ANALISIS MANAJEMEN LABA DALAM MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA GORONTALO
Gladys Posumah
Rio Monoarfa Hartati Tuli
ABSTRAK Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dalam menanggulangi beban pajak penghasilan merupakan strategi untuk meningkatan laba serta untuk mengetetahui proses perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan. Teknik pengumpalan data yang digunakan adalah dokumentasi. Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah kuantitatif yaitu teknik analisa dan pengolahan datanya dilakukan secara analisis deskriptif. Pada penelitian ini dilakukan dengan menganalisis manajemen laba dan beban pajak penghasian pada PDAM Kota Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu tahun 2008 - 2012 tidak terjadi praktek manajemen laba dalam meminimalkan beban penghasilan pada PDAM Kota Gorontalo, hasil ini ditunjukan dengan nilai discretionary accrual pada PDAM Kota Gorontalo untuk lima tahun terakhir memiliki nilai negatif. Sedangkan proses perhitungan dan pemotongan beban pajak penghasilan Pada PDAM Kota Gorontalo telah sesuai dan mengacu pada Undang-Undang berlaku.
Kata Kunci: Manajemen Laba, Beban Pajak Penghasilan
1 ⬚⬚Gladys
Posumah, Mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo 2 ⬚⬚Rio Monoarfa, SE. Ak, M.Si, Dosen Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo 3 ⬚⬚Hartati Tuli, SE. Ak, M.Si, Dosen Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo
Pertumbuhan ekonomi dan industri semakin pesat oleh karena itu banyak perusahaan - perusahaan yang berlomba – lomba dalam dunia bisnis untuk mencari keuntungan sebanyak –banyaknya dalam pasar modal, akan tetapi tidak terlepas dari negara yang mempunyai peraturan peraturan perundang – undangan di mana penghasilan atau laba yang didapatkan adalah menjadi sebagai objek pajak dan kita sebagai wajib pajak wajib memberikan kontribusi kepada negara melalui membayar pajak dan sesuai dengan peraturan perpajakan, dalam buku Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak di mana subjek pajak penghasilan dikenakan bersih terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Laporan keuangan adalah sebagai dasar untuk menganalisa jalanya suatu perusahaan, adapun penyusunan laporan keuangan ini diperlukan untuk mempermudah perusahaan dalam melaporkan harta atau kekayaan dan juga penghasilan serta biaya yang diperoleh perusahaan pada periode tertentu (Sulistyanto, 2008). Beban pajak penghasilan terdiri atas dua, yaitu Pajak Kini dan Pajak Tangguhan. Pajak Kini adalah jumlah pajak terutang pada periode sekarang yang harus dipenuhi kewajibannya oleh perusahaan.Jumlah pajak kini dihitung dan dilaporkan sendiri oleh wajib pajak, oleh karena itu karena terdapatnya kebebasan bagi wajib pajak dalam mengatur pelaporan pajaknya sendiri maka terdapat kemungkinan perusahaan dapat melakukan manajemen terhadap pajak yang akan dilaporkan sehingga bisa melaporkan pajak seefisien mungkin sesuai dengan tujuan perusahaan. Pajak tangguhan pada perusahaan muncul akibat adanya perbedaan standar akuntansi keuangan dan undang – undang perpajakan yang menyebabkan adanya perbedaan – perbedaan pengakuan pendapatan atau beban yang akan diakui. Hal ini akan berdampak pada laba fiskal yang akan di akui perusahaan. Sebagi perusahaan yang mencari keuntungan dengan adanya pungutan pajak berdasarkan laba bersih membuat perusahaan merasa rugi dengan harus membayar pajak karena besarnya pajak seperti kita ketahui pajak tergantung pada besarnya penghasilan.Semakin besar penghasilan atau laba yang diperoleh perusahaan semakin besar pula pajak yang terutang. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan meminimalkan beban pajak, di mana dengan menghindari pembayaran pajak yang besar perusahaan mempengaruhi informasi laporan keuangan yang disebut dengan manajemen laba, Scoot (2000) menyatakan Manajemen laba yang dilakukan perusahaan dapat bersifat efisien (meningkatkan keinformatifan laba dalam mengkomunikasikan informasi privat) dan dapat bersifat oportunis (manajemen melaporkanlaba secara oportunis, untuk memaksimumkan kepentingan pribadinya), Wenni, 2009. Perusahaan – perusahaan menghadapi suatu dorongan yang saling bertentangan pada saat melakukan manajemen laba.Pada satu sisi manajemen perusahaan ingin menampilkan kinerja keuangan yang baik dengan memaksimalkan laba yang dilaporkan kepada pemegang saham dan penguna external lainya. Namun demikian, di sisi lain manajemen perusahaan juga menginginkan untuk meminimalkan laba kena pajak yang dilaporkan untuk keperluan pajak. Langkah yang diambil agar keduanya dapat dicapai adalah dengan memanipulasi laba menjadi lebih tinggi untuk pelaporan keuangan tapi tidak untuk pelaporan pajaknya. PDAM Kota Gorontalo sebagai sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan, penyediaan air bersih di Kota Gorontalo mengalami fluktuasi laba dari periode ke periode, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
TAHUN PENDAPATAN
BIAYA
LABA
2008
14.410.404.702,67 13.067.169.785,43 1.432.153.046,77
2009
19.255.467.038,00 16.809.657.400,46 3.110.163.210,46
2010
20.395.585.192,00 19.781.258.579,65 983..486.103,89
2011
23.317.091.330,34 22.047.018.014,27 1.616.943.577,47
2012
24.494.212.980,00 22.139.348861,40
2.634.356.399,62
Dalam perusahaan pada umumnya pajak itu dianggap suatu beban, untuk itu dalam pengorganisasianya dibuatlah cara – cara sedemikian rupa sehingga proses meminimalisir pajak dapat dilakukan dengan baik. Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat laba perusahaan PDAM Kota Gorontalo dalam kurun waktu 5 tahun (2008 – 2012) menggalami fluktuasi laba dari tahun ke tahun dengan demikian adannya kecenderungan peran Manajemen laba dalam perusahaan. PDAM Kota Gorontalo sebagai perusahaan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat sama halnya dengan perusahaan pada umumnya yaitu ingin mencapai laba yang sebesar – besarnya dengan tidak harus mengeluarkan biaya – biaya yang besar, seperti biaya beban pajak yang besar. Oleh karena itu manager cenderung selalu berusaha untuk meminimalisir kewajiban – kewajibannya, termasuk kewajiban untuk membayar pajak, di sini manajemen laba berperan dengan adanya motivasi regulasi oleh sebab itu, manajer akan berusaha agar laba perusahaan selalu kelihatan lebih rendah dari pada laba yang sesunguhnya diperoleh.Dengan ini penulis ingin mengkaji peranan PDAM Kota Gorontalo dalam upaya yang dilakukan untuk meminimalkan beban pajak perusahaan dengan adanya tindakan manajemen laba. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan yang diberi judul “Analisis Manajemen Laba Dalam Meminimalkan Beban Pajak Penghasilan Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Gorontalo”.
a. Manajemen Laba Secara umum manajemen laba sebagai upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi – informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui stakeholder yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan.Istilah intervensi dan mengelabui inilah yang digunakan sebagai dasar sebagian pihak untuk menilai manajemen laba sebagai kecurangan. Sementara pihak lain tetap mengaggap aktivitas rekayasa manjerial ini bukan sebagai kecurangan. Alasannya, intervensi itu dilakukan manager perusahaan dalam kerangka standar akuntansi, yang masih menggunakan metode dan prosedur akuntansi yang diterima dan diakui. Adapun manajemen laba dilihat secara umum terbagi dua kategori yaitu manajemen laba melelui kebijakan akuntansi dan manajemen laba melalui aktivitas rill. Manajemen laba melalui kebijakan akuntansi merujuk pada permainan angka laba yang dilakukan menggunakan teknik dan kebijakan akuntansi.Sementara manajemen laba melalui aktifitas rill merujuk pada permainan angka laba yang dilakukan melalui aktivitas – aktivitas yang berasal dari kegiatan bisnis normal atau yang berhubungan dengan kegiatan operasional, (Januarsi dkk, 2011).
