Analisis Kualifikasi Guru pada Pendidikan Agama dan Keagamaan

Analisis Kualifikasi Guru pada Pendidikan Agama dan Keagamaan Oleh : Drs Bambang Setiawan, MM

1. Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Pasal 3 UU no 20/2003 menyatakan bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mewujudkan tujuan mulia di atas dilakukan melalui pendidikan berjenjang dari pendidikan usia dini hingga pendidikan tinggi. Guru merupakan unsur utama dalam keseluruhan proses pendidikan dan di setiap jenjang pendidikan, khususnya di tingkat institusional dan instruksional. Tanpa guru, pendidikan hanya akan menjadi slogan muluk karena segala bentuk kebijakan dan program pada akhirnya akan ditentukan oleh kinerja pihak yang berada di garis terdepan yaitu guru. Guru menjadi titik sentral dan awal dari semua pembangunan pendidikan. Dalam konteks pendidikan formal, Sidi (2000) dalam Mustafa (2005) menunjukkan bahwa berdasarkan hasil studi di negaranegara berkembang, guru memberikan sumbangan dalam prestasi belajar siswa (36%), selanjutnya manajemen (23%), waktu belajar (22%), dan sarana fisik (19%). Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru diakui sebagai jabatan profesional. Hal ini sekaligus mengangkat harkat dan martabat guru yang sungguh luar biasa bila dibandingkan dengan profesi lainnya di kalangan pegawai negeri sipil. Namun demikian, untuk menjadi guru mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan sekolah menengah (SM) persyaratannya

Analisis Statistik Kualifikasi Guru

cukup kompleks, yaitu: (a) memiliki

26

kualifikasi pendidikan minimal sarjana atau diploma empat, (b) memiliki kompetensi

pedagogik,

kompetensi

sosial,

kompetensi

kepribadian,

dan

kompetensi profesional, (c) memiliki sertifikasi pendidik; (d) sehat jasmani dan rokhani, serta (e) memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Pasal 8, UU Nomor:14/2005). Dengan demikian, keberadaan UU Guru dan Dosen pada prinsipnya memiliki dua komponen pokok, yaitu: pertama meningkatkan meningkatkan

kualitas

guru

sebagai

kesejahteraan

guru

pendidik sebagai

profesional

dan

kedua

konsekuensi

logis

dari

madrasah

Indonesia?

keprofesionalannya. Bagaimana

dengan

kualitas

pendidikan

di

Implementasi Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) terjabarkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). PP ini memberikan amanat tentang perlunya disusun dan dilaksanakannya delapan SNP. Yakni standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Dalam upaya mencapai SNP tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama dalam Rencana Strategis 2004-2009 memfokuskan pada tema pokok kebijakan yang antara lain, pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing, serta peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan. Sebagai implementasi peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam c.q. Direktorat Pendidikan Madrasah melalui Program MEDP ADB Loan No. 2294 - INO (SF) akan melaksanakan programprogram

yang

mencakup

beberapa

komponen

di

antaranya

adalah

pengembangan kompetensi guru sesuai dengan standar nasional. Hal ini sangat penting sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sekolah–sekolah di bawah kewenangan Departemen Agama yakni Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Dewasa ini kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan agama

27


semakin meningkat. Sekolah-sekolah umum yang berlabelkan Islam mengalami peningkatan secara kuantitatif seiring jumlah peminat yang juga makin meningkat. Keadaan ini harus direspons dengan baik oleh Departemen Agama. Pendidikan madrasah diharapkan mempunyai daya saing yang lebih baik untuk dapat memenuhi keinginan masyarakat tersebut. Selain sarana dan prasarana dan kurikulum, kualitas guru madrasah harus menjadi pertimbangan utama. Tentu saja hal ini dapat berpengaruh terhadap peningkatan jumlah murid. Rasio siswa dan guru dapat menjadi faktor penting dalam terpenuhinya kebutuhan

pendidikan

yang

merata

dan

dapat

mempengaruhi

kualitas

pendidikan. Sistem belajar-mengajar akan lebih efektif bila rasio siswa dan guru tidak terlalu besar. Untuk itu perlu diamati dari tahun per tahun mengenai rasio siswa dan guru di tingkat madrasah. Hal ini sangat penting untuk menentukan arah kebijakan terutama terkait dengan penempatan guru di provinsi-provinsi yang kekurangan guru atau melakukan mutasi dari provinsi-provinsi yang rasio siswa dan gurunya besar. 1.2 Permasalahan Pertanyaan-pertanyaan yang mendasari permasalahan pada penelitian ini adalah mengenai sebaran kualifikasi guru dan rasio siswa - guru pada tingkat madrasah dan keterbandingannya dengan sekolah umum lainnya (SD, SMP dan SMU) 1.3 Tujuan Penulisan Penulisan buku ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana tingkat kualifikasi pendidikan guru pada madrasah sudah terpenuhi atau belum dan tingkat rasio siswa dan guru sudah pada taraf yang ideal.

