ANALISIS IT GOVERNANCE DENGAN DOMAIN MEA01 DALAM PELAKSANAAN E-HEALTH MENGGUNAKAN KERANGKA KERJA COBIT 5 PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH

Techno.COM, Vol. 15, No. 1, Februari 2016: 48-57

ANALISIS IT GOVERNANCE DENGAN DOMAIN MEA01 DALAM PELAKSANAAN E-HEALTH MENGGUNAKAN KERANGKA KERJA COBIT 5 PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH 1,2

Rusyida Baniya Savira1, Wellia Shinta Sari2 Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Dian Nuswantoro Semarang Jl. Nakula I no. 5 – 11, Semarang, 50131, (024) 3517261 E-mail : [email protected] 1, [email protected] 2

Abstrak Teknologi Informasi memiliki peran yang sangat penting untuk mendukung tujuan pencapaian suatu kegiatan dalam organisasi mupun instansi. Apabila pemanfaatan TI sudah berjalan dan mampu berintegrasi dengan baik dengan organisasi, maka TI mampu mendorong terjadinya peningkatan kinerja organisasi. Untuk mendukungnya, dibutuhkan suatu kegiatan monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja suatu organisasi. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah merupakan suatu instansi pemerintahan yang bertindak sebagai penyelenggara untuk penyediaan layanan kesehatan kepada masyarakat di daerah Jawa Tengah. Permasalahan yang pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah adalah dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan dan evaluasi masih ditemukan beberapa kekurangan seperti kurang lengkapnya Standart Operational Procedure (SOP) mengenai detail proses pengawasan dan penilaian kinerja, proses tata kelola TI yang belum dilakukan secara menyeluruh, serta kurangnya pengawasan dalam peningkatan kebutuhan pemakaian e-health. Dari hasil studi dokumen, wawancara dan kuesioner berdasarkan COBIT 5 dihasilkan level kapabilitas tata kelola proses monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja dan kesesuaian (MEA01) saat ini adalah level 1 yaitu Performed, dengan tingkat pencapaian Largely Achieved sebesar 83,33% atau setara dengan 1,83 yang menunjukkan bahwa proses monitoring kinerja dan kesesuaian yang telah diimplementasikan berhasil mencapai tujuan instansi tetapi masih belum sepenuhnya dikelola dengan baik. Untuk mencapai level kapabilitas 2, dapat dilakukan strategi perbaikan secara bertahap dari proses atribut level 1 sampai 2. Kata kunci: COBIT 5, Analisis Tata Kelola TI, E-health, Proses Monitoring Evaluate and Assess Performance and Conformance (MEA01), Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Abstract Information technology has an important role to support the goal of the organization or institution. When the use of IT has run and integrated well with the organization, it means that the IT has been able to support the improvement of organizational performance. In order to support it, some managerial activities such as monitor, evaluate, and performance assessment are still needed. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah is a state institution which serves the public health services in the area of Central Java. The problem arose in Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah is in the process of monitoring and evaluating process, the lack of detail process in the standard operating procedure (SOP) of the monitoring and assessment performance, the IT governance which has not covered the whole area of the organization, the inexistance of performance assessment and the lack of monitoring in the use of e-health devices. Based on the result of document study, interview, and quesioner using COBIT 5, the capability level of IT governance regarding the monitor, evaluate, and assess performance and conformance process(MEA01) is on the level 1 (performed). While the level of Largely Achieved is 83,33% (equals to 1,83). It shows that the process has been implemented successfully achieve the goal of the institution but it hasn’t been well managed yet. To achieve the capability level 2, can formulate gradual improvement strategy from the attribute of level 1 to level 2. Keywords: COBIT 5, IT Governance, E-Health, Monitoring Evaluate and Assess Performance and Conformance (MEA01), Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah..

