ANALISIS LAPORAN KEUANGAN FISKAL SEBAGAI DASAR UNTUK MENGHITUNG PENGHASILAN KENA PAJAK WAJIB PAJAK BADAN PADA PT. XYZ
SKRIPSI Program Studi Akuntansi
Nama
: ANNISA FARADILLA
Nim
: 03203-138
FAKULTAS EKONOMI UNVERSITAS MERCU BUANA JAKARTA 2008
ANALISIS LAPORAN KEUANGAN FISKAL SEBAGAI DASAR UNTUK MENGHITUNG PENGHASILAN KENA PAJAK WAJIB PAJAK BADAN PADA PT. XYZ
SKRIPSI Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar SARJANA EKONOMI Program Studi Akuntansi
Nama
: ANNISA FARADILLA
Nim
: 03203-138
FAKULTAS EKONOMI UNVERSITAS MERCU BUANA JAKARTA 2008
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
Nama
: Annisa Faradilla
NIM
: 03203
Program Studi
: Akuntansi
Judul Skripsi
: ANALISIS
138
SEBAGAI
LAPORAN DASAR
KEUANGAN
UNTUK
FISKAL
MENGHITUNG
PENGHASILAN KENA PAJAK WAJIB PAJAK BADAN PADA PT. XYZ. Tanggal Ujian Skripsi
: 28 Agustus 2008
Disahkan Oleh : Pembimbing
( Drs. Suharmadi. Ak, MM, M. Si) Tanggal :
Dekan,
Ketua Jurusan Akuntansi
( Drs. Hadri Mulya, M.Si ) Tanggal :
( H. Sabaruddin Muslim, SE, M.Si ) Tanggal :
LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI
SKRIPSI ANALISIS LAPORAN KEUANGAN FISKAL SEBAGAI DASAR UNTUK MENGHITUNG PENGHASILAN KENA PAJAK WAJIB PAJAK BADAN PADA PT. XYZ
Di Persiapakan dan Disusun Oleh : Nama : ANNISA FARADILLA Nim : 03203-138
Telah Dipertahankan di depan Dewan Penguji pada Tanggal 28 Agustus 2008
Susunan Dewan Penguji Ketua Penguji
( Drs. Suharmadi. Ak, MM, M. Si )
Anggota Penguji 1
( Dra. Muti ah, M. Si )
Anggota Penguji 2
( Sri Rahayu, SE., M.Si )
KATA PENGANTAR
Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir atau skripsi ini dengan judul ANALISIS LAPORAN KEUANGAN FISKAL SEBAGAI DASAR UNTUK MENGHITUNG PENGHASILAN KENA PAJAK WAJIB PAJAK BADAN PADA PT. XYZ . Skripsi ini adalah suatu tugas akhir guna memperoleh gelar stara satu (S1) yang harus ditempuh oleh seluruh mahasiswa yang didapat dari suatu penemuan ilmiah yang didasarkan keilmuan/kepustakaan atau bukan tanpa penelitian langsung ke lapangan. Adapun penyusunan skripsi ini adalah salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Universitas Mercu Buana Jakarta. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dilihat dari penguasaan keilmuan maupun cara penyajiannya. Karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun demi sempurnanya skripsi ini. Tanpa adanya kemauan yang keras dan ketekunan pribadi serta tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, penulis yakin tidak akan terselesaikan. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
i
1. Allah SWT yang telah menberikan kemudahan, kekuatan, kesabaran, tambahan ilmu pengetahuan, ke optimisan dan berbagai nikmatnya yang tidak dapat disebutkan dan diperhitungkan nilainya. 2. Papa dan Mama tercinta yang telah memberikan dukungan baik, doa, moril, maupun material, serta pengertiannya atas berbagai kesibukan yang ananda lakukan, serta adik-adikku 3. Bapak H. Probosutedjo selaku Ketua Yayasan Menara Bakti Universitas Mercu Buana Jakarta 4. Bapak Dr. Ir. Suharyadi, MS selaku Rektor Universitas Mercu Buana Jakarta. 5. Bapak Drs. Hadri Mulya, Msi selaku Dekan Universitas Mercu Buana Jakarta. 6. Bapak H. Sabaruddin Muslim, SE, MSi selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Mercu Buana Jakarta. 7. Bapak Drs. Suharmadi. Ak, MM, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 8. Seluruh Staf Pengajar dan Para Karyawan TU, BAK, BAA, dan Perpustakaan yang telah memberikan sumbangsihnya kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana Jakarta. 9. Isti, Vika, Nidia, Rika, Yuli, Lely, Ridi yang telah membantu suka maupun duka, baik semangat, sumbangan pikiran, untuk selalu tetap optimis dalam mencari fakta dan data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini. 10. Mb May yang selalu membantu penulis memberi saran dan kritik.
ii
Akhir kata, dengan mengucapkan Alhamdullillah dan atas terima kasih atas bantuan yang diberikan kepada penulis, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan balasan atas semua kebajikan yang diberikan.
Jakarta, Agustus 2008
Penulis
iii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ......................................................................................i HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ......................................................ii KATA PENGANTAR ...................................................................................iii DAFTAR ISI ..................................................................................................vi BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang ..................................................................1 B. Perumusan Masalah ........................................................... 2 C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian ..................... 3
BAB II
LANDASAN TEORITIS A. Konsep Penghasilan dan Beban menurut Akuntansi............. 4 1. Pengertian Penghasilan menurut Akuntansi.................
4
2. Beban menurut Akuntansi ............................................
5
B. Konsep Penghasilan dan Beban menurut Perpajakan
6
1. Penghasilan Menurut Undang-undang Perpajakan
..6
2. Beban menurut Undang-undang Perpajakan C. Pengertian Penghasilan Kena Pajak
7 14
D. Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal BAB III
.14
METODOLOGI PENELITIAN A. Gambaran Umum ..............................................................16 B. Metode Penelitian ..............................................................18
iv
C. Definisi Operasional Variabel ...........................................19 D. Metode Pengumpulan Data ...............................................19 E. Metode Analisis Data ........................................................20 BAB IV
ANALISA HASIL DAN PEMBAHASAN A. Pelaporan Akuntansi Perpajakan
....22
B. Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. XYZ BAB V
..34
KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan ........................................................................36 B. Saran ..................................................................................37
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP
v
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL LEMBAR PENGESAHAN KATA PENGANTAR ................................................................................... i DAFTAR ISI .................................................................................................. iv DAFTAR TABEL .......................................................................................... vi BAB I
BAB II
PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Penelitian ................................................. 1
B.
Perumusan Masalah ........................................................... 2
C.
Tujuan dan Kegunaan Penelitian ....................................... 3
LANDASAN TEORI A.
