ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENCAPAIAN TARGET PAJAK SE-KANWIL DJP JAWA TIMUR I
Setijo Budi STIE “Atma Bhakti” Surakarta
ABSTRACT
Attainment of tax goals is one of some factor that holds an important role to run the state defrayal. Therefore, organizer of state’s finance shall be out for improving attainment of tax goals. Some factors that are expected to effect the attainment of tax goals were as follows: tariff policy, prima service, knowledge of taxation, readiness of medium and infrastructure, and organizational cultural. The purpose of this study were as follows: (1) to find out the effect of tariff policy toward attainment of tax goals, (2) to find out the effect of prima service toward attainment of tax goals, (3) to find out the effect of knowledge of taxation toward attainment of tax goals, (4) to find out of readiness of medium and infrastructure toward attainment of tax goals, (5) to find out the effect of organizational cultural toward attainment of tax goals, and (6) to find out the effect of tariff policy, prima service, knowledge of law and taxation regulation, readiness of medium and infrastructure, and organizational cultural together toward attainment of tax goals. This study was study explanatory. The population of this study was Office of Tax Service (KPP) Kanwil DJP of Java of Part of East I. The questionnaire was used in collecting the data. Then, the data were analyzed by using regression analysis. The study results showed that: (1) there was a effect of tariff policy toward realization/attainment of tax goals in which the coefficient correlations was 0,407, t value = 4,584, and Sig t = 0,000, (2) there was a effect of prima service toward attainment of tax goals in which the coefficient correlation was 0,366, t value = 2,880, and Sig t = 0,005, (3) there was a effect of knowledge of taxation toward attainment of tax goals in which the coefficient correlation was 0,542, t value = 3,445, and Sig t = 0,001, (4) there was a readiness of medium and infrastructure toward attainment of tax goals in which coefficient correlation was 0,594, t value = 2,902, and Sig t = 0,005, (5) there was a effect of organizational cultural toward attainment of tax goals in which the coefficient correlation was 0,414, t value = 2,885, and Sig t = 0,005, (6) there was a effect of tariff policy, prima service, knowledge of taxation, readiness of medium and infrastructure, and organizational cultural together toward attainment of tax goals in which the coefficient correlations was 0,755, F value = 27,620, and Sig F = 0,000.
Keyword : Tariff policy, prima Service/Counseling, knowledge of lawa and taxation regulation, readiness of medium and infrastructure, organizational cultural, and the realization/attainment of tax gools
I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang
M
emasuki era reformasi, otonomi daerah dan globalisasi yang penuh dengan persaingan diawali dengan pelaksanaan 10 program prioritas ekonomi (Suparmoko, 2002) yaitu: 1). Mengembangkan stabilitas sektor financial, 2). Peningkatan kesejahteraan rakyat pedesaan, 3). Pengembangan usaha kecil dan menengah, 4). Peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani, 5). Pemulihan ekonomi berdasarkan investasi, 6). Peningkatan ekspor, 7). Privatisasi BUMN dengan bernilai tambah, 8). Desentralisasi fiskal, 9). Sumberdaya alam, 10). Restrukturisasi perbankan dan dunia usaha. Prioritas program di sektor ekonomi tersebut selanjutnya diikuti dengan kebijakan-kebijakan yang segera diambil, yaitu: 1) Restrukturisasi ekonomi, 2) Telekomunikasi, 3) Membangun kembali transportasi, 4) Memperbaiki sistem penga dilan dan regulator utama, 5) Menuntaskan restrukturisasi perbankan, 6) Reformasi pasar modal, 7) Program kesehatan dasar dan kebersihan nutrisi, 8) Reformasi pendidikan, 9) Reformasi program mikro produktivitas, 10) Pembinaan usaha kecil dan menengah yang berorientasi pasar, dan 11) Menyelesaikan utang konglomerat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pencapaian target pajak tersebut, yaitu antara lain pengetahuan
perpajakan, tanggung jawab, motivasi kerja, kepuasan kerja, kreativitas, inteljensi, budaya organisasi, fasilitas suatu layanan, dan lain sebagainya. Faktor-faktor internal meliputi kinerja aparatur, kompetensi aparatur, verifikasi, dan koordinasi. Kemampuan kelembagaan dan aparat administrasi terutama sekali kejujuran dan integritas aparat maupun wajib pajak merupakan potensi yang besar dalam perpajakan. Karenanya kondisi internal Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah menentukan efektivitas pencapaian target pajak tergantung pada kondisi internalnya. Berkaitan dengan hal itu, Steers (1985) mengemukakan bahwa efektivitas dinilai menurut ukuran seberapa jauh suatu organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai. Sedangkan factor-faktor eksternal yang mempengaruhi pencapaian target pajak adalah suku bunga, inflasi, ekspor, impor, dan kurs valuta asing. Selanjutnya dihubungkan dengan kebijakan-kebijakan ekonomi suatu negara yang memperhatikan keseimbangan internal dan eksternalnya. Keseimbangan internal merujuk pada tingkat penggunaan tenaga kerja yang penuh dangan stabilitas harga. Keseimbangan internal dapat dicapai melalui kebijakan fiskal dan moneter terhadap pengangguran dan inflasi. Keseimbangan eksternal merujuk pada keseimbangan dalam neraca pembayaran negara itu dengan kebijaksanaan restriksi dan ekspansi.
B. Identifikasi Masalah Sistem perpajakan di Indonesia yang melaksanakan sistem self assessment, memberikan tanggung jawab pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri. Pada sistem ini, Pemeriksa pajak mempunyai peran yang besar di dalam penegakan hokum agar Wajib Pajak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan. Di sisi lain, KPP dituntut untuk mencapai target yang telah direncanakan, dalam tubuh DJP dikenal istilah bahwa sebaik apapun kinerjanya dinilai dari tercapai tidaknya target yang telah ditetapkan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pencapaian target pajak tersebut, yaitu antara lain pengetahuan perpajakan, tanggung jawab, motivasi kerja, kepuasan kerja, kreativitas, intelijensi, budaya organisasi, fasilitas suatu layanan, dan lain sebagainya. Guna memahami hal tersebut di atas, maka perlu adanya identifikasi masalah yang perlu dicermati, yaitu kebijakan tarif pajak, mutu pelayanan, pengetahuan perpajakan, sarana dan prasarana, dan budaya organisasi.
yang mempunyai pengaruh yang positif terhadap pencapaian target pajak yang meliputi kebijakan tarif, pengetahuan perpajakan, sarana dan prasarana, pelayanan prima, dan budaya organisasi.
D. Perumusan Masalah Bertitik tolak dari pernyataan di atas maka dapat dirumuskan masalah penelitiannya, yaitu: 1. Apakah terdapat pengaruh kebijakan tarif pajak terhadap pencapaian target pajak? 2. Apakah terdapat pengaruh pelayanan prima terhadap pencapaian target pajak? 3. Apakah terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap pencapaian target pajak? 4. Apakah terdapat pengaruh sarana dan prasarana terhadap pencapaian target pajak? 5. Apakah terdapat pengaruh budaya organisasi terhadap pencapaian target pajak? 6. Apakah terdapat pengaruh kebijakan tarif, pelayanan prima, pengetahuan perpajakan, sarana dan prasarana, dan budaya organisasi secara bersamasama terhadap pencapaian target pajak?
