ANALISIS PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH PADA KARTU SHAR-E BMI DI PT. POS INDONESIA CABANG SEMARANG
SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 Dalam Ilmu Syari’ah
Oleh : ANI SUSANTI NIM. 072311028
JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG 2012
ii
iii
DEKLARASI
Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.
Semarang, 8 Desember 2011 Deklarator,
Ani Susanti
iv
MOTTO
“Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” (QS. An-Nisa 29)
v
HALAMAN PERSEMBAHAN Kupersembahkan karya ilmiah ini kepada Orang-orang yang telah memberi warna dalam kehidupanku :
1. Puji syukurku kehadirat Allah SWT atas segala anugerah yang tak ternilai yang kau limpahkan kepadaku kepada orang-orang disekitarku. 2. Orang tuaku tercinta bapak Wahyudi dan ibu Rumini sembah sungkem putri bungsumu.....terimakasih atas iringan do’a dan restumu sehingga Allah memberi ridho-Nya, hingga usainya skripsi ini. 3. Kakakku tercinta (Mas Akhsan syafi’i & mbak Fatimah) 4. Terimakasih buat keluarga besarku untuk subsidi financialnya, sehingga kuliahku selesai tepat waktu. 5. Mas Budi Rimbawan, terimakasih untuk kesetiaan, kasih sayangmu dan semangat serta doronganmu selama aku kuliah. 6. Buat mbak Cici dan mbak Istikomah yang selalu mendukungku. 7. Four girl ( Tya ( Bunda icen), Mimah, Anies, Dzaky ) 8. Anak-anak kos 23 (Mimah, Ida, Diah,Vika, Dany, Anies, Afwa, Lynta, Aisyah, De2h, Nining ) terimakasih atas suport kalian semua. 9. Teman-teman senasib dan seperjuanganku MUA & MUB (2007) Fak. Syari’ah, ayo semangat dan tunjukan pada dunia kalau kita bisa dan sukses selalu. 10. Kepada pihak PT. POS Indonesia Cabang Semarang terimakasih banyak atas bantuannya dan segenap karyawan. 11. Adik kelasku yang akan meneruskan perjuanganku 12. Bapak dan Ibu kos 23 terimakasih pak kos-kosan nya nyaman banget. 13. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih sedalam-dalamnya.
vi
ABSTRAK Kartu shar-E merupakan tabungan instan investasi syariah yang dikeluarkan oleh Bank Muamalat Indonesia. Akad yang digunakan dalam kartu shar-E tersebut adalah akad mudharabah. Yaitu suatu kontrak kemitraan yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada pihak lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama. Dalam hal pemasaran kartu sharE Bank Muamalat Indonesia menjalin kerjasama dengan PT. POS Indonesia, seiring berkembangnya kebutuhan konsumen akan hal tersebut. Berangkat dari masalah di atas yang menjadi rumusan masalah di dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan akad mudharabah pada kartu shar-E di PT. POS Indonesia Cabang Semarang dan apakah pelaksanaan akad mudharabah pada kartu shar-E di PT. POS Indonesia Cabang Semarang tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip Muamalah Islam atau tidak.. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (field research) dalam bentuk study kasus dengan menggunakan data primer berupa dokumen-dokumen pelaksanaan akad mudharabah, wawancara dengan nasabah pengguna kartu shar-E serta laporan tentang pelaksanaan akad mudharabah yang diperoleh dari PT. POS Indonesia dan Bank Muamalat Indonesia. Data sekunder diperoleh dari data kepustakaan berupa buku metodologi penelitian, buku ekonomi syari’ah dan dokumen lain yang berkaitan dengan PT. POS Indonesia diantaranya profil,visi dan misi, profil kartu shar-E yang ada di PT. POS Indonesia Cabang Semarang. Selanjutnya data diperoleh juga menggunakan analisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Dari penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut: Bahwa pelaksanaan akad Mudharabah pada kartu shar-E di PT. POS Indonesia Cabang Semarang merupakan perwakilan (wakalah) dari Bank Muamalat Indonesia untuk melakukan penjualan kartu shar-E dan menerima penyetoran tabungan dari nasabah. Sedangkan yang menjadi pelaku shahibul maal yaitu nasabah pengguna kartu shar-E dan mudharib nya yaitu pihak Bank yang kemudian diwakilkan kepada PT. POS Indonesia. Dan dalam penerapan akad mudharabah pada kertu shar-E, sebagaimana dipraktekkan di PT.POS Indonesia Cabang Semarang sudah sesuai dengan teori mudharabah yang ada dalam Muamalah Islam karena dalam pelaksanaannya sudah memenuhi syarat dan rukun dari akad mudharabah dan dalam praktek bagi hasil yang ada di PT. POS Indonesia Cabang Semarang juga sudah sesuai dengan prinsipprinsip Muamalah Islam karena pembagian porsi nisbah bagi hasil sesuai dengan apa yang telah di sepakati antara kedua belah pihak pada awal melakukan kesepakatan awal.
vii
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah wa syukurilah, senantiasa kami panjatkan ke hadirat Rabbul Izzati, Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapat ketetapan iman dan Islam. Sholawat
dan salam semoga tetap tercurahkan kepangkuan Rasul
Akhiruzzaman yakni Sayyidina Wa Habibina Rasullah Muhammad SAW pembawa rahmat bagi makhluk sekalian alam, keluarga sahabat dan para tabi’in serta kepada ummatnya, semoga kita mendapat pertolongan di akhir (kiamat) nanti. Skripsi ini yang berjudul Analisis pelaksanaan akad mudharabah pada kartu
shar-E BMI di PT. POS Indonesia Cabang Semarang. Yang dilatar
belakangi oleh permasalahan sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan akad mudharabah pada kartu shar-E di PT. POS Indonesia Cabang Semarang dan apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip Muamalah Islam. Diharapkan di dalam kajian skripsi ini akan ditemukan kesimpulan yang berguna untuk perkembangan ekonomi syariah yang akan datang. Dalam penyelesaian skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan barbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada: 1. 2.
Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, MA., selaku Rektor IAIN Walisongo. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo.
3.
Bapak Drs. H. Noor Khoirin, M.Ag dan Ibu Nur Hidayati Setyani, SH, MH., selaku pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing penulis.
4.
Para Dosen Pengajar Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
viii
5.
Kajur dan Sekjur Muamalah. Serta segenap pegawai Fakultas Syari’ah yang telah banyak membantu penulis.
6.
Bapak Wahyudi dan Ibu Rumini yang tercinta atas segala kasih sayang, do’a, pengorbanan dan kesabarannya.
7.
Sahabat-sahabat semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan bantuan, dan semangatnya.
8.
Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu selama penulisan skripsi ini. Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan apa-apa, hanya
untaian terima kasih dan Semoga menjadi amal yang baik (shaleh) dan mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah SWT. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Karena itu penulis berharap saran dan kritikan yang bersifat membangun dari pembaca.
Semarang, 8 Desember 2011 Penulis
Ani Susanti 072311028
ix
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL............................................................................................. i HALAMAN NOTA PEMBIMBING.................................................................... ii HALAMAN PENGESAHAN .............................................................................. iii HALAMAN DEKLARASI................................................................................... iv HALAMAN MOTTO............................................................................................ v HALAMAN PERSEMBAHAN............................................................................ vi HALAMAN ABSTRAKSI................................................................................... vii HALAMAN KATA PENGANTAR..................................................................... viii HALAMAN DAFTAR ISI.................................................................................... x
BAB I
: PENDAHULUAN A. Latar Belakang .......................................................................... 1 B. Rumusan Masalah...................................................................... 5 C. Tujuan dan Manfaat Penulisan.................................................. 6 D. Telaah Pustaka........................................................................... 6 E. Metode Penelitian......................................................................11 F. Sistematikan Penulisan..............................................................14
BAB II
: KONSEP MUDHARABAH, WAKALAH DAN APLIKASINYA DALAM PERBANKAN SYARIAH A. Ketentuan Umum Tentang Mudharabah...................................16 1.
Pengertian Mudharabah.....................................................16
2.
Dasar Hukum Mudharabah................................................19
3.
Rukun dan Syarat Mudharabah..........................................21
4.
Hak dan kewajiban shahibul maal dan mudharib..............23
x
5.
Jenis-Jenis Mudharabah....................................................24
6.
Batal dan rusaknya mudharabah.......................................27
B. Ketentuan umum Tentang Wakalah..........................................28 1.
Pengertian Wakalah............................................................28
2.
Dasar hukum Wakalah........................................................29
3.
Rukun dan Syarat Wakalah................................................30
4.
Jenis-Jenis Wakalah............................................................31
5.
Batal dan rusaknya Wakalah.............................................32
C. Sistem Mudharabah Dan Perkembangan Di Perbankan Syariah......................................................................................33
BAB III
1.
Sistem Mudharabah...........................................................34
2.
Perkembangan Sistem Mudharabah..................................37
: PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH PADA KARTU SHAR-E BMI DI PT. POS INDONESIA CABANG SEMARANG A. Profil PT. POS Indonesia Cabang Semarang............................40 B. Visi, Misi dan Falsafah Perusahaan PT. POS Indonesia Cabang Semarang...................................................................................42 C. Perkembangan PT. Pos Indonesia Cabang Semarang...............43 D. Proses kerjasama antara BMI dengan PT. POS Indonesia Cabang Semarang......................................................................46 E. Pengertian kartu shar-E..............................................................48 F. Prosedur Pendaftaran Anggota Pemegang Kartu Shar-E BMI di PT. Pos Indonesia Cabang Semarang........................................49 1.
Syarat dan Ketentuan Umum kartu shar-E.........................51
2.
Manfaat dan Keuntungan Kartu Shar-E.............................56
3.
Layanan Kartu shar-E.........................................................56
4.
Keunggulan Kartu shar-E...................................................58
5.
Penutupan Rekening kartu shar-E......................................61
xi
BAB IV
: ANALISIS AKAD MUDHARABAH PADA KARTU SHAR-E BMI DI PT. POS INDONESIA CABANG SEMARANG A. Analisis Pelaksanaan Akad Mudharabah pada kartu shar-E BMI di PT. POS Indonesia Cabang Semarang...................................64 B. Analisis akad Mudharabah pada kartu shar-E BMI PT. POS Indonesia Cabang Semarang ditinjau dari segi prinsip-prinsip Muamalah...................................................................................70
BAB V
: PENUTUP A. Kesimpulan................................................................................74 B. Saran-Saran................................................................................76 C. Penutup......................................................................................77
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN
xii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pos Indonesia merupakan sebuah badan usaha milik negara BUMN Indonesia yang bergerak di bidang layanan POS. Saat ini, bentuk badan usaha Pos Indonesia merupakan Perseroan Terbatas dan sering disebut dengan PT. Pos Indonesia. Bentuk usaha Pos Indonesia ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1995. Peraturan Pemerintah tersebut berisi tentang pengalihan bentuk awal Pos Indonesia yang berupa perusahaan umum (perum) menjadi sebuah perusahaan (persero). PT. Pos Indonesia adalah suatu perusahaan skala nasional yang melayani jasa antar barang baik didalam kota maupun diluar kota. PT. Pos Indonesia telah memiliki cabang di setiap penjuru Indonesia. Banyak sekali layanan-layanan yang dilakukan dari PT. Pos seperti: Express Post (Layanan pengiriman dokumen dan barang), EMS (merupakan layanan Premium PT. Pos Indonesia (persero) untuk pengiriman dokumen dan barang dagangan ke Luar Negeri), Paket Pos Internasional, Wesel Pos Internasional, POS PAY (merupakan jaringan cara tercepat, mudah dan praktis dalam melakukan setoran tabungan, pembayaran tagihan rekening telepon, seluler, asuransi, kredit, penerimaan pajak dan isi ulang pulsa seluler), Wesel Pos Standard (Sarana pengiriman uang untuk tujuan
1
2
diseluruh Indonesia dengan service level paling cepat 2 hari (H+2) Uang dapat diantar sampai rumah), Wesel Pos Prima (Sarana pengiriman uang untuk tujuan diseluruh Indonesia dengan service level H+0/ H+ 1.Produk Kiriman uang cepat sampai, bisa diantar sampai rumah), Wesel Pos Instan/Remittance (merupakan solusi untuk pengiriman uang anda secara cepat dan aman karena penerima dilengkapi dengan PIN dapat diambil diseluruh Kantor Pos dalam jaringan), Wesel Pos Berlangganan (Sarana pengiriman uang untuk tujuan diseluruh Indonesia dalam jumlah uang yang tetap dan rutin kiriman uang dapat diterima dirumah), Wesel Pos Luar Negeri/Western Union (Sarana pengiriman dan penerimaan uang untuk tujuan diseluruh dunia dengan level service H+0 kiriman dapat diterima diseluruh Kantor Pos dalam jaringan), Paket Pos Biasa, Paket Pos Kilat Khusus/PPKH (Layanan prioritas dari Unit Bisnis Logistik PT. Pos Indonesia yang tersedia di 28 propinsi di Indonesia. Layanan ini menawarkan garansi waktu tempuh dan ganti rugi jika terjadi keterlambatan atau hilang).1 Sesuai dengan perkembangan zaman yang ada, dan berkaitan dengan kebutuhan manusia yang tak terbatas, maka lahirlah unit pelayanan jasa yang lain dimana unit pelayanan jasa tersebut bergerak dalam bidang keuangan, yaitu Bank. Bank adalah lembaga keuangan yang menerima berbagai jenis simpanan dan mempergunakan dana yang terhimpun di
1
www.Pos Indonesia.co.id di akses pada tanggal 10 Agustus 2011
3
Bank terutama untuk pemberian kredit. 2 Istilah bank berasal dari bahasa italia “Banca” yang berarti meja yang dipergunakan oleh para penukar uang di pasar. Pada dasarnya bank merupakan tempat penitipan atau penyaluran kredit dan juga perantara di dalam lalu lintas pembayaran. 3 Dewasa ini, Bank dibedakan menjadi dua yaitu bank konvensional dan bank syari’ah. a.