2. Bahan dan Metodologi 2.1 Bahan dan Data Data merupakan data hasil publikasi Statistik Pendidikan Agama dan Keagamaan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Departemen Agama serta data Statistik Pendidikan terbitan Badan Pusat Statistik


28

dan Statistik Persekolahan terbitan Depdiknas. Data yang digunakan adalah: a.

Data persentase kualifikasi pendidikan guru di tingkat MI, MTs dan MA serta sekolah SD, SMP dan SMA .

b.

Data Rasio Siswa dan Guru di tingkat MI, MTs dan MA dan sekolah SD,SMP dan SMA tahun 1999 – 2007

2.2 Metode Analisis Metode analisis kuantitaf yang digunakan adalah analisis deskriptif terhadap kualifikasi pendidikan guru di tingkat madrasah serta rasio siswa dan guru. Baik untuk data Nasional maupun per Provinsi.

3. Hasil dan Pembahasan 3.1 Profesi dan Kualifikasi Guru Secara sederhana profesi dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan atau jabatan yang dilakukan seseorang sesuai dengan keahliannya (expertise), dengan kata lain, suatu profesi erat kaitannya dengan pekerjaan yang spesifik, terstandar mutunya dan dapat menjadi sumber penghasilan sesuai dengan penghargaan keprofesionalannya. Lebih jauh Subijanto (2006) menjelaskan bahwa

profesi

merupakan

pengakuan

masyarakat

terhadap

karakteristik

pekerjaan yang memiliki sifat-sifat tertentu seperti juga profesi guru, adalah kemampuan intelektual yang diperoleh melalui pendidikan dan memiliki pengetahuan spesialisasi dan pengetahuan praktis untuk menunjang proses belajar mengajar. Berdasarkan data yang tersedia, kualifikasi pendidikan guru selanjutnya dibedakan menjadi lima kategori, yaitu tingkat pendidikan di bawah diploma satu (D3). Tingkat pendidikan

di bawah diploma satu termasuk di

dalamnya SLTA dan sederajat serta di bawah SLTA. Sedangkan tingkat pendidikan di atas diploma tiga termasuk di dalamnya S1, dan pasca sarjana (S2 dan S3).

29


Tabel 1. Persentase Kualifikasi Pendidikan Guru Madrasah Tahun 2002/2003 dan 2006/2007

Kualifikasi < D1 D1 D2 D3 >D3 Jumlah

MI 02/03 06/07 48,8 42,2 4,6 2,3 30,0 33,0 2,9 2,1 13,8 20,5 100,0 100,0

MTS 02/03 06/07 21,8 21,5 2,8 1,9 10,3 8,4 13,7 8,3 51,4 59,9 100,0 100,0

MA 02/03 06/07 11,5 10,6 1,1 1,2 3,8 3,5 9,6 7,3 73,9 77,5 100,0 100,0

Sumber : Ditjen Pendidikan Islam, Depag Pada tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI), kualifikasi guru didominasi dengan tingkat pendidikan di bawah diploma satu ( D3) persentasenya adalah 13.8% pada tahun 2002/2003 dan

pada tahun 2006/2007 baru mencapai 20.5%. Meskipun

persentasenya masih rendah tapi menunjukkan tren yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun demikian bila dibandingkan dengan persentase kualifikasi guru secara nasional termasuk di dalamnya guru SD dan MI, ternyata pada tahun 2006/2007 persentase guru MI yang telah memenuhi standar pendidikan nasional lebih besar dari persentase guru SD, yaitu sebesar 20,5% guru MI yang berpendidikan di atas diploma tiga (>D3) dan hanya 17,2% guru SD yang memiliki pendidikan di atas diploma tiga (>D3) (Tabel 2). Dengan demikian dapat dikatakan kualifikasi guru MI masih lebih baik dari kualifikasi guru SD. Pada tingkat Madrasah Tsanawiyah (MTs), persentase kualifikasi guru yang telah memenuhi standar pendidikan di atas diploma tiga (>D3) sudah di atas 50 persen, sebagaimana yang ditampilkan pada tabel 1, guru MTs yang berpendidikan sarjana keatas pada tahun 2002/2003 sebesar 51.4 persen, dan pada tahun 2006/2007 naik menjadi 59.9 persen. Pola tren yang terus menaik juga dapat ditemui di tingkat Madrasah Aliyah (MA) dimana persentase kualifikasi


30

guru dengan tingkat pendidikan di atas diploma tiga (> D3) bahkan sudah lebih dari 70 persen. Masing–masing sebesar 73.9 persen, pada tahun 2002/2003 kemudian meningkat menjadi

