ANALISIS KINERJA ORGANISASI SEKTOR PUBLIK Studi Kasus di Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2010 s.d S K R I P S I

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ANALISIS KINERJA ORGANISASI SEKTOR PUBLIK Studi Kasus di Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2010 s.d. 2014

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi

Oleh : Valentina Bella Herawati NIM : 112114052

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA 2016

i


Skripsi

ANALISIS KINERJA ORGANISASI SEKTOR PUBLIK Studi Kasus di Arsip Nasional Republik Indonesia Tabun 2010 s.d. 2014

Oleh: Valentina Bella Herawati NIM: 112114052

Telah disetujui oleh:

Pembimbing,

.~. Drs. YP. Supardiyon , S.E., M.Si., Ak., QIA.,

ii

c.A.

Tanggal3 Februari 2016


Skripsi

ANALISIS KINERJA ORGANISASI SEKTOR PUBLIK Studi Kasus di Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2010 s.d. 2014

Dipersiapkan dan ditulis oleh :

\:;'alentina Bella Herawati NIM: 112114052 Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Pada Tanggal 7 April 2016 Dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

Tanda Tangan

Nama Lengkap Ketua

Dr. Fr. Reni Retno Anggraini, M.Si., Ak., c.A.

Sekretaris

Lisia Apriani, S.B., M.Si., Ak., QIA., C.A.

Anggota

Drs. YP. Supardiyono, S.E., M.Si., Ak., QIA., C.A

Anggota

M. Trisnawati Rahayu, S.B., M.Si., Ak., QIA., C.A

Anggota

Josephine Wuri, S.E., M.Si

iii


“Simpan amarah tahun lalu, lapisi ia dengan baja. Selama ada yang ingin kau lawan, selama itu pula ada sejarah baru yang menunggu engkau tulis”

Ku persembahkan Skripsi ini Kepada: Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberikan kebijaksanaan dan berkat-Nya Kedua orang tua ku tercinta Sriyanta dan Fransisca Andang Widiastuti Saudariku Angela Caesa Herawati dan Felisita Inge Herawati Sahabatku tercinta Primitiva Rindi dan Tabitha Dwi Apriani Anik, Hesti, Galih, Yos, Giga, Win, Anita, Yose, Tato, Tadi sebagai teman-teman OMK Cawas Corolus Hermawan Ardi Winata, sebagai kekasih hatiku yang telah mendampingiku

iv


UNIVERSITAS SANATA DHARMA -FAKULTASEKONOMI JURUSAN AKUNTANSI-PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul: ANALISIS KINERJA ORGANISASI SEKTOR PUBLIK Studi Kasus di Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2010 s.d. 2014 dan dimajukan untuk diuji pada tanggal11 Februari 2016 adalah hasil karya saya. Dengan ini, saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau menim dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pernikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keselumhan tulisan yang saya salin, tim, atau yang saya ambil daril.-fulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya temyata melakukan tindakan menyalin atau menim tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berm1i gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima. Yogyakarta, 31 Mei 2016 Yang membuat pemyataan

v


LEMBARPERNYATAANPERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS Yang bertanda dibawah ini, saya mahasiswi Universitas Sanata Dharma: Nama Nomor Mahasiswa

: Valentina Bella Herawati : 112114052

Demi pengembangan' ilmu pengetahuan, saya memberikan Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang beIjudul: ANALISIS KINERJA ORGANISASI SEKTOR PUBLIK Studi Kasus di Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2010 s.d. 2014 beserta perangkat yang diperlukan (hila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Univeristas Sanata Dharma hak untuk inenyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengolah dalam pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis. Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenamya.

Dibuat di Yogyakarta Pada Tanggal31 Mei 2016 Ya n atakan

Valentina Bella Herawati

vi


KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan karuniaNYA, penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis berterimakasih yang tak terhingga kepada: 1.

Tuhan Yesus Kristus atas berkat, penyertaan dan bimbinganNYA sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

2.

Drs. Johanes Eka Priyatma, M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Sanata Dharma

yang

telah

memberikan

kesempatan

untuk

belajar

dan

mengembangkan kepribadian kepada penulis. 3.

Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Ak., QIA. selaku pembimbing yang telah membimbing, memberi motivasi, masukan, dan diskusi-diskusi kepada penulis hingga selesainya skripsi ini.

4.

Dr. Mustari Irawan MPA, selaku kepala Arsip Nasional Republik Indonesia yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian.

5.

Dra. Hastuti MPA, selaku kepala sub bagian evaluasi dan perencanaan Arsip Nasional Republik Indonesia yang telah membantu penulis selama proses pengambilan data.

6.

Bapak Sriyanta dan Mama F. Andang tercinta yang selalu memberikan cinta, kasih sayang dan dukungan yang begitu luar biasa bagi penulis. Penulis tidak bisa membalas semua kasih sayang yang mereka telah berikan kepada penulis, hanya keberhasilan dan kesuksesan yang bisa penulis berikan kepada mereka.

7.

Kekasihku Corolus Hermawan Ardi Winata telah berbagi ilmu, memberikan dukungan, semangat luar biasa dan motivasi kepada penulis.

8.

Michelle Kusuma Ayu, Anik Widayani, Primitiva Rindi, Giovanni Giga yang telah berbagi ilmu dan memberikan motivasi kepada penulis.

vii


9.

Ternan-ternan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma (Bernadette Agniyasti, Bernadeta Dian, Deistriana, Nosa Aninditya, Anne Shinta) yang telah sharing atau berbagi ilmu yang sangat berharga.

. 10. Sernua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Dengan kerendahan hati, penulis rnenyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sernpurna, oleh karena itu berbagai saran, kritik dan rnasukan sangat diharapkan derni perbaikan skripsi im. Akhir kata penulis berharap sernoga skripsi ini bermanfaat bagi pernbaca.

Yogyakarta, 31 Mei 2016

vale~erawati

viii


DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL......................................................................................... i HALAMAN PERSETUJUAN ......................................................................... ii HALAMAN PERSEMBAHAN ..................................................................... iii HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ................................................... iv HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN..............................................v KATA PENGANTAR .................................................................................... vi DAFTAR ISI ................................................................................................. viii DAFTAR TABEL ........................................................................................... ix DAFTAR GAMBAR ........................................................................................x DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................... xi ABSTRAK ..................................................................................................... xii ABSTRACT…………………………………………………………………xiii BAB 1 PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ......................................................1 B. Rumusan Masalah ...............................................................2 C. Tujuan Penelitian ................................................................2 D. Manfaat Penelitian ..............................................................3 E. Sistematika Penulisan .........................................................3 BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA A. Organisasi Sektor Publik .....................................................5 B. Tipe Barang dan Pelayanan ...............................................12 C. Pengukuran Kinerja...........................................................15 D. Indikator Kinerja ...............................................................20 E. Penelitian Terdahulu……………………………………..24 BAB 3 METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian ..................................................................25 B. Tempat dan Waktu Penelitian ...........................................25 C. Subjek dan Objek Penelitian .............................................25 D. Jenis Data dan Sumber Data .............................................25 E. Teknik Analisis Data .........................................................26 BAB 4 GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN A. Sejarah Lembaga………………………………………...29 B. Tugas Pokok dan Fungsi………………………….……..39 C. Kewenangan……………………………………..….......40 D. Struktur Organisasi…………………………….………..40 E. Macam-macam Dokumen yang diarsipkan……………..41 BAB 5 ANALISIS DAN PEMBAHASAN A. Deskripsi Data……………….………………….……….42 B. Analisis Data…………………….……………..…..…....55 C. Pembahasan………………………….………..…….…...76 BAB 6 PENUTUP A. Kesimpulan……………………………….…..….……....78 B. Keterbatasan Penelitian………………………………......78 C. Saran……………………………………..……….............79

ix


DAFTAR PUSTAKA……………………………………………...…………….......80 LAMPIRAN…………………………………………………….….………...............81

x


DAFTAR TABEL Halaman Tabel 2.1 Perbedaan Sifat dan Karakteristik

Organisasi Sektor Publik dengan Sektor Swasta………...............7 Tabel 5.1 Laporan Pencapaian Kinerja tahun 2010……………….........42 Tabel 5.1 Laporan Pencapaian Kinerja tahun 2010 (lanjutan)….............43 Tabel 5.1 Laporan Pencapaian Kinerja tahun 2010 (lanjutan)…….........44 Tabel 5.2 Laporan Pencapaian Kinerja tahun 2011…………..…..........45 Tabel 5.2 Laporan Pencapaian Kinerja tahun 2011(lanjutan)…..............46 Tabel 5.2 Laporan Pencapaian Kinerja tahun 2011(lanjutan)…......……47 Tabel 5.2 Laporan Pencapaian Kinerja tahun 2011(lanjutan)…………..48 Tabel 5.3 Laporan Pencapaian Kinerja tahun 2012………….....…...….48 Tabel 5.3 Laporan Pencapaian Kinerja tahun 2012 (lanjutan)…..….......49 Tabel 5.3 Laporan Pencapaian Kinerja tahun 2012 (lanjutan).…..…......50 Tabel 5.3 Laporan Pencapaian Kinerja tahun 2012 (lanjutan)………….51 Tabel 5.4 Laporan Pencapaian Kinerja tahun 2013……………….........51 Tabel 5.4 Laporan Pencapaian Kinerja tahun 2013 (lanjutan)……….....52 Tabel 5.5 Laporan Pencapaian Kinerja tahun 2014…………………….53 Tabel 5.5 Laporan Pencapaian Kinerja tahun 2014 (lanjutan).…………54 Tabel 5.6 Input Pencapaian Kinerja Tahun 2010………………….……56 Tabel 5.6 Input Pencapaian Kinerja Tahun 2010 (Lanjutan)……….…..57 Tabel 5.7 Input pencapaian Kinerja Tahun 2011…………………….…57 Tabel 5.7 Input Pencapaian Kinerja Tahun 2011………………….…....58 Tabel 5.8 Input pencapaian Kinerja Tahun 2012………………….……58 Tabel 5.8 Input pencapaian Kinerja Tahun 2012 (lanjutan)…....….……59 Tabel 5.9 Input pencapaian Kinerja Tahun 2013…………………….....59 Tabel 5.9 Input Pencapaian Kinerja Tahun 2013 (lanjutan).…………....60 Tabel 5.10 Input pencapaian Kinerja Tahun 2014………....………….…60 Tabel 5.11 Output pencapaian Kinerja Tahun 2010…………….……….61 Tabel 5.11 Output pencapaianKinerjaTahun 2010 (lanjutan)…………....62 Tabel 5.12 Output pencapaian Kinerja Tahun 2011…………………......63 Tabel 5.13 Output pencapaian Kinerja Tahun 2012………………..........64 Tabel 5.13 Output pencapaian Kinerja Tahun 2012 (lanjutan)……...…...65 Tabel 5.14 Output pencapaian Kinerja Tahun 2013……………………..65 Tabel 5.15 Output pencapaian Kinerja Tahun 2014……………………..66 Tabel 5.16 Nilai Indeks Tahun 2010…………………………...………..67 Tabel 5.16 Nilai Indeks Tahun 2010 (Lanjutan)…………………….…..68 Tabel 5.17 Nilai Indeks Tahun 2011…………...…………………..…....68 Tabel 5.17 Nilai Indeks Tahun 2011 (Lanjutan)…………………...........69 Tabel 5.18 Nilai Indeks Tahun 2012……………………………..……...70 Tabel 5.18 Nilai Indeks Tahun 2012 (Lanjutan)……………....…….......71 Tabel 5.19 Nilai Indeks Tahun 2013…………………………....…….....71 Tabel 5.19 Nilai Indeks Tahun 2013 (Lanjutan)…………….…………..72 Tabel 5.20 Nilai Indeks Tahun 2014……………………….…………....72 Tabel 5.21 Menghitung persamaan garis trend……………………….....73

xi


DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 4.1 Bagan struktur organisasi ANRI…………………………………..40 Gambar 5.1 Grafik Trend Indeks Efisensi 2010 s.d 2014………………………73

xii


DAFTAR LAMPIRAN Halaman

Lampiran 1 Penghitungan Input pencapaian kinerja tahun 2010………………82 Lampiran 2 Penghitungan Input pencapaian kinerja tahun 2011………………84 Lampiran 3 Penghitungan Input pencapaian kinerja tahun 2012………………86 Lampiran 4 Penghitungan Input pencapaian kinerja tahun 2013………………88 Lampiran 5 Penghitungan Input pencapaian kinerja tahun 2014………………89 Lampiran 6 Penghitungan Output pencapaian kinerja tahun 2010…………….90 Lampiran 7 Penghitungan Output pencapaian kinerja tahun 2011…………….92 Lampiran 8 Penghitungan Output pencapaian kinerja tahun 2012…………….94 Lampiran 9 Penghitungan Output pencapaian kinerja tahun 2013…………….96 Lampiran 10 Penghitungan Output pencapaian kinerja tahun 2014………...…..97 Lampiran 11 Penghitungan Nilai Indeks Efisiensi Tahun 2010……..……….....98 Lampiran 12 Penghitungan Nilai Indeks Efisiensi Tahun 2011……..………...100 Lampiran 13 Penghitungan Nilai Indeks Efisiensi Tahun 2012…..…………...102 Lampiran 14 Penghitungan Nilai Indeks Efisiensi Tahun 2013…..…………...104 Lampiran 15 Penghitungan Nilai Indeks Efisiensi Tahun 2014…..…………...105 Lampiran 16 Pencapaian Kinerja ANRI Tahun 2010……………..……….…..106 Lampiran 17 Pencapaian Kinerja ANRI Tahun 2011……………..…….……..110 Lampiran 18 Pencapaian Kinerja ANRI Tahun 2012………………...………..115 Lampiran 19 Pencapaian Kinerja ANRI Tahun 2013…………….…..………..121 Lampiran 20 Pencapaian Kinerja ANRI Tahun 2014………….……..………..124 Lampiran 21 Laporan Realisasi anggaran 2010 & 2011……..………………...128 Lampiran 22 Laporan Realisasi anggaran 2011& 2012……...………………...129 Lampiran 23 Laporan Realisasi anggaran 2013 & 2014……..…………….…..130 Lampiran 24 Perka ANRI No. 27 tahun 2014…………………………..……...131 Lampiran 25 Surat Izin Penelitian………………………..…………………….132

xiii


ABSTRAK ANALISIS KINERJA ORGANISASI SEKTOR PUBLIK Studi Kasus di Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2010 s.d. 2014 Valentina Bella Herawati NIM : 112114052 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta 2016

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kinerja Arsip Nasional Republik Indonesia tahun 2010 s.d 2014 di Jakarta Selatan. Penelitian ini penting dilakukan karena tuntutan akan penyelenggaraan pemerintah yang transparan. Jenis Penelitian ini yaitu studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan analisis trend metode least square. Hasil analisis data dan pembahasan menunjukkan bahwa kinerja Arsip Nasional Republik Indonesia tahun 2010 s.d 2014 meningkat. Kinerja Arsip Nasional Republik Indonesia meningkat karena adanya keterlibatan dan dukungan semua pihak. Kata Kunci: Kinerja, Organisasi, Organisasi Sektor Publik

xiv


ABSTRACT PERFOMANCE ANALYSIS OF PUBLIC SECTOR ORGANIZATION A Case Study at National Archive of Republic Indonesia 2010-2014

Valentina Bella Herawati NIM: 112114052 Sanata Dharma University Yogyakarta 2016 The aim of the research is to identify the performance of National Archive of Public Indonesia from 2010 to 2014. This research take place at South Jakarta. It is very important to do this research to fulfill the need of transparency of government organization. This research is a case study. Techniques of data collection was using interview. The researcher use trend analysis least square method to analysis the data. The result shows an improvement on the performance of National Archive of Republic Indonesia from 2010 to 2014. The result can be seen from the positive equality trend coefficient. The performance of National Archive of Republic Indonesia is increasing because of involvement of all parties. Keywords : Performance, Organization, Public Sector Organization

xv


BAB 1 PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Suatu negara pasti mempunyai sejarah. Indonesia merupakan negara yang mengukir sejarah mulai dari belum dinamai Indonesia, di jajah oleh negara-negara Eropa selama beratus-ratus tahun lamanya, kemerdekaan, reformasi dan sampai saat ini banyak sekali catatan-catatan yang muncul. Setiap kejadian ataupun kegiatan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia akan menghasilkan sebuah dokumen-dokumen negara, dari tahun ke tahun dokumen-dokumen tersebut akan bertambah banyak, hal

ini

menuntut

pemerintah

memiliki

sebuah

wadah

untuk

mengkoordinasi segala dokumen-dokumen negara yang telah tercatat dari masa ke masa. Negara

Indonesia

telah

menyiapkan

suatu

wadah

untuk

mengkoordinasi dokumen-dokumen negara yang telah tercatat dari masa ke masa. Pemerintah di bidang kearsipan mempunyai suatu instansi yang saat ini bernama Arsip Nasional Republik Indonesia, yang sebelumnya telah berganti-ganti nama dari masa ke masa. Arsip Nasional Republik Indonesia merupakan salah satu organisasi sektor publik yang berada di Indonesia.Organisasi ini mempunyai tugas untuk mengarsipkan semua dokumen kenegaraan.Akan tetapi dalam perjalanan waktu, Arsip Nasional Republik Indonesia melayani penyimpanan arsip untuk BUMN (Badan

1

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 2

Usaha Milik Negara), BUMS (Badan Usaha Milik Swasta), dan arsip perseorangan. Mengatur dalam artian menjaga, merawat dan menyimpan.Dana yang diperoleh instansi tersebut adalah dari APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Visi dan misi dari ANRI yaitu Arsip sebagai simpul pemersatu bangsa. Untuk mengetahui apakah visi dan misi ANRI tersebut tercapai perlu adanya peninjauan tentang kinerja dari ANRI. B. Rumusan Masalah Berdasar latar belakang diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah: “Bagaimana kinerja Arsip Nasional Republik Indonesia tahun 2010-2014?” C. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis memiliki tujuan penelitian untuk mengetahui kinerja Arsip Nasional Republik Indonesia tahun 2010-2014. D. Manfaat Penelitian Manfaat yang dapat dirasakan dari penelitian ini yaitu: 1. Bagi Arsip Nasional Republik Indonesia Penelitian ini dapat menjadi evaluasi kinerja instansi.Dengan menggunakan hasil penelitian ini instansi dapat menilai dan meningkatkan kinerja.


2. Bagi Universitas Sanata Dharma Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi pihak yang membutuhkan hasil penelitian ini. 3. Bagi Penulis Penelitian ini dapat menjadi sarana untuk mengembangkan dan menerapkan

pengetahuan

yang

diperoleh

dalam

praktek

sesungguhnya. E. Sistematika Penulisan Bab I

Pendahuluan Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah tujuan penelitian dan sistematika penulisan

Bab II

Tinjauan Pustaka Bab ini berisi uraian teoritis dari hasil pustaka sebagai dasar dalam pengolahan data yang diperoleh dari penelitian.

Bab III

Metode Penelitian Bab ini berisi tentang objek penelitian, metode dan desain penelitian teknik pengambilan sampel, teknik pengambilan data serta teknik analisis data.

Bab IV

Gambaran Umum Perusahaan Bab ini akan menunjukan mengenai sejarah dan profil Arsip Nasional Republik Indonesia.


BAB V

Analisis Data dan Pembahasan Bab ini akan menguraikan mengenai deskripsi data dan langkah-langkah analisis data untuk memperoleh jawaban dari

penelitian

serta

mengambil

kesimpulan

dan

pembahasan mengenai hasil penelitian. BAB VI

Penutup Bab

ini

akan

menguraikan

mengenai

kesimpulan,

keterbatasan penulis, dan saran yang berguna pagi peneliti selanjutnya serta bagi Arsip Nasional Republik Indonesia.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Organisasi Sektor Publik 1. Pengertian Organisasi Organisasimerupakan alat atau wadah sekelompok orang yang berkumpul dan bekerja sama dengan cara terstruktur untuk mencapai tujuan atau sejumlah sasaran tertentu yang telah ditetapkan bersama (Mahsun, dkk 2012: 1). Menurut Moeheriono (2012: 10), organisasi sering dipahami sebagai bentuk kerja sama sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu secara efektif dan efisien.Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa organisasi merupakan sekelompok orang yang bekerja sama dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. 2. Tipe Organisasi Tipe organisasi mempunyai lingkungan yang berbeda-beda sehingga karakteristik informasi akuntansi juga akan berbeda. Informasi tersebut akan merujuk pada tujuan dari tiap organisasi yang akan bergantung pada tipe organisasi.Mahsun, dkk (2012: 4) menyatakan bahwa terdapat empat tipe organisasi : a) Pure-profit organization Tujuan organisasi ini adalah menyediakan atau menjual barang dan/atau jasa dengan maksud utama untuk memperoleh laba sebanyak-banyaknya

sehingga

5

dapat

dinikmati

oleh

para


pemilik.Sumber pendanaan oraganisasi ini berasal dari investor swasta dan kreditor. b) Quasi-profit organization Tujuan organisasi ini adalah menyediakan atau menjual barang dan atau jasa dengan maksud untuk memperoleh laba dan mencapai sasaran atau tujuan lainnya sebagaimana yang dikehendaki para pemilik.Sumber pendanaan organisasi ini berasal dari investor swasta, investor pemerintah, kreditor dan para anggota. c) Quasi-Nonprofit organization Tujuan organisasi ini adalah menyediakan atau menjual barang dan atau jasa dengan maksud untuk melayani masyarakat dan memperoleh keuntungan.Sumber pendanaan organisasi ini berasal dari investo pemerintah, investo swasta dan kreditor. d) Pure-Nonprofit organization Tujuan organisasi ini adalah menyediakan atau menjual barang dan jasa

dengan

maksud

untuk

melayani

dan

meningkatkan

kesejahteraan masyarakat.Sumber pendanaan organisasi ini berasal dari pajak, retribusi, utang, obligasi, laba BUMN/BUMD, hibah, sumbangan, penjualan asset Negara dan sebagainya. 3. Pengertian sektor publik Menurut Gusti (2008: 3), sektor publik sering didefinisikan sebagai sector pelayanan yang menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat umum dengan sumber dana yang berasal dari pajak dan penerimaan


Negara lainnya, dimana kegiatannya banyak diatur dengan ketentuan dan peraturan. Menurut Nordiawan (2006: 1) sektor publik merupakan sektor ekonomi yang mempunyai keunikan yaitu dijalankan tidak untuk mencari laba finansial, dimiliki secara kolektif oleh publik. 4. Perbedaan dan Persamaan Sektor Publik dan Sektor Swasta Sektor publik dan sektor swasta mempunyai beberapa perbedaan. Berikut ini yang merupakan beberapa perbedaannya : Tabel 2.1 Perbedaan Sifat dan Karakteristik Organisasi Sektor Publik dengan Sektor Swasta No Aspek Perbedaan Sektor Publik Sektor Swasta 1. Tujuan organisasi Nonprofit motive Profit motive 2. Sumber Pajak, retribusi, Pembiayaan internal : Pendanaan utang, obligasi, laba Modal sendiri, laba BUMN/BUMD, ditahan, penjualan penjualan asset aktiva. pembiayaan Negara, dan eksternal: Utang sebagainya bank, obligasi, penerbitan saham 3. PertanggungPertanggungjawaban Pertanggungjawaban jawaban kepada masyarakat kepada pemegang (publik) dan saham dan kreditur. parlemen (DPRD/DPR). 4. Struktur Birokratis, kaku, dan Fleksibel : datar, organisasi hirarkis. piramida, lintas fungsional, dan sebagainya. 5. Karakteristik Terbuka untuk Tertutup untuk Anggaran publik. publik. 6. Sistem Akuntansi Cash accounting. Accrual accounting. 7. Kriteria Ekonomi, efisiensi, Laba. Keberhasilan efektivitas. 8. Kencenderungan Organisasi politis. Organisasi bisnis. sifat 9. Dasar Diluar mekanisme Berdasar mekanisme Operasional pasar. pasar. Sumber : Mahsun, dkk (2012: 16)


Meskipun Organisasi sektor publik mempunyai sifat dan karakteristik yang berbeda dengan sektor swasta, akan tetapi dalam beberapa hal terdapat persamaan, antara lain (Nordiawan, 2006: 2): a) Bagian dari Sistem Ekonomi Negara Keduanya merupakan bagian integral dari sistem ekonomi di suatu Negara dan menggunakan sumberdaya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi. b) Kelangkaan Sumberdaya Menghadapi masalah yang sama, yaitu masalah kelangkaan sumberdaya (scarcity of resource) c) Proses Pengendalian Manajemen Keduanya

sama-sama

mempunyai

pola

manajemen

keuangan yang sama dimulai dari perencanaan sampai pengendalian dimana penggunaan akuntansi menjadi kebutuhan. d) Produk Pada beberapa hal, kedua sektor menghasilkan produk yang sama, misalnya baik pemerintah maupun swasta sama-sama bergerak

di

bidang transportasi

massa,

pendidikan,

kesehatan, penyediaan energi, dan sebagainya. e) Peraturan Perundangan Kedua sektor terikat pada peraturan perundangan dan ketentuan hukum lain yang disyaratkan.