B.
Konsep Penghasilan dan Beban Menurut Akuntansi ........ 4 1.
Penghasilan Menurut Akuntansi .............................. 4
2.
Beban Menurut Akuntansi ........................................ 5
Konsep Penghasilan dan Beban Menurut Perpajakan ....... 6 1.
Penghasilan Menurut Perpajakan ............................. 6
2.
Beban Menurut Perpajakan ...................................... 8
C.
Pengertian Penghasilan Kena Pajak .................................. 15
D.
Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal ............................................................... 16
E.
Koreksi Fiskal .................................................................... 17
iv
BAB III
BAB IV
METODOLOGI PENELITIAN A.
Gambaran Umum Objek Penelitian .................................. 20
B.
Metode Penelitian .............................................................. 22
C.
Definisi Operasional Variabel ........................................... 23
D.
Metode Pengumpulan Data ............................................... 23
E.
Metode Analisis Data ........................................................ 24
ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN A. Laporan Keuangan Fiskal Sebagai Dasar Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak Badan Pada PT XYZ ...................................................................... 26 B. Analisis Laporan Keuangan Fiskal Sebagai Dasar Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak Badan Pada PT XYZ ....................................................................... 29
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN A.
Kesimpulan ........................................................................ 39
B.
Saran .................................................................................. 40
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP
v
DAFTAR TABEL
Tabel 4.1 Rekonsiliasi Laporan Laba Rugi ..................................................... 27 Tabel 4.2 Penyusutan Harta Tak Berwujud...................................................... 28 Tabel 4.3 Analisis Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Pada PT XYZ ...... 38
vi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penelitian Setiap wajib pajak diharuskan untuk menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan pasal 28 UU No 16 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas UU No 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan. Ketentuan penyelenggaraan pembukuan dalam Undang-Undang Perpajakan tidak mengatur standar akuntansi keuangan yang dianut, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu baik dalam pengakuan penghasilan maupun beban sehingga dapat menimbulkan perbedaan antara jumlah laba komersial dengan penghasilan kena pajak. Terhadap perbedaan yang timbul tersebut wajib pajak melakukan koreksi fiskal sehingga dihasilkan laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan prpajakan dan digunakan untuk keperluan penghitungan pajak. Wajib pajak boleh menyusun laporan keuangan komersial dan fiskal secara terpisah atau melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial Perbedaan konsep penghasilan menurut terminologi akuntansi dan menurut terminologi Undang-Undang Perpajakan mengakibatkan interprestasi yang tidak sama antara wajib pajak dengan fiskus dan mengakibatkan munculnya berbagai masalah seperti masalah administrasi, obyektivitas pengukuran penghasilan dan keadilan.
1
2
Selain disebabkan oleh perbedaan konsep, perbedaan juga timbul sebagai akibat dari kerangka tujuan yang berbeda antara penghasilan menurut akuntansi dengan menurut fiskal dimana penghitungan penghasilan menurut akuntansi bertujuan untuk memberikan informasi bagi manajemen, pemegang saham, investor, kreditor dan pihak-pihak lain yang beerkepentingan dan sebagai pertanggung jawaban manajemen sedangkan tujuan dari penghitungan penghasilan fiskal adalah uuntuk memenuhi ketentuan undang-undang dan peraturan perpajakan dalam kaitan dengan penerimaan negara. Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis ingin mengangkat masalah tersebut ke dalam skripsi ini dengan judul ANALISIS LAPORAN
KEUANGAN
FISKAL
SEBAGAI
DASAR
UNTUK
MENGHITUNG PENGHASILAN KENA PAJAK WAJIB PAJAK BADAN STUDI KASUS PADA PT XYZ .
B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka perumusan masalah yang ada yaitu: Apakah laporan keuangan fiskal sebagai dasar untuk menghitung penghasilan kena pajak wajib pajak badan pada PT. XYZ sudah sesuai dengan undang-undangan No. 17 tahun 2000?
3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Dari perumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: Untuk mengetahui apakah laporan keuangan fiskal sebagai dasar untuk menghitung penghasilan kena pajak wajib pajak badan pada PT. XYZ sudah sesuai dengan undang-undangan No. 17 tahun 2000? Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Bagi penulis, merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana ekonomi selain itu juga dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis tentang perbedaan antara sistem akuntansi dengan perpajakan. b. Bagi perusahaan, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi informasi masukan bagi perusahaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. c. Bagi pembaca, hasil penelitian diharapkan dapat menberikan masukan atau tambahan ilmu pengetahuan dan juga sebagai bahan perbandingan untuk melakukan penelitian bagi pihak yang memerlukan .
4
BAB II LANDASAN TEORI
A. Konsep Penghasilan dan Beban menurut Akuntansi 1. Penghasilan Menurut Akuntansi Penghasilan didefinisikan dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan paragraf 74 (IAI, 2007) sebagai berikut : Penghasilan (Income) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Pada paragraf 74 Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (IAI, 2007) pengertian penghasilan, yaitu : Penghasilan (income) meliputi baik pendapatan (revenues) maupun keuntungan (gains). Pendapatan timbul dalam aktivitas perusahaan seperti penjualan, penghasilan jasa (fees), bunga, deviden, royalti dan sewa . Sedangkan pendapatan dapat didefinisikan menutur PSAK No.23 paragraf 06 (IAI, 2007) sebagai berikut : Pendapatan adalah arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk ini mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari penanaman modal. Pendapatan dapat diakui sebagai penghasilan pada periode kapan kegiatan utama yang perlu untuk menciptakan dan menjual barang dan jasa itu telah selesai. Jadi, pengakuan pendapatan mengacu pada periode
4
5
selesainya penyediaan barang atau jasa yang diserahkan. Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima.
2. Beban Menurut Akuntansi Biaya Sehubungan
adalah
semua
dengan
periode
pengurangan akuntansi
terhadap
penghasilan.
pemanfaatan
pengeluaran
dipisahkan antara pengeluaran kapital (Capital Expenditure) yaitu pengeluaran yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan dicatat sebagai aktiva, sedangkan pengeluaran penghasilan (Revenue Expenditure) yaitu pengeluaran yang hanya memberi manfaat untuk satu periode akuntansi yang bersangkutan yang dicatat sebagai beban. Menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan paragraf 78 (IAI, 2007), beban didefinisikan : Beban (Expenses) adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang menyebabkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut bagian kepada penanam modal. Beban juga menyangkup kerugian yang belum direalisasi misalnya kerugian yang timbul dari pengaruh selisih kurs mata uang asing. Beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dan penghasilan tertentu yang diperoleh. Kalau manfaat ekonomi yang timbul lebih dari satu periode akuntansi dan hubungannya dengan penghasilan hanya dapat ditentukan secara luas atau tidak langsung maka beban diakui berdasarkan alokasi yang rasional dan sistematis. Misalnya, pengakuan beban yang berkaitan
6
dengan penggunaan aktiva tetap, goodwill, paten, dan merek dagang. Beban ini dikenal dengan istilah penyusutan (amortisasi). Beban usaha pada dasarnya dapat diperhitungkan dalam laporan keuangan secara penuh hanya apabila manfaat ekonomi yang timbul dari suatu pengeluaran baik kas maupun pengorbanan ekonomi lainnya tidak melebihi satu periode akuntansi dan terdapat hubungan dengan upaya mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan usaha dalam perode yang sama.