77.5 persen tahun 2006/2007. Walaupun

persentase guru yang telah memiliki pendidikan sarjana ke atas pada Madrasah Tabel 2. Perbandingan Kualifikasi Guru Berpendidikan Sarjana antara Sekolah Umum dan Madrasah per provinsi Tahun 2006/2007 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Provinsi NAD Sumatera Utara Sumatera barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali NTB NTT Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tanggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat Indonesia

2006-2007 SD MI 14,6 21,0 13,3 23,3 13,8 23,5 17,2 9,1 7,2 10,6 5,4 13,0 9,4 14,8 10,1 10,3 3,8 6,8 14,3 23,1 33,4 36,4 18,5 20,1 18,3 18,1 28,1 18,1 33,6 24,9 14,1 21,0 20,8 35,0 12,4 14,1 2,2 9,2 2,6 9,2 4,5 13,3 8,8 19,4 10,3 25,9 9,6 27,7 6,0 15,5 21,9 24,3 5,7 14,3 11,9 24,6 11,1 15,4 1,7 5,5 2,3 15,7 3,9 18,1 8,9 28,1 17,2 20,5

2006-2007 SMP MTs 64,9 67,9 54,7 60,0 62,2 60,5 60,6 44,2 67,3 47,4 60,2 44,1 67,0 65,9 44,6 38,1 57,9 49,0 38,2 58,7 68,2 74,6 69,0 63,6 69,6 63,3 68,6 72,0 77,8 62,9 55,8 51,1 31,3 72,5 60,5 56,6 41,5 55,8 42,9 44,8 52,9 54,2 66,1 62,9 72,2 61,5 57,3 64,9 73,2 65,0 55,4 72,7 75,0 59,5 67,6 58,7 43,8 63,8 44,1 41,4 43,5 61,0 54,6 72,2 44,5 64,7 63,3 59,9

2006-2007 SMA MA 77,9 82,3 74,5 72,0 79,7 76,0 81,3 66,6 82,2 74,7 77,9 68,6 80,1 80,3 67,7 62,8 73,2 75,2 55,7 72,1 83,3 83,3 78,2 79,7 80,0 78,3 85,8 85,6 87,1 79,2 80,8 71,4 70,4 84,3 84,2 78,4 71,1 81,4 71,2 82,2 55,2 71,9 82,0 77,5 83,2 80,5 82,8 82,2 82,8 78,6 87,1 87,6 82,7 85,8 87,7 81,2 60,6 78,6 62,5 67,7 82,7 76,2 78,1 84,3 78,5 87,1 79,6 77,5

Sumber : Depag dan Depdiknas

Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah cukup besar, namun persentase guru yang berpendidikan SMA atau di bawah D1 ternyata masih cukup besar. Untuk MTs, guru yang berpendidikan di bawah D1 sebanyak tercatat sebanyak 21,8 persen tahun 2002/2003, kemudian menurun pada tahun 2006/2007 menjadi 21,5 persen. Pola yang sama terjadi pada Madrasah Aliyah, tercatat 11,5 persen guru

31


MA berpendidikan di bawah

D1 dan tahun 2006/2007 turun menjadi 10,6

persen. Akan tetapi bila dibandingkan dengan persentase guru SMP dan SMA secara nasional, kualifikasi guru MTs dan MA masih lebih rendah. Pada tahun 2006/2007,

kualifikasi guru MTs yang telah memenuhi standar pendidikan

nasional adalah sebesar 59,9 persen masih lebih rendah bila dibandingkan dengan persentase guru SMP/MTs yang mencapai standar pendidikan nasional yaitu sebesar 63,3 persen. Sama halnya dengan kualifikasi guru di tingkat Madrasah Aliyah atau SMA (termasuk didalamnya SMA dan SMK) dimana persentase kualifikasi guru SMA yang berpendidikan sarjana masih lebih besar daripada kualifikasi guru MA. Kualifikasi guru SMA yang telah memenuhi standar sebesar 79.6% pada

tahun 2006/2007. Sementara kualifikasi guru MA yang

telah memenuhi standar hanya sebesar 77.5 % pada tahun 2006/2007. Untuk sebaran di Provinsi, sebagaimana di tingkat nasional hampir di semua provinsi guru Madrasah Ibtidaiyah yang telah memenuhi standar kualifikasi lebih besar dibandingkan guru SD kecuali di Provinsi Riau, dimana persentase guru yang telah memenuhi standar kualifikasi sebesar 9,1 persen sedangkan guru SD+MI yang telah memenuhi standar kualifikasinya adalah sebesar 17,2 persen. Untuk tingkat SMP dan Madrasah Tsanawiyah tercatat ada 15 Provinsi yang mempunyai jumlah guru MTs yang mempunyai kualifikasi sesuai standar national lebih besar dari rata-rata guru SMP. Provinsi tersebut adalah Provinsi NAD, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Bali, NTT, Kalbar, Kalteng, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Hal yang serupa terjadi pada tingkat SMA dan MA, tercatat pada 15 Provinsi jumlah guru Madrasah Aliyah yang mempunyai kualifikasi standar melebihi dari rata–rata guru SMA. Provinsi-Provinsi tersebut adalah NAD, Bengkulu, Babel, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Bali, NTT, Kalbar, Kalteng, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, Papua dan Papua Barat.