5. Fungsi Organisasi Sektor Publik Beberapa fungsi organisasi sektor publik: a)

Untuk menjamin bahwa pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, rekreasi, perlindungan hukum dapat disediakan untuk masyarakat secara adil dan merata tanpa memperhitungkan

kemampuan

masyarakat

untuk

membayarnya. b)

Untuk memastikan bahwa layanan publik tertentu ditempatkan pada wilayah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, misalnya

museum,

perpustakaan,

tempat

parker

dan

sebagainya. c)

Untuk menjamin bahwa public goods and services disediakan dengan harga yang relative lebih murah dibandingkan dengan jika membeli perusahaan swasta, misalnya perussahaan transportasi, rumah sakit, sekolah dan perusahaan jasa lainnya yang menyediakan layanan serupa.

d)

Untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa karena adanya perbedaan agama maupun suku.

e)

Untuk melindungi hak dan kemerdekaan masyarakat dengan menetapkan peraturan perundang-undangannya yang kuat dan jelas.

6. Tujuan dan Fungsi Laporan Keuangan Sektor Publik Menurut Mahsun, dkk(2012: 115) menyatakan bahwa:


Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang berisi infomasi keuangan. Informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik pihak internal maupun eksternal.Jika dilihat dari sisi internal laporan keuangan merupakan pengukur dan evaluasi kinerja, sedangkan dari sisi eksternal laporan keuangan merupakan sebuah pertanggungjawaban. Tujuan pembuatan laporan keuangan sektor publik (Mahsun, dkk 2012: 115) adalah : a) Kepatuhan dan pengelolaan Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada para pengguna laporan keuangan dan penguasa bahwa pengelolaan sumberdaya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang ditetapkan. b) Akuntanbilitas dan Pelaporan Rerospektif Laporan

keuangan

digunakan

sebagai

bentuk

pertanggungjawaban kepada publik dan sebagai alat untuk memonitor dan menilai efisiensi kinerja manajer publik, dan memungkinkan pihak eksternal untuk menilai efesiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya organisasi. c) Perencanaan dan Informasi Otorisasi Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas dimasa yang akan datang serta memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.


d) Kelangsungan Organisasi Laporan keuangan bertujuan untuk membantu para pembaca menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja tersebut dapat melangsungkan usahanya untuk menyediakan barang dan jasa (pelayanan) dimasa yang akan datang. e) Hubungan Masyarakat Laporan keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi dan media untuk menyatakan prestasi yang telah dicapai organisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. f) Sumber Fakta dan Gambaran Laporan keuangan merupakan sumber informasi bagi berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam. B. Tipe Barang atau Pelayanan Berikut ini adalah kategori tipe barang atau pelayanan yang ada dalam organisasi sektor publik (Mahsun dkk, 2012: 7) : a. Pure Public Goods Pure public goods adalah barang-barang atau jasa kebutuhan masyarakat yang manfaat barang atau jasa tersebut dinikmati oleh seluruh masyarakat secara bersama-sama. Barang ini apabila dikonsumsi oleh individu tentu tidak akanmengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut. Ada 4 (empat) ciri utama pure public goods, yaitu :


1) Non-rivalary in Consumption Pure public goods merupakan konsumsi umum sehingga konsumen tidak bersaing mengkonsumsinya. 2) Non-exclusive Penawaran atas pure public goods tidak hanya diperuntukan bagi seseorang dan mengabaikan yang lainnya sehingga tidak ada yang exclusive antara orang dalam masyarakat, semua mempunyai hak yang sama dalam mengkonsumsinya. 3) Low Excludability Penyedia

atau

konsumen

suatu

barang

atau

pelayanan tidak bisa menghalangi (atau mengecualikan) orang lain untuk menggunakan atau memperoleh manfaat dari barang tersebut. 4) Low Competitive Antar penyedia pure public goods tidak saling bersaing secara ketat. Hal ini karena keberadaan barang ini tersedia dalam jumlah dan kualitas yang sama. b. Quasi Public Goods Quasi Public Goods adalah barang-barang atau jasa kebutuhan masyarakat yang manfaat barang atau jasa tersebut dinikmati oleh seluruh masyarakat, tetapi apabila dikonsumsi individu tertentu akan mengurangi konsumsi orang lain akan


barang tersebut. Quasi public goods sering disebut dengan istilah comoon pool goods. Contoh quasi public goods adalah pelayanan kesehatan, pendidikan, pengendalian pencemaran dan ekstrasi air tanah.Quasi public goods sebagian besar dibiayai oleh sektor publik dan sebagian oleh sektor swasta. c. Quasi Private Goods Quasi private goods adalah barang-barang atau jasa kebutuhan masyarakat yang mana manfaat barang atau jasa tersebut

hanya

dinikmati

secara

individual

oleh

yang

membelinya walaupun sebetulnya barang atau jasa tersebut dapat dinikmati oleh semua masyarakat.Quasi private goods sering disebut dengan istilah toll goods. Contoh quasi private goods antara lain pelayanan jalan tol dan tenaga listrik. Biaya quasi private goods adalah sektor publik dan swasta. d. Pure Private Goods Pure private goods adalah barang-barang atau jasa kebutuhan masyarakat yang mana manfaat barang atau jasa tersebut

hanya

dinikmati

secara

individual

oleh

yang

membelinya dan yang tidak membelinya tidak dapat menikmati barang atau jasa tersebut. Terdapat empat ciri utama barang privat, yaitu :


1) Rivalyin consumption Barang privat bukan merupakan barang konsumsi umum sehingga terdapat persaingan antar pengguna dalam mengonsumsinya. 2) Exclusive Penawaran atas barang privat hanya diperuntukan bagi seseorang yang mampu menggantikan nilai barang yang disediakan tersebut. 3) Excludability Penyedia atau konsumen suatu barang atau pelayanan bisa menghalangi

orang

lain

untuk

menggunakan

atau

memperoleh manfaat dari barang tersebut. 4) High Competitive Antar penyedia (produsen) barang privat saling bersaing secara ketat. C. Pengukuran Kinerja 1. Definisi Kinerja dan Pengukuran Kinerja Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Menurut Robertson seperti dikutip oleh Mahsun, dkk(2012: 141) Pengukuran kinerja adalah “Suatu proses


penilaian kemajuan pekerja terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya”. Sementara menurut

Lohman dikutip oleh Mahsun, dkk (2012:

141) pengukuran kinerja merupakan “suatu aktivitas penilaian pencapaian target-terget tertentu yang dideriviasi dari tujuan strategis organisasi”.Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan (Permen-pan-09-2007). 2. Fokus Pengukuran Kinerja Sektor Publik Menurut Mahsun, dkk (2012: 146) menyatakan : Pengukuran kinerja harus berbasis pada strategi organisasi. Pemilihan indikator dan ukuran kinerja dan penetapan target untuk setiap ukuran merupakan upaya konkret dalam memformulasikan tujuan strategis organisasi sehingga lebih berwujud dan terukur. Pengukuran kinerja juga harus didasarkan pada karakteristik operasional organisasi, untuk mendefinisikan indicator dan ukuran kinerja yang digunakan. Terdapat perbedaan fokus pengukuran kinerja sektor swasta dengan sektor publik (Mahsun, dkk 2012: 147). Pada sektor swasta/komersial lebih berfokus pada perspektif finansial, sedangkan pada sektor publik berfokus pada pelanggan. Jadi fokus pengukuran kinerja sektor publik terletak pada outcome atau hasil dan bukan pada input serta prosesnya. Outcome tersebut dapat menjadi tolok ukur keberhasilan organisasi publik jika mampu memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat.


3. Aspek-Aspek Pengukuran Kinerja Sektor Publik Organisasi mempunyai sifat dan karakteristik yang unik, maka memerlukan ukuran penilaian kinerja yang lebih luas, tidak hanya laba, tidak hanya efisiensi dan finansial. Menurut Mahsun dkk (2012: 148) Pengukuran tersebut meliputi : a.

Kelompok masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.

b.

Kelompok proses (process) adalah ukuran kegiatan baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut.

c.

Kelompok keluaran (output) sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berwujud maupun tak berwujud.

d.

Kelompok hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah yang mempunyai efek langsung.

e.

Kelompok manfaat (benefit) merupakan sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.

f.

Kelompok dampak (impact) merupakan pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif.

Menurut Bastian (2005: 276), aspek-apek yang diukur adalah: a. Aspek Finansial


Meliputi anggaran atau cash flow. Aspek financial ini sangat penting diperhatikan dalam pengukuran kinerja sehingga kondisi keuangan dapat dianalogikan sebagai aliran darah manusia. b.

Kepuasan pelanggan Dalam globalisasi perdagangan peran dan posisi pelanggan sangat crusial dalam penentuan strategi perusahaan.Untuk itu, manajemen perlu memperoleh informasi yang relevan mengenai tingkat kepuasan pelanggan.

c. Operasi dan bisnis internal Informasi operasi bisnis internal diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang tercantum dalam skema strategis. d. Kepuasan Pegawai Dalam perusahaan yang banyak melakukan inovasi, peran strategi pegawai sangat nyata. e. Kepuasan komunitas dan stockholders/shareholders Pengukuran kinerja perlu di desain untuk mengakomodasikan kepuasan dari para stakeholders . f. Waktu Ukuran waktu juga merupakan variable yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja.


4. Manfaat Pengukuran Kinerja Sektor Publik Berikut manfaat pengukuran kinerja baik internal maupun eksternal organisasi sektor publik menurut Bastian (2005: 275) : a. Memastikan pemahaman para pelaksana akan ukuran yang digunakan untuk pencapaian kinerja. b. Memastikan tercapainya rencana kinerja yang telah disepakati. c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkannya dengan rencana kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja. d. Memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif atas prestasi pelaksanaan yang telah diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati. e. Menjadi alat komunikasi antar bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi f. Mengidentifikasi

apakah

kepuasan

pelanggan

sudah

terpenuhi. g. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah. h. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. i. Menunjukan peningkatan yang diperlukan. j. Mengungkapakan permasalahan yang terjadi.


5. Pengukuran Kinerja dan Peningkatan Kinerja Menurut Mahsun, dkk (2012: 151) suatu organisasi harus menggunakan

pengukuan

kinerja

secara

efektif

agar

dapat

mengidentifikasi strategi dan perubahan operasional apa yang dibutuhkan serta proses yang diperlukan dalam perubahan tersebut. Pengukuran kinerja ini akan menjadi dasar bagi organisasi untuk menilai : a. Bagaimana kemajuan atas sasaran yang telah ditetapkan. b. Membantu dalam mengenali area-area kekuatan dan kelemahan. c. Menentukan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kinerja. d. Menunjukan bagaimana kegiatan mendukung tujuan organisasi. e. Membantu dalam membuat keputusan-keputusan dengan langkah inisiatif. f. Mengutamakan alokasi sumberdaya. g. Meningkatkan produk-produk dan jasa-jasa kepada pelanggan. D. Indikator Kinerja 1. Definisi Indikator Kinerja Menurut Mahsun (2006: 71) terdapat dua definisi kinerja.Pertama, Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Kedua, Indikator kinerja adalah suatu variabel yang digunakan untuk mengekspresikan secara kuantitatif efektivitas dan efisiensi proses atau operasi


dengan berpedoman pada target-target dan tujuan organisasi (Lohman: 2003). 2. Jenis Indikator Kinerja Indikator kinerja dalam Perka ANRI nomor 27 tahun 2014 : a.

Masukan (input), yaitu segala sesuatu yang akan diperlukan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output. Sebagai contoh adalah: sumber daya manusia, material, waktu, teknologi, dsb.

b. Keluaran (output), yaitu segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik, dan non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan. c. Hasil (outcome), yaitu segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcome merupakan ukuran seberapa jauh setiap poduk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. d. Manfaat (benefit), merupakan kegunaan suatu keluaran (output) yang dirasakan langsung oleh masyarakat, dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik. e. Dampak (impact), merupakan ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh pencapaian kinerja setiap indikator kinerja suatu kegiatan.


3. Syarat Indikator Kinerja Ideal Dalam Permen-Pan nomor 09 tahun 2007, syarat indikator ideal adalah: a. Spesifik dan jelas, Indikator kinerja harus spesifik dan jelas

sehingga

dapat

dipahami

dan

tidak

ada

kemungkinan kesalahan interpetasi. b. Dapat dicapai, hal ini penting dan harus berguna untuk menunjukan keberhasilan masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak serta proses. c. Relevan, Indikator kinerja harus menangani aspekaspek obyektif yang relevan. d. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur, suatu

indikator

kinerja

mampu

untuk

memberi

gambaran tentang keberhasilan dari yang telah diukur. e. Dapat dikuantifikasi dan diukur, yaitu dua atau lebih mengukur indikator kinerja mempunyai kesimpulan yang sama. 4. Analisis Efisiensi Menurut Peraturan Kepala ANRI nomor 27 tahun 2014, fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan indikator output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar atau penggunaan input


yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input.Indeks Efisiensi diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut : IE =

% Capaian Output % Capaian Input

5. Metode Kuadrat Terkecil (Least square method) Metode kuadrat terkecil (Least square method) adalah metode untuk menghitung nilai trend pada tahun berjalan dan untuk mencari forecast pada periode yang akan datang. Untuk menghitung nilai trend dan forecast terlebih dahulu menaksir nilai a dan b pada persamaan Y’ = a+bX. Nilai X dihitung dengan mengacu pada panduan jika : Data gasal maka X

: …..,-3,-2,-1,0,1,2,3,….

Data genap maka X

:…..., -3,-1,1,3,…..

Persamaan untuk menaksir nilai a dan b : Y’ = a+bx

𝑎= 𝑏=

𝑌 𝑛 𝑋𝑌 𝑋2

Keterangan : Y’ = Kinerja Arsip Nasional Republik Indonesia. a = Konstanta


b = Besarnya Y jika X mengalami perubahan 1 satuan E. Penelitian Terdahulu Penelitian oleh Rusdianti (2013) berjudul “Analisis Kinerja Keuangan dan Non Keuangan (studi kasus di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi provinsi Jambi tahun 2010 dan 2011) mendapatkan hasil pada bidang keuangan penyerapan anggaran Dinas sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi sangat berhasil, dengan rincian pada tahun 2010 penyerapan anggaran yaitu sebesar 97%, sedangkan pada tahun 2011 penyerapan anggaran sebesar 88%. Pada bidang non keuangan aspek keuangan pelanggan dinilai baik yaitu sebesar 3,85. Aspek efisiensi proses bisnis internal sebesar 3,45 dan dinilai baik. Aspek pembelajaran dan pertumbuhan dinilai sangat baik dengan nilai 4,31. Penelitian oleh Carnegie (2014) berjudul “Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (studi kasus di Kabupaten Kotawaringin Timur) menunjukkan bahwa berdasarkan prespektif pelanggan, kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur sangat memuaskan. Hasil ini dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang baik serta sarana prasarana yang cukup. Sedangkan dilihat dari prespektif keuangan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah efisien dan efektif ditunjukkan dengan rasio efisiensi sebesar 82,63% dan rasio efektivitas sebesar 165,76%.


BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian Penelitian yang dilakukan merupakan studi kasus di Arsip Nasional Republik Indonesia.Studi kasus yaitu penelitian yang meneliti fenomena kontemporer secara utuh dan menyeluruh pada kondisi yang sebenarnya dengan menggunakan berbagai sumber data. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis, sehingga kesimpulan yang ditarik hanya berlaku di Arsip Nasional Republik Indonesia. B. Tempat Dan Waktu Penelitian 1. Tempat Penelitian Penelitian ini dilakukan di Arsip Nasional Republik Indonesia di jl. Ampera Raya No.7 Jakarta Selatan. 2. Waktu Penelitian Penelitian ini akan dilakukan pada bulan September sampai dengan bulan Oktober tahun 2015. C. Subjek Dan Objek Penelitian Subjek pada penelitian ini adalah Arsip Nasional Republik Indonesia di Jakarta, sedangkan untuk objek penelitian yaitu gambaran umum Arsip Nasional Republik Indonesia, kinerja Arsip Nasional Republik Indonesia, Laporan Realisasi Anggaran tahun 2010-2014 Arsip Nasional Republik Indonesia.

24


D. Jenis Data dan Sumber Data 1. Jenis Data Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif yang berupa angka dari anggaran dan realisasi anggaran, serta angka dari hasil setiap program kerja ANRI dari tahun 2010 s.d 2014. 2. Sumber Data Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer.Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari kepala subbagian evaluasi dan perencanaan berupa laporan realisasi anggaran beserta laporan pencapaian kinerja dari tahun 2010 s.d 2014. E. Teknik Analisis Data Langkah-langkah untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya yaitubagaimana kinerja Arsip Nasional Republik Indonesia tahun 2010 s.d 2014 sebagai berikut: 1. MenurutLampiran nomor 10 dan 11 pada Peratuan Kepala ANRI nomor 27 tahun 2014 analisis kinerja dihitung dari nilai Indeks Efisiensi setiap tahun. Untuk mendapatkan nilai Indeks Efisiensi setiap tahun maka dilakukan penghitungan sebagai berikut: a. Menghitung input pencapaian kinerja antara Anggaran dengan realisasi anggaran setiap indikator kinerja kegiatan pada program kerja, dengan menggunakan rumus:


𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 (𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 ) 𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡 𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎 (𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 )

𝑋100%

b. Menghitung output pencapaian kinerja antara target dengan realisasi, biasanya berwujud dokumen atau data, dengan menggunakan rumus: 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 (𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛) 𝑋100% 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎(𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡) c. Menghitung Nilai Indeks Efisiensi Indeks Efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut: IE = 2. Dengan

menggunakan

% Capaian Output % Capaian Input

analisis

Trend

metode

least

square

danmelakukan penarikan kesimpulan hasil analisis data. Nilai Indeks Efisiensi (IE)

yang telah dihitung pada tahap sebelumnya akan

digunakan untuk menghitung Trend sebagai berikut. a. Menghitung Trend dengan metode least square Y’ = a+bx

𝑎= 𝑏=

𝑌 𝑛 𝑋𝑌 𝑋2

Keterangan : Y’ = kinerja Arsip Nasional Republik Indonesia.


a = Konstanta b = Besarnya Y jika X mengalami perubahan 1 satuan X = Tahun b. Melakukan Penarikan Kesimpulan Berdasarkan hasil penghitungan Trendyang telah dilaksanakan pada tahap sebelumnya, peneliti dapat menarik kesimpulan atas kinerja Arsip Nasional Republik Indonesia apakah kinerjanya naik, tetap atau turun selama tahun 2010 s.d 2014. Kesimpulan ini diungkapkan secara deskriptif.


BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Lembaga 1. Landarchief (1892- 1942) Secara de facto Lembaga kearsipan di Indonesia, seperti yang kita kenal sekarang ini, sudah ada sejak 28 Januari 1892, ketika Pemerintah Hindia Belanda mendirikan Landarchief.Pada tanggal tersebut dikukuhkan pula jabatan landarchivaris yang bertanggungjawab memelihara arsip-arsip pada masa VOC hingga masa pemerintahan Hindia Belanda untuk kepentingan administrasi dan ilmu pengetahuan, serta

membantu

kelancaran

pelaksanaan

pemerintahan.Adapun

landarchivaris pertama adalah Mr. Jacob Anne van der Chijs yang berlangsung hingga tahun 1905.Pengganti Mr. Jacob Anne van der Chijs adalah Dr. F. de Haan 1905 - 1992 yang hasil karya-karyanya banyak

dipakai

sebagai

referensi

bagi

ahli-ahli

sejarah

Indonesia.Pengganti de Haan adalah E.C. Godee Molsbergen, yang menjabat dari tahun 1922 -1937.Pejabat landarchivaris yang terakhir pada masa Pemerintahan Hindia Belanda adalah Dr. Frans Rijndert Johan Verhoeven dari 1937 – 1942. Pada masa pergerakan nasionalisme kebangsaan di Indonesia, terutama pada tahun 1926-1929, Pemerintah Hindia Belanda berusaha menangkis dan menolak tuntutan Indonesia Merdeka. Dalam rangka penolakan tersebut, Lansarchief mendapat tugas khusus, yaitu: ikut

28


serta secara aktif dalam pekerjaan ilmiah untuk penulisan sejarah Hindia Belanda, serta mengawasi dan mengamankan peninggalanpeninggalan orang Belanda. Pada tahun 1940-1942 pemerintah Hindia Belanda menerbitkan Arschief Ordonantie yang bertujuan menjamin keselamatan arsip-arsip pemerintah Hindia Belanda, yang isinya antara lain : a. Semua arsip-arsip pemerintah adalah hak milik tunggal pemerintah; b. Batasan arsip baru adalah 40 tahun; c. Arsip-arsip

yang

melampaui

masa

usia

40

tahun

diperlakukan secara khusus menurut peraturan peraturan tertentu diserahkan kepada Algemeen Landarchief di Batavia (Jakarta). 2. Kobunsjokan(1942-1945) Masa pendudukan Jepang merupakan masa yang sepi dalam dunia kearsipan, karena pada masa itu hampir tidak mewariskan peninggalan arsip.Oleh karena itu, Arsip Nasional RI tidak memiliki khasanah arsip pada masa pendudukan Jepang.Lembaga Kearsipan yang pada masa Hindia Belanda bernama Landarchief, pada masa pendudukan Jepang berganti dengan istilah Kobunsjokan yang ditempatkan dibawah Bunkyokyoku.Sebagaimana

pegawai-pegawai

Belanda

lainnya,

sebagian pegawai Landarchief pun dimasukkan kamp tawanan Jepang.Meskipun demikian, pada masa tersebut posisi Landarchief


sangat penting bagi orang-orang Belanda yang ingin mendapatkan keterangan asal-usul keturunannya.Keterangan dari arsip tersebut diperlukan untuk membebaskan diri dari tawanan Jepang, jika mereka dapat menunjukkan bukti turunan orang Indonesia meski bukan dari hasil pernikahan. 3. Arsip Negeri(1945-1947) Secara yuridis, keberadaan lembaga kearsipan Indonesia dimulai sejak diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.Akan tetapi

tidak dipungkiri, bahwa keberadaan dan

perkembangan Arsip Nasional RI merupakan hasil dari pengalaman kegiatan dan organisasi kearsipan pada masa pemerintah Kolonial Belanda (landarchief)

dan produk-produk kearsipannya. Setelah

kemerdekaan Republik Indonesia, lembaga kearsipan (landarchief) diambil oleh pemerintah RI dan ditempatkan dalam lingkungan Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan, dan diberi nama Arsip Negeri. Keberadaan Arsip Negeri ini berlangsung sampai pertengahan tahun 1947 ketika pemerintah NICA datang ke Indonesia. 4. Landsarchief(1947-1949) Sejak Belanda melancarkan agresi militer yang pertama dan berhasil menduduki wilayah Indonesia di tahun 1947, keberadaan Arsip Negeri diambil alih kembali oleh pemerintah Belanda.Nama Lembaga Arsip Negeri berganti lagi menjadi landsarchief kembali. Sebagai pimpinan landsarchief adalah Prof.W. Ph. Coolhaas yang


menjabat hingga berdirinya Republik Indonesia Serikat (RIS) dan diakuinya kedaulatan Pemerintah Republik Indonesia oleh Belanda pada akhir tahun 1949. Setelah itu lembaga kearsipan kembali ketangan Pemerintah Republik Indonesia. 5. Arsip Negara(1950-1959) Setelah

Konferensi

Meja

Bundar

tanggal

27

Desember1949, Pemerintah Belanda melaksanakan pengembalian kedaulatan

kepada

Pemerintah

Republik

Indonesia,

termasuk pengembalian lembaga-lembaga pemerintah. Sebagaimana tahun1945-1947,

landsarchief

ditempatkan

kembali

di

bawah

Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K).Pada masa pengambilalihan Landsarchief oleh pemerintah Republik Indonesia Serikat, masih diusahakan konsepsi asli tentang statusnya sebagai Arsip Negeri RIS.Hal tersebut dimaksudkan agar arsip-arsip pemerintah pusat dapat disalurkan ke Arsip Negeri RIS.Namun demikian konsep Arsip Negeri itu tidak bertahan lama. Pada tanggal 26 April 1950 melalui SK Menteri PP dan K nomor 9052/B, nama Arsip Negeri berubah menjadi Arsip Negara RIS. Sedangkan sebagai pimpinan

lembaga

Arsip

Negara

tersebut

adalah

Prof.

R.

Soekanto.Prof. R. Soekanto merupakan orang asli Indonesia yang pertama

kalinya

memimpin

lembaga

kearsipan

Indonesia.Kepemimpinan Prof. R. Soekanto berlangsung selama enam tahun hingga tahun 1957.Sebagai penggantinya adalah Drs. R.


Mohammad Ali, seorang sejarawan yang menulis buku Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia.Pergantian ini merupakan awal perubahan dasar dalam kepemimpinan di Arsip Negara, karena untuk pertama kalinya istilah Kepala Arsip Negara dipakai untuk jabatan tersebut.Nama Arsip Negara secara resmi dipakai hingga tahun 1959. 6. Arsip Nasional(1959-1967) a. Arsip Nasional dibawah Kementerian PP dan K Pada masa kepemimpinan Drs. R. Mohammad Ali diupayakan berbagai usaha untuk meningkatkan peran dan status lembaga Arsip Negara.Langkah pertama yang diambil adalah memasukkan Arsip Nagara dalam Lembaga Sejarah pada Kementerian PP dan K. Perubahan itu ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri nomor 130433/5, tanggal 24 Desember 1957. Berdasarkan SK menteri PP dan K nomor69626/a/s nama Arsip Negara berganti menjadi Arsip Nasional. Perubahan ini berlaku surut semenjak 1 Januari 1959. b. Arsip Nasional dibawah Kementerian Pertama RI (1961-1962) Perubahan kelembagaan Arsip Nasional tidak berhenti sampai disitu. Berdasarkan Keputusan Presiden RI nomor 215 tanggal 16 Mei 1961, penyelenggaraan segala urusan Arsip Nasional dipindahkan ke Kementerian Pertama RI, termasuk wewenang, tugas dan kewajiban, perlengkapan materiil dan personalia, serta hak-hak dan kewajiban keuangan dan lain-lain. Tugas dan Fungsi Arsip Nasional mengalami perluasan, sejak keluarnya Peraturan Presiden nomor 19 tanggal 26


Desember

1961

tentang

Pokok-pokok

Kearsipan

Nasional.

Berdasarkan Keputusan Presiden tersebut, tugas dan fungsi arsip Nasional tidak hanya menyelenggarakan kearsipan statis saja, akan tetapi juga terlibat dalam penyelenggaraan kearsipan baru (dinamis). c. Arsip Nasional dibawah Menteri Pertama Bidang Khusus (19631964) Berdasarkan Keputusan Presiden RI No.188 tahun 1962, Arsip Nasional RI ditempatkan di bawah Wakil Menteri Pertama Bidang Khusus.Penempatan Arsip Nasional di Bidang Khusus dimaksudkan supaya

arsip

lebih

diperhatikan,

karena

bidang

ini

khusus

diperuntukkan bagi tujuan penelitian sejarah. d. Arsip Nasional dibawah Menko Hubra (1963-1966) Pada tahun 1964 nama Kemeterian Pertama Bidang Khusus berganti menjadi Kementerian Kompartimen Hubungan dengan Rakyat (Menko Hubra). Perubahan tersebut disesuaikan dengan tugas dan

fungsinya

dalam

mengkoordinasi

kementerian-kementerian

negara. Dengan bergantinya nama kementerian tersebut, otomatis Arsip Nasional berada di bawah kementerian yang baru tersebut. Dibawah kementerian ini, Arsip Nasional mendapat tugas untuk melakukan pembinaan arsip.Namun demikian, perubahan tersebut tidak mempengaruhi tugas dan fungsiArsip Nasional sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden No.19 tahun1961.


7. Arsip Nasional RI(1967- sekarang ) Tahun 1967 merupakan suatu periode yang sangat penting bagi Arsip Nasional, karena berdasarkan Keputusan Presiden 228/1967 tanggal 2 Desember1967, Arsip Nasional ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Sementara anggaran pembelanjaannya dibebankan kepada anggaran Sekretariat Negara. Penetapan Arsip Nasional sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen diperkuat melalui Surat Pimpinan MPRS No.A.9/1/24/MPRS/1967 yang menegaskan, bahwa Arsip Nasional sebagai aparat teknis pemerintah tidak bertentangan dengan UUD 1945, bahkan merupakan penyempurnaan pekerjaan di bawah Presidium Kabinet. Dengan status baru tersebut, maka pada tahun 1968 Arsip Nasional berusaha menyusun pengajuan sebagai berikut: a. Mengajukan usulan perubahan Arsip Nasional menjadi Arsip Nasional RI; b. Mengajukan usulan perubahan Prps No.19/1961 menjadi Undangundang tentang Pokok-pokok Kearsipan. Usulan-usulan tersebut belum terlaksana hingga masa berakhirnya kepemimpinan Drs.R. Mohammad Ali (1970).Oleh karena itu Dra.Sumartini, wanita pertama yang menjabat sebagai kepala Arsip Nasional,

berjuang

untuk

melanjutkan

cita-cita

pemimpin

sebelumnya. Atas usaha-usaha beliau, dan atas dukungan Menteri


Sekretaris Negara Sudharmono, SH, cita-cita dalam memajukan Arsip Nasional tercapai dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1971, yang kemudian dikenal dengan Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan. Tiga tahun kemudian, berdasarkan Keputusan Presiden No.26 Tahun 1974 secara tegas menyatakan, bahwa Arsip Nasional diubah menjadi Arsip Nasional Republik Indonesia yang berkedudukan di Ibukota RI dan langsung bertanggungjawab kepada Presiden. Dengan keputusan tersebut, maka secara yuridis Arsip Nasional RI sah sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen. Kebijakan ke arah pemikiran untuk penyempurnaan tugas dan fungsi Arsip Nasional RI diwujudkan pada masa kepemimpinan Dr. Noerhadi Magetsari, yang menggantikan Dra.Soemartini sebagai kepala Arsip Nasional tahun 1991 hingga tahun 1998. Pada masa kepemimpinan beliau terjadi perubahan struktur organisasi yang baru dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden RI nomor 92 tahun 1993 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional RI. Berdasarkan Keppres tersebut Arsip Nasional RI disingkat dengan ANRI.Perubahan yang cukup mencolok adalah pengembangan struktur organisasi dengan adanya Deputi Pembinaan dan Deputi Konservasi, Pembentukan Unit Pelaksana Teknis dan penggunaan istilah untuk Perwakilan Arsip Nasional RI di Daerah TK I menjadi Arsip Nasional Wilayah.Seiring dengan


pengembangan

struktur

organisasi

tersebut,

beliau

juga

mengembangkan SDM di bidang kearsipan; yakni merekrut pegawai baru sebagai arsiparis.Oleh karena itu, pada masa tersebut jumlah arsiparis di ANRI meningkat drastis.Puncaknya adalah tahun 19951996, yaitu ketika jumlah arsiparis di ANRI Pusat mencapai 137 orang.Kepemimpinan Dr. Noerhadi Magetsarisebagai kepala Arsip NasionalRI berlangsung hingga tahun 1998.Penggantinya adalah Dr. Moekhlis Paeni (mantan Deputi Konservasi ANRI dan mantan Kepala ANRI Wilayah Ujung Pandang). Pada masa kepemimpinan Dr. Moekhlis Paeni, beliau melanjutkan kebijakan kepemimpinan sebelumnya.Dalam rangka meningkatkan wujud sistem kearsipan nasional yang handal, beliau mencanangkan visi ANRI, yakni menjadikan arsip sebagai simpul pemersatu bangsa. Seiring dengan perkembangan politik dan pemerintahan di era reformasi, serta dalam rangka efektivitas dan efisiens, maka Presiden melalui Keputusan Presiden nomor 17 Tahun 2001 mengatur kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tatakerja Lembaga Pemerintah Non Departeman. Sehubungan dengan hal tersebut, struktur organisasi ANRI pun disesuaikan dengan Keputusan Presiden tersebut. MelaluiKeputusan Presiden Nomor 74/M/2003 sejak dilantiknya Drs. Oman Syahroni, M.Si. Tanggal 3 Juni 2003, menggantikan Dr. Mukhlis Paeni, Arsip Nasional Republik Indonesia mengembangkan


Program Sistem Pengelolaan Arsip Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (SiPATI) Program tersebut adalah aplikasi pengelolaan arsip dinamis secara elektronik sesuai dengan trend perkembangan globalisasi informasi dimana hampir seluruh unit di kantor Pemerintah maupun Swasta telah menggunakan perangkat komputer. SiPATI ini telah diaplikasikan dibeberapa instansi Pemerintah Pusat. Pada tanggal 6 Juli 2004, Drs. Djoko Utomo, MA dilantik menjadi Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia berdasarkan Keputusan PresidenNomor87/M/2004, tanggal 21 Juni 2004. Dalam masa kepemimpinannya Djoko Utomo, sebagai Kepala ANRI yang dibesarkan di lingkungan ANRI berusaha mewujudkan Visi dan Misi ANRI dengan berbagai program yang benar-benar disesuaikan dengan perkembangan globalisasi dan kebutuhan yang ada di lingkungan ANRI. Gedung layanan Publik yang berada paling depan yang merupakan ujung tombak layanan masyarakat direnovasi sedemikian rupa sehingga menimbulkan kenyamanan bagi pengunjung yang datang. Kerjasama Nasional dan Internasional digiatkan dalam rangka memajukan dunia kearsipan termasuk kerjasama dalam rangka pengiriman pegawai ANRI untuk belajar di luar negeri. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) tidak hanya dilakukan di luar negeri saja, tetapi dilakukan juga di ANRI yaitu dengan

memberikan

kursus-kursus

yang

dapat

meningkatkan

pengetahuan pegawai sehinggabisa memberikan pengabdian terbaik


kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi ANRI. Pengolahan dan

pemeliharaan

arsip-arsip

statis

tetap

dilaksanakan

dan

ditingkatkan sambil terus mendorong dilaksanakannya programprogram lain seperti program Citra Daerah, Citra Nusantara maupun program lainnya seperti program Sistem Informasi Jaringan Kearsipan Nasional. Syiar lembaga ANRI dan kearsipan pun terus dilakukan terutama melalui media, baik cetak maupun elektronik. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat mengetahui tugas dan fungsi ANRI yang pada akhirnya nanti akan menimbulkan kesadaran masyarakat untuk memelihara arsipnya. B. Tugas Pokok & Fungsi 1. TUGAS Melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. FUNGSI a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang kearsipan b. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas lembaga c. Fasilitas dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kearsipan d. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, kehumasan, hukum, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, persandian, dan kearsipan


C. Kewenangan a. Penyusunan rencana nasional secara makro dikearsipan b. Penetapan dan penyelenggaraan kearsipan nasional untuk mendukung pembangunan secara makro; c. Penetapan sistem informasi di bidang kearsipan d. Kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku

yaitu:

Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu dibidang kearsipan, serta Penyelamatan dan pelestarian arsip serta pemanfaatan naskah sumber arsip. D. Struktur Organisasi

Gambar4.1Bagan Struktur Organisasi ANRI


E. Macam-macam Dokumen yang diarsipkan 1. Dokumen Kenegaraan: Surat perjanjian kerjasama antar Negara, Undang-undang,

dokumen

administrasi

kenegaraan

(keuangan,

korespondensi), Film, Video, Foto. 2. Dokumen Pemerintah Daerah: Surat perjanjian kerjasama antar daerah, administrasi daerah. 3. Dokumen BUMN/BUMS: Surat perjanjian kerjasama, administrasi BUMN/BUMS

(Laporan

Keuangan),

dokumentasi

setiap

BUMN/BUMS (Foto, Film, Video, Rekaman suara). 4. Perseorangan: Surat kepemilikan harta, Surat Perjanjian Usaha, Surat Kerjasama.


BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN A. Deskripsi Data Sumber data diambil dari Laporan Pencapaian Kinerja tahun 2010 s.d 2014 serta Laporan Realisasi Anggaran tahun 2010 s.d 2014 Arsip Nasional Republik Indonesia. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dengan kepala subbagian evaluasi dan pelaporan serta observasi secara langsung di Arsip Nasional Republik Indonesia. Berikut ini data mengenai mengenai LaporanPencapaian Kinerja tahun 2010 s.d 2014 yang diambil dari Arsip Nasional Republik Indonesia: Tabel 5.1 Laporan Pencapaian Kinerja tahun 2010 No.

Program

1.

Program Penyeleng garaan Kearsipan Nasional

2.

3.

Indikator Kinerja Kegiatan Presentase rekomendasi hasil pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan dinamis dan statis yang akan menjadi NSPK Jumlah Basis Data Penyelenggaraan JIKN Jumlah lembaga kearsipan daerah provinsi.

Keterangan

Input:dana

Target (Rupiah)

Realisasi (Rupiah)

1.514.372.000

1.398.250.880

Output:lapora 8 Laporan Hasil kajian n

8 Laporan Hasil Kajian

181.874.000

178.295.950

Input: dana Output: LKD Input : dana Output: LKD

41

33 LKD 905.400.000,12 LKD

33 LKD 857.158.400 12 LKD


Tabel 5.1 Laporan Pencapaian Kinerja tahun 2010 (lanjutan) No.

Program

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Mewujudkan usaha-usaha pembinaan kearsipan secara nasional di lingkungan lembaga aparatur negara

Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah instansi pusat yang sudah menerapkan SIKDjumlah lembaga/unit kearsipan dan arsiparis yang terakreditasi dan disertifikasi Jumlah pedoman mekanisme kerja arsiparis Jumlah peserta bimbingan arsiparis dan tim penilai

Jumlah provinsi yang mendapatkan kendaraan layanan masyarakat sadar arsip Jumlah instansi pusat dan daerah yang mendapatkan bimbingan dan konsultasi kearsipan Jumlah instansi pusat dan daerah yang mendapatkan supervisi kearsipan Jumlah instansi yang mendapat persetujuan Jadwal Retensi Arsip

Keterangan Input : dana Output:LKD

Target (Rupiah) 750.000.000 10LKD

Realisasi (Rupiah) 722.347.950 10LKD

Input : dana

195.000.000

185.258.400

Output: Lembaga/ Orang

7 lembaga 40 orang

7lembaga 40 orang

Input : dana

49.516.000

46.551.650

Output: Pedoman Input : dana Output: Lemb. Pemerintah Daerah Input : dana Output: prov/kab/ kota Input : dana Output: Lembaga pemerintah daerah

1 pedoman

1 pedoman

1.138.646.000

1.100.070.250

4 pusat 5 daerah

4 pusat 5 daerah

1.332.600.000

1.319.576.562

14 prov 2 kab/kota

14 prov 2 kab/kota

497.760.000

489.937.925

11 pusat 18 daerah

11 pusat 18 daerah

Input : dana

372.080.000

356.169.700

Output: instansi

8 pusat 8 daerah

8 pusat 8 daerah

Input : dana

109.455.000

97.290.000

25 pusat&daerah

11 pusat&daerah

Output:pusat &daerah


Tabel 5.1 Laporan Pencapaian Kinerja tahun 2010 (lanjutan) No. Program Indikator Keterangan Target Realisasi Kinerja (Rupiah) (Rupiah) Kegiatan 905.400.000 875.158.400 12. Jumlah Input : dana Penyelenggaraan Arsip Masuk Output:kab 22 kab/kota 22 kab/kota Desa /kota 1.530.000.000 1.349.555.000 13. Pengembangan Input : dana Pegawai 100 pegawai 117 pegawai Output:orang 349.309.000 348.714.000 Program 14. Jumlah Input : dana Penyelengga- rekomendasi raan penilaian yang Output: 25 instansi 25 instansi Kearsipan ditindaklanjuti instansi Nasional pengakuisisian dan pemusnahan arsip 500.400.000 499.068.700 15. Jumlah daerah Input : dana bencana arsip yang Output: 6 daerah 6 daerah diselamatkan daerah 828.263.000 827.503.850 16. Jumlah daftar Input : dana arsip pengolahan 13 daftar 22 daftar arsip Output: konvensional daftar 1.159.451.000 1.158.831.100 17. Jumlah Arsip Input : dana Rusak yang 3.300 lembar 3.300 lembar direstorasi Output: lembar 1.579.499.000 1.526.117.550 18. Jumlah Input : dana Penerbitan 9 naskah 9 naskah Naskah Sumber Output: Arsip yang Naskah terbitkan Sumber: data diolah


No

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Tabel 5.2 Laporan Pencapaian Kinerja tahun 2011 Program Indikator Keterangan Target Kinerja (Rupiah) Kegiatan 2.100.781.000 Penyelengga- Jumlah Input: dana raan rekomendasi hasil Kearsipan pengkajian dan Nasional pengembangan Mewujudkan sistem kearsipan Output: 7 pedoman & pengelolaan 3 hasil kajian dinamis dan statis pedoman arsip yang yang akan hasil kajian berbasis menjadi NSP teknologi, 500.100.000 Jumlah Input: dana informasi rekomendasi hasil dan komunikasi pengkajian dan (TIK) di pengembangan lingkungan sistem informasi Output: 2 pedoman lembaga &1standar kearsipan dinamis pedoman dan aparatur dan statis yang standa negara akan menjadi NSPK 619.175.000 Jumlah Input: dana penggunaan sistem dan Output: 4 laporan jaringan kearsipan nasional laporan 75.222.000 Jumlah lembaga Input: dana Penyelengdan unit kearsipan garaan yang terakreditasi Output: 6 kearsipan Nasional Meningkatkan efektifitas pembinaan kearsipan secara nasioanal di lingkungan aparatur negara

Jumlah pemerintah prov./kab./kota yang menerapkan SIKS-TIK Jumlah instansi pusat yang menerapkan SIKD-TIK

Realisasi (Rupiah) 2.011.141.550

7 pedoman & 3 hasil kajian

477.027.225

2 pedoman &1standar

606.552.150

4 laporan

70.249.300

lembaga/unit kersipan

Lembaga/Unit Kearsipan

6 Lembaga/Unit Kearsipan

Input: dana

1.000.000.000

820.149.225

14 Kabupaten 6 Kota

14 Kabupaten 6 Kota

2.000.000.000

1.664.902.100

Output: kab/kota Input: dana Output: instansi

15 Instansi

10 Instansi


Tabel 5.2 Laporan Pencapaian Kinerja tahun 2011(lanjutan) No.

