- biaya yang dikeluarkan, akan menghasilkan tambahan penerimaan sebesar Rp.3,47,-. Nilai R/C untuk petani sebelum adanya BMT adalah 2,88 artinya setiap Rp.1,- biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan tambahan pendapatan sebesar Rp.2,88,-.. Pada luas garapan 1000m2, sebelum adanya BMT, nilai R/C untuk petani adalah 2,801, artinya untuk setiap Rp.1,- biaya yang dikeluarkan, akan menghasilkan tambahan penerimaan sebesar Rp.2,801,-. Nilai R/C untuk petani sesudah adanya BMT adalah 3,62,- artinya setiap Rp.1,- biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan tambahan pendapatan sebesar Rp.3,62,-. Petani di desa Selopamioro, khususnya di dukuh Nogosari dalam melakukan usaha taninya hampir tidak menggunakan pestisida. Pestisida hanya digunakan pada jenis tanaman tertentu seperti tembakau dan padi . Hal ini dikarenakan petani secara turun temurun telah menggunakan pola tanam yang baik, yaitu dengan tidak menanam satu jenis tanaman saja sepanjang tahun di lahan yang mereka miliki. Mereka menanam sesuai dengan musim yang berlaku, seperti yang tertera pada tabel 4. 2



No 1 2

Tabel 4. Pemanfaatan Lahan Garapan Beserta Hasil Musim dan fungsi Hasil panen Hujan Padi, palawija (kacang ketela, jagung dll) Kemarau Bawang merah, tembakau, cabe

Sumber: Hasil wawancara dengan petani responden berdasarkan pengalaman bertani mereka selama bertahuh-tahun 4. Manfaat Dibentuknya BMT Talang Emas bagi Petani Kondisi yang dialami petani di masa sebelum adanya BMT sungguh memprihatinkan. Petani seringkali tidak dapat mengoptimalkan lahan yang mereka miliki. Misalkan saja lahan seluas 500m2, idealnya dapat ditanam sebanyak 25 kg bibit kacang tanah dengan tambahan pupuk sebanyak 30 kg, namun hanya ditanam sebanyak 10 kg bibit dengan tambahan pupuk sebanyak 15 kg. Mahalnya harga bibit dan pupuk dari tengkulak inilah yang memaksa mereka tidak optimal dalam menanam sesuai dengan luas lahan yang mereka miliki. Selain itu ada permainan harga pada saat panen. Banyak model yang dilakukan para tengkulak dalam mempermainkan harga panen salah satunya dikenal dengan istilah ’jemput bola’ dimana para tengkulak datang ke ladang-ladang petani dengan iming-iming harga tinggi dan tak perlu memikirkan uang transport, padahal harga yang ditawarkan sebenarnya jauh lebih rendah dari harga pasar, karena banyak petani yang buta akan harga di pasaran yang fluktuatif karena letak demografis desa yang nyaris terisolasi. Cara lainnya yang klasik tapi tetap efektif adalah ketika petani meminjam modal usaha tani kepada tengkulak tersebut. Selain petani harus mengembalikan pinjaman modal dengan bunga yang tinggi, mereka juga disyaratkan untuk tidak menjual hasil panen mereka kecuali kepada tengkulak tersebut dengan harga yang telah ditetapkan jauh di bawah harga pasar. Bisa dikatakan dengan cara seperti ini, petani tidak bisa keluar dari jeratan riba dan akan tetap berada di ’lingkaran setan’ tersebut. Namun kondisi petani dan masyarakat dusun pada umumnya berangsur membaik setelah dibukanya Pesan Trend Ilmu Giri dan juga sekaligus dibukanya BMT Talang Emas. Listrik mulai masuk desa, akses jalan desa mulai dibuka sehingga memudahkan penduduk untuk bisa ke pasar dan mengetahui harga-harga bibit, pupuk, sampai dengan hasil panen. Selain itu anak-anak mereka mulai banyak yang bersekolah bahkan ke jenjang perguruan tinggi, dan saat ini telah dibuka Sekolah Kepolisian Negara (SPN) di daerah tersebut. Perekonomian petani pada khususnya mulai membaik setelah dibukanya BMT. Banyak dari mereka yang berhasil keluar dari jeratan riba yang mereka pikir sebelumnya takkan pernah bisa keluar dari jeratan itu.