32

Tabel 3. Persentase Kualifikasi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah per Provinsi Tahun 2006/2007 No

Provinsi

< D1

D1

D2

D3

> D3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Nanggroe AD Sumater Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali NTB NTT Kalbar Kalteng Kalsel Kaltim Sulut Sulteng Sulsel Sultera Gorontalo Sulbar Maluku Maluku Utara Papua Irian Jaya Barat Indonesia

20,2 44,2 15,6 64,2 60,9 59,6 41,0 59,4 41,4 31,4 23,9 42,0 32,4 20,6 46,4 42,8 25,2 48,2 54,1 58,1 40,9 46,3 34,3 52,7 24,7 20,2 39,8 36,6 17,1 32,6 25,2 28,7 30,4 42,2

1,1 2,4 9,1 1,7 5,3 1,4 1,9 5,7 6,3 0,0 4,5 2,8 1,3 2,9 1,9 3,7 1,0 1,3 0,6 0,7 0,3 0,9 3,6 0,8 3,1 1,9 3,2 2,9 3,9 4,7 0,6 0,9 1,2 2,3

55,2 27,0 44,3 22,9 22,1 23,7 38,8 22,3 42,9 42,9 25,5 33,1 46,5 54,8 25,2 29,8 36,2 33,6 34,2 31,2 44,5 32,7 33,6 17,4 52,2 51,7 39,5 34,5 62,5 55,4 57,8 46,3 39,2 33,0

2,5 3,2 7,5 2,0 1,0 2,3 3,5 2,3 2,7 2,6 9,8 2,0 1,8 3,5 1,6 2,6 2,6 2,9 2,0 0,8 1,0 0,7 2,6 1,5 4,4 1,9 3,2 1,3 1,1 1,8 0,6 6,0 1,2 2,1

21,0 23,3 23,5 9,1 10,6 13,0 14,8 10,3 6,8 23,1 36,4 20,1 18,1 18,1 24,9 21,0 35,0 14,1 9,2 9,2 13,3 19,4 25,9 27,7 15,5 24,3 14,3 24,6 15,4 5,5 15,7 18,1 28,1 20,5

Sumber : Ditjen Pendidikan Islam, Depag

Standar kualifikasi guru yang sesuai dengan dengan standar pendidikan nasional memang masih sulit terpenuhi untuk tingkat SD dan MI, hal ini karena menyangkut jumlah sekolah yang cukup banyak, dan tersebar di seluruh pelosok tanah air, sebagaimana bisa dimaklumi bahwa masih sulit merangsang para pemuda yang berpendidikan sarjana untuk mengabdi sebagai guru di pelosok-

33


pelosok desa. Walaupun menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru

dan

dosen,

dinyatakan

bahwa

dalam

melaksanakan

tugas

keprofesionalannya guru memiliki hak, yang salah satunya adalah memperoleh penghasilan di atas kebutuhan minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Dengan kata lain, nantinya profesi guru dan dosen merupakan profesi yang menjanjikan dan bergengsi dikalangan pegawai negeri sipil lainnya. Berdasarkan data tahun 2006/2007 (Tabel 3) tercatat jumlah guru madrasah Ibtidaiyah yang berpendidikan dibawah D1 masih dominan yaitu sebanyak 42,2 persen dan yang berpendidikan diatas D3 hanya ada sebanyak 20,5 persen. Provinsi-provinsi

yang

mempunyai

persentase

jumlah

guru

berpendidikan dibawah D1 dan persentasenya diatas persentase rata-rata Indonesia adalah Provinsi Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Timur, NTB, NTT, Kalbar, Kalsel dan Sulawesi Utara. Provinsi yang mempunyai persentase jumlah guru yang berpendidikan di bawah D1 paling sedikit adalah Provinsi Sumatera Barat sebanyak 15,6 persen, kemudian Sulawesi Barat sebanyak 17,1 persen, sedangkan provinsi yang paling banyak mempunyai persentase jumlah guru MI berpendidikan di bawah D1 adalah Provinsi Riau sebanyak 64,2 persen diikuti pada urutan berikutnya adalah Provinsi Jambi sebanyak 60,9 persen. Di lain pihak provinsi-provinsi yang tercatat mempunyai guru yang sudah berpendidikan di atas D3 dan persentasenya melebihi persentase rata-rata Indonesia adalah Provinsi NAD, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, DKI Jakarta Jawa Timur, Bali,Kaltim, Sulawesi utara, Sulawesi selatan, Gorontalo dan Papua Barat. Provinsi yang terbanyak memiliki persentase jumlah guru berpendidikan di atas D3 adalah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 36,4 persen,kemudian diikuti Provinsi Bali sebanyak 35 persen. Tercatat sebagai provinsi yang terendah persentase guru yang berpendidikan di atas D3 adalah Provinsi Maluku sebanyak 5,5 persen dan pada urutan diatasnya adalah Provinsi Bangka Belitung sebanyak 6,8 persen. Kualifikasi pendidikan guru pada Madrasah Tsanawiyah sebagaimana yang terdapat pada Tabel 4, memperlihatkan bahwa persentase jumlah guru Analisis Statistik Kualifikasi Guru

