ANALISIS HUKUM PEMBERATAN RISIKO DALAM ASURANSI JIWA PADA PERUSAHAAN AJB BUMIPUTERA 1912 BANDAR LAMPUNG

Sri Zanariyah: Analisis Hukum Pemberatan Risiko Dalam Asuransi Jiwa Pada Perusahaan AJB Bumi Putera 1912 Bandar Lampung

123

ANALISIS HUKUM PEMBERATAN RISIKO DALAM ASURANSI JIWA PADA PERUSAHAAN AJB BUMIPUTERA 1912 BANDAR LAMPUNG Oleh: Sri Zanariah Dosen Tetap Yayasan Pada Fakultas Hukum Universitas Saburai ABSTRAK

Terjadinya perjanjian asuransi jiwa yang dibebankan dengan pemberatan risiko menarik untuk dilakukan suatu kajian dalam penelitian. Penelitian ini akan membahas masalah terjadinya asuransi jiwa dengan pemberatan risiko diketahui sebelum atau sesudah asuransi berjalan (terbitnya polis). Penelitian ini difokuskan pada perusahaan AJB Bumiputera 1912 Bandar Lampung. Untuk membahas permasalahan dilakukan penelitian dengan menggunakan penelitian hukum normatif terapan. Data yang dipakai adalah data sekunder dan data primer yang diperoleh dari hhasil studi pustaka, studi dokumen serta wawancara di Perusahaan AJB Bumiputera 1912 Bandar Lampung, setelah semua data terkumpul dilakukan pengolahan data selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

________________________________ Keywords : Asuransi, Pemberatan Risiko PENDAHULUAN Dalam kehidupan manusia akan dihadapi suatu peristiwa yang mungkin dapat terjadi kapan saja dan dimanapun berada. Apabila peristiwa tak tentu benar-enar terjadi dapat menimbulkan suatu kerugian atau kesulitan ekonomi yang dapat menjadi beban kehidupan tanpa kuasa menolaknya. Kemungkinan terjadinya kerugian atau kesulitan ekonomi tertentu akibat dari peristiwa tak tentu dikenal dengan istilah “risiko”. Risiko yang dihadapi seseoang dapat terjadi karena adanya peristiwa berupa kehilangan sesuatu, kerusakan dan musnahnya benda yang mengakaibatkan suatu kerugian, kerugian ini dapat dinilai dengan uang. Ada pula risiko yang tidak dapat dinilai dengan uang, yaitu berkaitan jiwa dan raga seseorang, dapat berupa kematian, kehilangan fungsi tubuh karena cacat sebagain atau seluruhnya, dapat pula disebabkan sakit atau kecelakaan.

Jurnal Sains dan Inovasi II(2)123-130(2006)

Peristiwa tak tentu yang menimpa jiwa seseorang akan menimbulkan ketidak seimbangan ekonomi atau menggangu keadaan ekonomi suatu keluarga merupakan suatu beban hidup yang harus dihadapi, terutama jika ada yang mengalami peristiwa tersebut sebagai kepala keluarga tumpuan dalam menopang kebutuhan hidup suatu keluarga. Peralihan risiko dalam bentuk perjanjian asuransi terus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri, baik jenis maupun jumlahanya, terhadap harta benda ataupun jiwa manusia. Dengan beraneka ragam jenis yang dapat diasuraansikan, perusahaan asuransi (Penanggung) harus dapat membuat standar tertentu sebagai ukuran dasar perjanjian yang dapat dipilih oleh pihak yang mengalihkan risiko (tertanggung), tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya perjanjian diluar risiko-risiko standar dengan pembebanan premi


yang lebih besar dari risiko standar itu sendiri. Terjadinya perjanjian asuransi diluar risio standar, sangat dimungkinkan sebagian ketentuan dalam Pasal 293 Kitab UndangUndang Hukum Dagang (KUHD). “Apabila pada suatu gedung yang diasuransikan terjadi perubahan tujuan penggunaan yang mengakibatkan lebih besar ancaman bahaya kebakaran, sejak terjadi perubahan tujuan penggunaan itu kewajiban penanggungana memikul risiko menjadi berhenti”. Isi pasal 293 KUHD di atas dapat disimpulkan bahwa dalam suatu perjanjian asuransi dapat terjadi adanya perubahan risiko yang dihadapi, dimana risiko berubah lebih besar karena adanya tujuan penggunaan benda yanag diasuransikana sehingga akibat dar perubahan ini, apabila risiko benarbenar terjadi penanggung tidak lagi bertanggung jawab, dapat dilihat pada kalimata. Kewajiban penanggung memikul risiko menjadi berhenti. Berhentinya kewajiban penanggung karena terdapat pemberatan risiko setelah asuransi berjalan. Dalam hal ada pemberatan risiko Wirjoo Prodjodikoro berpendapat perlunya memperhatikan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt), supaya kedua belah pihak mengadakan perundingan lagi apakah layak asuransi diteruskan tanpa perubahan, atau diadakan perubahan misalnya dengan menaikan jumlah premi (Abdulkadir Muhammad, 1999:83). Selain itu perlu pula memperhatikan ketentuan Pasal 251 (KUHD) tentang Jurnal Sains dan Inovasi II(2)123-130(2006)