7.

8.

9.

10.

Program

Penyelenggaraan kearsipan Nasional Meningkatkan efektifitas pembinaan kearsipan secara nasioanal di lingkungan aparatur negara

Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah instansi yang mendapatkan pemahaman UndangUndang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Jumlah desa/kelurahan di kab./kota yang mendapatkan pemahaman Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Jumlah desa/kelurahan di kab./kota yang mendapatkan pemahaman tentang pengelolaan arsip sesuai dengan peraturan bidang kearsipan Jumlah lembaga kearsipan daerah kab./kota yang menerapkan pengelolaan arsip sesuai dengan peraturan di bidang kearsipan

Keterangan

Input: dana

Output:

Target (Rupiah)

Realisasi (Rupiah)

1.500.000.000

1.368.543.550

85 Instansi

85 Instansi

instansi Input: dana

3.600.000.000

3.222.846.900

Output: 8 Provinsi

8 Provinsi

provinsi

Input: dana

Output:

950.000.000

15 Desa /Kelurahan

807.143.350

14 Desa /Kelurahan

jumlah desa

Input: dana

1.000.000.000

741.230.300

Output:kab/k ota

20 Kabupaten /Kota

18 Kabupaten /Kota



Program

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Penyelenggaraan kearsipan Nasional Meningkatkan efektifitas penyelamatan dan pelestarian arsip/dokum en.

Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah pencipta arsip tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan rekomendasi persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Jumlah instansi yang arsipnya diselamatkan

Keterangan

Target (Rupiah)

Realisasi (Rupiah)

Input: dana

165.592.000

131.054.000

Output:instan si,prov,kab,k ota

14 Instansi,3 Provinsi, 2 Kab,1 Kota

16 Instansi, 6 Provinsi, 9 Kab,5 Kota

Input: dana

606.147.000

Output: KPUD, Instansi, KPUD Prov. dan Inst

1 KPUD, 7 Instansi KPUD Provinsi, 13 Ins

1 KPU Pusat, 5 Instansi Pusat, 7 Instansi KPUD

369.980.000

351.703.850

320 Berkas

320 Berkas

400.000.000

383.499.800

1 Daftar Inventaris 763.907.000

1 Daftar Inventaris 738.965.350

Jumlah arsip hasil Input: dana akuisisi Output: berkas Jumlah daftar Input: dana inventaris arsip Sekneg yang Output: Daftar Inventaris dibuat Jumlah daftar Input: dana arsip konvensional, audio visual, elektronik, Output: Daftar kartograsi dan kearsitekturan yang dibuat Jumlah lembar Input: dana arsip yang dibarcode Output: Lembar

10 Daftar

471.035.750

10Daftar

404.393.000 403.595.700 10.000 Lembar

10.000 Lembar


No.

17.

18.

19.

Tabel 5.2 Laporan Pencapaian Kinerja tahun 2011(lanjutan) Program Indikator Keterangan Target Realisasi Kinerja (Rupiah) (Rupiah) Kegiatan 1.000.000.000 919.078.700 Penyelengga Jumlah Input: dana -raan reel/roll/lembar/k Kearsipan aset arsip yang Output:Reel/R 18.686 19.000 Nasional oll/ digitalisasi Reel/Roll/ Reel/Roll/ 455.000.000 455.000.000 Jumlah naskah Input: dana sumber arsip yang diterbitkan Output: 4 Naskah 4 Naskah Naskah 600.000.000 576.448.325 Jumlah materi Input: dana standarisasi tata laksana pelayanan Output: Materi 1 Materi 1 Materi arsip Sumber: data diolah Tabel 5.3 Laporan Pencapaian Kinerja tahun 2012

No.

1.

2.

3.

4.

Program

Indikator Kinerja Kegiatan Program Jumlah instansi Penyelengga- pusat yang raan menerapkan Kearsipan SIKD TIK Nasional Jumlah instansi yang mendapatkan pemahaman UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan Jumlah instansi Program pusat yang Penyelengga- menerapkan raan pengelolaan arsip Kearsipan sesuai dengan Nasional peraturan bidang Kearsipan Jumlah pencipta arsip tingkat pusat yang mendapatkan rekomendasi persetujuan jadwal retensi arsip (JRA)

Keterangan

Input: dana Output : instansi Input: dana

Target (Rupiah)

Realisasi (Rupiah)

2.238.802.000

1.964.805.900

19 instansi

10instansi

854.892.000

789.490.820

Output : instansi

85 instansi

85 instansi

Input: dana

218.070.000

201.203.900

Output : instansi

20 instansi

18 instansi

Input: dana

12.628.000

11.021.200

Output : instansi

1 instansi

4 instansi


No.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Tabel 5.3 Laporan Pencapaian Kinerja tahun 2012(lanjutan) Program Indikator Keterangan Target Realisasi Kinerja (Rupiah) (Rupiah) Kegiatan 376.779.000 333.770.750 Program Jumlah Input: dana Penyelengga- rekomendasi raan penyelenggaraan Output : 1 rekomendasi 1 rekomendasi Kearsipan kearsipan pada rekomendasi Nasional instansi pusat 2.197.435.000 1.987.593.400 Program Jumlah Input: dana Penyelengga- Pemerintah raan Prov./Kab./Kota Output : 11 provinsi, 11 provinsi, Kearsipan yang provinsi Nasional mendapatkan pemahaman UU No. 43 2009 3.048.25.000 2.768.457.100 Program Jumlah Input: dana Penyelengga- Pemerintah Derah 33 provinsi 25 provinsi raan yang Output : Kearsipan provinsi mendapatkan Nasional kemampuan teknis pengelolaan arsip 48sset sesuai dengan peraturan PerundangUndangan 144.625.000 142.117.500 Jumlah Pencipta Input: dana Program arsip tingkat Penyelengga- provinsi dan Output : raan kabupaten/kota prov/kab/kota 20 30 Kearsipan yang prov/kab/kota prov/kab/kota Nasional mendapatkan rekomendasi persetujuan jadwal retensi Arsip (JRA 541.266.000 278.984.500 Program Jumlah Input: dana Penyelengga- rekomendasi raan penyelenggaraan Output : 6 rekomendasi 6 rekomendasi Kearsipan kearsipan pada rekomendasi Nasional pemerintah provinsi dan Kab./Kota. 52.410.000 47.283.800 Jumlah Lembaga Input: dana dan unit kearsipan 5 5 yang terakreditasi Output : Lembaga/Unit Lembaga/Unit lembaga/unit kearsipan kearsipan


No.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Tabel 5.3 Laporan Pencapaian Kinerja tahun 2012(lanjutan) Program Indikator Keterangan Target Realisasi Kinerja (Rupiah) (Rupiah) Kegiatan 513.186.000 510.963.900 Program Jumlah arsiparis Input: dana Penyelengga- yang tersertifikasi raan Output : 90 Arsiparis 77 Arsiparis Kearsipan Arsiparis Nasional 743.310.000 738.348.000 Jumlah arsip yang Input: dana Indonesia mendapat bimbingan Output : 535 Arsiparis 490 Arsiparis Arsiparis 458.600.000 409.371.100 Jumlah peserta Input: dana diklat penciptaan jabatan fungsional Output : 65 Orang 65 Orang arsiparis (tingkat orang ahli dan trampil) 4.800.000.000 4.624.873.650 Jumlah Provinsi Input: dana penerima dana dekonsentrasi Output : 32 Provinsi 26 Provinsi provinsi 149.549.000 145.493.800 Jumlah peserta Input: dana diklat sertifikasi 35 Orang 35 Orang SDM Output : orang 2.098.009.000 1.691.697.790 Jumlah peserta Input: dana diklat teknis 468 orang 468 orang kearsipan 91.882.000 60.149.500 Input: dana Jumlah bulan layanan

18.

ketatausahaan

Output : bulan

12 Bulan

12 Bulan

Jumlah instansi

Input: dana

214.743.000

199.460.100

Output : instansi

12 instansi

12 instansi

Input: dana

137.340.000

137.014.300

Output : instansi

14 instansi

14 instansi

Input: dana

341.384.000

Output : berkas

200 berkas

yang arsip diselamatkan (Arsip Pemilu) 19.

Jumlah instansi yang arsipnya diselamatkan (Arsip KIB)

20.

Jumlah arsip hasil akuisisi

333.098.100

200berkas



21.

22.

Program

Indikator Keterangan Kinerja Kegiatan Program Jumlah kaset hasil Input: dana Penyelengga- wawancara raan sejarah lisan Output : Kearsipan instansi Nasional Jumlah guide Input: dana Indonesia arsip konvensional, Output : audio visual, guide elektronik, kartografi, dan kearsitekturan yang dibuat Sumber: data diolah

Target (Rupiah)

Realisasi (Rupiah)

449.249.000

443.644.700

35 kaset

37 kaset

501.560.000

2 guide

489.553.600

2 guide

Tabel 5.4 Laporan Pencapaian Kinerja tahun 2013 No.

1.

2.

Program

Indikator Keterangan Kinerja Kegiatan Program Persentase Input: dana Penyelengga lembaga negara, -raan pemerintah Kearsipan daerah Nasional provinsi/kabupat Output: en/kota, BUMN, BUMD, dan presentase lembaga kearsipan perguruan tinggi yang telah menerapkan SIKD dan SIKS dalam pengelolaan arsip dinamis dan statistik Persentase Input: dana Lembaga Negara, Program Penyelengga BUMN, BUMD, Output: Perguruan Tinggi -raan Negeri yang telah Kearsipan presentase memiliki Nasional unitkearsipan

Target (Rupiah)

Realisasi (Rupiah)

11.219.732.000

9.873.613.143

10%

10%

307.220.000

289.741.000

9%

12%


No.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Tabel 5.4 Laporan Pencapaian Kinerja tahun 2013 (lanjutan) Program Indikator Keterangan Target Realisasi Kinerja (Rupiah) (Rupiah) Kegiatan 1.605.966.000 1.559.178.600 Program Persentase Input: dana Penyelengga Arsiparis dan -raan SDM kearsipan Output: 100% 102% Kearsipan yang telah Nasional memiliki presentase sertifikat kompetensi dan profesionalita 5.973.374.000 5.692.938.950 Persentase arsip Input: dana statis lembaga negara dapat Output: 40% 70% diselamatkan presentase 16.606.000 15.615.100 Jumlah Input: dana Program Instansi/Lembag Penyelengga a Negara per Output: 8 instansi 9 instansi -raan Tahun instansi Kearsipan Mendapatkan Nasional Persetujuan Pemusnahan Arsip 1.800.800.000 1.733.803.300 Persentase Input: dana Program rekomendasi Penyelengga hasil pengkajian Output: -raan dan Kearsipan pengembangan presentase 8% 8% Nasional penyelenggaraan Kesipan nasional Program 1.950.867.000 1.833.432.400 Sistem Input: dana Penyelengga Informasi -raan Kearsipan Kearsipan Dinamis (SIKD) Nasional dan Sistem Output: 9% 9% Kearsipan Statis presentase (SIKS) di seluruh pencipta arsip tingkat pusat, daerah, Dukungan lembaga Manajemen kearsipan dan 38.038.070.000 26.692.467.729 Persentase Input: dana Pelaksanaan peningkatan pengunjung Tugas dan Output: 15% 20% diorama sejarah presentase Tugas perjalanan bangsa Teknis per tahun lainnya


Tabel 5.5 Laporan Pencapaian Kinerja tahun 2014 No.

1.

2.

3.

Program

Indikator Kinerja Kegiatan Penyelengga- Persentase raan pencipta arsip Kearsipan lembaga negara, Nasional lembaga kearsipan provinsi/kab/kot a, BUMN, dan lembaga kearsipan perguruan tinggi yang telah menerapkan SIKD dan SIKS dalam pengelolaanarsip dinamis dan statis; Persentase lembaga negara, pemerintah daerah provinsi/kabupat en/kota,BUMN, dan perguruan tinggi negeri yang telah membuat tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip (JRA) serta system klasifikasi keamanan dan akses arsip Penyelengga- Persentase arsip raan statis lembaga Kearsipan negara yang Nasional dapat diselamatkan

Keterangan

Target (Rupiah)

Realisasi (Rupiah)

2.208.296.000

2.1.5.691.600

50 instansi

35 instansi

Input: Dana

751.052.000

725.341.000

Output: Instansi

15 instansi

14 instansi

Input: Dana

1.519.172.000

1.470.860.800

Output: Instansi

25 instansi

Input: Dana

Output: Instansi

40 instansi


No.

4.

5.

6.

7.

8.

Tabel 5.5 Laporan Pencapaian Kinerja tahun 2014 (lanjutan) Program Indikator Keterangan Target Realisasi Kinerja (Rupiah) (Rupiah) Kegiatan Penyelengga Jumlah 609.372.000 602.024.200 Input: Dana -raan instansi Kearsipan 50 instansi 77 instansi lembaga Output: Nasional negara yang Instansi mendapatkan persetujuan pemusnahan arsip per tahun 1.607.683.000 1.560.649.200 Persentase data Input: Dana Penyelengga informasi arsip -raan statis pada Output: Kearsipan 11 simpul 20simpul lembaga simpul Nasional kearsipan provinsi/kabup aten/kota 1.542.170.000 1.536.213.600 Input: Dana Penyelengga Skor Lakip -raan ANRI 1 Laporan 1 Laporan Kearsipan Output: AKIP AKIP Nasional laporan 383.760.000 364.434.600 Opini Audit Input: Dana Penyelengga BPK atas -raan 3 dokumen 3 dokumen Laporan Output: Kearsipan Keuangan dokumen Nasional 2.580.500.000 2.570.935.150 Persentase Input: Dana pemenuhan Penyelengga 100% 100% fasilitas sarana Output: -raan dan prasarana presentase Kearsipan kerja ANRI Nasional dalam rangka mendukung LayananArsip Sumber: data diolah


B. Analisis Data Berikut ini analisis data yang dilakukan berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan. 1. Langkah pertama yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah menurut peratuan kepala ANRI nomor 27 tahun 2014 adalah dengan menghitung Nilai Indeks Efisiensi. Untuk memperoleh Nilai Indeks Efisiensi, maka sebelumnya akan dilakukan penghitungan-penghitungan sebagai berikut ini: a. Menghitung Input pencapaian kinerja tahun 2010-2014 Arsip Nasional RI membuat program kerja setiap tahunnya.Program kerja tersebut digunakan untuk mengukur kinerja Arsip Nasional RI. Pada tahap pertama untuk mengukur kinerja Arsip Nasional RI, yaitu dengan menghitung input pencapaian. Input pencapaian kinerja ini menggambarkan seberapa besar penyerapan anggaran untuk setiap indikator kinerja kegiatan progam kerja setiap tahunnya. Berdasarkan setiap indikator kinerja kegiatan program kerja, input pencapaian kinerja dapat dihitung dengan membandingkan Input realisasi (capaian) dengan input rencana(anggaran) dikalikan 100% atau dapat dirumuskkan sebagai berikut: Capaian Input =

𝐼𝑛𝑝 𝑢𝑡 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 (𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 ) 𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡 𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎 (𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 )

𝑋100%


𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 =

Rp 1.398.250.880 Rp 1.514.372.000

𝑋100% = 92,33%

Dengan menggunakan cara penghitungan seperti diatas maka tabeltabel dibawah ini merupakan hasil penghitungan input pencapaian kinerja tahun 2010 s.d 2014 1) Tahun 2010

No. 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Tabel 5.6 Input pencapaian Kinerja Tahun 2010 Indikator Kinerja Kegiatan Capaian Input (%)* Presentase rekomendasi hasil pengkajian dan 92,33% pengembangan sistem kearsipan dinamis dan statis yang akan menjadi NSPK Jumlah Basis Data Penyelenggaraan JIKN 98,03% Jumlah lembaga kearsipan daerah provinsi yang 94,67% sudah menerapkan SIKS-TIK Jumlah instansi pusat yang sudah menerapkan 96,32% SIKD-TIK jumlah lembaga/unit kearsipan dan arsiparis yang 95,00% terakreditasi dan disertifikasi Jumlah pedoman mekanisme kerja arsiparis 94,01% Jumlah peserta bimbingan arsiparis dan tim penilai 96,61% Jumlah provinsi yang mendapatkan kendaraan 99,02% layanan Jumlah instansi pusat dan daerah yang mendapatkan 98,43% bimbingan dan konsultasi kearsipan Jumlah instansi pusat dan daerah yang mendapatkan 95,72% supervisi kearsipan Jumlah instansi yang mendapat persetujuan Jadwal 88,88% Retensi Arsip Jumlah Penyelenggaraan Arsip Masuk Desa 96,65% Pengembangan Pegawai 88,21% Jumlah rekomendasi penilaian yang ditindaklanjuti 99,83% pengakuisisian dan pemusnahan arsip


No. 15. 16. 17. 18.

Tabel 5.6 Input pencapaian Kinerja Tahun 2010 (Lanjutan) N Indikator Kinerja Kegiatan Capaian Input (%)* Jumlah daerah bencana arsip yang diselamatkan 99,73% Jumlah daftar arsip pengolahan arsip konvensional 99,91% Jumlah Arsip Rusak yang direstorasi 99,95% Jumlah Penerbitan Naskah Sumber Arsip yang 96,62% terbitkan (*)Penghitungan input pencapaian kinerja 2010 lihat Lampiran 1 2) Tahun 2011 Tabel 5.7 Input pencapaian Kinerja Tahun 2011

No.

Indikator Kinerja Kegiatan

Capaian input (%) *

1.

Jumlah rekomendasi hasil pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan dinamis dan statis yang akan menjadi NSP

95,73%

2.

Jumlah rekomendasi hasil pengkajian dan pengembangan sistem informasi kearsipan dinamis dan statis yang akan menjadi NSPK Jumlah penggunaan sistem dan jaringan kearsipan nasional Jumlah lembaga dan unit kearsipan yang terakreditasi Jumlah pemerintah prov./kab./kota yang menerapkan SIKS-TIK Jumlah instansi pusat yang menerapkan SIKD-TIK Jumlah instansi yang mendapatkan pemahaman UndangUndang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Jumlah desa/kelurahan di kab./kota yang mendapatkan pemahaman Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Jumlah desa/kelurahan di kab./kota yang mendapatkan pemahaman tentang pengelolaan arsip sesuai dengan peraturan bidang kearsipan Jumlah lembaga kearsipan daerah kab./kota yang menerapkan pengelolaan arsip sesuai dengan peraturan di bidang kearsipan Jumlah pencipta arsip tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan rekomendasi persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Jumlah instansi yang arsipnya diselamatkan

95,39%

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Jumlah arsip hasil akuisisi Jumlah daftar inventaris arsip Sekneg yang dibuat

97,96% 93,39% 83,25% 91,24% 91,24% 89,52% 84,96% 74,12% 79,14% 77,71% 95,06% 95,87%


No. 15. 16. 17. 18. 19.

Tabel 5.7 Input pencapaian Kinerja Tahun 2011(lanjutan) Indikator Kinerja Kegiatan Capaian input (%) Jumlah daftar arsip konvensional, audio visual, elektronik, kartograsi dan kearsitekturan yang dibuat Jumlah lembar arsip yang dibarcode Jumlah reel/roll/lembar/kaset arsip yang digitalisasi Jumlah naskah sumber arsip yang diterbitkan Jumlah materi standarisasi tata laksana pelayanan arsip

96,73% 99,80% 91,91% 100% 96,07%

(*)Penghitungan input pencapaian kinerja 2011 lihat Lampiran 2 3) Tahun 2012 Tabel 5.8Input pencapaian Kinerja Tahun 2012 No. 1. 2. 3.

4.

5. 6.

7.

8.

9. 10. 11.

Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah instansi pusat yang menerapkan SIKD TIK Jumlah instansi yang mendapatkan pemahaman UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan Jumlah instansi pusat yang menerapkan pengelolaan arsip sesuai dengan peraturan bidang Kearsipan Jumlah pencipta arsip tingkat pusat yang mendapatkan rekomendasi persetujuan jadwal retensi arsip (JRA) Jumlah rekomendasi penyelenggaraan kearsipan pada instansi pusat Jumlah Pemerintah Prov./Kab./Kota yang mendapatkan pemahaman UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan Jumlah Pemerintah Derah yang mendapatkan kemampuan teknis pengelolaan arsip aset sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan Jumlah Pencipta arsip tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan rekomendasi persetujuan jadwal retensi Arsip (JRA Jumlah rekomendasi penyelenggaraan kearsipan pada pemerintah provinsi dan Kab./Kota. Jumlah Lembaga dan unit kearsipan yang terakreditasi Jumlah arsiparis yang tersertifikasi

Capaian Input (%)* 87,76% 92,35% 92,27%

87,28%

88,59% 90,45%

90,82%

98,27%

51,54% 90,13% 99,57%


Tabel 5.8 Input pencapaian Kinerja Tahun 2012(lanjutan) No. 12. 13.


Capaian Input (%)* 99,33% 89,27%

Jumlah arsip yang mendapat bimbingan Jumlah peserta diklat penciptaan jabatan fungsional arsiparis (tingkat ahli dan trampil) Jumlah Provinsi penerima dana dekonsentrasi 96,35% Jumlah peserta diklat sertifikasi SDM 97,29% Jumlah peserta diklat teknis kearsipan 80,64% Jumlah bulan layanan ketatausahaan 65,46% Jumlah instansi yang arsip diselamatkan (Arsip 92,88% Pemilu) Jumlah instansi yang arsipnya diselamatkan (Arsip 99,76% KIB) Jumlah arsip hasil akuisisi 97,57% Jumlah kaset hasil wawancara sejarah lisan 98,75% Jumlah guide arsip konvensional, audio visual, 97,61% elektronik, kartografi, dan kearsitekturan yang dibuat (*)Penghitungan input pencapaian kinerja 2012 lihat Lampiran 3

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

4) Tahun 2013 Tabel 5.9Input pencapaian Kinerja Tahun 2013 No. 1.

2.

3.

4. 5. 6.

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase lembaga negara, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, BUMN, BUMD, dan lembaga kearsipan perguruan tinggi yang telah menerapkan SIKD dan SIKS dalam pengelolaan arsip dinamisdan statistik Persentase Lembaga Negara, BUMN, BUMD, Perguruan Tinggi Negeri yang telah memiliki unitkearsipan Persentase Arsiparis dan SDM kearsipan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan profesionalita Persentase arsip statis lembaga negara dapat diselamatkan Jumlah Instansi/Lembaga Negara per Tahun Mendapatkan Persetujuan Pemusnahan Arsip Persentase rekomendasi hasil pengkajian dan pengembangan penyelenggaraan Kesipan nasional yang akan menjadi bahan penyusunan NSPK

Capaian Input (%)* 88%

94,31%

97,08%

95,30% 94,03% 96,27%


Tabel 5.9 Input pencapaian Kinerja Tahun 2013 (Lanjutan) No. 7.