Bank Konvensional
Sebagaian
terbesar
bank
yang
berkembang
Indonesia
melaksanakan prinsip konvensionalnya dengan metode; menetapkan bunga sebagai harga baik itu produk simpanan seperti giro, tabungan deposito, deposito berjangka, maupun produk penjamin (kredit) yang diberikan berdasarkan tingkat bunga terentu.4 b.
Bank Syari’ah
Bank Syari’ah (Bank bagi hasil) merupakan bank yang beroperasi
dengan
prinsip-prinsip
syariat
Islam.
Dalam
operasionalnya, baik dalam kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat maupun dalam penyaluran dana kepada masyarakat Bank Syari’ah menetapkan harga produk yang ditawarkan bardasarkan prinsip jual beli dan bagi hasil. 5
2
Sawaldjo Puspopranoto, Keuangan Perbankan Dan Pasar Keuangan Konsep, Teori dan Realita, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2004, hlm. 5 3 Iswardono, Uang dan Bank, Yogyakarta: BPFE- Yogyakarta, 1999, hlm. 50 4 Martono, Bank Dan Lembaga Keuangan Lain, Yogyakarta: EKONISIA, 2002, hlm. 30 5 Ibid, hlm. 31
4
Salah satu jenis Bank Syari’ah adalah Bank Mu’amalat Indonesia. Bank Muamalat Indonesia berdiri pada tanggal 1 November 1991 dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992.6 Sebagai Bank Pertama Murni Syariah, bank muamalat berkomitmen untuk menghadirkan layanan perbankan yang tidak hanya comply terhadap syariah, namun juga kompetitif dan aksesibel bagi masyarakat hingga pelosok nusantara. Komitmen tersebut diapresiasi oleh pemerintah, media massa, lembaga nasional dan internasional serta masyarakat luas melalui lebih dari 70 award bergengsi yang diterima oleh BMI dalam 5 tahun Terakhir. Shar-E adalah salah satu produk dari Bank Mu’amalat Indonesia yang bekerja sama dengan PT. Pos Indonesia sebagai jasa pemasaran dan penjualannya. 7 Kartu Shar-E merupakan kartu tabungan instant yang dikeluarkan oleh Bank Muamalat Indonesia. Shar-E mampu menembus keterbatasan jaringan perbankan syariah di seluruh Indonesia. Dengan kartu Shar-E, masyarakat dapat bertransaksi perbankan syariah di daerah terpencil sekalipun. Sebagai bank syariah pertama di Indonesia, Bank Muamalat dikenal inovatif. Banyak terobosan yang telah dilakukan oleh bank yang mengusung semboyan ''Pertama murni syariah'' itu. Salah satunya adalah Shar-E yang merupakan paket Investment Shariah Card8 pertama di Indonesia, bahkan di dunia. 9 Shar-E adalah tabungan instan investasi
6
Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari teori ke praktik, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 25 7 www. Muamalat Bank. com di akses pada tanggal 10 agustus 2011 8 Investment Shariah Card : kartu penanaman modal shari’ah 9 http://pikiranmhsw.blogspot.com/2011/05/penelitian-faktor-minat-beli.html/ di akses pada tanggal 10 agustus 2011
5
syari’ah yang memadukan kemudahan akses ATM, Debit dan Phone Banking dalam satu kartu dan dapat dibeli di kantor pos seluruh Indonesia. 10 Dalam
pelaksanannya
kartu
shar-E
menggunakan
akad
mudharabah. Mudharabah adalah suatu kontrak kemitraan (partnership) yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada pihak lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama. Berdasarkan pada latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pelaksanaan akad mudharabah pada Kartu shar-E BMI di PT. POS Indonesia Cabang Semarang. Maka penulis mengambil judul penelitian ini dengan judul : “Analisis Pelaksanaan Akad Mudharabah pada Kartu Shar-E BMI di PT. POS Indonesia Cabang Semarang”.
B. Rumusan Masalah 1.
Bagaimana pelaksanaan akad mudharabah pada kartu shar-E BMI di PT. POS Indonesia Cabang Semarang?
2.
Apakah pelaksanaan akad mudharabah pada kartu shar-E BMI di PT. POS Indonesia Cabang Semarang telah sesuai dengan Prinsip-prinsip Muamalah Islam?
10
http://fauzanijambi.blogspot.com/2008/09/sistem-bagi-hasil-produk-mudharabah.html/ di akses pada tanggal 10 agustus 2011
6
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan 1.
Tujuan penelitian a.
Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad mudharabah pada kartu shar-E BMI di PT. POS Indonesia Cabang Semarang.
b.
Untuk mengetahui apakah pelaksanaan akad mudharabah pada kartu shar-E BMI di PT. POS Indonesia Cabang Semarang telah sesuai dengan Prinsip-prinsip Muamalah Islam.
2.
Manfaat penelitian a.
Menambah wawasan dalam pelaksanaan di bidang akad mudharabah pada kartu shar-E BMI di PT. POS Indonesia Cabang Semarang serta diharapkan dapat digunakan sebagai pemikiran alternative mengenai permasalahan diatas.
b.
Bagi PT. POS Indonesia Cabang Semarang penelitian ini dapat dijadikan sebagai
bahan pertimbangan dalam
mengambil
kebijakan juga sebagai masukan dalam meningkatkan pelayanan.
D. Telaah Pustaka Pelaksanaan akad mudharabah pada kartu shar-E BMI di PT. POS Indonesia Cabang Semarang sangat menarik untuk dibahas. Penyusun berusaha melakukan penelitian terhadap literatur yang cukup relevan terhadap masalah dan yang menjadi obyek penelitian adalah PT. POS Indonesia Cabang Semarang sehingga penyusun bisa mendapatkan keterangan yang lebih jelas dan luas.
7
Adapun yang menjadi telaah pustaka guna menunjang dan sebagai bahan masukan dalam pembuatan skripsi penulis menggunakan panduan diantaranya: “Study Pelaksanaan Tabungan shar-E di Bank Muamalah Indonesia cabang Semarang”. TA oleh Siti Zulaikah, Nim: 2303007. Mahasiswi Fakultas Syariah/D3 yang lulus pada tahun 2006. Dalam analisisnya bahwa pelaksanaan bagi hasil di Bank Muamalah Indonesia Cabang Semarang berjalan dengan cukup baik, ini dapat dibuktikan dengan adanya banyak nasabah yang menabung di Bank Muamalah Indonesia Cabang Semarang karena sesuai dengan Syariah Islam. Tinjauan
Hukum
Islam
terhadap
agunan
tambahan
dalam
pembiayaan mudharabah menurut pasal 8 No. 10 tahun 1998 ”. Skripsi oleh Afnul Mardiyah (2101239). Bahwa agunan tambahan pada pembiayaan mudharabah adalah berupa aset nasabah yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai. Adanya agunan tambahan pada pembiayaan mudharabah merupakan upaya dilakukan Bank Syar’iah dalam rangka mengurangi resiko kerugian yang diakibatkan oleh adanya karakter buruk nasabah. Jadi, agunan tambahan yang ada pada pembiayaan mudharabah diperbolehkan jika konteksnya adalah charakter risk11 bukan bussines risk12 dan juga berdasarkan kaidah ushul fiqih yaitu maslahah mursalah serta memperhatikan tujuan adanya agunan tambahan tersebut yakni bukan mengamankan dana Bank tetapi untuk meyakinkan bahwa 11 12
charakter risk : untuk menanggung resiko dari karakter nasabah. bussines risk : bukan di gunakan untuk berbisnis.
8
pengelolaan benar-benar akan melaksanakan segala ketentuan yang telah dipakai dalam kontrak, dan untuk mengurangi resiko kerugian. “Praktek Bagi Hasil Dalam Investasi Mudharabah (Studi Kasus Di BMT Tumang Boyolali )”. TA oleh Widiyanto (NIM 2101200). Mahasiswa Fakultas Syariah yang lulus pada tahun 2006. Didalam analisisnya dalam Pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh BMT Tumang Kab. Boyolali menggunakan dua cara yaitu sistem jatuh tempo dan sistem angsuran. Pada penyelesaian perselisihan dalam praktek bagi hasil dalam investasi mudharabah di BMT Tumang penyelesaian perselisihan dalam praktek bagi hasil dalam investasi mudharabah di BMT Tumang ada beberapa prosedur yang dilaksanakan oleh BMT Tumang dan praktek prosedur yang dilaksanakan oleh BMT Tumang belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam. “Analisa Terhadap Penerapan Sistem Mudharabah Pada Proyek P2ker13 Di Baitul Maal Muamalat (BMM) Semarang”. Skripsi oleh Nasrudin (2199208) penulis menguraikan dan membahas beberapa permasalahan implementasi mudharabah dalam pelaksanaan proyek peningkatan kemandirian ekonomi rakyat di Baitul Maal Muamalat Semarang yang termasuk dalam skripsinya menurut hukum Islam adalah sah. “Study Deskriptif Risiko Akad mudharabah Pada Tabungan Ummat di PT. BPRS Asad Alif sukorejo Kendal”. TA oleh Zumrotur Rodiah
13
P2ker : Proyek Peningkatan Kemandirian Ekonomi Rakyat
9
(2303045) Fakultas Syari’ah/D3 bahwa di PT. BPRS Asad Alif Sukorejo Kendal menerapkan sistem bagi hasil selain itu juga menerapkan bagi laba. Dan obyek kajiannya adalah penghimpunan dana di BPRS Asad Alif didasarkan pada dua konsep yang legal yaitu mudharabah dan musyarakah sebagai alternatif dalam menerapkan bagi hasil (Profit and Lost sharing. Yang dilakukan di BPRS Asad Alif menggunakan metode bagi hasil laba yaitu dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah. Dana mudharabah dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh LPS. Nasabah tidak akan menanggung kerugian Bank, Jadi dana yang dimasukkan di Bank pasti akan kembali utuh. “Tinjauan Hukum Islam terhadap kerja sama ATM (ATM bersama) Bank Syari’ah dengan Bank Konvensional (study kasus di Bank Muamalat Indonesia cabang Semarang)”. Skripsi oleh Agus Winarno (2199054). Obyek kajiannya adalah kerja sama ATM (ATM bersama) Bank Syari’ah dengan Bank Konvensional (study kasus di Bank Muamalat Indonesia cabang Semarang)”. Bahwa kerja sama adalah sebuah kegiatan yang diperintahkan dalam al-qur’an, hadits dan ijma’ sehingga boleh dilakukan, adanya perbedaan prinsip tidak menjadi penghalang untuk melakukan kerja sama antara Bank Syari’ah dan Bank Konvensional dalam bentuk apapun (tidak hanya ATM). Selama kerja sama tersebut tidak bertentangan Syari’ah Islam. Mengenai kerja sama ATM menurut penulis boleh dilakukan, dalam pelaksanaan kerja sama ATM Bank Muamalat telah
10
memenuhi rukun dan syarat dari sebuah Syirkah (kerja sama), oleh karena itu dari aspek pemenuhan terhadap rukun dan syarat dapat dikatakan kerja sama ATM adalah boleh untuk dilakukan. “Pelaksanaan pembiayaan akad mudharabah di BMT Ben Taqwa ”. TA oleh Siti Zubaidah (2303003). Penelitian mahasiswi angkatan 2002 Fakultas Syari’ah/D3 ini menyimpulkan konsep mudharabah yang di munculkan oleh Siti Zubaidah sangat relevan. Didalam praktek pembiayaan mudharabah di BMT Ben Taqwa Godong tidak sesuai dengan kaidah fiqih karena dalam prakteknya sama saja dengan jual beli dimana bagi hasil ditentukan di awal. Untuk pengajuan pembiayaan mudharabah di BMT Ben Taqwa Godong harus melewati prosedur-prosedur yang sangat rumit dan tidak ada pengawasan secara khusus dalam akad kerja sama ini sehingga pihak BMT kurang mengetahui secara pasti tentang pengalokasian dana yang telah diberikan nasabah. Jadi pelaksanaan akad mudharabah di BMT Ben Taqwa Godong tidak sesuai dengan syari’ah.
E. Metode Penelitian 1.
Jenis Penelitian Penelitan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan (mendeskripsikan) mengenai suatu masalah. 14
14
hlm.18
Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, Jakarta: Raja Grafindo Presada, 1997,
11
Dalam hal ini yang menjadi penelitian adalah di PT. POS Indonesia
Cabang Semarang. Dengan fokus penelitian adalah
pelaksanaan akad mudharabah pada kartu shar-E. 2.
Sumber Data a.
Data Primer Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data secara langsung pada subyek sebagai sumber informasi utama yang dicari. 15 Sumber data dalam penelitian diperoleh melalui nasabah pengguna kartu shar-E dan bagian SOPP (Sistem Online Payment Poin) di PT. POS Indonesia Cabang Semarang.
b.
Data Sekunder Data sekunder, yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Seperti data dari kepustakaan, buku, dokumen dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pelaksanaan akad mudharabah pada kartu shar-E di PT. POS Indonesia Cabang Semarang, dalam hal ini
ialah buku atau dokumen yang berkaitan dengan PT. POS, diantaranya profil, visi dan misi, formulir pendaftaran kartu shar-E yang ada di PT. POS Indonesia Cabang Semarang.
15
Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, Yogyakarta:Pustaka Pelajar , 2001, hlm. 91
12
3.
Metode Pengumpulan Data. a.
Dokumentasi Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. 16 Untuk mendapatkan informasi yang lebih valid maka penulis mencari dokumen dari instansi terkait sebagai tambahan untuk bukti penguat yang berupa profil, visi dan misi, formulir pendaftaran kartu shar-E yang ada di PT. POS Indonesia Cabang Semarang.
b.