124

syarat khusus perjanjian asuransi berkaitan dengan pemberitahuan yang harus dilakukan tertanggung tentang keadaan benda yang diasuransikan yang telah menjadi obyek asuransi. Untuk itu kewajiban tertanggunglah yang harus memberitahukan jika ada pemberatan risiko sehingga perjanjian berhenti atau dilanjutkan sepanjang ada kesepakatan antara pihak-pihak. Salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang asuransi jiwa adalah Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 (selanjutnya ditulis AJB Bumiptera 1912). Sebagai perusahaan asuransi Nasional AJB Bumiputera 1912 memiliki kinerja yang cukup baik, hal ini ditunjukkan dengan perolehan income mencapai 5,9 triliun dalam 5 tahun terakhir (20002004). Saat ini perusahaan AJB Bumiputera AJB 1912 memiliki 18.000 agen yang tersebar di 30 kantor cabang di Indonesia (hasil wawancara dengan staf administrasi/insttruktur AJB Bumiputera 1912 Bandar Lampung pada prariset). Dari uraian-uraian diatas berkaitan dengan pemberatan risiko dalam asuransi menarik minat untuk meneliti dengan judul Analisis Hukum Pemberatan Risiko Dalam Asuransi Jiwa pada Perusahaan AJB Bumiputera 1912 Bandar Lampung. Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi permasalahan adalah : 1) Bagaimana perjanjian asuransi jiwa dengan pemeratan risiko pada Perusahaan AJB Bumiputera 1912 Bandar Lampung , 2) Apa akibat Hukum dari pemberatan risiko yang diketahui


sebelum dan sesudah asuransi berjalan. Pada pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, ditulis bahwa ”Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana Penanggung mengikatkan diri kepada Tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada Tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita Tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”, dari rumusan ini nampak lebih luas lingkupnya, bukan hanya asuransi kerugian saja namun meliputi pula asuransi jiwa dan asuransi sosial. Berdasarkan jenis-jenis asuransi jiwa adalah salah satu bentuk asuransi sukarela (Voluntary Insurance), dimana asuransi ini timbul atas kehendak pihak-pihak yang berkepentingan atas jiwa dan raganya atau keluarganya memberikan proteksi terhadap keselamatan jiwa dan dan raga seseorang dari ancaman akibat kematian, dimana pihak tertanggung akan menerima sejumlah santunan atau jaminan pada saat dibutuhkan, hal ini menunjukkan sifat dasar asuransi jiwa yaitu proteksi terhadap kerugian finansial akibat hilangnya kemampuan menghasilkan pendapatan (nilai ekonomi) yang


125

disebabkan oleh kematian, maupun usia lanjut. Pengaturan secara khusus tentang pemberatan risiko dapat juga berdasarkan pada Pasal 638 KUHD, yang terjadi pada asuransi laut : asuransi bahan kapal, asuransi pembiayaan penganagkutana dan asuransi barang muatan. Apabila terjadi perubahan jurusan atau perjalanan atas kehendak nahkoda atau pemilik, kewajiban penanggung memikul risiko berhenti. Jika terjadi kerugian penanggung tidak berkewajiban membayar klaim ganti kerugiaan. Untuk itu Warjono Prodjodikoro berpendapat dalam hal ada pemberatan risiko perlu memperhatikan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPdt, supaya kedua belah pihak mengadakan perundingan lagi apakah layak asuransi diteruskan tanpa perubahan, atau diadakan perubahan misalnya dengan menaikan jumlah premi. Penggunaan pasal 251 KUHD dalam memecahkan masalah pemberatan risiko berkaitan dengan pemberitahuan yang harus dilakukan tertanggung tentang keadaan benda atau objek asuransi, bahwa tertanggung tetap memberitahukan tentang perubahan-perubahan apa saja yang terjadi terhadap objek asuransi, sehingga sebelum suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian itu muncul, penanggung dapat mengambil langkah-langkah atau mengadakan perundingan apakah akan mengakhiri kontrak atau menaikan jumlah premi. Pengumpulan dan penganalisaan risiko penting dilakaukan dalam proses