Ada beberapa definisi yang berbeda satu dengan yang lain, yaitu definisi manajemen laba yang diciptakan oleh Davidson, Stickney, dan weil “Earning management is the process of taking deliberate steps within the constrains of generally accepted accounting princeples to bring about desired level of reported earnings” Manajemen laba merupakan proses untuk mengambil langkah tertentu yang disegaja dalam batas – batas prinsip akuntansi berterima umum untuk menghasilkan tingkat yang diinginkan dari laba yang dilaporkan (Sulistyanto,2008). Schipper “ earnings management is a purposes intervention in the external financial reporting process, with the intent of obtaining some private gain (a opposed to say, merely faciliting the neutral operation of the procces “ manajemen laba adalah proses campur tangan dalam proses penyusunan pelaporan keuangan eksternal, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi (pihak yang tidak setuju mengatakan bahwa hal ini hanyalah upaya untuk mengfasilitasi operasi yang tidak memihak dari sebuah proses (Sulistyanto,2008). Melihat definisi di atas ada kesamaan terminologi yang digunakan setiap definisi itu, yaitu langkah tertentu yang disegaja untuk mengatur laba, (Davidson, Stickney, dan weil), campur tangan dalam penyusunan laporan keuangan (Schipper), walaupun menggunakan terminologi yang berbeda, definisi – definisi itu mempunyai benang merah yang menghubungkan suatu definisi dengan definisi lainnya, yaitu menyepakati bahwa manajemen laba merupakan aktivitas manajerial untuk “mempengaruhi” dan mengintervasi laporan keuangan. b. Pajak Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat di paksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak merupakan iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh pengusaha berdasarkan norma – norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang – barang dan jasa – jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum, Soeparman (Brotodiharjo, 2003). Dalam undang – undang nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah di ubah terakhir dengan undang – undang nomor 28 tahun 2007, Pajak adalah kontibusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarka undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Dari definisi – definisi di atas sebenarnya terdapat emepat unsur pengertian pajak, yaitu: Kontribusi atau iuran wajib kepada negara yang bersifat memaksa, Berdasarkan undang – undang, Tidak mendapat imbalan atau kontra prestasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk, Digunakan untuk keperluan negara untuk kemakmuran rakyat. Pengertian pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi dan badan berkenaan dengan penghasilan yang di terima atau di peroleh selama satu tahun pajak, (seri pph: Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas,Kementerian keuangan). Beban pajak penghasilan adalah pajak yang ditanggung oleh wajib pajak ataspenghasilan kena pajak (taxable income) yang merupakan laba yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penetapan penghasilan sangat penting bagi manajemen dan aparat perpajakan, karena kekeliruan dalam menentukan penghasilan akan mengakibatkan
informasi yang salah. Penyampaian jumlah penghasilan karena pajak yang salah, misalnya lebih rendah dari yang semestinya (understated) merupakan suatu kesalahan yang dapat dikenakan sanksi perpajakan. Sedang kalau lebih tinggi dari semestinya (overstated) maka perusahaan akan mengalami kerugian (Wenni, 2007). c. Koreksi Fiskal Koreksi fiskal adalah koreksi perhitungan pajak yang diakibatkan adannya perbedaan pengakuan metode, masa manfaat, dan umur, dalam menghitung laba secara komersial dengan secara fiscal. Perhitungan secara komersial adalah perhitungan yang diakui secara standar akuntansi yang lazim (Muljono, 2009). Laba secara fiscal adalah laba yang diperoleh wajib pajak yang dihitung dengan mempertimbangkan ketentuan perpajakan. Koreksi