C. Pembatasan Masalah
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Faktor-faktor yang mempengaruhi target penerimaan pajak antara lain faktor internal dan faktor eksternal. Sehubungan keterbatasan waktu, tenaga, biaya dan keterbatasan jangkauan penelitian maka peneliti membatasi hal-hal sebagai berikut. Guna mengetahui lebih mendalam tentang usaha untuk tercapainya target pajak, maka penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan seluruh permasalahan
1. Tujuan Penelitian a. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan tarif pajak, pelayanan prima, pengetahuan perpajakan, sarana dan prasarana, dan budaya organisasi terhadap pencapaian target pajak. b. Mengkaji pengaruh secara sendirisendiri maupun bersama-sama kebijakan tarif pajak, pelayanan prima, pengetahuan perpajakan,
sarana dan prasarana, dan budaya organisasi terhadap pencapaian target pajak. 2. Kegunaan Penelitian a. Dengan informasi yang didapat dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pemecahan masalah berkaitan dengan sistem pengolahan penerimaan pajak. b. Memberikan beberapa masukan yang dapat digunakan untuk merumuskan beberapa alternative kebijaksanaan berkenaan dengan sistem perpajakan di Indonesia. c. Menyarankan langkah-langkah yang dapat diambil pemerintah khususnya KPP dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak. d. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digali unsur-unsur atau pengaruh-pengaruh yang menyebabkan tingkat tercapai atau tidaknya target pene-rimaan pajak. e. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat diketahui dan dapat disumbangkan beberapa manfaat atau kegunaan untuk tercapainya target pajak. II. KAJIAN TEORETIS, KERANGKA BERFIKIR, DAN HIPOTESIS A. Kajian Teoretis 1. Konsep Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah dan Kegiatannya Bagi suatu pemerintah negara, keuangan merupakan masalah penting baginya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga negara. Faktor keuangan adalah penting bagi setiap kegiatan pemerintahan, karena hamper tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak membutuhkan biaya. Makin besar jumlah uang yang tersedia, makin banyak pula kemung-
kinan kegiatan atau pekerjaan yang dapat dilaksanakan. Demikian juga semakin baik pengelolaannya semakin berdaya guna pemakaian uang tersebut. Pada dasarnya kegiatan pemerintah dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu (1) kegiatan dalam mengalokasikan faktor-faktor produksi, (2) kegiatan dalam mengadakan redistribusi pendapatan, (3) kegiatan menstabilisasikan perekonomian, (4) kegiatan yang mempercepat pertumbuhan ekonomi. 2. Sistem Perpajakan Berbagai pengertian tentang pajak, dalam Trotle de la Science des Finance (1906) dikatakan bahwa pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dipaksakan oleh kekuasaan publik kepada penduduk atau barang untuk menutup belanja Negara. Meskipun demikian, tentang “without reference” tampaknya masih menjadi tanda tanya bagi banyak orang, karena bagaimanapun juga uang-uang tersebut digunakan untuk produksi dan jasa, jadi benefit diberikan kepada masyarakat, hanya tidak mudah ditunjukkan, apalagi perseorangan. Pajak adalah suatu pungutan wajib yang dibuat otoritas publik dimana tidak ada imbalan/pengganti langsung yang diterima. Sedangkan definisi yang lebih lengkap mengatakan bahwa pajak adalah sesuatu yang bukan merupakan bentuk sanksi hukuman tetapi merupakan kewajiban untuk memindahkan sumber dayasumber daya dari pihak swasta ke pihak publik, pungutan yang dilakukan atas dasar kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya dan tanpa merujuk kepada manfaat langsung yang diterima, jadi dalam rangka
untuk mencapai hal-hal yang berkaitan dengan tujuan perekonomian sosial suatu bangsa. Untuk mewujudkan efektivitas pengelolaan penerimaan pajak, pemerintah telah menetapkan pelbagai kebijakan dalam seperangkat perundang-undangan, yaitu: 1). UURI No.16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 2). UURI No. 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. 3). UURI No. 18 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. 4). UURI No. 20 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan surat paksa. 5). UURI No. 20 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 6). UURI No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. 7). UUD 45 Pasal 23A tentang pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara.
3. Kebijakan Tarif dan Keseimbangan Internal dan Eksternal Dalam Kebijaksaan Ekonomi suatu Negara.
Penetapan tarif tersebut memerlukan identifikasi yang akurat dalam hal kondisi ekonomi dari tiap unit ekonomi (idealnya tiap barang). Tanpa identifikasi yang akurat, maka bisa terjadi bahwa penerimaan pajaknya justru minimal. Hal itu terjadi bila tarif ditetapkan secara terbalik, dalam arti bahwa barang yang kurva permintaan/penawarannya lebih inelastis justru dikenai pajak dengan tarif yang lebih rendah. Dalam kontek penyelenggaraan pemerintahan, efektivitas pengelolaan penerimaan negara tergantung pada kebijakan-kebijakan ekonomi suatu negara yang memperhatikan keseimbangan internal dan eksternalnya. Keseimbangan internal dapat dicapai melalui kebijakan fiskal dan moneter terhadap pengangguran dan inflasi. Keseimbangan eksternal merujuk pada tingkat penggunaan tenaga kerja yang penuh dengan stabilitas harga. Keseimbnagan internal dapat dicapai melalui kebijakan fiskal dan moneter terhadap pengangguran dan inflasi. Keseimbangan eksternal merujuk pada keseimbangan dalam neraca pembayaran negara itu dengan kebijaksanaan restriksi dan ekspansi. Berdasarkan hal tersebut di atas, pada dasarnya terdapat pilihan bagi organisasi yang dapat ditempuh dalam rangka mengendalikan pihak lain dalam rangka pencapaian tujuan. Pilihan tersebut, Transacyion Vost menurut paham Economics (TCE), adalah pilihan pertukaran melalui mekanisme pasar (market transaction) maupun pertukaran dalam hirarki organisasi (hierachical transaction). 4. Target Penerimaan Pajak
As’ad (1991) menyatakan bahwa kriteria umum yang dipakai sebagai ukuran kinerja yaitu kualitas, kuantitas, dan waktu yang dipakai, jabatan yang dipegang, absensi dalam menjalankan pekerjaan. Sedangkan Utomo (1995) menyatakan bahwa faktor kinerja pegawai dalam efektivitas pengelolaan pendapatan negara merupakan hasil kerja aparat pelaksana untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan melalui tugas, karena berhasil tidaknya penerimaan/pendapatan dari sumber-sumber yang dikelola oleh negara sangat tergantung dari kuantitas dan kualitas kerja aparaturnya dalam mencapai hasil yang diharapkan melalui organisasi. Gibson (1983) menyatakan bahwa dengan melihat kemampuan administrator dalam suatu organisasi menunjukkan potensi orang untuk melaksanakan tugas pekerjaan. Mungkin kemampuan itu dimanfaatkan atau tidak. Kemampuan menunjukkan kepada apakah “seseorang dapat melakukan sesuatu bukan apa”. Kemampuan berhubungan erat dengan kemampuan fisik dan mental yang dimiliki orang untuk melaksanakan pekerjaan yang ingin dilakukannya. Potensi yang berkemampuan tinggi akan dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang terbatas dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat mencapai hasil yang setinggi-tingginya, dan sebaliknya apabila kemampuan rendah maka kemampuan untuk membuat sarana dan prasarana lengkap menjadi mibazir atau paling tidak kurang dimanfaatkan secara sepenuhnya. 5. Fasilitas Kerja Kaho (1997) menyatakan bahwa faktor fasilitas dan sarana kerja untuk mendukung operasional kerja diperlukan peralatan sebagai alat bantu dalam melan-
carkan kerja atau mempermudah pekerjaan atau gerak aktivitas pengelolaan pendapatan negara. Lebih lanjut dikatakan bahwa untuk memperlancar pengelolaan pendapatan negara, maka diperlukan adanya peralatan yang baik, dalam arti cukup dalam jumlah, efisien dan efektif serta praktis dalam penggunaannya. Sedangkan Sumodiningrat (1975) menyatakan bahwa fasilitas penyelenggaraan (sarana dan prasarana) merupakan salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pekerjaan agar efektif dan efisien sehingga dapat mendukung keberhasilan dalam suatu organisasi. 6. Pelayanan Prima Keterkaitan dengan sistem dan prosedur dalam pengelolaan penerimaan negara yang perlu diperhatikan adalah verifikasi. Menurut Sudarsono (1995) faktor verifikasi memegang peranan penting, terutama untuk keperluan dalam mengevaluasi laporan maupun data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan dan penyetoran hasil penerimaan ke kas negara. Pelaksanaan verifikasi sebagai bahan mengambil kebijakan yang dianggap perlu guna mengantisipasi dan penyalahgunaan dalam pemungutan. Lebih jauh Sudarsono (1995) menyatakan bahwa verifikasi merupakan pengendalian pendapatan dan pertanggungjawaban yang berfungsi sebagai pengukur dalam pelaksanaan operasional pemungutan dan pengumpulan pendapatan negara dan selanjutnya dipergunakan dalam penentuan prioritas dari kebijakan di bidang pendapatan negara. Penataan administrasi yang baik dan tegaknya prosedur administrasi dapat pula menghindari terjadinya penyelewengan oleh aparat petugas sehingga merugikan keuangan negara.