8.


Capaian Input (%)* 94%

Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) dan Sistem Kearsipan Statis (SIKS) di seluruh pencipta arsip tingkat pusat, daerah, lembaga kearsipan Persentase peningkatan pengunjung diorama 70,12% sejarah perjalanan bangsa per tahun (*)Penghitungan input pencapaian kinerja 2013 lihat Lampiran 4 5) Tahun 2014

No. 1.

2.

3. 4. 5. 6. 7. 8.

Tabel 5.10 Input pencapaian Kinerja Tahun 2014 Indikator Kinerja Kegiatan

Capaian Input (%)* 97,61%

Persentase pencipta arsip lembaga negara, lembaga kearsipan provinsi/kab/kota, BUMN, dan lembaga kearsipan perguruan tinggi yang telah menerapkan SIKD dan SIKS dalam pengelolaanarsip dinamis dan statis; Persentase lembaga negara, pemerintah daerah 96,57% provinsi/kabupaten/kota,BUMN, dan perguruan tinggi negeri yang telah membuat tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip (JRA) serta system klasifikasi keamanan dan akses arsip Persentase arsip statis lembaga negara yang dapat 96,82% diselamatkan Jumlah instansi lembaga negara yang mendapatkan 98,79% persetujuan pemusnahan arsip per tahun Persentase data informasi arsip statis pada lembaga 97,07% kearsipan provinsi/kabupaten/kota Skor Lakip ANRI 99,61% Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan 94,96% Persentase pemenuhan fasilitas sarana dan 99,62% prasarana kerja ANRI dalam rangka mendukung LayananArsip (*)Penghitungan input pencapaian kinerja 2014 lihat Lampiran 5


b. Menghitung Output pencapaian kinerja tahun 2010-2014 Setelah menghitung input pencapaian kinerja Arsip Nasional RI, langkah selanjutnya adalah output pencapaian

kinerja. Output

menghitung

pencapaian

kinerja

menggambarkan seberapa besar hasil yang didapat dari setiap progam kerja. Hasil tersebut dapat berupa laporan, pedoman, dan

lain-lain. BerdasarkanIndikator Kinerja

Kegiatansetiap program kerja, output pencapaian kinerja dapat dihitung dengan

membandingkan

output realisasi

dengan output rencana (target) dikalikan 100% atau dapat dirumuskan sebagai berikut: Capaian Output =

Capaian Output =

𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 8 𝑙𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑛 hasil kajian 8 𝑙𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑛 hasil kajian

𝑋100%

𝑋100% = 100%

Dengan menggunakan cara penghitungan seperti diatas maka tabel-tabel dibawah ini merupakan hasil penghitungan Output pencapaian kinerja tahun 2010 s.d 2014 1) Tahun 2010 No. 1.

2. 3.

Tabel 5.11 Output pencapaian Kinerja Tahun 2010 Indikator Kinerja Kegiatan Capaian Output (%) Presentase rekomendasi hasil pengkajian dan 100% pengembangan sistem kearsipan dinamis dan statis yang akan menjadi NSPK Jumlah Basis Data Penyelenggaraan JIKN 100% Jumlah lembaga kearsipan daerah provinsi yang 100% sudah menerapkan SIKS-TIK


Tabel 5.11 Output pencapaian Kinerja Tahun 2010 (Lanjutan) No. Indikator Kinerja Kegiatan Capaian Output (%) 4. Jumlah instansi pusat yang sudah menerapkan 100% SIKD-TIK 5. jumlah lembaga/unit kearsipan dan arsiparis yang 100% terakreditasi dan disertifikasi 6. Jumlah pedoman mekanisme kerja arsiparis 100% 7. Jumlah peserta bimbingan arsiparis dan tim 100% penilai 8. Jumlah provinsi yang mendapatkan kendaraan 100% layanan masyarakat sadar arsip 9. Jumlah instansi pusat dan daerah yang 100% mendapatkan bimbingan dan konsultasi kearsipan 10. Jumlah instansi pusat dan daerah yang 100% mendapatkan supervisi kearsipan 11. Jumlah instansi yang mendapat persetujuan 100% Jadwal Retensi Arsip 12. Jumlah Penyelenggaraan Arsip Masuk Desa 100% 13. Pengembangan Pegawai 117% 14. Jumlah rekomendasi penilaian yang 100% ditindaklanjuti pengakuisisian dan pemusnahan arsip 15. Jumlah daerah bencana arsip yang diselamatkan 100% 16. Jumlah daftar arsip pengolahan arsip 100% konvensional 17. Jumlah Arsip Rusak yang direstorasi 100% 18. Jumlah Penerbitan Naskah Sumber Arsip yang 100% terbitkan (*)Penghitungan Output pencapaian kinerja2010 lihat Lampiran 6


2) Tahun 2011 Tabel 5.12 Output pencapaian Kinerja Tahun 2011 No.


Capaian Output (%) *

100% Jumlah rekomendasi hasil pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan dinamis dan statis yang akan menjadi NSP 2. 100% Jumlah rekomendasi hasil pengkajian dan pengembangan sistem informasi kearsipan dinamis dan statis yang akan menjadi NSPK 3. Jumlah penggunaan sistem dan jaringan kearsipan 100% nasional 4. 100% Jumlah lembaga dan unit kearsipan yang terakreditasi 5. 100% Jumlah pemerintah prov./kab./kota yang menerapkan SIKS-TIK 6. 66,6% Jumlah instansi pusat yang menerapkan SIKDTIK 7. 100% Jumlah instansi yang mendapatkan pemahaman UndangUndang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 8. 100% Jumlah desa/kelurahan di kab./kota yang mendapatkan pemahaman Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 9. 93,33% Jumlah desa/kelurahan di kab./kota yang mendapatkan pemahaman tentang pengelolaan arsip sesuai dengan peraturan bidang kearsipan 10. 90% Jumlah lembaga kearsipan daerah kab./kota yang menerapkan pengelolaan arsip sesuai dengan peraturan di bidang kearsipan 11. 180% Jumlah pencipta arsip tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan rekomendasi persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) 12. 124% Jumlah instansi yang arsipnya diselamatkan 13. 100% Jumlah arsip hasil akuisisi 14. Jumlah daftar inventaris arsip Sekneg yang dibuat 100% 15. 100% Jumlah daftar arsip konvensional, audio visual, elektronik, kartograsi dan kearsitekturan yang dibuat 16. 100% Jumlah lembar arsip yang dibarcode 17. Jumlah reel/roll/lembar/kaset arsip yang 102% digitalisasi 18. 100% Jumlah naskah sumber arsip yang diterbitkan 19. Jumlah materi standarisasi tata laksana pelayanan 100% (*)Penghitungan Output pencapaian kinerja 2011 lihat Lampiran 7

1.


3) Tahun 2012

No. 1. 2. 3.

4.

5. 6.

7.

8.

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 18.

Tabel 5.13 Output pencapaian Kinerja Tahun 2012 Indikator Kinerja Kegiatan Capaian Output (%) * Jumlah instansi pusat yang menerapkan SIKD 52,63% TIK Jumlah instansi yang mendapatkan pemahaman 100% UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan Jumlah instansi pusat yang menerapkan 90% pengelolaan arsip sesuai dengan peraturan bidang Kearsipan Jumlah pencipta arsip tingkat pusat yang 400% mendapatkan rekomendasi persetujuan jadwal retensi arsip (JRA) Jumlah rekomendasi penyelenggaraan kearsipan 100% pada instansi pusat Jumlah Pemerintah Prov./Kab./Kota yang 100% mendapatkan pemahaman UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan Jumlah Pemerintah Derah yang mendapatkan 75,75% kemampuan teknis pengelolaan arsip aset sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan Jumlah Pencipta arsip tingkat provinsi dan 150% kabupaten/kota yang mendapatkan rekomendasi persetujuan jadwal retensi Arsip (JRA Jumlah rekomendasi penyelenggaraan kearsipan 100% pada pemerintah provinsi dan Kab./Kota. Jumlah Lembaga dan unit kearsipan yang 100% terakreditasi Jumlah arsiparis yang tersertifikasi 86% Jumlah arsip yang mendapat bimbingan 91,58% Jumlah peserta diklat penciptaan jabatan 100% fungsional arsiparis (tingkat ahli dan trampil) Jumlah Provinsi penerima dana dekonsentrasi 81,25% Jumlah peserta diklat sertifikasi SDM 100% Jumlah peserta diklat teknis kearsipan 100% Jumlah instansi yang arsip diselamatkan (Arsip 100% Pemilu)


Tabel 5.13 Output pencapaian Kinerja Tahun 2012 (lanjutan) No. Indikator Kinerja Kegiatan Capaian Output (%) 19. Jumlah instansi yang arsipnya diselamatkan 100% (Arsip KIB) 20. Jumlah arsip hasil akuisisi 100% 21. Jumlah kaset hasil wawancara sejarah lisan 105,71% 22. Jumlah guide arsip konvensional, audio visual, 100% elektronik, kartografi, dan kearsitekturan yang dibuat (*)Penghitungan Output pencapaian kinerja 2012 lihat Lampiran 8 4) Tahun 2013 Tabel 5.14 Output pencapaian Kinerja Tahun 2013 No. Indikator Kinerja Kegiatan Capaian Output (%) * 1. Persentase lembaga negara, pemerintah daerah 100% provinsi/kabupaten/kota, BUMN, BUMD, dan lembaga kearsipan perguruan tinggi yang telah menerapkan SIKD dan SIKS dalam pengelolaan arsip dinamisdanstatistic 2. Persentase Lembaga Negara, BUMN, BUMD, 133,3% Perguruan Tinggi Negeri yang telah memiliki unitkearsipan 3. Persentase Arsiparis dan SDM kearsipan yang 100% telah memiliki sertifikat kompetensi dan profesionalita 4. Persentase arsip statis lembaga negara dapat 175% diselamatkan 5. Jumlah Instansi/Lembaga Negara per Tahun 112,5% Mendapatkan Persetujuan Pemusnahan Arsip 6. Persentase rekomendasi hasil pengkajian dan 100% pengembangan penyelenggaraan Kesipan nasional yang akan menjadi bahan penyusunan NSPK 7. Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) dan 100% Sistem Kearsipan Statis (SIKS) di seluruh pencipta arsip tingkat pusat, daerah, lembaga kearsipan 8. Persentase peningkatan pengunjung diorama 133,3% sejarah perjalanan bangsa per tahun (*)Penghitungan Output pencapaian kinerja 2014 lihat Lampiran 9


5) Tahun 2014 Tabel 5.15 Output pencapaian Kinerja Tahun 2014 No. Indikator Kinerja Kegiatan Capaian Output (%) * 1. Persentase pencipta arsip lembaga negara, lembaga 166,7% kearsipan provinsi/kab/kota, BUMN, dan lembaga kearsipan perguruan tinggi yang telah menerapkan SIKD dan SIKS dalam pengelolaanarsip dinamis dan statis; 2. Persentase lembaga negara, pemerintah daerah 93,33% provinsi/kabupaten/kota,BUMN, dan perguruan tinggi negeri yang telah membuat tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip (JRA) serta system klasifikasi keamanan dan akses arsip 3. Persentase arsip statis lembaga negara yang dapat 160% diselamatkan 4. Jumlah instansi lembaga negara yang mendapatkan 154% persetujuan pemusnahan arsip per tahun 5. Persentase data informasi arsip statis pada lembaga 181,81% kearsipan provinsi/kabupaten/kota 6. Skor Lakip ANRI 100% 7. Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan 100% 8. Persentase pemenuhan fasilitas sarana dan 100% prasarana kerja ANRI dalam rangka mendukung LayananArsip (*)Penghitungan Output pencapaian kinerja 2014 lihat Lampiran 10


c. Menghitung Indeks Efisiensi Peneliti

telah

menghitung

input

dan

output

pencapaian kinerja. Selanjutnya peneliti akan melakukan penghitungan

indeks

efisiensi

Kegiatanpada progam

setiapIndikator

Kinerja

kerja dan menghitung rata-rata

indeks efisiensi setiap tahunnya. Indeks efisiensi dapat dihitung dengan membandingkan output pencapaian kinerja dengan input pencapaian kinerja atau bisa dirumuskan sebagai berikut: Indeks Efisiensi =

% Capaia n Output % Capaian Input

Indeks Efisiensi =

100% 92,33%

= 1,08

Dengan menggunakan cara penghitungan seperti diatas maka tabel-tabel dibawah ini merupakan hasil penghitungan Indeks Efisiensi tahun 2010 s.d 2014 1) Tahun 2010 No. 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Tabel 5.16 Nilai Indeks Tahun 2010 Indikator Kinerja Kegiatan Presentase rekomendasi hasil pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan dinamis dan statis yang akan menjadi NSPK Jumlah Basis Data Penyelenggaraan JIKN Jumlah lembaga kearsipan daerah provinsi yang sudah menerapkan SIKS-TIK Jumlah instansi pusat yang sudah menerapkan SIKD-TIK jumlah lembaga/unit kearsipan dan arsiparis yang terakreditasi dan disertifikasi Jumlah pedoman mekanisme kerja arsiparis Jumlah peserta bimbingan arsiparis dan tim penilai Jumlah provinsi yang mendapatkan kendaraan layanan masyarakat sadar arsip

Indeks Efisiensi * 1,08

1,02 1,06 1,04 1,05 1,06 1,04 1,01


Tabel 5.16 Nilai Indeks Tahun 2010 (Lanjutan) No. Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Efisiensi * 9. Jumlah instansi pusat dan daerah yang 1,02 mendapatkan bimbingan dan konsultasi kearsipan 10. Jumlah instansi pusat dan daerah yang 1,04 mendapatkan supervisi kearsipan 11. Jumlah instansi yang mendapat persetujuan 1,13 Jadwal Retensi Arsip 12. Jumlah Penyelenggaraan Arsip Masuk Desa 1,03 13. Pengembangan Pegawai 1,33 14. Jumlah rekomendasi penilaian yang 1,00 ditindaklanjuti pengakuisisian dan pemusnahan arsip 15. Jumlah daerah bencana arsip yang diselamatkan 1,00 16. Jumlah daftar arsip pengolahan arsip 1,00 konvensional 17. Jumlah Arsip Rusak yang direstorasi 1,00 18. Jumlah Penerbitan Naskah Sumber Arsip yang 1,03 terbitkan 18,94 Jumlah Indeks Efisiensi 18,94 : 18 = 1,052 Rata-rata Indeks Efisiensi (*)Penghitungan Indeks Efisiensi tahun 2010 lihat Lampiran 11 2) Tahun 2011 No. 1.

2.

3. 4.

Tabel 5.17 Nilai Indeks Tahun 2011 Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah rekomendasi hasil pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan dinamis dan statis yang akan menjadi NSP Jumlah rekomendasi hasil pengkajian dan pengembangan sistem informasi kearsipan dinamis dan statis yang akan menjadi NSPK Jumlah penggunaan sistem dan jaringan kearsipan nasional Jumlah lembaga dan unit kearsipan yang terakreditasi


1,05

1,02 1,07


Tabel 5.17Nilai Indeks Tahun 2011 (Lanjutan) Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Efisiensi * 5. Jumlah pemerintah prov./kab./kota yang 1,22 menerapkan SIKS-TIK 6. Jumlah instansi pusat yang menerapkan SIKD0,80 TIK 7. Jumlah instansi yang mendapatkan pemahaman 1,10 UndangUndang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 8. Jumlah desa/kelurahan di kab./kota yang 1,12 mendapatkan pemahaman Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 9. Jumlah desa/kelurahan di kab./kota yang 1,11 mendapatkan pemahaman tentang pengelolaan arsip sesuai dengan peraturan bidang kearsipan 10. Jumlah lembaga kearsipan daerah kab./kota 1,21 yang menerapkan pengelolaan arsip sesuai dengan peraturan di bidang kearsipan 11. Jumlah pencipta arsip tingkat provinsi dan 2,27 kabupaten/kota yang mendapatkan rekomendasi persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) 12. Jumlah instansi yang arsipnya diselamatkan 1,59 13. Jumlah arsip hasil akuisisi 1,05 14. Jumlah daftar inventaris arsip Sekneg yang 2,08 dibuat 15. Jumlah daftar arsip konvensional, audio visual, 1,03 elektronik, kartograsi dan kearsitekturan yang dibuat 16. Jumlah lembar arsip yang dibarcode 1,00 17. Jumlah reel/roll/lembar/kaset arsip yang 1,11 digitalisasi 18. Jumlah naskah sumber arsip yang diterbitkan 1,00 19. Jumlah materi standarisasi tata laksana 1,04 pelayanan arsip 22,92:19 Jumlah Indeks Efisiensi 22,92 : 19 = 1,206 Rata-rata Indeks Efisiensi (*)Penghitungan Indeks Efisiensi tahun 2011 lihat Lampiran 12 No.


3) Tahun 2012 No. 1. 2. 3.

4.

5. 6.

7.

8.

9.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Tabel 5.18Nilai Indeks Tahun 2012 Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah instansi pusat yang menerapkan SIKD TIK Jumlah instansi yang mendapatkan pemahaman UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan Jumlah instansi pusat yang menerapkan pengelolaan arsip sesuai dengan peraturan bidang Kearsipan Jumlah pencipta arsip tingkat pusat yang mendapatkan rekomendasi persetujuan jadwal retensi arsip (JRA) Jumlah rekomendasi penyelenggaraan kearsipan pada instansi pusat Jumlah Pemerintah Prov./Kab./Kota yang mendapatkan pemahaman UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan Jumlah Pemerintah Derah yang mendapatkan kemampuan teknis pengelolaan arsip aset sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan Jumlah Pencipta arsip tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan rekomendasi persetujuan jadwal retensi Arsip (JRA Jumlah rekomendasi penyelenggaraan kearsipan pada pemerintah provinsi dan Kab./Kota. Jumlah Lembaga dan unit kearsipan yang terakreditasi Jumlah arsiparis yang tersertifikasi Jumlah arsip yang mendapat bimbingan Jumlah peserta diklat penciptaan jabatan fungsional arsiparis (tingkat ahli dan trampil) Jumlah Provinsi penerima dana dekonsentrasi Jumlah peserta diklat sertifikasi SDM Jumlah peserta diklat teknis kearsipan

Indeks Efisiensi * 0,59 1,08 0,97

4,58

1,12 1,10

0,83

1,52

0,94

1,10 0,86 0,92 1,12 0,84 1,02 1,24


Tabel 5.18 Nilai Indeks Tahun 2012 (Lanjutan) No. Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Efisiensi * 17. Jumlah bulan layanan ketatausahaan 1,52 18. Jumlah instansi yang arsip diselamatkan (Arsip 1,07 Pemilu) 19. Jumlah instansi yang arsipnya diselamatkan 1,00 (Arsip KIB) 20. Jumlah arsip hasil akuisisi 1,02 21. Jumlah kaset hasil wawancara sejarah lisan 1,07 22. Jumlah guide arsip konvensional, audio visual, 1,02 elektronik, kartografi, dan kearsitekturan yang dibuat 27,53 Jumlah Indeks Efisiensi 27,53 : 22 = 1,251 Rata-rata Indeks Efisiensi (*)Penghitungan Indeks Efisiensi tahun 2012 lihat Lampiran 13 4) Tahun 2013 No. 1.

2.

3.

4. 5. 6.

7.

Tabel 5.19 Nilai Indeks Tahun 2013 Indikator Kinerja Kegiatan Persentase lembaga negara, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, BUMN, BUMD, dan lembaga kearsipan perguruan tinggi yang telah menerapkan SIKD dan SIKS dalam pengelolaan arsip dinamisdan statistik Persentase Lembaga Negara, BUMN, BUMD, Perguruan Tinggi Negeri yang telah memiliki unitkearsipan Persentase Arsiparis dan SDM kearsipan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan profesionalita Persentase arsip statis lembaga negara dapat diselamatkan Jumlah Instansi/Lembaga Negara per Tahun Mendapatkan Persetujuan Pemusnahan Arsip Persentase rekomendasi hasil pengkajian dan pengembangan penyelenggaraan Kesipan nasional yang akan menjadi bahan penyusunan NSPK Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) dan Sistem Kearsipan Statis (SIKS) di seluruh pencipta arsip tingkat pusat, daerah, lembaga kearsipan


1,42

1,05

1,84 1,19 1,03

1,06


Tabel 5.19 Nilai Indeks Tahun 2013 (Lanjutan) No. Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Efisiensi * 8. Persentase peningkatan pengunjung diorama 1,90 sejarah perjalanan bangsa per tahun 10,42 Jumlah Indeks Efisiensi 10,42 : 8 = 1,302 Rata-rata Indeks Efisiensi (*)Penghitungan Indeks Efisiensi tahun 2013 lihat Lampiran 14

5) Tahun 2014 No. 1.