fiscal harus dilakukan oleh wajib pajak ketika menghitung besarnnya pph terhutang pada akhir tahun. Apabila koreksi fiscal tidak dilakukan oleh wajib pajak, perhitungan besarnya pph terhutang sanggat dimungkinkan akan mengalami kesalahan karena banyak ketentuan pengakuan atau cara perhitungan pada akuntansi komersial yang diperlakukan secara khusus pada ketentuan perpajakan. d. Manajemen Pajak Manajemen pajak adalah usaha menyeluruh yang dilakukan tax manager dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal – hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis, sehingga member kontribusi maksimum bagi perusahaan (Pohan, 2013). Menurut Dictionary of tax terms yang di susun oleh D. Larry CPA, Ph,D, jack P.Friedman, CPA. Dan susan B. Anders, CPA, M.S (Barron’s:1994): “Tax Planning or tax management is the systematic analysis of differing tax options aimed at the minimization of tax liability in current and future tax periods.” Tax planning atau tax manajemen adalah analisis yang dilakukan secara sistematis dari perbedaan berbagai pilihan/opsi pajak yang ditujukan pada pengenaan kewajiban pajak yang minimal pada masa pajak kini dan masa pajak yang akan datang.dalam buku perpajaka isu – isu kontenporer, mengartikan manajemen perpajakan adalah proses perencanaan, implementasi, serta penggendalian kewajiban dan hak di bidang perpajakan sehingga pemenuhanya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, (Hutagaol 2007). Berdasarkan beberapa pengertian di atas, bisa disimpulkan bahwa Manajemen perpajakan adalah upaya menyeluruh yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi maupun badan usaha melalui proses perencanaan, pelaksanaan (implementasi) dan pengendalian kewajiban dan hak perpajakannya agar hal yang berhubungan dengan perpajakan dari orang pribadi, perusahaan, atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan efektif sehingga dapat memberikan kontribusi maksimum bagi perusahaan dalam artian peningkatan laba atau penghasilan. e. Beban pajak Penghasilan dan Manajemen Laba Pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan dikenakan atas penghasilan kena pajak/ beban pajak penghasilan.Dalam menetapkan penghasilan kena pajak harus dihitung dulu berapa penghasilan bruto yang menjadi objek pajak kemudian dikurang dengan pengeluaran – pengeluaran yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto (deductible expense) tersebut.Selisih atas keduanya (penghasilan bruto – biaya deductible) adalah laba kena pajak (net taxable income/profit) yang menjadi objek pengenaan pajak penghasilan (Wenni, 2009). Dengan menggunakan laba sebagi dasar perhitungan pajak ini akan membuat semakin besar laba yang diperoleh perusahaan semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Artinya semakin besar laba perusaan akan membuat semakin besar kewajiban yang harus ditanggung dan diselesaikan perusahaan. Manajer cenderung selalu berusaha untuk meminimalisir kewajiban –kewajibanya, termasuk kewajiban untuk membayar pajak di sini manajemen laba berperan dengan
adanya motivasi regulasi oleh sebab itu, manajer akan berusaha agar laba perusahaan selalu kelihatan lebih rendah dari pada laba yang sesunguhnya di peroleh. Upaya ini dilakukan untuk meminimalisir pajak atau nilai pajak yang harus dibayar perusahaan, (Sulistyanto, 2008).
METODOLGI PENELITIAN a. Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian dilaksanakan di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Gorontalo, dengan alamat Jl.Raden Saleh Kota Gorontalo. Proses penelitian dilakukan sejak bulan Desember 2013 sampai dengan selesai. b. Jenis dan Sumber Data Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka, diambil dari data sekunder yaitu data hasil olahan pihak perusahaan atau data yang sudah tersedia. Data tersebut dilihat dari Laporan Keuangan perusahaan Tahun 2008 – 2012. c. Teknik Analisis Data Tahapan analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Melihat adanya tindakan Manajemen Laba menggunakan rumus sebagai berikut : Modified Jones Model (1995) dalam (Sulistiawandkk,2011). a. Menentukannilai total akrual dengan formulasi:
b. Menentukan nilai parameter
1,
2,
dan
3
menggunakan Jones Model (1991),
dengan formulasi:
Proses regresi harus terlebih dahulu dilakukan untuk mementukan nilai parameter 1 , 2 , dan 3 . Untuk melakukan regresi tersebut, harus ditentukan dulu variabel yang berlaku sebagai variabel Y dan variabel X. dengan demikian ditentukan bahwa: ⁄ = variabel Y (Total akrual dibagi asset awal tahun) ⁄ = variabel X1 (Nilai 1 dibagi asset awal tahun) ⁄ = variabel X2 (Kenaikan atau penurunan penjualan tahun ini dibagi asset awal tahun.Perubahan penjualan adalah selisih penjualan tahun ini dengan tahun lalu) ⁄ = Variabel X3 (Total aktiva tetap tahun ini dibagi dengan asset awal tahun) Lalu, untuk menskala data, semua variabel tersebut dibagi dengan asset tahun sebelumnya ( 1 ), sehingga formulasinya berubah menjadi: ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
c. Menghitung nilai NDA dengan formulasi: ⁄
⁄
⁄
⁄
d. Menentukan nilai Discretionary Accrual (DA) yang merupakan indicator manajemen laba akrual dengan cara mengurangi total akrual dengan NonDiscretionary Accrual (NDA), dengan formulasi: Keterangan: = Total akrual perusahaan i dalam periode t = Laba bersih perusahaan i pada periode t = Arus kas operasi perusahaan i padaperiode t = Non Discretionary Accruals perusahaan i pada periode t = Discretionary Accrual perusahaan i padaperiode t = Total asset total perusahaan i pada periode t-1 = perubahanpenjualan bersih perusahaan i pada periode t = perubahan piutang perusahaan i padaperiode t = Property, Plant, and Equipmentperusahaan i pada periode t , , = Parameter yang diperoleh dari persamaan regresi = error term perusahaan i pada periode t 2. Dilakukan melalui pendekatan Deskriptif Kuantitatif dengan tahapan, yaitu melakukan tindakan manajemen laba dalam meminimalkan beban pajak penghasilan dengan langkah – langkah sebagai berikut : Mentabulasi laba sebelum dan sesudah pajak perusahaan selama 5 Tahun. Mentabulasi pendapatan dan biaya yang ada dalam laporan keuangan perusahaan selama 5 tahun. Meneliti Pendapatan dan biaya untuk kemudian membuat perhitungan pendapatan dan biaya sesuai aturan perpajakan. Mentabulasi hasil pendapatan dan biaya sesuai aturan perpajakan. Menghitung pajak penghasilan perusahaan selama 5 tahun. Mentabulasi hasil perhitungan laba sebelum dan sesudah pajak selama 5 tahun. Membandingkan hasil tabulasi laba sebelum dan sesudah pajak menurut perusahaan dan aturan perpajakan.
PEMBAHASAN a. Manajemen laba dalam meminimalkan beban pajak penghasilan pada PDAM Kota Gorontalo Hasil analisis tingkat manajemen laba yang dilakukan berdasarkan metode yang diterapkan yaitu dengan menggunakan metode Modified Jones Model (1995). Dalam metode ini manajemen laba diukur dengan melihat nilai Discretionary Accrual (DA).Discretionary Accrual (DA) menurut Putra (2011) adalah tingkat laba yang tidak normal yang merupakan laba rekayasa dari pihak manajemen perusahan yang diestimasi dan merupakan proksi dari manajemen laba. Indikasi bahwa telah terjadi
penerapan manajemen laba ditunjukkan oleh koefisien DA yang positif pada setiap periode pengamatan, sebaliknya jika koefisien DA negatif berarti tidak ada indikasi penerapan manajemen laba pada setiapperiode pengamatan. Berdasarkan hasil discretionary accrual(DA) terlihat bahwa hasil discretionary accrualpada PDAM Kota Gorontalo untuk lima tahun terakhir memiliki nilai negatif. Hal ini menunjukan bahwa pada PDAM Kota Gorontalo tidak terjadi praktek manajemen laba dalam meminimalkan beban pajak penghasilan. Berdasarkan hasil analis yang telah dilakukan bahwa PDAM Kota Gorontalo dalam menghitung PPH Badan yang terutang, selalu menyesuaiakan penghasilan kena pajak sesuai aturan perpajakan yaitu dengan melakukan koreksi fiskal. Laba yang