7. Budaya Organisasi Budaya organisasi adalah pola tentang cara berfikir, merasakan dan bereaksi yang melekat pada suatu organisasi atau sub sektor suatu organisasi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa budaya organisasi menjadi cirri yang mampu membedakan satu organisasi dengan organisasi lainnya. Bila ditinjau dari proses terwujudnya budaya organisasi dapat dijelaskan sebagai berikut: sumber utama budaya organisasi pada awalnya adalah berasal dari pemilik, pendiri dan/atau pemimpin yang pertama, mereka inilah yang menentukan visi, strategi, filosofi, dan nilai-nilai yang dianut organisasi. Terminologi lain dari budaya organisasi adalah iklim (organizational climate) merupakan seperangkat wacana dari lingkungan kerja yang dapat diamati langsung ataupun tidak langsung oleh anggota organisasi yang bekerja di dalam lingkungan tersebut serta dianggap merupakan penggerak utama dalam mempengaruhi perilaku anggota organisasi yang bekerja.
Budaya organisasi berkembang dari interaksi empat faktor, karakteristik kepribadian dan profesionalisme dari anggota organisasi, etika organisasi, sistem hak-hak karyawan, dan struktur organisasi. Orang yang terlibat di dalam organisasi merupakan sumber utama budaya organisasi, karena seseorang hanya akan bergabung pada organisasi yang dirasakannya cocok, demikian pula sebaliknya yaitu organisasi hanya akan cocok dan menerima orangorang yang cocok dengan nilai-nilai yang ada. Semakin lama seseorang berada di dalam organisasi berarti terjadi interaksi timbal balik, orang akan semakin sesuai dengan organisasi, organisasi juga makin sesuai dengan orang tersebut. B. Kerangka Berfikir Dalam penelitian ini yang akan dicari adalah pengaruh variable bebas kebijakan tarif (X1), pelayanan prima (X2), pengetahuan perpajakan (X3), sarana dan prasarana (X4), dan budaya organisasi (X5) terhadap variabel terikat pencapaian target pajak (Y). Kerangka berfikir pengaruh variabel bebas dan variabel terikatnya dapat digambarkan sebagai berikut.
X1 X2 X3 X4 X5
Y
Kerangka Berfikir Variabel Bebas Terhadap Variabel Terikat
C. Hipotesis Penelitian Menurut latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, kajian teoritis, kerangka berfikir tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu hipotesis sebagai berikut. 1. Ada pengaruh kebijakan tarif terhadap pencapaian target pajak? 2. Ada pengaruh pelayanan prima terhadap pencapaian target pajak? 3. Ada pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap pencapaian target pajak? 4. Ada pengaruh sarana dan prasarana terhadap pencapaian target pajak? 5. Ada pengaruh budaya organisasi terhadap pencapaian target pajak? 6. Ada pengaruh kebijakan tarif, pelayanan prima, pengetahuan perpajakan, sarana dan prasarana, dan budaya organisasi secara bersama-sama terhadap pencapaian target pajak? III. METODELOGI PENELITIAN A. Jenis Penelitian Sesuai dengan tujuan penelitian yang pada dasarnya adalah untuk menjelaskan hubungan dan pengaruh sejumlah
faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan penerimaan pajak, maka penelitian yang digunakan termasuk dalam penelitian jenis explanatory/penjelasan (Singarimbun:1989, Faisal: 1992, dan Babbie: 1979). Dengan berstandar pada pelbagai acuan tentang penelitian explantif maka penggunaan jenis penelitian ini adalah tepat untuk mengungkapkan hubungan dan pengaruh dari sejumlah variabel bebas external dan internal terhadap variabel tergantungnya.
B. Sumber Data dan Responder Data dikumpulkan dari 2 sumber, yaitu data primer dikumpulkan melalui kuesioner yang ditujukan kepada pimpinan KPP, Konsultan Pajak, dan Wajib Pajak untuk menjaring variabel-variabel internal. Sedangkan data sekunder yang berupa variabel-variabel eksternal diambil dari Biro Pusat Statistik, Departemen Keuangan, Bank Indonesia dan Departemen Perdagangan dan Perindustrian.
C. Populasi dan Sampel Satuan penelitian dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kanwil DJP Jawa Bagian Timur I yang dalam hal ini adalah berjumlah 10 Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Pemilihan lokasi penelitian ini didasari pertimbangan bahwa KPP tersebut terletak di kota Surabaya yang merupakan kota terbesar nomor 2 di Indonesia setelah kota Jakarta dan di wilayah tersebut rentan dengan variabelvariabel ekonomi berdasarkan potensi fiskal di masing-masing wilayah. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 110 orang, dimana 40 orang diambil dari wajib pajak, 50 orang diambil dari Kepala Kantor
r=
Pelayanan Pajak dan Staf, serta 20 orang diambil dari konsultan pajak.
D. Metode Pengumpulan Data 1. Validitas Valid tidaknya suatu item dapat diketahui dengan membandingkan indeks korelasi product moment (r hitung) dengan nilai kritisnya, dimana r hitung dapat dicapai dengan rumus (Singarimbun: 1989):
n XY ( X )( Y )
[nX 2 ( X ) 2 ][nY 2 ( Y ) 2 ]
Dimana : r
= koefisien korelasi variabel bebas dan variabel terikat
n
= banyaknya sampel
X
= variabel bebas
Y
= variabel terikat
2. Reliabilitas Menurut Singarimbun dan Effendi (1989); “Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan”. Suatu alat ukur bisa dikatakan reliabel jika dapat dipergunakan lebih dari satu kali dalam waktu yang berbeda, namun tetap menunjukkan hasil yang relative konsisten. Perhitungan reliabilitas menggunakan rumus Alpha Cronbach (Arikunto: 1996) rH
k = k 1
b2 1 2 1
Dimana : rH
= reliabilitas instrument
k
= banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal
12
2 b
= jumlah varians butir = jumlah varians total dianalisis sehingga diperoleh gambaran yang kongkrit dan akurat mengenai potensinya terhadap penerimaan Negara.
E. Metode Analisis Untuk menguji hipotesis, tahapantahapan analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Analisis Deskriptif Analisis deskriptif adalah suatu analisis yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan dengan mendeskripsikan berbagai hal yang berkaitan dengan lokasi penelitian dan data-data keuangan pada Kantor Pelayanan Pajak yang berhubungan dengan Penerimaan Negara, kemudian diolah dan
Rumus : Fn(%) = Fi / n) x 100 2.
Analisis Induktif a. Koefisien Korelasi Berganda Teknik ini dipergunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara seluruh variabel bebas secara bersama-sama dengan variabel terikatnya. Koefisien korelasi berganda ini dihitung dengan menggunakan rumus (Kerlinger: 1990)
SSreg SStot
R=
Dimana : SS reg
= b1∑X1Y + b2∑X2Y + ……… + bk∑XkY
SS tot
= ∑ (Y)2
Sedangkan untuk pengujian signifikansi keseluruhan variabel secara bersama-sama dilakukan melalui pendekatan F dengan rumus : F=
R2 / k (1 R 2 ) /(n k 1)
b. Regresi Linear Berganda Tehnik ini dipergunakan untuk mengetahui pengaruh keseluruhan variabel bebas terhadap variabel terikat (Arikunto: 1996). Adapun rumus yang dipergunakan adalah : Y = a + b1X1 + b2X2 + ……… + bkXk
Untuk memperoleh nilai a, b1, b2 ……… bk digunakan persamaan normal sebagai berikut : an + b1X1 + b2∑X2 + ……… + bk∑Xk = ∑Y a ∑ X1 + b1X2 + b2∑X1X2 + ……… + bk∑X2 = ∑ X1Y a ∑ Xk + baXkX1 + b2∑XkX2 + ………+ bk∑X2 = ∑XkY Dimana : Y
= variabel terikat
X
= variabel bebas
abc
= koefisien korelasi
n
= jumlah unsur sampel
Uji koefisien regresi berganda secara individual menggunakan pendekatan t yaitu : t=
b1 Sb1
c. Korelasi Sederhana Untuk mengetahui kekuatan hubungan antara masing-masing variabel bebas dengan variabel terikat, dengan rumus (Dajan: 1986): r=
n ( XY ) ( X )( Y )
[n X 2 ( X 2 )][n Y 2 ( Y 2 )] i.