Tabel 5.20 Nilai Indeks Tahun 2014 Indikator Kinerja Kegiatan


Persentase pencipta arsip lembaga negara, lembaga kearsipan provinsi/kab/kota, BUMN, dan lembaga kearsipan perguruan tinggi yang telah menerapkan SIKD dan SIKS dalam pengelolaanarsip dinamis dan statis; 2. Persentase lembaga negara, pemerintah daerah 0,97 provinsi/kabupaten/kota,BUMN, dan perguruan tinggi negeri yang telah membuat tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip (JRA) serta system klasifikasi keamanan dan akses arsip 3. Persentase arsip statis lembaga negara yang 1,65 dapat diselamatkan 4. Jumlah instansi lembaga negara yang 1,55 mendapatkan persetujuan pemusnahan arsip per tahun 5. Persentase data informasi arsip statis pada 1,87 lembaga kearsipan provinsi/kabupaten/kota 6. Skor Lakip ANRI 1,00 7. Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan 1,05 8. Persentase pemenuhan fasilitas sarana dan 1,00 prasarana kerja ANRI dalam rangka mendukung LayananArsip 10,8 Jumlah Indeks Efisiensi 10,8 : 8 = 1,35 Rata-rata Indeks Efisiensi (*)Penghitungan Indeks Efisiensi tahun 2014 lihat Lampiran 15


2. Langkah kedua yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah,

yaitu

dengan

menghitung

Trenddan

penarikan

kesimpulan hasil analisis data.Trend dapat dihitung dengan menggunakan rata-rata Nilai Indeks Efisiensi yang telah diperoleh pada tahap sebelumnya. a) Menghitung Trend dengan metode least square : Y’ = a+bx

Tabel 5.21 Menghitung Persamaan Garis Trend Tahun

Y

X

X2

XY

2010

1,052

-2

4

-2,104

2011

1,206

-1

1

-1,206

2012

1,251

0

0

0

2013

1,302

1

1

1,302

2014

1,35

2

4

2,7

Y= 6,161

0

X2 = 10

XY= 0,692

Keterangan : Y = Indeks Efisiensi Arsip Nasional RI X = Tahun a = Konstanta b = besarnya Y jika X mengalami 1 perubahan satuan


a=

b=

y 6,161 = =1,2322 n 5 XY X

2

=

0,692 10

=0,0692

Y’ = a+bx Y’ = 1,2322 + 0,0692X 1.600 1.400 1.200

Y= Indeks Efisien -si

1.000 0.800

Y 0.600 0.400 0.200 0.000 10'

11'

12'

13'

14'

Gambar 5. 1 Grafik Trend Indeks Efisiensi tahun 2010-2014

b) Penarikan Kesimpulan Hasil Analisis Data Peneliti melakukan analisis data mulai dari menghitung input pencapaian kinerja, output pencapaian kinerja, rata-rata indeks efisiensi dan menghitung trend. Setelah peneliti melakukan semua tahap analisis data, maka diperoleh hasil kinerja Arsip Nasional Republik Indonesia dari tahun 2010 s.d 2014 meningkat. Peningkatan kinerja Arsip Nasional RI dapat dilihat dari koefisien persamaan trend kinerja Arsip Nasional RI yang bernilai positif Nilai trend pada tahun 2010 mempunyai nilai sebesar 1,052, tahun 2011 1,206, tahun 2012


1,251, untuk tahun 2013 sebesar 1,302 dan untuk tahun 2014 sebesar 1,35. Grafik yang dihasilkan dari trend di atas selalu meningkat dari tahun 2010 s.d 2014. Hal ini berarti kinerja Arsip Nasional Republik Indonesia dari tahun 2010 s.d 2014 selalu meningkat dan mengalami perkembangan yang positif. C. Pembahasan Menurut peraturan kepala ANRI nomor 27 tahun 2014, untuk mengetahui kinerja Arsip Nasional Republik Indonesia dengan menghitung pencapaian program kerja, dan setelah mengetahui pencapaian program kerja tersebut digunakan utuk mengetahui Indeks Efisiensi, setelah mengetahui Indeks Efisiensi setiap tahunnya maka dapat dihitung Trend untuk mengetahui kinerja Arsip Nasional Republik Indonesia dari tahun 2010 s.d 2014.

Berdasarkan

hasil

penghitungan

Trend

yang

telah

dilaksanakan pada tahap sebelumnya, diperoleh persamaan Y’ = 1,2322 +0,0692X persamaan tersebut merupakan persamaan trend positif dan dapat dilihat bahwa indeks efisiensi pada tahun 2010 sebesar 1,052 tahun 2011 sebesar 1,206, tahun 2012 sebesar 1,251, lalu pada tahun 2013 sebesar 1,302 dan pada tahun 2014 sebesar 1,35. Dengan diperolehnya persamaan trend yang positif atau nilai b yang positif maka dapat disimpulkan kinerja Arsip Nasional Republik Indonesia dari tahun 2010 s.d 2014 cenderung meningkat. Kenaikan pola ini disebabkan karena program kerja ANRI 5 tahun terakhir mengalami peningkatan. Peningkatan ini


bisa diartikan sebagai pencapaian kinerja sesuai rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun tidak semua program kerja mencapai target yang ditentukan. Keberhasilan pencapaian program kerja tersebut ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan dari semua pihak baik institusi pemerintah di pusat maupun daerah, BUMN, BUMD, Perguruan Tinggi, Perusahaan, dan perseorangan.


BAB VI PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan sebelumnya, peneliti memperoleh hasil persamaan garis trend, yaitu Y’ = 1,2322 + 0,0692X. Persamaan trend tersebut termasuk dalam trend positif atau b positif, yang berarti apabila nilai X meningkat maka nilai Y juga akan meningkat. Pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 nilai indeks efisiensi cenderung naik yaitu 1,052, 1,206, 1,251, 1,302, 1,35 Pola garis trend tersebut menunjukkan pola naik. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Arsip Nasional Republik Indonesia dilihat dari indeks efisiensi dari tahun 2010 s.d 2014 terus meningkat. Meningkatnya kinerja tersebut berarti, kinerja Arsip Nasional RI semakin baik atau terus berkembang dari tahun 2010 sampai dengan 2014. Kinerja Arsip Nasional RI dapat terus meningkat dikarenakan adanya komitmen, keterlibatan dan dukungan dari semua pihak baik institusi pemerintah di pusat maupun daerah, BUMN, BUMD, Perguruan Tinggi, Perusahaan, dan perseorangan. B. Keterbatasan penelitian Keterbatasan dalam penelitian ini adalah data bersifat heterogen. Setiap tahun Indikator kinerja kegiatan pada program kerja Arsip Nasional mempunyai jumlah dan macam yang berbeda.

76


C. Saran Dari keterbatasan yang telah disampaikan sebelumnya, penulis menyarankan untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan data yang sama berupa indikator kinerja kegiatan pada program kerja dan jumlah yang sama setiap tahunnya.


DAFTAR PUSTAKA Bastian, Indra. 2005. Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar. Jakarta. PT. ERLANGGA. Boedijoewono, Noegroho. Pengantar Statistika Ekonomi dan Bisnis.Yogyakarta. STIM YKPN. Carnegie, Pataleon.2014.Skripsi. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil studi kasus:Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Kotawaringin Timur. Yogyakarta. Universitas Sanata Dharma. Jogiyanto. 2010. Metode Penelitian Bisnis. Yogyakarta.BPFE Yogyakarta. Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta. STIM YKPN. Mahsun, Firma Sulistyowati, dan Heribertus Andre Purwanugraha. 2012. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta. BPFE Yogyakarta Moeheriono. 2012. Indikator Kinerja Utama (IKU): Perencanaan, Aplikasi dan pengembangan. Jakarta. PT. RAJA GRAFINDO PERSADA. Nordiawan, Deddi. 2006. Akuntansi Sektor Publik . Jakarta. Salemba Empat. Rusdiyanti, Stefani Ria. 2013. Skripsi. Analisis pengukuran kinerja keuangan dan non kenuangan studi kasus: Dinas sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi provinsi Jambi tahun 2010 dan 2011 . Yogyakarta.Universitas Sanata Dharma. Peraturan Kepala ANRI No. 27 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama. Jakarta. 2014. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No. 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Jakarta. 2007.

78


LAMPIRAN


Lampiran 1

Penghitungan Input pencapaian kinerja tahun 2010 No. Indikator Kinerja Kegiatan 1. Presentase rekomendasi hasil pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan dinamis dan statis yang akan menjadi NSPK 2. Jumlah Basis Data Penyelenggaraan JIKN 3. Jumlah lembaga kearsipan daerah provinsi yang sudah menerapkan SIKS-TIK 4. Jumlah instansi pusat yang sudah menerapkan SIKD-TIK 5. jumlah lembaga/unit kearsipan dan arsiparis yang terakreditasi dan disertifikasi 6. Jumlah pedoman mekanisme kerja arsiparis 7. Jumlah peserta bimbingan arsiparis dan tim penilai 8.

9.

10.

11. 12.

Capaian Input (%) Rp 1.398.250.880 Rp 1.514.372.000

Rp 178.295.950 Rp 181.874.000

𝑋100%=92,33%

X 100%=98,03%

Rp 857.158.400 𝑋100 = 94,67% Rp905.400.000 Rp722.347.950 𝑋100% = 96,32% Rp750.000.000 𝑅𝑝185.285.400 𝑋100% = 95,00% 𝑅𝑝195.000.000 Rp46.551.650 𝑋100% = 94,01% Rp49.516.000 𝑅𝑝1.100.070.250 𝑋100% = 96,61% 𝑅𝑝1.138.646.000

Jumlah provinsi yang mendapatkan Rp1.319.576.562 X100% = 99,02% kendaraan layanan masyarakat Rp1.332.600.000 sadar arsip Jumlah instansi pusat dan daerah 𝑅𝑝 489.937.925 𝑋100% = 98,43% yang mendapatkan bimbingan dan 𝑅𝑝497.760.000 konsultasi kearsipan Jumlah instansi pusat dan daerah 𝑅𝑝356.169.700 yang mendapatkan supervisi 𝑅𝑝372.080.000 𝑋100% = 95,72% kearsipan Jumlah instansi yang mendapat 𝑅𝑝97.290.000 𝑋100% = 88,88% persetujuan Jadwal Retensi Arsip 𝑅𝑝109.455.000 Jumlah Penyelenggaraan Arsip 𝑅𝑝875.158.400 𝑋100% = 96,65% Masuk Desa 𝑅𝑝905.400.000


Lampiran 1 (Lanjutan) Penghitungan Input pencapaian kinerja tahun 2010 (Lanjutan) No. Indikator Kinerja Kegiatan 13. Pengembangan Pegawai 14.

15. 16. 17. 18.

Capaian Input (%) 𝑅𝑝. 1.349.555.000 𝑋100% = 88,21% 𝑅𝑝. 1.530.000.000

Rp348.714.000 Jumlah rekomendasi penilaian X100% = 99,83% yang ditindaklanjuti Rp349.309.000 pengakuisisian dan pemusnahan arsip Jumlah daerah bencana arsip yang Rp 499.068.700 X100% = 99,73% diselamatkan Rp500.400.000 𝑅𝑝827.503.850 Jumlah daftar arsip pengolahan 𝑋100% = 99,91% arsip konvensional 𝑅𝑝828.263.000 𝑅𝑝 . 1.158.831.100 Jumlah Arsip Rusak yang 𝑋100%= 99,95% 𝑅𝑝 . 1.159.451.000 direstorasi Jumlah Penerbitan Naskah Sumber 𝑅𝑝. 1.526.117.550 𝑋100% = 96,62% Arsip yang terbitkan 𝑅𝑝. 1.579.499.000


Lampiran 2 Penghitungan Input pencapaian kinerja tahun 2011 No. 1.

2.

3.

Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah rekomendasi hasil pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan dinamis dan statis yang akan menjadi NSP Jumlah rekomendasi hasil pengkajian dan pengembangan sistem informasi kearsipan dinamis dan statis yang akan menjadi NSPK Jumlah penggunaan sistem dan jaringan kearsipan nasional

4.

Jumlah lembaga dan unit kearsipan yang terakreditasi

5.

Jumlah pemerintah prov./kab./kota yang menerapkan SIKS-TIK Jumlah instansi pusat yang menerapkan SIKD-TIK

6.

7.

8.

9.

10.

Jumlah instansi yang mendapatkan pemahaman UndangUndang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Jumlah desa/kelurahan di kab./kota yang mendapatkan pemahaman Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Jumlah desa/kelurahan di kab./kota yang mendapatkan pemahaman tentang pengelolaan arsip sesuai dengan peraturan bidang kearsipan Jumlah lembaga kearsipan daerah kab./kota yang menerapkan pengelolaan arsip sesuai dengan peraturan di bidang kearsipan

Capaian input (%) Rp2.011.141.550 X100% Rp2.100.781.000 = 95,73% Rp477.027.225 X100% Rp500.100.000 = 95,39% 𝑅𝑝606.552.150 𝑋100% 𝑅𝑝619.175.000 = 97,96% 𝑅𝑝70.249.300 𝑋100% 𝑅𝑝75.222.000 = 93,39% 𝑅𝑝820.149.225 𝑋100% 𝑅𝑝1.000.000.000 = 82,01% 𝑅𝑝1.664.902.100 𝑋100% 𝑅𝑝2.000.000.000 = 83,25% 𝑅𝑝1.368.543.550 𝑋100% 𝑅𝑝1.500.000.000 = 91,24% 𝑅𝑝3.222.846.900 𝑋100% 𝑅𝑝3.600.000.000 = 89,52% 𝑅𝑝807.143.350 𝑋100% 𝑅𝑝950.000.000 = 84,96% 𝑅𝑝741.230.300 𝑋100% 𝑅𝑝1.000.000.000 = 74,12%


Lampiran 2 (Lanjutan) Penghitungan Input pencapaian kinerja tahun 2011 No. 11.

12.

Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah pencipta arsip tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan rekomendasi persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Jumlah instansi yang arsipnya diselamatkan

13.


14.

Jumlah daftar inventaris arsip Sekneg yang dibuat

15.

Jumlah daftar arsip konvensional, audio visual, elektronik, kartograsi dan kearsitekturan yang dibuat Jumlah lembar arsip yang dibarcode

16.

17.

Jumlah reel/roll/lembar/kaset arsip yang digitalisasi

18.

Jumlah naskah sumber arsip yang diterbitkan

19.

Jumlah materi standarisasi tata laksana pelayanan arsip

Capaian input (%) 𝑅𝑝131.054.000 𝑋100% 𝑅𝑝165.592.000 = 79,14% 𝑅𝑝471.035.750 𝑋100% 𝑅𝑝606.147.000 = 77,71% Rp351.703.850 X100% Rp369.980.000 = 95,06% Rp383.499.800 X100% Rp400.000.000 = 95,87% Rp738.965.350 X100% Rp763.907.000 = 96,73% Rp403.595.700 X100% Rp404.393.000 = 99,80% Rp919.078.000 X100% Rp1.000.000.000 = 91,91% Rp455.000.000 X100% Rp455.000.000 = 100% Rp576.448.325 X100% Rp600.000.000 = 96,07%



Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah instansi pusat yang menerapkan SIKD TIK

2.

Jumlah instansi yang mendapatkan pemahaman UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan Jumlah instansi pusat yang menerapkan pengelolaan arsip sesuai dengan peraturan bidang Kearsipan Jumlah pencipta arsip tingkat pusat yang mendapatkan rekomendasi persetujuan jadwal retensi arsip (JRA) Jumlah rekomendasi penyelenggaraan kearsipan pada instansi pusat Jumlah Pemerintah Prov./Kab./Kota yang mendapatkan pemahaman UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan Jumlah Pemerintah Daerah yang mendapatkan kemampuan teknis pengelolaan arsip aset sesuai dengan peraturan PerundangUndangan Jumlah Pencipta arsip tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan rekomendasi persetujuan jadwal retensi Arsip (JRA Jumlah rekomendasi penyelenggaraan kearsipan pada pemerintah provinsi dan Kab./Kota. Jumlah Lembaga dan unit kearsipan yang terakreditasi

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Capaian Input (%) 𝑅𝑝1.964.805.900 𝑋100% 𝑅𝑝2.238.802.000 = 87,76% 𝑅𝑝789.490.820 𝑋100% 𝑅𝑝854.892.000 = 92,35% 𝑅𝑝201.203.900 𝑋100% 𝑅𝑝218.070.000 = 92,27% 𝑅𝑝11.021.200 𝑋100% 𝑅𝑝12.628.000 = 87,28% 𝑅𝑝333.770.750 𝑋100% 𝑅𝑝376.779.000 = 88,59% 𝑅𝑝1.987.593.400 𝑋100% 𝑅𝑝2.197.435.000 = 90,45% 𝑅𝑝2.768.457.100 𝑋100% 𝑅𝑝3.048.250.000 = 90,82% 𝑅𝑝142.117.500 𝑋100% 𝑅𝑝144.625.000 = 98,27% 𝑅𝑝278.984.500 𝑋100% 𝑅𝑝541.266.000 = 51,54% 𝑅𝑝47.238.800 𝑋100% 𝑅𝑝52.410.000 = 90,13%


Lampiran 3(Lanjutan) Penghitungan Input pencapaian kinerja tahun 2012 No. 11.

Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah arsiparis yang tersertifikasi

12.

Jumlah arsip yang mendapat bimbingan

13.

Jumlah peserta diklat penciptaan jabatan fungsional arsiparis (tingkat ahli dan trampil) Jumlah Provinsi penerima dana dekonsentrasi

14.

15.

Jumlah peserta diklat sertifikasi SDM

16.

Jumlah peserta diklat teknis kearsipan

17.

Jumlah bulan layanan ketatausahaan

18.

Jumlah instansi yang arsip diselamatkan (Arsip Pemilu)

19.


20.


21.

Jumlah kaset hasil wawancara sejarah lisan

22.

Jumlah guide arsip konvensional, audio visual, elektronik, kartografi, dan kearsitekturan yang dibuat

Capaian Input (%) 𝑅𝑝510.963.900 𝑋100% 𝑅𝑝513.186.000 = 99,57% 𝑅𝑝738.348.000 𝑋100% 𝑅𝑝743.310.000 = 99,33% 𝑅𝑝. 409.371.100 𝑋100% 𝑅𝑝. 458.600.000 = 89,27% 𝑅𝑝4.624.873.650 𝑋100% 𝑅𝑝4.800.000.000 = 96,35% 𝑅𝑝145.493.800 𝑋100% 𝑅𝑝149.549.000 = 97,29% 𝑅𝑝1.691.697.790 𝑋100% 𝑅𝑝2.098.009.000 = 80,64% Rp60.149.500 X100% Rp91.882.000 = 65,46% 𝑅𝑝199.460.100 𝑋100% 𝑅𝑝214.743.000 = 92,88% 𝑅𝑝137.014.300 𝑋100% 𝑅𝑝137.340.000 = 99,76% Rp333.098.100 X100% Rp341.384.000 = 97,57% 𝑅𝑝443.644.700 𝑋100% 𝑅𝑝449.249.000 = 98,75% 𝑅𝑝. 489.553.600 𝑋100% 𝑅𝑝. 501.560.000 = 97,61%



2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase lembaga negara, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, BUMN, BUMD, dan lembaga kearsipan perguruan tinggi yang telah menerapkan SIKD dan SIKS dalam pengelolaan arsip dinamisdan statistik Persentase Lembaga Negara, BUMN, BUMD, Perguruan Tinggi Negeri yang telah memiliki unitkearsipan Persentase Arsiparis dan SDM kearsipan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan profesionalita Persentase arsip statis lembaga negara dapat diselamatkan Jumlah Instansi/Lembaga Negara per Tahun Mendapatkan Persetujuan Pemusnahan Arsip Persentase rekomendasi hasil pengkajian dan pengembangan penyelenggaraan Kesipan nasional yang akan menjadi bahan penyusunan NSPK Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) dan Sistem Kearsipan Statis (SIKS) di seluruh pencipta arsip tingkat pusat, daerah, lembaga kearsipan Persentase peningkatan pengunjung diorama sejarah perjalanan bangsa per tahun

Capaian Input (%) 𝑅𝑝9.873.613.143 𝑋100% 𝑅𝑝11.219.732.000 = 88%

𝑅𝑝289.741.000 𝑋100% 𝑅𝑝307.220.000 = 94,31% 𝑅𝑝1.559.178.600 𝑋100% 𝑅𝑝1.605.966.000 = 97,08% 𝑅𝑝5.692.938.950 𝑋100% 𝑅𝑝5.973.374.000 = 95,30% 𝑅𝑝15.615.100 𝑋100% 𝑅𝑝16.606.000 = 94,30% 𝑅𝑝. 1.733.803.300 𝑋100% 𝑅𝑝. 1.800.800.000 = 96,27% 𝑅𝑝. 1.833.432.400 𝑋100% 𝑅𝑝. 1.950.867.000 = 94,03% 𝑅𝑝. 26.692.467.729 𝑋100% 𝑅𝑝. 38.038.070.000 = 70,12%



2.

3.

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pencipta arsip lembaga negara, lembaga kearsipan provinsi/kab/kota, BUMN, dan lembaga kearsipan perguruan tinggi yang telah menerapkan SIKD dan SIKS dalam pengelolaanarsip dinamis dan statis; Persentase lembaga negara, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota,BUMN, dan perguruan tinggi negeri yang telah membuat tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip (JRA) serta system klasifikasi keamanan dan akses arsip Persentase arsip statis lembaga negara yang dapat diselamatkan

Capaian Input (%) 𝑅𝑝2.155.691.600 𝑋100% 𝑅𝑝2.208.296.000 = 97,61%

𝑅𝑝725,341.000 𝑋100% 𝑅𝑝751.052.000 = 96,57%

𝑅𝑝1.470.860.800 𝑋100% 𝑅𝑝1.519.172.000 = 96,82%

4.

Jumlah instansi lembaga negara yang mendapatkan persetujuan pemusnahan arsip per tahun

𝑅𝑝602.024.200 𝑋100% 𝑅𝑝609.372.000 = 98,79%

5.

6.

Persentase data informasi arsip statis pada lembaga kearsipan provinsi/kabupaten/kota Skor Lakip ANRI

7.

Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan

8.

Persentase pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana kerja ANRI dalam rangka mendukung LayananArsip

𝑅𝑝1.560.649.200 𝑋100% 𝑅𝑝1.607.683.000 = 97,07% 𝑅𝑝1.536.213.600 𝑋100% 𝑅𝑝1.542.170.000 = 99,61% 𝑅𝑝. 364.434.600 𝑋100% 𝑅𝑝. 383.760.000 = 94,96% 𝑅𝑝2.570.935.150 𝑋100% 𝑅𝑝2.580.500.000 = 99,62%


Lampiran 6

Penghitungan Output pencapaian kinerja tahun 2010 No 1.

2.

Indikator Kinerja Kegiatan Presentase rekomendasi hasil pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan dinamis dan statis yang akan menjadi NSPK Jumlah Basis Data Penyelenggaraan JIKN

Capaian Output (%) 8 𝑙𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑛 hasil kajian 𝑋100% 8 𝑙𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑛 hasil kajian = 100% 33 𝐿𝐾𝐷 𝑋100% = 100% 33 𝐿𝐾𝐷

Jumlah lembaga kearsipan daerah provinsi yang sudah menerapkan SIKS-TIK Jumlah instansi pusat yang sudah menerapkan SIKD-TIK

12 𝐿𝐾𝐷 𝑋100% = 100% 12 𝐿𝐾𝐷

5.

jumlah lembaga/unit kearsipan dan arsiparis yang terakreditasi dan disertifikasi

7 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑔𝑎 40 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑋100% 7 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑔𝑎 40 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 = 100%

6.

Jumlah pedoman mekanisme kerja arsiparis

1 𝑑𝑟𝑎𝑓𝑡 𝑝𝑒𝑑𝑜𝑚𝑎𝑛 𝑋100% 1 𝑝𝑒𝑑𝑜𝑚𝑎𝑛 = 100%

7.