(unerwriting), mengingat penetapan tarif premi untuk risiko tertentu berbeda dengan penetapan tarif biasa (standar) Darmawi, 2000:99100). Kenneth Huggins dan Robert D Land (1992) menyebutkan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi tingkat risiko mortalita ditunjukkan oleh calon tertanggung, tugas underwriter adalah menentukan adanya faktor-faktor tertentu dan luas pengaruhnya terhadap tingkat risiko, dimana faktor-faktor tersebut cenderung meningkatkan risiko kematian seseorang calon tertanggung melebihi tingkat normaal untuk usianaya, usia hanyalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi risiko kematian seseorang. METODE PENELITIAN Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif terapan yang menggambarkan hasil penelitian secara utuh dan menyeluruh tentang perjanjian asuransi jiwa dengan pemberatan risiko. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Pengumpulan data sekunder melalui studi pustaka dan studi dokumen. Caranya dengan membaca, menelaah ketentuanketentuan hukum positif yang mengatur tentang perjanjian asuransi jiwa, polis asuransi, serta literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Pengumpulan data primer melalui studi lapangan dengan melakukan wawancara langsung kepada informan yaitu pimpinan perusahaan AJB Bumiputera 1912 Bandar Lampung dan karyawan Jurnal Sains dan Inovasi II(2)123-130(2006)

126

yang ditunjuk oleh pimpinan perusahaan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu menguraikan data dalam bentuk-bentuk kalimat yang disusun secara sistematis untuk memudakan interprestasi data sesuai dengan tujuan penelitian. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Asuransi jiwa merupakan perjanjian peralihan risiko antara tertanggung kepada penanggung berkaitan dengan meninggalnya seseorang yang dipertangungkann pada masa yang akan datang yang mungkin dapat mengakibatkan suatu kerugian atau kehilangan nilai ekonomi. Adanya peralihan risiko ini diimbangi dengan pembayaran premi oleh tertanggung kepada penanggung dalam waktu tertentu, apabila pada waktu tertentu risiko benar-benar terjadi maka penanggung (perusahaan asuransi) akan membayar uang pertanggungan kepada tertanggung atau pihak yang ditunjuk, sebesar yang telah diperjanjikan sebelumnya dan tertulis dalam surat perjanjian yang disebut Polis Asuransi. Berdasarkan hasil wawancara dengan staf yang ditunjuk pada Perusahaan AJB Bumiputera 1912 atas pertanyaan dari peneliti ”mengapa hanya tabel premi asuransi standar yang diberikan pada agen asuransi, tidak diberikan pula tabel premi asuransi dengan pemberatan risiko ?”Dijelaskan bahwa penentuan premi dengan pemberatan risiko ada pada Kantor Pusat dalam hal ini didasarkan pada analisis hasil pemeriksaan kesehatan oleh Tim Underwriting (Departemen


Pertanggungan AJB Bumiputera 1912), jadi ada tidaknya pemberatan risiko yang menimbulkan pembebanan premi tambahan memerlukan keahlian khusus, sehingga para agen tidak dibebankan untuk menilai adanya risiko tinggi tersebut. Setelah aplikasi (formulir permintaan) serta persetujuan kategori pemberatan risiko, dengan memilih alternatif yang ditawarkan dan menandatangani surat, calon tertanggung harus menyertakan dokumen yang dibutuhkan sebagai bukti pengisian data yang benar tersebut, misalnya Kartu Tanda Penduduk (KTP), dokumen keterangan medis, pekerjaan dan sebagainya. Kewajiban lainnya adalah calon tertanggung sudah harus membayar premi pertama sebesar apa yang tertera dalam ketentuan perusahaan yang disebutkan dalam kwitansi penerimaan uang premi sebagai titipan. Setelah ada kesepakatan pihak-pihak dan dibuktikan dengan adanya polis yang sudah ditandatangani oleh tertanggung maupun penanggung, maka polis mulai berlaku sejak penandatanganan, sebagai bentuk telah sama-sama menyetujui isi perjanjian (polis). Pada Perusahaan AJB Bumiputera 1912 ditentkan sejak tanggal penerbitan. Oleh karena pihak tertanaggung telah menandatangani polis berarti setuju dengan ketentuan tersebut. Selain karena terjadinya risiko atau karena habisnya masa kontrak asuransi, dalam asuransi jiwa, asuransi dapat berakhir karena tidak dibayarnya premi oleh tertanggung dalam masa tertentu yang Jurnal Sains dan Inovasi II(2)123-130(2006)