Dimana : r
= koefisien korelasi variabel bebas dan variabel terikat
n
= banyaknya sampel
X
= variabel bebas
Y
= variabel terikat
Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :
Jika probabilitas t hitung p ≤ 0,05 maka H0 ditolak ii. Jika probabilitas t hitung p ≥ 0,05 maka H0 diterima Bila H0 ditolak, berarti H1 diterima, yang secara langsung menyatakan variabel-variabel yang diuji mempunyai hubungan signifikan terhadap variabel bebas.
d. Regresi Linear Sederhana Analisis ini merupakan proses untuk memperkirakan penga-
ruh sebuah variabel dengan variabel terikat, kala variabel tersebut punyai hubungan atau linear yang signifikan.
bebas manamemfungsi
Rumusnya adalah sebagai berikut (Dajan: 1986) : Y = a + bX Dimana : Y = skor yang diprediksi dari variabel terikat X
= skor variabel bebas
a
= nilai Y bila X=0
b
= koefisien regresi
Untuk mencari koefisien korelasi dihitung dengan memperhatikan nilai R2 yang digunakan untuk mengetahui besarnya nilai variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat. e. Hipotesis Statistik Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah semua variabel bebas yang mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, dengan hipotesis statistik sebagai berikut : H0
: Tidak terdapat pengaruh kebijakan tarif, pelayanan prima, pengetahuan perpajakan, sarana dan prasarana, dan budaya
organisasi terhadap pencapaian target pajak secara bersamasama. H1
: Terdapat pengaruh kebijakan tarif, pelayanan prima, pengetahuan perpajakan, sarana dan prasarana, dan budaya organisasi terhadap pencapaian target pajak secara bersama-sama.
Kemudian kelima variabel bebas, yaitu kebijakan tarif, pelayanan prima, pengetahuan perpajakan, sarana dan prasarana, dan budaya organi-sasi secara sendri-sendiri mempengaruhi pencapaian target pajak, yang diuraikan menjadi beberapa sub hipotesis dengan struktur sebagai berikut : Sub hipotesis 1 : H0 : Tidak terdapat pengaruh kebijakan tarif terhadap pencapaian target pajak. H1 : Terdapat pengaruh kebijakan tarif terhadap pencapaian target pajak. Sub hipotesis 2 : H0 : Tidak terdapat pengaruh pelayanan prima terhadap pencapaian target pajak. H1 : Terdapat pengaruh pelayanan prima terhadap pencapaian target pajak.
Sub hipotesis 3 : H0 : Tidak terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap pencapaian target pajak. pengaruh H1 : Terdapat pengetahuan perpajakan terhadap pencapaian target pajak. Sub hipotesis 4 : H0 : Tidak terdapat pengaruh sarana dan prasarana terhadap pencapaian target pajak. pengaruh H1 : Terdapat sarana dan prasarana terhadap pencapaian target pajak. Sub hipotesis 5 : H0 : Tidak terdapat pengaruh budaya organisasi terhadap pencapaian target pajak. pengaruh H1 : Terdapat budaya organisasi terhadap pencapaian target pajak. Untuk memenuhi syarat penggunaan teknikteknik statistik yaitu Korelasi dan Regresi, maka diperlukan beberapa analisis asumsi klasik yaitu : 1. Uji Multikolinieritas Uji ini untuk mengetahui apakah antara variabel bebas yang satu memiliki keterikatan (korelasi) dengan variabel
lainnya dalam model. Dampaknya adalah : penaksiran kuadrat terkecil menjadi tidak efisien, standart error menjadi besar sehingga standart error sensitif tehadap perubahan kecil sekalipun. Ciri adanya multikolinieritas R2 tinggi (lebih besar dari 0,70) tetapi tidak satupun variabel bebas signifikan dengan uji statistik. 2. Uji Hetroskedastisitas Uji ini untuk melihat apakah terjadi varian yang tidak konstan. Jika terjadi maka residual akan berubah-ubah sehingga peramalan menjadi tidak konstan dengan demikian prediksi dan estimasi mudah keliru. Hal ini terjadi karena asumsi klasik untuk heteroskedastisitas mengansumsikan faktor gangguan dimaksud untuk memperkirakan kesalahan yang terjadi dalam mengukur kesalahan karena mengabaikan variabel. Jika faktor gangguan tidak konstan maka prediksi juga mudah berubah atau tidak konsisten dan mudah salah. Dengan demikian juga ada Heteroskedastisitas maka koefisien OLS akan salah, penaksiranpenaksiran OLS tidak efisien. 3. Uji Autokorelasi Uji otokorelasi dimaksud untuk melihat apakah antara anggota pengamatan (observasi) dalam variabel bebas yang sama memiliki keterikatan satu sama lain
(Vbt02 Vb1+12 Vb1+2 apakah saling terikat) jika ada maka model kurang akurat dalam memprediksi. Untuk menduga tidaknya autokorelasi
kukan uji Durbin Watson test. Jika DW – statistik (hitung) berada diantara dU dan (4 – dU) maka kita menolak H0 (tidak ada autokorelasi). Prosedur test itu adalah :
ada dila-
(e d – hitung =
2 t
et21 2et et 1 )
e
2 t
d = Durbin – Watson statistik e = residual
Untuk melihat H0 atau Ha dilihat dengan menentukan : derajat bebas : (n-k) dimana n – jumlah observasi dan k – jumlah variabel, k2 adalah jumlah variabel bebas tidak termasuk konstanta.
IV. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN A. Deskripsi Data Deskripsi data pada masing-masing variabel penelitian ini mencakup skor ratarata (mean) dan standar deviasi. Deskripsi data dilakukan terhadap variabel kebijakan tarif, pelayanan prima, pengetahuan hukum dan peraturan perpajakan, kesiapan sarana dan prasarana, budaya organisasi, dan pencapaian target pajak. Dari tabel 8 terlihat bahwa untuk variabel kebijakan tarif dengan mengajukan 10 pertanyaan, didapatkan nilai ratarata 2,90 sampai 3,20 dan standar deviasi 0,696 sampai dengan 0,892. Artinya bahwa rata-rata tarif pajak berada pada rata-rata cukup. Jadi, tarif pajak yang dikenakan ini adalah sudah sesuai dengan kondisi perekonomian Indonesia.
Untuk variabel pelayanan prima dengan mengajukan 10 pertanyaan, didapatkan nilai rata-rata 2,67 sampai dengan 3,32 dan standar deviasi 0,771 sampai dengan 0,986. Dari hasil di atas, rata-rata pelayanan prima berada pada kategori yang cukup, hal ini berarti bahwa sasaran penyuluhan perpajakan yang diberikan dapat menciptakan iklim dan citra perpajakan yang baik sehingga diperoleh dukungan yang positif dari wajib pajak atau masyarakat bahwa pajak merupakan kewajiban bernegara. Untuk peraturan perpajakan dengan mengajukan 10 pertanyaan, dida-patkan nilai rata-rata 3,05 sampai dengan 3,40 dan standar deviasi 0,719 sampai dengan 0,922. Hal ini berarti bahwa peraturan perpajakan berada pada kategori yang cukup. Peraturan perpajakan merupakan keseluruhan peraturan yang mengatur
wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang untuk Negara. Untuk variabel sarana dan prasarana dengan mengajukan 10 pertanyaan, didapatkan nilai rata-rata 3,21 sampai dengan 3,65 dan standar deviasi 0,709 sampai dengan 1,010. Sehingga variabel sarana dan prasarana berada pada kategori yang cukup. Jadi, sarana dan prasarana yang digunakan untuk melangsungkan operasi organisasi seharusnya memadai agar dapat menciptakan suasana kerja yang kondusif. Untuk variabel budaya organisasi dengan mengajukan 10 pertanyaan, didapatkan nilai rata-rata 2,99 sampai dengan 3,34 dan standar deviasi 0,834 sampai dengan 0,965. Budaya organisasi berada pada kategori yang cukup, hal ini berarti diperlukan kepemimpinan yang baik dilingkungan organisasi agar dapat mendukung proses operasi perpajakan dan dapat mengembangkan kreativitas. Untuk variabel pencapaian target pajak dengan mengajukan 10 pertanyaan, didapatkan nilai rata-rata 3,37 sampai dengan 3,68 dan standar deviasi 0,744 sampai dengan 1,030. Target penerimaan pajak berada pada kategori yang tinggi, ini berarti bahwa langkah-langkah yang ditem puh untuk memperoleh pencapaian target pajak seharusnya dilaksanakan semaksimal mungkin, efektif, dan efisien.