Wawancara Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer)
yang
mengajukan
pertanyaan
dan
yang
di
wawancarai (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.17 Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan langsung terhadap nasabah pengguna kartu shar-E dan bagian SOPP yang berkaitan dengan pelaksanaan akad mudharabah pada kartu shar-E. Seperti keuntungan menggunakan kartu shar-E dan
16
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm 231 17 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja RosdaKarya, 2004, hlm.135
13
prosedur untuk menjadi anggota pemegang kartu shar-E, praktek bagi hasil yang ada di PT. POS Indonesia Cabang Semarang. 4.
Metode Analisis Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara dan dokumentasi lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan cara mencari makna (meaning).18 Untuk menganalisa data yang telah diperoleh dan hasil penelitian, penulis menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu dengan melakukan analisis data dengan metode deskriptif analitis yaitu sebuah metode dimana prosedur pemecahan penelitian yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan subyek atau obyek pada seseorang atau lembaga pada saat sekarang dengan berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya. Kemudian dianalisa dengan data yang ada, selanjutnya dengan analisis seperti yang akan diketahui bagaimana pelaksanaan akad mudharabah pada kartu shar-E di PT. POS Indonesia Cabang Semarang, kemudian apakah Pelaksanaan akad mudharabah pada kartu shar-E BMI di PT. POS Indonesia Cabang Semarang telah sesuai dengan prinsip-prinsip Muamalah Islam.
18
Noeng muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif Telaah Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991, hlm. 183
14
F. Sistematika Penulisan Untuk mempermudah gambaran yang jelas dan mudah dalam memahami tulisan ini, maka penulis membagi kedalam lima bab yaitu: BAB I
: PENDAHULUAN, pada bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB II
:
AKAD
MUDHARABAH,
WAKALAH
DAN
APLIKASINYA DI PERBANKAN SYARIAH . Terdiri atas konsep mudharabah, yang meliputi: pengertian mudharabah, dasar hukum mudharabah, rukun dan syarat mudharabah, hak dan kewajiban shahibul maal dan mudharib, dan jenis-jenis mudharabah, batal dan rusaknya akad mudharabah, pengertian Wakalah, dasar hukum wakalah, rukun dan syarat wakalah, jenis-jenis wakalah, batal dan rusaknya wakalah,dan Sistem mudharabah dan perkembangan di Perbankan Syariah. BAB III
: PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH PADA KARTU SHAR-E BMI DI PT. POS INDONESIA CABANG
SEMARANG meliputi; profil PT. POS
Indonesia, sejarah berdirinya, visi-misi dan falsafah, perkembanganya PT. POS Cabang Semarang, Proses kerjasama antara PT. POS Indonesia dengan BMI, pengertian kartu shar-E, prosedur pelaksanaan pendaftaran
15
anggota pemegang kartu shar-E, syarat dan ketentuan Pemegang kartu shar-E, manfaaat dan keuntungan kartu shar-E, layanan kartu shar-E, keunggulan kartu shar-E, dan penutupan kartu shar-E. BAB IV
: ANALISIS AKAD MUDHARABAH PADA KARTU SHAR-E BMI DI PT. POS INDONESIA CABANG SEMARANG
meliputi;
Analisis
pelaksanaan
akad
mudharabah pada kartu shar-E BMI pada PT. POS Indonesia dan Analisis akad mudharabah pada kartu shar-E BMI PT. POS Indonesia Cabang Semarang Ditinjau dari Segi Prinsip-prinsip Muamalah Islam. BAB V
: PENUTUP, meliputi kesimpulan, saran-saran, dan penutup.
BAB II AKAD MUDHARABAH, WAKALAH DAN APLIKASINYA DALAM PERBANKAN SYARIAH
A. Ketentuan Umum Tentang Mudharabah 1.
Pengertian Mudharabah Mudharabah berasal dari kata al-dharb )(الضزب
yang
berarti berpergian atau perjalanan. Selain al-dharb, disebut القزاضyang berasal dari al qardhu ) (القزض, berarti alqath’u ) (القطعyang berarti potongan karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Ada pula yang menyebut mudharabah atau qiradh dengan muamalah.1 Menurut bahasa, mudharabah qath’u
atau qirod
berarti al-
(potongan), berjalan dan atau bepergian. Sedangkan
menurut istilah, Mudharabah atau qiradh dikemukakan oleh para ulama diantaranya: a.
Menurut para fuqaha, mudharabah ialah akad antara dua pihak
orang
saling
menyerahkan
menanggung,
hartanya
kepada
salah pihak
satu
pihak
lain
untuk
diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari
1
Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2010, hal. 135
16
17
keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syaratsyarat yang telah ditentukan. b.
Menurut Harfiyah, mudharabah adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. 2
c.
Malikiyah berpendapat bahwa mudharabah ialah akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan perak).
d.
Syaikh Syihab al-Din al- Qalyubi dan Umairah berpendapat bahwa mudharabah ialah seseorang menyerahkan harta kepada yang lain untuk ditijarahkan dan keuntungan bersama-sama.3
e.
Sayyid Sabiq berpendapat, mudharabah ialah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian. 4
2
Ibid, hlm. 136 Ibid, hlm. 137 4 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunah, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, Hal.217 3
18
Afzalur Rahman mendefinisikan mudharabah adalah suatu kontrak kemitraan (partnership) yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama. 5 Pada masa Rasulullah, praktik mudharabah antara khadijah dengan nabi, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh nabi Muhammad Saw keluar negeri. Dalam hal ini, Khadijah berperan sebagai pemilik modal (shahibul maal) sedangkan nabi Muhammad berperan sebagai pelaksana usaha (mudharib). Bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua,
yakni si pelaksana usaha, dengan tujuan untuk
mendapatkan untung disebut mudharabah.6 Mudharabah dapat didefinisikan suatu kerja sama yang dilakukan oleh dua pihak, didalamnya pihak pertama sebagai penyedia modal (shahibul maal) dan pihak kedua sebagai pengelola atau pemakai yang disebut dengan mudharib kemudian keuntungan dibagi berdua sesuai dengan syarat yang mereka buat.
5
Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah Life And General: Konsep Dan Sistem Operasional, Jakarta: GEMA INSANI, 2004, Hlm. 329 6 Adiwarman Azwar Karim, BANK ISLAM Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007, hlm. 204
19
2.
Dasar hukum Mudharabah Para ulama dan mazhab sepakat bahwa mudharabah hukumnya diperbolehkan berdasarkan Al- Qur’an, sunnah, dan ijma’ dan qiyas. 7 Dasar hukumnya antara lain: a.
Al- Qur’an 1) Dalam Surat Al-Muzzamil ayat 20
artinya: dan yang lainnya, berpergian di muka bumi mencari karunia Allah (QS. Al-Muzzamil:20)8 2) Dalam Surat Al- Jumu’ah ayat 10
Artinya: “ Apabila Telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (QS. Surat Jumu’ah: 10).9
7
Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalat, Jakarta: AMZAN, 2010, Hal.367 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Al- Karim Dan Terjemah Bahasa Indonesia, Jakarta: PT Sygma Examadia Arkanleema, 2009, Hal. 575 9 ibid, Hlm. 554 8
20
b.
Al- hadits ثالث فيهي الثز:عي صهية رضى اهلل عنو اى النثي صلى اهلل عليو وسلن قا ل . كة الثيع الى اجل والوقارضة وخلط الثز تا لشعيز للثيث وال للثيع ) ) رواه اتي هاجو Artinya: “tiga hal yang didalamnya ada keberkahan, ialah jual beli dengan tempo, akad qiradl, dan mencampur gandum dengan gandum sya’ir untuk (makanan) dirumah dan tidak untuk dijual (H.R. Ibnu Majah)".10
c.
Ijma Sejumlah
sahabat
menyerahkan
kepada
orang,
(mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma. d.
Qiyas Mudharabah
di
qiyaskan
kepada
al-musaqah
(menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada yang kaya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya mudharabah ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan diatas, yakni untuk kemaslahat. 11
10
Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Hajar al Kanani al ad Qolani Qohiro, Subul Salam, Bandung: Dahlan, 1982, Hlm.76 11 Rachmat Syafi’i, Fiqih Muamalah, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001, Hlm. 226
21
3.
Rukun dan syarat Mudharabah Rukun Mudharabah akan sempurna jika memenuhi rukunrukun sebagai berikut: a.
Ada mudharib ( pelaksana usaha ). Mudharib pada hakikatnya memegang 4 (empat) jabatan fungsioner: 1)
Mudharib adalah orang yang melakukan dharb, perjalanan dan pengelolaan usaha, dan dharb ini merupakan saham penyertaan dari padanya.
2)
Wakil, manakala berusaha atas nama perkongsian yang dibiayai oleh shahiul maal.
3)
Syarik yaitu partner penyerta, karena dia berhak untuk menyertai shahibul maal dalam keuntungan usaha.
4)
Pemegang Amanat yaitu dana mudharabah dari shahibul maal, dimana ia dituntut untuk menjaganya dan mengusahakannya dalam investasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama, termasuk mengembalikannya manakala usaha sudah usai. 12
12
b.
Ada pemilik dana
c.
Ada usaha yang akan dihasilkan
d.
Ada nisbah (keuntungan)
Muhammad, Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000, Hlm. 17
22
e.
Ada ijab qabul.13 Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam mudharabah
adalah sebagai berikut: a.
Pemodal dan pengelola. Dalam mudharabah ada dua pihak yang berkontrak: penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola (mudharib). Keduanya ini harus memiliki syarat. Di antaranya: 1) Pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum. 2) Keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan kafil dari masing-masing pihak.
b.
Sighat (ijab dan qabul) Ucapan (sighat) yaitu penawaran dan penerima (ijab dan qabul) harus diucapkan oleh kedua pihak guna menunjukkan kemauan mereka untuk menyempurnakan kontrak.
c.
Modal (maal).14 Syarat-syarat modal antara lain: 1) Modal harus berbentuk uang tidak berbentuk barang. 2) Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya. 3) Modal harus tunai bukan utang. 4) Modal harus diserahkan kepada mitra kerja.15
13 14
Muhammad Syakir Sula, Op.Cit., hal. 334 Nasron Harun, Fiqih Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, Hal. 178
23
d.
Keuntungan (nisbah) Dalam keuntungan disyaratkan bahwa pembagian keuntungan
harus
jelas
dan
bagian
masing-masing
diambilkan dari keuntungan dagang itu, seperti setengah, sepertiga dan seperempat. 4.
Hak dan kewajiban shahibul maal dan mudharib a.
Hak dan kewajiban shahibul maal 1)
Menerima bagian laba tertentu sesuai yang disepakati dalam mudharabah.
2)
Meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga yang dapat
digunakan
apabila
mudharib
melakukan
pelanggaran atas akad mudharabah. 3)
Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan oleh mudharib.
4)
Menyediakan seluruh modal yang disepakati.
5)
Menanggung seluruh kerugian usaha yang tidak diakibatkan oleh kelalaian, kesengajaan dan atau pelanggaran mudharib atas mudharabah.16
b.
Hak dan kewajiban mudharib 1)
Menerima bagian laba tertentu sesuai yang disepakati dalam mudharabah.
15
62
16
Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah,Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada, 2008, Hal.
Yeni Salma Barlinti, Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia, Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010, hal. 352
24
2)
Mengelola
kegiatan
usaha
tercapainya
tujuan
mudharabah tanpa campur tangan shahibul maal. 3)
Mengelola modal yang telah diterima dari shahibul maal sesuai dengan kesepakatan, dan memperhatikan syariah Islam serta kebiasaan yang berlaku.
4)
Menanggung seluruh kerugian usaha yang diakibatkan oleh kelalaian, kesengajaan dan atau pelanggaran mudharib atas mudharabah.17
5.
Jenis-jenis Mudharabah Para ulama fiqih membagi akad mudharabah menjadi dua bentuk yaitu mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah. a.
Mudharabah Muthlaqah Yang
dimaksud
dengan
transaksi
Mudharabah
Muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. 18 b.
Mudharabah Muqayyadah Mudharabah
Muqayyadah
adalah
suatu
akad
mudharabah dimana pemilik modal memberikan ketentuan atau batasan-batasan yang berkaitan dengan tempat kegiatan
17 18
Ibid. hlm.353 M. Syafi’i Antonio, Loc.Cit., Hlm 97
25
usaha, jenis usaha, barang yang menjadi objek usaha,waktu, dan dari siapa barang tersebut dibeli. 19 Adapun
jenis
mudharabah
Muqayyadah
terbagi
menjadi dua, yaitu: 1) Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet (investasi terikat) Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syaratsyarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya, disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu. Adapun kerakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut: a)
Pemilik
dana
wajib
menetapkan
syarat-syarat
tertentu yang harus diikuti oleh bank dan wajib membuat
akad
yang
mengatur
persyaratan
penyaluran dana simpanan khusus. b)
Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan
19
Ahmad Wardi Muslich, Loc.Cit., Hal. 372
26
dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad. 20 c)
Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana ini dari rekening lainnya.
2)
Mudharabah Muqayyadah Of Balance Sheet Mudharabah Muqayyadah Of Balance Sheet ini merupakan jenis mudharabah dimana penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (arranger) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syaratsyarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya. Adapun kerakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut: a)
Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana ini dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat
pada pos tersendiri dalam rekening
administratif.
20
Adiwarman Azwar Karim, Loc.Cit, hlm. 100.
27
2)
Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.
3)
Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil. 21
6.
Batal dan rusaknya akad Mudharabah Para ulama fiqih menyatakan bahwa akad mudharabah dinyatakan batal dalam hal sebagai berikut: a.
Syarat sahnya mudharabah tidak lengkap.
b.
Pihak pekerja melalaikan atau tidak peduli dalam berniaga dan menjaga modal, atau melakukan tindakan yang menyalahi tujuan akad mudharabah.22
c.
Masing-masing pihak menyatakan akad batal, atau pekerja dilarang untuk bertindak hukum terhadap modal yang diberikan, atau pemilik modal menarik modalnya.
d.
Salah satu yang berakad meninggal dunia. Menurut jumhur ulama, jika pemilik modal yang wafat maka akad tersebut akan batal.
e.