34

yang berpendidikan diatas D3 tahun 2006/2007 telah cukup tinggi yaitu mencapai 59,9 persen. Ada 19 provinsi yang jumlah guru berpendidikan di atas D3 telah melebihi jumlah rata-rata nasional dan 14 provinsi dibawah rata-rata nasional. Namun yang memprihatinkan masih terdapat guru MTs yang berpendidikan dibawah D1, untuk

tahun 2006/2007 tercatat berjumlah 21,5

persen. Masih terdapat separuh provinsi yang jumlah persentase guru berpendidikan dibawah D1 diatas rata – rata Indonesia. Hal ini mengisyaratkan bahwa masih sulit memenuhi jumlah guru sesuai dengan Standar Nasional. Provinsi yang mempunyai persentase jumlah guru pada Madrasah Tsanawiyah berpendidikan di bawah D1, yang terbanyak adalah Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 37,8 persen dan yang paling sedikit persentasenya adalah Provinsi DI Yogyakarta sebanyak 2,6 persen. Untuk tingkat Madrasah Aliyah pada tahun 2006/2007 jumlah guru yang mempunyai kualifikasi pendidikan diatas D3 tercatat sudah cukup tinggi yaitu sebanyak 77,5 persen (lihat tabel 5). Akan tetapi masih ada juga guru yang berpendidikan di bawah D1 mengajar di Madrasah Aliyah, yaitu sebanyak 10,6 persen. Provinsi DI Yogyakarta termasuk yang mempunyai persentase terendah dalam hal jumlah guru MA yang berpendidikan di bawah D1 yaitu sebanyak 3,5 persen, demikian juga DKI Jakarta tercatat hanya 3,8 persen jumlah guru MA yang berpendidikan di bawah D1. Sumatera Selatan tercatat sebagai yang terbanyak memiliki jumlah guru yang berpendidikan dibawah D1 yaitu 18,2 persen diikuti Lampung sebanyak 17,6 persen.

35


Tabel 4. Persentase Kualifikasi Pendidikan Guru Madrasah Tsanawiyah per Provinsi Tahun 2006/2007 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Provinsi Nanggroe AD Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali NTB NTT Kalbar Kalteng Kalsel Kaltim Sulut Sulteng Sulsel Sultera Gorontalo Sulbar Maluku Maluku Utara Papua Irian Jaya Barat Indonesia

< D1

D1

D2

D3

> D3

14,9 25,1 17,1 36,6 26,8 37,8 18,4 37,3 30,1 23,4 4,8 18,3 20,5 2,6 19,4 24,5 17,9 23,1 22,4 29,8 27,2 25,3 23,3 8,5 18,9 10,5 24,4 21,5 11,1 25,6 19,5 14,7 18,5 21,5

0,5 2,5 0,8 2,2 1,0 2,2 0,9 3,8 1,3 1,2 3,2 1,5 1,4 6,3 2,0 2,7 0,0 1,1 0,8 2,6 0,7 0,6 3,0 12,1 1,5 1,1 0,5 6,6 1,8 1,9 1,1 0,0 2,7 1,9

5,1 5,2 9,7 8,8 10,3 9,6 6,5 12,8 12,6 4,8 3,4 8,7 6,0 3,1 7,8 14,6 4,7 10,6 9,5 15,9 11,9 5,8 6,6 4,9 8,2 9,3 6,5 5,0 16,0 19,5 10,3 5,0 5,4 8,4

11,6 7,3 11,9 8,1 14,5 6,2 8,4 8,1 7,0 11,8 14,0 7,9 8,8 16,0 8,0 7,1 4,9 8,7 11,4 6,9 6,0 5,4 5,6 9,6 6,3 6,5 9,1 8,3 7,3 11,6 8,0 8,0 8,7 8,3

67,9 60,0 60,5 44,2 47,4 44,1 65,9 38,1 49,0 58,7 74,6 63,6 63,3 72,0 62,9 51,1 72,5 56,6 55,8 44,8 54,2 62,9 61,5 64,9 65,0 72,7 59,5 58,7 63,8 41,4 61,0 72,2 64,7 59,9