B. Uji Persyaratan Analisis 1. Uji Multikolinieritas Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah antar variabel bebas yang satu memiliki keterikatan dengan variabel lainnya dalam
model atau menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independent. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem multikolinieritas (Santoso, 2000). Dari hasil analisis yang dapat dilihat pada lampiran 7, terlihat bahwa koefisien korelasi antar variabel bebasnya jauh di bawah 0,5. Ini berarti bahwa model regresi tersebut tidak terdapat masalah multikolinieritas. 2. Uji Heteroskedastisitas Dari hasil analisis uji heteroskedastisitas yang dapat dilihat pada lampiran 7, maka terlihat titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas. Hal ini berarti bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi ini layak dipakai untuk memprediksi pencapaian target pajak berdasarkan masukan variabel terikatnya. 3. Uji Autokorelasi Dari hasil analisis uji autokorelasi yang dapat dilihat pada lampiran 7, terlihat bahwa angka Dubin Watson sebesar 1,311. Hal ini berarti model regresi ini tidak terjadi masalah autokorelasi dan dapat digunakan untuk melakukan penelitian.
C. Pengujian Hipotesis Untuk menguji apakah terdapat pengaruh secara bersama-sama atau sendiri-sendiri perlu diturunkan hipotesis statistik sebagai berikut : H0 : Tidak terdapat pengaruh kebijakan tarif, pelayanan prima, pengetahuan perpajakan, sarana dan prasarana, dan budaya organisasi terhadap
pencapaian target bersama-sama.
pajak secara
Untuk menguji hipotesis tersebut akan dilakukan dengan uji F, dengan kaidah keputusan H0 akan diterima dan H1 akan ditolak jika Fhitung lebih kecil dari pada Ftabel dan sebaliknya H0 akan ditolak dan H1 akan diterima jika Fhitung lebih besar dari Ftabel.
H1 : Terdapat pengaruh kebijakan tarif, pelayanan prima, pengetahuan perpajakan, sarana dan prasarana, dan budaya organisasi terhadap pencapaian target pajak secara bersama-sama.
Uji signifikansi : Uji F Hipotesis
Korelasi
P-Value
H0 : Tidak terdapat pengaruh kebijakan tarif, pelayanan prima, pengetahuan perpajakan, sarana dan prasarana, dan budaya organisasi terhadap pencapaian target pajak secara bersama-sama. H1 : Terdapat pengaruh kebijakan tarif, pelayanan prima, pengetahuan perpajakan, sarana dan prasarana, dan budaya organisasi terhadap pencapaian target pajak secara bersama-sama
0,000
Keputusan Tolak H0 (kebijakan tarif, pelayanan prima, pengetahuan perpajakan, sarana dan prasarana, dan budaya organisasi berpengaruh terhadap pencapaian target pajak secara bersama-sama)
0,755
Uji t Hipotesis H0 : Tidak terdapat pengaruh kebijakan tarif terhadap pencapaian target pajak
Korelasi
P-Value
0,407
0,000
Tolak H0 (kebijakan tarif berpengaruh terhadap pencapaian target pajak)
0,366
0,005
Tolak H0 (pelayanan prima berpengaruh terhadap pencapaian target pajak)
H1 : Terdapat pengaruh kebijakan tarif terhadap pencapaian target pajak H0 : Tidak terdapat pengaruh pelayanan prima terhadap pencapaian target pajak. H1 : Terdapat pengaruh pelayanan prima terhadap pencapaian target pajak
Keputusan
H0 : Tidak terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap pencapaian target pajak
0,542
0,001
Tolak H0 (pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap pencapaian target pajak)
0,594
0,005
Tolak H0 ( sarana dan prasarana berpengaruh terhadap pencapaian target pajak)
0,414
0,005
Tolak H0 (budaya organisasi berpengaruh terhadap pencapaian target pajak)_
H1 : Terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap pencapaian target pajak H0 : Tidak terdapat pengaruh sarana dan prasarana terhadap pencapaian target pajak H1 : Terdapat pengaruh sarana dan prasarana tehadap pencapaian target pajak H0 : Tidak terdapat pengaruh budaya organisasi terhadap pencapaian target pajak H1 : Terdapat pengaruh budaya organisasi terhadap pencapaian target pajak
Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui pengaruh langsung setiap variabel bebas terhadap variabel terikat seperti gambar berikut :
tarif 0,407
pel prima p. pajak
0,366 0,542
Target pajak
0,594
sarana Bud. org
0,414
0,755
Dari gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaruh kebijakan tarif terhadap pencapaian target pajak adalah sebesar 0,407. Dengan menggunakan pedoman interpretasi korelasi (Guilford dalam Antara lain Rasyid, 1994) dapat dikatakan bahwa pengaruh kebijakan tarif terhadap pencapaian target pajak berada pada kategori cukup. Untuk pengaruh variabel pelayanan prima terhadap pencapaian target pajak sebesar 0,366. Ini berarti pengaruh pelayanan prima terhadap pencapaian target pajak berada pada kategori cukup. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap pencapaian target pajak sebesar 0,542 berarti berada pada kategori yang cukup. Pengaruh sarana dan prasarana terhadap pencapaian target pajak didapatkan sebesar 0,594, yang berarti berada pada kategori cukup. Dan, pengaruh budaya organisasi terhadap pencapaian target pajak didapatkan hasil sebesar 0,414 yang berarti berada pada kategori cukup. Sedangkan, pengaruh secara bersamasama variabel kebijakan tarif, pelayanan prima, pengetahuan perpajakan, sarana dan prasarana, dan budaya organisasi terhadap pencapaian target pajak didapatkan hasil sebesar 0,755. Hal ini berarti bahwa pengaruh secara bersama-sama variabel bebas terhadap variabel terikat berarti memiliki pengaruh yang kuat. 1. Pengujian Hipotesis Pengaruh MasingMasing Variabel Bebas terhadap Variabel Terikat (a) Pengujian Hipotesis Pengaruh Kebijakan Tarif terhadap Pencapaian Target Pajak Hipotesis nol yang diajukan berbunyi, tidak ada pengaruh kebijakan tarif terhadap pencapaian target
pajak pada Kantor Pelayanan Pajak SeKanwil DJP Jawa Bagian Timur I. Rumus yang digunakan untuk menghitung pengaruh kebijakan tarif (X1) terhadap pencapaian target pajak adalah korelasi parsial (Y). Dengan menggunakan bantuan program komputer SPSS 10 for windows, didapat koefisien korelasi sebesar 0,407, nilai thitung = 4,584, dan Sig t = 0,000 (lampiran 5). Dengan meng-gunakan taraf signifikansi 0,05, berarti hipotesis nihil yang menyatakan tidak ada pengaruh kebijakan tarif terhadap pencapaian target pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Se-Kanwil DJP Jawa Bagian Timur I, ditolak. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh kebijakan tarif terhadap pencapaian target pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Se-Kanwil DJP Jawa Bagian Timur I. (b)
Pengujian Hipotesis Pengaruh Pelayanan Prima terhadap Pencapaian Target Pajak Hipotesis nol yang diajukan berbunyi, tidak ada pengaruh pelayanan prima terhadap pencapaian target pajak pada Kantor Pelayanan Pajak SeKanwil DJP Jawa Bagian Timur I.
Rumus yang digunakan untuk menghitung pengaruh pelayanan prima (X2) terhadap pencapaian target pajak (Y) adalah korelasi parsial. Dengan menggunakan bantuan program komputer SPSS 10 for Windows, didapat koefisien korelasi sebesar 0,366, nilai thitung = 2,880, dan Sig t = 0,005 (lampiran 5). Dengan menggu-
nakan taraf signifikansi 0,05, berarti hipotesis nihil yang menyatakan tidak ada pengaruh pelayanan prima terhadap pencapaian target pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Se-Kanwil DJP Jawa Bagian Timur I, ditolak. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh pelayanan prima terhadap pencapaian target pajak pada Kantor Pelayanan Pajak SeKanwil DJP Jawa Bagian Timur I. (c)
Pengujian Hipotesis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Pencapaian Target Pajak Hipotesis nol yang diajukan berbunyi, tidak ada pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap pencapaian target pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Se-Kanwil DJP Jawa Bagian Timur I.