Jika salah satu yang berakad kehilangan kecakapan bertindak hukum, seperti gila sehingga menurut Imam Hanafi, akad mudharabah menjadi batal. 23
21 22
Ibid, hlm. 101 Sayyid Sabiq, Loc.cit., Hal. 220
28
f.
Modal
rusak
(manage),
ditangan
maksudnya
pengusaha jika
sebelum
dimanaj
rusak
sebelum
harta
dibelanjakan, mudharabah menjadi batal. 24
B. Ketentuan Umum Tentang Wakalah 1.
Pengertian Wakalah Perwakilan adalah al wakalah atau al-Wikalah. Menurut bahasa artinya al-hifdz (perlindungan), al-kifayat (pencukupan), aldhaman (tanggungan) dan al-tafdih (pendelegasian). Sedangkan menurut istilah wakalah adalah penyerahan yang dilakukan oleh orang yang boleh ber-tasharuf kepada orang lain yang juga boleh ber-tasharuf dalam sesuatu yang boleh digantikan. Al-Hanabillah permintaan
berpendapat
bahwa
al-wakalah
ialah
ganti seseorang yang membolehkan tasharuf yang
seimbang pada pihak yang lain, yang didalamnya terdapat pergantian dari hak-hak Allah dan hak-hak manusia. Sedangkan menurut Idris Ahmad mendefisinikan al-wakalah adalah seseorang yang menyerahkan suatu urusannya kepada orang lain yang dibolehkan oleh syara’ supaya yang diwakilkan dapat mengerjakan apa yang harus dilakukan dan berlaku selam yang mewakilkan masih hidup.25
23
Nasron Harun, Loc.cit., hlm180 Rachmat Syafi’i, Loc.cit., Hlm.238 25 Saleh al-Fauzan,Fiqih Sehari-hari, Jakarta: Gema Insani Press, 200, hlm 428 24
29
2.
Dasar Hukum Wakalah Dasar hukum wakalah adalah Al-Qur’an dan Al-Hadits a.
Al-Qur’an 1) Dalam Surat al-Kahfi ayat 19: .......... Artinya: “Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini”. (Al-kahfi:19). 26
2) Dalam Surat An-Nisa ayat 35:
Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.27
26
Departemen Agama RI, Al-Qur’an Al- Karim Dan Terjemah Bahasa Indonesia, Jakarta: PT Sygma Examadia Arkanleema, 2009, Hlm.295 27 Ibid, Hal. 84
30
b.
Hadits عي جا تز ر ض قا ل ارد ت الخز وج الي خيثز فا جيث النثي ص م فقا ل )اذااجيث وكيلي تخيثز فحذ هنو خوثة عشز وسقا ( رواه اتىداود
Artinya: Dari Jabir r.a. ia berkata: Aku keluar pergi ke Khaibar, lalu aku datang kepada Rasulullah Saw, maka beliau bersabda, “Bila engkau datang pada wakilku di Khaibar, maka ambillah darinya 15 wasaq” (Riwayat Abu Daud).28 3.
Rukun dan Syarat Wakalah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional tahun 10/DSNMUI/IV2000,
ditetapkan bahwa
dalam pelaksanaan akad
wakalah, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a.
Syarat-syarat muwakkil (wakil yang mewakilkan). 1) Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan. 2) Orang mukallaf atau anak mumayyiz (dapat membedakan antara hal-hal yang benar dan salah) dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah, dan sebagainya.
b.
Syarat-syarat wakil (yang mewakili). 1) Cakap untuk bertindak di mata hukum. 2) Dapat mengerjakan tugas yang diwakilikan kepadanya.
28
Al-hafidz bin Hajar Al-‘Asqalani, Buluqul Maram, Indonesia: Darul Ahya Al-kitab AlArabiyah, Hal, 185
31
3) Wakil adalah orang yang diberi amanat. c.
Hal-hal yang dapat diwakilkan dengan menggunakan prinsipprinsip wakalah. 1) Sesuatu hal (perbuatan hukum tertentu) yang diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili. Jadi, dalam memberikan kuasa tersebut, penerima kuasa harus mengerti maksud atau perbuatan hukum yang dikuasakan oleh pemberi kuasa. 2) Tidak bertentangan dengan syariat Islam. Pemberian kuasa tersebut tidak boleh untuk suatu tujun yang bertentangan dengan syariat Islam. 3) Dapat diwakilkan menurut syariat Islam.
d.
Shighat yaitu lafadz yang mewakilkan, shighat diucapkan dari yang berwakil sebagai simbol keridhaannya untuk mewakilkan, dan wakil menerimanya. 29
4.
Jenis-jenis Wakalah Adapun jenis wakalah terbagi menjadi 3 macam, diantara sebagai berikut: a.
Wakalah Mutlaqah Yaitu perwakilan secara mutlak tanpa batasan waktu atau urusan-urusan tertentu.
29
Irma Devita Purnama, Kiat-kiat Cerdas, muda, dan bijak memahami masalah Akad Syariah, Bandung: Mizan Media Utama, 2007, hlm, 148
32
b.
Wakalah muqayyadah Yaitu suatu perwakilan yang terbatas pada waktu dan urusan tertentu.
c.
Wakalah Aamah Yaitu Bentuk wakalah antara yang luas dan yang terbatas.30
5.
Batal dan rusaknya Wakalah TransaksiWakalah dinyatakan berakhir atau tidak dapat dilanjutkan dikarenakan oleh salah satu sebab dibawah ini: a.
Meninggalnya salah satu pihak yang berakad.
b.
Bila salah satunya gila.
c.
Pekerjaan yang dimaksud dihentikan.
d.
Pemutusan oleh
muwakkil
terhadap
wakil,
meskipun
mengetahui (menurut Syafi’i dan Hambali) tetapi menurut hanafi wakil wajib tahu sebelum ia maka tindakannya seperti sebelum putusan. e.
Wakil memutuskan sendiri.
f.
Keluarnya orang yang mewakilkan (muwakkil) dari status pemilikan.31
30
Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah dan kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, hlm 103 31 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqih Muamalat, Jakarta, PrenadaMedia Group, 2010, hlm 113
33
C. Sistem Mudharabah dan Perkembangan di Perbankan Syariah Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat
dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada
masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.32 Dengan mendasarkan pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tampak bahwa bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi
sebagai
sebagai
intermediasi
keuangan
(financial
intermediary institution).33 Sedangkan menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. 34 Dengan demikian dalam sebuah bank terdapat minimal dua macam kegiatan yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana untuk kemudian menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana.35
32
Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang Perbankan 1998 (Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998), Jakarta: Sinar Grafika, 1998, hal. 9. 33 Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007, hal. 78 34 Muhammad, Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah(Panduan Praktis Pembuatan Akad/ Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah), Yogyakarta: UII Yogyakarta, 2009, hlm. 4 35 Abdul GhofurAnshori, Op. Cit, hal. 78
34
1.
Sistem Mudharabah Bank telah menunjukkan peran yang penting dan berhasil sebagai lembaga keuangan dalam menjembatani para penabung dengan para investor. Tabungan yang dimaksud, akan bermanfaat bila
di
investasikan oleh
Bank
kepada
pengusaha
yang
membutuhkan dana, Sedangkan penabung tidak mempunyai kemampuan untuk mengelola dan/atau melakukan bisnis. Para penabung mempercayai sektor perbankan untuk melakukan fungsi yang bermanfaat kepada warga masyarakat pada umumnya dan khususnya warga masyarakat Islam membutuhkan dana. Seperti contoh sistem perbankan syariah dalam mengaplikasikan sistem mudharabah sebagai berikut:36 a)
Di dalam praktik perjanjian dilaksanakan dalam bentuk perjanjian baku (standard contract). Hal ini bersifat membatasi atas kebebasan kontrak. Adapun pembatasan yang dimaksud, berkaitan dengan kepentingan umum agar perjanjian baku itu diatur dalam undang-undang atau setidaknya diawasi oleh pihak Dewan Pengawas Syariah Nasional.
b) Bentuk akad produk tabungan mudharabah di Bank Syariah dimaksud, dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang disebut perjanjian bagi hasil.
36
Zainuddin Ali, Hukum Perbankam Syariah, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 45
35
c)
Dalam
perjanjian
tertulis
akad
perjanjian
tabungan
mudharabah disebutkan nisbah bagi hasil pemilik dana (shahibul
al-mal)
dan
untuk
pengelola
dana
disebut
(mudharib). Nisbah bagi hasil berlaku sampai berakhirnya perjanjian. Perjanjian ini mengikat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan syarat-syarat dan ketentuan umum. d) Pelaksanaan akad tabungan mudharabah terjadi apabila calon nasabah yang akan menabung atau meminjam modal dari Bank Syariah. Dalam akad perjanjian tertulis tersebut sebelum ditandatangani oleh calon nasabah, kreditor atau penabung telah terlebih dahulu mempelajari dan apabila calon nasabah menyetujui perjanjian yang dimaksud, maka calon nasabah menandatangani perjanjian. e)
Nasabah yang meminjam uang kemudian terlambat dalam membayar,
pihak
bank
tidak
memberi
denda,
tetapi
memberikan peringatan. f)
Sistem Amanah (kepercayaan).37 Selain menggunakan sistem yang disebutkan di atas, pihak
Perbankan Syariah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang yang dimaksud,
37
Ibid, hlm. 46
36
menyebutkan
bahwa
yang
dimaksud
dengan
pembiayaan
berdasarkan prinsip syariah adalah penyedia uang atau tagihantagihan yang dapat dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka wakrtu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. 38 Berdasarkan Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 bahwa Tabungan yang dibenarkan secara Syariah adalah yang berdasarkan prinsip mudharabah, ketentuannya sebagai berikut: a)
Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul almal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
b)
Dalam
kapasitasnya
sebagai
mudharib,
bank
dapat
melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya melakukan mudharabah dengan pihak lain. c)
Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
d)
Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
38
Ibid, hlm. 47
37
e)
Bank sebagai mudharib menutup biaya keuntungan yang menjadi haknya.
f)
Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. 39
2.
Perkembangan sistem mudharabah Perkembangan sistem mudharabah Bank Syariah di Indonesia
bila
dibandingkan
dengan
perkembangan
bank
konvensional dan/atau perkembangan perbankan syariah di negaranegara yang sebagian besar berpenduduk muslim, dapat dikatakan bahwa perbankan syariah di Indonesia masih dalam tahab awal perkembangan. 40 Perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang secara formal dimulai sejak tahun 1992, hingga saat ini meskipun pangsa pasarnya masih relatif kecil. Namun, dari sisi laju pertumbuhan relatif cukup pesat. Pada tahun 1992 sampai dengan 1998 terjadi perkembangan yang lambat. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal di antaranya: a)
Masih
kurangnya
pemahaman
dan
banyak
terdapat
kesalahpahaman terdapat warga masyarakat mengenai bank syariah.
39
Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Ciputat: Gaung Persada, 2006, hlm. 8 40 Zainuddin Ali, Loc. cit., Hlm. 52
38
b)
Belum lengkapnya ketentuan perbankan, instrumen moneter dan pasar keuangan yang mendukung operasional bank syariah. 41
c)
Terbatasnya jumlah dan disrtibusi jaringan kantor bank syariah.
d)
Kurangnya sumber daya manusia dan tenaga yang ahli dalam mendukung pengembangan bank syariah. Berbagai hambatan dimaksud, sudah diatasi dengan
melaksanakan program pengembangan yang sungguh-sungguh, terutama sejak dikeluarkan UU No. 10. Tahun 1998 tentang Perbankan. Langkah-langkah pengembangan yang dilakukan dapat dikelompokan menjadi beberapa kegiatan, yaitu sebagai berikut: a)
Menyempurnakan peraturan dan ketentuan operasional perbankan syariah serta perangkat-perangkat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dan panduan kegiatan usaha agar terdapat kepastian hukum dan kepastian usaha.
b)
Menyempurnakan infrastruktur keuangan, instrumen moneter dan pasar keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah guna mendukung pelaksanaan kebijakan moneter, serta efisiensi dalam pengelolaan dan bank-bank syariah.
41
Ibid, hlm. 53
39
c)
Menciptakan sistem monitoring dan pengawasan yang efektif untuk menjamin terciptanya sistem perbankan syariah yang sehat (sound and prudent) dan menjalankan ketentuan syariah secara konsisten.
d)
Melaksanakan
koordinasi
dan
program
peningkatan
kompetensi SDM baik di bank sentral maupun para bankir dan pihak yang terkait dengan perbankan syariah, serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah. Apabila dioptimalisasi perkembangan perbankan syariah yang didukung oleh kondisi maka akan semakin meningkat pemahaman dan keinginan warga masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan syariah sehingga tumbuh subur di masa mendatang. Sementara di lain pihak para bankir dan investor mulai menyadari mengenai potensi pasar dan keunggulan komperatif yang dimiliki oleh sistem perbankan syariah sehingga menimbulkan minat untuk mengembangkan pelayanan jasa perbankan syariah. 42
42
Ibid, hlm. 54
BAB III PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH PADA KARTU SHAR-E BMI DI PT. POS INDONESIA CABANG SEMARANG
A. Profil PT. POS Indonesia Cabang Semarang Perseroan Terbatas Pos Indonesia adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada dalam jajaran Direktorat Jendral Pos dan Telekomunikasi. Penyelenggaraan pelayanan Pos dan Giro diatur berdasarkan Undang-Undang No. 6 tahun 1989 tentang Pos. PT. Pos Indonesia Cabang Semarang terletak di jalan Pemuda No. 04 Semarang. Sebagaimana PT. Pos lain di seluruh Indonesia pada mulanya berbentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) Pos, Telegraf dan Telepon (P.T.T), kemudian dengan lahirnya Peraturan Pemerintah No. 240 tahun 1961 terjadi peleburan jawatan Pos, Telegraf dan Telepon kedalam Perusahaan Negara Pos dan telekomunikasi. Dengan beralihnya status dari jawatan Pos, Telegraf dan Telepon kedalam Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi, maka segala dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan, serta usaha dari jawatan Pos, Telegraf dan Telepon berpindah pada Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi. Selanjutnya mengingat perusahaan Pos dan Telekomunikasi semakin pesat dan cepat perkembangannya maka pada tanggal 6 Juli 1965 terjadi pemecahan kepemimpinan yang tadinya adalah satu perusahaan, Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi berubah menjadi dua perusahaan yaitu Perusahaan Negara Pos dan Giro dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah
40
41
No.29 tahun 1965 dan Perusahaan Negara Telekomunikasi dengan berdasarkan Peraturan pemerintah No. 30 tahun 1965. Pada tahun 1967 dengan adanya Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 17 tahun 1967, maka terjadilah penyederhanaan dan penyempurnaan semua yang ada di Indonesia, dibentuk kedalam tiga bentuk usaha yang diakui yaitu sebagai berikut: 1.