127

mengakibatkan berhentinya perjanjian asuransi, karena berhentinya perjanjian akibat tidak dibayarnya premi perjanjian tidak berarti apa-apa karena walaupun risiko terjadi tetapi risiko itu tidak dialihkan sebelumnya sehingga perusahaan tidak menerima peralihan risiko dan tidak berkewajiban menanggung risiko atau membayar uang pertanggungan. Berhentinya perjanjian dapat pula terjadi karena adanya perubahan dari objek asuransi yang mengandung pemberatan risiko. Pemberatan risiko dalam undangundang (KUHD) tidak diatur secara rinci/jelas, khususnya pemberatan risiko dalam asuransi jiwa. KUHD hanya mengatur mengenai pemberatan risiko dalam asuransi kerugian yakni perubahan mengenai risiko pada asuransi kebakaran dan asuransi di laut (perjalanan melalui laut). Asuransi karena adanya pemberatan risiko ini terjadi setelah asuransi berjalan. Berhentinya asuransi karena adanya pemberatan risiko adalah untuk memenuhi asas keadilan atau asas keseimbangan, kalau diketahui sejak awal (sebelum kontrak) kemungkinan perusahaan akan menolak permintaan asuransi dari calon tertanggung atau perusahaan dapat menerima dengan ketentuan khusus, misalnya dengan penambahan premi, pengurangan jangka waktu atau uang pertanggung diperkecil. Ada tidakanya pemberatan risiko dalam asuransi jiwa dapat diketahui setelah underwriter melakukan penelitian data calon tertanggung hal ini sebagaimana yang diterapkan oleh Perusahaan


AJB Bumiputera 1912. data calon tertanggung yang dapat berpengaruh pada adanya pemberatan risiko dapat dilihat mula-mula pada usia calon tertanggung, riwayat kesehatan, pekerjaan, keagamaan, serta dapat pula berdasarkan jumlah uang pertanggungan yang melebihi nilai rupiah 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), meskipun usia calon tertanggung dibawah 50 (lima puluh) tahun apabila UP di atas Rp. 200.000.000,00, maka calon tertanggung harus melakukan pemeriksaan kesehatan, termasuk dalam kategori medical. Setelah penilai risiko berkesimpulan adanya risiko tinggi sehubungan dengan tingka kematian yang melekat pada diri calon tertanggung, aktuaris dapat menentukan adanya premi tambahan kepada calon tertanggung, yang mana hasil pemeriksaan dan perhitungan harus disampaikan kepada calon tertanggung untuk menyetujui atau tidak membayar premi tambahan tersebut. Berdasarkan pemeriksaan dokumen penawaran premi tambahan dari Perusahaan AJB Bumiputera 1912 diketahui bahwa lengkapnya dokumen yang harus disertakan sebagai alasan dikenakannya premi tambahan karena adanya alasan pemberatan risiko (asuransi substandar) berdasarkan pada hasil pemeriksaan permintaan asuransi. Sebagaimana diketahui bahwa permintaan asuransi harus disertai syarat-syarat yang harus dilampirkan pada Surat Permintaan tersebut. Persetujuan yang ditawarkan adalah jumlah premi tambahan yang harus dibayar Jurnal Sains dan Inovasi II(2)123-130(2006)

128

oleh tertanggung, sehingga tercapai kata sepakat antara calon tertanggung dengan pihak perusahaan melalui agen asuransi yang ditugaskan, selanjutnya perusahaan akan membuat polis dan menerbitkan serta menyerahkan kepada tertanggung. Adanya pemberatan risiko dalam perjanjian asuransi jiwa setelah asuransi berjalan belum ada ketentuan umum ataupun khusus yang mengaturnya, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa manusia dapat saja mengalami suatu al diluar kemampuannya untuk menghindar atau menolak suatu peristiwa tak tentu jenisnya yang dapat menimpa siapa saja. Sampai polis diterbitkan tidak ada suatu apapun yang dapat mempengaaruhi adanya risiko tinggi, sehingga perjanjian asuransi berjalan dengan risiko standar dan pembebanan premi dikenakan premi standar, berdasarkan jawaban dari staf Perusahaan AJB Bumiputera 1912 Bandar Lampung dan agen asuransi, terhadap pertanyaan dari peneliti yang berkaitan dengan terjadinya risiko tinggi setelah polis diterbitkan (berjaan) diperoleh informasi bahwa pada dasarnya segala risiko yang dihadapi ole Perusahaan akan menjadi tanggung jawab perusahaan oleh karenanya perlu adanya kecermatan dalam menilai risiko calon tertanggung pada saat agen melakukan penawaran, baik yang nampak terlihat jelas maupun yang harus diperoleh melalui wawancara secara mendalam, sehingga agen sebagai ujung tombak perusahaan dalam melakukan penawaran, baik yang nampak terlihat jelas, maupun yang harus diperoleh melalui wawancara secara mendalam, sehingga agen