B. Konsep Penghasilan dan Beban Menurut Perpajakan 1. Penghasilan Menurut Perpajakan Pajak penghasilan menurut PSAK No.46 (2002:2) adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan. Tujuan penerapan PSAK NO.46 menurut Jusuf Halim : a. Untuk mengatur kelakuan akuntansi pajak penghasilan. b. Agar dilakukan pengakuan ( Recognition) terhadap Future tax effect yang timbul sebagai akibat adanya transaksi dan peristiwa yang telah diakui dalam laporan keuangan dan SPT. Disamping itu juga agar dilakukan pengakuan terhadap
future tax effect
dari kompensasi
fiscal yang belum digunakan (unused tax losses carry forward) apabila persyaratan tertentu dipenuhi.
7
c. Pengakuan future tax effect
dilakukan dengan mengakui adanya
account pajak tangguhan (deffered tax liability). Pengakuan pajak tangguhan dalam PSAK No.46 dilakukan dengan menggunakan balanced liability method d. Mengatur tentang penyajian pajak penghasilan pada laporan keuangan serta pengungkapan informasi yang relevan.
Pendapatan atau penghasilan diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UndangUndang Pajak Penghasilan menurut Gunadi (2002 : 43) berdasarkan Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan yaitu : Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dari pengertian diatas tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak dikelompokkan menjadi : a. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, seperti gaji, upah, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, tunjangan atau imbalan lain untuk pekerjaan yang dilakukan. b. Penghasilan dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, seperti laba bruto usaha, praktek dokter, akuntan, konsultan, notaris, pengacara, arsitek. c. Penghasilan yang diperoleh dari modal, seperti bunga, deviden, royalty dan sewa dari harta, misalnya sewa rumah.
8
d. Penghasilan lain seperti hadiah undian, penghargaan serta keuntungan karena pembebasan utang.
2. Beban Menurut Perpajakan A. Beban atau biaya yang boleh dikurangkan (Deductible Expenses) 1) Biaya yang boleh dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak menurut Gunadi (2002 : 81) berdasarkan Atas UndangUndang No. 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 6 ayat (1) dan (2), yaitu : (1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi : a. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, piutang yang nyatanyata
tidak
dapat
ditagih,
premi
asuransi,
biaya
administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan. b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud
dan
amortisasi
atas
pengeluaran
untuk
9
memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1(satu) tahun. c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. d. Kerugian karena penjualan atau kenaikan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. e. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing. f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat: 1) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial, 2) Telah
diserahkan
perkara
penagihannya
kepada
Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/ pembebasan utang antara kreditur dengan debitur yang bersangkutan. 3) Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, dan
10
4) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak. (2) Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud
dalam ayat 1 didapat kerugian, maka kerugian
tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun. 2) Biaya yang dapat dikurangkan menurut SE-27/PJ 22/1986 mengenai biaya entertaiment, representasi, jamuan tamu dan sejenisnya, dijelaskan sebagai berikut : 1. Biaya entertaiment, representasi, jamuan dan sejenisnya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan pada dasarnya
dapat
dikurangkan
dari
penghasilan
bruto
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UndangUndang Pajak Penghasilan. 2. Wajib Pajak harus dapat membuktikan bahwa biaya-biaya tersebut telah benar-benar dikeluarkan (formal) dan benar ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan perusahaan. 3. Oleh karena itu, Wajib Pajak
mengurangkan biaya-biaya
tersebut dari penghasilan bruto agar melampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan daftar norminatif seperti terlampir yang berisi:
11
a. Nomor urut. b. Tanggal entertaiment dan sejenisnya yang telah diberikan. c. Nama tempat entertaiment dan sejenisnya yang telah diberikan. Alamat
entertaiment
dan
sejenisnya
yang
telah
diberikan Jenis entertaiment dan sejenisnya yang telah diberikan Jumlah (Rp) entertaiment dan sejenisnya yang telah diberikan d. Realisasi usaha yang diberikan entertaiment dan sejenisnya sesuai dengan nomor urut tersebut diatas berisi : -
Nama
-
Posisi
-
Nama perusahaan
-
Jenis usaha
4. Apabila petugas pajak yang melakukan penelitian atau pemeriksaan
terhadap
Surat
Pemberitahuan
Tahunan
menemukan pos biaya entertaiment dan sejenisnya, maka kepada Wajib Pajak harus diminta daftar norminatif seperti tersebut diatas untuk membuktikan, bahwa biaya-biaya tersebut benar-benar telah dikeluarkan dan benar ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan perusahaan.
12
B. Beban atau biaya yang tidak boleh dikurangkan (Non Deductible Expenses) 1) Biaya
yang
tidak
boleh
dikurangkan
dalam
menghitung
penghasilan kena pajak menurut Liberty (2002 : 194) berdasarkan Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 9 ayat (1) dan (2), yaitu : 1. Untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan BUT tidak boleh dikurangkan dengan : a. Pembagian laba dengan nama atau dalam bentuk apapun seperti deviden termasuk deviden yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu dan anggota. c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi,
cadangan
pertambangan,
yang
biaya
reklamasi
ketentuan
dan
untuk
usaha
syarat-syaratnya
ditetapkan dengan menteri keuangan. d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh wajib pajak pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi
13
kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan. e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan. f. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan b, kecuali zakat atas penghasilan nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak pribadi pemeluk agama islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agana islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahlan oleh pemerintahan. h. Pajak penghasilan.
14
i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi
wajib
pajak
atau
orang
yang
menjadi
tanggungannya. j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau perseroan kominditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. k. Sanksi administrasi berupa, denda dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan. 2. Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 atau 11A. 2) Biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 138 tahun 2000 tentang Perhitungan Pajak Penghasilan dalam Pasal 4, yaitu termasuk : a. Biaya
untuk
mendapatkan,
menagih,
dan
memelihara
penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, b. Biaya
untuk
mendapatkan,
menagih,
dan
memelihara
penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final,
15
c. Biaya
untuk
mendapatkan,
menagih,
dan
memelihara
penghasilan yang dikenakan pajak berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Norma Perhitungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Undang-Undang Pajak Penghasilan d. Pajak Penghasilan, yang ditanggung oleh pemberi penghasilan, kecuali pajak atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan tetapi tidak termasuk deviden sepanjang Pajak Penghasilan tersebut ditambahkan dalam perhitungan dasar untuk pemotongan pajak, dan e. Kerugian dari harta atau utang yang tidak dimiliki dan tidak dipergunakan dalam usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak.