Sumber : Ditjen Pendidikan Islam. Depag


36

Tabel 5. Persentase Kualifikasi Pendidikan Guru Madrasah Aliyah per Provinsi Tahun 2006/2007 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Provinsi Nanggroe AD Sumater Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali NTB NTT Kalbar Kalteng Kalsel Kaltim Sulut Sulteng Sulsel Sultera Gorontalo Sulbar Maluku Maluku Utara Papua Irian Jaya Barat Indonesia

< D1

D1

D2

D3

> D3

9,6 14,4 12,0 13,3 13,7 18,2 9,4 17,6 12,8 10,3 3,8 8,1 11,3 3,5 10,7 13,7 11,9 6,9 6,6 7,4 15,1 14,1 10,1 6,8 4,4 4,9 5,9 8,8 7,5 11,5 9,7 8,1 5,2 10,6

0,2 1,0 1,1 3,1 1,5 1,9 0,6 3,5 0,0 0,4 0,7 1,0 0,6 2,8 0,9 1,8 0,9 1,9 1,1 0,5 1,0 0,3 2,7 1,3 2,3 0,5 0,3 2,0 0,6 2,0 0,9 0,0 0,0 1,2

2,1 2,9 2,1 5,3 4,8 5,4 1,7 6,7 4,8 1,9 2,6 3,3 2,2 1,0 3,0 5,3 1,3 4,7 2,7 5,6 7,6 3,2 2,3 2,5 3,6 3,0 3,0 1,4 6,4 7,3 6,0 0,6 0,0 3,5

5,8 9,8 8,8 11,7 5,3 5,8 8,0 9,4 7,2 15,3 9,6 7,9 7,7 7,1 6,2 7,8 1,7 8,0 8,2 4,3 4,3 4,9 4,4 7,2 11,0 4,0 5,0 6,5 6,9 11,5 7,1 7,0 7,8 7,3

82,3 72,0 76,0 66,6 74,7 68,6 80,3 62,8 75,2 72,1 83,3 79,7 78,3 85,6 79,2 71,4 84,3 78,4 81,4 82,2 71,9 77,5 80,5 82,2 78,6 87,6 85,8 81,2 78,6 67,7 76,2 84,3 87,1 77,5

Sumber : Ditjen Pendidikan Islam. Depag

Guru madrasah Aliyah yang berpendidikan di atas D3 sudah cukup dominan, bahkan tercatat ada 20 provinsi yang persentase jumlah guru berpendidikan di atas D3 berada di atas rata-rata Indonesia.

Hal ini bisa

dimaklumi karena memang jumlah MA relatif masih belum sebanyak MTs. Provinsi yang memiliki jumlah guru berpendidikan di atas D3 terbanyak adalah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu sebanyak 87,6 persen, dan tercatat sebagai yang terendah adalah Provinsi Lampung sebanyak 62,8 persen.

37


Standar kualifikasi pendidikan saja sebenarnya belum cukup untuk dapat mengangkat kualitas pendidikan, kompetensi sosial guru sangat diharapkan dapat memenuhi semua alat, media dan sumber belajar siswa yang dibutuhkan dalam

proses

belajar

siswa.

Guru

diharapkan

dapat

menemukan

dan

mengembangkan kreativitas dan inovasinya dalam proses pembelajaran siswa.

3.2 Rasio Siswa dan Guru Rasio siswa dan guru madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah diamati dari tahun ajaran 1999/2000 sampai dengan tahun 2006/20007. Dari grafik dapat diamati bahwa rasio siswa dan guru untuk madrasah ibtidaiyah lebih besar daripada rasio siswa dan guru untuk madrasah tsanawiyah dan aliyah. Rata-rata rasio siswa dan guru untuk MI adalah sebesar 16 yang dapat diartikan bahwa 1 guru mengajar 16 siswa. Rasio siswa dan guru terbesar di MI terjadi pada tahun 1999/2000 yaitu sebesar 20. Sementara itu, rasio siswa dan guru pada MTs dan MA relatif hampir sama. Hal ini menandakan bahwa jumlah guru untuk MTs dan MA

secara

relatif

lebih

banyak

daripada

guru

untuk

MI

dalam

hal

keterbandingannya dengan jumlah siswa. Rasio siswa terhadap guru berdasarkan grafik diatas berkisar antar 10 -11 orang per guru untuk siswa Madrasah Tsanawiyah dan untuk siswa Madrasah aliyah rasio siswa terhadap guru rata-rata berjumlah 9 orang siswa per guru. Sehingga makin tinggi jenjang sekolahnya makin banyak pula jumlah guru yang tersedia dibandingkan jumlah siswanya. Ketersediaan jumlah guru antara madrasah dengan sekolah umum lainnya yang sederajat, masih lebih baik di madrasah, seperti yang terlihat pada tabel 6. Umumnya rata-rata jumlah siswa per guru pada madrasah masih lebih rendah dibandingkan rata-rata jumlah siswa per guru pada sekolah umum dan madrasah. Rata-rata jumlah siswa perguru SD+MI tahun 2004/2005 – 2006/2007 masing-masing sebanyak 19 siswa. Sedangkan Jumlah siswa per guru pada MI pada periode tersebut hanya 15 siswa per tahun. Untuk tingkat SMP, rata-rata jumlah siswa per guru dari sekolah SMP+ MTs adalah 14 siswa tahun 2004/2005,