Usaha Negara Perusahaan Jawatan (PERJAN)
2.
Usaha Negara Perusahaan Umum (Perum)
3.
Usaha Negara Perusahaan Perseroan (Persero) Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada tanggal 9 Maret 1978
berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Maret 1978 seluruh bentuk Perusahaan Negara atau Perusahaan Jawatan diubah menjadi perusahaan umum, termasuk pula perusahaan jawatan Pos dan Giro berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 24 tahun 1984 tentang Perusahaan Umum Pos dan Giro. Terakhir kalinya pada tanggal 27 Februari 1995 Perusahaan umum Pos dan Giro dirubah menjadi Perseroan Terbatas (P.T) Pos Indonesia, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1995. Oleh karena itu dengan adanya atau lahirnya Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, maka hal itu memberikan dasar hukum dari berdirinya Perusahaan Perseroan Terbatas Pos Indonesia di nusantara ini.
1
1
Hasil penelitian dokumen Pos Indonesia dan wawancara dengan bapak Agus Bambang Kepala Bagian Sumber Daya Manusia tanggal 1 oktober 2011
42
B. Visi, Misi dan Falsafah Perusahaan PT. POS Indonesia Cabang Semarang Dengan berlandaskan pada Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1995 dan
dalam
rangka
meningkatkan
efisiensi
dan
efektivitas
usaha
menyelenggarakan jasa Pos dan Giro, terutama agar lembaga Pos dapat secara optimal menjalankan perannya sebagai pelaku utama perekonomian dan kemakmuran nasional. PT. Pos Indonesia mempunyai visi, misi dan falsafah perusahaan antara lain sebagai berikut: 1.
Visi Menjadi penyedia sarana komunikasi kelas dunia dalam bentuk layanan yang propesional dan paripurna, serta peduli terhadap lingkungan sehingga menjadi mampu berkembang sesuai dengan konsep bisnis yang sehat dan baik.
2.
Misi a)
Menyediakan sarana komunikasi yang handal dan terpercaya bagi masyarakat dan pemerintah guna menunjang pembangunan nasional serta memperkuat kesatuan dan keutuhan bangsa dan negara.
b) Mengembangkan usaha yang tertumpu pada peningkatan mutu pelayanan melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna untuk mencapai kepuasan pelanggan serta memberikan nilai tambah yang optimal bagi karyawan, pemegang saham, masyarakat dan mitra kerja.2
2
Dokumen PT. Pos Indonesia Cabang Semarang
43
3.
Falsafah perusahaan PT. Pos Indonesia Cabang Semarang adalah selalu berupaya untuk meningkatkan mutu layanan yang berorientasi kepuasan pelanggan dengan memperhatikan efisiensi, efektivitas dan produktivitas sumber daya dan kemampuan usaha melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan teknologi, juga guna membangun, mengembangkan pelayanan pos dan giro dalam arti yang seluas-luasnya untuk memperlancar hubungan-hubungan masyarakat dalam memacu dalam terlaksanaannya pembangunan nasional. 3
C. Perkembangan PT. Pos Indonesia Cabang Semarang Perkembangan dan kemajuan yang terjadi setelah perusahaan Umum Pos dan Giro berubah menjadi PT. Pos Indonesia (Perseroan sejak tanggal 27 Februari 1995, Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1995) adalah adanya resektrukturisasi yaitu pembentukan unit-unit usaha Devisi yang meliputi: 1.
Usaha Devisi Paket Pos
2.
Usaha Devisi Filateli
3.
Usaha Devisi Transportasi
4.
Usaha Devisi Teknologi dan Sistem Informatika (TSI)
5.
Usaha Devisi Properti Pembentukan usaha inilah yang memberikan perkembangan dan
kemajuan yang cepat pada lembaga PT. Pos Indonesia (Persero) baik itu yang ada di Semarang ataupun pada daerah lainnya. Hal ini terbukti dengan 3
Hasil Penelitian Dokumen Pos Indonesia dan wawancara dengan Dian sebagai CS (Costemer Service) Pos pada tanggal 29 Oktober 2011
44
banyaknya publik masyarakat (konsumen) yang mempercayai dan mau berkerja sama dengan lembaga PT. Pos Indonesia (Persero) ini sebagai salah satu lembaga-lembaga yang memberikan pelayanan dalam bidang jasa. PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Semarang walau belum atau tidak ada pembentukan Unit Usaha Devisi, hal ini disebabkan karena dengan terbatasnya pasar (lingkungan/wilayah masyarakat) yang belum mendukung untuk terbentuknya Unit Usaha Devisi, PT. Pos Indonesia Cabang Semarang dalam pelaksanaan dalam bidang jasa yang berbentuk layanan: a.
Layanan Berita
b.
Layanan Uang
c.
Layanan Barang
d.
Layanan Keagenan Dengan penyelenggaraan tersebut, bila dilihat dari segi penghasilan
atau pendapatan yang diperoleh oleh PT. Pos Indonesia Cabang Semarang, mengalami peningkatan dan perkembangan yang cukup pesat dibanding dengan sebelum berubah status menjadi Perseroan Terbatas, yang salah satu sebabnya adalah karena restrukturisasi atau pembentukan usaha Devisi. Dengan perubahan status dan adanya restrukturisasi pada PT. Pos Indonesia, maka srtuktur organisasi serta jalur pimpinan atau komando dan alur tanggung jawab dari organisasi pada PT. Pos Indonesia Cabang Semarang ikut berubah. Perubahan itu menjadi sebagai berikut:
45
STRUKTUR ORGANISASI PT. POS INDONESIA Cabang Semarang KAKP
MANAGER OPERASIONAL
SPV BISNIS KOMUNIKASI
SPV PRSES LAYANAN KOMUNIKAISI PAGI/SORE
SPV AKUTANSI
SPV BISNIS KEUANGAN
SPV DALMUTU
SPV KEUANGAN
SPV PENS/JPS
SPV BISLOG
SPV BPM / FILATELI
SPV GIRO
SPV BANGUS
SPV PELAYAANA N SORE
SPV ADM/ SDM
SPV TABANAS/SOPP TELKOM/
TELKOMSEL
SPV TRAFFIC PAGI/SORE SPV PKC / UPL
SPV TEKSAR
28kp Cab di SM,9 Kp Cabang Bawah DM Struktur diatas merupakan struktur organisasi pada PT. POS
Indonesia Cabang Semarang.4
4
Data diperoleh dari dokumen PT. POS Cabang Semarang.
46
D. Proses Kerjasama antara BMI dengan PT. POS Indonesia Tidak bisa dipungkiri bahwa dengan adanya PT Pos dapat membantu berbagai kebutuhan hidup manusia, antara lain kebutuhan akan proses transaksi berupa pengiriman barang maupun transaksi keuangan yang selama ini cenderung banyak dilakukan di lembaga keuangan yaitu bank. Seiring berjalan waktu, PT Pos Indonesia telah banyak melakukan perubahaan di dalam pelayanannya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kerjasama yang dilakukan PT Pos untuk menguatkan eksistensinya antara lain dengan melakukan kerjasama dengan Bank Muamalat. Kerjasama antara Bank Muamalat Indonesia dengan PT. POS Indonesia Cabang Semarang terjalin sejak tahun 2009. Sampai saat ini pengguna kartu shar-E di PT. POS Indonesia Cabang Semarang mencapai 251 nasabah. 5 Bank Muamalat memilih PT Pos Indonesia sebagai mitra kerja karena PT Pos Memiliki jaringan terluas sehingga dapat mempermudah proses distribusi produknya yaitu Shar-E melalui gerai-gerai Bank Muamalat atau kantor pos on-line yang sudah banyak tersedia di berbagai daerah di Indonesia. Saat ini PT. Pos Indonesia memiliki lebih dari 4.800 outlet dan ini merupakan jaringan terbesar yang ada di Indonesia. Sehingga dalam Hal ini tentunya dapat mewujudkan apa yang menjadi tujuan utama Bank Muamalat dalam hal penyaluran dan pemasaran kartu Shar-E, yang sudah pasti harus diimbangi dengan kualitas pelayanan atau Customer services yang memadai. 5
Hasil wawancara dengan Bapak Heri sebagai SOPP di PT. POS pada tanggal 26 september 2011
47
Bank Muamalat Indonesia berkerjasama dengan PT. POS Indonesia telah menggunakan akad Wakalah (perwakilan), bahwa peran PT. POS Indonesia sebagai perwakilan dari Bank Muamalat Indonesia untuk melakukan pembuatan pendaftaran anggota kartu shar-E dan melakukan penyetoran tabungan dari nasabah. Dan dalam kerja sama ini tentunya masing-masing pihak mendapatkan keuntungan. Untuk bank muamalat sendiri atas kerjasamanya dengan PT. Pos Indonesia keuntungan yang diperoleh adalah dari penyaluran dan pemasaran kartu shar-E yang telah di pasarkan oleh PT. Pos, kemudian keuntungan yang diperoleh dari PT. Pos itu sendiri yaitu berdasarkan pemasaran penjualan kartu shar-E tersebut. Keuntungan yang diperoleh masing-masing pihak diantaranya Bank Muamalat Indonesia 70% sebagai pemilik produk kartu shar-E kemudian pihak PT. POS Indonesia mendapatkan keuntungan 10% dari penjualan kartu shar-E. Adapun dalam bagi hasil, yang menentukan nisbah atau bagi hasil pada kartu shar-E ini adalah Bank Muamalat Indonesia, karena Bank Muamalat Indonesia sebagai pemilik produk kartu shar-E sedangkan PT. POS Indonesia diberi wewenang untuk menjualkan dan memasarkan kartu shar-E dan PT. POS hanya mengikuti semua ketentuan-ketentuan yang ada pada Bank Muamalat Indonesia. bahwa keuntungan yang didapat oleh pembagian bagi hasil antara nasabah dengan Bank porsi nisbah tersebut adalah 22:78.6
6
Wawancara dengan Ibu Neti manager Relatioship Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang
48
E. Pengertian Kartu Shar-E Shar-E (dibaca syar‟i) berarti sesuai dengan syariah yaitu aturanaturan allah, tuhan semesta alam yang diberikan untuk kemaslahatan umat manusia. Shar-E (dibaca share atau sye) berarti pengelolaan rekening sharE anda dijalankan secara Islami dan akan memperoleh bagi hasil yang sesuai dengan syariah. Huruf „E‟ dalam kata shar-E adalah kependekan dari kata electronic yang berarti shar-E didukung dengan teknologi tinggi yang memberikan kemudahan layanan transaksi elektronis. Huruf عatau „ain dalam logo shar-E dalah simbol dari sebuah kata dalam bahasa arab yang berarti mata atau lensa yang menerima cahaya. Shar-E merupakan sumber cahaya yang memberikan solusi juga sumber kebaikan sebagai tempat hijrah menuju ekonomi non ribawi. 7 Jadi, yang dimaksud dengan Shar-E adalah tabungan instan investasi syari‟ah yang memadukan kemudahan akses ATM, Debit dan Phone Banking dalam satu kartu dan dapat dibeli di kantor Pos seluruh Indonesia. Hanya dengan Rp. 50.000,- langsung dapat diperoleh satu paket kartu SharE dengan saldo awal tabungan Rp. 40.000,- sebagai serana menabung dan berinvestasi di Bank Muamalat. Shar-E dapat dibeli melalui Kantor Pos Online di seluruh Indonesia. Diinvestasikan hanya untuk usaha halal dengan bagi hasil kompetitif. Ada beberapa alasan mengapa dinamakan dengan produk Shar-E, antara lain adalah:
7
Sumber Data di peroleh: buku panduan penggunaan shar-E
49
1.
Easy
:
Mudah
memilikinya,
mudah
penyetorannya,
mudah
pengelolaan dananya. Dengan membeli paket perdana Shar-E anda akan langsung menjadi Nasabah Bank Muamalat. 2.
Everywhere : cukup membeli paket Shar-E di kantor pos online terdekat di seluruh Indonesia. Selanjutnya nasabah dapat melakukan penyetoran tabungan investasi melalui seluruh kantor Pos Online.
3.