48


1. PENDAHULUAN Teknologi informasi pada saat ini telah menjadi bagian yang sangat penting dihampir semua sektor pemerintahan maupun organisasi. Sebagai dampak dari perkembangan teknologi yang semakin cepat, beberapa sektor pemerintahan maupun organisasi memerlukan adanya audit tata kelola teknologi informasi (Information Technologi Governance), sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja serta memberikan nilai tambah dalam sebuah instansi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan stakeholder. IT Governance pada intinya adalah upaya menjamin pengelolaan teknologi informasi agar mendukung bahkan selaras dengan strategi kegiatan suatu enterprise yang dilakukan oleh dewan direksi, manajemen eksekutif, dan juga oleh manajemen teknologi informasi[1]. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2007 mengenai pembagian urusan pemerintahan bidang kesehatan, pemerintah bertanggung jawab dalam Pengembangan sistem informasi kesehatan skala nasional dan fasilitasi Pengembangan sistem informasi kesehatan daerah. E-health juga digunakan pemerintah dalam upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan layanan kesehatan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatakan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang bertindak sebagai penyelenggara untuk penyediaan layanan kesehatan kepada publik telah mengaplikasikan berbagaiaplikasi e-health sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2007 tentang pengembangan kebutuhan Sistem Informasi Kesehatan. Ehealth merupakan solusi penting dalam meningkatkan layanan kesehatan sekaligus dapat menghemat biaya serta memperluas jangkauan layanan kesehatan. Selain itu, inovasi dalam dunia kesehatan melalui e-

49

health dapat menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan daya saing global suatu negara[2]. Beberapa layanan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang berkaitan dengan e-health dapat diakses melalui alamat www.dinkesjatengprov.go.id [3]. Dalam memenuhi penyediaan layanan kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah telah melakukan pengawasan maupun kegiatan penilaian kinerja, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa masalah dan kekurangan seperti kurang lengkapnya Standart Operational Procedure (SOP) mengenai detail proses pengawasan dan penilaian kinerja, belum dilakukannya kegiatan tata kelola TI secara menyeluruh, serta kurangnya pengawasan dalam peningkatan kebutuhan pemakaian elektronik kesehatan (demand on e-health adoption).Terkait masalah yang ada dan pentingnya proses penilaian kinerja, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah merasa perlu adanya standar tata kelola yang efektif, dan dibutuhkan proses pengawasan yang konsisten pada sistem tata kelola penyediaan layanan e-health supaya masalah dapat secepatnya diketahui dan diperbaiki. Dalam pelaksanaan pengawasan dan evaluasi tata kelola TI yang berkaitan dengan penyediaan layanane-health pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, audit teknologi informasi menyediakan suatu tools atau kerangka kerja yang sering digunakan dan sudah dikembangkan serta distandarisasikan yaitu COBIT (Control Objective for Information and Related Technologi). Karakteristik utama kerangka kerja COBIT adalah fokus pada kegiatan, orientasi pada proses, berbasis kontrol dan dikendalikan oleh pengukuran[1]. Sesuai permasalahan yang akan dibahas, domain yang khusus digunakan dari COBIT versi 5 adalah MEA01 (Monitor, Evaluate, and Assess Performance and Conformance) sebagai standar. Domain MEA berfokus pada area manajemen dan proses pengawasan bagaimana sebuah TI