C. Pengertian Penghasilan Kena Pajak Penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan neto, yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya yang diperkenankan oleh Undang-undang PPh.
16
Contoh pajak penghasilan (wajib pajak badan): PT. Cahaya, sepanjang tahun 2002 mempunyai penghasilan kena pajak sebesar Rp 154.168.900.00. Besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar atau terhutang oleh PT Cahaya adalah: Penghasilan kena pajak
Rp. 154.168.000
Pajak penghasilan yang harus dibayar: 10% x Rp50.000.000.00
Rp.
5.000.000
15% x Rp50.000.000.00
Rp.
7.500.000
30% x Rp54.168.000.00
Rp.
16.250.400
jumlah
Rp.
28.750.400
D. Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal Adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan beban antara akuntansi komersial dan fiskal menimbulkan perbedaan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak dan pajak penghasilan badan. Perbedaan tersebut timbul karena adanya perbedaan kepentingan antara akuntansi komersial yang mendasarkan laba pada konsep matching cost against renenue dengan konsep dasar fiskal yang tujuan utamanya adalah penerimaan negara. Salah satu prinsip dalam konsep akuntansi adalah pengeluaran perusahaan yang tidak mempunyai manfaat untuk masa yang akan datang bukanlah merupakan aset dan oleh karena itu harus dibebankan sebagai biaya. Dengan demikian dalam akuntansi seluruh
17
pengeluaran/beban perusahaan sepanjang memang harus dikeluarkan oleh perusahaan diakui sebagai biaya/beban.Tidak demikian halnya dengan konsep dalam perpajakan yang mengatur secara tersendiri mengenai biaya-biaya yang boleh dibebankan dalam satu tahun pajak. Perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu perbedaan tetap (permanent differences) dan perbedaan sementara (temporary differences). Perbedaan tetap terjadi karena peraturan perpajakan menghitung laba fiskal berbeda debfab perhitungan laba menurut standar akuntansi keuangan tanpa ada koreksi di kemudian hari. Perbedaan sementara terjadi karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan biaya antara peraturan perpajakan dengan standar akuntansi keuangan.
E. Koreksi Fiskal Koreksi Fiskal merupakan hasil dari suatu mekanisme penyesuaian pelapporan penghasilan wajib pajak secara komersial menurut ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan yang akhhirnya dihasilkan laba / rugi fiscal. Menurut Anastasia Diana dan Lilis Setiawati (2004:195) koreksi fiska dapat dibedakan menjadi dua yaitu : 1. Koreksi fiscal positif terjadi karena adanya perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan komersial yang mengakibatkan laba bertambah besar atau rugi bertambah kecil.
18
2. Koreksi fiskal negativ terjadi karena adanya perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan komersial yang mengakibatkan laba bertambah kecil atau rugi bertambah besar. Sehubungan dengan adanya perbedaan antara laba atau rugi menurut perhitungan akuntansi komersial dengan fiscal (berdasarkan UU No.17 Tahun 2000), maka sebelum menghitung penghasilan kena pajak, terlebih dahulu laba / rugi komersial tersebut harus dilakukan koreksi-koreksi fiscal sesuai dengan UU No.17 Tahun 2000. Dengan demikian untuk keperluan perpajakan wajib pajak tidak perlu membuat
pembukkkuan
ganda,
melainkan
cukup
membuat
satu
pembukuan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, dan pada waktu mengisi SPT tahunan PPh terlebih dahullu dilakukan koreksi-koreksi fiscal. Koreksi fiskal tersebut dilakukan baik terhadap pnghasilan maupun terhadap biaya-biaya (peguurangan penghasilan bruto). Jenis koreksi fiscal disini merupakan jenis-jenis perbedaan antara akuntansi komersial dengan ketentuan fiscal yaitu terdiri dari : a. Perbedaan tetap Perbedaan tetap yaitu perbedaan yang disebabkan perbedaan pandang antara undang-undang perpajakan dengan akuntansi keuangan tentang suatu kejadian akuntansi yang tidak dapat disamakan karena ketentuan perundangan.
19
Misalnya penerimaan deviden yang diterima wajib pajak badan dalam negeri dari penyertaan modal pada perusahaan yang bertempat kedudukan di Indonesia bukan merupakan penghasilan menurut UU PPh, sedang menurut akuntansi merupakan beban, oleh UU PPh tidak seluruhnya bagian beban seperti yang ditentukan pada pasal 9 UU NO.17 Tahun 2000. b. Perbedaan waktu Perbedaan waktu yaitu perbedaan yang terjadi karena ada penghasilan atau beban yang sudah diakui menurut akuntansi tetapi menurut UU PPh diakui pada periode berikutnya dan seballiknya. Misalnya
metode
penyusutan,
metode
penilaian
penyisisahan piutang tak tertagih dan sebagainya.
persediaan,
20
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Gambaran Umum Objek Penelitian 1. Sejarah perusahaan PT XYZ didirikan pada tanggal 1Mei 1975 berdasarkan akta notaries Anton Frederik Schut No.15. Akta pendirian ini disahkan oleh Departemen Kehakiman No.JA5/108/3 tanggal 17 Desember 1975 da diumumkan tangal 27 Maret 1984.
2. Kegiatan Perusahaan Sesuai dengan pasal 2 anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan perusahaan bergerak dalam bidang Farmasi obat-obatan atau distribusi tunggal. Dalam menjalankan kegiatan perusahaan, PT XYZ menyalurkan obat-obatan ke Apotik, toko obat, Rumah sakit atau instansi lainnya.
3. Struktur Organisasi dan Job Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 27 Mei 1980 yang berita acaranya telah diaktakan dengan Notaris Ny.Poerbaningsih Adi Warsito, S.H. No. 48 susunan Direktur Utama Perusahaan adalah sebagai berikut :
20
21
STRUKTUR ORGANISASI PT XYZ DIREKTUR UTAMA 16
WAKIL DIRUT
MARUT
ACCOUNTING
PEMASARAN
EDP
Jumlah rata-rata karyawan perusahan sebanyak 83 orang pada tanggal 31 Maret 2007. Direktur Utama merupakan pimpinan tertinggi dalam perusahaan. Direktur Utama bertanggung jawab penuh dalam mencapai maksud dan tujuannya. Direktur Utama bertanggung jawab atas : a. Manajemen dan pengembangan perusahaan yang telah ditentukan dalam anggaran dasar perusahan. b. Mengelolah dan menjalankan perusahaan yang dipimpinnya. c. Memimpin perusahaan untuk kepentingan intern, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengarahkan seluruh kegiatan perusahaan sesuai dengan rencana. d. Mengangkat dan memberhentikan serta memutasikan pegawaipegawai yang ada.