Extraordinary : setiap bulan nasabah memperoleh bagi hasil murni syari‟ah yang akan ditambahkan ke rekening setiap bulannya.8
F. Prosedur Pendaftaran Anggota Pemegang Kartu Shar-E BMI di PT. POS Indonesia Cabang Semarang Untuk mekanisme pelaksanaan, PT. POS Indonesia Cabang Semarang hanya melayani pendaftaran anggota kartu shar-E dan penyetoran uang bagi nasabah. Selebihnya dilakukan oleh Bank Muamalat karena sebagai pemilik produk kartu shar-E. Adapun prosedur pelaksanaan pendaftaran anggota kartu shar-E di PT. POS Indonesia Cabang Semarang berdasarkan pada hasil wawancara dengan Bapak Budi sebagai nasabah pengguna kartu shar-E adalah sebagai berikut:. 1) Meminta formulir aplikasi shar-E Pos Indonesia. 2) Mengisi formulir aplikasi shar-E Pos Indonesia. 3) Menyerahkan fotocopy KTP atau surat tanda pengenal lainnya. 8
http://fauzanijambi.blogspot.com/2008/09/sistem-bagi-hasil-produk-mudharabah.html/ di akses tanggal 26 juli 2001
50
4) Menyetorkan uang sebesar Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) yang nantinya akan dikurangi biaya administrasi sebesar Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ) sehingga total saldo awal menjadi Rp. 40.000,(empat puluh ribu rupiah) . 5) Setelah penyetoran, kemudian mendapatkan tanda bukti pembayaran kemudian mendapatkan paket shar-E yang terdiri dari: a) Satu buah Kartu ATM. b) Satu buah PIN. c) Satu buah TIN.9 d) Satu buah Formulir Aplikasi Shar-E. e) Satu buah buku Panduan Penggunaan shar-E. Selain kemudahan-kemudahan diatas hal-hal lain yang mendasari nasabah untuk menggunakan kartu shar-E sebagai Investment Shariah Card adalah sebagai berikut: a)
Praktis.
b) Tanpa buku tabungan. c)
Tanpa saldo minimum.
d) Gratis biaya penutupan rekening. e)
Bagi hasil bulanan yang kompetetif.
f)
Fasilitas Mobile Banking dan sms Banking.
g) Online diseluruh cabang Bank Muamalat. h) Setoran minimum berikutnya yang ringan10.
9
TIN : Telephone Identification Number
51
Wawancara selanjutnya dengan ibu istikomah mengenai keuntungan menggunakan kartu shar-E, beliau menjelaskan bahwa ketertarikan menggunakan kartu shar-E, karena kartu shar-E sangat praktis dan mudah dalam transaksi dan biaya administrasinya sangat ringan. 11 Selain dengan ibu istikomah wawancara dilakukan dengan ibu Cici yang mana juga sebagai pengguna kartu shar-E, beliau mengatakan bahwa kartu shar-E
merupakan kartu
yang
berbeda
dengan kartu-kartu
konvensional lainnya, bahwa menurut beliau kartu shar-E merupakan kartu yang berprinsip bagi hasil dan berbeda dengan kartu konvensional yang berprinsip bunga. Sehingga beliau yakin menggunakan kartu shar-E dapat berinvestasi dengan prinsip Syar‟iah.12 1.
Syarat Dan Ketentuan Umum Pemegang Kartu Shar-E Dalam kartu shar-E sangat diperlukan syarat-syarat dan ketentuan sebagai pemegang kartu shar-E, diantaranya: a.
Kartu shar-E (selanjutnya disebut kartu) diperuntukkan bagi pembeli paket perdana shar-E (selanjutnya disebut pemegang kartu) dan hanya boleh dipergunakan untuk transaksi-transaksi yang ditentukan oleh Bank Muamalat (selanjutnya disebut Bank).
b.
Pemegang Kartu bertanggung jawab penuh atas kartu dan kerahasiaan PIN dan TIN yang diberikan oleh pihak Bank.
10
Wawancara dengan bapak Budi nasabah pengguna kartu shar-E pada tanggal 29 Oktober 2011 11 Wawancara dengan ibu Istikomah nasabah pengguna kartu shar-E pada tanggal 29 Oktober 2011 12 Wawancara dengan ibu Cici nasabah pengguna kartu shar-E pada tanggal 29 Oktober 2011
52
c.
Pemegang Kartu bertanggung jawab penuh atas semua transaksi yang diperoses dengan menggunakan kartu, baik diselenggarakan secara sepengetahuan pemegang kartu atau tidak.
d.
Apabila terjadi kehilangan atau pencurian kartu maka Pemegang Kartu wajib melaporkan kepada Bank. Bank akan menerima laporan selama jam kantor. Pemegang kartu bertanggung jawab atas semua transaksi yang terjadi sampai pemberitahuan tersebut diterima oleh Bank.
e.
Segala data yang diberikan nasabah kepada Bank akan dianggap benar atau sah karenanya Bank tidak bertanggung jawab atas segala sengketa yang timbul dikemudian hari karena ketidakbenaran data yang diberikan.
f.
Data yang tersimpan didalam data base Bank Muamalat adalah data pembeli kartu. Bank tidak bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan dari pemindahtanganan kartu kepada orang lain.
g.
Pemindahan Kartu shar-E kepada pihak lain harus disertai dengan pembaharuan dokumen yang diberitahukan secara tertulis kepada Bank. Dalam hal kelengkapan dokumen tersebut tidak dipenuhi maka Bank tidak bertanggung jawab terhadap segala bentuk penyalahgunaan kartu yang terjadi karena hal tersebut.
h.
Perubahan nama, kedudukan, alamat, dan perubahan-perubahan lain yang terjadi pada pemegang kartu rekening harus dengan segara diberitahukan secara tertulis kepada Bank. Dalam hal ini
53
Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian sebagai akibat kejadian-kejadian tersebut. i.
Bank tidak bertanggung jawab atas penggunaan kartu yang tidak sah. Bank tidak bertanggung jawab dalam hal ada tuntutan ganti rugi atas kehilangan karena pengguna kartu secara tidak sah tersebut.
j.
Pemegang Kartu dengan ini memberikan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada Bank untuk mendebet rekening Pemegang Kartu atas dana yang ditarik oleh pemegang kartu melalui transaksi-transaksi yang ditentukan oleh pihak Bank beserta jumlah uang lainnya yang menjadi kewajiban pemegang kartu.
k.
Apabila karena apapun dana yang bukan milik pemegang kartu ditarik
melalui
pengguna
kartu,
pemegang
kartu
harus
mengembalikan dana tersebut pada tanggal yang telah ditentukan dalam
permintaan
Bank.
Apabila
pemegang
kartu
tidak
mengembalikan dana tersebut pada tanggal yang ditentukan bank maka atas dana yang ditarik itu akan dikenakan denda yang akan ditentukan dari waktu kewaktu oleh bank, denda yang mengikat pemegang kartu. l.
Jika dirasakan perlu oleh pihak Bank, maka bank berhak mendebit rekening nasabah atau menahan dana untuk sementara waktu atas rekening nasabah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kenasabah.
54
m. Bank tidak bertanggung jawab atas penggunaan dan kelancaran bekerjanya mesin ATM bank lain selain ATM Muamalat dan atas segala kehilangan, pemalsuan, kerusakan atau tuntutan-tuntutan yang timbul dari kegagalan pemakaian fasilitas dan atau kartu manapun sarana komunikasi yang diakibatkan hal-hal diluar pengawasan yang selayaknya dari Bank. n.
Kebijakan mengenai batas penarikan maksimum perhari, jasa-jasa pengguna atas kartu dan fasilitas lain bagi pemegang kartu dituangkan dalam penetapan sendiri.
o.
Bank dapat menghentikan, menambah, mengurangi mengadakan perubahan terhadap tingkat pemakaian, cara-cara pemakaian, batasbatas maksimum penarikan dan transaksi, jam operasi, jasa-jasa dan penggunaan lainnya atas kartu dan fasilitas atau mengadakan perubahan-perubahan, amandemen-amandemen atau mengadakan suplemen-suplemen atas syarat-syarat dan ketentuan ini, dengan pemberitahuan yang dianggap cukup oleh pihak Bank.
p.
Apabila pemegang kartu meninggal dunia, maka saldo yang ada didalam kartu bisa dipindahkan kepihak lain denga syarat-syarat yang ditentukan oleh pihak Bank.
q.
Pemegang kartu tunduk pada syarat dan ketentuan umum pembukaan kartu Shar-E.
55
r.
Bank berhak setiap saat memblokir, membatalkan dan/atau mengakhiri pengguna kartu secara sepihak bila pemegang kartu lalai/tidak mentaati syarat dan ketentuan umum ini.
s.
Semua kuasa yang diberikan oleh Pemegang Kartu kepada Bank berdasarkan syarat dan ketentuan umum ini tidak dapat dijabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab apapun termasuk sebab-sebab yang tercantum dalam pasal 1813, 1814, dan 1816 kitab Undang-Undang Hukum Perdata.13 1) Pasal 1813
: “Pemberi Kuasa berakhir: dengan ditariknya
kembali kuasanya si kuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya
oleh
si
kuasa;
dengan
meninggalnya.
Pengampuannya, atau pailitnya si pemberi kuasa; dengan perkawinannya siperempuan yang memberikan atau menerima kuasa.” 2) Pasal 1814
: “Si pemberi kuasa dapat menarik kembali
kuasanya manakala itu dikehendakinya, dan jika alasan untuk itu, memaksa si kuasa untuk mengembalikan kuasa yang dipegangnya. ” 3) Pasal 1816
: “pengangkatan seorang kuasa baru, untuk
menjalankan suatu urusan yang sama, meyebabkan ditariknya kembali
13
kuasa
yang
pertama,
terhitung
Data diperoleh dari: Formulir Aplikasi shar-E POS Indonesia.
mulai
hari
56
diberitahukannya kepada orang yang belakangan ini tentang pengangkatan tersebut”.14 t.
Syarat dan ketentuan-ketentuan ini akan ditafsirkan menurut hukum RI dan pada para pihak yang bersangkutan menyatakan dengan tegas tunduk dengan pengadilan RI. Untuk keperluan tersebut diatas para pihak yang bersangkutan memilih kantor panitera PN Jakarta Pusat atau PN lainnya dalam wilayah RI yang disetujui oleh Bank sebagai domisili hukum mereka yang tetap.
2.
Manfaat dan Keuntungan Kartu Shar-E Sangat banyak sekali manfaat dan keuntungan dari kartu sharE, diantaranya: a) Praktis. b) Tanpa buku tabungan. c) Tanpa saldo minimum. d) Gratis biaya penutupan rekening. e) Bagi hasil bulanan yang kompetetif. f)
Fasilitas Mobile Banking dan sms Banking.
g) Online diseluruh cabang Bank Muamalat. h) Setoran minimum berikutnya yang ringan. 15 3.
Layanan kartu shar-E Dalam layanan kartu shar-E bisa menambahkan saldo dengan cara sebagai berikut:
14
R.Subekti dan Tjitrosudibio, KitabUndang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: PT. PradnyaParamita, 2004, Hlm. 461 15 Data di peroleh dari brosur Tabungan Muamalat.
57
Transaksi
Media / tempat
efektifitas
Biaya (*)
Setoran tunai
Outlet-outlet bank
Real time
Bebas
muamalat
Counter SOPP pos
biaya
Real time
Bebas biaya
Outlet IZI ULANG
Real time
Bebas biaya
Transfer dari
Outlet-outlet bank lain
bank lain
Hari kerja
Sesuai
berikutnya
kebijakan
atau
masing-
tergantung
masing
pada lokasi
bank
bank tempat transfer
Jaringan ATM
Real time
Rp. 4.000,-
Real time
Rp. 5.000,-
Real time
Bebas
Prima/BCA
Jaringan ATM Bersama Pemindahbukuan Outlet-outlet Bank dari rekening
Muamalat
biaya
lain di Bank Muamalat
SALAMUAMALAT
Real time
Pulsa lokal
ATM Muamalat
Real time
Bebas biaya
58
Jaringan ATM
Real time
Rp. 4.000,-
Real time
Rp. 5.000,-
Prima/BCA
Jaringan ATM Bersama
dengan cara di atas akan mempermudah pengguna kartu shar-E dalam hal penambahan saldo.16 Dalam Penarikan tunai dapat diambil melalui jaringan ATM Prima/BCA dan ATM-ATM bank lain yang berlogo ATM Bersama tidak dikenakan biaya. Dan pemegang shar-E dapat berbelanja disetiap outlet yang bertanda Debit BCA dan dikenakan biaya Rp. 3.000,- untuk setiap transaksi.
4.
Keunggulan Kartu Shar-E Kartu shar-E memiliki banyak sekali keunggulan dari kartu tabungan yang lain, diantaranya: a) Mudah pendaftarannya Pendaftaran sangat mudah, hanya dengan memberikan kartu identitas diri seperti KTP atau SIM dan mengisi formulir pendaftaran di Bank Muamalat atau kantor Pos Online b) Harga pembelian starter pack yang terjangkau Harga starter pack17 yang ditawarkan Rp. 50.000,-, dengan harga tersebut nasabah sudah memiliki tabungan senilai Rp.
16
Buku panduan pengguna kartu shar-E, Op.Cit.
59
40.000,-,
sedangkan
yang
Rp.10.000,-,
digunakan
untuk
administrasi. c) Kemudahan mengakses Bank Muamalat Indonesia bekerja sama dengan PT Pos Indonesia. Pendaftaran tidak harus dilakukan di bank muamalat, tapi bisa dilakukan di kantor Pos yang berlogo shar-E. Ada sekitar 1600 kantor Pos Indonesia yang berlogo shar-E dan siap melayani nasabah produk shar-E. d) Tanpa menggunakan buku tabungan Rekening shar-E tidak dilengkapi dengan buku tabungan. Jadi nasabah yang membuka rekening shar-E hanya akan mendapat kartu yang berfungsi sebagai kartu identitas pemilik shar-E sekaligus berfungsi sebagai kartu ATM. Untuk cek saldo nasabah bisa telepon ke call center atau cek atm. Pengecekan saldo atm akan dikenakan biaya administrasi Rp.1.500,-per pengecekan. e) Tarik tunai tanpa biaya Penarikan dana dapat dilakukan melalui teller atau bisa melalui jaringan atm BCA/bersama. Untuk mengambil di teller, cukup isi formulir penarikan dana, serahkan ke teller dengan menunjukan kartu identitas. Tanpa kartu identitas, penarikan di teller tidak bisa dilakukan. Penarikan dana lewat teller atau ATM bebas biaya.