38

kemudian menjadi 13 siswa tahun 2005/2006 dan menjadi 14 siswa tahun 2006/2007.

20 18 16 14 12

MI

10

MTS

8

MA

6 4 2 0 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07

Gambar 1. Grafik Rasio Siswa dan Guru Madrasah Tahun 1999/2000 – 2006/2007

Tabel 6. Rasio Siswa dan Guru Madrasah (MI, MTs dan MA) Tahun 2004/2005 - 2006/2007 Sekolah

Tahun 2004/2005 2005/2006 2006/2007

1. Tingkat SD a. SD + MI b. MI 2. Tingkat SMP a. SMP + MTs b. MTs 3. Tingkat SMA a. SMA + MA b. MA

19 15

19 15

19 15

14 10

13 10

14 11

13 8

12 8

12 8

Sumber : Depag dan Depdiknas

Jumlah siswa per guru di MTs pada periode tersebut masing-masing sebanyak 10 siswa, 10 siswa dan 11 siswa. Hal yang sama diperlihatkan pada tingkat SMA, jumlah siswa per guru di Madrasah Aliyah lebih sedikit dibandingkan dengan rata-rata tingkat SMA + MA.

39


Secara proses belajar mengajar dari kondisi yang tersirat tentunya dapat menghasilkan proses belajar mengajar yang lebih baik pada madrasah, Namun bila dibandingkan dengan kualitas guru yang mengajar, terutama sekali guru yang telah memiliki standar nasional (segi pendidikan), sekolah-sekolah umum diluar madrasah masih lebih baik kualifikasinya. Sebaran per provinsi rasio siswa per guru periode 2002/2003 dan 2006/2007 seperti yang disajikan pada tabel 7 dapat menggambarkan perkembangan rasio siswa per guru selama 2

periode tersebut. Dengan

memperhatikan sebaran per provinsi, kebijakan alokasi guru per provinsi dapat dilakukan untuk memperkecil ketimpangan antar provinsi. Jumlah siswa per guru selama 5 tahun tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perubahan yang terlihat pada tingkat Madrasah Ibtidaiyah menunjukkan bahwa jumlah siswa per guru turun dari 16 siswa tahun 2002/2003 menjadi 15 siswa tahun 2006/2007. Begitu pula pada tingkat Madrasah Aliyah pada tahun 2002/2003 tercatat ada 9 siswa per guru menjadi 8 siswa per guru pada tahun 2006/2007. Kondisi ini mengisyaratkan adanya persentase pertambahan jumlah guru lebih besar dari persentase pertambahan jumlah murid. Bila diperhatikan sebaran per provinsi, ternyata tidak semua provinsi mengalami

pertambahan

jumlah

guru

yang

lebih

besar

persentasenya

dibandingkan persentase pertambahan jumlah siswa, tercatat beberapa provinsi yang mempunyai jumlah siswa per guru semakin besar selama periode 5 tahun tersebut. Untuk Madrasah Ibtidaiyah jumlah siswa per guru yang semakin besar setelah periode 5 tahun adalah Provinsi Lampung , Jawa Tengah, Banten, Sulut, Sulsel dan Irian Jaya Barat. Sedangkan pada Madrasah Tsanawiyah Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, NTB, Kalbar, Kaltim , Sulut, Sultera dan Irian Jaya Barat jumlah siswa per guru nya bertambah banyak setelah 5 tahun. Pada tingkat Madrasah Aliyah tercatat Provinsi Riau, Bengkulu, Jawa Tengah, NTT, Sulut dan Irian Jaya Barat yang mempunyai jumlah siswa per guru lebih banyak setelah 5 tahun.