22
e. Menetapkan kebijakan dan membuat keputusan-keputusan perusahaan. f. Mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian. Direktur Utama bertanggung jawab atas segala kegiatan operasional perusahaan. Tanggung jawabnya meliputi pengurusan kegiatan jual barang dagangan, pengurus administrasi dan kepegawaian, dan kegiatan lain yang ditunjukkan untuk membantu Direktur Utama melaksanakan tugasnya termasuk dalam rangka meningkatkan penjualan dan pemasaran barang dagangannya. Tahun buku peruasahaan berjalan dari 1 Januari sampai 31 Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, pembukuan perusahaan ditutup. Dari penutupan tersebut oleh direksi dibuat neraca dan perhitungan laba rugi. Berdasarkan perhitungan laba rugi perusahaan dapat menentukan apakah perusahaan memiliki pajak yang harus dibayar karena perusahaan memperoleh laba atau sebaliknya mengalami rugi sehingga tidak terhutang pajak.
B. Metode Penelitian Dalam menyusun skripsi ini, metode penelitian yang digunakan berupa penelitian deskriptif. Penelitian deskriptof adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dalam menganalisa laporan keuangan fiskal sebagai dasar penghitungan pajak penghasilan wajib pajak badan.
23
C. Definisi Operasional Variabel Pengertian teoritis dari variabel-vari digunakan adalah sebagai berikut: 1. Akuntansi adalah suatu sistem yang mengukur aktivitas bisnis, memproses informasi-informasi menjadi satu laporan, dan mengkomunikasikan temuan-temuan tersebut kepada pengambil keputusan. 2. Laporan keuangan fiskal adalah laporan yang disusun khusus untuk kepentingan
perpajakan
dengan
mengindahkan
semua
peraturan
perpajakan. 3. Penghasilan kena pajak adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biayabiaya yang diperkenankan oleh undang-undang PPh. 4. Pajak penghasilan badan adalah iuran kepada negara sebagai suatu kewajiban badan yang harus dibayarkan atas penghasilan kena pajak perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk membiayai pengeluaran umum.
D. Metode pengumpulan Data Dalam penyusunan skripsi ini digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: 1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) dapat diperoleh data sekunder yang ada dalam berbagai literatur seperti text book, peraturan perundang-undangan, teori-teori, jurnal dan literatur lainnya yang berhubungan laporan keuangan fiskal sebagai dasar penghitungan pajak penghasilan badan.
24
2. Penelitian Lapangan (Field Research) penulis mengadakan penelitian dengan mendatangi objek yang diteliti yaitu PT XYZ. Adapun tujuan dari riset ini untuk memperoleh data secara langsung dari pihak perusahaan. Dalam penelitian lapangan ini ada dua jenis data yaitu: Data Primer, yaitu data mentah yang diikuti langsung serta diolah oleh peneliti dari responden individal. Jenis instrumen yang digunakan yaitu dengan wawancara, bagian yang menangani dalam bidang akuntansi perusahaan. Data Skunder, yaitu data yang telah disediakan oleh unit lembaga dimana data itu dihasilkan. Data skunder yang diperoleh dari PT XYZ, yaitu profil perusahaan, laporan keuangan PT XYZ periode 2006 dan tambahan informasi lainna yang tidak didapat dari hasil wawancara.
E. Metode Analisis Data Metode analisis data dalam penelitian deskriptif yang digunakan oleh penulis ada dua yaitu metode analisis deskriptif kuantitatif dan metode analisis kualitatif. Metode analisis deskriptif kuantitatif adalah analisis data dengan berdasarkan pada angka-angka, presentase, frekuensi, rata-rata, diagram atau grafik dimana untuk mengolah dapat digunakan statistik deskripitif, yang memaparkan dengan apa adanya mengenai angka-angka pada
25
laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal terhadap pajak penghasilan badan yang masih harus dibayar Metode analisis deskriptif kualitatif adalah analisis yang didasarkan pada pernyataan keadaan dan ukuran kualitas yang terdapat pada onbjek penelitian.
26
BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Laporan Keuangan Fiskal Sebagai Dasar Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak Badan Pada PT. XYZ PT. XYZ menyediakan informasi-informasi yang menyangkut hasil kegiatan operasinya dengan menggunakan laporan keuangan sebagai sarana komunikasi. Laporan keuangan ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut baik pihak intern maupun ekstern perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan PT. XYZ dikerjakan sendiri oleh karyawan perusahaan dimana penyusunan dilakukan sesuai dengan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dianut perusahaan yang mengacu pada PSAK. Khusus untuk kepentingan perpajakan, PT. XYZ menggunakan laporan keuangannya dalam menentukan laba kena pajak sebagai dasar penghitungan pajak penghasilan badan. Dalam hal ini PT. XYZ melakukan rekonsiliasi atas laporan komersial agar sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku. Rekonsiliasi dilakukan dengan membuat koreksi-koreksi fiskal terhadap perbedaan waktu dan perbedaan tetap yang terdapat dalam laporan keuangan komersialnya.
26
27
Tabel 4.1
REKONSILIASI LAPORAN LABA RUGI TAHUN 2007
Keterangan Penjualan Harga pokok Penjualan Laba Bruto Biaya Operasional: Biaya Penjualan: B.Gaji Bagian Penjualan B.Promosi B.Reparasi dan Pemeliharaan Kendaraan B.Perjalanan Dinas B.Pengiriman Barang B.Sumbangan B.Royalti B.Lain-lain Biaya Umum dan Administrasi B.Gaji dan Karyawan B.Keperluan Karyawan B.Perlengkapan Kantor B.Penyusutan B.Reparasi dan Pemeliharaan kendaraan B.Perjalanan Dinas B. Kendaraan B.Listrik, Air dan Telepon B.Lain-lain Total Biaya Usaha Laba Usaha Penghasilan (Beban) Lain-lain: Jasa giro Laba Selisih Kurs B.Lain-lain Total Penghasilan (Beban) Lain-lain Laba Sebelum Pajak
Laporan Komersial
Koreksi Fiskal Beda Beda Tetap Waktu
Laporan Fiskal
123.555.730.000 59.125.150.000 64.430.580.000
123.555.730.000 59.125.150.000 64.430.580.000
114.785.000 64.247.500
114.785.000 64.247.500
15.372.500 33.275.000 10.586.500 2.975.000 13.500.000 1.592.500
15.372.500 33.275.000 10.586.500
466.911.500 29.890.000 38.450.000 45.375.000
2.975.000 13.500.000 1.592.500
1.592.500 18.468.500
3.784.500 54.628.500 17.837.500 39.250.000 2.280.000 954.741.000 63.475.839.000 50.241.500 23.000.000 630.000 72.611.500 63.548.450.500
466.911.500 28.297.500 38.450.000 26.906.500 3.784.500 54.628.500 17.837.500 39.250.000 2.280.000 913.867.500 63.516.712.500
50.241.500
Sumber : Data diolah dari Laporan Laba Rugi Perusahaan
23.000.000 630.000 22.370.000 63.539.082.500
28
Adapun penjelasan dari koreksi fiskal menurut data diatas adalah sebagai berikut : 1. Biaya Sumbangan Atas biaya sumbangan didalam terdapat sumbangan untuk HUT RI sejumlah Rp. 2.975.000.
