Analisis Manajemen Risiko terhadap Tingkat Pengungkapan pada Informasi Instrumen Keuangan Nama NPM Jurusan Pembimbing
: : : :
Tri Adiyuwono Perta Alam 21208242 Akuntansi Dr. M. Abdul Mukhyi, SE, MM.
Bab 1 Pendahuluan Rumusan Masalah : • Penggunaan Komite Manajemen Risiko sebagai Komite yang bertanggung jawab pada Manajemen Risiko mempengaruhi tingkat pengungkapan pada informasi instrumen keuangan. • Penggunaan Internal Audit sebagai Komite yang bertanggung jawab pada Manajemen Risiko mempengaruhi tingkat pengungkapan pada informasi instrumen keuangan. • Penggunaan Outsourcing Internal Audit (OIA) sebagai Komite yang bertanggung jawab pada Manajemen Risiko mempengaruhi tingkat pengungkapan pada informasi instrumen keuangan. Batasan Masalah : • Penelitian ini hanya dibatasi pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2007 hingga 2011 • Pada periode tersebut perusahaan menggunakan pendekatan Committees Responsible for Risk Management atau Komite yang bertanggung jawab pada Manajemen Risiko terhadap pengungkapan instrumen keuangan yang mempunyai dampak positif yaitu meningkatkan transparansi di perusahaan go publik. • Manajemen risiko membatasi 3 batasan yaitu Risk Management Committee (RMC), Internal Audit (IA) dan Outsourcing Internal Audit (OIA). Tujuan Penelitian : • Pengaruh penggunaan Komite Manajemen Risiko atau Risk Management Committee (RMC) sebagai komite yang bertanggung jawab pada manajemen risiko mempengaruhi tingkat pengungkapan pada informasi instrumen keuangan. • Pengaruh penggunaan Audit Internal atau Internal Audit (IA) sebagai Komite yang bertanggung jawab pada manajemen risiko mempengaruhi tingkat pengungkapan pada informasi instrumen keuangan.
•
Pengaruh Outsourcing Internal Audit (OIA) sebagai Komite yang bertanggung jawab pada manajemen risiko mempengaruhi tingkat pengungkapan pada informasi instrumen keuangan. Dengan kata lain, kita akan melihat ke dalam dampak pendekatan Committees Responsible for Risk Management (CRfRM) dipilih pada tingkat pengungkapan instrumen keuangan yang kemudian meningkatkan transparansi di antara perusahaan publik.
Bab III Metode Penelitian Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah berjenis data skunder. data sekunder diperoleh dari Indonesia Stock Exchange / Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id yang berupa laporan keuangan publikasi periode 2007-2011. Populasi dan Sampel Populasi dalam penelitian ini adalah data keuangan perusahaan sektor industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indenesia selama periode 2007-2011.
BAB IV Pembahasan N
1. Disclosure of Risk Management Policies
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
69
,500
1,000
,82609
,239885
69
1,000
1,000
1,00000
,000000
3. Interest Rate Risk Information (C3)
69
,500
1,000
,80072
,208195
4. Credit Risk Information (C4)
69
,000
1,000
,71014
,457019
5. Fair Value Information (C5)
69
,300
1,000
,84348
,244636
6. Other disclosures (C6)
69
,000
,700
,48116
,271854
Disclosure Level
69
,300
,700
,54348
,190571
Valid N (listwise)
69
Information (C1)
2. Terms, Conditions and Accounting Policies Information (C2)
Komite yang bertanggung jawab pada Manajemen Risiko
0 = Tidak Menggunakan 1 = Menggunakan
Hipotesis 1
Hipotesis 2
Hipotesis 3
BAB V Penutup Kesimpulan : 1. Menyatakan bahwa penggunaan RMC sebagai CRfRM tidak berhubungan dengan tingkat pengungkapan informasi Instrumen Keuangan. Di indonesia perusahaan menggunakan RMC sebagai CRfRM sangat banyak tetapi peran tersebut masih tidak aktif menekan perusahaan untuk mengungkapkan informasi tersebut, karena berada di bawah kendali Dewan Direksi. Di Indonesia, RMC didirikan oleh peraturan dalam perusahaan, dan tidak hanya diwajibkan untuk melaporkan informasi yang relevan untuk kedua Dewan Direksi dan Komite Audit, tetapi juga perlu diawasi oleh mereka (The IIA, 2005). Dengan demikian, karena kekuasaan tertinggi berada di bawah badan pemerintah (Dewan dan Komite Audit), maka kita percaya bahwa interaksi antara RMC dan dewan serta Komite Audit dapat mempengaruhi independensi dan efektivitas RMC, dan akhirnya mempengaruhi tingkat pengungkapan. 2.
Menyatakan bahwa penggunaan IA sebagai CRfRM mempengaruhi tingkat pengungkapan informasi instrumen keuangan adalah tidak ada hubungan antara DL dengan IA. Di Indonesia, audit internal dapat meningkatkan Corporate Governance (CG) di perusahaan, tapi mengingat kerangka Enterprise Risk Management (ERM) dalam suatu perusahaan, IA tidak terlibat dalam menentukan tingkat pengungkapan (The IIA, 2004), dan untuk apa IA sejauh ini aktif mempengaruhi tingkat pengungkapan sehubungan dengan informasi instrumen keuangan dalam laporan tahunan perusahaan masih dipertanyakan.
3.
Menyatakan bahwa penggunaan OIA sebagai CRfRM berhubungan dengan tingkat pengungkapan. Perusahaan di Indonesia menggunakan OIA sebagai CRfRM sangat sedikit tetapi peran tersebut aktif menekan perusahaan untuk mengungkapkan informasi tersebut.
Saran : Saran untuk perusahaan berdasarkan penelitian ini adalah disarankan perusahaan bisa lebih aktif lagi dalam tingkat pengungkapan laporan keuangan, yaitu dengan cara memaksimalkan peran perusahaan (khususnya Dewan Direktur) dan badan regulasi untuk berpikir lebih lanjut tentang bagaimana untuk meningkatkan efektivitas Corporate Governance atau Tata Pemerintahan sebagai peraturan saat ini dan praktek masih tidak cukup. Meskipun penelitian ini memberikan kontribusi penting pada pemerintahan dan perdebatan pengendalian internal terutama di Indonesia, tapi ada satu utama keterbatasan dalam penelitian yaitu penggunaan ukuran sampel kecil yang 80% dari jumlah total perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Oleh karena itu, penelitian masa depan diperlukan untuk mengatasi keterbatasan ini. Selain itu, karena Dewan dan Komite Audit memiliki pengaruh pada kegiatan CRfRM, kekhawatiran sehingga lebih lanjut tentang interaksi antara Dewan, Komite Audit dan CRfRM dalam edisi Disclosure Level diperlukan di masa depan. Selain itu, penelitian tentang peran komposisi CRfRM juga penting untuk dilakukan di masa depan sebagai upaya untuk memperkuat efektivitas mekanisme Corporate Governance (CG) khususnya di Indonesia.
TERIMA KASIH