40

Tabel 7. Rasio Siswa dan Guru Madrasah (MI, MTs dan MA) Tahun 2002/2003 dan 2006/2007

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Provinsi Nanggroe AD Sumater Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali NTB NTT Kalbar Kalteng Kalsel Kaltim Sulut Sulteng Sulsel Sultera Gorontalo Sulbar Maluku Maluku Utara Papua Irian Jaya Barat Indonesia

MI 02/03 17 19 15 16 22 15 15 14 14 19 22 8 14 20 16 16 11 15 13 18 15 15 14 15 14 13 15 19 20 15 16

06/07 14 18 14 14 18 14 13 15 14 17 18 21 16 9 12 19 16 10 15 15 16 13 15 20 12 15 14 12 13 16 15 17 17 15

MTs 02/03 06/07 10 13 12 12 10 9 10 10 9 10 8 10 9 10 10 11 9 10 10 11 10 12 11 14 9 9 10 10 11 11 14 6 7 8 7 8 8 10 8 10 10 10 11 9 8 10 7 8 8 8 10 12 7 8 8 6 11 13 10 12 5 12 7 11 11

MA 02/03 06/07 10 12 9 9 7 8 8 7 8 10 8 11 10 8 8 9 8 11 7 8 8 8 9 11 10 7 9 8 8 8 13 7 7 8 8 10 9 11 11 9 9 9 9 8 8 7 6 7 7 7 8 8 6 7 9 7 10 10 7 11 3 7 6 8 9

Sumber : Ditjen Pendidikan Islam. Depag Melihat rasio siswa per guru pada madrasah umumnya lebih rendah dibandingkan sekolah umum lainnya yang sederajat, hal ini bisa mengisyaratkan masih kurang minatnya masyarakat untuk mempercayakan pendidikan anaknya ke madrasah, sehingga daya tampung madrasah masih cukup besar, hanya saja 41


perlu dikaji lebih jauh bagaimana cara menaikkan minat masyarakat khususnya muslim agar mau mempercayakan pendidikan anaknya ke madrasah.

4. Kesimpulan dan Saran 4.1 Kesimpulan a. Pada tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI), kualifikasi guru masih di dominasi oleh guru yang berpendidikan di bawah D1, tercatat berjumlah 48,8 persen tahun 2002/2003 dan sedikit menurun di tahun 2006/2007 menjadi 42,2 persen. b. Persentase Guru MI yang memiliki pendidikan di atas D3 tahun 2006/2007 hanya sebesar 20,5 persen, namun ini masih lebih baik dibandingkan dengan rata-rata SD/MI yang persentasenya hanya sebesar 17,2 persen. c. Sebaliknya untuk tingkat SMP dan SMA, persentase guru MTs dan MA yang berpendidikan di atas D3 masih dibawah rata-rata guru SMP/MTs maupun rata-rata guru SMA/MA. d. Walaupun persentase jumlah guru yang memenuhi standar nasional atau berpendidikan di atas D3 sudah cukup tinggi baik tingkat Madrasah Tsanawiyah maupun tingkat Madrasah Aliyah, namun persentase jumlah guru yang berpendidikan di bawah D1 masih cukup besar yaitu sebesar 21,5 persen untuk tingkat MTs dan 10,6 persen untuk tingkat MA. e. Secara umum rasio siswa per guru pada madrasah lebih rendah dari rasio siswa per guru pada sekolah umum lainnya SD, SMP dan SMA. Hal ini bisa mengindikasikan daya tampung madrasah masih cukup besar, atau dengan kata

lain

minat

terhadap

sekolah-sekolah

umum

masih

lebih

besar

dibandingkan madrasah.


42

4.2. Saran Berdasarkan pada kesimpulan yang diperoleh dari bahasan diatas maka disarankan agar dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan mutu tenaga pendidik sehingga lebih banyak guru yang bisa memenuhi standar nasional, serta mengupayakan bisa menarik kepercayaan masyarakat khususnya yang muslim untuk dapat lebih mempercayakan pendidikan anaknya ke madrasah. Dengan demikian madrasah ini benar-benar bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem pendidikan .

Daftar Bacaan Balitbang Departemen Pendidikan Nasional. Persekolahan 2006/2007. Jakarta. Depdiknas.

2007.

Rangkuman

Statistik

Badan Pusat Statistik. 2007. Statistik Pendidikan 2006 (Hasil Susenas). Jakarta Departemen Pendidikan Nasional. 2005. Rencana Pendidikan Nasional 2005-2009, Jakarta: Depdiknas.

Strategis

Departemen

Departemen Pendidikan Nasional. 2005. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Depdiknas. Jakarta. Ditjen Pendidikan Islam Departemen Agama. Series 2001/2002 sd 2005/2006. Statistik Pendidikan Agama dan Keagamaan. Jakarta. Depag. Ditjen Pendidikan Islam. Departemen Agama Renstra 2004 – 2009. Depag. Jakarta. Sidi, Indra Jati . 2004. Masalah Guru lebih rumit diera otonomi. Seminar terbuka tentang pendidikan dasar dan menengah. Subijanto. 2006. Profesi guru sebagai profesi yang menjanjikan Pasca UndangUndang guru dan dosen. Balitbang.Depdiknas. Jakarta

43


Analisis Kualifikasi Guru pada Pendidikan Agama dan Keagamaan

Recommend Documents