sebagai ujung tombak perusaaan dalam melakukan penawaran bila diperlukan melakukan pencatatan terhadap segala sesuatu yang menyangkut diri calon tertanggung, sehingga ada tidaknya risiko tinggi dapat diketahui sejak dini. Pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik kedua belah pihak yang berkepentigan terhadap objek asuransi, dengan adanya pemberatan risiko ini akan ada kesepakatan terhadap risiko yang dihadapi, apakah mengakibatkan perubahan isi polis atau perjanjian berhenti sebagaimana ketentuan yang diatur dalam asuransi kerugian, yang mana akibat-akibat ini arus ada penyelesaian antara tertanggung maupun penanggung sehingga keseimbangan dalam asuransi dapat tercapai. Segala persoalan antara pihak-pihak apabila diselesaikan dengan kesepakatan maka persoalan itu dapat diakhiri secara baik-baik tanpa harus saling menuntut apalagi ika sampai melibatkan pihak lain, bagaimana pun juga pihak perusahaan harus selalu menjaga nama baik perusahaan, sehingga perusahaan harus memberi keputusan yang dapat menjadikan pihak tertanggung puas tanpa unsur paksaan, sebaliknya pihak tertanggung mempunyai kepentingan terhadap jiwa dan risiko yang dihadapi sehingga tertanggung harus dapat melaksanakan kewajiban secara benar, agar premi yang sudah dibayar tidak sia-sia. SIMPULAN DAN SARAN Simpulan


129

1. Perjanjian asuransi jiwa dengan pemberatan risiko dapat terjadi melalui proses berikut ini: a. Penawaran awal dari pihak perusahaan kepada calon tertanggung b. Penawaran lanjutan mengenai adanya pemberatan risiko c. Terjadinya kesepakatan dengan terbitnya polis asuransi d. Pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik hingga perjanjian asuransi jiwa berakhir. 2. Akibat hukum adanya pemberatan risiko apabila diketahui sebelum polis diterbitkan, maka pihak perusahaan akan membebankan premi tambahan, atas dasar risiko yang dihadapi termasuk extra mortalita, yang telah disepakati oleh tertanggung. Apabila pemberatan risiko diketahui setelah polis diterbitkan bukan karena kelalaian tertanggung, perjanjian asuransi tetap dapat berjalan, namun jika ada dugaan itikad tidak baik dari pihak tertanggung yang sengaja menyembunyikan adanya pemberatan risiko, perjanjaian asuransi dapat berhenti atau berakhir. Saran

Hendaknya pihak perusahaan yang sudah lama berkiprah dalam menjalankan bisnis asuransi, sudah dapat menentukan standar asuransi dengan pemberatan risiko tertentu, sehingga pada saat penawaran sudah dapat dikomunikasikan secara menyeluruh. DAFTAR PUSTAKA


Darmawi, Herman. 2000. Manajemen Asuransi. PT. Bumi Aksara, Jakarta. Hartono, Sri Rejeki. 1985. Asuransi dan Hukum Asuransi di Indonesia. IKIP Semarang Press, Semarang. -------------------------. 1997. Asuransi dan Perusahaan Asuransi. Sinar Granka, Jakarta. Muhammad Abdulkadir. 1999. Hukum Asuransi Indonesia. PT Citra Aditya Bakti, Bandung. -----------------------------. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.


130

Salim, Abbas. 2000. Asuransi dan Manajemen Risiko. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Sastrawidjaja, M Suparman dan Endang, 1997. Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian. Alumni, Bandung. Satrio J. 1992. Hukum PerjanjianPerjanjian Pada Umumnya. PT Citra Aditya Bakti, Jakarta. Yan Pramudia Puspa. 1997. Kamus Hukum. Edisi Lengkap. Aneka Ilmu, Semarang.

ANALISIS HUKUM PEMBERATAN RISIKO DALAM ASURANSI JIWA PADA PERUSAHAAN AJB BUMIPUTERA 1912 BANDAR LAMPUNG

Recommend Documents