digunakan perusahaan sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan adalah laba sesuai aturan perpajakan atau laba setelah koreksi fiskal.Sehingga itu dalam laporan keuangan perusahaan Pajak penghasilan selalu disesuaikan dengan Perhitungan Pajak Penghasil perpajakan.Untuk lebih jelasnya beriktu ini rekapitulasi perhitungan laba sebelum dan setelah pajak berdasarkan aturan perpajakan dan perusahaan. Laba Sebelum Dan Setelah Pajak Berdasarkan Perhitungan Perusahaan: Tahun Laba Sebelum pajak Pajak Laba Setelah Pajak Penghasilan 2008 1,432,143,046.77 1,432,143,046.77 2009 3,110,163,210.46 77,140,280.00 3,033,022,930.46 2010 983,486,103.89 546,940,520.00 436,545,583.89 2011 1,616,943,577.47 511,567,861.62 1,105,375,715.85 2012 2,643,356,399.62 681,753,976.99 1,952,602,422.63
Tahun 2008 2009 2010 2011 2012
Laba Sebelum Dan Setelah Pajak Berdasarkan koreksi fiskal (Aturan Perpajakan): Laba setelah Kompensai Laba Kena Pajak Laba Setelah koreksi fiskal Kerugian Pajak Penghasilan Pajak 1,626,392,024,51 2,298,417,177.87 2,298,417,177.87 (3,745,140,835.28) 77,140,370.49 198,360,952.70 4,020,642,158.49 275,501,323.19 1,406,419,104.71 1,953,359,624.71 1,953,359,624.71 546,940,520.00 1,315,460,215.06 1,827,028,076.68 1,827,028,076.68 511,567,861.62 1,753,081,655.12 2,434,835,632.11 2,434,835,632.11 681,753,976.99 Dari tabel tersebut, pajak penghasilan terhutangperusahaan terlihat bahwa perusahaan selalu menyesuaikan pajak penghasilan perusahaan sesuai dengan koreksi fiskal perpajakan.Hal ini menunjukan bahwa pada PDAM Kota Gorontalo tidak terjadi Praktek Manajemen Laba dalam Meminimalisir pajak penghasilan, dari tabel tersebut terlihat bahwa laba sebelum pajak pada tahun 2008 memiliki nilai yang lebih rendah dari laba kena pajak berdasarkan koreksi fiskal, namun dalam menghitung PPH yang terhutang,laba kena pajak berdasarkan koreksi fiskal yang dijadikan sebagai dasar perhitungan PPH terhutang oleh PDAM Kota Gorontalo, untuk tahun 2009 laba sebelum pajak perusahaan terlihat lebih rendah dibandingkan laba setelah koreksi fiskal, namun pada tahun 2009 kompensasi kerugian untuk lima tahun sebelumnya akan dikompensasikan untuk mengurangilaba perusahaan sebagai dasar perhitungan PPH terutang tahun 2009, sehingga pajak penghasilan tahun 2009 memiliki nilai terendah. Untuk tahun 2010 laba sebelum pajak perusahan diperoleh lebih rendah dari laba setelah koreksi fiskal.Maka untuk menghitung pajak penghasilan perusahaan perusahaan selalu menjadikan dasar Laba setelah koreksi fiskal sebagai dasar pengenaan perhitungan PPH terhutang. Untuk tahun 2011 dan 2012, sama halnya dengan tahun-tahun sebelumnya bahwa untuk menghitung PPH terhutang perusahaan menggunakan laba setelah koreksi fiskal sebagai dasar pengenaan perhitungan PPH terhutang.
b. Tingkat beban pajak penghasilan di PDAM Kota Gorontalo Berdasarkan analisis yang dilakukan proses perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan PadaPDAM Kota Gorontalo telah sesuai dan mengacu pada UndangUndang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan dimana perusahaan menerapkan tarif tunggal sebesar 28%, yang mulai efektif diberlakukan pada tahun pajak 2009. Untuk menghitung pajak penghasilan yang terutang, perusahan melakukan penyesuaian perhitungan PPh terhutang melalui koreksi fiskal.Koreksi fiskal meliputi pengakuan pendapatan dan biaya yang dapat berupak koreksi positi dan koreksi negatif. Koreksi positif adalah koreksi/penyesuaian yang akan mengakibatkan meningkatnya laba kena pajak yang pada akhirnya akan membuat PPh badan terhutang juga akan meningkat, sedangkan koreksi fiskal negatif adalah koreksi penyesuaian yang akan mengakibatkan menurunya laba kena pajak. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan bahwa PDAM Kota Gorontalo, untuk kepentingan perhitungan PPh terhutang selalu menyesuaikan atau selalu melakukan koreksi fiskal berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.