50


dikelola pada suatu organisasi, untuk memastikan desain dan kontrol mematuhi regulasi, serta monitoring berkaitan dengan efektifitas sistem TI. Dari proses pengawasan dan evaluasi sistem tata kelola e-health ini, diharapkan dapat meningkatkan capability level instansi ke level yang lebih baik, serta mampu menghasilkan rekomendasi perbaikan tata kelola terkait penyediaan layanane-health pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah sehingga tujuan dari program tersebut dapat tercapai. Beberapa penelitian mengenai penggunaan kerangka kerja COBIT adalah penelitian oleh Widya Cholil, dkk yaitu “Audit Tata Kelola Sistem Kepegawaian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dengan Kerangka COBIT Versi 5” yang menghasilkan temuan tingkat kapabilitas pada skala 3 (Established Process), sistem kepegawaian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan sudah distandarisasi, terdokumentasi, dan dikomunikasikan melalui pelatihan[4]. Selain itu, penelitian oleh Septa Sari, dkk yaitu “Penerapan Framework COBIT 5 pada Audit Tata Kelola Teknologi Informasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten OKU” yang menghasilkan tingkat kapabilitas pada skala 3 (Established Process), dimana proses tata kelola teknologi informasi tersebut telah diimplementasikan menggunakan proses pelatihan yang tepat[5]. Berdasarkan uraian dari beberapa hasil penelitian sebelumnya maka penulis melakukan penelitian yang berjudul “Analisis IT Governance Dengan Domain MEA01 Dalam Pelaksanaan E-Health Menggunakan Kerangka Kerja Cobit 5 Pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah”, alasan penulis mengambil judul tersebut karena IT Governance pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah sebenarnya sudah berjalan tetapi belum dilakukan secara menyaluruh, sehingga

audit ini hanya berfokus pada monitoring kinerja tata kelola Teknologi Informasi yang sudah ada. Penelitian sebelumnya terkait analisis tata kelola TI berdasarkan kerangka kerja COBIT 5. Tabel 1: Penelitian Terkait N Nama o Peneliti dan Tahun

Masalah

Metode

Hasil

Pengukuran kapabilitas berdasarkan COBIT 5 domain Monitor, Evaluate, and Assess (MEA)

Capability Level 2,38 (managed)

1 .

Widya Cholil, dkk 2013

Analisa tata kelola sistem kepegawaian

2 .

I Nyoma n Adi Purbaw angsa, dkk

Analisa evaluasi tata kelola TI dalam Pengembanga n egovernment

Standar COBIT 5

Tingkat kepatuhan sebesar 3,83 dengan nilai ekspetasi 4,00

2. METODE 2.1. Tata Kelola TI Tata kelola teknologi informasi adalah tanggung jawab dewan direksi dan manajemen eksekutif organisasi. Tata kelola teknologi informasi merupakan bagian terintegrasi dari pengelolaan instansi yang mencakup kepemimpinan, struktur serta proses organisasi yang memastikan bahwa teknologi informasi instansi dapat dipergunakan untuk mempertahankan dan memperluas strategi dan tujuan sorganisasi [1]. 2.2. COBIT COBIT 5 adalah sebuah kerangka menyeluruh yang dapat membantu instansi dalam mencapai tujuannya untuk tata kelola dan manajemen perusahaan TI. Secara sederhana, COBIT 5 membantu instansi


menciptakan nilai optimal dari TI dengan cara menjaga keseimbangan antara mendapatkan keuntungan dan mengoptimalkan tingkat resiko dan penggunaan sumber daya [6]. 2.3. COBIT 5 COBIT versi 5 pada bulan Juni 2012 yang menekankan pada tata kelola TI pada instansi [7].

Gambar 1. Sejarah Perkembangan COBIT [7]

2.3.1. Model Kapabilitas Proses Pada COBIT 5 Model kapabilitas proses pada COBIT 5 didasarkan pada ISO/IEC 15504, standar mengenai Software Engineering dan Process Assessment. Model ini mengukur performansi tiap-tiap proses tata kelola (EDM-based) atau proses manajemen (PBRM based), dan dapat mengidentifikasi area-area yang perlu untuk ditingkatkan performansinya [6].

Gambar 2. Model Kapabilitas Proses dalam COBIT 5 [6]