Selain itu walaupun baru akad murabahah yang bisa diaplikasikan dalam setiap produk BMT tersebut, namun mereka telah sangat yakin bahwa sistem perekonomian inilah yang terbaik untuk mereka, karena manfaatnya telah banyak dirasakan oleh mereka. 5. Pengaruh Luas Lahan, Bibit, dan Pupuk terhadap Produktivitas Sebelum menerima model fungsi yang diajukan dengan semua pertimbangan dan asumsi-asumsi yang mendasarinya, terlebih dahulu harus dilakukan pengujian terhadap ketepatan model. Uji ketepatan model dilakukan dengan menggunakan metode Transformasi Regresi yang menjadikan fungsi polinomial menjadi persamaan logaritmik. Hasil uji tersebut disajikan pada Tebel 5. Berdasarkan hasil uji F pada tabel 5, diketahui bahwa nilai F hitung > F tabel atau melihat probabilitasnya (Sig) lebih kecil dari taraf signifikansi (0,000<0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang diajukan dapat diterima. Tabel 5. Analisis Sidik Ragam pada Pendugaan Fungsi Cobb-Douglas, Desa Selopamioro Musim Tanam 2008/2009. ANOVAb Model 1

Regression Residual Total

Sum of Squares 23.688 .256 23.944

df 3 96 99

Mean Square 7.896 .003

F 2962.552

Sig. .000a

a. Predictors: (Constant), Ln pupuk, Ln luas lahan, Ln bibit b. Dependent Variable: Ln output

Hasil uji-t analisis regresi model fungsi Cobb-Douglas untuk menguji hubungan varsial antara variabel bebas dan variabel terikat disajikan pada tabel 6. Tabel 6.

Hasil Parameter Penduga pada Fungsi Cobb-Douglas, Desa Selopamioro Musim Tanam 2008/2009 Coefficientsa

Model 1

(Constant) Ln luas lahan Ln bibit Ln pupuk

Unstandardized Coefficients B Std. Error .899 .286 .336 .070 .602 .102 .273 .099

Standardized Coefficients Beta .216 .551 .234

t 3.149 4.781 5.894 2.770

Sig. .002 .000 .000 .007

a. Dependent Variable: Ln output

Dari tabel 6 terlihat bahwa Luas Lahan, Bibit, dan Pupuk SP-36 berpengaruh positif terhadap produksi petani. Hal ini menunjukkan bahwa ada peningkatan produksi dan pendapatan di kalangan petani kacang tanah setelah memperoleh pinjaman. Artinya bahwa secara financial petani memiliki kemapuan untuk mengembalikan pinjaman SOSIO-RELIGIA, Vol. 9, No. 3, Mei 2010


modal yang diberikan oleh lembaga keuangan, dan petani masih memiliki keuntungan bersih yang bisa dipergunakan untuk kesejahteraan keluarganya. Selain itu, sesuai karakteristik petani yang ada di Desa Selopamioro yang telah diterangkan di atas, kejujuran telah menjadi jati diri mereka. Maka dengan demikian dua kriteria yang dibutuhkan dalam pengembalian modal pinjaman berupa kemapuan dan kemauan bisa diatasi, karena petani telah memenuhi dua kriteria tersebut. Dilihat dari laporan keuangan BMT per 31 Desember 2008, dari dua jenis permodalan yang disalurkan baik itu dari USP (Unit Sektor Pertanian) maupun dari USR (Unit Sektor Riil) memang terdapat beberapa tunggakan. Pembiayaan yang kurang lancar, diragukan, dan macet dari sektor pembiayaan USP memang ada. Tapi nilai NPF ( Non Performing Loan) sebesar 0,42% per bulan, dan untuk kategori sektor riil atau USR, nilai NPF perbulannya mencapai angka 0,44%. Keadaan keduanya masih jauh di bawah ambang batas NPF maksimal yaitu sebesar 5 %. Dengan kata lain bisa dikatakan bahwa kedua jenis pembiayaan yang ada di BMT Talang Emas masuk dalam kategori lancar. Dengan demikian, bisa dipastikan bahwa petani telah mampu mengembalikan pembiayaan yang telah diterima, mengingat kondisi keuangan BMT dalam keadaan sehat. Hal ini telah menepis anggapan dari berbagai pihak yang terkait tentang isu miring mengenai pembiayaan pertanian yang berisiko tinggi yang ditakutkan terjadi kredit macet yang berakibat meruginya suatu lembaga keuangan. Setelah diketahui jika sejak BMT ini berdiri, pendapatan petani terus mengalami peningkatan, sehingga mereka terbukti mampu dalam mengembalikan pinjaman modal usaha tani yang telah mereka dapatkan. Artinya bisa dikatakan pertumbuhan pendapatan BMT berbanding lurus dengan pertumbuhan pendapatan petani. Semakin tinggi pendapatan petani maka akan semakin besar pula pendapatan yang didapat oleh BMT tersebut. Pendapatan BMT per 31 Desember selama kurun waktu 2005 sampai dengan 2008, dapat dilihat pada tabel 7. Dari tabel 7 dapat diketahui jika laba yang diperoleh BMT mengalami kerugian hanya pada periode awal berdirinya BMT sebesar Rp.311.450,-, namun setelah itu terus mengalami kenaikan secara signifikan. Laba bersih tahun 2008 berkurang sebanyak Rp.658.087,- yang disebabkan meningkatnya total pengeluaran BMT.