Rumus yang digunakan untuk menghitung pengaruh pengetahuan perpajakan (X3) terhadap pencapaian target pajak (Y) adalah korelasi parsial. Dengan menggunakan bantuan program komputer SPSS 10 for Windows, didapat koefisien korelasi sebesar 0,542, nilai thitung = 3,445, dan Sig t = 0,001 (lampiran 5). Dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05, berarti hipotesis nihil yang menyatakan tidak ada pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap pencapaian target pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Se-Kanwil DJP Jawa Bagian Timur I, ditolak. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap pencapaian target pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Se-Kanwil DJP Jawa Bagian Timur I.
(d)
Pengujian Hipotesis Pengaruh Sarana dan Prasarana terhadap Pencapaian Target Pajak Hipotesis nol yang diajukan berbunyi, tidak ada pengaruh sarana dan prasarana terhadap pencapaian target pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Se-Kanwil DJP Jawa Bagian Timur I. Rumus yang digunakan untuk menghitung pengaruh sarana dan prasarana (X4) terhadap pencapaian target pajak (Y) adalah korelasi parsial. Dengan menggunakan bantuan program komputer SPSS 10 for Windows, didapat koefisien korelasi sebesar 0,594, nilai thitung = 2,902, dan Sig t = 0,005 (lampiran 5). Dengan meng-gunakan taraf signifikansi 0,05, berarti hipotesis nihil yang menyatakan tidak ada pengaruh sarana dan prasarana terhadap pencapaian target pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Se-Kanwil DJP Jawa Bagian Timur I, ditolak. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh sarana dan prasarana terhadap pencapaian target pajak pada Kantor Pelayanan Pajak SeKanwil DJP Jawa Bagian Timur I. (e)
Pengujian Hipotesis Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Pencapaian Target Pajak Hipotesis nol yang diajukan berbunyi, tidak ada pengaruh budaya organisasi terhadap pencapaian target pajak pada Kantor Pelayanan Pajak SeKanwil DJP Jawa Bagian Timur I.
Rumus yang digunakan untuk menghitung pengaruh budaya organisasi (X5) terhadap pencapaian target pajak (Y) adalah korelasi parsial. Dengan menggunakan bantuan program komputer SPSS 10 for Windows, didapat koefisien korelasi sebesar
0,414, nilai thitung = 2,885, dan Sig t = 0,005 (lampiran 5). Dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05, berarti hipotesis nihil yang menyatakan tidak ada pengaruh budaya organisasi terhadap pencapaian target pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Se-Kanwil DJP Jawa Bagian Timur I, ditolak. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh budaya organisasi terhadap pencapaian target pajak pada Kantor Pelayanan Pajak SeKanwil DJP Jawa Bagian Timur I. 2. Pengujian Hipotesis Pengaruh Variabel Bebas Secara Bersama-sama terhadap Variabel Terikat Adapun hipotesis nol yang diajukan berbunyi, tidak ada pengaruh variabel kebijakan tarif, pelayanan prima, pengetahuan perpajakan, sarana dan prasarana, dan budaya organisasi terhadap pencapaian target pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Se-Kanwil DJP Jawa Bagian Timur I. Dengan bantuan program komputer SPSS 10 for Windows didapat koefisien korelasi (R) sebesar 0,755, nilai Fhitung = 27,620, dan Sig F = 0,000 (lampiran 5). Dengan meng gunakan taraf signifikansi 0,05, berarti hipotesis nol yang menyatakan tidak ada pengaruh variabel kebijakan tarif, pelayanan prima, pengetahuan perpajakan, sarana dan prasarana, dan budaya organisasi terhadap pencapaian target pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Se-Kanwil DJP Jawa Bagian Timur I, ditolak. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh variabel kebijakan tarif, pelayanan prima, pengetahuan perpajakan, sarana dan prasarana, dan budaya organisasi terhadap pencapaian target pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Se-Kanwil DJP Jawa Bagian Timur I.
D. Pengujian Persamaan Regresi Untuk mengetahui persa-maan regresi variabel kebijakan tarif (X1), pelayanan prima (X2), pengetahuan perpajakan (X3), sarana dan prasarana (X4), dan budaya organisasi (X5) terhadap pencapaian target pajak (Y) digunakan rumus regresi ganda. Dari hasil perhitungan diperoleh persamaan regresi sebagai berikut : Y = 0,176 + 0,286X1 + 0,173X2 + 0,222X3 + 0,251X4 + 0,174X5 (lampiran 5), nilai Fhitung = 27,620, dan Sig F = 0,000. Dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05, berarti kebijakan tarif, pelayanan prima, pengetahuan perpajakan, sarana dan prasarana, dan budaya organisasi dapat memprediksikan secara bersama-sama pencapaian target pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Se-Kanwil DJP Jawa Bagian Timur I. Untuk mengetahui pengaruh secara individu digunakan uji t dimana pengaruh kebijakan tarif terhadap pencapaian target pajak didapatkan nilai thitung = 4,584 dan Sig t = 0,000. Dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05, maka terdapat pengaruh kebijakan tarif terhadap pencapaian target pajak. Pengaruh pelayanan prima terhadap pencapaian target pajak didapatkan nilai thitung = 2,880 dan Sig t = 0,005. Dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05 , maka terdapat pengaruh pelayanan prima terhadap pencapaian target pajak. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap pencapaian target pajak didapatkan nilai thitung = 3,445 dan Sig t = 0,001. Dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05 maka terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap pencapaian target pajak. Pengaruh sarana dan
prasarana terhadap pencapaian target pajak didapatkan nilai thitung = 2,902 dan Sig t = 0,005. Dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05, maka terdapat pengaruh sarana dan prasarana terhadap pencapaian target pajak. Dan, pengaruh budaya organisasi terhadap pencapaian target pajak didapatkan nilai thitung = 2,885 dan Sig t = 0,005. Dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05, maka terdapat pengaruh budaya organisasi terhadap pencapaian target pajak. Untuk mengetahui besarnya koefisien determinasi dari variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan pendekatan R square (R2). Dari hasil analisis, diperoleh angka R square adalah 0,570. Angka 0,570 ini didapatkan dari pengkuadratan koefisien korelasi (0,755 x 0,755 = 0,570). Ini berarti bahwa 57% pencapaian target pajak bisa dijelaskan oleh variabel kebijakan tarif, pelayanan prima, pengetahuan perpajakan, sarana dan prasarana, dan budaya organisasi. Sedangkan sisanya (100% - 57% = 43%) bisa dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya yang tidak dilibatkan dalam penelitian ini.
E. Pembahasan Hasil Penelitian 1. Pembahasan Hasil Penelitian Pengaruh Kebijakan Tarif terhadap Pencapaian Target Pajak Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh kebijakan tarif terhadap pencapaian target pajak. Ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat kebijakan tarif maka akan semakin tinggi pula tingkat pencapaian target pajak, dan sebaliknya pula semakin rendah tingkat kebijaksanaan tarif maka akan menyebabkan semakin
rendah pula tingkat pencapaian target pajak. Dapat disimpulkan bahwa tingkat kebijakan tarif memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pencapaian target pajak. Oleh karena itu, untuk memungkinkan mendapatkan pencapaian target pajak yang lebih tinggi, maka perlu diperhatikan tingkat kebijaksanaan tarif. Salah satu kebijakan yang berhubungan dengan penelitian ini adalah kebijakan tarif. Bila tarif yang berlaku pada suatu unit ekonomi tertentu lebih rendah atau lebih tinggi dari tarif tersebut, maka pencapaian target pajaknya tidak maksimum. Bila hal tersebut diaplikasikan dengan kondisi antar individu, antar wilayah, atau antar sektor, maka kesalahan penetapan tarif akan menghasilkan pencapaian pajak yang tidak maksimum. Tarif pajak yang terlalu rendah akan menjadi tidak produktif, sementara tarif pajak yang terlalu tinggi akan menimbulkan beban yang terlalu berat bagi unit ekonomi subjek pajak. 2. Pembahasan Hasil Penelitian Pengaruh Pelayanan Prima terhadap Pencapaian Target Pajak Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pelayanan prima terhadap pencapaian target pajak. Ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat pelayanan prima maka akan semakin tinggi pula tingkat pencapaian target pajak, dan sebaliknya pula semakin rendah tingkat pelayanan prima maka akan menyebabkan semakin rendah pula tingkat pencapaian target pajak.Hasil penelitian ini
sejalan dengan temuan Sadani (1990) yang menyatakan bahwa pelayanan prima memberikan pengaruh yang positif terhadap pencapaian target pajak. Berhasilnya pelayanan prima tidak terlepas dari dukungan semua pihak. Oleh karena itu pelayanan prima dilaksanakan dengan strategi yang meliputi komitmen-komitmen yang telah ditentukan.
pula tingkat pencapaian target pajak. Temuan ini sejalan dengan temuan Muchtar (2003) yang menyatakan bahwa ada pengaruh strategi ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan negara.