51

2.3.2. MEA01 (Monitor, Evaluate, and Assess Performance and Conformance) Proses MEA01 (Monitor, Evaluate, and Assesss Performance and Conformance) merupakan proses mengumpulkan, memvalidasi, serta mengevaluasi tujuan proses dan standar kegiatan TI. Mengawasi proses yang tidak sesuai dengan ketentuan dan tujuan yang ditetapkan serta menyediakan kegiatan pelaporan yang sistematik dan tepat waktu [8]. Tujuan dari proses tersebut adalah menyediakan transparansi performa dan kesesuaian dan mendorong pencapaian tujuan. Dalam proses ini terdapat beberapa praktek manajemen (management practices), diantaranya [8]: 1. MEA01.01 (Establish a Monitoring Approach) Terlibat dengan stakeholder guna membangun dan memelihara pendekatan monitoring untuk menentukan tujuan, ruang lingkup dan metode untuk mengukur solusi kegiatan dan pelayanan dan kontribusi terhadap tujuan instansi. Mengintegrasikan pendekatan ini dengan sistem manajemen kinerja instansi. 2. MEA01.02 (Set Performance and Conformance Targets) Bekerja dengan stakeholder untuk menentukan, meninjau secara berkala, update dan menyetujui kinerja dan kesesuaian target dalam sistem pengukuran kinerja. 3. MEA01.03 (Collect and Process Performance and Conformance) Merupakan praktek mengumpulkan dan mengolah data secara tepat waktu dan akurat sesuai dengan pendekatan instansi. 4. MEA01.04 (Analyse and Report Performance)


Merupakan praktek berkala meninjau dan melaporkan kinerja terhadap target, menggunakan metode yang menyediakan ringkas all-around pandangan kinerja TI dan cocok dalam sistem pemantauan instansi. (Ensure the 5. MEA01.05 Implementation of Corrective Actions)

2.5 E-Health Secara umum pengertiian e-health adalah suatu layanan dalam bentuk aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi dihubungkan dengan keseluruhan elemen fungsional pendukung sektor kesehatan.

2.6 Sumber Data 1. Data Primer Data primer merupakan data yang bersumber langsung dari objek penelitian, yaitu pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah bagian Manajemen Informasi dan Pengembangan Kesehatan. Misalnya seperti data yang dihasilkan melalui penyebaran kuisioner dan wawancara dengan para narasumber. 2. Data Sekunder Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada, misalnya data atau dokumentasi perusahaan yang diperoleh melalui kegiatan studi dokumen maupun website Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, serta jurnal ilmiah sebagai referensi guna memperkuat teori yang ada. 2.7 Jenis Data 1. Data Kuantitatif

52

Data Kuantitatif merupakan data yang diperoleh dari pengolahan hasil kuisioner yang dinyatakan dalam bentuk angka. 2. Data Kualitataif Data Kualitatif merupakan data yang diperoleh dari hasil studi dokumen dan wawancara yang dinyatakan dalam bentuk katakata, bukan dalam bentuk angka. 2.8 Metode Pengumpulan Data 2.8.1 Studi Dokumen Studi dokumen ini dilaksanakan dengan cara mempelajari data, buku, file,dan dokumen tertulis lainnya sebagai sumber informasi yang relevan untuk mendapatkan pemahaman tentang penilitian beserta objek yang akan diteliti.Dalam penelitian ini, dokumen diperoleh dari arsip atau file yang ada pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. 2.8.2 Wawancara Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung kepada pegawai bagian Manajemen Informasidan Pengembangan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Penentuan sampel wawancara menggunakan teknik purposive sampling, dimana penulis dengan sengaja memilih siapa saja yang akan dijadikan sampel dengan syarat karyawan yang sudah mempunyai pengalaman kerja lebih dari 3 tahun di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan mempunyai posisi penting dalam kegiatan kegiatan organisasi. Hal ini dilakukan supaya penulis mendapatkan gambaran tentang proses kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah terutama pada bagian Manajemen Informasi dan Pengembangan Kesehatan dengan lebih