2. Keperluan Karyawan Pada akun beban keperluan karyawan sebesar Rp. 29.890.000 didalamnya terdapat : a. Makan dan minum
Rp. 9.297.500
b. Keselamatan dan kebersihan kerja
Rp. 19.000.000
c. Rekreasi
Rp. 1.592.500
3. Biaya Penyusutan Atas biaya penyusutan sebesar Rp. 18.468.500,- perhitungannya adalah sebagai berikut : Total Biaya Penyusutan tersebut dapat dilihat tabel 4.2 berikut ini :
Tahun 2006
Harga
Penyusutan
Penyusutan
Selisih
perolehan
komersial
fiskal
penyusutan
Rp.45.375.000
Rp.18.468.500
Rp.90.750.000
Rp.26.906.500
Sumber : Laporan Keuangan PT. XYZ Tahun 2007 (data diolah)
29
4. Jasa Giro Jasa giro sejumlah Rp. 50.241.500 merupakan jasa giro dalam perhitungan taksiran laba kena pajak.
5. Biaya Promosi Biaya promosi sejumlah Rp. 64.247.500 didalamnya terdapat : a. Sponsor
Rp. 31.749.060
b. Iklan
Rp. 80.150.440
c. Cetakan Promosi
Rp. 12.348.000
6. Biaya lain-lain Biaya lain-lain sejumlah Rp. 1.592.500 terdiri dari : a. Perangko dan materai
Rp. 404.500
b. Pengiriman dan legalitas
Rp. 1.180.000
B. Analisis Laporan Keuangan Fiskal Sebagai Dasar Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak Badan Pada PT. XYZ Untuk menjawab rumusan masalah dalam skripsi ini, penulis akan menganalisis laporan laba rugi fiskal yang telah disusun oleh perusahaan. 1. Penjualan Perusahaan menggunakan dasar akuntansi akrual dalam melaporkan penghasilannya. Hal ini sesuai dengan perpajakan yang juga menganut prinsip pengakuan penghasilan secara akrual sehingga perusahaan tidak
30
melakukan koreksi fiskal atas penjualan. Menurut penulis apa yang telah dilakukan oleh perusahaan telah sesuai dengan perundangan-undangan perpajakan.
2. Harga Pokok Penjualan Undang-undang pajak penghasilan dalam penilaian memperkenankan metode first in first out (FIFO method) dan metode biaya rata-rata (Average Cost Method). Sedangkan kebijakan akuntansi PT. XYZ dalam penilaian persediaan adalah dengan menggunakan metode FIFO. Hal ini telah sesuai dengan UU PPh, sehingga tidak dilakukan koreksi fiskal. Sebagaimana penjualan menggunakan stelsel akrual, maka dalam menentukan pembelian bahan baku, perusahaan juga menggunakan stelsel akrual, sehingga tidak perlu dikoreksi fiskal.
3. Biaya Penjualan a. Biaya Gaji Biaya gaji yang diakui perusahaan sebesar Rp. 114.785.000,-. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2000 Pasal 6 ayat (1) huruf a bahwa penghasilan bruto dapat dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. PT. XYZ tidak melakukan koreksi fiskal atau biaya ini sudah sesuai dengan perundang-undangan perpajakan.
31
b. Biaya Promosi Biaya promosi yang diakui perusahaan sebesar Rp. 64.247.500,-. Berdasarkan UU No.17 Tahun 2000 Pasal 6 ayat (1) huruf a bahwa penghasilan bruto dapat dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. PT. XYZ tidak melakukan koreksi fiskal atau biaya ini sudah sesuai dengan perundang-undangan perpajakan.
c. Biaya Reparasi dan Pemeliharaan Kendaraan Biaya Reparasi dan pemeliharaan kendaraan yang diakui perusahaan sebesar Rp. 15.372.500,-. Berdasarkan UU No.17 Tahun 2000 Pasal 6 ayat (1) huruf a bahwa penghasilan bruto dapat dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. PT. XYZ tidak melakukan koreksi fiskal atau biaya ini sudah sesuai dengan perundang-undangan perpajakan.
d. Biaya Perjalanan Dinas Biaya perjalanan dinas yang diakui perusahaan sebesar Rp. 33.275.000,-. Berdasarkan UU No.17 Tahun 2000 Pasal 6 ayat (1) huruf a bahwa penghasilan bruto dapat dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. PT. XYZ tidak melakukan koreksi fiskal atau biaya ini sudah sesuai dengan perundang-undangan perpajakan.
32
e. Biaya Pengiriman Barang Biaya pengiriman barang yang diakui perusahaan sebesar Rp. 10.586.500,-. Berdasarkan UU No.17 Tahun 2000 Pasal 6 ayat (1) huruf a bahwa penghasilan bruto dapat dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. PT. XYZ tidak melakukan koreksi fiskal atau biaya ini sudah sesuai dengan perundang-undangan perpajakan.
f. Biaya Sumbangan Atas biaya sumbangan sejumlah Rp. 2.975.000 terdapat sejumlah Rp. 2.975.000 yang merupakan biaya untuk sumbangan HUT RI menuntut penulis koreksi yang dilakukan oleh perusahaan sudah sesuai karena berdasarkan UU perpajakan tahun 2000 Pasal 9 ayat (1) huruf g.
g. Biaya Royalti Biaya royalti yang diakui perusahaan sebesar Rp. 13.500.000,-. Berdasarkan UU No.17 Tahun 2000 Pasal 6 ayat (1) huruf a bahwa penghasilan bruto dapat dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. PT. XYZ tidak melakukan koreksi fiskal atau biaya ini sudah sesuai dengan perundang-undangan perpajakan.