17
Starter Pack: paket perdana
60
f)
Bebas biaya administrasi bulanan Nasabah tidak dikenakan beban biaya administrasi bulanan jika saldo tabungannya di atas Rp.100.000.-. sedangkan jika saldo tabungan dibawah Rp. 100.000,- hanya dikenakan beban biaya administrasi Rp.1000-/bulan.
g) Jaringan ATM luas Penarikan dana tabungan shar-E bisa dilakukan via ATM yang tersebar luas. Ribuan jaringan ATM BCA dan ATM Bersama yang tersebar diseluruh nusantara, dapat digunakan untuk penarikan tanpa biaya. h) Transaksi BCA Produk shar-E dapat digunakan untuk bertansaksi melalui debit BCA. Penggunaan debit ini dapat dikenai biaya Rp.3000,/transaksi. i)
Bisa digunakan di Malaysia Bank Muamalat berkerja sama dengan MEPS (Malaysia Electric sounthern bank), maybank, honk leong Bank, Affin Bank dan southern Bank. sehingga produk shar-E dapat digunakan di malaysia.
j)
Sistem Bagi Hasil Seperti produk tabungan syariah lainnya, pemegang produk shar-E juga akan mendapatkan bagi hasil. Tanpa menggunakan sistem bunga.
61
k) Cek saldo via sms Pengecekan saldo dapat dilakukan melalui telepon selular via sms dengan melakukan registrasi nomor selular nasabah terlebih dahulu. l)
Call center 24 jam Fasilitas layanan call 24 jam untuk pengecekan saldo, penggantian PIN yang hilang, atau merubah PIN.
m) Transfer real time ke rekening BCA Transfer ke rekening BCA via ATM, sehingga memudahkan nasabah mentranfer dana tabungan ke BCA melalui ATM dengan dikenakan biaya Rp. 4000,n) Tidak ada saldo minimal Jika ditabungan lain harus ada dana yang mengendap di rekening, di produk shar-E hal tersebut tidak berlaku. Tidak ada saldo minimal dalam tabungan ini. 18 5.
Penutupan Rekening Shar-E a) Penutupan rekening dengan saldo sampai dengan Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah) dapat dilakukan dengan melakukan penarikan tunai langsung melalui ATM. b) Jika saldo rekening di atas Rp. 10.000.000,- cukup datang ke Counter SOPP Pos tempat membeli Shar-E.
18
www.lontar.vi.ac.id/file?file=digital/ di akses pada tanggal 15 Agustus 2011 jam 15.00
62
c) Meminta Formulir Layanan Shar-E kepada petugas Counter, isi dan kirimkan Formulir tersebut ke bank Muamalat melalui SOPP Pos terdekat dengan melampirkan: -
Formulir pembukaan Shar-E
-
Fotocopy Identitas diri yang masih berlaku
-
Kartu ATM yang telah digunting.
d) Permohonan tersebut akan segera diproses lebih lanjut dan Bank Muamalat akan mengirimkan surat konfirmasi atas penutupan rekening tersebut.
BAB IV ANALISIS AKAD MUDHARABAH PADA KARTU SHAR-E BMI DI PT. POS INDONESIA CABANG SEMARANG
Pos Indonesia merupakan sebuah badan usaha milik negara BUMN Indonesia yang bergerak di bidang layanan POS. Saat ini, bentuk badan usaha Pos Indonesia merupakan perseroan terbatas dan sering disebut dengan PT. Pos Indonesia. Bentuk usaha Pos Indonesia ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1995. Peraturan Pemerintah tersebut berisi tentang pengalihan bentuk awal Pos Indonesia yang berupa perusahaan umum (perum) menjadi sebuah perusahaan (persero). PT. Pos Indonesia adalah suatu perusahaan skala nasional yang melayani jasa antar barang baik didalam kota maupun diluar kota. Konsep mudharabah telah banyak diterapkan pada setiap lembagalembaga keuangan syariah, begitupun halnya di PT. POS. Walaupun pos merupakan suatu perusahaan skala nasional yang melayani jasa antar barang baik didalam kota maupun diluar kota. Didalamnya juga melayani pendaftaran anggota pemegang kartu shar-E dan terdapat juga praktek bagi hasil antara Nasabah dengan Bank. Mudharabah diartikan sebagai suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia modal (shahibul almal) dengan pengelola dana (mudharib) kemudian keuntungan di bagi berdua sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.
63
64
PT. POS Indonesia pada dasarnya bukan lembaga keuangan, namun PT. POS Indonesia mewakili dari Bank Muamalat Indonesia dalam pendaftaran anggota pemegang kartu shar-E dan meneerima penyetoran tabungan dari nasabah dan PT. POS Indonesia berusaha menerapkan konsep mudharabah dalam kartu shar-E. Termasuk diantaranya adalah PT. POS Indonesia Cabang Semarang yang senantiasa berusaha menerapkan pelaksanaan akad mudharabah pada kartu shar-E. Usaha pelaksanaan akad mudharabah tersebutlah yang akan penulis analisa dalam bab ini. A. Analisis Pelaksanaan akad mudharabah pada kartu shar-E BMI di PT. POS. Indonesia Cabang Semarang Sebagaimana telah penulis kemukakan dalam bab sebelumnya, bahwasannya PT. POS Indonesia Cabang Semarang adalah sebuah lembaga yang menangani jasa antar barang baik didalam kota maupun diluar kota. Selain itu PT. POS juga memberikan layanan dalam pendaftaran anggota pemegang kartu shar-E. Kartu Shar-E merupakan kartu tabungan instant yang dikeluarkan oleh Bank Muamalat Indonesia. Shar-E mampu menembus keterbatasan jaringan perbankan syariah di seluruh Indonesia. Dengan kartu Shar-E, masyarakat dapat bertransaksi perbankan syariah di daerah terpencil sekalipun. Sebagai bank syariah pertama di Indonesia, Bank Muamalat Indonesia dikenal inovatif. Banyak terobosan yang telah dilakukan oleh bank yang mengusung semboyan ''Pertama murni syariah'' itu. Salah satunya adalah Shar-E yang merupakan paket Investment Shariah
65
Card1 pertama di Indonesia, bahkan di dunia. 2 Shar-E adalah tabungan instan investasi syari’ah yang memadukan kemudahan akses ATM, Debit dan Phone Banking dalam satu kartu dan dapat dibeli di kantor pos seluruh Indonesia. 3 Kantor PT. Pos Indonesia telah dipercaya sebagai mitra jaringan Bank Muamalat Indonesia yang menjadi tempat atau point of meeting bagi banyak masyarakat dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memperoleh kartu Shar-E , melalui gerai Muamalat atau kantor pos on-line. Dalam pelaksanaannya PT. POS Indonesia yang merupakan perwakilan atau yang disebut dengan wakalah dari Bank Muamalat Indonesia untuk menjualkan kartu shar-E, melayani pendaftaran anggota pemegang kartu shar-E dan melayani penyetoran tabungan. Kartu shar-E BMI pada PT. POS Indonesia Cabang Semarang menggunakan akad mudharabah. Bahwa pengertian Mudharabah adalah suatu kontrak kemitraan (partnership) yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada orang lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama. Sedangkan syarat dan rukun dari mudharabah yaitu adanya shahibul al maal (nasabah) dan mudharib (bank yang diwakilkan kepada PT. POS Indonesia) Dalam hal 1
Investment Shariah Card : kartu penanaman modal shari’ah http://pikiranmhsw.blogspot.com/2011/05/penelitian-faktor-minat-beli.html/ dikutip hari kamis 10 agustus 2011 3 http://fauzanijambi.blogspot.com/2008/09/sistem-bagi-hasil-produk-mudharabah.html/ dikutip hari kamis 10 agustus 2011 2
66
ini PT. POS Indonesia Cabang Semarang melayani pendaftaran anggota kartu shar-E dan melayani penyetoran tabungan, yang mana akad yang dipakai dalam bagi hasil antara nasabah dengan Bank adalah akad mudharabah. Bahwa prosedur yang ada di PT. Pos dimulai dari pendaftaran anggota, penyetoran tabungan kartu shar-E yang nantinya nasabah akan mendapatkan bagi hasil yang sesuai dengan kesepakatan. Mudharabah akan sempurna, jika ada rukun sebagai berikut: 1.
Ada mudharib ( pelaksana usaha ).
2.
Ada pemilik dana
3.
Ada usaha yang akan dihasilkan
4.
Ada nisbah (keuntungan)
5.
Ada ijab qabul.4 Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam mudharabah adalah
sebagai berikut: 1.
Pemodal dan pengelola.
2.
Sighat (ijab dan qabul)
3.
Modal (maal).5
4.
Keuntungan (nisbah) Dari ketentuan rukun dan syarat yang ada, PT. POS Indonesia
Cabang Semarang dalam pelaksanaanya sudah sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat akad mudharabah, diantaranya yaitu:
4 5
Muhammad Syakir Sula, Loc.Cit. hal. 334 Nasron Harun, Loc. Cit, Hal. 178
67
1.
Adanya pelaksana usaha Yang mana dalam hal ini pelaksana usahanya yaitu pihak Bank yang diwakilkan kepada PT. POS Indonesia Cabang Semarang.
2.
Adanya pemilik modal Dalam hal ini sebagai pemilik modal yaitu pihak nasabah.
3.
Adanya usaha yang dihasilkan Usaha yang dihasilkan adalah uang tabungan dari nasabah.
4.
Adanya laba Yaitu sebuah keuntungan yang diperoleh dari modal nasabah yang kemudian dikelola oleh pihak bank sehingga mendapatkan keuntungan (profit).
5.
Adanya kesepakatan Kesapakatan disini adalah kesepakatan antara nasabah dengan pihak bank yang diwakilkan kepada PT. POS Indonesia dalam melakukan bagi hasil. Jadi dalam pelaksanaan akad mudharabah pada kartu shar-E BMI
di PT. POS Indonesia Cabang Semarang bahwa peran PT. POS Indonesia merupakan perwakilan (Wakalah) dari Bank Muamalat Indonesia dalam penjualan kartu shar-E dan pendaftaran anggota pemegang kartu shar-E maupun penyetoran tabungan dapat dilakukan di PT. POS Indonesia Cabang Semarang. Sehingga dalam pelaksanaan akad mudharabah pada kartu shar-E telah sesuai dengan rukun dan syarat mudharabah.
68
Adapun hak dan kewajiban sebagai shahibul al-maal dan mudharib adalah sebagai berikut: 1.
Hak dan kewajiban nasabah (shahibul al-maal) a)
Menerima bagian laba tertentu sesuai yang disepakati dalam mudharabah.
b) Meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga yang dapat digunakan apabila mudharib melakukan pelanggaran atas akad mudharabah. c)
Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan oleh mudharib.
d) Menyediakan seluruh modal yang disepakati. e)
Menanggung seluruh kerugian usaha yang tidak diakibatkan oleh kelalaian, kesengajaan dan atau pelanggaran bank (mudharib) atas mudharabah.6
2.
Hak dan kewajiban bank yang diwakilkan pada PT. POS Indonesia (mudharib). a)
Menerima bagian laba tertentu sesuai yang disepakati dalam mudharabah.
b) Mengelola kegiatan usaha tercapainya tujuan mudharabah tanpa campur tangan nasabah (shahibul al-maal).
6
Yeni Salma Barlinti, Loc. Cit, hal. 352
69
c)
Mengelola modal yang telah diterima dari nasabah (shahibul almaal) sesuai dengan kesepakatan, dan memperhatikan syariah Islam serta kebiasaan yang berlaku.
d) Menanggung seluruh kerugian usaha yang diakibatkan oleh kelalaian, kesengajaan dan atau pelanggaran bank (mudharib) atas mudharabah.7 Maka antara pihak bank yang diwakilkan kepada PT. POS Indonesia yang di sebut mudharib dengan nasabah disebut shahibul al-maal harus melakukan hak dan kewajiban yang telah tentukan seperti yang tercantum diatas. Adapun Prosedur pelaksanaan pendaftaran anggota kartu shar-E BMI di PT. POS Indonesia Cabang Semarang adalah sebagai berikut: 1) Meminta formulir aplikasi shar-E Pos Indonesia. 2) Mengisi formulir aplikasi shar-E Pos Indonesia. 3) Menyerahkan fotocopy KTP atau surat tanda pengenal lainnya. 4) Menyetorkan uang sebesar Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) yang nantinya akan dikurangi biaya administrasi sebesar Rp. 10.000,( sepuluh ribu rupiah ) sehingga total saldo awal menjadi Rp. 40.000,(empat puluh ribu rupiah) . 5) Setelah penyetoran, kemudian mendapatkan tanda bukti pembayaran kemudian mendapatkan paket shar-E yang terdiri dari:
7
Ibid. hlm.353
70
a)
Satu buah Kartu ATM.
b)
Satu buah PIN.
c)
Satu buah TIN.8
d)
Satu buah Formulir Aplikasi Shar-E.
e)
Satu buah buku Panduan Penggunaan shar-E. Penerapan Akad mudharabah yang ada di PT. POS Indonesia
sudah sesuai dengan prinsip syariah, karena dalam pelaksanaanya sudah memenuhi syarat dan rukun dari mudharabah. B.