jelas serta mengetahui secara lebih rinci bagaimana tata kelola yang selama ini berjalan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. 2.8.3 Kuisioner Dalam penelitian ini metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuisioner yang akan dibagikan kepada pegawai bagian Manajemen Informasi dan Pengembangan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang ditujukan untuk menilai dan mengukur tingkat kapabilitas proses tata kelola TI yangberkaitan dengan proses mengawasi, mengevaluasi, menilai kinerja dan kesesuaian (Monitor, Evaluate, and Assess Performance and Conformance) dalam pelaksanaan penyediaan layanan e-health yang sedang berjalan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Dimana populasi yang digunakan adalah pegawai bagian Manajemen Informasi dan Pengembangan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Sampel penelitian yang digunakan adalah pihak-pihak yang terdapat pada RACI Chart dari proses MEA01 (Monitor, Evaluate, and Assess Performance and Conformance) berdasarkan kerangka kerja COBIT 5. 2.9 Metode Analisis Berdasarkan hasil dari pengolahan data yang dilakukan dengan cara wawancara dan penyebaran kuisioner akan dilakukan beberapa metode analisis yaitu analisis tingkat kapabilitas dan analisis kesenjangan (gap analysis). 2.9.1 Analisis Tingkat Kapabilitas Analisis tingkat kapabilitas berdasarkan hasil dari kuesioner tentang tata kelola TI yangberkaitan dengan proses mengawasi, mengevaluasi, menilai

53

kinerja dan kesesuaiandalam pelaksanaan penyediaan layanan ehealth yang mengacu pada kerangka kerja COBIT 5 MEA01 (Monitor, Evaluate, and Assess Performance and Conformance). Responden untuk proses analisis ini adalah para pihak pengelola Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah bagian Manajemen Informasi dan Pengembangan Kesehatan yang telah dipetakan berdasarkan RACI Chart COBIT 5 MEA01. Perhitungan kuesioner adalah sebagai berikut: a. Setiap level memiliki beberapa proses atribut (PA). Dimana disetiap PA didalamnya terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi sesuai standar pemenuhan proses atribut dalam COBIT 5. b. Setiap kriteria memiliki skor penilaian 1 sampai dengan 4. Skor tersebut merepresentasikan tingkat pencapaian yang dicapai dari masing-masing kriteria. c. Kemudian dilakukan penjumlahan dari seluruh kuesioner terhadap skor yang dicapai setiap level. d. Hasil penjumlahan tersebut kemudian dirata-rata. e. Dari hasil rata-rata dibagi bobot terbesar, kemudiam dikalikan dengan 100%. Dari hasil tersebut didapatkan hasil akhir yang kemudian dapat dikategorikan sesuai aturan: N (Not Achieved, range 0% sampai 15%), P (Partically Achieved, range >15% sampai 15%), L (Largely Achieved, range >50% sampai 85%) dan F (Fully Achieved, range >85% sampai 100%) 2.9.2 Analisis Kesenjangan Analisis kesenjangan (gap analysis) dilakukan untuk mencari berapa selisih antara level tingkat kapabilitas yang


diperoleh saat ini dengan level tingkat yang diharapkan. Analisis dilakukan dengan melakukan identifikasi perbaikan untuk peningkatan level tingkat kapabilitas berdasarkan proses atribut kerangka kerja COBIT 5. Hasil analisis ini adalah saran perbaikan untuk tata kelola TI terkait proses mengawasi, mengevaluasi, menilai kinerja dan kesesuaian dalam pelaksanaan penyediaan layanan ehealth pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN Tabel 2: Hasil Kuesioner

Berdasarkan tabel diatas Tingkat kapabilitas tata kelola TI terkait monitoring kinerja dan kesesuaian pelaksanaan layanan e-health pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah saat ini adalah level 1 yaitu Performed, dengan tingkat pencapaian Largely Achieved sebesar 83,33% atau setara dengan 1,83.