33
h. Biaya Lain-lain Biaya lain-lain yang diakui perusahaan sebesar Rp. 1.592.500,-. Berdasarkan UU No.17 Tahun 2000 Pasal 6 ayat (1) huruf a bahwa penghasilan bruto dapat dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. PT. XYZ tidak melakukan koreksi fiskal atau biaya ini sudah sesuai dengan perundang-undangan perpajakan.
4. Biaya Umum dan Administrasi a. Biaya Gaji dan Karyawan Biaya gaji dan karyawan yang diakui perusahaan sebesar Rp. 466.911.500,-. Berdasarkan UU No.17 Tahun 2000 Pasal 6 ayat (1) huruf a bahwa penghasilan bruto dapat dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. PT. XYZ tidak melakukan koreksi fiskal atau biaya ini sudah sesuai dengan perundang-undangan perpajakan.
b. Biaya Keperluan Karyawan Dalam
biaya
keperluan
karyawan
sejumlah
Rp.
29.890.000
berdasarkan data perusahaan didalamnya terdapat sejumlah Rp. 1.592.500 untuk rekreasi karyawan merupakan salah satu bentuk kenikmatan yang diberikan perusahaan. Jumlah tersebut oleh perusahaan dikoreksi menurut beda tetap karena tidak boleh
34
dikurangkan dalam menghitung laba kene pajak. Menurut penulis, untuk rekreasi perusahaan sudah benar melakukan koreksi, karena sesuai dengan Undang-undang Perpajakan Tahun 2000 pasal 9 ayat (1) huruf e.
c. Biaya Perlengkapan Kantor Biaya perlengkapan kantor yang diakui perusahaan sebesar Rp. 38.450.000,-. Berdasarkan UU No.17 Tahun 2000 Pasal 6 ayat (1) huruf a bahwa penghasilan bruto dapat dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. PT. XYZ tidak melakukan koreksi fiskal atau biaya ini sudah sesuai dengan perundang-undangan perpajakan.
d. Biaya Penyusutan Perusahaan menggunakan metode penyusutan yang sama untuk menghitung biaya penyusutan komersial dan fiskal yaitu menggunakan metode garis lurus. Di dalam Undang-Undang Perpajakan Tahun 2000 Pasal 11 ayat (6) mengenai penyusutan, menyatakan bahwa pada dasarnya metode penyusutan yang diperbolehkan untuk dipakai adalah metode garis lurus dan metode saldo menurun dan penggunaan metode yang dipilih harus taat azas. Pemilihan salah satu metode tersebut harus memperhatikan ketentuan bahwa untuk aktiva yang termasuk dalam kelompok bangunan, wajib pajak harus menggunakan metode
35
garis lurus, sedangkan untuk kelompok non bangunan boleh memilih diantara kedua metode yang diperbolehkan. Dalam hal ini perusahaan menggunakan metode garis lurus dan telah sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dari penyusutan aktiva tetap pada perusahaan dapat diketahui bahwa beban penyusutan komersial perusahaan sebesar Rp. 43.375.000,- sedangkan penyusutan fiskal sebesar Rp. 18.468.500,- maka terjadi selisih antara komersial dengan fiskal sebesar Rp. 26.906.500,- dan harus dikoreksi negatif pada beda waktu, berikut adalah perhitungannya : Penyusutan komersial
Rp. 45.375.000
Penyusutan fiskal
Rp. 18.468.500
Selisih penyusutan
Rp. 26.906.500
e. Biaya Reparasi dan Pemeliharaan Kendaraan Biaya reparasi dan pemeliharaan kendaraan yang diakui perusahaan sebesar Rp. 3.784.500,-. Berdasarkan UU No.17 Tahun 2000 Pasal 6 ayat (1) huruf a bahwa penghasilan bruto dapat dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. PT. XYZ tidak melakukan koreksi fiskal atau biaya ini sudah sesuai dengan perundang-undangan perpajakan.
36
f. Biaya Perjalanan Dinas Biaya perjalanan dinas yang diakui perusahaan sebesar Rp. 54.628.500,-. Berdasarkan UU No.17 Tahun 2000 Pasal 6 ayat (1) huruf a bahwa penghasilan bruto dapat dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. PT. XYZ tidak melakukan koreksi fiskal atau biaya ini sudah sesuai dengan perundang-undangan perpajakan.
g. Biaya Kendaraan Biaya kendaraan yang diakui perusahaan sebesar Rp. 17.837.500,-. Berdasarkan UU No.17 Tahun 2000 Pasal 6 ayat (1) huruf a bahwa penghasilan bruto dapat dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. PT. XYZ tidak melakukan koreksi fiskal atau biaya ini sudah sesuai dengan perundang-undangan perpajakan.
h. Biaya Listrik, Air dan Telepon Biaya listrik, air dan telepon yang diakui perusahaan sebesar Rp. 39.250.000 berdasarkan UU No.17 Tahun 2000 pasal 6 ayat (1) huruf a bahwa penghasilan bruto dapat dikurangkan dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Menurut penulis perusahaan sudah benar melakukan koreksi.
37
i. Biaya Lain-lain Biaya lain-lain yang diakui perusahaan sebesar Rp. 2.280.000,-. Berdasarkan UU No.17 Tahun 2000 Pasal 6 ayat (1) huruf a bahwa penghasilan bruto dapat dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. PT. XYZ tidak melakukan koreksi fiskal atau biaya ini sudah sesuai dengan perundang-undangan perpajakan.
5. Penghasilan (beban) lain-lain a. Jasa Giro Menurut perusahaan, koreksi beda tetap sebesar Rp. 50.241.500,dilakukan karena perusahaan masih memasukan pendapatan jasa giro dalam perhitungan taksiran laba kena pajak. Koreksi yang dilakukan perusahaan adalah benar, hal ini tidak diperbolehkan untuk mencegah adanya pengenaan pajak ganda karena pendapatan jasa giro selalu dipotong pajak secara final berdasarkan undang-undang perpajakan Tahun 2000 pasal 4 ayat 2.
b. Laba Selisih Kurs Laba selisih kurs sebesar Rp. 23.000.000,- sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UU No.17 Tahun 2000 merupakan penghasilan yang menjadi objek pajak sehingga perusahaan tidak melakukan koreksi fiskal. Apa yang
38
dilakukan perusahaan telah sesuai dengan perundang-undangan penjualan.
c. Biaya Lain-lain Biaya lain-lain sebesar Rp. 630.000,-. Berdasarkan UU No.17 Tahun 2000 Pasal 6 ayat (1) huruf a bahwa penghasilan bruto dapat dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. PT. XYZ tidak melakukan koreksi fiskal atau biaya ini sudah sesuai dengan perundang-undangan perpajakan. Setelah menganalisis laporan laba rugi fiskal perusahaan, penulis menghitung perhitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) pada PT. XYZ adalah sebagai berikut : Tabel 4.3 Analisis atas Perhitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) pada PT. XYZ Penjualan
Rp. 123.555.730.000
Harga Pokok Penjualan
Rp. 59.125.150.000
Laba Bruto
Rp.