No 1 2 3

Tabel 7. Perhitungan Hasil Usaha BMT per 31 Desember 2008 Keterangan 31-12-2005 31-12-2006 31-12-2007 Total Pendapatan 381.000 14.474.875 22.959.250 Total Pengeluaran 692.450 11.361.615 11.523.090 Laba Bersih (311.450) 2.801.810 11.436.160

31-12-2008 23.737.167 12.959.094 10.778.073

*dalam rupiah Tingginya pengeluaran tersebut dikarenakan biaya bagi hasil tabungan nasabah semakin tinggi seiring semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya menabung. Selain itu pada periode tersebut adalah akhir masa bakti pengurus BMT yang lama, sehingga butuh dana untuk menggelar Rapat Anggota Tahunan sebagai upaya menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada para pendiri dan nasabah dan membentuk kepengurusan yang baru. D. Penutup Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pembiayaan dengan sistem syariah bisa dijadikan alternatif baru dalam penyediaan modal bagi petani, karena sistem tersebut sesuai dengan karakteristik petani dan terbukti mampu meningkatkan pendapatan usaha tani. Secara empiris petani sering melakukan akad yang ada dalam sistem ekonomi syariah meskipun hal tersebut tidak disadari selama ini. Selain itu proses mudah dan cepat serta angsuran ringan karena bagi hasil atau margin yang bisa dinegoiasikan sesuai kesepakatan bersama, dan penerapan konsep keadilan merupakan faktor-faktor pendukung yang menyebabkan pembiayaan syariah bisa cepat berkembang. Penambahan modal dengan menggunakan pembiayaan syariah dapat meningkatkan produktifitas petani dalam menjalankan usaha taninya. Hal ini bisa dibuktikan dengan bertambahnya modal, maka petani bisa mengoptimalkan luas lahan dalam penggunaan bibit dan pupuk, sehingga produksi bisa meningkat. Dari hasil penelitian dan berdasarkan data validitas dari lembaga keuangan terkait dengan nilai NPF USR sebesar 0,44& dan NPF USP sebesar 0,42% jauh dibawah ambang batas maksimal NPF sebesar 5%. Pembiayaan BMT berada dalam kategori lancar, hal tersebut menunjukkan bahwa petani mampu untuk mengembalikan modal kerja yang diberikan. Pendapatan yang diperoleh BMT berbanding lurus dengan Pendapatan yang diperoleh petani. Jika petani mengalami peningkatan pendapatan maka BMT pun akan memperoleh peningkatan pendapatan. Dengan kata lain keraguan bagi lembaga keuangan formal akan resiko dan keruagian dapat terbantahkan.