54

Gambar 3. Grafik Kesenjangan Tingkat Kapabilitas

Analisis kesenjangan digunakan untuk mencari selisih dari level tingkat kapabilitas yang dicapai pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah saat ini dengan target level kapabilitas yang akan dicapai. Target yang akan dituju yaitu level 2, maka nilai kesenjangan didapat dari 2 - 1,83= 0,17. Hasil dari analisis kesenjangan adalah berupa usulan rekomendasi strategi perbaikan guna meningkatkan level kapabilitas instansi mengenai Monitor, Evaluate, and Assess Performance and Conformance. Implementasi strategi pebaikan dilakukan pada setiap level kapabilitas yang dicapai saat ini dan target level kapabilitas yaitu pada atribut level 1 dan level 2 supaya mencapai status Fully Achieved. Beberapa usulan strategi perbaikan tersebut yaitu : 1. PA 1.1 (Process Performance) Berikut ini merupakan strategi perbaikan untuk proses atribut 1.1 Process Performance: a. Memperhatikan proses kegiatan monitor, evaluasi, dan penilaian kinerja apakah sesuai dengan tujuan dan standar yang disepakati demi tercapainya kegiatan/program dibidang kesehatan. b. Setelah proses monitor, evaluasi, dan penilaian kinerja sesuai dengan tujuan dan standar yang disepakati, pastikan bahwa tujuan dan standar tersebut telah terintegrasi dengan sistem pemantauan instansi. 2. PA 2.1 (Performance Management)


Berikut ini merupakan strategi perbaikan untuk proses atribut PA 2.1 Performance Management: a. Perlu dilakukan pendefinisian secara jelas mengenai seluruh pihak yang akan dilibatkan dalam kegiatan monitor, evaluasi, dan penilaian kinerja misalnya dengan melakukan identifikasi peran, tanggungjawab, serta tugas pokok terkait proses tersebut. b. Setiap adanya suatu masalah maupun proses yang tidak sesuai dengan rencana yang telah ditentukan terkait kegiatan monitoring kinerja dan kesesuaian perlu diambil tindakan secepatnya untuk menemukan solusinya. c. Perlu adanya kebijakan atau penjelasan secara mendetail dalam SOP mengenai pengalokasian semua kebutuhan sumber daya maupun fasilitas yang dibutuhkan dalam kegiatan proses monitor, evaluasi, dan penilaian kinerja. d. Pengkomunikasian perlu dilakukan antara para stakeholder dengan semua pihak yang terlibat terkait semua proses monitor, evaluasi, dan penilaian kinerja. Misalnya ketika adanya perubahan identifikasi peran dan tanggung jawab pihak-pihak yang terkait proses tersebut, ataupun ketika ditemukan suatu masalah/gangguan terkait proses monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja. Pengkomunikasian tersebut gunanya untuk memastikan kejelasan tanggung jawab penugasan dan pengelolaan secara efektif. 3. PA 2.2 (Work Product Management) Berikut ini merupakan strategi perbaikan untuk proses atribut PA 2.2 Work Product Management: a. Menetapkan kriteria kualitas proses monitor, evaluasi, dan penilaian kinerja, sehingga dapat diketahui standar kriteria yang diharapkan dan dapat dilakukan perbaikan secara berkala. dilaksanakannya proses b. Setiap monitor, evaluasi, dan penilaian

c.

55

kinerja perlu dilakukan pemantauan, pendokumentasian hasil kerja serta pelaporan hasil kerja kepada stakeholder maupun kepada manajemen secara berkala, sehingga akan terlihat kualitas perkembangan dari proses tersebut. Melakukan tindakan analisa untuk hasil kerja proses monitor, evaluasi, dan penilaian kinerja. Mengumpulkan pihak-pihak yang terkait untuk mendiskusikan hasil kerja tersebut, guna mendapatkan gambaran untuk meningkatkan proses monitor, evaluasi, dan penilaian kinerja.