64.430.580.000
Biaya Operasional
Rp.
913.867.500
Total Biaya Usaha
Rp.
913.867.500
Laba Usaha
Rp. 63.516.712.500
Penghasilan (beban) lain-lain
Rp.
Laba Sebelum Pajak
Rp. 63.539.082.500
Penghasilan Kena Pajak
Rp. 63.539.082.500
23.630.000
39
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan Berdasarkan analisi dan pembahasan pada bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan bahwa penyusunan laporan keuangan fiskal sebagai dasar untuk menghitung penghasilan kena pajak PT XYZ belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan, dimana perusahaan melakukan koreksi fiskal atas : Biaya sumbangan
Rp. 2.975.000
Biaya keperluan karyawan
Rp. 1.592.500
Biaya penyusutan
Rp. 18.468.500
Jasa giro
Rp. 50.241.500 Rp. 73.277.500
Sehingga penghasilan kena pajak yang dilaporkan perusahaan lebih kecil dari yang seharusnya. Dengan demikian untuk tahun 2007 negara dirugikan sebesar Rp. 9.368.000.
39
40
B. Saran Dari kesimpulan diatas, kesalahan koreksi fiskal menyebabkan negara dirugikan. Dalam kasus ini, kesalahan diakibatkan penyusunan laporan keuangan fiskal tidak menguasai sepenuhnya ketentuan perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar perusahaan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya terutama yang menangani masalah perpajakan. Antara lain dengan memberi kesempatan kepada karyawannya untuk melanjutkan pendidikan khususnya dibidang perpajakan, mengikuti pelatihan dan seminar-seminar perpajakan.
41
DAFTAR PUSTAKA
Gunadi. 2002. Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan, Penerbit Salemba Empat, Jakarta. Judisseno, Rimsky K. 2000. Pajak dan Strategi Bisnis, Suatu Tinjauan Tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. Kieso, Donald E., Jerry J. Weygandt, Terry D. Warfield. 2001. Intermediate Accounting. 10th edition. John wiley & Sons, Inc. Lumbantoruam, Sophar. 2005. Akuntansi pajak, Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta. Mardiasmo. 2003. Perpajakan, edisi Revisi, Penerbit Andi, Yogyakarta. Pratt, Jamie. 2000. Financial Accounting. South Western Collage Publising. Suarly, Erly. 2001. Perencanaan Pajak. Jakarta : Penerbit Salamba Empat. Zain, Mohammad. 2005. Manajemen Perpajakan, Edisi Kedua, Penerbit Salemba Empat, Jakarta. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak SE-27/PJ22/1986 Tentang Biaya Entertaimnet dan sejenisnya. Undang-undang RI No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan. Undang-Undang RI No. 17 tahun 2000 tentang Perudahan Ketiga Atas Undangundang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
REKONSILIASI LAPORAN LABA RUGI TAHUN 2007
Keterangan Penjualan Harga pokok Penjualan Laba Bruto Biaya Operasional: Biaya Penjualan: B.Gaji Bagian Penjualan B.Promosi B.Reparasi dan Pemeliharaan Kendaraan B.Perjalanan Dinas B.Pengiriman Barang B.Sumbangan B.Royalti B.Lain-lain Biaya Umum dan Administrasi B.Gaji dan Karyawan B.Keperluan Karyawan B.Perlengkapan Kantor B.Penyusutan B.Reparasi dan Pemeliharaan kendaraan B.Perjalanan Dinas B. Kendaraan B.Listrik, Air dan Telepon B.Lain-lain Total Biaya Usaha Laba Usaha Penghasilan (Beban) Lain-lain: Jasa giro Laba Selisih Kurs B.Lain-lain Total Penghasilan (Beban) Lain-lain Laba Sebelum Pajak
Laporan Komersial
Koreksi Fiskal Beda Beda Tetap Waktu
Laporan Fiskal
123.555.730.000 59.125.150.000 64.430.580.000
123.555.730.000 59.125.150.000 64.430.580.000
114.785.000 64.247.500
114.785.000 64.247.500
15.372.500 33.275.000 10.586.500 2.975.000 13.500.000 1.592.500
15.372.500 33.275.000 10.586.500
466.911.500 29.890.000 38.450.000 45.375.000
2.975.000 13.500.000 1.592.500
1.592.500 18.468.500
3.784.500 54.628.500 17.837.500 39.250.000 2.280.000 954.741.000 63.475.839.000 50.241.500 23.000.000 (630.000) 72.611.500 63.548.450.500
466.911.500 28.297.500 38.450.000 26.906.500 3.784.500 54.628.500 17.837.500 39.250.000 2.280.000 913.867.500 63.516.712.500
50.241.500
Sumber : Data diolah dari Laporan Laba Rugi Perusahaan
23.000.000 (630.000) 22.370.000 63.539.082.500
PT XYZ LAPORAN LABA RUGI TAHUN 2007 PENJUALAN HPP LABA BRUTO BEBAN OPERASIONAL : BEBAN PENJUALAN B. GAJI BAGIAN PENJUALAN B. PROMOSI B. REPARASI dan PEMELIHARAAN KENDARAAN B. PERJALANAN DINAS B. PENGIRIMAN BARANG B. SUMBANGAN B. ROYALTI B. LAIN-LAIN B. UMUM dan ADMINISTRASI B. GAJI DAN KARYAWAN B. KEPERLUAN KANTOR B. PERLENGKAPAN KANTOR B. PENYUSUTAN B. REPARASI dan PEMELIHARAAN KENDARAAN B. PERJALANAN DINAS B. KENDARAAN B. LISTRIK, AIR DAN TELEPON B. LAIN-LAIN TOTAL BEBAN LABA USAHA PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN JASA GIRO LABA SELISIH KURS B. LAIN-LAIN TOTAL PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN LABA SEBELUM PAJAK
Sumber : Laporan Laba Rugi Perusahaan
Rp. Rp. Rp.
123.555.730.000 59.125.150.000 64.430.580.000
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
114.785.000 64.247.500 15.372.500 33.275.000 10.586.500 2.975.000 13.500.000 1.592.500
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
466.911.500 29.890.000 38.450.000 45.375.000 3.784.500 54.628.500 17.837.500 39.250.000 2.280.000 954.741.000 63.475.839.000
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
50.241.500 23.000.000 630.000 73.871.500 63.549.710.500