Pelayanan prima merupakan suatu proses komunikasi yang terlaksana melalui adanya penyuluhan. Penyuluhan dapat diberikan kepada wajib pajak Penyuluhan kepada golongan ini diberikan terutama untuk membantu mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal-hal pokok yang disuluhkan adalah prosedur dan tata cara perpajakan, undang-undang perpajakan dan ketentuan pelaksanaannya yang bertujuan agar dapat memahami perpajakan dengan tepat dan juga mengetahui pentingnya peranan pajak bagi suatu negara. Jika wajib pajak mengetahui pentingnya peranan pajak maka hal ini dapat meningkatkan pencapaian target pajak.
Pajak didefinisikan sebagai iuran kepada negara berdasarkan undangundang yang dapat dipaksakan untuk membiayai pengeluaran umum yang jasa baliknya tidak dapat ditunjuk secara langsung. Untuk menghasilkan angka pencapaian target yang baik maka harus didasarkan pada model yang komprehensif dengan menggunakan berbagai faktor yang diperkirakan paling dekat pengaruhnya terhadap pencapaian target pajak. Untuk itu diperlukan pengetahuan perpajakan. Mengingat unit-unit ekonomi yang terkait terdiri dari banyak sektor, maka pengetahuan perpajakan yang harus dimiliki haruslah sesuai dengan keperluannya. Dengan demikian perlu dipersiapkan sumber daya manusia yang memahami pengetahuan perpajakan dalam kualitas dan kuantitas yang memadai agar pencapaian target pajak dapat dihasilkan dengan baik.
3. Pembahasan Hasil Penelitian Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Pencapaian Target Pajak
4. Pembahasan Hasil Penelitian Pengaruh Sarana dan Prasarana terhadap Pencapaian Target Pajak
Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap pencapaian target pajak. Ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan maka akan semakin tinggi pula tingkat pencapaian target pajak, dan sebaliknya pula semakin rendah tingkat pengetahuan perpajakan maka akan menyebabkan semakin rendah
Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh sarana dan prasarana terhadap pencapaian target pajak. Ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat sarana dan prasarana maka akan semakin tinggi pula tingkat pencapaian target pajak, dan sebaliknya pula semakin rendah tingkat sarana dan prasarana maka akan menyebabkan
semakin rendah pula tingkat pencapaian target pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Sadani (1990) yang menyatakan bahwa sarana dan prasarana memberikan pengaruh yang positif terhadap pencapaian target pajak. Sarana dan prasarana sangat diperlukan agar dapat mendukung operasional kerja, dimana sarana dan prasarana ini berfungsi sebagai peralatan dalam melangsungkan, melan-carkan, atau mempermudah pekerjaan atau gerak aktivitas organisasi. Untuk memperlancar pengelolaan pendapatan negara, maka diperlukan adanya peralatan yang baik, dalam arti cukup dalam jumlah, efisien, dan efektif serta praktis dalam penggunaannya. Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pekerjaan agar efektif dan efisien sehingga dapat mendukung keberhasilan dalam suatu organisasi dalam hal ini tercapainya target pajak. 5. Pembahasan Hasil Penelitian Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Pencapaian Target Pajak Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh budaya organisasi terhadap pencapaian target pajak. Ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat budaya organisasi maka akan semakin tinggi pula tingkat pencapaian target pajak, dan sebaliknnya pula semakin rendah tingkat budaya organisasi maka akan menyebabkan semakin rendah pula tingkat pencapaian target pajak. Temuan ini didukung temuan sebelumnya, seperti
oleh hasil
penelitian Sadani (1990) bahwa terdapat pengaruh yang positif antara budaya organisasi terhadap pencapaian target pajak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi akan memberikan pengaruh yang besar terhadap pencapaian target pajak. Oleh karena itu, untuk mendapatkan pencapaian target pajak yang lebih besar, maka dibutuhkan budaya organisasi yang baik pula. 6. bahasan Hasil Penelitian Pengaruh Variabel Bebas Secara Bersama-sama terhadap Variabel Terikat Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh kebijakan tarif, pelayanan prima, pengetahuan hukum dan peraturan perpajakan, kesiapan sarana dan prasarana, dan budaya organisasi secara bersamasama terhadap pencapaian target pajak. Pencapaian target pajak dapat terealisasi dengan baik apabila ada keseimbangan di antara variabelvariabel yang diteliti tersebut. Faktor-faktor internal meliputi kinerja aparatur, kompetensi aparatur, verifikasi, dan koordinasi. Sedangkan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pencapaian target pajak adalah suku bunga, inflasi, ekspor, impor, dan kurs valuta asing. Selanjutnya dihubungkan dengan kebijakan-kebijakan ekonomi suatu negara yang memperhatikan keseimbangan internal dan eksternalnya. Keseimbangan internal merujuk pada tingkat penggunaan tenaga kerja yang penuh dengan stabilitas harga. Keseimbangan internal dapat dicapai melalui kebijakan fiskal dan moneter terhadap pengangguran dan inflasi.
Keseimbangan eksternal merujuk pada keseimbangan dalam neraca pembayaran negara itu dengan kebijaksanaan restriksi dan ekspansi. Dalam proses pencapaian target pajak juga dipertimbangkan faktor pendukung dan penghambatnya. Faktor pendukung pencapaian target pajak meliputi jumlah wajib pajak, potensi fiskal, penghasilan kena pajak. Sedangkan faktor penghambatnya juga dari wajib pajak, potensi fiskal, dan penghasilan kena pajak. Jumlah wajib pajak yang sedikit atau tidak memadai dapat mempengaruhi pencapaian target pajak dalam hal ini mengurangi target pajak dan juga karena kurangnya intensifikasi dan eksten-sifikasi. Dan, jumlah pengusaha kena pajak yang sedikit juga mempengaruhi pencapaian target pajak.
V. KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Berdasarkan kajian dalam babbab sebelumnya dan analisis pengujian hipotesis serta pembahasan teori yang dilakukan dapat disimpulkan sebagi berikut ; 1. Terdapat pengaruh yang positif kebijakan tarif terhadap pencapaian target pajak dimana didapatkan nilai thitung = 4,584, dan Sig t = 0,000. 2. Terdapat pengaruh yang positif pelayanan prima terhadap pencapaian target pajak dimana didapatkan nilai thitung = 2,880, dan Sig t = 0,005. 3. Terdapat pengaruh yang positif pengetahuan perpajakan terhadap pencapaian target pajak dimana
didapatkan nilai thitung = 3,445, dan Sig t = 0,001. 4. Terdapat pengaruh yang positif sarana dan prasarana terhadap pencapaian target pajak dimana didapatkan nilai thitung = 2,902, dan Sig t = 0,005. 5. Terdapat pengaruh yang positif budaya organisasi terhadap pencapaian target pajak dimana didapatkan nilai thitung = 2,885, dan Sig t = 0,005 6. Terdapat pengaruh yang positif kebijakan tarif, pelayanan prima, pengetahuan hukum dan peraturan perpajakan, kesiapan sarana dan prasarana, dan budaya organisasi secara bersama-sama terhadap pencapaian target pajak dimana didapatkan nilai Fhitung = 27,620, dan Sig F = 0,000 B. Saran-saran Memperhatikan pembahasan terdahuu dari hasil penelitian dan kesimpulan dapat dikemukakan beberapa saran. 1. Untuk faktor peningkatan pengetahuan dasar perpajakan bagi petugas pajak khususnya penyuluh pajak, petugas pelayanan terpadu, dan pemeriksa pajak harus dimulai dari tahapan pertama atau langkah pertama pada waktu rekruitmen, karena pengetahuan (khususnya pengetahuan perpajakan) merupakan suatu yang bisa dikembangkan maka yang dibutuhkan disini bukannya semata-mata hanya kemampuan pengetahuan yang tinggi, melainkan juga potensi untuk dikembangkan atau berkembang, baik melalui pendidikan dan latihan maupun kesadaran untuk mengembangkan pengetahuan secara mandiri yaitu pengembangan kemampuan mengenai
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
segala sesuatu yang berhubungan dengan pelayanan, penyuluhan, dan pemeriksaan pajak harus dilakukan terus-menerus atau berkesinambungan. Budaya organisasi sebagai suatu system nilai dan norma yang berinteraksi dengan fungsi-fungsi manajerial seperti struktur/proses organisasi serta terhadap lingkungan adalah fakta dan lebih banyak dipengaruhi oleh kebijakan pimpinan, karena itu diperlukan kesadaran dari pimpinan serta evaluasi yang terus menerus untuk menciptakan budaya organisasi yang mendukung efisiensi kerja karyawan, khususnya untuk tenaga penyuluh, pelayanan dan pemeriksa pajak. Sistem atau strategi dalam rangka tercapainya peneriamaan pajak melalui kebijakan reformasi perpajakan harus dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten dengan pengawasan yang memperhatikan perkembangan yang ada. Perlu diperhatikan peningkatan profesionalisme petugas pajak dengan menciptakan iklim kerja yang kondusif, bila perlu dengan peningkatan kesejahteraan yang memadai. Kerjasama dengan pihak-pihak terkait (eksternal) perlu ditingkatkan dan dikembangkan terus menerus, sehingga diharapkan terciptanya networking yang sinergis dengan prinsip saling menguntungkan. Penyuluhan perpajakan atau sosialisasi perlu ditingkatkan guna menambahkan kesadaran/ kepatuhan Wajib Pajak sehingg dapat meningkatkan penerimaan pajak. Penegakan hukum atau Law Enforcement perlu ditingkatkan dan dilaksanakan agar dapat terwujudnya keadilan pajak. Prasarana dan sarana penggunaan teknologi dalam rangka pening-
katan pelayanan pajak atau tertib administrasi pajak perlu diper hatikan dan ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan, dana, dan perkembangan zaman. 9. Perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk memadukan faktor internal dan eksternal dalam rangka peningkatan penerimaan negara melalui pajak. DAFTAR PUSTAKA As’ad. M., 1991. Psikologi Industri, Liberty, Yogyakarta. Brotodiharjo, 1998, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Penerbit Refika Aditama, Jakarta Browning, E. K. and J. M. Browning, 1979. Public Finance and The Price System, Macmillan Publishing Co, Inc, New York. Bubung Muchtar, 2003. Analisis Strategi Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Dampaknya Terhadap Penerimaan Negara. Disertasi. Jakarta: Universitas Borobudur. Dajan, Anto, 1986. Pengantar Metode Statistik, Jilid I. LP3ES, Jakarta. Dalton, 1954, dalam Brotodihardjo, 1998, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Penerbit Refika Aditama, Jakarta. Departemen Keuangan Republik Indonesia : Tim Kerja Analisis Kebijakan Pemerintah Dalan Mengoptimalkan Penerimaan Pajak, 2000, Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak. Devas, N., dkk, 1989, Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, terjemahan Masri Maris, UI-Press, Jakarta Dickson, V dan W. Yu, 2000. Revenue Structure, The Perceived Price of Government Output, and Public Expenditures, Public Finance Review, Vol. 28. No. 1 January. Direktoral Jenderal Pajak Republik Indonesia, 1997, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Direktorat Jenderal Pajak, 1998, Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2000/2001. Direktorat Jenderal Pajak, 1999, Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 1998/2000. Direktorat Jenderal Pajak, 2000, Visi, misi, dan strategi. Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Jenderal Pajak, 2001, Undangundang republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001. Direktorat Jenderal Pajak, 2001, Undangundang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah beberapa kali Diubah Terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2001. Direktorat Jenderal Pajak, 2001, Undangundang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undangundang Nomor 18 Tahun 2001. Direktorat Jenderal Pajak, 2003, Tujuan, Strategi, dan Program Modernisasi Administrasi Perpajakan Jangka Menengah. Ekstensifikasi dan Intensifikasi PPh, 2000 : Direktorat Jenderal Pajak. Gibson, Ivancevich, Donnely, 1991. Organisasi dan Manajemen : Perilaku, Struktur dan Proses, Diterjemahkan oleh Djoerban Wahid, Erlangga, Jakarta. Groves, H., 1959. Financing Government, Henry Holt and Company Inc, New York. Guilford, dalam Al. Rasyid, H, 1994, Statistika Sosial, disunting oleh
Teguh Kismantoro Aji, Program Pasca Sarjana, Universitas Padjajaran, Bandung. Hersey, P. dan Blanchard, 1982. Manajemen Perilaku Organisasi Pendayagunaan Sumber Daya Manusia (Terjemahan), Erlangga. Hidayat, S., 2000, Refleksi Realitas Otonomi Daerah dan Tantangan Ke Depan, PT. Pustaka Quantum, Jakarta. Kaho, J. R., 1991, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Rajawali Press, Jakarta. Michael P, 2000, Todaro Economic Development, Seventh Edition. Musgrave, Richard A., and Musgrave, Peggy B., 1989, Public Finance in Theory and Pratice, Mc. Grow Hill Company. Nopirin, 1992, Ekonomi Internasional, BPFE, Yogyakarta. Perpajakan Indonesia, 2001, Volume 1 Nomor 5, Jakarta : Penerbit Salemba Empat. --------------------------, 2002, Volume 1 Nomor 6 dan Nomor 7, Jakarta : Penerbit: Salemba Empat. Program Ekstensifikasi dan Intensifikasi PPN, 1990, Direktorat Jenderal Pajak. R. Mansury, 1995, Pajak Penghasilan Lanjutan, Jakarta : Bina Reka Pariwara. Seligran, 1925 dalam Brotodihardjo, 1998, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Penerbit Refika Aditama, Jakarta. Singarimbun, Mari dan Effendi, Sofian, 1995, Metode Penelitian Survay, Edisi Keenam, LP3ES, Jakarta. Soediono. R, 1989, Ekonomi Makro Pengantar Analisis Pendapatan Nasional, Edisi Kelima, Yogyakarta, Penerbit : Liberty. Soediyono, 1984, Ekonomi Internasional (Pengantar Lalu Lintas Pembayaran Internasional), Liberty, Yogyakarta. Steers, R. M., 1985, Efektivitas Organisasi, Seri Manajemen No. 47, Erlangga, Jakarta.
Sudarsono, 1995, Pengantar Ekonomi Mikro, Jakarta, Penerbit : PT. Pustaka LP3ES Sumitro Rachmat, 1982, Pengantar Singkat Hukum Pajak, Bandung : Eresco. Sumodiningrat, G., 1997, Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat, (Pengelolaan Keuangan Daerah ; Mendukung Pemberian Otonomi Daerah), Bina Rena Pariwara, Edisi Kedua, Jakarta. Suparmoko, 2002, Ekonomi Publik (untuk keuangan dan pembangunan daerah), Penerbit Andi, Jogyakarta. Metode Suparmoko. M, 1995, Pengumpulan Data, Yogyakarta, Penerbit : BPFE Syafrudin, A., 1976, Pengaturan Koordinasi Pemerintah di Daerah, Tarsito, Bandung. Utomo, W, 1995, Peran dan Strategi Peningkatan PAD dalam Pelaksanaan Jurnal otonomi Daerah, Kebijaksanaan dan Administrasi Publik, Vol. 1., No. 1., MAP, UGM, Yogyakarta. UURI No 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undangundang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. UURI No 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. UURI No 18 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. UURI Nomor 20 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. UURI Nomor 20 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Waluyo dan Wirawan, 2001, Perpajakan Indonesia, Jakarta : Penerbit Salemba Empat. Weston Fred. J, terjemahan Alfonsus, 1993, Manajemen Keuangan Jilid I, Jakarta, Penerbit PT. Gelora Aksara Pratama