4. KESIMPULAN DAN SARAN 4.1. Kesimpulan Berikut ini merupakan hasil simpulan dari penelitian yang telah dilakukan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah bagian Manajemen Informasi dan Pengembangan Kesehatan terkait pengelolaan proses monitor, evaluasi kinerja dan kesesuaian. 1. Dari hasil analisis tingkat kapabilitas pada area domain MEA01 (monitor, evaluasi, dan penilaian kinerja dan kesesuaian) terkait penyadiaan layanan e-health, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah level berada pada level 1 yaitu Performed Process dengan status Largely Achieved dan pencapaian nilai sebesar 83,33% atau setara dengan nilai 1,83 dimana pengkomunikasian mengenai perencanaan dari performa proses monitoring kinerja dan kesesuaian masih belum sepenuhnya dikelola dengan baik. 2. Untuk mengurangi gap antara level kapabilitas saat ini dengan


target yang ingin dicapai dengan nilai sebesar 0,17, maka Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah harus melakukan beberapa strategi perbaikan secara bertahap dari level 1 dan level 2. 4.2. Saran 1. Rekomendasi tata kelola terkait proses monitoring kinerja dan kesesuaian perlu dikembangkan lagi, tidak hanya pada lingkup monitoring kinerja dan kesesuaian saja melainkan dapat mencakup lingkup proses lain seperti proses EDM (Evaluate, Direct, and Monitor), APO (Align, Plan and Organise), BAO (Build, Acquire and Operate), dan DSS (Deliver, Service and Support). Misalnya dapat dilakukan dengan cara membagikan kuisioner kepada para pegawai secara rutin. Sehingga dapat diperbaiki sesegera mungkin jika terdapat ketidaksesuaian. 2. Perlu mengimplementasikan secara bertahap rekomendasi strategi perbaikan untuk meningkatkan level kapabilitas pada area MEA01 di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah bagian Manajemen Informasi dan Pengembangan Kesehatan. Misalnya dengan mengadakan pertemuan rutin antara karyawan dan stakeholder untuk membahas pelaksanaan rekomendasi strategi guna meningkatan Tata Kelola Teknologi Informasi yang ada. Selain itu Audit Tata Kelola Teknologi Informasi sebaiknya dilakukan secara berkala, maksimal 1 tahun sekali.

56

3. Perlu adanya pengawasan dari Kepala Dinas mengenai pelaksanaan tata kelola TI terkait penyediaan layanan e-health sehingga dapat meningkatkan kebutuhan penyediaan layanan ehealth. Misalnya seperti kepala dinas menetapkan peraturan bahwa setiap instansi pemerintahan wajib menerapkan kegiatan tata kelola TI dan melakukan pengecekan secara rutin.

DAFTAR PUSTAKA [1] Surendro, Kridanto, Implementasi Tata Kelola Teknologi Informasi, Bandung: INFORMATIKA, Juni 2009. [2] Indriany, Kamanti, “E-health and Telemedicine,” 10 Juni 2012. [Online]. Available: http://kamanti.blogspot.com/2012/0 6/e-health-and-telemedicinenormal-0.html. [Diakses 29 Maret 2015]. [3] Jawa Tengah, Dinas Kesehatan Provinsi, “Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah,” 2015. [Online]. Available: www.dinkesjatengprov.go.id. [4] Cholil, Widya; Yulianingsih, Evi; Diharja, Anas Akhir, “Audit Tata kelola Sistem Kepegawaian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dengan Kerangka COBIT Versi 5,” Universitas Bina Darma, Palembang, Oktober 2013. [5] Sari, Septa; Rizal, Syahril; Santi, Rusmala, “Penerapan Framework COBIT 5 pada Audit Tata Kelola Teknologi Informasi di Dinas Komunikasi dan Informatika


Kabupaten OKU,” Universitas Bina Darma, Palembang, April 2014. [6] ISACA, COBIT 5 : A Business Framework for the Governance and Management of Enterprise IT, USA: ISACA, 2012. [7] Winarno, Adi; Setiawan, Agus; Yulianto, Ari Dwi, “COBIT (Control Objectives for Information and related Technology),” FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA, Yogyakarta, 2012. [8] ISACA, COBIT 5: Process Reference Guide Exposure Draft, USA: ISACA, 2011.

57

ANALISIS IT GOVERNANCE DENGAN DOMAIN MEA01 DALAM PELAKSANAAN E-HEALTH MENGGUNAKAN KERANGKA KERJA COBIT 5 PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH

Recommend Documents