Jumlah peserta bimbingan arsiparis dan tim penilai

8.

4 𝑝𝑢𝑠𝑎𝑡 5 𝑑𝑎𝑒𝑟h 𝑋100% 4 𝑝𝑢𝑠𝑎𝑡 5 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎h = 100% 14 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖 𝑋100% = 100% 14 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖

Jumlah provinsi yang mendapatkan kendaraan layanan masyarakat sadar arsip Jumlah instansi pusat dan daerah 11 𝑝𝑢𝑠𝑎𝑡 18 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎h yang mendapatkan bimbingan dan 11 𝑝𝑢𝑠𝑎𝑡 18 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎h 𝑋100% konsultasi kearsipan = 100%

3.

4.

9.

10.

10 𝐿𝐾𝐷 𝑋100% = 100% 10 𝐿𝐾𝐷

Jumlah instansi pusat dan daerah 8 𝑝𝑢𝑠𝑎𝑡 8 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎h yang mendapatkan supervisi 8 𝑝𝑢𝑠𝑎𝑡 8 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎h 𝑋100% kearsipan = 100%


Lampiran 6 (Lanjutan)

Penghitungan Output pencapaian kinerja tahun 2010 No 11.

Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah instansi yang mendapat persetujuan Jadwal Retensi Arsip

12.

Jumlah Penyelenggaraan Masuk Desa

13.

Arsip

Pengembangan Pegawai

Capaian Output (%) 25 𝑝𝑢𝑠𝑎𝑡 𝑋100% = 100% 25 𝑝𝑢𝑠𝑎𝑡 22 kabupaten 22 𝑘𝑎𝑏𝑢𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛

117 𝑝𝑒𝑔𝑎𝑤𝑎𝑖 100 𝑝𝑒𝑔𝑎𝑤𝑎𝑖

𝑋100% =100%

𝑋100% = 117%

Jumlah rekomendasi penilaian yang ditindaklanjuti pengakuisisian dan pemusnahan arsip Jumlah daerah bencana arsip yang diselamatkan

25 𝑖𝑛𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑋100% = 100% 25 𝑖𝑛𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖

16.

Jumlah daftar arsip pengolahan arsip konvensional

22 𝑑𝑎𝑓𝑡𝑎𝑟 𝑋100% = 100% 22 daftar

17.

Jumlah Arsip Rusak yang direstorasi

3.300 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑋100% = 100% 3.300 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟

18.

Jumlah Penerbitan Naskah Sumber Arsip yang terbitkan

9 𝑛𝑎𝑠𝑘𝑎h 𝑋100% = 100% 9 𝑛𝑎𝑠𝑘𝑎h

14.

15.

6 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎h 𝑋100% = 100% 6 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎h


Lampiran 7

Penghitungan Output pencapaian kinerja tahun 2011 No. Indikator Kinerja Kegiatan 1. Jumlah rekomendasi hasil pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan dinamis dan statis yang akan menjadi NSP 2. Jumlah rekomendasi hasil pengkajian dan pengembangan sistem informasi kearsipan dinamis dan statis yang akan menjadi NSPK 3. Jumlah penggunaan sistem dan jaringan kearsipan nasional 4. Jumlah lembaga dan unit kearsipan yang terakreditasi 5. Jumlah pemerintah prov./kab./kota yang menerapkan SIKS-TIK 6. Jumlah instansi pusat yang menerapkan SIKD-TIK 7. Jumlah instansi yang mendapatkan pemahaman UndangUndang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 8. Jumlah desa/kelurahan di kab./kota yang mendapatkan pemahaman Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 9. Jumlah desa/kelurahan di kab./kota yang mendapatkan pemahaman tentang pengelolaan arsip sesuai dengan peraturan bidang kearsipan 10. Jumlah lembaga kearsipan daerah kab./kota yang menerapkan pengelolaan arsip sesuai dengan peraturan di bidang kearsipan 11. Jumlah pencipta arsip tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan rekomendasi persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) 12. Jumlah instansi yang arsipnya diselamatkan

Capaian Output (%) 7𝑝𝑒𝑑𝑜𝑚𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛 3 h𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑘𝑎𝑗𝑖𝑎𝑛 𝑋100% 7𝑝𝑒𝑑𝑜𝑚𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛 3 h𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑘𝑎𝑗𝑖𝑎𝑛 = 100% 2 𝑝𝑒𝑑𝑜𝑚𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛 1 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑋100% 2 𝑝𝑒𝑑𝑜𝑚𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛 1 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 = 100% 4 𝑙𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑛 𝑋100% = 100% 4 𝑙𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑛 6 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑔𝑎 𝑘𝑒𝑎𝑟𝑠𝑖𝑝𝑎𝑛 𝑋100% = 100% 6 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑔𝑎 𝑘𝑒𝑎𝑟𝑠𝑖𝑝𝑎𝑛 14 𝑘𝑎𝑏𝑢𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛 𝑋100% = 100% 14 𝑘𝑎𝑏𝑢𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛 10 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑋100% = 66,6% 15 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖

85 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑋100% = 100% 85 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖 85 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖 𝑋100% = 100% 85 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖 14 𝑑𝑒𝑠𝑎 𝑋100% = 93,33% 15 𝑑𝑒𝑠𝑎 18 𝑘𝑜𝑡𝑎 𝑋100% = 90% 20 𝑘𝑜𝑡𝑎 16 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖 + 6 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖 + 9𝑘𝑎𝑏𝑢𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛 + 5𝑘𝑜𝑡𝑎 𝑋100% 14 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖 + 3 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖 + 2 𝑘𝑎𝑏𝑢𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛 + 1 𝑘𝑜𝑡𝑎 = 180%

1 𝐾𝑃𝑈𝐷 + 5 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑝𝑢𝑠𝑎𝑡 + 7 𝐾𝑃𝑈𝐷 𝑃𝑟𝑜𝑣 + 13𝑖𝑛𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑋 1 𝐾𝑃𝑈𝐷 + 7 𝐾𝑃𝑈𝐷 𝑃𝑟𝑜𝑣 + 13𝑖𝑛𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖 = 124%



Penghitungan Output pencapaian kinerja tahun 2011 No. 13.

14.

15.

16. 17.

18.

19.

Indikator Kinerja Capaian input (%) Kegiatan Jumlah arsip hasil 320𝑏𝑒𝑟𝑘𝑎𝑠 𝑋100 = 100% akuisisi 320 𝑏𝑒𝑟𝑘𝑎𝑠 Jumlah daftar inventaris arsip Sekneg yang dibuat Jumlah daftar arsip konvensional, audio visual, elektronik, kartograsi dan kearsitekturan yang dibuat Jumlah lembar arsip yang dibarcode Jumlah reel/roll/lembar/kaset arsip yang digitalisasi Jumlah naskah sumber arsip yang diterbitkan Jumlah materi standarisasi tata laksana pelayanan arsip

2 𝑑𝑎𝑓𝑡𝑎𝑟 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑠 𝑋100% = 200% 1 𝑑𝑎𝑓𝑡𝑎𝑟 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑠 10 𝑑𝑎𝑓𝑡𝑎𝑟 𝑋100% = 100% 10 𝑑𝑎𝑓𝑡𝑎𝑟

10.000 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑋100% = 100% 10.000 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 19.000 reel/roll/lembar/kaset 𝑋100% = 102% 18.686 reel/roll/lembar/kaset

4 𝑛𝑎𝑠𝑘𝑎𝑕 𝑋100% = 100% 4 𝑛𝑎𝑠𝑘𝑎𝑕 1 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖 𝑋100% = 100% 1 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖


Lampiran 8



2.

Jumlah instansi yang mendapatkan pemahaman UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan Jumlah instansi pusat yang menerapkan pengelolaan arsip sesuai dengan peraturan bidang Kearsipan Jumlah pencipta arsip tingkat pusat yang mendapatkan rekomendasi persetujuan jadwal retensi arsip (JRA) Jumlah rekomendasi penyelenggaraan kearsipan pada instansi pusat Jumlah Pemerintah Prov./Kab./Kota yang mendapatkan pemahaman UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan Jumlah Pemerintah Derah yang mendapatkan kemampuan teknis pengelolaan arsip aset sesuai dengan peraturan PerundangUndangan Jumlah Pencipta arsip tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan rekomendasi persetujuan jadwal retensi Arsip (JRA Jumlah rekomendasi penyelenggaraan kearsipan pada pemerintah provinsi dan Kab./Kota.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Capaian Output (%) 10 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑋100% = 52,63% 19 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖 85 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑋100% = 100% 85 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖 18 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑋100% = 90% 20 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖

4 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑋100% = 400% 1 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖

1 𝑟𝑒𝑘𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑖 1 𝑟𝑒𝑘𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑖

𝑋100% =100%

11 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖 𝑋100% = 100% 11 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖

25𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖 𝑋100% = 75,75% 33 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖

30 𝑝𝑟𝑜𝑣 𝑋100% = 150% 20 𝑝𝑟𝑜𝑣

6 𝑟𝑒𝑘𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑖 𝑋100% = 100% 6 𝑟𝑒𝑘𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑖



Penghitungan Output pencapaian kinerja tahun 2012 No. Indikator Kinerja Kegiatan 10. Jumlah Lembaga dan unit kearsipan yang terakreditasi

Capaian Output (%) 5 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑔𝑎 𝑠𝑒𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑢𝑛𝑖𝑡 𝑘𝑒𝑎𝑟𝑠𝑖𝑝𝑎𝑛 𝑋100% 5 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑔𝑎 𝑠𝑒𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑢𝑛𝑖𝑡 𝑘𝑒𝑎𝑟𝑠𝑖𝑝𝑎𝑛 = 100%

11.

Jumlah arsiparis yang tersertifikasi

77 𝐴𝑟𝑠𝑖𝑝𝑎𝑟𝑖𝑠 𝑋100% = 86% 90 𝐴𝑟𝑠𝑖𝑝𝑎𝑟𝑖𝑠

12.


490 𝑎𝑟𝑠𝑖𝑝𝑎𝑟𝑖𝑠 𝑋100% = 91,58% 535 𝑎𝑟𝑠𝑖𝑝𝑎𝑟𝑖𝑠

13.

Jumlah peserta diklat penciptaan jabatan fungsional arsiparis (tingkat ahli dan trampil) Jumlah Provinsi penerima dana dekonsentrasi

65 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑋100% = 100% 65 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔

15.


35 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑋100% = 100% 35 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔

16.


468 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑋100% = 100% 468 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔

17.


12 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑋100% = 100% 12 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛

18.



19.



20.


200 𝑏𝑒𝑟𝑘𝑎𝑠 𝑋100% = 100% 200 𝑏𝑒𝑟𝑘𝑎𝑠

21.


37 𝑘𝑎𝑠𝑒𝑡 𝑋100% = 105,71% 35 𝑘𝑎𝑠𝑒𝑡

22.


2 𝑔𝑢𝑖𝑑𝑒 𝑋100% = 100% 2 𝑔𝑢𝑖𝑑𝑒

14.

26 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖 𝑋100% = 81,25% 32 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖


Lampiran 9


2.

3.

4.

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase lembaga negara, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, BUMN, BUMD, dan lembaga kearsipan perguruan tinggi yang telah menerapkan SIKD dan SIKS dalam pengelolaan arsip dinamisdan statistik Persentase Lembaga Negara, BUMN, BUMD, Perguruan Tinggi Negeri yang telah memiliki unitkearsipan Persentase Arsiparis dan SDM kearsipan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan profesionalita Persentase arsip statis lembaga negara dapat diselamatkan

Capaian Output (%) 10% 𝑋100 = 100% 10%

12% 𝑋100 = 133,3% 9% 102% 𝑋100% = 102% 100%

70% 𝑋100 = 175% 40%

5.

Jumlah Instansi/Lembaga Negara per Tahun Mendapatkan Persetujuan Pemusnahan Arsip

9 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑋100% 8 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖 = 112,5%

6.

Persentase rekomendasi hasil pengkajian dan pengembangan penyelenggaraan Kesipan nasional yang akan menjadi bahan penyusunan NSPK Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) dan Sistem Kearsipan Statis (SIKS) di seluruh pencipta arsip tingkat pusat, daerah, lembaga kearsipan Persentase peningkatan pengunjung diorama sejarah perjalanan bangsa per tahun

8% 𝑋100 = 100% 8%

7.

8.

9% 𝑋100 = 100% 9%

18% 𝑋100 = 120% 15%


Lampiran 10


2.

3.

Indikator Kinerja Kegiatan Capaian Output (%) 50 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖 Persentase pencipta arsip lembaga 𝑋100% negara, lembaga kearsipan 30 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖 = 166,7% provinsi/kab/kota, BUMN, dan lembaga kearsipan perguruan tinggi yang telah menerapkan SIKD dan SIKS dalam pengelolaanarsip dinamis dan statis; Persentase lembaga negara, pemerintah 14 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑋100% daerah 15 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖 = 93,33% provinsi/kabupaten/kota,BUMN, dan perguruan tinggi negeri yang telah membuat tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip (JRA) serta system klasifikasi keamanan dan akses arsip Persentase arsip statis lembaga negara 40 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑋100% yang dapat diselamatkan 25 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖 = 160%

4.

Jumlah instansi lembaga negara yang 77 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑋100% mendapatkan persetujuan pemusnahan 50 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖 = 154% arsip per tahun.

5.

Persentase data informasi arsip statis pada lembaga kearsipan provinsi/kabupaten/kota

20 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙 𝑋100% 11 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙 = 181,81%

6.

Skor Lakip ANRI

1 𝑙𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑛 𝑋100% = 100% 1 𝑙𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑛

7.


3 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑋100% = 100% 3 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛

8.


100% 𝑋100% = 100% 100%


Lampiran 11 Penghitungan Nilai Indeks Efisiensi Tahun 2010 No. 1.

2. 3.

4. 5.

6.

Indikator Kinerja Kegiatan Presentase rekomendasi hasil pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan dinamis dan statis yang akan menjadi NSPK Jumlah Basis Data Penyelenggaraan JIKN Jumlah lembaga kearsipan daerah provinsi yang sudah menerapkan SIKSTIK Jumlah instansi pusat yang sudah menerapkan SIKD-TIK jumlah lembaga/unit kearsipan dan arsiparis yang terakreditasi dan disertifikasi Jumlah pedoman mekanisme kerja arsiparis

7.


8.

Jumlah provinsi yang mendapatkan kendaraan layanan masyarakat sadar arsip Jumlah instansi pusat dan daerah yang mendapatkan bimbingan dan konsultasi kearsipan Jumlah instansi pusat dan daerah yang mendapatkan supervisi kearsipan

9.

10.

Indeks Efisiensi

100% = 1,08 92,33% 100% = 1,02 98,03% 100% = 1,06 94,67% 100% = 1,04 96,32% 100% = 1,05 95,00% 100% = 1,06 94,01% 100% = 1,04 96,61% 100% = 1,01 99,02% 100% = 1,02 98,43% 100% = 1,04 95,72%

11.

Jumlah instansi yang mendapat persetujuan Jadwal Retensi Arsip

100% = 1,13 88,88%

12.

Jumlah Penyelenggaraan Arsip Masuk Desa

100% = 1,03 96,65%

13.


117% = 1,33 88,21%


Lampiran 11(Lanjutan) Penghitungan Nilai Indeks Efisiensi Tahun 2010 No. 14.

15.

Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah rekomendasi penilaian yang ditindaklanjuti pengakuisisian dan pemusnahan arsip Jumlah daerah bencana arsip yang diselamatkan

16.


17.

Jumlah Arsip Rusak yang direstorasi

18.


Indeks Efisiensi

100% = 1,00 99,83% 100% = 1,00 99,73% 100% = 1,00 99,91% 100% = 1,00 99,95% 100% = 1,03 96,62%



2.

3.

Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah rekomendasi hasil pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan dinamis dan statis yang akan menjadi NSP Jumlah rekomendasi hasil pengkajian dan pengembangan sistem informasi kearsipan dinamis dan statis yang akan menjadi NSPK Jumlah penggunaan sistem dan jaringan kearsipan nasional

4.

Jumlah lembaga dan unit kearsipan yang terakreditasi

5.

Jumlah pemerintah prov./kab./kota yang menerapkan SIKS-TIK

6.

Jumlah instansi pusat yang menerapkan SIKD-TIK

7.

Jumlah instansi yang mendapatkan pemahaman UndangUndang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Jumlah desa/kelurahan di kab./kota yang mendapatkan pemahaman Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

8.

Indeks Efisiensi 100% = 1,05 95,73%

100% = 1,05 95,39% 100% = 1,02 97,96% 100% = 1,07 93,39% 100% = 1,22 82,01% 66,66% = 0,80 83,25% 100% = 1,10 91,24% 100% = 1,12 89,52%

Jumlah desa/kelurahan di kab./kota yang mendapatkan pemahaman tentang pengelolaan arsip sesuai dengan peraturan bidang kearsipan Jumlah lembaga kearsipan daerah kab./kota yang menerapkan pengelolaan arsip sesuai dengan peraturan di bidang kearsipan

93,99% = 1,11 84,96%

180% = 2,27 79,14%

12.

Jumlah pencipta arsip tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan rekomendasi persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Jumlah instansi yang arsipnya diselamatkan

13.


9.

10.

11.

90% = 1,21 74,21%

124% = 1,59 77,71% 100% = 1,05 95,06%


Lampiran 12 (lanjutan) Penghitungan Nilai Indeks Efisiensi Tahun 2011 No. 14. 15.

16.

Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah daftar inventaris arsip Sekneg yang dibuat Jumlah daftar arsip konvensional, audio visual, elektronik, kartograsi dan kearsitekturan yang dibuat Jumlah lembar arsip yang dibarcode

Indeks Efisiensi

200% = 2,08 95,87% 100% = 1,03 96,73% 100% = 1,00 99,80%

17.


102% = 1,11 91,91%

18.

Jumlah naskah sumber arsip yang diterbitkan

19.

Jumlah materi standarisasi tata laksana pelayanan arsip

100% = 1,00 100% 100% = 1,04 96,07%




2.

Jumlah instansi yang mendapatkan pemahaman UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan Jumlah instansi pusat yang menerapkan pengelolaan arsip sesuai dengan peraturan bidang Kearsipan Jumlah pencipta arsip tingkat pusat yang mendapatkan rekomendasi persetujuan jadwal retensi arsip (JRA) Jumlah rekomendasi penyelenggaraan kearsipan pada instansi pusat

3.

4.

5.

Indeks Efisiensi

52,36% = 0,59 87,76% 100% = 1,08 92,35% 90% = 0,97 92,27% 400% = 4,58 87,28% 100% = 1,12 88,59% 100% = 1,10 90,45%

6.

Jumlah Pemerintah Prov./Kab./Kota yang mendapatkan pemahaman UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan

7.

Jumlah Pemerintah Derah yang mendapatkan kemampuan teknis pengelolaan arsip aset sesuai dengan peraturan PerundangUndangan Jumlah Pencipta arsip tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan rekomendasi persetujuan jadwal retensi Arsip (JRA Jumlah rekomendasi penyelenggaraan kearsipan pada pemerintah provinsi dan Kab./Kota. Jumlah Lembaga dan unit kearsipan yang terakreditasi

75,75% = 0,83 90,82%

11.

Jumlah arsiparis yang tersertifikasi

12.


86% = 0,86 99,57% 91,58% = 0,92 99,33%

13.

Jumlah peserta diklat penciptaan jabatan fungsional arsiparis (tingkat ahli dan trampil)

8.

9.

10.

150% = 1,52 98,27% 100% = 1,94 51,54% 100% = 1,10 90,13%

100% = 1,12 89,27%


Lampiran 13(Lanjutan) Penghitungan Nilai Indeks Efisiensi Tahun 2012 No. 14.

Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Provinsi penerima dana dekonsentrasi

15.


16.


17.


18.


19.


20.


21.


22.


Indeks Efisiensi

81,25% = 0,84 96,35% 100% = 1,02 97,29% 100% = 1,24 80,64% 100% = 1,52 65,46% 100% = 1,07 92,88% 100% = 1,00 99,76% 100% = 1,02 97,57% 105,71% = 1,07 98,57% 100% = 1,02 97,61%



2.

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase lembaga negara, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, BUMN, BUMD, dan lembaga kearsipan perguruan tinggi yang telah menerapkan SIKD dan SIKS dalam pengelolaan arsip dinamisdan statistik Persentase Lembaga Negara, BUMN, BUMD, Perguruan Tinggi Negeri yang telah memiliki unitkearsipan

Indeks Efisiensi

100% = 1,13 88%

133,3% = 1,42 94,31%

3.

Persentase Arsiparis dan SDM kearsipan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan profesionalita

102% = 1,05 97,08%

4.

Persentase arsip statis lembaga negara dapat diselamatkan

175% = 1,84 95,30%

5.


112,5% = 1,19 94%

6.

Persentase rekomendasi hasil pengkajian dan pengembangan penyelenggaraan Kesipan nasional yang akan menjadi bahan penyusunan NSPK Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) dan Sistem Kearsipan Statis (SIKS) di seluruh pencipta arsip tingkat pusat, daerah, lembaga kearsipan Persentase peningkatan pengunjung diorama sejarah perjalanan bangsa per tahun

100% = 1,03 96,27%

7.

8.

100% = 1,06 94% 120% = 1,71 70%



2.

3.

4.

5.

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pencipta arsip lembaga negara, lembaga kearsipan provinsi/kab/kota, BUMN, dan lembaga kearsipan perguruan tinggi yang telah menerapkan SIKD dan SIKS dalam pengelolaanarsip dinamis dan statis; Persentase lembaga negara, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota,BUMN, dan perguruan tinggi negeri yang telah membuat tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip (JRA) serta system klasifikasi keamanan dan akses arsip Persentase arsip statis lembaga negara yang dapat diselamatkan Jumlah instansi lembaga negara yang mendapatkan persetujuan pemusnahan arsip per tahun Persentase data informasi arsip statis pada lembaga kearsipan provinsi/kabupaten/kota

Indeks Efisiensi

166,7% = 1,71 97,61%

93,33% = 0,97 96,57%

160% = 1,65 96,82% 154% = 1,55 98,79% 181,81% = 1,87 97,07%

6.

Skor Lakip ANRI

100% = 1,00 99,61%

7.


100% = 1,05 94,96%

8.