Analisis Akad Mudharabah pada kartu shar-E BMI di PT. POS Indonesia Cabang Semarang Di Tinjau dari Segi Prinsip-prinsip Muamalah Islam Pada dasarnya hukum mudharabah adalah boleh (mubah), dasar hukumnya ialah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib r.a., bahwasannya rasullah Saw. Telah bersabda:
ثال ثة فيهن البر كة البيع الي اجل والمقا رضة وخ تلط البر با لشعير للبيث وال للبيع “Ada tiga perkara yang diberkati: jual beli yang ditangguhkan,memberi modal, dan campur tangan gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk di jual”.9 Mudharabah adalah suatu kontrak kemitraan (partnership) yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil dengan cara seseorang memberikan
8
TIN : Telephone Identification Number Imam abu bakar muhammad al husni, Kifayatul Akhyar, Semarang, Usaha sekeluarga: t.th, Hal 301. 9
71
modalnya kepada pihak lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama. 10 Jadi, akad mudharabah yang berprinsipkan bagi hasil yang mana bagi hasil tersebut akan dibagikan antara nasabah dengan lembaga keuangan itu adalah keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana simpanan yang dijadikan modal. Artinya besar kecilnya nilai uang yang akan diterima masing-masing pihak tidak bisa ditentukan diawal akad. Penentuan yang dilakukan diawal akad adalah penentuan nisbah atau porsi bagi hasil yang akan diterima oleh masing-masing pihak bukan jumlah nominal uang. Penentuan nisbah bagi hasil tersebut besar kecilnya sesuai dengan proporsinya masing-masing pihak. Prinsip bagi hasil dalam lembaga keuangan syariah adalah hal yang sangat mendasar, karena dengan prinsip bagi hasil inilah lembaga keuangan syariah dikenal oleh masyarakat luas. Prinsip bagi hasil juga dijadikan sebagai pembeda antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional. Perbedaan tersebut terletak pada pengambilan dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan atau yang diberikan lembaga keuangan kepada nasabah. Nisbah Bagi Hasil kartu shar-E yang ada PT. POS Indonesia Cabang Semarang telah ditentukan oleh bank, sehingga bank sudah berusaha membagikan keuntungan (profit)
yang diperoleh dari keseluruhan
keuntungan dari Bank. Pembagian keuntungan berdasarkan nisbah (bagian)
10
Muhammad Syakir Sula, Loc. Cit, Hlm. 329
72
yang disepakati di awal akad antara Nasabah dengan Bank. Adapun porsi nisbah tersebut yaitu 22:78, yang artinya 22% keuntungan untuk nasabah dan yang 78% persen adalah keuntungan untuk Bank. Dalam Hukum Ekonomi Syariah/fiqih Muamalah, sistem bagi hasil mempunyai ciri dan karakteristik yang berbeda dengan perhitungan bunga seperti pada suatu bank-bank konvensional. Bagi hasil dapat dibenarkan bila: 1.
Penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
2.
Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh.
3.
Bagi hasil bergantung pada proyek yang dibiayai. Bila proyek merugi maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
4.
Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil. 11
5.
11
Muhammad Syafi’i Antonio, Loc. Cit, hlm.61
73
Dengan melihat sistem bagi hasil pada kartu shar-E yang dipraktekkan di PT. POS Indonesia cabang Semarang seperti apa yang penulis paparkan diatas dan selanjutnya dilakukan analisis dengan konsep mudharabah sebagaimana di dalam literatur-literatur Hukum Ekonomi Islam/Fiqih, maka dapat dikatakan bahwa bagi hasil yang dipraktekkan oleh PT. POS Indonesia Cabang Semarang adalah telah sesuai dan sudah relevan dengan prinsip-prinsip Muamalah Islam.
BAB V PENUTUP
Berdasarkan pembahasan dan analisa pada bab-bab sebelumnya, penulis membuat kesimpulan dari penelitian yang berjudul: Analisis Pelaksanaan akad Mudharabah pada kartu shar-E BMI di PT. POS Indonesia Cabang Semarang. A. Kesimpulan 1.
Kartu shar-E adalah tabungan instan investasi syari’ah yang memadukan kemudahan akses ATM, Debit dan Phone Banking dalam satu kartu. Kartu shar-E ini dikeluarkan oleh Bank Muamalat Indonesia. Seiring berkembangnya kebutuhan konsumen akan kartu shar-E tersebut, Bank Muamalat Indonesia melakukan kerjasama dengan PT. POS Indonesia dalam hal penjualannya. Sehingga untuk mendapatkan kartu shar-E bisa di akses melalui PT. POS Indonesia. Manfaat dan Keuntungan dari penggunaan kartu shar-E bagi nasabah adalah kartu shar-E sangat praktis, tanpa menggunakan buku tabungan,dan bagi hasil yang kompetetif. Dalam pelaksanannya kartu shar-E menggunakan akad mudharabah. Yaitu suatu kontrak kemitraan (partnership) yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada pihak lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama. Isi perjanjiannya bahwa jika ada kerugian yang disebabkan oleh pihak Bank maka yang bertanggung jawab disini
74
75
adalah pihak bank karena bank sebagai pemilik produk kartu shar-E kecuali kelalaian dari nasabah tersebut maka pihak tidak akan memberikan ganti rugi atau tidak akan bertanggung jawab mengenai hal tersebut. 2.
Penerapan akad mudharabah pada kartu shar-E, sebagaimana dipraktekkan di PT. POS Indonesia cabang Semarang sudah sesuai dengan teori mudharabah yang ada dalam Muamalah Islam, karena dalam pelaksanaan akad mudharabah sudah memenuhi syarat dan rukun dari akad mudharabah, adapun rukun dan syarat dari akad mudharabah yaitu (i) adanya shahibul maal, yang mana dalam hal ini adalah nasabah (ii) adanya mudharib, yaitu bank sebagai pengelola yang diwakilkan kepada PT. POS Indonesia Cabang Semarang (iii) adanya usaha yang dihasilkan yaitu dari uang tabungan dari nasabah. Adapun hak dan kewajiban dari shahibul maal (nasabah) yaitu mengelola atas semua dana dan mudharib (pihak bank yang diwakilkan kepada PT. POS Indonesia) hanya memberikan dana tabungan. dalam prakteknya di PT. POS Indonesia Cabang Semarang peran PT. POS Indonesia mewakili melakukan penjualan kartu shar-E dan hanya menerima penyetoran tabungan dari nasabah kartu shar-E, dalam pelaksanaan praktek mudhrabah yang telah sesuai dengan prinsipprinsip
Muamalah Islam . Dari segi bagi hasilnya antara nasabah
dengan bank pada kartu shar-E telah disepakati bahwa porsi nisbah
76
(bagian) yaitu 22:78 yang artinya 22% keuntungan untuk nasabah sedangkan 78% keuntungan yang diperoleh oleh bank.
B. Saran-saran Setelah penyusun mengetahui seluk beluk pelaksanaan akad mudharabah pada kartu shar-E di PT. POS Indonesia Cabang Semarang. Maka penyusun memberikan saran sebagai berikut: 1.
Akad mudharabah yang ada di PT. POS Indonesia Cabang Semarang yang selama ini telah dilaksanakan, hendaknya belajar dari lembagalembaga keuangan syariah yang terlebih dahulu ada dan berpengalaman dalam mengoperasionalkan lembaganya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Sehingga kepercayaan masyarakat publik terhadap layanan dalam kartu shar-E yang dilakukan oleh PT. POS Indonesia Cabang Semarang semakin besar dan lebih meningkat. Dengan meningkatnya minat masyarakat untuk membuat kartu shar-E di PT. POS Indonesia Cabang Semarang, sehingga akan dapat mendongkrak pendapatan dan keuntungan yang diperoleh oleh PT. POS Indonesia.
2.
Perlu adanya peningkatan kinerja melalui pengembangan SDM. Sehingga PT. POS Indonesia Cabang Semarang dapat menjadi lembaga jasa layanan khususnya layanan kartu shar-E yang dapat dipercaya oleh berbagai kalangan masyarakat.
77
C. Penutup Dengan mengucapkan puji syukur senantiasa penulis panjatkan puji syukur kehadiratAllah SWT yang telah melimpahkan nikmat yang terhingga sehingga penulis mampu menyelasaikan penyusunan sekripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sebuah harapan kesempurnaan, kekurangan ini tidak lain adalah karena keterbatasan yang ada pada penulis serta beberapa faktor lainnya, oleh karena itu koreksi, kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat penulis harapan demi penyempurnaan karya skripsi ini. Akhirnya dengan mengucapakan Alhamdulilah penulis sangat berharap semoga penulis dapat mengambil pelajaran dari segala apa yang telah penulis dapatkan dan amalkan dalam masa study ini, serta semoga karya ini mampu memberikan manfaat bagi setiap pembaca sehingga mampu membuka cakrawala tentang bagi hasil pengguna kartu shar-E di PT. POS Indonesia. Dan akhir dari yang terakhir, hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri dan kepadany-Nya penulis memohon segala bimbingan dan pertolongan. Amin.
DAFTAR PUSTAKA
Ali, Zainuddin, Hukum Perbankam Syariah, Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Al-Fauzan, Saleh Fiqih Sehari-hari, Jakarta: Gema Insani Press, 2005 Al-hafidz bin Hajar Al-‘Asqalani, Buluqul Maram, Indonesia: Darul Ahya Al-kitab Al-Arabiyah, Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Hajar al Kanani al ad Qolani Qohiro, Subul Salam, Bandung: Dahlan, 1982 Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta, 2002. Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah,Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada, 2007. Azwar, Saifuddin, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar , 2001 Data di peroleh dari brosur Tabungan Muamalat. Data di peroleh dari: Formulir Aplikasi shar-E POS Indonesia. Departemen Agama RI,
Al-Qur’an Al- Karim Dan Terjemah Bahasa
Indonesia, Jakarta: PT Sygma Examadia Arkanleema, 2009. Devita Purnama, Irma Kiat-kiat Cerdas, muda, dan bijak memahami masalah Akad Syariah, Bandung: Mizan Media Utama, 2011 Dokumen PT. Pos Indonesia Cabang Semarang. Ghofur Anshori, Abdul , Perbankan Syariah di Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007. Harun, Nasron, Fiqih Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
Hasil Penelitian Dokumen Pos Indonesia dan wawancara dengan Dian sebagai CS (costemer service) Pos pada tanggal 29 Oktober 2011. Hasil wawancara dengan ibu Meilani sebagai sekertaris di PT. POS pada tanggal 26 September 2011 http://fauzanijambi.blogspot.com/2008/09/sistem-bagi-hasil-produkmudharabah.html/ diakases pada tanggal 10 Agustus 2011 http://pikiranmhsw.blogspot.com/2011/05/penelitian-faktor-minatbeli.html/ diakses pada tanggal 10 Agustus 2011 Iswardon, Uang dan Bank, Yogyakarta: BPFE - Yogyakarta, 1999 J. Moleong, Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2004. Karim, Adiwarman A, BANK ISLAM Analisis Fiqih dan Keuangan, Dan Sistem Operasional, Jakarta: GEMA INSANI, 2007. Martono, Bank Dan Lembaga Keuangan Lain, Yogyakarta: EKONISIA, 2002. Muhadjir, Noeng, Metologi Penelitian Kualitatif Telaah Positivistik, Rasionalistik,
Phenomenologik,
dan
Realisme
Metaphisik,
Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991 Muhammad, Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah(Panduan Praktis Pembuatan Akad/ Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah), Yogyakarta: UII Yogyakarta, 2009. __________, Sistem & Prosedur Operasinal Bank Syariah, Yogyakarta:
UII Press Yogyakarta, 2000 Muhammad al husni, Imam abu bakar, Kifayatul Akhyar, Semarang, Usaha sekeluarga: t.th, Puspopranoto, Sawaldjo, Keuangan Perbankan Dan Pasar Keuangan Konsep, Teori dan Realita, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2004 Rachmat Syafi’i, Fiqih Muamalah, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001. Rahman Ghazaly, Abdul Fiqih Muamalat, Jakarta, PrenadaMedia Group, 2010 Remy Sjahdeini, Sutan Perbankan Syariah dan kedudukannya dalam Tata Hukum
Perbankan
Indonesia,
Jakarta:
Pustaka
Utama
Grafiti,2007 Sabiq, Sayyid, Fiqih Sunah, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006. Salma Barlinti, Yeni, Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia, Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010. Suhendi,
Hendi, Fiqih Muamlah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
Suryabrata, Sumadi, Metodologi Penelitia, Jakarta: Raja Grafindo Presada, 1997 Sumber Data di peroleh: buku panduan penggunaan shar-E. Syafi’i Antonio, Muhammad, Bank Syariah dari teori ke praktik, Jakarta: Gema Insani, 2001.
Syakir Sula, Muhammad, Asuransi Syariah (Life And General: Konsep Konsep Dan Sistem Operasional, Jakarta: GEMA INSANI, 2004. Tjitrosudibio, dan R. Subekti, KitabUndang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004. Wardi Muslich, Ahmad, Fiqih Muamalat, Jakarta: AMZAN, 2010. Wawancara dengan Bapak Heri sebagai SOPP di PT. POS pada tanggal 26 September 2011. Wawancara dengan bapak Budi nasabah pengguna kartu shar-E pada tanggal 29 Oktober 2011. Wawancara dengan ibu Istikomah nasabah pengguna kartu shar-E pada tanggal 29 Oktober 2011. Wawancara dengan ibu Cici nasabah pengguna kartu shar-E pada tanggal 29 Oktober 2011. Wawancara Hasil penelitian dokumen Pos Indonesia dan wawancara dengan bapak Agus Bambang Kepala Bagian Sumber Daya Manusia tanggal 01 oktober 2011. Wawancara dengan ibu Neti bagian maneger Relationship Bank Muamalat Indonesia cabang semarang pada tanggal 25 oktober 2011 www. Muamalat Bank.com diakses pada tanggal 10 Agustus 2011. www.lontar.vi.ac.id/file?file=digital/ diakses pada tanggal 15 agustus 2011. www.Pos Indonesia.co.id diakses pada tanggal 10 Agustus 2011.
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Nama
: Ani Susanti
Tempat/tanggal lahir : Rimbo Mulyo, 02 Maret 1990 Alamat
: Jln. Tulang Bawang, RT/RW: 05/03, Desa. Rimbo Mulyo, Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo. JAMBI. 37553
Jenis kelamin
: Perempuan
Agama
: Islam
Status
: Belum Menikah
Jenjang pendidikan
:
1. SDN 158 JAMBI
: Tahun lulus 2000
2. MTsN Rimbo Mulyo, JAMBI
: Tahun lulus 2004
3. MA Nurul Jadid JAMBI
: Tahun lulus 2007
4. Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang : Tahun lulus 2012 Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.
Semarang, 8 November 2011 Penulis,
Ani Susanti NIM. 072311028