a. Kesimpulan Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Pada PDAM Kota Gorontalo dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu tahun 20082012 tidak terdapat praktek manajemen laba dalam meminimalkan beban pajak penghasilan. Tingkat beban pajak penghasilan di PDAM Kota Gorontalo Berdasarkan proses perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan telah sesuai dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. b. Saran Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan kepada perusahaan adalah sebagai berikut: Kepada PDAM Kota Gorontalo, untuk selalu mempertahankan kekonsistenya agar tidak melakukan praktek manajemen laba dalam meminimalisir beban pajak, hal tersebut tentunya akan merugikan negara atau pemerintah itu sendiri. Perusahaan harus mampu menunjukkan kinerja keuangan perusahaan yang baik dan menyampaikan informasi keuangan yang relevan dapat di andalkan kepada investor ataupun pemerintah mengenai perkembangan perusahaan dan menghindari adanya praktek manajemen laba di dalam perusahaan karena dengan adanya manajemen laba dalam perusahaan tidak akan menujukkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya. Kepada PDAM Kota Gorontalo untuk tetap mentaati proses perhitungan, pemotongan serta pelaporan pajak penghasilan sesuai dengan Undang – Undang Pajak yang berlaku dan senantiasa selalu mengikuti perkembangan aturan perpajakan serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang perpajakan dalam rangka kelancaran dan ketepatan pelaporan keuangan baik berdasarkan standar keuangan maupun aturan perpajakan.
DAFTAR PUSTAKA Pohan, Chairil Anwar.2013. Manajemen Perpajakan, Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis. Jakarta. Penerbit Gramedia Pustaka Utama Kasmir. 2008. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta. Penerbit Rajawali Press Wahono, Sugeng. 2012. Teori dan Aplikasi; Mengurus Pajak Itu Mudah. Jakarta Penerbit Elex Media Komputindo Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. PAJAK PENGHASILAN Suprianto, Edy. 2011. Akuntansi Perpajakan. Yogyakarta. Penerbit Graha Ilmu Sulistyanto, H. Sri. 2008. ManajemenLaba, Teoridan Model Empiris. Penerbit Grasindo Muljono, Djoko & Wicaksono, Baruni. 2009. Akuntansi Pajak Lanjutan. Yogyakarta. Penerbit Andi Sulistiawan, Dhedy. Januarsi, Yeni Januarsi. Alvia, Liza. 2011. Creative Accounting, Mengungkap Manajemen Laba dan Skandal Akuntansi. Jakarta. Penerbit Salemba Empat Husnan, Suad. 1994. Manajemen Keuangan, Teori dan Penerapan (Keputusan Jangka Panjang). Yogyakarta. Penerbit BPFE Yogyakarta Sugiyono. 2009. Metodologi Penelitian Bisnis. Jakarta. Penerbit Alfabeta Sekaran, Uma. 2011. Research Methods For Business. Jakarta. Penerbit Salemba Empat Maulinda, Awit. 2009. Penerapan Manajemen Pajakatas Pajak Penghasilan (PPh) Sebagai Kebijakan Perusahaan Untuk Meminimaisasi Beban Pajak Sesuai Dengan Aturan Perpajakan (Studi Kasus Pada Orenz Taxi). Surabaya. Universitas Airlangga Wenni. Djuwita Harisab. 2009. Pengaruh Beban Pajak Penghasilan Terhadap Tindakan Manajeman Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Food and Beverages yang Listing di BEI). Malang. Universitas Muhammadiyah Malang Putra, Rizki Yudia. 2011. Analisis Perilaku Manajemen Laba: Motivasi Minimalisasi Beban Pajak Penghasilan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BerdasarkanUndang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan). Surabaya. Universitas Airlangga Surabaya Deviana S.P., Birgita. 2010. Kemampuan Beban Pajak Tangguhan dan Beban Pajak Kini Dalam Deteksi Manajemen Laba Pada Saat Season Equity Offerings. Semarang. Universitas Diponegoro Semarang Setyaningsih, Sri. 2012. Kemampuan Beban Pajak Tangguhan Dan Beban Pajak Kini Dalam Mendeteksi Manajemen Laba Pada Saat Seasoned Equity Offerings. Pekanbaru. Universitas Riau