100% = 1,00 99,62%


Lampiran 16 PENCAPAIAN KINERJA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 PROGRAM

KEGIATAN KET Uraian

(1) Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional


(2) Presentase Input: rekomendasi hasil pengkajian dan Output: pengembangan sistem kearsipan dinamis dan statis yang akan menjadi NSPK Jumlah Basis Data Input: Penyelenggaraan JIKN Output:

Satuan

Rencana Tingkat Capaian (Target)

(3) SDM Dana Jumlah Laporan Pengkajian dan Pengembangan Kearsipan Dinamis dan statis

(4) Orang Rp Laporan

(5) Rp1.514.372.000,-

SDM Dana Jumlah Lembaga Kearsipan Daerah yang dibina dalam Implementasi JIKN SDM Dana

Orang Rp LKD

Rp181.874.000,-

Orang Rp

Rp905.400.000,-

8 Laporan Hasil Kajian

33 LKD

Jumlah lembaga kearsipan daerah provinsi yang sudah menerapkan SIKSTIK

Input: Output:

Jumlah Lembaga Kearsipan Daerah yang dibina

LKD

12 LKD

Jumlah instansi pusat yang sudah

Input:

SDM Dana

Orang Rp

Rp750.000.000

Realisasi (6) Rp1.398.250.880 8 Laporan Hasil Kajian

Rp178.295.950 33 LKD

Rp857.158.400 12 LKD

Rp722.347.950

(7)


menerapkan SIKD-TIK

Output:

PROGRAM

Jumlah Lembaga Kearsipan LKD Daerah yang dibina dalam Implementasi Aplikasi Pengelolaan Arsip Dinamis Berbasis TI KEGIATAN

10 LKD

10 LKD

KET Uraian (1) Mewujudkan usaha-usaha pembinaan kearsipan secara nasional di lingkungan lembaga aparatur negara


(2) Jumlah lembaga/unit Input: kearsipan dan arsiparis yang terakreditasi dan Output: disertifikasi

Jumlah pedoman mekanisme kerja arsiparis

Input:


Input:

Jumlah provinsi yang mendapatkan kendaraan layanan masyarakat sadar arsip

Input:

Output:

Output:

Output:

Satuan


Realisasi

(3) SDM Dana Jumlah Lembaga dan Unit Kearsipan serta arsiparis yang terakreditasi dan tersetifikasi SDM Dana

(4) Orang Rp Lembaga/ Orang

(5) Rp195.000.000

(6) Rp185.258.400

7 lembaga 40 orang

7 Lembaga 40 orang

Orang Rp

Rp49.516.000

Rp46.551.650

Jumlah pedoman kearsipan statis yang disusun SDM Dana Jumlah Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah yang dibina SDM Dana Jumlah Lembaga Kearsipan Daerah yang mendapat Mobil Layanan Sadar Arsip

Pedoman

1 Pedoman

1 Draft Pedoman

Orang Rp Lembaga, Pemerintah Daerah Orang Rp Provinsi Kabupaten/ Kota

Rp1.138.646.000

Rp1.100.070.250

4 Pusat 5 Daerah

4 Pusat 5 Daerah

Rp1.332.600.000

Rp1.319.576.562

14 Provinsi

14 Provinsi

(7)


Jumlah instansi pusat dan daerah yang mendapatkan bimbingan dan konsultasi kearsipan

Input:

SDM Dana

Output:

Jumlah Lembaga Negara dan Lembaga, 11 Pusat Lembaga Pemerintah yang Pemerintah 18 Daerah dibina Daerah

PROGRAM

Orang Rp

Rp497.760.000

Rp489.937.925

11 Pusat 18 Daerah

KEGIATAN KET Uraian

(1)


(2) Jumlah instansi pusat Input: dan daerah yang mendapatkan supervisi Output: kearsipan Jumlah instansi yang mendapat persetujuan Jadwal Retensi Arsip

Input:

Jumlah Penyelenggaraan Arsip Masuk Desa

Input:


Output:

Output:

Input:

(3) SDM Dana Jumlah instansi yang mendapat supervisi kearsipan SDM Dana Jumlah Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah yang memperoleh Persetujuan JRA SDM Dana Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Arsip MAsuk Desa SDM Dana

Satuan


(4) Orang Rp Instansi

(5) Rp372.080.000

Orang Rp Pusat dan Daerah

Rp109.455.000

Orang Rp Kab/Kota

Rp905.400.000

Orang Rp

Rp1.530.000.000

8 Pusat 8 Daerah

25 Pusat

22 Kabupaten

Realisasi (6) Rp356.169.700 8 Pusat 8 Daerah 97.290.000 25 Pusat

Rp875.158.400 22 Kabupaten

RP1.349.555.000

(7)


Output:

Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional

Jumlah rekomendasi penilaian yang ditindaklanjuti pengakuisisian dan pemusnahan arsip Jumlah daerah bencana arsip yang diselamatkan

Input:


Input :

Output:

Input: Output:

Output:

Jumlah pegawai yang mendapat bantuan beasiswa SDM Dana Jumlah Arsip yang diselamatkan

Kab/Kota

100 pegawai

117 Pegawai

Orang Rp Instansi

Rp349.309.000

Rp348.714.000

25 instansi

25 instansi

SDM Dana Jumlah Daerah yang arsipnya dapat diselamatkan akibat bencana SDM Dana Jumlah daftar/inventaris

Orang Rp Daerah

Rp500.400.000

Rp499.068.700

6 Daerah

6 Daerah

Orang Rp Daftar

Rp828.263.000

Rp827.503.850

22 Daftar

22 Daftar

PROGRAM

KEGIATAN KET Uraian

(1)

(2) Jumlah Arsip Rusak yang direstorasi


Input : Output:


Input : Output:

(3) SDM Dana Jumlah Arsip yang di restorasi SDM Dana Jumlah Naskah Sumber Arsip Yang disusun.

Satuan


Realisasi

(4) Orang Rp lembar

(5) Rp1.159.451.000

(6) RP1.158.831.100

3.300 lembar

3.300 lembar

Orang Rp Naskah

Rp1.579.499.000 9 Naskah

RP1.526.117.550 9 Naskah

(7)


Lampiran 17

PENCAPAIAN KINERJA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 KEGIATAN PROGRAM

KET Uraian

(1) Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional Mewujudkan pengelolaan arsip yang berbasis teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) di lingkungan lembaga aparatur negara

(2) Jumlah rekomendasi hasil pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan dinamis dan statis yang akan menjadi NSPK Jumlah rekomendasi hasil pengkajian dan pengembangan sistem informasi kearsipan dinamis dan statis yang akan menjadi NSPK Jumlah penggunaan sistem dan jaringan kearsipan nasional


Input: Output:

Input: Output:

Input: Output:

Satuan


(3) SDM Dana Jumlah pengkajian dan pedoman sistem kearsipan dinamis dan statis

(4) Orang Rp Pedoman dan Hasil Kajian

(5) Orang Rp2.100.781.000,7 Pedoman dan 3 Hasil Kajian

SDM Dana Jumlah pedoman dan standar sistem informasi kearsipan dinamis dan statis

Orang Rp500.100.000,Rp Pedoman 2 Pedoman dan 1 dan Standar Standar

SDM Dana Jumlah penggunaan sistem dan jaringan kearsipan nasional

Orang Rp Laporan

Rp619.175.000,4 Laporan

Realisasi (6) Rp2.011.141.550,7 Pedoman dan 3 Hasil Kajian

Rp477.027.225,2 Pedoman dan 1 Standar

Rp606.552.150,4 Laporan

(7)


KEGIATAN PROGRAM

KET Uraian

(1) Penyelenggaraan Kearsipan Nasional Meningkatkan efektivitas pembinaan kearsipan secara nasional di lingkungan lembaga aparatur negara

(2) Jumlah lembaga dan unit kearsipan yang terakreditasi


Input: Output:

Jumlah pemerintah prov./kab./kota yang menerapkan SIKSTIK

Input:

Jumlah instansi pusat yang menerapkan SIKDTIK

Input:

Output:

Output:

Jumlah instansi yang Input: mendapatkan pemahaman Undang- Output: Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Jumlah desa/kelurahan Input: di kab./kota yang mendapatkan Output: pemahaman UndangUndang No. 43 Tahun

(3) SDM Dana Jumlah lembaga dan unit kearsipan yang terakreditasi SDM Dana Jumlah pemerintah prov./kab./kota yang menerapkan SIKS-TIK SDM Dana Jumlah instansi pusat yang menerapkan SIKD-TIK SDM Dana Jumlah instansi yang mendapatkan pemahaman Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan SDM Dana Jumlah desa/kelurahan di kab./kota yg mendapatkan pemahaman Undang-Undang

Satuan


Realisasi

(4) Orang Rp Lembaga/ Unit Kearsipan Orang Rp Kabupaten dan Kota

(5) Rp75.222.000

Orang Rp Instansi

Rp2.000.000.000

Orang Rp Instansi

Rp1.500.000.000

Orang Rp Provinsi

Rp3.600.000.000

Rp3.222.846.900

85 Provinsi

85Provinsi

6 Lembaga/Unit Kearsipan Rp1.000.000.000 14 Kabupaten

15 Instansi

85 Instansi

(6) Rp70.249.300 6 Lembaga/Unit Kearsipan Rp820.149.225 14Kabupaten

Rp1.664.902.100 10 Instansi Rp1.368.543.550 85 Instansi

(7)


2009 tentang Kearsipan Jumlah desa/kelurahan Input: di kab./kota yang mendapatkan Output: pemahaman tentang pengelolaan arsip sesuai dengan peraturan bidang kearsipan

No. 43 Tahun 2009 ttgKearsipan SDM Dana Jumlah desa/kelurahan di kab./kota yang mendapatkan pemahaman ttg pengelolaan arsip sesuai dgn peraturan bidang kearsipan

Orang Rp950.000.000 Rp Desa/Kelur 15 Desa/Kelurahan a han

Rp807.143.350 14 Desa/Kelurahan

KEGIATAN PROGRAM

KET Uraian

(1)

Penyelenggaraan

(2) Jumlah lembaga kearsipan daerah kab./kota yang menerapkan pengelolaan arsip sesuai dengan peraturan di bidang kearsipan Jumlah pencipta arsip tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan rekomendasi persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Jumlah instansi yang


Input: Output:

Input: Output:

Input:

(3) SDM Dana Jumlah lembaga kearsipan daerah kab./kota yang menerapkan pengelolaan arsip sesuai dengan peraturan di bidang kearsipan SDM Dana Jumlah pencipta arsip tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan rekomendasi persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) SDM

Satuan


Realisasi

(4) (5) (6) Orang Rp1.000.000.000 Rp741.230.300 Rp Kabupaten/ 20 Kabupaten/Kota 18 Provinsi/Kabupaten/ Kota Kota

Orang Rp Instansi, Provinsi, Kabupaten dan Kota

Rp165.592.000

Rp131.054.000

14 Instansi, 3 Provinsi, 2 Kabupaten dan 1 Kota

16 Instansi, 6 Provinsi, 9 Kabupaten dan 5 Kota

Orang

Rp606.147.000

Rp471.035.750

(7)


Kearsipan arsipnya diselamatkan Nasional Meningkatkan efektivitas penyelamatan dan pelestarian arsip/dokumen Jumlah arsip hasil negara akuisisi Jumlah daftar inventaris arsip Sekneg yang dibuat Jumlah daftar arsip konvensional, audio visual, elektronik, kartograsi dan kearsitekturan yang dibuat

Output:

Input: Output: Input : Output: Input : Output:

Dana Jumlah Arsip yang diselamatkan

Rp KPUD, Instansi KPUD Prov. dan Inst. SDM Orang Dana Rp Jumlah arsip hasil akuisisi Berkas SDM Orang Dana Rp Jumlah daftar inventaris arsip Daftar Sekneg yang dibuat Inventaris SDM Orang Dana Rp Jumlah daftar arsip Daftar konvensional, audio visual, elektronik, kartografi dan kearsitekturan yang dibuat KEGIATAN

1 KPUD, 7 Instansi KPUD Provinsi, 13 Instansi

1 KPU Pusat, 5 Instansi Pusat, 7 Instansi KPUD Prov. & 13 Instansi

Rp369.980.000

Rp351.703.850

320 Berkas Rp400.000.000

320 Berkas Rp383.499.800

1 Daftar Inventaris

2 Daftar Inventaris

Rp763.907.000

Rp738.965.350

10 Daftar

10 Daftar

PROGRAM

KET Uraian

(1)

(2) Jumlah lembar arsip yang dibarcode


Input : Output:


Input : Output:

(3) SDM Dana Jumlah lembar arsip yang dibarcode SDM Dana Jumlah reel/roll/lembar/kaset arsip yang digitalisasi

Satuan


Realisasi

(4) Orang Rp Lembar

(5) Rp404.393.000

(6) Rp403.595.700

10.000 Lembar

10.000 Lembar

Orang Rp Reel/Roll/ Lembar/

Rp1.000.000.000

Rp919.078.700

18.686 Reel/Roll/ Lembar/

19.000 Reel/Roll/ Lembar/ Kaset/Peta

(7)


Jumlah naskah sumber Input : arsip yang diterbitkan Output: Jumlah materi standarisasi tata laksana pelayanan arsip

Input : Output:

SDM Dana Jumlah naskah sumber arsip yang diterbitkan SDM Dana Jumlah materi standarisasi tata laksana pelayanan arsip

Kaset/Peta Orang Rp Naskah

Kaset/Peta Rp455.000.000

Rp454.998.800

4 Naskah

4 Naskah

Orang Rp Materi

Rp600.000.000

Rp576.448.325

1 Materi

1 Materi


Lampiran 18 PENCAPAIAN KINERJA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2012 SASARAN STRATEGIS Sasaran Strategis 1 Terwujudnya penyelenggaraan pembinaan kearsipan nasional yang bermutu, terpadu, sistematis dan komprehensif

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

PROGRAM

ANGGARAN PAGU

REALISASI

Jumlah Instansi Pusat yang Menerapkan SIKDTIK

19 instansi

10 instansi


2.238.802.000

1.964.805.900

Jumlah Instansi yang Mendapatkan Pemahaman UU No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

85 instansi

85 instansi


854.892.000

789.490.820

Jumlah Instansi Pusat yang Menerapkan Pengelolaan Arsip sesuai dengan Peraturan Bidang Kearsipan

20 instansi

18 instansi


218.070.000

201.203.900


Jumlah Pencipta Arsip Tingkat Pusat yang Mendapatkan

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

1 instansi

TARGET

4 instansi,

REALISASI


12.628.000

PROGRAM

11.021.200

ANGGARAN PAGU

REALISASI

Rekomendasi Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Jumlah Rekomendasi Penyelenggaraan Kearsipan pada Instansi Pusat

1 rekomendasi

1 Rekomendasi


376.779.000

Jumlah Pemerintah Prov./Kab./Kota yang Mendapatkan Pemahaman UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

11 provinsi,

11 provinsi


2.197.435.000

1.987.593.400

Jumlah Pemerintah Derah yang Mendapatkan Kemampuan Teknis Pengelolaan Arsip Asset sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan

33 provinsi


3.048.25.000

2.768.457.100

25 provinsi

333.770.750


Jumlah Pencipta Arsip 20 prov/kab/kota Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Rekomendasi Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA)

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

30 prov/kab/kota

REALISASI


144.625.000

PROGRAM

ANGGARAN PAGU

Jumlah Rekomendasi Penyelenggaraan Kearsipan pada Pemerintah Provinsi dan Kab./Kota

6 rekomendasi

6 rekomendasi


142.117.500

541.266.000

REALISASI 278.984.500


Sasaran Strategis 2 Terwujudnya organisasi kearsipan yang profesional, efektif dan efisien

Jumlah Lembaga dan Unit Kearsipan yang Terakreditasi

5 Lembaga/Unit kearsipan

5 Lembaga/Unit kearsipan


52.410.000

47.283.800

Sasaran Strategis 3 Terwujudnya SDM Kearsipan yang kompeten dan profesional

Jumlah Arsiparis yang Tersertifikasi

90 Arsiparis

77 Arsiparis


513.186.000

510.963.900

Jumlah Arsiparis yang Mendapat Bimbingan

535 Arsiparis

490 Arsiparis


743.310.000

738.348.000

Jumlah Peserta Diklat Penciptaan Jabatan Fungsional Arsiparis (Tingkat ahli dan trampil)

65 Orang

65 Orang

Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional Indonesia

458.600.000

409.371.100


SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

PROGRAM

ANGGARAN PAGU

Jumlah Provinsi Penerima Dana Dekonsentrasi

32 Provinsi

26 Provinsi


4.800.000.000

Jumlah Peserta Diklat Sertifikasi SDM

35 Orang

35 Orang


149.549.000

Jumlah Peserta Diklat Teknis Kearsipan

468 orang

468 Orang


2.098.009.000

Jumlah Bulan Layanan Ketatausahaan

12 Bulan

12 Bulan


91.882.000

REALISASI 4.624.873.650

145.493.800

1.691.697.790

60.149.500


Jumlah Instansi yang Arsip 12 instansi Sasaran Strategis 4 Terwujudnya efektivitas Diselamatkan (Arsip Pemilu) penyelamatan, pelestarian, dan kemudahan akses arsip untuk kepentingan pemanfaatan pendayagunaan, dan pelayanan publik

12 instansi


214.743.000

199.460.100

Jumlah Instansi yang Arsipnya Diselamatkan (Arsip KIB)

14 instansi

14 instansi


137.340.000

137.014.300

Jumlah Arsip Hasil Akuisisi

200 berkas

200 berkas


341.384.000

333.098.100

Jumlah Kaset Hasil Wawancara Sejarah Lisan

35 kaset

37 kaset


449.249.000

443.644.700

Jumlah Guide Arsip Konvensional, Audio Visual, Elektronik, Kartografi, dan Kearsitekturan yang Dibuat

2 guide

2 Guide


501.560.000

489.553.60


Lampiran 19

PENCAPAIAN KINERJA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2013 SASARAN STRATEGIS Terwujudnya penyelenggaraan pembinaan kearsipan nasional yang bermutu, terpadu, sistematis, dan komprehensif

Terwujudnya organisasi kearsipan yang proporsional, efektif dan efisien

INDIKATOR KERJA Persentase lembaga negara, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota , BUMN, BUMD, dan lembaga kearsipan perguruan tinggi yang telah menerapkan SIKD dan SIKS dalam pengelolaan arsip dinamis dan statis Persentase Lembaga Negara, BUMN, BUMD, Perguruan Tinggi Negeri yang telah memiliki unit kearsipan

TARGET

REALISASI

ANGGARAN

PROGRAM

10%

10%

Penyelenggaraan Kearsipan Nasional

9%

12%


PAGU 11.219.732.000

REALISASI 9.873.613.143

307.220.000

289.741.000


Terwujudnya SDM Kearsipan yang kompeten dan profesional

Terwujudnya efektifitas penyelamatan, pengolahandan pelestarian Arsip/Dokumen Negara secara Efektif dan Terwujudnya Lembaga Negara, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, BUMN, BUMD, dan Perguruan Tinggi Negeri yang menerapkan pemusnahan arsip Terwujudnya Hasil Kajian Kearsipan Yang Berkualitas

Persentase Arsiparis dan SDM kearsipan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan profesionalitas Persentase arsip statis lembaga negara dapat diselamatkan

100 Arsipar is

102


1.605.966.000

1.559.178.600

40%

70%


5.973.374.000

5.692.938.950


8 instansi

9 instansi


16.606.000

15.615.100

Persentase rekomendasi hasil pengkajian dan pengembangan penyelenggaraan kearsipan nasional yang akan menjadi bahan penyusunan NSPK

8%

8%


1.800.800.000

1.733.803.300


Terwujudnya peningkatan mutu dan efektifitas pengelolaan sistem informasi kearsipan

Terwujudnya peningkatan mutu perencanaan, koordinasi dan pengendalian program serta tata kelola administrasi dan akuntabilitas kinerja yang profesional, transparan dan akuntabel

Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) dan Sistem Kearsipan Statis (SIKS) di seluruh pencipta arsip tingkat pusat, daerah, lembaga kearsipan provinsi/Kabupaten/Kot a dan lembaga kearsipan perguruan tinggi Persentase peningkatan pengunjung diorama sejarah perjalanan bangsa per tahun

9%

9%


1.950.867.000

1.833.432.400

15%

18%

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas dan Tugas Teknis Lainnya

38.038.070.000

26.692.467.729


Lampiran 20 PENCAPAIAN KINERJA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2014 Indikator Kinerja Kegiatan


Program

Indikator Kinerja

Realisasi

Penyelenggaraan

Persentase pencipta arsip

Input : Dana, SDM

Rp2.208.296.000

Rp2.1.5.691.600

Kearsipan Nasional

lembaga negara, lembaga

Output: implementasi

50 instansi

35 instansi

kearsipan provinsi/kab/kota,

SIKD

Rp751.052.000

Rp725 ,341,000

BUMN, dan lembaga kearsipan perguruan tinggi yang telah menerapkan SIKD dan SIKS dalam pengelolaan arsip dinamis dan statis; Persentase lembaga negara,

Input : Dana, SDM

Ket


pemerintah daerah

Output:

15 instansi

14 instansi

Input : Dana, SDM

Rp1.519.172.000

Rp1.470.860.800

Output:

25 instansi

40 instansi

Input : Dana, SDM

Rp609.372.000

Rp602.024.200

Output:

50 instansi

77 instansi

Input : Dana, SDM

Rp1.607.683.000

Rp1.560.649.200

Output:

11 simpul

20 simpul

provinsi/kabupaten/kota, BUMN, dan perguruan tinggi negeri yang telah membuat tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip (JRA) serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip Persentase arsip statis lembaga negara yang dapat diselamatkan Jumlah instansi lembaga Negara yang mendapatkan persetujuan pemusnahan asip Persentase data informasi arsip statis pada lembaga


kearsipan provinsi/kabupaten/kota dan perguruan tinggi dan arsip dinamis pada pencipta sudah terupload dalam JIKN Skor Lakip ANRI

Opini Audit BPK atas Laporan

Input : Dana, SDM

Rp1.542.170.000

Rp1.536.213.600

Output:

1 Laporan AKIP

1 Laporan AKIP

Input : Dana, SDM

Rp383.760.000

Rp364.434.600

Output:

3 dokumen

3 dokumen

Input : Dana, SDM

Rp2.580.500.000

Rp2.570.935.150

Output:

100%

100%

Keuangan

Persentase pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana kerja ANRI dalam rangka mendukung Layanan Arsip


Lampian 21

125


Lampiran 22

126


Lampiran 23

127


Lampiran 24

Perka No 27 Tahun 2014

128


Lampiran 25 Surat Izin Penelitian

129

ANALISIS KINERJA ORGANISASI SEKTOR PUBLIK Studi Kasus di Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2010 s.d S K R I P S I

Recommend Documents