Daftar Pustaka Ashari, Potensi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan dan Pengembangannya, Bogor: Analisis kebijakan Pertanian 4 (2): 146-164, Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Juni 2006. Ashari dan Saptana, Prospek Pembiayaan Syari’ah Untuk Sektor Pertanian, Bogor: Forum Penelitian Agro Ekonomi (FAE), 23 (2):132-147, Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Desember 2005. Bank Indonesia, Laporan Tahunan, 2006. Badan Pusat Statistik, Laporan Tahunan, 2006. Buku Saku, Skim Pola Pembiayaan Bagi Hasil/Syari’ah untuk Usaha Sektor Pertanian, Jakarta: Pusat Pembiayaan Pertanian. Departemen Pertanian, 2007. Endang, "Kata Pengantar Kepala Pusat Departemen Pertanian", www.deptan.go.id/pembiayaan/direktorat_pembiayaan.htm Hafidhuddin, Didin, "Peran Pembiayaan Syari’ah dalam Pembangunan Pertanian di Indonesia", Orasi Ilmiah Guru Besar Ilmu Agama Islam, 23 Juni, Bogor, 2007. Ismawan MS., Bambang, www.ekonomirakyat.org Martowijoyo, S., "Dampak Pemberlakuan Sistem Bank Perkreditan Rakyat terhadap Kinerja Lembaga Pedesaan. Jurnal ekonomi Rakyat", Th.1, no. 5, Juli 2002. Mubyarto, Pengantar Ekonomi Pertanian, Edisi Ketiga, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1994. Nurmanaf, A. Rozany, Endang Lestari Hastuti, Ashari, Supena Friyatno, Budi Wiryono, "Laporan Akhir Analisis Sistem Pembiayaan Mikro dalam Mendukung Usaha Pertanian di Pedesaan", Bogor: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Departemen Pertanian, 2006. Sanim, Bunasor, "Efektifitas Penyaluran dan Penegembalian KUT Pola Khusus", Bogor: Jurnal Agro Ekonomi (JAE) 17 (1):51-65, Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Mei 1998.



Sanim, B. dkk, Studi Evaluasi Pelaksanaan KUT Pola Khusus, Jakarta: Kerjasama Bank Indosesia LP IPB, 1997. Santoso, Singgih, Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2004. Saptana, Suamryanto, M.Siregar, H. Maryowani, I. Sadikin, dan S. Friyatno, Analisis Keunggulan Komparatif Komoditas Holtikultura, Bogor: Pusat Penelitian dan Pengmebangan Sosial Ekonomi Pertanian, 2001. Soentoro, Supriyati, dan E. Jamal, "Sejarah Perkreditan Pertanian Subsektor Tanaman Pangan", dalam Andin H. Taryoto, Abunawan M., Soentoro, dan Hermanto (eds.), Perkembangan Perkreditan Indonesia, Monograph Series No.3, Bogor: Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, 1992. Sudaryanto , T. dan M. Syukur, Pengembangan Keuangan Alternatif Mendukung Pembengunan Ekonomi Pedesaan, Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, 2001 Sumaryanto dan Efendi Pasandaran, Keragaan Kredit Usahatani dalam Menunjang Peningkatan Produksi Pangan, Bogor: Forum Penelitian Agro Ekonomi (FAE) 9 (1): 10-15, Pusat Penelitian Sosial Ekonomi, Juli 1991. Syafa’at, Nizwar, dan Achmad Djauhari, Identifikasi Peneyebab Rendahnya Penyaluran Kredit Usahatani, Bogor: Forum Penelitian Agro Ekonomi (FAE) 9 (2): 113-119, Pusat Penelitian Sosial Ekonomi, Juli 1992. Syukur, M., H. Maryowani, Sunarsih, Y.Marisa, M. Fauzi Sutopo, "Peningkatan Peranan Kredit dalam Menunjang Agribisnis di Pedesaan", Bogor: Laporan Hasil Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, 2000. Syukur, M., Sumaryanto, dan C. Muslim, "Pola Pelayanan Kredit untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah di Pedesaan Jawa Barat", Forum Penelitian Agro Ekonomi (FAE), 11 (2): 1-13, Bogor: Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, 1993. Taryoto, A. H., "Perkreditan Pertanian di Indonesia", dalam Andin H. Taryoto, Abunawan M., Soentoro, dan Hermanto (eds.), Perkembangan Perkreditan di Indonesia, Monograph Series No.3, Bogor: Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, 1992.



Usman, Syaikhu, Widjayanti I. Suharyo, Bambang Soelaksono, Nina Toyaumah, M. Sulthon Mawardi, dan Akhmadi, "Keuangan Mikro untuk Masyarakat Miskin: Pengalaman di Nusa Tenggara Timur". Laporan Lapangan Smeru, Desember 2004. Wijono, W., "Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro sebagai Salah Satu Pilar sistem Keuangan Nasional: Upaya Konkrit Memutuskan Rantai Kemiskinan", Kajian Ekonomi dan Keuangan (edisi khusus), Jakarta: Pusat Pengkajian Ekonomi dan Keuangan, Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan, dan Kerjasama Internasional. Departemen Keuangan, 2005.


Analisis Pembiayaan Syariah oleh Baitul Maal wa Tamwil Talang Emas pada Peningkatan Produksi Usaha Tani

Recommend Documents